berita negara republik indonesia · 2016. 12. 19. · berikut gandengan / tempelan dengan ukuran...

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.497, 2016 KEMHUB. Angkutan Penyebrangan. Tarif.Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 37 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan

penyelenggaraan pelayanan angkutan penyeberangan

antarprovinsi perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan

berpedoman pada harga jenis eceran bahan bakar

tertentu yang berlaku saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan

Penyeberangan Lintas Antarprovinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -2-

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Penyeberangan;sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 633);

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun

2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi

Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme

Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan

Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 367);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual

Eceran Bahan Bakar Minyak;

2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 4738 K/12/MEM/2016 tanggal 30 Maret 2016

tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak

www.peraturan.go.id

2016, No.497-3-

Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus

Penugasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF

ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI.

Pasal 1

Angkutan penyeberangan lintas Antarprovinsi meliputi

angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta

muatannya.

Pasal 2

(1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta

muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dibedakan 9 (sembilan) golongan yaitu:

a. Golongan I : Sepeda;

b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc

dan gerobak dorong;

c. Golongan III : Sepeda motor besar (> 500 cc)

dan kendaraan roda 3 (tiga);

d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa

mobil Jeep, Sedan, Minicap,

Minibus, Mikrolet, Pick up,

Station Wagon dengan ukuran

panjang sampai dengan 5 (lima)

meter, dan sejenisnya;

e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa

Mobil bus, Mobil barang

(truk)/tangki dengan ukuran

panjang sampai dengan 7 (tujuh)

meter dan sejenisnya;

f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa

Mobil bus, Mobil barang

(truk)/tangki dengan ukuran

panjang lebih dari 7 (tujuh) meter

sampai dengan 10 (sepuluh)

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -4-

meter dan sejenisnya, dan kereta

penarik tanpa gandengan;

g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa

Mobil barang (truk tronton) /

tangki, kereta penarik berikut

gandengan / tempelan serta

kendaraan pengangkut alat berat

dengan ukuran panjang lebih

dari 10 (sepuluh) meter sampai

dengan 12 (dua belas) meter dan

sejenisnya;

h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa

Mobil barang (truk tronton) /

tangki, kendaraan alat berat dan

kereta penarik berikut gandengan

/tempelan dengan ukuran

panjang lebih dari 12 (dua belas)

meter sampai dengan 16 (enam

belas) meter dan sejenisnya;

i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa

Mobil barang (truk tronton)/

tangki, kendaraan pengangkut

alat berat dan kereta penarik

berikut gandengan / tempelan

dengan ukuran panjang lebih

dari 16 (enam belas) meter dan

sejenisnya.

(2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan

tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada

golongan berikutnya.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan

kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya sesuai

www.peraturan.go.id

2016, No.497-5-

dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang

dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara

pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan

penyeberangan.

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan lintas Antarprovinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan

kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator)

angkutan penyeberangan.

Pasal 6

(1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 termasuk asuransi tanggung jawab

pengangkut dan belum termasuk :

a. iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan

penumpang; dan

b. jasa kepelabuhanan.

(2) Iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan

penumpang dan jasa kepelabuhanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan

operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan

dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan

operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau

menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan

penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan

ini.

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -6-

(2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau

disatukan pungutannya dengan tarif angkutan

penyeberangan di luar yang diatur dalam Peraturan ini,

harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis

Menteri Perhubungan.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM. 5 Tahun 2016 tentang

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.497-7-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2016

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -8-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-9-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -10-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-11-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -12-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-13-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -14-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-15-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -16-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-17-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -18-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-19-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -20-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-21-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -22-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-23-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -24-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-25-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -26-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-27-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -28-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-29-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -30-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-31-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -32-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-33-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -34-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-35-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -36-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-37-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -38-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-39-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -40-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-41-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -42-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-43-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -44-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-45-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -46-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-47-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -48-

www.peraturan.go.id

2016, No.497-49-

www.peraturan.go.id

2016, No.497 -50-

www.peraturan.go.id