berkas.dpr.go.idberkas.dpr.go.id/armus/file/lampiran/leg_1-20190731-081110-9384.pdfbelum dikoreksi...
Post on 27-Dec-2019
29 Views
Preview:
TRANSCRIPT
I -
I - -
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RISP.LAH RAPAT P/l.NSUS RUU TENTANG PERUBAHAN U.U. NO. 6/ 1982
TENTANf H~K CIPTA KAMIS 20 AGUSTUS 1987
SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI EIRO PERSIDANGAN
BAGIAN SEKRETARIAT PANSUS
· .. , -·---·· ---~--~. ----~---r-----
BELUM DIKOREKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RAPAT
RAPAT PANSUS RUU TENTANG PERUBAHAN U.U. NO. 6/1982
TENTANG HAI< CIPTA
I\,
Tahun Sidang
Masa Persidangan
Rapat ke -
Jenis Rapat
S i f a t
Hari, Tanggal
p u k u 1
T e m p a t
Ac a r a
K e t u a
Sekretaris
H a d i r
I. PANITIA KHUSUS.
Anggota Tetap.
1987 - 1988
: I
9
Rapat Kerja PANSUS dengan
Menteri Kehakiman RI ..
Terbuka
Kamis, 20 Agustus 1987
09.00 s/d 16.00 WIB.
Ruang Thadarta Samiti I, Gedung
MPR-RI, Jakarta.
Pembicaraan Tingkat III ROU ten
tang Perubahan UU No. 6/1982
tentang Hak Cipta.
H. Djamaluddin Tambunan, SH.
Subijanto S, SH.
PAN.ITIA KHUSUS.
- 18 dari 24 orang Anggota Tetap.
6 dari 12 orang Anggota Peng
ganti.
PEMER.INTAH cq. Menteri Kehakiman
beserta Staf.
1. H. Djamaluddin Tambunan, SH.
2. Novyan Kamam, SH.
3. Soebagjo, SH.
4. Ors. H. Marsoesi.
5. H. Adnan Kohar.
6. Harry Suwondo, SH.
7. H. Moh. Said Widjajaatmadja, SH.
I 8. Ors. F. Harefa, SH.
9. Ir. Lukas Nanlohy.
10. Drs. HM. Husni Thamrin Assaat, SH.
11. Moeljadi Djajanegara, SH.
12. J.G. Wowor ....... .
- 2
12. J. G. Wowor, SH.
13. Ors. Mozes Adi Soerjo Sunarjo.
14. Soesanto Bangoennagoro, SH.
15. Ir. Tadjuddin Noer Said.
16. ~ Dudy Singadilaga, SH, MPA .
. 17. Drs. H. M. Yunus Urnar.
18. Ny. H. Sary Banon Muis.
- Anggota Pengganti.
1. Dra. Ria Rumata Aritonang.
2 • CH. Muhammad Muas.
3. Dr. Abdurachman.
4. Nawawi Djufri, BA.
5. Mohammad Neer Madjid, SH.
6. Steef Patrick Na£uni.
II. PEMERINTAH.
1. Ismail Saleh, SH. Menteri Kehakiman RI •
2. Harsono Adisumarto, SH,MPA.: Dirjen KUMDANG.
3. B~bang Kesowo, SH.
4. Ny. O.Ch. Besila, SH.
5. Beserta Staf.
Karo Hukum dan Perundang
undangan Setkab.
Dir. Patent dan Hak
Cipta.
KETUA· RAP"AT .......... • .. .
- 3 -
KETUA RAPAT (H.D,inmaluddin Tambuno.n,SH) : Mohon perhntinn, Ra
pat snya buka . kembnli jam 09. 15 Assalnmu' alail\:um Warakhmatullahi
Wabarakauth• Sidang yang terhormat sebelum pembic2raan DIM kita
lanjutkan, sebagairnana sudah kitn biasnJ:<:an, Pimpinnn nkan membncQ_ ~.
knn resume Rapat kemnrin. Reaume Rapat Kerja Pnnitia Khusus hari
Rabu tanggal 19 Agustus 1987 yang dimulai pukul 12.00 sumpai 16
oo.WIB :
I. Pimpinan menyrunpaik<l!l hasil Rapat Kerja Pansus tanggal 18 Agu~
tus 1987.
II. Rapat Kerja PANSUS tanggal 19 Agustus 1987 telah mengambil Ke-
putusan sebagai berikut :
Pasal 11 ayat (1). ·'
1. Angka 1 sampai dengan 11 disetujui PANSUS untuk dirubah de-
ngan huruf ~ s/d k dengan berpedoman pada buku Pedoman
Tehnik Peraturan Perundnng-undangnn.
2. Usul Fraksi ABRI mengenai pengapusan kata "karya" pada bu
tir 3, 6, dan 8 Pasal 11 ayat (1) - diserahkan kepada TI
Mus.
3. Usul FKP mengenai Tesis, Disertasi - diserahkan kepada -TI-
MUS.
4. Usul Fraksi PDI mengenai perubahan nomor 10 menjadi nomor
11 dan nomor 11 menjadi nomor 10 - disetujui PANSUS.
5. Usul Fraksi ABRI, mengenai penambahan seni batik pada bu
tir 6 diserahkan pembahasannya kepada PANJA.
6. Usul Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Persaty
an_Pembangunan mengenai computer program diserahkan ke
pada PANJA, sambil menunggu penjelasan dari Asosiasi
eomputer dalam rapnt yang diselenggaroknn oleh PANJA.
7. Kalimat ••••••••••
- 4 -
i. Kalimat "rekaman musik" pada butir 4 Pasnl 11 aynt (10-dis~
tujui PANSUS dengan perobahan "rekaman suara" dan dalam
Bab Penjelasan diberikan
fi, dakwah.
mengenai musik, lawak, kaligra -
8. Pengertian musik yang terdiri dr:.ri kesntunn empnt unsur . . syair, aransemen, lagu dan no-c serta hale bngi musing-ma-
·sing pencipta - diserahknn pembahasannya dalam PANJA.
Dalam pembahasannya supaya dikaitl<an dengan Pasal 6 U.U.
Nomor 6 Tahun 1982 dun Pasal 7 yang perobahannya nanti
diserahkan pada TIMUS.
III. Rapat diskros pukul 16.00 sampai dengnn pukul 09.00 tanggal 20
Agustus 1987.
Sekian resume, ada tanggapan mengenai ini, jika tidak ada Pimpin
an menganggap, dapat mengganggap bahwa ini telah disetujui sidang.
( Ketok pa1u )
Kemudian untuk tidak nanti kembali mengulang permasalahannya, ka
mi mohon perhatian mengenai tambahan DIM yang daftarnyn juga su-
dah disampaikan kepada Sidang. Dan meminta pebsetujuan.S.idang,
bahwa Pasal 10 dari DIM itu, dari tambahan DIH itu yang diajukan
FKP itu dianggap sudah selesai kita bicarakan. Fraksi Karya Pem
bangunan demikian.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesanto Bangoennagoro,SH) : Ya
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan ,SH) : Terima kasih, Pa
sal 11 yang diajukan oleh Fraksi ABRI boleh juga pimpin.
INTERUPSI. FR./\KSI KARYA PEMBANGUNAN(Soesnnto B, SH) : Jadi ke
marin sepanjnng ingatan snya pak Menteri tidnk lnngaung menjnwab
terhadap pertanyaan kita nomor 10, jadi memnng kita menanyakan k~
marin. ·rapi siapakah · pemegnng Hak Ciptn yang di dnlam negeri i tu
. lcnrena yang di dnlam negeri itu tidnk disebu±-sebut Hak Cip~n
lnlu pertanynan • • • • • •
- 5 -
lalu pertnnyaan kami ya.ng kami kejar-kejar kemarin, apa1mh dengnn
demikian kalau terhadap luar negeri dilindungi kemudian untuk da
lam negeri itu seenaknya saja orang untuk bisn membajaknya. Ah i-'··
ni yang belum dijawab kemarin. Jadi cuma pertanyaan yang kami
persoalkan di sini, jawaban yang terakhir itu belum terjawab su
dah kn.dung dieelipi macam-macam perso~lan yang diajukan kemarin •
Sa.ya kira lupn terjawnb menurut ingatan ka.mi, cum.a itu saja.
KETUA RAPAT (H.Djrunaluddin Tambunan,SH) : Masih menghhnapkan
jawaban dari Pemerintah.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesanto Bangoennagoro,SH) : Ja I
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) : Pak Menteri boleh
saya persilahkan menjawabnya.
MENTERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh,SH) : Mengenai pertanyaan d£
ri Fraksi Karya itu dikaitkan pada ayat (2), memang yang kita ut~
makan adalah terhadap luar negeri, sehingga karya-karya cipta yang
ada di dalam negeri itu, kita lindungilah terhadap usaha-usaha d£
ri luar negeri. Sesungguhnya sudah kami jawab kemarin itu perta-
nyaan itu dengnn menyatakan bahwa Undang-undang inikan dibuat o
leh Dewnn Perwakilan Rakyat, oleh Wakil-wakil Rakyat kita sendiri
dan tentunya di dalam negeri siapapun juga yang akan melanggar keY
tentuan yang dibuat oleh Wakil-wakil rakyat sena1ri, maka disini
lah sesungguhnya nanti inforcernent atau penegakan dari pada Undan~
undang itu sendiri. Jmii sesungguhnya teln.h kami j::nmo K.emarin,
dengan mengkaitkan bahwa Undang-undang ini dibuat oleh para Wakil
rakyat. sendiri dan tentunya di dalmn negeri maka siapapun juga
yang akan menyimpangi atnu melanggar ketentuan Undong-undnng yang
dibuat oleh wakil-wakil rnkyat sendiri, maka tentu itu yang kita
kenakan. Judi ~asal itu, ayat itu kita utnmakan terhadap lunr n!
geri sesungguhnya. Di dalnm negeri jelns bnhwa itu Undmig-undnng
yang akan • • • • • • • • • • •
- 6 -
yang akan kita pergunakan sebagai dasar hukum, demikian Sdr. Pim
pinan.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan.SH) Terima kasih pak
Men teri.
. . -.~-. ~· ~,,. -
~~RAKSI ABR1 (Harry So~m-1_dc,SH} .· : ·_Interu~si- Sdr 0 Pimpinan.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan.SH) : Silahkan
FRAKSI ABRI (Harry Suwondo,SH) : Fraksi ABRI berpendapat la
ini kalau dalam ha1 ini, pertanyaan dari Fraksi Karya yang ditany~
kan adalah Pasal 2 ayat b, ayat b ini tidak terlepasddari ayat a
ayat a mengatakan "basil kebudayaan rakyat menjadi milik bersama"
sudah jelas itu menjadi milik bersama, oleh karena milik bersama
jadi tidak ada yang · - membajak, karena itu milik kita bersama ka-
lau11. dilanjutkan seperti, ini misalnya cerita, cerita brambang -
bawang siapapun mau membuat bawang merah bawang putih boleh saja
itu karena itu sudah menjadi milik rakyat. Hikayat, dongeng, do-
ngeng-dongeng cerita orang tua sebelum bobo itu siapa saja yang
menulis saya kira boleh, legenda, babad, lagu kerajinan tangan k£
reografi tarian, jadi siapa saja boleh membuat kerajinan tangan ~
dari bambu, dari katakanlah dari rotan. Koreografi tarian, tariH
an yang sudah menjadi milik rakyat, bukan tarian Bagong misalnya,
karena itu belum menjadi milik rakyat. Kaligrafi dan karya seni
lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara. Jadi kalau cerita
cerita barang-barang misalnya batik, katakanlah saya mengetahui -
siapa yang membua t batik parang rusak yang menja.ci"i kawung i tu so-
rotan Hamengku Buwono I, tapi kapart i tu, _pertama orangnya sud ah
tidak ada, kedua itu sudah 50 tahun yang lalu, katakanlah itu di-
lindungi, itu sudah tidak dilindungi lagi kalau sudah lewat 50 t~
hun. Kalau sudah lewat 50 tahun akan menjadi milik nasional, ja-
di hal-hal semacam ini tidak akan dilindungi, tidak dilindungi la
gi. Jadi kalau dikaitkan dengan b _negara _memegang Hak Cipta a
tas ciptaan tersebut pada ayat 2 terhadap luar negeri. Kalau lu-
ar negeri itu menjiplak bawang merah, bawang putih inilah
baru terkena .....
- 7 -
baru terkena, kalau luar negeri itu menceritakan dongeng-dongeng
seperti opa yang didongengkan oleh nenek moyang kita, itulah di
kenakan, s:~ya kira tafsi.rnya demikia.n terima kasih.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) : Jadi pak Harry. m~
nambah penjelasan dari pak Menteri, kan begitu memperkuat, bisa
menerimn.
FRAKSI KARYA PEMBANGUN/\.N (Soesanto Bangoennagoro,SH) : Tof
sir yang demikian itu memang yang dikehendaki oleh Fraksi Karyn,
apalagi kalau dengan penegasan bahwa milik bersama itu ya tidak
ado. yang punya. ·retapi kalau keterangan pak Menteri yang pertn.
ma tadi, lha wong nggak ada yang punya kok, orang menjadi obyek
perkora yang bisD dituntut, itu bingungnya begitu. Jodi diper
jelas oleh pak Fraksi ABRI. Makanya kalou ini memang belum je
las nanti daripada kabur di masyarakat, seperti yang di dalam
tempo hari pengutaraan pengantar DIM kami, kami tidak menutup -
mata adanya kritik-krit~k dari Pers dan sebagainya bahwa Undnng-
undang ini bunci. Karena masynraknt maupun nlnt negara ban yak
yang bingung menafsirkannya, lha ini salah satu contohnya.
Maka mumpung kita memperbaiki ini, apakah ini dipertegas dengan
keterangan yang demikian itu, apalagi ada tenggang waktu dan se
bagainya. Jadi orang dalam negeri sendiri tidak rngu-rngu dan
tidak bingung untuk, mengembangkan kebudaynan itu sendiri kalau
perlu, ini mnksud ·~Fro.ksi Karyn. Memo.ng Frc.ksi l\.o.rya memulni d£
ri pertanyao.n ini, tapi setelah jelos persoalannyo. dan sempit -
nya waktu Fraksi Karyn mohon melalui Ketua, bagaimana kalau pak
Menteri bisa men~akomodir, merumuskan ini snja knrena banyak as
li-aslinya yang sudnh ekspert di situ dnripadn kita nnnti yang
bikin-bikin, habis wnktu percuma untuk itu, ntau buknn percurna
ha bis • • • • • • • •
- 8 -habis waktu yang sebetulnya tidak perlu sejauh itu, kruni be£
terima kasih sekali kepada jawabnn pak Menteri dan Fraksi
ABRI karena itulah yang memang kita risaukan ketika kita mem
buat pertanyaan ini, terima kasih.
KETUA : Terima kasih Fraksi Karyn masih mengharapkan, sudah da
pat inemahami ynng dimaksudljan oleh Diktum ini tinggal lngi
perlu diperjelas lngi sebagaimana yang diterangkan oleh pak Menteri dnn di tawbaha penjelasannya 011.:ih F'raksi AbRI, apaknh
dalnm Diktum i tu sendiri atau penjelasnimya dicnntumlrnn di
dalnm Penjelasnn. Ini saya kembalikan kepadn pak Menteri.
MEl~TERI KEHAKIMAN (Ismnil Saleh,SH) : Terima kasih Sdr. Pimuin ... -an da..11 juga terima knsih padn Fral{si ABRI yang juga memberi
kan tambahan penjelasnn dengan membacakan Pasal 10 o.yat 2. a
itu. Dan kamipun jugn pada waktu ditanyakan oleh Fraksi Kar
ya telah memberikan jawaban qan juga jawabnn itu saya knit -kan kepad2 PenjelasD.n dari Undang-undnng itu sendiri yaitu
Penjelasnn dnri Undang-undang Pasal 10 itu berbunyi " dalam rangka melindungi hasil kebudnyaan rakynt, ynng dimaksud da
lam ayat 2.a -Pasal ini, Peme=~~intah dapat mencego.h adanya ID.Q.
nopoli serta adanya tindakan yang merusak citra kebudayaan
tersebut", kruni jelaskan pada waktu itu, bahwa Pemerintah di
sini bisa mengntur, dan pengaturan ini bisa da1am bentuk pr.Q.
duk-produk hukum, apakah itu Keputusan Presiden, Keputusan
Menteri. Dan setelah kami membe~ikan jawaban demikian maka
kemuaian tanggapnn aDrl Frn.Ksi h..crcyL mengelu~1_rkanlah disini
lah, nampaknya tampilnya pak Menteri Kehnkiman itu sebagai Kresnha, pndahal saya se·betulnya disebut sebo.gai Go.reng bia
sanya itu. Topi Fraksi Karyn mengatokan sebagai Kresna, ka
rena jawnbannya dikembalikan kepada; Pemerintnh kan dapat m~
ngatur. Noh ini Pemerintah di sini terkait pada Po.sol 10 a
yat 2.a, dus ini kembalikan lagi kepada rekaman yang kemarin
sebetulnya sudah tercatat begitu, memang soya bo.cal<an Pasal
10 penjelo.san:1ya. Demikinn Sdr, PimpinW-.
KETUA : Bagaimana Fraksi Karya Pembangunan.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesnnto Bangoennagoro,SH) rima kosih seknlfu kepndn Pnk ~enteri sen~dninyn todi di dnlnm
resume Bnpnk Pimpinan sudnh mnsuk, itu snyn mira tidnk teru
lnng, ini $egar kembali ingntnn dan memnng snyn terima knsih
kurenp·usuln~a memang diakomodir setelah snya segar demikinn
kemarin. Dnn memang betul-betul snya ucapkan dan relevan dg ngnn situasi, memnng yang kami usulkan itu belum kami nyata~
kan begitu, pak Menteri sudnh memanggapi dan saya sekali
lagi terima •••••
- 9 -lagi terima kasih tetap konsekwen kepadn Kresno kita don
persoalan selesai, dan makanya sekali lagi kami mohon b~ sok resume yang dibuat itu supaya lengkap menyebutkan,ka
- . -rena snya kuatir tadi kalau enggak menjawab disangkanya kita tidnk menanggapi permintaan doripada pimpinan. 'feri.mn kasih banyak.
KETUA : Pimpinnn menyunggupinya, terima kasih. Kemudian PQ s&l .. , ~1 do.lam lHI·: tnmbohnn yo.n; d injulrnn oleh ?rn~cs i A~~I
pnkah jugn sudah dnpat kitn,nnggnp selesai.
FRAK3I ABRI (Harry Suwondo,SH) : fiimnsuknn PANJA ini.
KETUA : Ya, yn ja~i sudnh kitn putusknn, terimu kasih •• Kita rnnsuki mas~luh baru ya:mg kemnrin jugn sudah tersing -gung sebentnr, yni tu Pnsnl 12. Dnn saya persilnblmn pe
nc,usulnya Fraksi PDT untuk memberikan penjelasannya, silnhkan.
FRAKSI PARTAI DEMOKRJ\SI INDONESIA (Dudy Singadilaga,SH.HPA): Terima kasih. Assalamu'alaikum Warakhmatul~ahi Wabarak~
tuh. Sdr~ Ke~ua yang ~ernormat, Bapak Menteri yang ter
hormat, rekan-rekan Anggota P!IBJSUS yang saya horrnati memang dnlam Pasal 12 ini kami mengajukan satu usulnn un
tuk perubnhan. Pada saat itu memang belum begitu dalam ditelusuri pengertian dnripada masalah tidnk ada Hak Ci£
ta ini. Oleh knrena itu setelah membaca Pasal ini seo -lnh-o Io.h mesnng lrnlo..u menggunc:~~c..n, mer:-;bnca t id;::'-ck D':-:~ n Ho.k
Cipta basil Rapnt terbuka Lembaga ±ertinggi Negara dnn Lembaga Tinggi Negara dan seterusnya. Maka melalui tafsir a kontrario seolah-olah Rapat tertutup itu- memiliki Hak Cipta. TaPi oleh karena sifat dnripadn Rapnt ter
tutup itu memang lain, sedangkan kitn memahamknn tidak Q
do Hak Cipto kt i tu, berkenaan dengan pengertian atc,_s t.i dak ada Hak Cipta itu berarti tidak ada larungan untuk
snjn dnn dimnnri. saja boleh mengumumkan dan me~~perbnnyaknya. Sedangkan Rapjlt tertutup tidak mungkin selama ini, sehinggn dengo.n pengertia.n kemnrin yD.ng dijel:~,_skan oleh
pak Menteri demikaan. Memang ter~apnt titik pengertiun
baru ynng memnn5 tidak bisa knrena oleh sifnt a kontrn i tu. Oleh knrena sifat itu yang demikian ini, mnkn kn.mi memahami, sehingga memang mengenai Raµ:t yang tertutup i
tu tidak termasuk,bukan hnrus dimasukan di dalam ~asnl
-
ini, sehingga •••••••
- 10 -
ini, sehingga memptll1yai nilo.i pengertian tidak o.da l~rangan,
padahal itu ada larangan. Jadi tidak ada pemilikan Hak Cip
ta di dalam pengertian ini. Sehingga dengan demikian maka kami memahnmi dalam hal ini maka semula daripada pengertian
''· ta£sir a kontrario demikio.n itu, memnng tidak cocok untuk di
mnsukan di dalam hal ini. Sehingga dengnn demikian maka d~
ng2n berbangga hnti d2n berbesar h2ti kami aknn menrrik atQs
usul ini. Sekinn dan terima knsih.
KETUA : Terima kasih Fraksi PDI denean penjelasan dari Pemerin -
tnh menarik usulnya.
( Ketok palu ) Di dalam DIM Fraksi Karyn Pem'bnngi:man ada mempermasalahkan ,
masalah mengenai Pasal 12 ini. Di dalam DIM tambahan maksud
sayo., saya persilahkan Fraksi Karya untuk member~kan penjelQ
san.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (MOELJAJI DJAJANEGARA,SH) : Terima kasih Sdr. Ketua, Wakil Pemerintah, bapak Menteri dan para P~£
goto. PANSUS yang kami hormati. FKP di dalnm hal ini ingin -mengajukan suatu usulan, khususnyn ~ernaaap perumusan pa~a
huru1· .£ yni -cu mengenai npaK2n -cidnk lebih tepat di dalnm ka
ta "pengadilan" i tu dirubah digunal<:<1n istilah hputusnn ba
dan peradilan°. Di dalam hal ini pemikiran dari FKP adalah
eidL:ebabkn:n knrena putusan-putusan Yurispruclensi Mahkamnh A
gung, tentunya juga tidak ada Hak Ciptunya. Oleh knrena itu
FKP mengingat terhadap Undnng-undang :Mahkamah Agung maka i
ngin mengusulkan adanya perubahan terhadap putusannpengndil
an"untuk diganti menjadi "Badan Peradilan". Selanjutnyn di
dalam Pasal 12 ini FKP juga ingin mengnjukan pertanyann apa
kah Pasal 12 ini, khususnya mengenai hasil-hasil seminnr,lo
ka karya, simposium dan diskusi dan lain-lain yang serupa i
ni sudah termasuk di do.lam pengertian d0ripndn rnsal 12 i
ni ? Demikian penjelasan tim dari FKP, terima kasih.
KETUA : Karena ada pertanyaan yang ditujukan kepada Pemerintah
bngaiman2 knlau ki~n persilahknn dulu Pemerintnh untuk me nanggapinya sekaligus dengon merJberikan.jawaban keternngDn -
tentang yang dimnksud mengenai h2l £ seminnr dnn sebogninya.
Sayo. persilnkan bnpnk Menteri.
MENTERI KEHAKIIvIAN (Ismail Saleh,SH) : Pertama terima kasih kepada Fraksi PDI yang telah menarik usulnya berdas0rkan pennfsi
ran a kontrario. Kemudinn dnri FKP, itu dalam rumusnn £ np£
kah tidak lebih tepat digunakan 1stilah "putusan Badan
Peradilan" • • • • • • • • • •
- 11 -
"Permilantt sebngr:i penggnnti "Putusan Pengndilnn den Penetl'!pan Ifokim".
Pnsal 12 illi sesw1ggulm"a tidnk termosuk di dnlnm usul Pemeratoh untuk
diruhch. Permasalr::hannyn memeng tidnk terlalu benr.r-benrr menynngkut
ynng bersifnt snngnt substansiol begitu, tJrtieya mosih bisr· diterimlr1h.
Jodi knlou tOh dipertohonknn tidr.k ber,itu menggrngsu begitu yn, lehih
lebih pncl~ "Putus~n Pengnc!ilnn dnn Penetnpan Hakim" itu, or-nng tDhulnh
ynng putusnn Pengrdiln.n YB yn termnauk Bndn1-brdnn Per-ndilnn, wolnupun
klllnu dikembnliknn pndo Undcng-u11dnng ynng ndn, dr:ri SE.'gi pcristilnhan
memong kurrng tepr:t atnu kurcng sesuni. Drui itu scya kirll tidrk ini
snjn, tnpi _mu11gkin knlnu kitn teliti dan kito petnni begitu, ya, Mudnh
mudnhnn pak Ketua tohu istilah nrtinya dipetoni, sotu-persritu ditr·eyn
yang kitn temuknn. Tetapi hol demikinn tidok termnsuk prioritns Peme
rintoh untuk dirubnh sekaligus. Karena itu, Pnsel 12 kita pert['_hanknn
apn ciJ.seyn, lebih-lebih kalou kit~ ingot bnhva di Peng .. dillln itu adn
putusrn don ada · ~eschikkin_g 1 jt!di putusnn itu meeyr.ngh.-ut vonis, pene
tapr.n itu. billstmyn meeyr.ngkut beschikJ:dng ynng sifntnyn .tidnk seperti
putuscn9 Jndi adn vo~is, ado putuscn dan a~n ynng berupn beschikking
d~n itu penetapan. Seperti kita keta1-:uipun jurtn MPR itu oon Ketett?p-
an, jrdi ini peristilahon demikinn ini tidnk bisn digm1ti dengnn suatu
knta "Putust'n Badon Perndilnn'' sr>jn. Oleh kn~ena ada ycng tidn~ .beru
pa putusnn, topi ndo ynng berupn penetopnn. Jndi penetll-pnn ini ara sy
. ntu prodak sendiri dori Pengndilnn yaitu berupa bes hiking ~ tulah
sebnbnyn mnka .£ ini, ya sebnilavn demikicin sajo tidak dirohnh. K.:'\reno
toh jugn tidnk terlr.lu prinsipil betul, suhstt'.nsiel betul knlr.u hist
kita tidak robohpun juga tidol: apa-apn. Kamudian yllllg berikutnyo se
suai a~ngnn mnksud Pnsal 12, ini bagnimnno j~di pertimyrwn itu ini,ke
duduknn h~sil-hosil seminar, lok~kncyD, si.mposium c.aJl diskusi sert~ l~
in-lain ynng serupa. Nah ini perlu kita hnti-hr:ti sebab dnlam Past11
11 itu disebut dnlttm Undnng-w1d~-ng ini "ciptnr:n ynng dilindungi i~l~h
ciptPnn bidr-ng ilmu, snstrn dr·n seni yr:ng meliputi knryE'I buku pnmflet,
dnn sernun ••••••••••••
- 12 -
dt1n semua hnsil kocya tulisr.n lninnto". Kito keto~ui b~hwo di dnl~m
seminrtt", itu nda h~'sil knryn tulis juga, di dalem loksknryo simposium
diskusi itu jugn ndn h~sil knryn b~hknn jugn ndo ceremoh, ada kuliah,
Ddn~pidato. Ini drllom Pnsnl 11 itu Undcng-ttndrng ini memberikon per
lindungnn. Jadi tidnk dilihat dnri segi keduduknn hr:sil-hnsil semi -
nnr, lokr.knryn, sirnposium tetnpi npv ini isitlY[!· KalC1u isieyn itu -
mungkin s untu knryn tul ls dnn itu disnmpniknn df'lnm forum seminor,itu
bisn dikembnlik~n pada Pasnl 11. Ini ynng perlu kita perhntiknn, te
tnpi knlou hnl-hnl lninnya, krtakanlch bukn.n merupt1kt1n knryn tulis,by
kt!n Jl'1erupaknn suntu cermnah ntnu pionto ynn~ disc.rnpniknn ci dnl:-m se-
minnr. Apakoh tidok lebih ~aik hasil-hnsil seminnr demiki~n itu, y~ '
kitn nnggap sehag~i suatu knryn bers~.mn, suatu knrya bersnmn ynng se-
bniknyn. tidnk perlu adn perlindungnn • Knreno mnnfnrtny~ dnlnm orti
lebih biso. meriyebar lurskan ilmu pengetr.Luan, sehinggn le'1ih lu.-s ln-
gi orang lain dr-pnt mengetDhui hnsil-h~sil itu. Jndi denr;on demikir-n
ado 2 (dun) pertimbengnn ynng dnpnt Sl'.Ytl kemukokltn, bisaa dikembnli -
lam padn PasC1l 11. Dan loinnyn bisr kitn tet"imn dnlem nr-ti tidnk nda
Hnk Cipt~ secora khusus untuk hnsil-hasil seoinnr don loknknryn ini ,
mengingat aifntnyn itu ndnll',h pen;yebc.r luosan ilmu pengetcl\unn yMg
lebih luos lngi kepndo mnsynraknt itu. Dnn lebih-lebih itu hosil-hn-
sileya merupaknn milik bersrnnn sudnh dnlcm bentv.k ur:ipamriyn resume ,ih-
tisor npo-npnt:wa, Ituknn hnsil seminnr sebngni suatu kebmletan, Ho-
ail-basil ini mui1gkin kito bisn pertimbengknn, jadilnh milik bersamo,
mungkin biso disebor lunsknn sehinggn sebogai jugn su~tu snrnnn men -
cerdnskan kehidupnn bru1gsa. Sehinggn tidf'k perlu ndn suntu Hnk Cipta
khusus. Tapi knlou itu yang menynngkut kmya tulis, nnh itu kitn kem
bnliknu pndn P ns~l 11. Demikicn Sdr. Pimpinnn.
KETUA ............
- 13 -
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :
Terima kasih pak Menteri, saya persilakan Fraksi Karya Pembangunan.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Noeljadi Djajanegara,SH)
Terima kasih pak Ketua. Yang pertama-tama FKP sangat berterima kasih atas pen
jelasan dari pak Menteri terhadap mengenai putusan pengadil
~ dan penetaoan pengadilan. Narnun FKP ingin masih mengajukan pertanyaan apakah terhadap kata-kata putusan pengadilan ya.'"1§? ter(~an"tum di dalam huruf £ ini __ dapat diartikan juga terhadap putusgn-putusan dari Mahkamah Agung.
Untuk sementara FKP memerlukan t~rlebih dahulu penjelasan dari Bapak Menter!.
Terima kasih.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) ~
Pak Menteri persilakan.
MENTERI KEHAKIMAi~ (Ismail Saleh,SH) :
Benar bahwa pengadilan di sini terrnasuk Mahkamah Agung, oleh karena Mahkamah Agung itu adalah pengadilan yang tertinggi merupakan puncak dari pengadilan-pengadilan di Indonesia.
Demikian Saudara Pimpinan, terima kasih.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :
Silakan pak, Fraksi Karya Pembangunan.
FRAKSI KARYA PEMBA..l\JGUNAN (Moeljadi Djajanegara,SH) :
Terima kasih kami sampaikan atas penjelasan dari Wakil Pemerintah t·erhadap penjelasan mengenai usulan daripada FKP. Dengan demikian FKP dapat menerima dan mencabut terhadap usul ini.
Sedang terhadap b FKP juga setelah mendengar penjelasan memang berpendapat kiranya dapat dimengerti apa yang men
jadi jawaban daripada Pemerintah sehingga dengan derr.ikian FKP menyampaikan ucapan terima kasih.
Terima kasih.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambu..~an,SH) :
Terima kasih pada Fraksi Karya Pembangunan yang dengan _ menarik kembali usulnya~masalah ini sudah dapat dianggap selesai.
( KETOK PALU )
Sidang ••••••••
- 14 -Sidang yang terhormat.
Kita lanjutkan dengan angka 9, pertama-tama saya per
silakan Fraksi ABRI, untuk memberikan penjelasan atas usulnya.
F'RAKSI ABRI (Moh. Said W1d,iajaatmadja,SH)
Saudara Ketua yang saya hormati.
Usulan Fraksi A3~I si~ple saja, pertaLla mengenai penem
patan apa yang diusulkan dalam RUU dalam sebutannya. Di da
lam RUU tambahannya adalah pertama-tama diusulkan untuk ka
ta-kata menambah ketentuan baru pada Pasal 14 dan selanjut
nya dirobah dengan ~-1 ini menjadi ~· Alasannya adalah karena program komputer ini merupakan hal baru. Jadi lainnya isinya itu tidak diusulkan untuk. dirobah, melainkan tempat dan se
butannya, bukan ~.1 tetapi menjadi g~ Jadi yang terakhir~ka
lau dalam Undang-undang sampai f dalam usulan Fraksi ABRI d!
tambah dengan merobah ~.1 menjadi ~, isinya sama. Demikian, terima kasih.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :
Terima kasih, saya persilakan FKP menanggapinya.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Moeljadi Djajanegara,SH) :
Terima kasih Saudara Ketua. FKP setelah mendengar pendapat dari F-ABRI di dalam hal
ini terlebih dahulu ingin memperoleh atau maksud kami FKP di
dalam hal ini ingin menyerahkan kepada Pemerintah terlebih
dahulu untuk memberikan tanggapan, karena.bagi FKP tidak ada
masalah.
Terima kasih.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambu.~an,SH) :
Terima kasih, saya persilakan Fraksi Persatuan Pemba
ngunan untuk menanggapinya.
EliAKSI PERSATUAN PEMBANGUl~AN (Drs. H.M.Yunus Umar) :
Maaf pak Ketua untuk menanggapi Fraksi ABRI saya kira
apa yang diusulkan Fraksi ABRI i~i, kalau Pemerintah meng
anggap tidak begitu penting saya kira bisa diterima. Itu
saja pak.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :
Terima kasih.
Fraksi PDI ? FRAKSI • • • • • • • •
- 15 -FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (Dudy Singadilaga,
SH, MPA) :
Saudara Ketua, mengenai ini dari kami sendiri sebenar
nya t~dak mengemukakan suatu permasalahan dan memang telah
conform dengan Rancangan Undang-undang. Mengenai hal yang
dikemukakan oleh Fraksi ABRI kami akan menunggu' jawaban Pe
merintah. Hanya sebelum.nya kami ~e~punyai faham bahwa dengan
penyebutan ~.1 itu hanya untuk memudahkan~ada, begitu lihat ini suatu perubahan. Biasanya begit~ di dalam sistimatik daripada perundang-undangan manakala ada perubahan, barar.c:;ka
li. Tapi kami menanti bagaimana jawaban Pemerintah.
Terima kasih.
KETUA RAPAT (H.Djamalud~in Tambunan,SH) :
Terirna kasih. Jadi gongnya saya lihat ada pada pak Menteri, saya per
silakan.
MENTERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :
Terlebih dahulu kami mohon penjelasan pada Fraksi ABRI
karena di dalam kolom di sini angka 9, nomor 9 menambah ••••
huruf ~ sebagai berikut :
g. Pembuatan •••••••••• Nah ini pembuatan apa ini ? Jadi saya juga belu:n jelas pem-
buatan apa ini.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH) :
Saya persilakan Fraksi ABRI.
FRAKSI ABRI (Moh. Said Widjajaatmadja, SH) :
Jadi kalau menambah dan selanjutnya sampai huruf ~ itu
jela.s Bapak i•:enteri ? Hanya dimulai £.. Pembuatan, ini adalah
meneruskan apa yang di dalam RUU, RUU hanya £.1. Ini £•1 nya dirubah menjadi g, isinya sama pembuatan, salinan, cadangan
dan selanjutnya. Eanya memindahkan tempat.
iViENTERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :
Jadi ~.1 diganti dengan ~ begitu ? Oh, ini mengenai teh
nik,, yaQ ~' b, £, d, ~' f, ~· Jadi ini mengenai tehnik, tehnik penulisan dan penuangan di dalam bentuk perundang-undanA
an. Saya kira ini diserahkan kepada Tim Perurnus saja pak.
Terirna kasih. KETUA : ••••••••••
- 16 -KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :
Terima kasih pak Menteri. Fraksi ABRI setuju di TII"iUS kan ?
( FRAKSI ABRI : Setuju )
Setuju Fraksi Karya Pembangunan ?
(FRAKSI K.P. : Setuju)
Fraksi Persatuan Pembangunan ?
(FRAKSI PERSATUAN : Setuju)
Fraksi PDI ?
(FRAKSI PDI ; Setuju)
( KETOK PALU )
Kita lanjutkan dengan mempersilakan Fraksi Karya Pembangunan untuk menjelaskan usulnya.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Moeljadi Djajanegara,SH) :
Terima kasih Saudara Ketua, Banak Menteri dan rekan-rekan
PAN SUS. Di dalam DIM FKP yang pertama FKP ingin mengusulkan un
tuk dilakukan penyempurnaan redaksional, khususnya terhadap ~.1. Adapun pertimbangan pemikiran daripada FKP disebabkan karena adanya kata-kata yang mungkin bisa disederhanakan.
Yang b di dalam DIM ini, FKP juga masih ingin memerlukan suatu penjelasan tentang ana yang dimaksud daripada salinan cadangan suatu computer-programme. Oleh karena itu sebelumFKP menyampaikan usulannya mungkin bisa terlebih dahulu oleh Bapak Menteri diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan
nya. Terima kasih.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tarnbunan,SH) :
Saya kira untu..1-{ menghemat supaya efisien rnenghemat waktu,
baga±mana kalau terus dikaitkan dengan usul tambahan DIM dari
Fraksi Karya Pembangunan mengenai Pasal 14 ini ?
FRAKSI KAR.YA PEf-':E.J\EGUNA!'-T (Voel -iadi SH . . Baiklah Saudara Ketua. Tentang FKP di dalam· DIM. nya khu
sus Pasal 14 ini juga ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Pemerintah, Apakah yang dimaksud dengan non-commercial sema
ta-mata untuk keperluan aktivitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 14 sub ~· Yang kemudian terhadap perubahan
DIM ••••••••••
- 17 -
DIM n Pembuatan salinan cadangan suatu computer-programme, baik oleh pernilik computer yang dilakukan semata-mata untuk di
gunakan sendiri maupun oleh Perpustakaan Umum, Lembaga Ilmu Pengetahuan atau Pendidikan,-dan Pusat Dokumentasi Non Komersial semata-mata ur1tuk keperluan aktivitasnya "· Ini yang di inginkan oleh Fraksi Karya untuk mendapatkan satu penjelasan. Hal ini .alasannya adalah disesuaikan dengan makna yang ter
kandung pada huruf ~·
Demikian Saudara Ketua, dan terima kasih.
KETUA RAPi\T (H .Djamaluddin Taml:u..Ylan, SH) :
Terima kasih. Saya persilakan Bapak Menteri untuk memberi penjelasan
yang diminta oleh Fraksi Karya Pembangunan tadi. I
MENTERI KEHAKIMAN (!Smail Saleh, SH) : · - .
Ya~g.pertama tentang penyel!lpurnaan redaksional. Jadi sa-ya anggap saran dari Fraksi Karya, penyempurnaan redaksional itu yang terdapat di dalam DIM tambahan itu. Jadi itu lebih dahulu, apakah benar demikian ? Penyempurnaan redaksional itu dalam DIM tambahan.
FRAKSI K.A..RYA PEMBANGUNAN (Moeljadi Djajanegara,SH) :
Bukan pak, ini yang tercantum di dalam e.1 pak_, "Pembuatan salinan cadangan suatu computer-programme oieh pem1~1K computer-programme yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri 11 , ini yang ingin disempu±nakan.
MENTEitI KEHAKIViAI'J (Ismail Saleh, SH) :
Ini yang ingin disempurnakan redaksionalnya. Sedangkan
usul penyempurnaan redaksionalnya bagaimana bunyinya in~ ?
Jadi FKP ingin mengusulkan satu penyempurnaan redaksionalnya yang berbunyi sebagai berikut :
" Pembuatan salinan cadans;an suatu computer-programme oleh pemilik computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. 11 ,
jadi hanya programme. Jadi kata-kata "computer-programme" yang kedua, ini apakah tepat untuk bisa dihapus, computerprogramme yang kedua.
KETUA -RAP AT : •••• · ••
-.18 -
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin.Tambunan,SH) :
Ferkataan "programme" itu yang minta dihapuskan.
FRAKSI KAR.YA PEMBANGUNAN (Moeljadi Dja,janegara, SH) :
J"· ct• k d 1sebagai . . . k a 1 ma su nya per~cmyaan-Juga 1n1 pa.
MENTERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :
Nah ini di dalam DIM FKP tambahan ada kalimat usul per
ubahan gitu " Pembuatan salinan cadai.'"1.gan suatu computer-pro: gramme baik oleh pemilik computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri 0 , tapi ada kalimat terusnya ini. Tapi dibaca sampai di situ saja. Tapi kalau lihat kalimat ini saroa dengan yang terdana~ dalam RUU. Jadi bedanya yang mana ?
Kata computer pun ada di dalam DIM tambahan FKP.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :
Pemilik,~pak Menteri itu pemilik computer yang di dalam
RUU.
MENTER.I KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :
Ada pemilik •••• , oh pemilik computer-programme. Di sini pernilik computer. Kalimat selanjutnya itu ? Tadi sampai titik yah ? Kalirnat selanjutnya masih dipakai nggak ?
FRAKSI KAiqYA PEMBANGUNAN (111'Ioeljadi Djajanegara, SH) :
Ditarnbah pak.
MENTERI KEHAKifvIAN (Ismail Saleh, SH) : Ditarnbah dulu yah. Jadi pokoknya usul redaksional itu
seperti di dalam DIM tambahan FKP pokoknya. Itu yang kami tanyakan.
Jadi ini computer-programme baik oleh pemilik computer. Sedangkan di sini pemilik computer-programme. Sebab di sini
permasalahannya adalah " salinan cadangan suatu computerpro gramme", jadi bukan pemilik computer, tapi pemilik comnu-~ ~er-programme.
Pemilik computer itu memang juga mempunyai computer
programme, begitu.
'FRP.JZSI KAR.YA PEMBANGUNAN (Moeljadi Djajanegara,SH) :
Jadi kalau tad~nya hanya pemilik saja, mengapa ini harus
dua kali, begitu pak. Karena itu apakah tidak-perlu ada
penyempurnaan.
MENTERI ••••••••
- 19 -MENTER! KEHAKIM.AN (Ismail Saleh, SH) :
Ini menyang~ut masalah "salinan cadangan 11 , jadi pembuatan suatu salinan cadangan suatu computer-programme. Jadi mungkin bisa kita jelaskan lebih dahulu mengenai masalah salinan cadangan itu. Jadi supaya dari situ nanti bisa pendekatannya bi-
''· sa ki ta lakukan , Uengenai masalah salinan cadangan a tau suatu back-up copy itu kita bisa membaca dalam penjelasan RUU ini bahwa ketentuan ini penting bagi seorang pemilik, bukan pemegang hak cipta yah, pemilik. Jadi pemilik computer-programme dibolehkan membuat salinan atau suatu copy atas computer-programme yang dimiliki. Jadi dia memiliki. suatu computer-programce.
Kalau dia mem~eli suatu personal-computer itu biasanya dia menjaga jangan sampai pada satu saat itu yang asli itu hilang atau rusak, maka untuk kepentingan sendiri dia dibenarkan unt~k membuat salinan. Jadi salinan di sini, jadi dijadikan cadang-
' an yang semata-mata hanya untuk digunakan sendiri. Jadi pemi-lik sudah bukan pemegang hak cipta, Pemilik computer-programme dibolehkan membuat~ _ salinan atau copy atas computer-programme yang dimilikinya untuk dijadikan cadangan semata-mata hanya
untuk digunakan sendiri. dadangan Jadi pembuatan salinan/seperti itu tidak dianggap sebagai
pelanggaran hak cipta. Ini penting karena biasanya pemilik atau pemakai computer yang biasanya juga dilengkapi dengan computer-programme pada waktu membeli atau memperolehnya sering kali Rhawatir bilamana asli computer-programme yang dimilikinya itu hilang, atau rusak.
Jadi itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan salinan cadangan computer-programme yang dibuat oleh uemilik suatu computer-programme dengan tujuan semata-mata hanya untuk cadangan saja, dan itu adalah untuk digunakan sendiri. Jadi kalau kita membeli suatu personal-computer kita juga diminta membeli suatu computer-programme sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya beli PC (personal-computer)-diminta tintuk ~e=beli
JUga suatu compute.r-programme. Nah karena mahal, kita boleh membuat cadangan untuk kita sendiri untuk menjaga apabila sewaktu-waktu itu t.ilang atau rusak. Jadi computer-programme itu
yang asli yang kita beli itu r~sak atau hilang, maka kita bo leh membuat suatu back-up copy. Itulah sesungguhnya yang menyangkut masalah salinan cadangan. Sehingga kalirnatnya mernang " Pembuc.tan salinan cadangan suatu computer-programme oleh pernilik computer-programme ", jadi pemilik computer.-pgogramme. Karena di~ membeli suatu_personal-computer, dia mempunyai computer-programme lalu dibuat salinan cadangannya.
Yah kalau •••••
- 20 -Yah kalau dipikir-pikir inemang pemilik computer-programme
itu juga pemilik computer. Jadi kata itu diulangi lagi karena
seorang pemilik computer, itu.kalau membeli computer itu se_ kaligus jugs membeli programme nya. Dan karena mahal ada kalanya dra membuat cadangan/salinan cadangan.
Itulah maksud daripada kalimat yang bersangkutan •. Demikian Saudara Pimpinan mungkin bisa dite::--ima penjelasan ini, kalau tidak jelas bisa ditanyakan lagi.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) :
Pak Menteri saya kira diteruskan saja dengan penjelasan
nya yang diharapkan yang lain mengenai commercial dan sebagainya. Pengertian non-commercial tadi dan sebagainya, tadi
ada yang diminta penjelasan oleh Fraksi Karya. Itu di DIM tambaha.11. tadi.
MENTERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :
Yah, DIM tambahan dan itu kalimat yang diteruskan sebe
tulnya juga kita bisa temukan di dalam Pasal 14 ~ itu, yang tadi juga sudah disebut oleh Fraksi Karya. Dan kalimatnya sehingga panjang yaitu ditambah n maupun oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non-commercial semata-mata untuk keperluan
aktivitasnya". Ini -di rlalam Pasal 14 £ itu juga sudah ada pengaturan
tentang perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas dengan f otocopy atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non-commercial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. Sehingga oleh karena sudah tercantum dalam Pasal 14 ~ ini, maka apabila dianggap perlu untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan trnon-commercial" itu bisa kita masuk
kan di dalam penjelasan saja. Demikian Saudara Pimpinan.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan,SH) ·:
Terima kasih pak Menteri, saya persilakan Fraksi Karya
Pembangunan.
FRAKSI KARYA PEMBANGUN.L\.N (Moeljadi Djajanegara,SH) :
Pertama-tama Fraksi Karya Pernbangunan ingin men~Jcapkan
terima kasih atas penjelasan dari Bapak Menteri khususn~,ra
tentang salinan cadangan suatu computer-programme ini, kare
na semula memang kurang jelas bagi FKP dan dengan penjelasan
ini FKP dapat memahaminyao Dan yang kedua bahwa FKP sangat berterima kasih sekali
andaikata •••••••
- 21 -andaikata memang untuk. memperoleh kejelasan yang lebih baik di dalam pengertian "non-commercial" ini bisa nantinya dibe rikan penjelasan, sehingga dengan demikian hal ini mungkin bisa dimasukkan dalam TIMUS.
'.ll.erima kasih.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH) :
Saya persilakan Fraksi Persatuan Pembangunan, kita setuju ?
FRAKSI PERSATUAN PEMB..A..NGU~TPJJ (Drs.· ·H.M.Yunus Umar)
Apa itu menanggapi FKP ?
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH) :
Jadi yang di Fraksi Karya Pernbangunan den~an penjelas-an dari pak Menteri menganggap masalah yang ingin penyempurnaan redaksi i tu sudah selesai dengan ketentu_?n bahwa tambahan "rnauplli"'l oleh perpustakaan umum dan sebagainya" itu yang oleh pak Menteri tadi sudah dikatakan itu bisa dimasukkan dalam penjelasan, itu sudah?H~~at diterima oleh Fraksi Karya Pembangunan.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Drs. H.M.Yunus Umar) :
Kami setuju, tapi dengan harapan kalau sudah untuk keperluan sendiri itu ncn-commercial sebetulnya tidak perlu disebut lagi. Kalau sudah keluar sendiri jelas itu_dipakai sendiri, tidak untuk dijual. Jadi saya kira memang kalau memang perlu dianggap dalam penjelasan seperti tadi pak Menteri mengatakan, itu boleh saja. Tapi apa tidak averbodig ini. Ka
lau sudah keluar sendiri, yah tidak untuk komersil, itu sajalah. Apa perlu dijelaskan demikian rupa ? Itu saja.
Jadi karni setuju di TIMUS kan.
KETUA RP.PAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH)
Baik, terima kasih. Fraksi PDI ?
FRAKSI PARTAI DEMOKR1~SI INDCEESIA (Dudy Singadilaga,
SH,MPA) :
Terima kasih Saudara Ketua. Mengenai Pasal 14 ini kami pun kebetulan ada persamaan
untuk pertanyaan yang sifa~nya menyangkut 14 ~ karena ada hubungannya dengan ~.1, yaitu masalah pemakaian karena untuk
digunakan ••••••••
- 22 -digunakan sendiri dan non-commercial.
Jadi sekaligus tadi sudah dijelaskan oleh pak Menteri
dan kami sudah mendengar. Tapi kalaupun nanti akan dianggap perlu nanti di dalam TIMUS diberikan penjelasan, kami pun sepakat sebagaimana ta.di telah di-solved oleh Fraksi Kar-ya.
....
Terima kasih.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH) ~
Terima kasih.
Jadi Fraksi Persatuan Pernbanguna..~ dan Fraksi PDI untuk
sempurnanya nanti diusulkan supaya itu di TIMUS kan usul dari Bapak Menteri yang diterima oleh Fraksi Karya Pemba-ngunan.
Fraksi ABRI ? Di TIMUS kan. Pemerintah ?
MENTER! KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :
Di dalam Undang-undang ini Pasal 14 memang penjelasan
nya cukup jelas, begitu yah. Tadi non-commercial tadi ditanggapi oleh FPP, itu kan sudah cukup jelas.rMemang Undang
undang ini sudah cukup jelas. Jadi kalau sekarang diserahkan kepada TIMUS, yah mung
kin saja terjadi nanti di TIMUS kesimpulannya sama, jadi cu kup jelas begitu. ~adi sudah ke -TirIUS- :Capi akhirnya juga rumusannya cukup jelas begitu.
Terima kasih.
KETUA RA.PAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH) :
Mudah-mudahan begitu pak Menteri.
( INTERUPSI FRAKSI ABRI : Harry suwondo , SH)
Silakan pak Harry.
INTER.t.JPSI FRAKSI ABRI (Harry Suwon<.lo , SH) :
Untuk membuat smooth nya nanti di TIMUS', kami ingin min ·
ta perhatia.n dari Fraksi PDI 2 hal : Pertama-tama, tadi sudah disebutkan ini sudah terlambat
sebetulnya. Meskipun sudah ditarik tentang penafsiran a co11-
trario ·yang dikhawatirkan sebagai tumpuhan, kita peringatkan
bahwa di Hukum Pidana itu tidak boleh mengadakan tafsir a contrar.io.
Yang kedua, tadi dikatanan oleh PDI bahwa ~erubahan ~.1
itu tujuannya menunjukkan bahwa di situ ada perubahan. Ini nanti kita tidak akan konsekwen kalau itu sebagai tunpuhan
pikiran ••••••••
--·-·- ·- -·~ • • -~· ~·· ... • ··--'-• ., .. ·-H"'"'·"-'-·-- •••••-• • - -·-- ··--·•"• ... ._ '-•-• ---- --~~-·--~---~---··--"·'-~---·- ·-·-·• -----··------------ • • ·-~--···-·----··••
- 23 -
pikiran. Karena kalau kita nanti sudah memikirkan atau
membicarakan Pasal 46, 47, 48 di situ tidak ada bekas sama sekali bahwa itu ada perubahan. Nah inilah saya ha-
,, rap ttimpuhan pikiran itu dibenahi dulu.
~ekian terima kasih.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH} :
Jadi mengenai masalah yang dikemukakan oleh, yang ki
ta permasalahkan usul dari Fraksi Karya Pembangunan ini
kita anggap selesai dengan keputusan akan di TIMUS kan.
( KETOK PALU )
Kemudian ada tadi tanggapan komentar dari Fraksi ABRI
itu nanti untuk ditanggapi kemudian oleh Fraksi PDI. Sekarang juga ?
FRAKSI PAR.TAI DEMOKRASI INDONESIA (Dudy Singadi!aga,
SH, MPA) :
Saudara Ketua, sekarang ini sebenarnya ~ita membicarakan Pasal 14, 12 nya sudah lewat sebenarnya. Tapi kalau ingin kami jelaskan memang Pasal 12 tidak memasalahkan Hu
kum Pidana di sini, tetapi ini satu pasal yang semula tadinya dibaca tidak ada hak cipta atau hasil rapat terbuka,
kami menggunakan tafsir sebaliknya. Kalau umpcmanya daripada basil rapat terbuka tentu ada rapat tertutup. Tapi
mengingat masalah ini adalah tidak ada hak cipta yang di da
lam pengertiannya tidak ada larangan untuk mer;gumumkan dan memperbanyaknya, maka sedangkan hak cipta itu lain daripada
itu. Oleh karena itu kami tarik. Itu pikiran a contrario
menurut hemat kami, begitu.
Ker:.udian
- 24 -
Kemudian yang ke-2 itu hanya tadi di dalam pasal 14 e.1
karena kami semula tidak ada masalah dan sesuai dengan rancs
ngan dari Pemerintah penyebutan e.1 jadi bagi kam1 itu untuk
memuaahkan aiatimatik memang ada e kemudian ada e.l dus ada
perubahan untuk memudahkan saja di dalam memba~a perundang
undangan tidak ada apa-apa.
Terima kasih Saudara Ketua.
KETUA RAPAT (H.Djamaluddin Tambunan, SH):
Baik terima kasih,nanti kita kembali kepada yang itu.
Usul dari Fraksi PDI dengan demikian juga sudah.dianggap se
lesai.
(Rapat setuju)
Kita lanjutkan dengan mempersilakan Fraksi Persatuan
Pembangunan yang saya anggap saya kira sudah bisa dianggap
~elesai, saya persilakan.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( llRS.H.M. Junus Umar ):
Terima kasih Saudara Ketua, karena apa yang kami saran
kan ini adalah menyangkut teknis, jadi sehingga tidak banyak
berbeda seperti diusulkan rekan dari Fraksi ABRI, ini masalah
nya saja yaitu huruf e.1 itu kami mengartikan huruf f dan bu
ruf f lama diganti dengan huruf g, itu saja yang kami usulkan
di sini, jadi tidak sebagaimana menurut RUU itu e l, nanti b!!_
gaimana ki ta liha t enak orang membacanyalah outsider ·±tu melihatnya
ya cukup jelas, tapi mengapa kami ingin tidak menjadikan e 1
atau menjadikan f ialah mengingat masalah komputer program
ini barang baru walaupun sebetulnya di dalam e Undang-undang
itu sendiri yang dikemukakan ini suatu perbanyakan juga.
Tapi karena komputer program suatu barang impor dan juga dan
juga baru di perkenalkan di Indonesia dan juga masuknya kom
puter itu baru barangkali sekitar 15 tahun masih baru perlu
tidak menjadi persoalan saya kira, jadi enaklah, ka1au e.1
itu rasanya ••• tapi juga saya cari-cari, apalagi di DIM sa
ya ini tikernya i tu saya suli t baca, apa e, ~-pa 8 angkanya
ini. Terima kasih. Jadi tidak keberatan kita Timuskan saja.
KETUA RAPAT:
Tidak keberatan di Timuskan. Jadi saya persilakan Frak
si PDI •
. FRAKSI PDI (Dudy Singadilaga, SH.MPA):
Saya kira sudah selesai, tadi sudah sepakat diTimuskan
-ini Pak. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Kami persilakan Fraksi ABRI.
Fraksi ABRI ••••
-- 2, -FRAKSI ABRI C!iarry Suwontlo , SH ) :
Setuju di Timuskan.
KETUA RAPAT :
Kami persilakan Fraksi Karya Pembangunan.
FNtAKSI KARYA PEMBANGUNAN (-Soesanto Bangoennegoro, Sll}:
Bagi Fraksi Karya Pembangunan tidak ada masalah dan me
mang b~sa menyetujui untuk di Timuskan.
KETUA RAPAT :
Kami persilakan Bapak Menter!.
MENTERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh,SH}:
Dari segi materi meman~ tidak ada masalah, tidak Rda soal
hanya dari segi usaha untuk rnentrasir sua tu sejarah perundang-
undangan, Jadi Wetgevingshist.orie.nya memang lebih baik kalau di-
tulis berbeda. Jadi tadi kan ada perobahan supaya ~enjadi bukan
e 1 tapi f ,g begitu ya. Jadi kalau dilihat dari segi ·· rnentrasir , usaha sejarah perundang-undan.g-an ada kalanya baik kalau kita
tulis berbeda tidak sama dengan yang sekarang berYa~u a,b,c,d,f
ada baru g, sedangkan RUU ini pakai yang lain. Nab ~ni teknik
perundang-undangan yang juga telah diikuti oleh negara-negara
lain dan bahkan ada yang pakai bis.
Nab ini .scia·- yang dalam Team Perumus apakah pakai urutan yang
lama a sampai f, sampai g ataukah pakai yang berbeda? Ini se-
kedar untuk bisa nanti mentrasir kembali bahwa ada perubahan.
Demikian, hanya sekedar pertimbangan.
KETUA RAPAT :
Pak Menteri setuju di Timuskan dan penjelasan Pak Menteri
itu akan menjadi catatan untuk dipertimbangkan nanti dalam Timus.
(Rapat setuju).
Jadi pasal 14 ini keseluruhannya sudah dianggap selesai
Fraksi Per~atuan Pembangunan? Sudah selesai. Kami masuki an-gka -10 dan kam.i persilakan Fraks-i ABRI- un tuk mem-
berikan penjelasan.
FRAKSI A. B .R. I. ( Moh. Sahl Witl ja jaa tmad ja, SH ) :
Yang diusulkan Fraksi ABRI mengenai but:l.~ - 1 o, pertama un
tuk menyesuaikan dengan undang undang yang sudah ada yaitu un
dang undang No.2 tahun1985 yaitu merobah kata-kata menghapus
seluruh ketentuan -clan selanjutnya menjadi ketentuan pasal 15 di
hapus dan diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut
pasa1 15 ini untuk penyesuaian sebagai mana pasal-pasal terda
hulu dan putusannya adalb d-i...,TIMUS-kan.·
Kemudian ~su1an ke-2 ini hanya redaksiona1 saja mungkin dapat
dimasukan pada gaya bahasa yaitu untuk ayat 1 b 1 mengingat atau
melihat atau membaca pasal itu pasal 15 menunjukan bahwa akhir
katanya init pasal 15 baru yang turunnya berbunyi sebagai perikut
Pasa1 15 ayat 1 untuk kepentingan pendidikan ilmu pengetahuan
dan kegiatan •••••••.
-.2E -dan ke~iatan penelitian dan pengembangan sesuatu ciptaan
yang dilindungi Hak Cipta selama 3 tahun sejak diumumkan belum
diterjemahkan kedalam bahsa Indonesia atau diperbanyak diwi1ayah
negara Republik Indonesia, Pemerintah stl'telab mendengar: ··pertimba ngan Dewa~ Hak C_ipta c.lapat a. Mewajibkan dan seterusnya b. Dalaiii
bal memegang Hak Cipta dan seterusnya nab disini fraksi ABRI ... mengusutican untuk lebih dulu dikemukakan sebagai mana didalam
point a. Dewan Hak Ciptadapat mewajibkan pemegang Hak Cipta
yang bersal)gkutan untuk ~ap .-selanjutnya sampai yang di tentukan
dalam hal. jadi c.libalik, t±tlak menunjukan situasi <lulu tapi apa
yang c.lapat dikerjakan oleh Dewan Hak Cipta itu •.
Demikian juga untuk point c. jadi tidak didahulukan dalam hal~
nya melainkan didahul•kan dapat melaksanakan dan seterusnya di
da~am hal memegang Hak Cipta dan seterusnya, jadi itulah yang
diusulkan oleh fraksi ABRI soal redaksional ·saja dan ini mung
kin gaya bahasa.
KETUA RAPAT :
Saya persi1ahkan Fraksi KARY~·?EMBANGUNAN untuk menang-
gapi.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesanto Bangoennagoro SH} :
Khusus untulc menanggapi usul dari rekan Fraksi ABRI
karena telah diakui sendiri gaya bahasa dan kalau kita lihat
sepintas juga tidak mengubah arti dari pada kata-kata dan ber
akibat apa apa saya kira di-Timuskan saja.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih 9 ·kami persilakan Fraksi Persatuan jJemban~
nan.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Drs.HM. Junus Umar):
Terima kasih Saudara Ketua. kami melihatnya apa yang
diusulkan oleh Fraksi ABRI itu patut kita dengarkan.
tanggapan Pemerintah, memang apa yang dikatakan oleh rekan
Fraksi Karya Pembangunan itu persoalannya ya soal gaya bahasa
tapi tadi disinggung oleh Fraksi ABRI tidak menonjolkan situa
sinya duxu ,~ tetapi masa1ahnya dulu kalau saya tidak salah,
jadi ini sebetulnya ada 2 pola pemikiran RUU menghendaki situ~
sinya dulu dikemukakan, sedangkan Fraksi ABRI sebaliknya.
Jadi ada baiknya sebelum kita memuttiskan sesuatu kita de
ngarkan bagaimana tanggapan Pemerintah atas saran Fraksi ABRI
ini. Terima kasih.
KETUA RAPAT
Terima kasih, kami persilakan Fraksi PDI.
FRAKSI POI ( DUDY SINGADILAGA, SH, MPA ):
Saudara Ketua, apakah kepada apa yang diusulkan oleh
Kami • • • • •
27 -kami sendiri atau menanggapi dahulu yang lain? Kalau menangga
pi 1ebih dulu kami ucapkan terima kasih Saudara Ketua,
Mengenai apa yang diketengahkan oleh rekan Fraksi ABRI
kami memahami dengan sebaik-baiknya, tapi kamipun akan menanti
nanti bagaimana tanggapan dari Pemerintah dalam hal ini.
Kalau boleh terus usul kami? Demikian terima kasih. r..
KETUA RAPAT:
Terima kasiht kami persilakan Pak Menteri untuk memberikan
tanggapan Pak.
MENTERI KEHAKIMAN ( Ismail Saleh, SH) :
Jadi yang disarankan Fraksi ABRI itu agar penulisan atau
pun pembacanya itu bisa sesuai dengan gaya bahasa yaitu lang-
. sung dengan kata kerja. Dari segi itu memang bis.a dipertimbang
kan dan Pemerintah menyarankan agar ini bisa diserahkan kepada
Team Perumus.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Pemerintah dapat menyetujui· supaya diktum ini diTirnuskan.
Fraksi ABRI tadi sudah mengusulkan demikian, Fraksi Karya Pem
bangunan juga sudah setuju dengan usul Pemerintah ini.
Saya persilakan Fraksi Persatuan Pembangunan.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN(Drs. HM. Juaus Umar):
Fraksi Persatuan dapat memahami xoleransi- p-ihak Pemerinta-h
tapi kami ingin ka1au kami itu rasanya sudah baik RUU ini, apa
mungkin Pak Menteri sete1ah mendengar itu agak berobah itu so
a1 lainlah, tapi dalam Team Perumus kita bicarakanlah. Jadi
kami itu kalau mungkin dicari yang sebaik-baiknya 9 bukan saya
itu memihak kepada Pemerintah, tidak. Artinya mana yang baik
yang paling sempurna itulah yang kita ambil dalam Team perumus
nanti. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih , kami persilakan Fraksi PDI.
FRAKSI PDI ( DuGY Singadilaga, SH,MPA):
Singkat saja 1 setuju Timus Pak.
KETUA RAPAT :
Terima kasih, masalah ini kita Timuskan.
(Kapat setuju).
Saya persilakan ••••
- 28 -Saya persi1akan POI, untuk menjelaskan usu1nya.
Terima kasih Saudara Ketua, di dalam kerangka pikiran ' dan pemahaman kami untuk pasal 15 ini, memang kamipun sesuai
dengan Rancangan daripada usulan Pemerintah, hanya ada sedi
kit catatan untuk bisa diadakan perubahan yang tidak mengubah .....
isi daripada pasal tsb. hanya mendahului untuk menunjukkan,
bahwa justru kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan ke
gia tan penelitian pengembangan ini merupakan unsur-unsur yang • merupakan kepentingan nasional. 01eh karena itulah didahulukan
daripada pasal ini-~ntuk memulainya sebagaimana yang kami usul
kan. Yaitu dengan memulai untuk kepentingan nasional diantara
nya kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kegiatan pene
li tian dan pen~embangan sesuatu ciptaan yang dilindungi dan
sebagainya.
Jadi inilah yang diusulkan dan inipun perumusan seperti I
demikian memang bisa nanti diselesaikan di dalam Panitia Peru~
mus sebenarnya.
Terima kasih.
KRTUA RAPAT :
Terima kasih Fraksi F.XP~ kami persilakan untuk memberikan
tanggapan.
FRAKSI KA.&YA ~PEMBANGUNAN t Soesanto Bangoennegoro,SH):
Fraksi Karya Pembangunan tidak mempersoalkan soal itu
namun berarti bukan tidak pernah mempertimbangkann.ya, t-api -s-e-
telah memang kalau kepentingan Nasional itu dimasukkan di situ
seandainya pada suatu saat ada sengketa, maka persoalannya akan
meluas, kita masih dituntut membuktikan apa kepentingan nasio
nal itu? Sedan~kan kalau di sini intinya pokoknya asal Pemerin
tah itu menghendaki lewat Dewan Cipta di dalam bidang pendidikan
ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian dan pengembangan bisa
berbuat seperti macam-macam itu. Makanya saya pikir Fraksi Kar
ya dengan tidak mengurangi ide daripada rekan dari PDI untuk be
lakangan dan memudahkan betul-betul kepentingan orang banyak
yang lebih sederhana menyokong rumusan daripada apa yang sudah
tertera dalam Undang-undang ini. Jadi tanpa ada sisipan n~sional
lagi karena sudah cukup den~an perincian 4 unsur itu.
Kalau Pak Ketua boleh ditegaskan hampir samalah dengan usulnya
Fraksi ABRI usul kami ini dalam menyokong Pemerintah itu, sekian
terima kasih.
KETUA RAPAT . . . . .
- 29 -KETUA RAPAT:
Terima kasih saya persila.kan Fra.ksi Parsatuan Pembangunan.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Drs.HM. Junus Umar):
Terima. kasih Saudara Ketua, Fraksi kami menanggapi usul rekan PDI ini, sebenarnya dapat memahami mungkin Fraksi PDI ini karena lni masalah yang pasal 15' ayat(1) ini adalah masalah pen-didikan dan ilmu pengetahuan jadi supaya lebih luas lagi sifatnya, mungkin itu latar belakangnya jadi untuk. ditingkatka.n lebih kea tas ~-iogeroptrekking- tah. Jadi memang ini ki ta dapa t mengerti dan memahami, tapi kembali kepada rasa bahasa dan kelajim an dalam pasal-pasal perundang-undangan itu kepentingan nasional disebutnya dalam penjelasanlah. Ja,rang kepada itu, kalau semua Undang-undang itu kepentingan nasional kalau menurut sa,:a yang awam ini. Und.ang-undang R9 publik ya nasional kita kan. Jadi mungkin kalau mau ditampung ini mungkin di penjelasannya, ini gaya bahasanya masih kurang sreg atau ma.sih kurang bisa mener·ima· ra-sa -bahasanya, tapi usulnya baik kala.u b.oge.rop.trekkin'<I -
tadi· • .Tadi masalabnya kita serahkan kepada Pemerintah, mungkin .
Pemerintah juga lebih bisa memberikan. sua.tu tanggapan yang lebih memuaskan rekan kita PDI.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih, kami persilakan Bapak Menteri untuk menanggapi.
MENTERI-lIBHAKIMAN ( Ismail Saleh, SH):
Terima. kasih kepada Frak.si-fraksi yan~ telah menanggapi ini dan sesungguhn.ya dalam Fraksi PDI itu arahnya itu sesungguhn.ya sudah mendukung rumusan dala.m RUU sebab di sini d1-11yatakan pasal
15 tetap sebagaimana RUU akan tetapi, nah ada acara akan tetapinya, jadi sesungguhnya hati nurani PDI itu sudah setuju dengan rumusan RUU dan oleh karena Fraksi ABRI juga pendapatnya sama dengan RUU, Fraksi Karya juga demikian, Fraksi Persatuan bahkan lebih yaitu diserab.kan kepada Pemerintah d8.n baiknya kalau ada dalam penjelasan RUU dan nampaknya feeling dari Fraksi Persatuan Pembangunan itu memang tajam sekali, oleh karena memang sudah _ termasuk di dalam penjelasan RUU.
J a.di dalam penj elasan RUU i tu disebut apabila negP-ra mem~.ng perlu untuk kepentingan nasional terutama. bagi perkembang~n dan kemajuan pendidikan,ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian dan pengembangan, maka negara dapat mewajibkan pemegang H~k Cipta untuk dalam waktu ditentukan melakuka.n terjemahan atau perbanyakan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dengan demikian sudah bisa kita akomodir pendapat dari Fr~ si-fraksi ini dan Fraksi Persatuan pun juga menginginkan ada.nya penjelasan dan inipun sudah ada dalam penjelasan.
D9 ngan ••••
- 30 -Dengan demiki~ juga kami harapkan dari Fraksi PDI bahwa sesungguhnya rumusan di dalam Pasal ini sudah cukup baik, karena langsung untult kepentingan dan seterusnya ••• Sedangkan kata nasional itu kita masukkan di dalam penjelasan RUU ini.
Terima. kasih Saudara Pimpinan.
KETUA RAPAT :
Terima. kasih Bapak Menteri, Bagaima.na Fraksi PDI?
FR.AKSI PDI ( Dudy Singadilaga, SH,MPA):
Saudara Ketua, memang pertama kali saya mengucapkan terimakasih atas pendapat-pendapat rekan Fraksi semuany~ dan khusus juga penjelasan dari Wakil Pemerintah yang sekaligus mengingatkan atau menunjuk pada penjelasancilari pada RUU. Memang pada sasarnya kam.1 sudah bi~a menerima rumusan Pemerintah ini yaitu sebagaimana yang diajukan, tapi ka.rena mema.ng memperha-
1
tikan masalah kepentingan yang disebut di sini baik pendidikan, ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan itu bagian daripada kepentingan nasional yang per1u kita perhatik~nt maka tadinya ingin secara eksplisit disebut di sL."1.i, tapi kalaupun
barang kali kelupaan da.ripada pihak kami sendiri kepada apa yang
dirumuskan di dalam penj elasan i tu sudah ada, mema.ng ini tidak ada hal yang mutlak bagi kami ini, karena tadi pada dasarnya memang menyetujui RUU.
Dengan ini ma.ka kami dengan dada terbuka begitu dan dengan senang ha ti juga -bolehiah Wltuk ditarik sehingga dimulai_ seb;::_gaimana rumusan dari RUU itu sendiri, sekian terima kasih.
KETUA RAPAT .:
Terima kasih, maka dengan ini masalah ini denga.n penarikan usulan dari Fraksi PDI dianggap ma.salah ini selesai.
(Rapat setuju).
Saya persilakan selanjutnya Fraksi Persatuan Pembangunan untuk menjelaskan usulnya.
FJ.AKSI PK.TtSATUAN PEMBANGUNAN ( Drs HM. J"unus Umar ) :
Terima. kasih P~.k Ketua, apa Y2ng tercantum da.lP.m DIM ini kata selurum dan seluruhnya dihapus itu seperti yang sudah-sudahlah, kami ini buk.an tidak senang dengan seluruh, kA.ls.u peme
rataan seluruh kita senang, tapi di sini dalam kalimat sajalah jadi tidak perlu saya ulang ini dan juga pasal 15 ayat (1) di
dalam DIM itu di sini kami ada menyarankan kata pengetahuan p~da kalimat ilmu pengetahuan dihapus, kata pengembangan dipindah kedepan, kata pendidikan serta kata dan dihapus sebuah.
Setelah perubahan ••••
- 31 -Setelah perubahan menjadi sebagai berikut ayat (1) itu Untult kepentingan pengembangan pendidikan, sebetulnya disini hanya ilmu, tapi tempo hari kami sudah menyetujui karena ilmu
pengetahuan itu lebih luas sifatnya djadi konsisten dengan itu jadi disini harus .. - -.usui: ;~:t.ami ini harus ditambah dengan seper-
ti yang telah disepakati bersama yaitu ilmu pengeta.huan tidak ilmu saJa seperti pada DIM.
J'adi saya ulangi ayat (1) Untuk kepentingan pengembangan f~ndidikan, ilmu pengetahuan~ dan kegiatan penelitian, sesuatu
ciptaan Yang dilindungi Ha.k Cipta dan seterusnya-dan seterusnya. Mengapa kami mendahulukan pengembangan disini? Ya karena .
memang di bidang pendidikan iDlu pengetahuan dan riset itu sua.tu dimamik.a yang jalan terus menerus. Jadi pengemb~ngannya itu yang harus di tekankan daripada pendidikan, ki ta pendidikan ini ka_n
seumur hidup. jadi dia tidak statis dan sangat dinamis sekali. Itulah, maka kami ingin 'mengusulkan perobahan redaksionilnya sedik.it.
Kemudian pa_sal 15 aya t ( 1) b ini mau saya tanyakan, mengapa 3 tahun tidak 4 atau 5 tahun ini pertanyaan dululah.
Jadi itulah apa yang kami ingin sarankan. Terima kasih.
KETUA RAPAT:
llasalah 15 aya t ( 1) b saya kira ini sebaiknya ki ta tangguh kan saja untuk kita bicarakan nanti. Selanjutnya saya persilakan Fraks i PDI UJl-t-Plc- -mena-ng gapiny--a ..
FRAKSI PDI ( Dudy Singadilaga,SH. MPA ): Terima. kasih Saudara Ketua, kami memahami apa yang dia.juk~n
oleh rekan FPP. Ka,lau di dalam DIM ini ilmu pengetahu:1n itu dihapus pengetahuan jadi ilmu, tapi tadi di dalam kete·~ang?.n lagi di sini kembali lagi pada ilmu pengetahuan, tadi kalau tidak keliru ini. Dalam hal ini sebagaima.na ta.di kami telah kemuk~kan bahwa memang kami tidak memasalahkan, kecuali masalah nasional kemudian setelah kami t3-::-ik kembali, dan sesuai deng2..n pend2pat kami ini adalah konJ-:6re?.tn dengan RUU, ta pi yang menyangku t ilmu pengetahuan menjadi ilmu dan ini tidak ada perubahan dari rekan FPP sendiri, hanya masalahnya sekarang pengemb;;.ng~ndlri pada pendidikan, saya kira memang lebih ba.ik pendidikan bukan hanya sekedar pengembangan, tapi masals~h pangemb:tll.g:m mem~.ng
ini dijadikan suatu kegiatan yang berdiri sendiri baik yang merupakan penelitian ataupun pengembangannya. Sedangkan kepenting-
. '
annya adalah yaitu meliputi kepentingan pendidikan ilmu pengeta-huan dan kegiatan daripada ••• , dis:ini k~giatan itu mungkin me
refer kembali juga kegiatan pendidikan.
Mungkin ada ••••
•
- 32 -
Mungkin ada kegiatan penelitian, kegiatan pengkajian d1sb. Ini dicakup oleh kegiatan penelitian dan pengembangan tadi. 01eh karena itulah kami bisa memahami dan sama sependirian dengan RUU iniSaudara Ketua. Terima. kasih.
KETUA RAPAT : '·.
Mengenai tanggapan PDI mengenai yang pertama seluruhnya itu bagaimana ? Usul dari Fraksi Persatuan P9 mbangunan mengenai kata seluruh dan seluruhnya dihapus,- itu dulu memang sudah kita putuskan diTimuskan.
Kami persilakan Fraksi ABRI.
FRAKSI AB~I ( Harry . Suwon<.lo 1 SH ) :
Saudara Ketua, Saudara Menteri, terhadap kata saran seluruhnya dihapus Fraksi ABRI dulu menyetujui, sekarangpun menyetujui. Sebelumnya kita timbul pertanyaan. Setiap kali Fraksi ABRI itu me:p.yarankan perobahan misalnya. Pasal 1, lantas b, 1 a ini di ganti b itu ditolak oleh Pemerintah. Pasal 14 e 1 dijadikan g itu ditolak dengan alasan bagaimana mentrasir nantinya itu. Slilit untuk ditrasir. Nah sekarang saya tanya kalau pasal 15 diganti seluruhnya bagaimana kita mau mentrasir.? Tidak aQa bekas
'bekasnya sama sekali. Nah ini jadi alasan untulc dapat mentrasir. itu memang kurang
" . '
tepat, kalau dicari jalan memang harus ditarik dibandingkan Undang-undang lama dengan Undang-undarig yang baru, baru ki ta mengethh.ui. Tidak saja meliha.t perobahan-perobahannya itu. B~_hkan k~lau menurut sistim Belanda kita lib.at saja BW ·misalnya, kalau pasal itu
dicabut tidak diisi lagi dengan pasal-pasal ·yang ·baru lagi. J'adi misalnya Pasal dari r~Bw itu dicabut sampai sekarang pasal itu ko
song. Inilah mengenai pertanyaan kami dan atas saran dari FPP tadi
saya kira RUU itu sudah baik, jadi kami menyetujui RUU. Terima kasih.
KETUA RA.PAT :
Terima kasih, saya persila.kan Fraksi Karya Pembangunana1
FRAKSI KARYA PEMBANGIDIAN (Soesanto B~ngoennegoro,SH):
Terima kasih,
Frnksi ' ••••• c
- 33 -
Fro.ksi KnryG Pombnni_;uno.n tcrh:i..dnp kn.to. so luruh dir.:)bnh
sclu:ruhnyo itu konform di Timus. Lc.lu knrni torima kasih scko.li kcpndn kJwnn dnri FrGksi pcnt,;usul, ynitu Fra.ksi
Pers.:it:.inn Pcm1x::.ncun.:m bnhwn ilmu pcncctohunn itu tetnp.
Jndi" tctnp ndn "uuknn ilrnu thok. Ilmu per:r;ct-nhuan. Itu
tcrimQ knsih s2yn. Jo.di mompcrsinGknt t~nGG3pnn.
Kn.tn roncemb::m~J.n ini kl1:mi Ill·Jhon U!lt.Uk dipikir kcmbnli
roknn pont;usul ka.r_onn knln.11 pcnGcm1xmcnn ini ditulis,
snyo. kn.wntir knlau ndn yo.nr; usil ditafsir secnrn a.kontra
rio, jndi kc.lo.u b 1iknn p<.mccmh:i.n~.::in tet:ipi dc..s~rnyn d.'.:lri
p.-:do ilmu it u thok, it u jndi pors.Jnl'ln. ~l:ika.ny~ totnp sa jn snyn usul ju[;n sopcrti rwnusnn RUU ini sc..jn. Itu snjn.
Kcliho.tn.nnyn sopclc totopi ka.lnu nnntiny,-.i dibelnlmng hn
ri ndn tambnh pcnGombnnGan, itu kok dnsnr ilmu buknn pc-' necmbnnc;nn. 'Dun pcnGcmbnnt;nn itu konotnsinyn mncnm-mn.c:J.rn.
Kc spcsia.lisnsi dnn scbnbninyo.., lnlu kositulnh jurusnyn o .-
Sn ya. rnsn knrcnn kitn snm~-sa.ma. orif, snyn rnsn itu untuk
lobih jnuh lnci bisn difnhnmi porsoalnn ini dnn snyn cu -kupknn sokinn. Don knmi mcnyokong kcpndn.rumusnn dnri~~da RUU .ini. Knronn ini buknn sonl bornt jndi tidnk nd~ kurnn~
lcbihnya ynne mnu dimnafknn. Tcrimn knsih bnnyo.k.
KETUA RAPAT: Torim:i knsih Fraksi Knrya Pcmbnnt.;unnn. ·sa.yn porsilo. hkn n Bn pn k lfon tori unt uk mer: j :u1t1 b •
MENTERI KEHAKifv;AN, ISlv"JilL SALEH, SH: Tcrimn knsih n.tn.s tnn~rrnpan
dnri fraksi-frnksi d~n ynnG disnrnnknn Frnksi Porsntu~n
Pemunnt;unnn untuk monempntknn knta Fcnt;ornbnnGnn didcpa.n k£ tn pondidiknn, ini dnpat monimbulknn poneortinn ynn~ lnin. Scbagaimann dikotnhui knta ponolitian dnn pcn~ombnnGnn itu
suda.h morupr.1.knn katn ynnc bnku, yaitu kct;intnn-kcgintnn pc noli tio.n c(ln 1icm.;~ombo.n•:n.n yo.n>~ Li'.1s'.1r.yn. dis inr~k,t dcrn~~m r ~ ~ - ~ ~
Li tbnnc, bnhknn di Dcpnrtomon-Bepart(.mon, Instn nsi-Inst~nsi
itu ndn struktura1 itu LitbnnB-nyn.. Kitn kcnnl Litbnnc; itu
:1d·1.lnh pcnoli ti:m dnn ronc.;emunncan ntnu rescn.rch d,'ln devc
l0pmont, R & DQ Jodi R & D ini ponolitinn dnn pcncembn~~nn,
rcscc.Lrch dnn dovcloprnont s«1d:.ih moru}JCt.ka.n sntu knta yo..nG bn
ku, schinGiJl jut,;n bisn me lip:..!t i pc no lit inn pendidik:1n 1 rln n
pcn5cmbnn~an pondi~iknn. Ponolitinn ilmu pcneotnhunn don po ngombnncnn ilrm pongotnhunn o J:idi kt.~Gintnn-ke[_Sint~n LitbnnG
ini ndnli'.lh ke~iatan y~nG ju!;a bisn. tcrkni-t pnda pcndidiknn
dan bisn •••••••••••
- 34 -
dnn bisa. tcrknit pnda ilmu pcngotnhuan. Itulnh scbo.b
nyn Pcmcrintnh mcrr..unusknn bnhw~ kceintnn-koGintnn pcnoli tinn dnn ponecmunnGnn itu morupnkan kcei3tnn ynne tidnk bisn dipocnh dnlam nrti pcnecmbnn~nnnyn itu di
lctnkknn didcpnn kntn pondidikan, olch knrcn3 d~pnt mc'nimb~~kan nrti ynnt; lnin anrif,ndn yrinc; dimoksudka.n
dnn dcmikinn juen tnneenpnn dnri Frnksi AB~I, FrGksi PDI d::..n FKP bnh·.K1 ini sesune,euhnyn sudnh bnik rumusnn
dnlrim RUU. Sohin_Qjn dcn5nn pcnjol~snn tn.mbnhnn dnri
F'cmcrintnh ini munckin FPP bisa moninjau. ntnu mcnnrik
kcmbnli usulnyn. Sodnn~knn mcn~cnai tnncGnpan taMbnhnn dnri Frnksi A2RI ·1Jnl:iup1.1n su.d~th lowr.it tndi, t-:i.di ditn!!!
bnhknn ta.di, sosun~r;uhny'.'.l Pcrncrinto.r .. tidnk mcn.:>lnk.
Pomcrintnh h~nyn mcmbcrikl'ln cn.tq.ttl!1 snjo. ·untuk bnhnn di dnlmn Tim Pcru.'LUS dc..n FrJksi AB!tI scndiri bnhknn Se
la.lu mcnck:lnknn nc;nr kcmb.:ili kcpndn pcdomnn tohnik
porundnne-und~nGnn. Jadi Pcme~intah ju~n sctuju. Untuk
Tirn Pr!r~_mns itu sckcdnr cntnta.n snjn. Apnk\lh tchnik yr;
bnik itu ynn8 nk:ln dipilih. Itu bisn mcmudnhknn ntau
tido.k untuk montrn.sir, sobnb ini pcrubnhriq. Ya. kit,:\ ti
dnk nko.n mon~ikuti sistcm dnri Bclnndn itu ynn[j susnh
unt uk montrnsir kcmbnli, ki to.pun jucn mcnc;int;inkn.n ~1dn
nya sun.tu usnho. untul-: moneliti, dahul•J itu ba.,Gn.imnnn S£.
sunGr;uhnyn. Scb~b knlnu ndn porubahnn itu kclihntnn ndn porubnhnn. Carn Bcl~nda munckin susah kitn ikuti knron~ dir;o.nti kos.::mt; S:lmn sok~1li. r:i tc. ticto.k mcn~ingink:in cnrn
ynnG dcmikinn. SohinBea bngi Tim Porumus itu. cnrilnh ea
rn ynnG t(~rbn.ik ynnG mcmunekinknn nn.nti boborapa. tnhun
lngi bisn momud.:ihk:in untuk mcntrc.sir ndanya pcrubnhnn yt;
tcrj~1di do.l:\x:~ s-u.·1t·_1 pr·::.duk poru.ndnng-undnngnn. i~i tn i
nt;inknn borsnma Cldnnyn suntu produk perundnne-undnn~an ynng bon~r-bonnr ynng bnik ntnu mcmndni ynne \mik. Bami
kinn Snudarn Fimpinnn.
KETUA ~ .. A.PA~: Terima knsih Papak 1v'lontcri o J~di mcn[i(mni scluruh
dnn s c luruhnyn i tu sudnh ndn kosc pa kt'.1 tn n, scs U:J.i dcngnn
kcputuso.n kit.G t 1:.Jrc1n::-1ulu itu. di Timusk.~r:, ting-~ll L!•JL\£_;(!
n~i mi'..lso.lnh pcnnmbcd·1nn k:: t.'.1 fJ0?·1,: :~:1~l1:L1: ·:·! :1. :~:1 l(l t ··L;nL.;un• i
~~:1:I1~:itt.:..1t1 :-..:.':.;'.lJ. pcrJb.:lhn.n ilrwl pon3ctn'1ao..n t1di sudc.h juGn
sc:lcsni oloh Fr.'.lksi pon~usul, dnn denfIO.n pendnpnt-pnndn
pnt dnri Frnksi-Frnksi dnn dun~nn pcnjclnsnn dnn t::mr;en
pnn _ dn.ri Pnk Mcntcri, say1'l pcrsilti.bkan Fr;:1ksi Fcrsntunn
Pc:r:ibo.ncun:tn 1.mt uk rncmboriknn pcndnpn.tnyn g
ANGGOTA F!tAKSI •••••••••••
- 35 -
ANCGOTA FRAKSI PERS A TUAN PE.l\IBANGUNAN, DltS. YUNUS Wi.A.ft: Tcrimn kr.l
sih Pa.k Kc tun. Tcrirnn. knsih kcpnda. Pnk Montori ynng to lnh
monjelnsknn. Kn.mi sa.nent mcmnklurni dnn mcmahnmi npn yanB di
jola.sk~n oloh Pcmcrintnh, juen dnri rcknn-rck~n frnksi ynn~
lnin mcnnn8eapi rnsnlhh itu. Mcnnne~a.pi pondnpnt Pemorintnh tndi, mcmecnn..i O.}-:G itu pcncli
tinn dnn pcne;cmlrnn6n.n me man~ s ctinp instt\nsi Pcmerintn:i dnn
jugn s~nstn, pcrusnhnnn-pcrusnhnnn itu momnnt.; pc~:·':litinn da.n
pcnecmbnn~.::tn itu ialah tcrjcib.nhnn dnri rcscarG11 .~nd ·develop-
bclnknnt; mcnea.pn kc..mi lcbih mcneknnkn.n pa.dn pcngembnnenn.
KnliJ.u 'bnhnsn Ind·:mesiD., knlnu sudnt disolmtkan kct:into.n pcnc
litirm-pcne lit.inn it u tid:tk pcrlu pcn~cr1bnnenn ln~i. Sudnh s~
tu kc~intnn pcnelitinn, penelitinn itu suntu kcbijnkan yane
sanm.~ kitn kotnhui. Jn.di snncnt crnt hubunennnyn dcmenn obyck
ynn~ nknn ditcliti dnn dikcrubnnBknn itu. Itu suntu kcei~tnn
pcnolitinn. Jo.di rcsc~rch end development ini sckn.rnnr; ini su
da.h jn.di sun.tu window c_ressinq itu s cknrnne. Pn.dnhnl kalo.u- ki
tn lihnt knlnu scnmn. ndn tcrutc~mn inst:ins i Pcnorintc..11, n pnka.h
ini tidnk vomborosan. Nnh inilnh m:tsnlnhnyn. Jndi knmi me lihntnyn ini, ynn€_I pent inc; itu mnsnlnh pcnGombnn~
annyn itu. PcmbnnGunnn kitn k~n torus-mcncrus. Scsudnh tinegnl lnndns ndn lnei Pclitn VI -dnnootcrusnyn. Jo.di tcrGnntunG kcpndn kit~ sobncni pcmbunt undanG-undnns, ynnc mnn~ ynnG mau kitn tcknnkan. Jndi kn.mi t id~k lokns mempcrt~hnnkD n. JD.di in-iln-h nt.:-n~0-
krnsi. Tet.:ipi mohon dicntnt, bnhwn menurut hcmnt ko.mi pcnccm -
bnnean pcndidiknn d~n setcrusnyn itu pcntinc. Knron~ undnne-undnnt; ini jut;n hnrus hidup. Sebab knlnu itu tidnk pcrlu diko.itknn
doncn.n rcsc::irch ond development. Ka.ln.u research nnd dove lopmcnt
itu sun.tu scrvict~ elcr.1ent untuk mcnt;cmbnnt.:k:ln su.::ttu kesinnmbunc
nn do.ri~dn. sesuo.tu ynnr; baik ya.nc mcnynnt;kut ilmu penseta.hu:in
pcndidiknn itu scndiri. Jndi scbotulnyn knmi mnsih int.;in bcrtn -
hr-.n kala.u biso. o Jad:i_ ini pcrlu kit:i r(jnunckon. Munckin no.nti m·::
lo.m Fo.k Tc·lontcri pikir-pikir ju_sc. bisn tortnrik ini. Bnhwn k,~mi
ini, ini snjn dobnt 3 hnri ini. Kobetul..'1n snyn ynnc bcrkcrns ai..-
ta.~bah oleh Ketua Fraksi kami.
Scl.1nj 1_1t:nyn k:-ilnu b·Jlch knr.:i n:cnc:1jukon, mcrr:::i..n::_: k-1.rr:i in:. ter1~
bnto Dalnm DI~ tid~k ndno Tndi usul k2Mi ~onccnni pcrt~nynnn t~ di PJk Kotun, yn knmi ncnlnh. N~ntilnh kit~ bicnrnknn. Tetnpi ~
do sntu ynnc tndi snyn kolu~nnn, oon~enoi npn itu Pnsnl 15 ~UU
ini nyat- (1) no Snyn bncn s~jn untuk bcrsnmn, dimD.nn disitu di
k.:itnk::m, lJerbunyi: ••.• mewnjibknn. pemct,;nnt; hnk ciptn UI"J.tuk_ ffiC -
lnksnnnknn sendiri pencrjem~knn dnn ntnu pc~
bnnynk.:in cipt~nn torscbnt diwilny'.1.h negnr1
Itopuulik Indonesia C!nlnrn W'1~:t 1 1 y .. ·:mt; ditcntu-
Mnnf Pnk Mcntcri ••••..
- 36 -
¥120.f Pa.k Monteri kndnnt;-kadnn8 komuniknsi mtlSynrn kn.t ini
torla.muo.t. Mere kn itu bnhwn dcn[i::ln surn.t knba.r tcrpcncil
a tau pcngurus nyn scd:in~ kluyurnn, ini dnri .Ser~k~t Pemerbit
lndonosin. I'-'Icrokn Mcr:ohon bctul ini. Ini su.:1ra. r.insynrnknt.
Mcrckn r:1cmportD.nynk:in, bnt;nimo.na. knl.J.u pcmc~nn~ hn.k ciptQ.
nvn oro.n;i: nsin.r~? Ja.di ko.I!ii tcrusknn dnn J0 ur::n mcnn'l'D.ntiknn J '"-' '-' .._.. '--.J .........
pcrtnnyna.n Fr0ksi knmi. Itu pcrt.~trn. Ba.t:nim0no. knlnu pemo-
~nnc hnk ciptnnyn itu ornne nsin8• Kedun npnknh Rcpublik Indoncsin punyn ho.k untuk mcm~ksn YG
borsnn[;kutei.n mentor jomnhknnnyn. Ini pcrt.:tnyonnnyn.
Jn.di mnsnlhny~ sckQro.nr; ynn.s dikr.Pr.iotirk'"ln olch I!lcrck:1 itu
tnkut nnnti koscrnpntnn ini, pclunn!j ini die;unnknn oloh rno
dnl ku::it. Ja.di mewnjibknn ini. J:-idi misnlnyn sc.jo. lotorntur
pnrn mhnsiswn kitn, dnri ilmu tchnik, ilmu kodoktcrnn, itu
umtunnyn buku i~por scmun itu. Jndi ornnc ko.pitnl kunt ini dcncnn punyn Lrain trustnyo. buku-buku i tu ki tn cctak semun..
Kita pcrt;i kolunr nobcri, kitn cnri pont;nrnnil'nyn. 1 poncet~k
nyn, kitn bcli, tcsisnyn. ntnu bntinimnn:i. Ini more kn mcnce -
ta.k itu monopoli Indonosi.::t. McmD.pf..( tidnk monopoli, tot:lpi
knrona dia sudnh ctn~nt ijin dnri ponuotnk dnn poncarnn~nyn,
ma.kn monopoli. Jadi ini sangnt mcru~iknn kit[t. Nnh inilnh
k~mi moskipun tidnk nda. do.lam DIM, knrcno. tDrdoronr; ::>le h rasa
tanegun~ jnwnb untuk kcpcntingnn rcnernsi muda kitn, ~irn-ny·J. ini porlu dipiki:r-ko.n. Jo.di mm"injitknn ini. Jndi 'mom~nG
tidnk somun. buku yanG npn itu ynnG bcrnrti. Ta.pi mom0nG ndn
buku-buku tortcntu, buk'...1-buku ynni; cukup dit.;onnri olch mor.1!.
p.:ikq.n npn itu fi:)ndnrr;.cntil untuk rnnhnsiswn kitn. Umpnmnnyn bu~
buku illnu komputer! . , itu mnh~lnyn scknra.n~ buknn mnin. Jndi
ko.lo.u ini nrmti ditcrjcrno.hknn oloh mcreko. modnl kunt ini,
Yn Indonesia ini ndn GvlonGon tcrtcntu ynnG rncnGunsai kon
sontro.si kckuatnn okonomi dnl-i m sct.;nln kcscrnpnt:.:m pclunn[;
yonc n.dn nknn dipcrt_:unnknn. Ini h~rus kit~ CO!.:~h. Inilnh urr
tuk :mcnghinchrka.n dosn kitn y.:inc tua-tua. ini, itulnh knmi
mohon Fnso.l 15 nyat (1) a ini, mohon dircnunckan kombali o
leh f'emcrint~hg Inilnh tcri:n~ k'.1.sih.
-ti kitn bic.'.lra.knn Y.cmbali, karcnJ. mom:1ne kobetulnn ju~~ itu
o.dn usulny:i dnri Frnksi Ko.ry~ Pomb::tncua:m. Tet.Jpi pc•rt~nya.
nn-pertnnynnn itu sudnh di~nG~np dienmpniknng Tidnk pcrlu
ln.c;i diuLm.[Si untuk r:icmt;homo.t wnktuo Kini kitn porlu men~n-- - - -
tuko.n no.sibnyn lJOrkernbnnc-::m ini. Ini n<in d 11D. ro.nL bis,-:i so.yet
tnnr;knp. da.ri Fnk Yunus J juru bic~r:t Fr:J.ksi Porsatu.:tn Porn -
- 37 -
banf~unnn. Pcrto..n~ tndi y.:1itu demi dt'.n-nokra.si sud~h dittnr:r~·3D ....... _.._.. .L:
se lcsailnh. Teto.pi D.dn ckornyet lnei yang kc mud inn ini bn
t:nimnnn knla.u ini di Timusk.-:i.n. Apa ynn[.; pcrtamo snjn kitn
ambil. '··
ANGGOTA FRAKSl PERSATUA.N PEMBANGUNAN, DrtS. YUNUS UYJ .. R: KitJ. yn
dcmokrnsi y3 korni hnrus bcrjiwn bcsnr, knl~u scmun sudnh
scmun pcndnpnt dcrr.ikinn yn kn.mi mcnt;n.lnh. Tct:1pi !iiohon
dipikirk0.n, bcrpikir dua knli itu ndn. bnikny;i jn~nlah. Tn
pi knmi tidD-k nknn mcr:1pcrsulit itu s~jn. C.1tGt bcr_:itu snja..
Knln~ ffiOsih bisn.
KETJA RA FAT; Momang nnnti nkan dict1tnt, j:t<li ,1s J.lnyn Fmksi Per
sa.t uan Pcrnu~rnGi..m:ln dcnt,;nn IJenjclns::l.n-pcnjclasnn o.knn mcn
jh.di C·J.tntnn n~nti. Dcmik.i:ln?
ANGGJTA- FF.-4.KSI FERSATTJAN FE:M!3AKGUNAN, DE.S. YDrrJS TJMAR: Atnu nnnti
kcn:.~nt;kino.n dnlnm ponjelnsa.n ir,u. Tctnpi c11kup jch1s o It.u
sajnlah. B~ikl~h. Jndi di Ti~usknn s~ja donrrnn c~t~tnn tadi.
KETUA ?..A.PAT: Di Tim'.ls!:<c.n! S~ya persil.::i.h~nn Fraksi PIH kD.lelu bo!Situ.
F:rnksi Fcrsatua.n Pombnnc;unan bolun !"Jvncc.ibut usulnyo.. Jo.di
mintn di Tinuska.n mnso lnh ini. Iti;.snlnh pcrkomlKtnf.flD.
ANGGO'l1A Fl1:A.KSI FDI 1 DlTDY S INGADlLAGA, SH, MFA: Snyn kirn tacU su
d:lh jcl:lS. Konform dcnt;nn usul Pomorintnh ta.di, ~y:i kira
ini sud:ih. Sobn.b mcrnne knm.i momnhami s cknli, brihwn pongcm
h:mcnn ini, ynnt; pcrtnmn ndnlnh kopcntinL--nn pondidika.n. Pen
didiknn itu luns sckoli, didnlnm pondidiknn mem.'lnG~ ndn research dan dovcl~pmcnt 1 didnlnm kitn bcrkccimpune dibidnn~
pcndidiknn inio Olah knrcnn itu kopontin~nn pendidiknn. Kc-,. 1 i • ·~ V • "'• • A , m·.ioio.n .:J.cet ,J..·~Cl 1 y~n.1.i :.1 _.GCJ..'.1 tnn pon(LLl t1rm 1.•J.r pcnc:crr:tX1 nt;n.n
sehinL;t:n cukup demean pQndidiko.n. KirJ.rry·.::i kit~ bist: me nyo -
lcsnik3n sonl ini di Pnnsus ini e Torimn knsih Sa.udrt ret Ket un.
KETDl~ .r~ji,J·AT: Tori::no k'lsih. Sa.yn ycrsi:I .. ~hk:1n Fraksi AJ?..I.
, .... ,..,r"·"'\rl' T:"'~~-,· .. sr r. ....... , H~"j;,.-."'tr 3rr..·-:- 1 '·'n" 0 H· S d K.... l A!'!vl..ruJ..!.\ .r ... ...:-i.1\. ..-... .d!'t..J..J .n..,. .. rt..1.. u~~L·i~LV 1 0.. D.U ... nro. C·~UO, 5~">CnD:rnyO.
tit;n Fraksi suda.h sosutli dcnt_;nn .i emorint.'1h. Jndi sr1y,1 kira.
tidnk ndn rras«1lnnnyn untuk di Timusknn. Tid:1k ndo m.~saln.h
nyn o Jndi ticbk perlu di 1'irr:usk:'"!n lD[i. Scsu~i dcng~n FDI
tadi suvoyo disclcs:1iko.ri di f'..1.~SUS ini. Teri mo. knsih.
KE TU A RA PA T : • • • • • .. • • • • • • •
- 38 -
KETUA H.AFJ~_T: Snyc~ pe:rsilnhk~n Frnksi Knrya Pomlwneunnn.
ANGGO!'!.A FR.A.KS I KAR.YA PEMBANGUi·ZAN' saESANTO BANGOENNAGORO J SH:
Frnksi Kt1rya Pombant;unnn sepcrti ta.di tclt1b dikornukn.kon
bnht111:~ pon0.mbJhnn itu justru mcnimbulk'ln bcbcr~iJn pormn
sn.lnhan-pormnso. lnhnn ynnG tidnk tcrkondali. 01ch kttrcn.n
bn~i kitn bisa mcnr;ikutinya. Tctnpi dcncci.n rumusnn ynne;
ndn. scko.ronG ini, yo.n8 tcrjo.di di floor, suchh mernberi
knn pon~arti~n ynnc bnku 1 dnn scpcrti kobinsnnn, knlau kitr1 itu sud:ih 3 setuju, clo.n Fcmerintnh sctuju, s~yn t"fl
s:1 untuk mcneurnnr;i bnbnn kitn di Timus nnnti k~lnn bo
lch sayn mohon den~nn korcnd~hnn hnti kcpnd~ koloGn kitn do.ri FPF, yn disc~_osnik~n disinilnh. Itu s:ijn. Tcrimn k£l
sih.
KETUA F..APAT: Tcrimn kn.sih. Snyn persilnhknn Pnk Montcri.
MENTERI KEHAKIMAN, ISMAIL SALEH, SE: Jndi rumusnn dolnm RTJTJ ini
sud~h cukup bnik, ynnG mcnynnekut ~nsnlnh pcn~omb~~Go.n. YnnG dimintn FFP hnnya supnyn dicntat snjn. J~di y2 kitn
cntnt. Bnn bolinupun ju~n mcnt;otnhui bnhvm pcnclitinn pc
nt;cobnncnn itu jurn monynn8kut rnnsnlo.h pcndidiknn dnn ilmu· pcnt;ot:lhunn. H.::inyn didn lam forum dcmok::t"'nsi ini sut1rn
itu juc::i p.cr.lu kitD.. dcngtirka-nl.1h. Hinrn:;a ~ns~ln~nyn kitn
catnt snjno Terimn knsih.
KETUA PJ\PAT: Baik. Snyn kcmbnliknn kopndn Frnksi Pcrsntuan Pcm -
bnnt;unon dcnt;o.n soknli lat:i 1 mcnccnni ynn.:; pcrt.1.r:-n kosc lu
ru11nnnyu itu sudnh kitn setujui kitn Timusknn nnnti, dnla.m
penGcrtinn di Timusknn, kita sud~h sctuju, sudnh sopcndn -
pnt untuk dihnpusknn.
Kcmudinn mcngcnni pcrkcmb:lnt_:~:m fraksi-frttksi dnn Peft1Qrint"lh
mintn s 1J.p:1:/a itu tidnk uscih dic,::tntwnk:1n tct:1pi usul CTrlri
Fr~ksi Pcrsntunn Pomunnr;unnn itu kitn c.::rt:-?.t denG~n pcnjcln§..
nn-ponjcl~s~no S~lnhknn Pnk.
DhS. YU!fJS Ui·,:A "2.: TcrirrG k:-i_-
sih P:ik Kc tun. Ko.mi yanc mcndc:.pat ~'-l~'.'ls ini dihn.dnpknn ti<i~k
.'.lcln nltornntip l:tin ini. Disinil~h itu npn rnchrrnt Tuh:tn ini
musynwnrnh untuk mufnknt o Binrlnh knrr~i pikul trmggun~jnw~bnyn, sa.y.:l. denenn Po.k Adnan Kohnr ini. Bnt.;oimnnn Pak Ac1nnn?
. Bisa? Scb::tb ir·i D.r.lnnah ini. Ja.di mcm:-in[j clisinilc.h, m1...isyo.wnrnh
unt uk muf a. kn t •••••.••••.•••
- 39 -
untuk raufalrnt itu. 3ukan r.iusyawaT"'n.h untuk penguasa.
Inilah ynng penting. Juga F~aksi ABRI partner kita yang
paling setin. 1ni. 3udah beg:l.tu, y'J. tid1Jr ada jalan lain
lrn.r.ii bulrnn terpojok, artinya dengan ik:ilaslah, menerim.£_
nya, a.pa.lag~- pak Menteri tu.di 'J.ppron.ch seorang pon.ong !._
t tt· harus di t ur u ti j uga it u. Un t uk c i porti mb ~mglmn. Baik
lah kit2 '.mggap ini selesai. Teto.pi dengrm ca.ta.tan usul
kc.mi t!ldi r.iengen~i Pasal 1 S ~yn.t (1 ) a i tu nanti ki ta
persoalkan. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Teriraa kn.sih. Jn.di nasalah i tu ld ta anggap sudah
sele s al. (Ketok Palu).
Ki ta ln.n-jutkcm dengru.1 persila.hkn.n Fraksi Karya Pembung
unc.n masih di Pasal 15. Untuk raenjela.skan men~enai usul
nya.
A.NGGOTA FRAKSI Kl\RYA PEMB ANGUNAN, SOE3A.NTO BANGOENNAGORO, SH:
3'ludarn. Pimpin~, Bapak lienteri dan pn.r'.J. rekan Pl\NSU~
yang say.a. hormati. Usul F;ralcsi Ko.~ya. ynng tertera di sj_
ni '!_ni memang :i ni esesns:i nyu. Tetapi ada ceri teranya un
tuk mer.iuda.~1kan i tu kala.u di tulj_s i tu terlalu panjang
nan ti. P3.sal 1 5' ini ayat (1) adalah kepentingan nasion
al kita., seperti y~g tercantur.1 di d?..13.IU. Penjelt:..so.n yang
dikehendo.ki pak Dudy .ta.di, w1nako.la menghendalri, suatu
buku yang s udah dili ndungi Hak Ciptan:rn. i tu dJperlukan
oleh .PerJ.erinta.l-i unt.uk dicet8.k ul~ng ~tau diperlulrnn pen
terjemahannya.
Dan ker.mdlan rn.engundo.ng partisipasi kepada. pemegang hak
cipta itu sendiri untuk meln.lrnkn.n alternatip-o.lternatj.p
yaitu r:iela...~ukan sendiri penterjenaha.n dan perbanyako.nnya
ka.lo.u din. tlda.k rn.au, ker.mdian n.lterna.tip keduanya j_tu m~
nunjuk kepada siapa yang mau menterjeriahkan dan mencetak
ulangnyn., ketiganya baru ko..lau i tu semua tidak ada Perae
ri ntn.h sendi ri y:mg m.e lakulcmnyn.. ~ebetulnyn. letakn:.ra. i
tu adalah tekanan kepentingnn n~sion~l kita itu seandai
nyo. s i 2pa pun ti dn.1{ mau, karena bi sa di bayangk:m r:1emang
kal au or an~ luar negeri t'J.hu hn.rga buku i tu t1Urn.h di si
ni lG.lu onglrns cet!lk mahnl, pe:rduli a.pa won(; tide.~-: ado.
bat h1 nyn.. I>l 'lr.i s 3. j '1 di a. f:i rain t 'J. un tuk r1e nun j ul:: jugn di -
am sn.ja. DGlar.1 hil ini kepentingan n'1.sionn.l ki ta i tu ter
har.1b 'lt, kn.la.u ki ta li h3.t derai ki m t tu. Dan s eolah-oln.h
y2 jusa Pm:1erintah ini kur'.:!ng kecepatn.nnya, apalagi set~
lah kita pelajo.ri dalam referensi daripada yang dibagi --
kan kepada kita, tentang perjanjian-perjanjian interna -
si on al i tu,
ini tergolong apa ••••••
- 40 -
ini terr;<) long :ipn ynnt; diktit.1 knn puma ksn~n ini. N.::i h ·kal(l u
didnlo.m lint;kung.:in ki ttl ini tcrcant um Corrpulsory_ Licens iug
ynitu nnnti diknitknn don,snn gnnti ruGinyn. Dnn di dalnm l~tc:rntur itu momanc hr.ik untuk mcnt,;Jcbk(.ln pomb:it~snn-pcm -
ba.to.s:ln itu ndn pt1da nct;nrn na.si\)nn.1 masing-m:isine itu,
pndn pcmbua.t und:ine-undang disitu. Dan disini rncm.::m,s esen
sinya pembu.-1tnn k'1.lnu dipnkni hnk untuk mclnkuk.::in r:embatn-
3D.n-re;u1:nta3::.tn y.nng bisn. .m~ngatur scnr1iri, dik2itk.:ln denenn
po.sD.l 2 ItUU ynne kc.mnrin ki tu bncn disini, itu hnk nc6nrn. I
Dan kitn bisn mcnuju lnnr;sunG sebotu1nyn kopndn Pn.stll 15 ayat (1) huruf c, s·ebctulnyn.. ~nL-im hnl pemot;nnG h:ik ciptti
tid~k melnksa.nnkan kown.jibn.n scbat;:l.imtlna r1irri-'1ksud d:ll~m hu
rLt.f l;., h'..1su.f' t ini tentuny::i setolnh Gnealny·n huruf n, rrcL~ksn.n:~ku.:n sJndiri pontc..:rjcr:11h~~n c~on c~tnu perbnnynkn.n ciptnnn
tcrsobut. Ini titik tolnknyn pernikirnn itu. Frnksi Karyn ke
tika. it u mikir-rn.ikir 1 mcrnn.nt; hono.r ini. Son.l kopcntinL'l"3n no.
sional d~n ynnr mondesnk. Knlau sc~crti Pnk Dody, scperti
Fo.k Montori sendiri, Pn.k Harry Suw(>ndo, !!1Cn:on~nt;i itu pcndi
diknn jnmnn Bclo.ndn dnhulu. Schinet;n Holnnd Sprekcn itu bu
kan soa.l. Wnktu jnrnnn sa.yn jndi rnnhnsiswn itu buku itu, mc
ma.n~ snyn terus tcrnnt; so.ya. adnln.h nno.k yo.ne dilo.hirknn dn
lam situa.si revolusi, d~n tidnk dinjnr h:lhnsn °cl~ndn itu.
Dnn pn.dn clo.sh I, cl~sh ke II itu ditCF·IXlt s0yn wo.ktu s~yc.
mcn:_:J.rcsi itu D-dn n.tura.n sctompnt. Ka.lnu mnlnm sup.1.yn tida.k
disnnGkn KNIL supa.yn jn.nt;3n berb::.hnsn Indonosin so.mpni bc
eitu. Apalc.8i \x.::.htten Be lnnclc.. •· B.:1hr1sn Bclcmcb jnnt:.nn s ckn.li
dipnkni. Bnhasn Indcncsin tnpi donGnn pcmb~bns~n knlnu mn
lnm jr.mt;nn. Jndi bnho..sn ·ctnernh untuk it 1_1. Bet;itu Gnwntnyn situnsi. Jndi tidnk ndn ynng mcmpclnjnri itu.
--Setelah ai Fakultas, sernua itu literatur~literatur diharuskan tetapi
tidak ada usaha dari Pernerintah, apa Noyon, Lange Meyer dan.sebagai
nya, yang ada cuwilan dari terjernahan-terjemahan itu, sehingga waktu
itu ya janggallah bagi kita kalau rnahasiswa ditanya bagaimana pendapat
Noyon-Lange Meyer, sebetulnya pertanyaannya bukan begitu. Bagairnana
menurut cerita orang pendapat Noyon-Lange Mayer itu. Dan S.isini pen -
tingnya buku tersebut. Apa ? Perjuangan kita untuk ini.
·Memang Fraksi Karya seandainya bisa begitu mbok langsung saja ke c ini
Pak daripada repot-repot ·menawarkan macam-macam. Tetapi untuk itu di
dahului pertanyaan, apakah ada keharusan internasional untuk rnenawarkan
lebih dahulu seperti Pasal 15 a turun ke 15 b, lalu dijujug
saja c
- 41 -
1' snjo. c untuk kcpontinc~n nnsionnl. 0tnpi Frnksi Knry~
~D.sih mclihnt m:lcD.m-rr;,a.com mun[;kin jawo.Lnnnyn itu bisn
mncnm-~ncnm jndi tid~k tcrlnlu rndiknl torus ke c to -tnpi dimulni snjn kc b. Kcpndn 15 b itu ynng intinyn mewaj_ibkan kepada pemegang hak Cipta itu apakah itu diluar negeri
nt(_:u din:llam nct;ori mcnuruti pcrrrintn:1n ornnc Indo -
nos in ynn~ kcpint,;in mentor jcmnhkan do.n s cb'.1r;t"'!inyn, tcn
tunyn dcngnn synrnt-synrnt dnri npn y~n~ ndn di hnk cip
t::i. Intinyn itu la.lu rumusnnny.:i ynnt; disini itu cumn idcn
Wrtktu itu knron{) Ci ID{}SyD.r.:J.knt itu ndo ornnc CUl'IOt.'l bvndo
dcnt;kul d:in sebncninyn jndi ca.lo, mnkn kitn mint:i pcr.ibD.
tasnn, kitr.t cobn untuk par.iba.tnstln-pcmb:-ttnsc..n supnyo. jn -
ngnn jnttLli ke c:llo-cctlo tetrrpi ornnt; pcnt,;usnhrl dnn sebu.t;ninyo. ynng punyn pekcrja. dnn sc1x1cninyn. Tnpi la.tnr be
lnkn.n5nyn adQlnh domikinn. Jadi dimulni dnri pcrtnnynnn
npnka.h nch kehnruso.n- intcrnasionJl untuk l-c r jcnjnne; bcr
fikir kitn itu tndi, kcmudinn sebotulny~ cscnsinyn ndnlnh
pndn pnsnl 15 ini. Totripi Frtlksi Knrya mcr:cobn kn1 .. 1u toh
Femorintnh mnsih mcnuruti itu untuk dipcrsint;kt1t jD.raknyo.
kc lJ ~tu dcng~n pcrobahnn-pcrob~han ynne sckirnnya. cocok
tida.k quet te qu-et disini scmun pndn enn'knyn. Den inilnh
lntnr bclnkn.nG dnripndn usulnn, don mcrnnnu bcGitu usulnyn.
tctapi snyn dahului usul ynng disini ini tid3k mutlnk ha-rus domikinn. Tidnk mutlnk hnrus dcmikin.n, tetnp~ pokok -
nyD. kcine;in'1n ynnc dcmikinn sunr.J. mnsynrnknt itu bisn
t8rtnmpune. Knronn ju~n bnhn.jn untuk mcwnjibk3n lnngsunG
kcpnd~ oranc yont:; tidnk punyn kcpcntinrrnn kcpt1d('~ pcndidik
knn kitD, rrtienlnyn poncctnk dilu::?.r nct.;cri mcntorjcmnhkrtn
nanti di~crbanya.k dc.m ditorjcm0h secno.knyn bolchnyn men -
torjcmnhk:m. M:.icnjir di tcmpnt kitn. Ko.ln.u toh pentorjomnh
itu rl~ri lin~kuncnn kitn sondiri ycnc rtircstui oloh Poma -~ Y'. • ") }-. i • ') r "\ 1 • \ n l l. Ti ..-.•"I ..L -, -'·- "l . • -i • 'l· ' '[,-,.... ~' t .., 'l, ~ - "') • t' • r ...... i:t:. ...... ~-', yo. l>< .• n;.,_.K, cru~ .. ~,:y,,4. , l.!1..~-·l-'l ..... n1 ... ..1.1 .. _,~n _,.._1._._ K, ./··'1. t.J.
supo.yn tidnk jot uh kc cnlo-cnl·o t:tdi, oranr:-oro.nc ynn8 pi.A.
tor mcntcr jernnh :uio snlurnnny~. Jue-~ r:icmbcrirrm r-'.1r:-'.li!iyn
CtSpuk-~SJ..:CY fr)Si:-11 nn.n rr:c:
ter:J.I:f.: scc~tr:1 ?1Kr..cL.,l11r: j:J-
1:0. dikonsultnsiknn keno.ctn porn ethli, schin;,.r~a. 1"1em.Ler'.1n.iknn +.._;i • _..,...)
kovnd.:::i. Pak l'·~untori t:ldi pcrt~nyt1nn titi1< t)lnkny~, nd~:tlnh
ko~;ajiLa.n intcrnosiono.l momei.nr; hnrus dirr:ul~i den~:1n mcno.
wqrko.n dnri pemecnnc hnk ciptn it u. Apo..l:tci k~ lnu tcmp~t
nycl di ornnt; asint; do.n scunco.iny~, ap:1kah lmknn rronja.di
kc da ul.1 tn n •••.•••••••.••
- 42 -
kodo. uln tan d~ripetdn ncGnrn Roi-· ublik Indonos in J<l ne dido.
lnm per jnnjinn intcrno.si-:::mnl seporti ynnt; torcc:rr.1in do. ;..
lnr:: pnso.l 2 ini bolc!h rncn'~~cnknn pombntasnn-vombc.to.so.n
dn.L1rn r:lc:nciptokrm hnk ciIJU1nyt'1. So.yo. r.-:.1sn pcngnnt;ir kn.mi
sny0'·. cukui.;k:1n s e:ki~n, c1e:i[;::n c~t~ .. to.n sc.:kri.li l.J.f.:i ~pa ynns
turt0r~ disirri tid'1k quet te auet tct.J.~i mc.n:1mrmnG n.dvis-1 • ~ .k ,.J • T'' • ' ~ l
Q.CVl.S seu:J.i _nyo.. tcrut:.im::t ur~ri r-cr.:10!'1r.r.,'111 met :J1 11 .. u: rex:·'1n-re-
ko.n fraksi l{lin. f<)kokny.:: idc~ ini l:is~ tc.rnl-:Jr:::)cJir w·a1'::tu
kita mcmbu.:lt pcr1.mc1'.l.n[_1;-U!lc1:"'~:1L; 1::ln ini • S~y(\ C 1_lkupk~n S ekinn
f :ik Kc: t u.:i. Tc rinn k::is ih.
KETUA ••••••• ., o e
~--......_.~"'""·------1-.:.._.._ ...... ~ .. -· ----- - 43 ------- --· ...... ____ --'"·~--...:~_ .. _ .. .i....,...__ ........ _._, ___ ---·-
-~-------~--
p.ETUA RA?A'I : '·. Terima kasih. Saya akan persilakan Fraksi Persatuan Pem-
bangunan untuk menanggapi dan kalau perlu menambah penj~ lasan yang tadi sudah disampaikan supaya sekaligus nanti dapat kita bicarakan. Silakan.
FRAKSI PERSATUAN.PEMBJ\NGUNAN (Drs.H.M. Yunus Umar) : Pak Ketua, karena ·saran Fraks i K;:rya -< :.. Pembangunan i tu
se tenarnya juga kami menggaris bawahi, barangkali ada baiknya kita minta tanggapan Pemerintah sebab masalahnya
ini kalau kita kaji ini bisa makan waktu lama, jadi kita itu ingin saja ada titik temu pendapat. Jadi kalau mau
I
saya tanggapi ya saya juga bisa kasih komentar panjang. Alangkah bai£.xiya. Pemerintah sajalah dulu bagaimana ini
sebab FKP ini 'kan mungkin banyak terbesar jadi mungkin agak baik dia punya pendapat ini. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih. Ada pendapat dari FPDI ? Silakan.
[RAKSI PARTAI DBMOKRASI INDONESIA (Dudy Singadilaga,SH) ; Saudara Ketua, pasal 15 ini meman~ m~n~atur terjemahan
untuk kepentingan nasional dan ka~~ sung~uh.-sungguh memahami apa y~ dii:e~ukakan sequence daripada qora rekan
Frai1.si Karya yang ingin short cut langsung itu sejak ke
na akibat·daripada 15 ini. Dengan dimulai karenanya apakah ada kekhususan peraturan di dalam internasional se
bagaimana yang _di sini dirumus a, b ini. Oleh karena memang dimulai dengan pertanyaan itu maka menanti kami kepada kira-kira ingin mendengar jawaban dari Pemerintah.
Sekian, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih. Ka~i persilakan Fraksi ABRI.
~lU\XSI.ABRI .. :(Moh.:, .sa:Lcl .wi-tJJ.aja_atrnadja,SH): (Pemb-i~ara tidak menekan delegated).
Fr2ksi A.B~-I berpenr4anat bahwa Pemerintah ini dz.lam tin-dakan-tindakannya melalui tahapdemi tahap ja~_i tidak lang
sun6 sebagaimana diinginkan oleh Fraksi Karya secara short
cut. Oleh karena itu Fraksi A~RI berpendapat untuk m~nyetujui ap~ yarlu telah dituangkan di dalam RUU.
KETUA HAP.n.T :
Terima kasih.- Saya persilakan Bapak I"lenteri.
M~TEii.l •••••••••
I
- 44 -
MENTERI KEHAKIMAN (Ismail S~lt::~·i, SH) • ,
Terima kasih Saudara P.iml)inan dan _para An.:gota Pansus yano kami hormati, kita m~nginjak pada pembahasan ~asal ini yan..... m~ny~ne;kut mekanisme apa yang disebut dengan
~ ' . compulsory lisensing iJald.m hal ini memang Pemerintah ~itu secara sadar dan sengaja menyiapkan suatu pengaturan yang bertahap, istilah yang juga dipergunakan oleh Fraksi ABRI, jadi berurutan, jadi tidak langsung. Jadi Pemerintah berpendapat bahwa sebaiknya yang diberikan atau yang diwajibkan pertama-tama atau yang diberikan kesempatan adalah pemegang hak cipta. Ini urutan tata· ·
pikirnya. Baru apabila tidak mungkin atati tidak sanggup baru pihak lainnya, jadi tidak langsung menyatakan bah
wa pemegang hak cipta tidak mungkin atau tidak sanggup tetapi privilege ini diberiKau .t\~pada. pemegang hak cip
ta dahulu, baru kaluu tidak sanz~up atau tidak mungkin karena sesuatu hal baru diberik~n kepada pihak.· ·lainnya.
Hal ini pun juga perlu dilakukan dengan hati-hati sekali dan denban penuh kebijaksanaan bahkan tidak boleh s~ wenang-wenang dan harus menghindarkan kesan sewenanzwenang itu. Oleh karena itu maka rumu~an di dalam rumu~
an di sini ada kalimat "l?emerintah setela.h menden~ar per_ timbangan ~ewan Hak Cipta", jadi bukan langs~ tetapi c"9.ndengar pertimbangan Dewan Hak Cipta. Sebagaimana. di·""'
ketahui Dewan Hak Cipta fni juga terdiri dari u:nsur-unsur Pemerintah dan unsur-unsur swasta, swasta di sini
juga yang bergerak de.lam bidangnya masing-masing. Dan di situlah Dewan itu benar-benar mengkaji bagaimana nanti implementasi dari pengaturan ini. Tidak cukup dengan itu saja. Ayat berikutnya itu masih memberikan sesuatu jaminan-jaminan yang obyektif yaitu ayat berikutnya apa
bila itu terjadi memberikan imbalan, imbal~n seperlunya yaitu tergantung di dalam pasal 15 ayat (2) sebab pelak
sanaan dari ayat (1) huruf b don huruf c di~ertai ketentuan pemberiar. imbalan yang besarnya diteta_µkan oleh Pemerintah. Ba~kan lebih daripada itu lagi menunjukkan si
kap hati-hati dan penuh kebijaksanaan Pemerintuh adalah
pelaksanaan lebih lanjut ketentuan y2fig diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Pemerintah. Ini pasal 15 adalah pasal yan!!; sangat penting. Dan Rancangan Undang-Undang ini 3~sunggubnya merupakan juga merupakan
juga produk basil suatu studi yang dilakukan oleh Team Keppres yang dipimpin oleh Saudara Menteri Muda Sekreta
ris Kabinet. Dan .:ii J.ala.w TeaUa Keppr~s iui ju6a acia l\e-
giatan ••••
- 45 -
giatan untilA ruempelajari dan bahkan mengirimkan pejabatnya
dari Team Keppres ini keluar negeri. Dan keluar negeri di
tanyakan, kelu2r negeri ini juga ke nP.gara-negara Eropa Con tinental ju.ga ke pusatnya, WIPO bahkan Keduataan-kedutaan
Besar ini sudah mempunyai terjemahan dari RUU, mereka minta
dan ~ita kasih supaya ikut mengetahui itu, jadi mereka tahu itu bahwa ini ada suatu anu karena ada kepentingan sesuatu
yang mereka perlu juga ketahui. Dan itu tidak apa-apa karena ini sesuatu hal yang bersifat inte~asional. Pada suatu saat
kita tidak bisa menghindari diri akan hal-hal yang menyang
kut hub~~n-hubtm~an internasional. Di dalam ~enjelasan RUU ini pun juea sudah kita berikan penjelasan tentang urutan
berpikir dari Pemerintah ini. Jadi yang perlu diperhatikan a
dalah langkah-langkah sesuai dengan tata pikir dan urutan berpikir. Sehingga RUU ini mengutamakan bahwa pertama kali
kewajiban etaupun kesempat9n haru~ diberikan p~da pemezano hak cipta t~rlebih dahulu, itu pun setclah menden0ar pertim
ban0an Dewan HaK Cipta. D~n apakah ia akan melaksanakau sendiri pemegang hak cipta ini atau dia bekerja sama dengan pi
hak lain, dengan orang atau juga dengan Badan Usaha Indone
sia, ini pada dasarnya di~erahkan pada pemegang hak cipta yang bersangkutan. Ini entare l~in yang akan diatur nanti di dalam
Peraturan Pemerintah. Baru setelah waktu tertentu dan ini w~ktu itu jug- diperhitungkan s~cara wajar dan itu ~~n juga
aka1£ diatur lebih la;ijut di dala~· Peraturan P~merintah sesu
ai den;?an ayat (3) t~r11yata pemega.ng hd.~ cipta itu "Lldah wam
pu, tidak su.~igc;ul) untuk men0 erjakan sendiri maka i.a diwajib .... kan untuk memberi~lisensi kepada orang atau Badan usaha Indo
nesia. Demikian ju~a apabila pemegang hak cipta tida.k bersedia atau mungkin tidak berhasil memberikan lisensi dalam wak
tu yang ditentukan yang akan diatur lebih lanjut dalam Per
aturan Pemerintah atau bahkan sejak semula pada waktu kesem
patan pertama itu diberikan karena memang urut.urutan berpi
kir demikian secara b~rtahap. ~~jak semula telah menyatakan
tidak. s..:..n6gup atau tiddk bersedia mela.u.ScUlakan sendiri maupun jue:;a memberikan lisensi, barulah pada tahap terakhir Pemerintah akan melaksanakan sendiri. Jadi Pemerintah tidak mau
terus langsung mengadakan sesuatu kegiatan se~diri sebelum
benar-benar pemegang hak cipta itu diberikan kesempatan. Apa
bila sejak semula dia kesempatan pertama itu kita berikan
sudah menyatakan tidak sanggup dan juga saya tidak bersedia,
tida~ mau melaksanakan sendiri bahkan tidak mau memberikan
lisensi pada piha~ lain, a~a al~san Pemerint9h tentu setelah_
mendengar :oertimban.s;a.H Dewan Hak Cipta lagi.
Pemerintah •••••
- 46 _, .
Pemerintah akan melaksana~an sendiri. D~ sinilah letak
kita mengutamakan dan menjunjung tinggi hak milik ini, hak milik intelektual ini dari seorang pemegang hak ciE ta.
Tadi FKP menanyakan apakah ada keharusan-keharusan in-'· ternasional? Nah, l:alau berbicara internasional maka
kita kembdli kepada sesuatu konvensi. Sebab konvensi ini yang.sud~h diakui secara intPrnasional. Konvensi yan~ j~l~s rn~nyebut tentang adanya urutan berpikir ini adalah ·Konvensi Bern. Jadi di dalam statuta Konvensi Bern itu,
itu ada artikel yaitu artikel II ayat (2) a, di sini di-
sebutkan bahwa "a translation of such work has not been
published in.a language in general use of that country by
the owner of the right of translation all with his autho
rization", nah baru kemudian "any national of such coun
try may obtain a lisence" dan seterusnya.
Di sini jelas bahwa Konvensi Bern pun juga mengakui adanya
sesuatu right of the owner. Jadi general use itu di dalam
suatu negara itu, itu pemilik owner of the right of trans
lation itula~--X~~~ diberikan kesempatan. sehingga tahapan-tahapan ini atau._urut:.:urutan s-es-uaEi.l-kegiatan ____ _
ini memang juga telah diakui secara internasional dan pengakuan secara internasional ini terdapat di dalam ko! vensi~~yai tu Konvensi Bern. Kita memang mempunyai suatu national legalition sendiri yaitu bersumber pada kekua!
an hukum nasional sesuatu bangsa sendiri. Jadi WIPO dalam hal ini Konvensi Bern atau pun bahkan u.cq· (Vniversal Copyright Convention) itu mengakui adanya -_kewenang
an-kewenangan suatu negara melalui u_~dang-undangnya bi
la kebutuhannya itu ada. Namun demikian tetap harus di
arnankan dari segi tatacaranya. Bagaimana tatacaranya ? Apakah ada imbalan-imbalan atau tidak ? Apakah tidak
menimbulkan sewenang-wenang ? Dan apakah juga dilakukan oleh compete~authority, j?~i suatu otoritas y~ng ber
kompeten. Oleh karena itu ayat (2) itu mengatur masalah imbalan, sedangkan ayat (3) mengatur masalah pengaturan
pengaturan dalaru bentuk Peraturan Pemerintah.
Inilah yang ingin dijelaskan oleh Pemerintah dan mudah
rnudahan bisa memberikan kejelasan bagi F:Eaksi Karya Pem
bangunan dan juga Fraksi-Fraksi lain. Demikian Saudara Pimpinan, terirna kasih.
KETUA RAPAT : Terima kasih pak Menteri. Saya persilakan Fraksi Karya -
Pembangunan.
FRAKSI ••••••••••
- 47
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN ( ~_oesanto Bangoennago~ ,SH) :
Fraksi Karya Pembangunan mulai menjadi terang persoalannya walaupun belurn secara tandas k~pada pokok persoalan
nya yaitu bahwa di dalam pasal 2 yang saya singgung tadi, pasal 2 RUU yang di sini Undang-undang Namer 2/1982 Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerio.1~ hak
untuk rnengumumkan atau rnemperbanyak ciptaannya maupun me~
beri ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pe~hatasanpembatasan_ menurut peraturan perundang-undangan yang _berlaku. Ini yang pasal di sini. Pembatasan-pembatasan itu
Aulau dikaitkan dengan usul dari Fraksi Karya mencoba un tuk langsung memasuki ke b tadi. Itu salah satu pembata~
an yang di sini. Dan dari draft RUU perubahan ini memang Fraksi Karya sudah memahami betul bahwa Pemerintah dalam
mempersiapkan itu telah rnemperhatikan hak dac'ipqja peme
gang hak cipta yaitu ganti rugi dan sebagainya yang je
las-j elas ada, yang jelas-jelas ada.
Tata urutan yang harus yang saya tanyakan tadi adalah ap~ kah harus menawarkan lebih dulu ke pemegang hak cipta, apakah tidak cukup asal pemegang hak cipta itu sendiri sudah disediakan ganti rugi sebetulnya demikian. Dan me
ngingat bahwa kita sampai sekarang ini belum menjadi atau belum memasuki kepada sebagai anggota yang tunduk
kepada K.onvensi Bern tersebut itu yang menjadi peluang untuk kita mempersoalkan ini.Tetapi ·kfta mernahami mung
kin Pemerintah sendiri pada saatnya akan mernasuki apa
kah syarat masuk ~tu harus seperti di.dalam perumusan
pasal 15 yang harus berjenjang tersebut tidak boleh dikurangi satu pun, itu yang kami mohon penegasan, sete
lah itu kita akan memahami lebih. Tetapi yang paling k~ mi masih mendapat penegasan daripada pak Menteri seand.a£. nya itu semua harus tetapi keinginan untuk yang tercan
tum di tlalam usul kita yang intinya adalah memberikan peluang kepada orang-orang Indonesia- untuk menterjernahkan sendiri terutama supaya janganjatuh ke calo seperti dalam
rumusan ini intinya, pengaturannya itu akan tercantum di
mana ? Da~ ~ecara samar tadi juga saya menangkap bahwa
seolah-olah keinginan i~i keinginan Pemerintah untuk melaksanakan penterjemahan itu atau pengaturan ini seolah
olah lebih kuat pada Dewan Hak Cipta. Jadi apakah ada 'kemungkinan Dewan Hak Cipta itu langsung misalnya menyarankan pada Pemerintah ah kita ndak usah langsung tawar-
-
kan kepada pemegang hak cipta itu sendiri, tetapi lang-
sung saja kita surati pemegang hak cipta itu supaya
memberikan •••
- 48 -
memberikan ijin kepada orang yang sudah kita rekomendasi ini dengan hak-haknya tetap kita jamin akan dapat i~ balan dan sebagainya. Apakah mungkin hal yang demikian
~ni ? Ini yang jalan perkembangan dari penjelasan dari-
pada. pak · Menteri dengan adanya hal~ cipta kedudukan Dewan I\
Rak Cipta tadi. Dan menang saya teruskan di dalam usul
ini memang kita mohon apa-apa saja yang bisa diatur di
dalam Peraturan Pemerintah itu. Ah ini dikaitkan lqng
sun g m2masu.ki kepada usul ki ta.
Saya rasa tanggapan ini dulu yang kami ingin tarnbahan
penjelasan da.ripada pcl{ Menteri. Ter~na kasih.
KETUA Ril PAT :
Terin1a kasib .• Saya persila.kan Fraksi Persatuan Pembangun
an•
FRAKSI PE..."li.SATU.AN F3l·iBANGUNAN (Dr~li.M. ~us Umar) :
Teri111a kasih pak Ketua. Ba.rangkali sebelum katJ1i menge
luarlcan pendapat tadi rekan FKP masih min ta lagi pen j.§
lasan. Jadi tootaskan dululah, supaya kita cepat rampung.
KETUA R..~P AT :
Fraksi PDI.
FRAKSI PA.Li.TAI DENOKRA.SI INDONESIA (Dudy Singadilaga,SH) :
Saudara Ketua, pertama-tama ingin saya menyarnpaikan te-
rima kasih penjelasan yang tadi diuraikan oleh Pemerin-
tah berdasarkan 1cepada pertanyaan yang diajukan oleh r_g
lean Fraksi Karya, sehingga bagi karni sekarang ma.kin je-
las sequence atau ta.ha.pan daripada rumusan pasal 15 ini
yang mengatu.r terjema.Yian yang da9at }cite. angsap seoagai
pmnbatasan dari hak cipta dari luar. Ha.ka menang ini k_g
lau dilihat tahapan~ya. i tu ka.lau me:ru.rut .)Gnglihat811
di juga d;~em1.L1{akan dan di sini suda.h diatur ba...11.wa yang
'diutamakan sekarang pemegang hale ciptanya itu persila-
kan, kalau t~da.k ada ~ari yang lain dengan rnemintakan .
ijinnya menurut waktu nanti bara.ngkali diatur di dalarn
pasal ••••••••••
49 -I ·~
pasal 15 ayat ( 3)nya ini, waJctunya tidak tahu berapa ba-
rangkali di angkanya. Kemudian imbalannya juga diberikan.
Ini memang tahap-tahap yang kami dapat paha.rni sehingga
dengan demikian atas penjelasan yang panjang lebar tadi ..
itu, kami memang sesuai dengan apa yang telah dikemuka
kan di dalam DIM ini memang bisa memal1ar.11i dan menerima
ra.ricangan daripada usul RUU ini.
De.rnikianlah Saudara Ketua, terima kasih.
KETU.A RA.PAT :
Terima kasih. Ka~i persilakan Fra.ksi ABRI.
FRAKSI ABRI (Moh.· Said W~djaj_aatrnadja, SH) :
Saudara Ketua, tadi Fraksi ABRI telah mengemukakan bah
wa memang Pemerintah dalam membuat RUU ini sudah meng
gambarkan tahapannya, tahapan-ta.hapan yang cukup simpa
tik menurut pendapat Fraksi ABRI juga diperkuat oleh F
PDI bahwa tindakan•tinda"l.\.an yang dapat diambil oleh Pe-,
merintah ini supel sekali,. jadi tidak langsung .tindakan
yang dapat dikatakan tida..1.c memperhatikan dulu bagai.mana
si pemee;ane; hak cipta itu kemauannya, apak~h rnau sendi-
ri. Kc.lau tidak mau sendiri apa ma~ diperintahk~ untillc
melakukan t:erj emahannya. Kalau itu keduanya
baru tindakan yang keras da.ri Pemerintah itu sudah karni
mengetahui semuanya. Dan untuk selan jutnya sebelum me
nanggapi apa yang terakhir dikemuka.~an oleh FKP, Fra.-tc-
si A3.~E inein jug a mendenc;ar a:)a yan z di tat1yal:a.n oleh
Fi:·~P men gen ai wewen an g Dewan Hak Cipta i tu, mohon pen j&,
lasan lebih dulu daxi P~nerintah.
De11ikian.
liETUA fil_p AT :
Terima l~asih. Saya persilakan Bapalc Henteri.
M~TTERI KE...BAKHiAN (Ismail Saleh, SE) :
Men genai pas al 15 ini tadi kami- telah _men gernu.kakap ini
menyangl~ut mekanisrn.e compuls~GlrY lisencingnya dengan
memberircan ••••••••
- 50 -
memberi1can sesuatu pentahapa.n terhadap kewajiban-kewajib
an dan didahului dengan Pemerintah setelah mendengar pe.r.
timbangan Dewall Hale Cipta. Tugas Dewan Hak Cipta ini su-
dah diatur di dalar1 Peraturan Pemer:i..ntah tentang Pemben-"· tukan De-wan Ha.le Cipta dan juga sud.ah dilrnluarkan Keuutus
... -an Presiden tentang Susunan Dewan Hak Cipta. Tugasnya De
wan Hale Cipta adalah mernberikan pertirnbangan-pertimbang-
an k.epada Pemerintah yang menyangkut masalah hale cipta
dan juga memberikan bimbingan ataupun juga pengarahan k~
pada para pemegang hak cipta apabila mereka itu mendapat
kan sesuatu masalah atau ada suatu masalah ya.rig perlu
mereka inginkan n:asehat-nasehat dari Dewan Hak Cipta.
Bahkan adanya suatu Dewan Hale Cipta ini benar-benar di
inginlcan oleh masyarakat. J"adi suatu copyright council
ini selalu diterima dan selalu diharapkan oleh masyara-
kat. Sehingga dengan demikian Pe.merintah meminta pertig
bangan Dewan Rak Cipta ini menuri jukkan bahwa Pemerintah
tidalc ingin sewenang-wenang, benar hati-hati. Disaruping
-i tll t-2.d_i k_~··_ .. -_,,_· i-~l -:ih 1rol'''ni1,.,...1,.~n llr· u+'")Y( 1--.or;-,-;i,..;.,,,, sa·v-a ~'"'Sa _ v _ • .__ ;..; '-'- ..__ -- '-'~"J. ~._ ~._ c.,i..I v Cl.'.~ u v .._.1.l-.Li....t-J. 1 ~ - d.
cara berpikir kita ini menunjukkan bahwa kita benar-be
nar sebagai bangsa y2ng berbudaya. Dan sequence atau u-
rut-urutan kegiatan itu Pemerintah barpendapat lebih be_r
sifat manusiawi, lebih bersifat human, bahkan mungkin
ini sesuatu materi yang diatur dalar.o. Rancangan Undang-
sila yang ingin kita jaoarkan sebagai penjabaran dari
sila-sila dari Pancc.sila. J adi kata·~-:::..n lebih hLUjan, le-
leoih dahulu kepada para pemegang ha_"l.c cipta tetapi tidak
langsunglah Pemerintall atau nega.I'a itu kemudian meng8ln-
bil, tetapi berilal1 kesempatan kepada pemegang hak cip
ta. J adi ini cara approach dan pendekatan Pernerint3.:h ini
kalau istilahnya FABRI itu lebih supel.
Ya kita ••••••••
- 51 -
Ya kita bisa mengata'kan ini lebih human, lebih manusia
wi sebagai penjaba.ran dari Hukum Pancasila. Ini penting
dan ini merupa.kan budaya kita, budaya bangsa kita yang lcita coba masukkan dan jabarkan di dal~1 suatu produk
.. _
perundang-1..ll1dangaJ1. Jadi lebih civilizedlah lebih ber-
budaya. Kemudiar1, mec:.an~ ada pemikiran untuk masu1~ Kon-
vensi Bern. Dan sesuai d(m~an artikel 36 dari Konvensi
Bern, sesuatu negara yang ingin ataupun a~al'l menjadi pa.£
ticipant .d2.latJ Konvensi Bern, national legislationnya atau
peraturan perundang-undangannya itu memang juga harus se-
suai dengan lrnnstitusi dari Bern itu sendiri. Ini penting,
apabila itu tidak sesuai maka tidal~ mlmgkin, mereka ada
sesuatu ketentuan tersendiri. Sehingga apabila ada sesua-
tu negara itu 121enje.di member dari Bern Convention maka
peratura.n perundang-undaYlgannya dilcaji, diteliti. Apabila
terdapat hal-hal yang tidal~ sesuai dengan konvensi itu,
namanya saja konvensi dan itu secara multilateral tidalc
mungkin kita merrra.ksa ingin jadi peserta dari Konvensi
Bern tetapi undang-undang kita ternyata bertentang;3J1 de-
ngan konstitusi dari Konvensi Bern itu sendiri.
Jadi inilah tamba..."lJ.an penjelasan dan mudah-mudahan dengan
pen jela.s2J1 Pemerintah ini FKP bis a lebih menangkap hake-
kat dan esensi daripada pas al 15 i tu, yang juga meng311dung
segi-segi yang bersifat filosofis-lah pandangan hidup ban_g
s 3. In d.~n ,~ si 3. ys.n:; 1~1e:~:-G el."'il: e.n s esu2. t1J. ~c es e:·--~):::_ :.:Jn • .S e':)a.b
i:ii ad.::..l-=:"1 peotinz oleh l::.areD3. uenyan~l;:u.t ms.salah apa yang
kita narnakan compulsG.ry a.tau mechanisme compulsory lisen-
arti ba.hwa kewajiban untulc melalrnanal:an ini tidak d.iberi-
kan terleoih dahulu kepada i)8D.18gan g hak cipta, Penerin tah
ingin mernberi1rnn kese121patan ini terlebih da..hulu l,;:epada
pemegang hak cipta dan silc?-P at~~l pendekatan demildan i-
ni lebih bersifat manusiawi dan lebih human atau lebih
supel •••••••••
- 52
supel dan segala sesuatu itu plm juga melalui pertimban_g
an-pertimbangan melalui Dewan Hak Cipta.
Demikian Saudara Pimpinan, terima kasih.
KE'EUA RA.PAT :
Terima kasih Bapalc Menter·i. Saya serahkan kembali kepada
Frak:si Karya Pernbangunan untu1~ rnena.uggapinya.
Dari penjelasan pale Menteri, ~ca.mi berterima kasih karena
dengan terbulca memang keinginan ,Peuerintah untulc memas-... 1ki
Konvensi Bern, dengan demikian syarat-syarat itu diperlu-
kan, memang dari semula kal)li katalcan demikan, kita men-
cari celah-celahnya. Dari keinginan itu rnasih ada per-
soalan sekarang yang menyangkut itu semua sudah kami pa-
ha.mi. Tinggal pertanyaan saja kepada pak Menteri, disar.a.
ping macam-macam alasan tadi yang karni kenn1kakan kalau
kemungkinan penterjemah di luar negeri itu apakah bisa
cocok dengan penterjemahan seperti yang dikehendaki oleh
dunia i~nu di Indonesia ini. Tetapi yang paling penting
se~~arang, pertai1yaan yang terakhir mungkin saya ajukan
kepada pale Menteri, seandainya ditawarkan kepada pemegang
hal-c cipta Yang tinggal di luar negeri untuk bulcunya yang
tertulis dalan bahasa asing dan orang itu serta-merta s~
tuju kemudian diterjema.hlrnn di sana tetapi dengan harga
yang sangat mahal menurut ukuran sana, apakah di Indone-
sia ini terpaksa hz.,_rus di1)eli dengan mahe.l. l~::;cuali kc.-
lau memang buku-bulcu ini akan dibeli oleh Pemerintah seg
diri dan diedarl~an gratis untuk dunia -pendidikan, ah itu
mu.ng~~in lain nggak ada. Karena ini adalah pertanyaan kar.ai
demikian di satu pihalc untuk mengakomodir suara-suara ba.h.
wa bulcu itu yang diterjemah kalau bisa diterjemah di In-
donesia ini akan menjadi lebih murah.
J"adi pertanyaan kami pertama, bagaimana seandainya serta
merta ada pemegang hale cipta yang sedia kemudian menter-
jemahkan ••••••••••••
- 53 -
]emahkan sen<li:i?fd.an cilcetak dl. luar negeri sendiri kemudian di edarkan di Indonesia dengnn hraga yn.ng mahal. Tapi ini kami tidak mempersulit Pemerintah yang pada dasarnya mencari jalnn . bagaimann paling kurang bisa jatuhnya penterjemahan-penterjemahan itu dilakukan di Indonesia ini sendiri paling kurang. Kemudian jatuh kepada the whrite ma.~ jangan ornng yang calo seperti yang kita gambarkan di dalam usulan kita misalnya. Ja di usulan kita itu bunyinya, jadi seandainya kita setuju ng~ drop ayat (1) itu, ha huruf Q ayat (1) :i±M kemudian kita ma~ suki dengan menaikan d XHk dengan sekedar perubahan yaitu yang bunyinya lalu demikian "mewajibkan pemegang Hak Cipta yang bersnngkutnn untuk memberikan izin kepada warganegara Indon~ sia yang punya usaha dan atau yang bertempat tinggal di In -donesia untuk menterjemahkan dan atau memperbanyak cuptaan terjemahan tersebut diwilayah negara Republik Indonesia dalmn waktu yang ditentukan ini khisnya. Tapi ini kami bisa nanti di haluskan dengan sumbangan-sumbangan pikiran apalagi kalau ada tuntunan dari pada Pemerintah lalu sekarang dengan mema
suki pertanyaan ~ami tadi lalu itu diterjemah serta merta o
leh pernegang Hak Cipta di luar negeri da.11 dicetak di sana harganya akan mahal dan konsumen di Indonesia tidak mampu ter
beli dunia ilmu terhambat lalu apakah tidak ada gagasan untuk mencarikan jalan keluarnya seperti apa yang kami usulkan ini~
> •
ya ini persoalnnnya Bapak. Jadi usaha Pemerintah tidak muba-zir dan makanya kami menulusuri seabdainya tidak ada kewajiban internasional harus pakai urutan itu denga~ tidak mengurangi sakeralnya Pancasila kita karena kita juga tidak sewenang-wenang karena sudah menggantikan ganti rugi dan sebagainya ini sud2h lebih bnik dari Undnng-undnng Tahu.~ 1962 tempo hari.
Tapi kemungkinan adanya gngasan dari FKP ini dan di mendapatkan tempat sekaligus, ini kompromi-kompromi, Karena apa, karena memang kita tempo hnri tidak sempat biasanya Pemerintah ki ta disedial<.:an waktu yang luo.s dnn sebago.inya. tapi ini kar~ ,na mepetnya waktu sehingga konsulta.si-konsultasi atau mung -kin Ki.ta mengundang Pemerintah dan sebagainya tido.k waktu jg_
di terpaksa mendadak persoalan ini timbulnya di tempat yang demikian. Tapi Fralrni Karya juga sudah sempat minta aksis-aksis kepada yang kita anggap tahu juga. Tapi persoalan ini se
karang yang persoalan bangsa dan persoalan yang riel yang di hadapi di samping idealisme yang tadi sudah kita nnggap baik
yang ditero.ngkan oleh Bapak Menteri. Ini pak Ketua, terima kg,
sih. KETUA ••••••••••
I
- 54 -
KE'IUA RAPAT (H. DJANALUDDIN TAMBUNAN, SH) : Fraksi Persatunn Pembangunan apakah saya sernhkan dulu Pemerintah uhtuk menjawabnya.
FRAKSI PERSATUAN P.Er1BANGUNAN {DRS. H.M. JUNUS UMAR) : kalnu Pemerrintah menganggnp perlu silahkan.
KEI'UA RAPAT (H. DJAMJ\.LUDDIN TAMBUN.AN, SH) : Fraksi PDI.
FRAKSI PDI (DUDY SINGADILAGA, SH, MPA) : Saudarn Ketun, knlau boleh, memang apa yang diuraikan Fraksi Karya kami memahami sedalnmdalamnya, namun sambil nanti saya jugn akan mendengarknn dari pada uraian jawaban Pemerintah, tapi apakah tidak salah knlau kami melihat dalam hal ini, karana tadi ditanyakan kalau di -cetak di luar, sehingga harga akan tinggi dan sebagainya bisa
,merugikan kita ini tapi kalau , ya ini saya sambil menanya ke-·pada Pemerintah juga dalam pasal 15 ~ ini ~pakah formulnsi da=·1
ri pada mewajibkon pemegang Hak Cipta unt~ melaksanakan sendi ri penterjemahnn dan atau perbanyakan ciptaan tersebut di wil.Q. yah kita ini, des tidak di luar, di wilayah, qes·sehingga dengan demikian barangkali kekhawatiran itu tidak ada, barangk£ li, saya betum tentu yakin dalam hal ini oleh karena itu saya akan mendengar dari pada Pemerintah. Sekian Saudara Ketua Teri ma kasih.
KETUA RAPAT (H. DJAMALUDDIN TAMBUNAN, SH) : terima kasih, Fraksi
FRAKSI ABRI (H. MOH. SAID WIDJAJAATMADJA, SH) : Fraksi ABRI rupaµya sama dengnn PDI apa yang tadi dikemukakan mengenai wilayah negaran Republik Indonesia dalam RUU ini, namun ingin juga mende ngar penjelasan dari Pemerintah.
KETUA RAPAT (H. DJfuViALUDDIN TAMBUNAN, SH) : terima kasih, saya persilahkan Bapak Menteri.
MENTER! KEHAKIMAN (ISMAIL SALEH, SH) : pertanyaan dari FKP memang sudnh tertampung di dalam perumusnn Pasal 15 ini, tidak hanya di dalam ~' tetapi di dalam ayat (1), dalam ayat (1) ini ber= bunyi jadi unsu~ya adalah kepentingan pendidikan ilmu pengetQ hmm dan kegiat<:m penelitian dnn pengembangan, kemudinn cipta an ini dilindungi Hnk Ciptanya selnma 3 tc:.hun sejak diymwnkan
belum diterjemahkan ke dalo.m bahasa Indonesia atau di perbanyak di wilayah negara Republik Indonesia itu ayat (1).
Di ulangi lagi di g, di ulangi lagi di dalam ll,jadi memang ese£
sinya ini bukan diterjemahkan atau diperbanyak di luar negeri - -
tetapi di wilayah kita sendiri di negara kita sendiri, sehingga
pertanyaan ••••••••
pertanyaan FKP tadi bisa kita jawab dengan kita kembnlikan k~
pada rumusan dari pasal 15 itu sendiri. Sebngairnana tadi yang
dikemukakan oleh PDI dan Fraksi ABRI. Mudah-mudahan dengnn d~
mikian juga cukup jelas. Terima kasih Saudara Pimpinan.
KETUA RAPAT (~. DJAMALUDDIN TAMBUNAN, SH) : terimn ko.sih Bapak Men teri saya kira bijaksana kalau kita skors dulu rapnt ini, ma
ka segera makanan kita sudah tersedia sehingga nanti lebih se
gar bisa kita lanjutkan pembicarann mengenai pasal ini. Rapat saya skors setengah jam pada jrm 11.52 WIB.
Rapat saya buka kembali pada jam 12.22 WIB, dengan mempersi -
lahkan Fraksi Karyn Pembangunan untuk memberikan tanggapannya.
FRAKSI KARYA PEVlBANGUNAN (SOESANTO BANGOENNAGORO, SH) : dari Frak
si Karya Pembangunan memang makin jelas persoalannya dan kami
puas sekali dengan jawaban dari pak Menteri bahwa terutruna 1iE terhadap pertanyaan terakhir itu bahwa mrmong pengerjaan dari
pada ciptam:i itu harus dikerjakan di Indonesia ini itu yang
jelas, jadi naga-naganya setelnh kita melihat bahwa prosedur
ini memang dengnn diakuinya keinginan Pemerintah Indonesia ma suk ke Konvensi Bern dan itu menjndi synrat seperti ynng saya
katakan tadi ya kita bisq memahami, jadi kalau Pasal ~ ini
semula disulkan di drop oleh FKP kalau memang tujuannya rnemnng
jelas demi~ian karena tempo hari dalam pemandongan umum pak
Menteri apa masih menjawab kita harus hati-hati di dalam mernQ
stiki konvensi-konvensi internosional itu, makn kita ~osih be£
peluang menanyakan itu. Tapi sekarnng bahwa sudah ditimbang
timbang keunt1:1Ilgan masuk ke Konvensi Bern dan ini merupakan
prasyarat, maka bagi Fraksi Karya juga bukan merupakan soal
yang penting, maka ~ ini tetap hidup ndak apa-apa. Cuma di d~
lam b nya yang setelah pada usul yang Fraksi Karyn itu seandai nya a tadi diangkat dengo.n perbaikannya ini saja kami mohonkan
kepada pak Menteri yaitu yang bunyinya, supay~ enak karena ini
kaitnrLYlYD dengan Q pQk, nanti lupa ini, yaitu do.lnm hal peme-
gnng Hak Cipta bersnngkutnn ~ tidnk meloksnnaknn sendiri a
tau menyataknn ketidak sediaan untuk melaksanakan sendiri kg
wajiban sebngnimana dimnksud dnlo.m huruf g mewajibknn peme
gnng Hak Cipto. ynng bersnngkutnn un]:uk memberiknn izin :5-e:::;ndn
ornng lain u.."11tuk menyerjemnhknn dan atau memperbanyak dnn
sebngainya. Ini saja minta gnris bnwahi atau mulai sekarang
mendapat pemikiran yaitu pesnn dari Fraksi Karya supaya be -
tul-betul jatuh kepnda orong-ornng yang akan bermnnfaat, ~
jangah ••• • • • 8
- 5f. -
jnngan asal orang asing pemegang Hak Cipta itu punya kekuasg
an menunjuk seenaknya saja orang sinpn saja yang memungkin -kan orang ini menjadi ~ calo, sehingga itu akan membiki T1! nyam, jadi kita ingin melihat di sini ini di mana campur tangan Pemerintah di dalmn penuJj.jukan ini. Sehingga apa usul dari Fraksi Karya i!li terakomodir walaupun tidak usah meru
bah pasal Q. tapi keinginannya terakomodir di dnlrun pasal b i
ni, ini saja bagi kita, bagi tanggung jawab kita kepada maSY£ rakat yang pernah memberikn.n masukan-masukan kepada kita semua itu kita sudah memperhatikannya. Lalu· kita tuntaskan saja karena kita bicara Pasal 15 kaitannya Peraturan Pemerintah ! tu sendiri di sini memang kalau kami bukan sebagni an~gota PANSUS tapi sebagai anggota Komisi III selalu mendengar atau selalu mencatat tekat dari pak Menteri bahwq set.iap Undang-un
dang mnnakala dalam Undang-undang itu memerintahkan adanya
Peraturan Pernerintnh aknn diusahnlrn11 terbi tnya Peraturan P,e
merintah itu kalau bisa tau diusahakan lah tekatnya berbareng
dengo.n diurtdnngkannya Undang-undang ini. Apakah Pernturan Pe merintah di dalam yang mengatur pnsal-pasal ini yang disebut di dalam pasal ayat (3) itu juga akan keluar pada saat ini di undangkan dan kalau memungkinkan memang kito. ingin tahu poko.t_ pokok persoalan ini yang akan diaturnya. Jadi dengnn demikian moga-moga ini merupakan yang terakhir permohonan dan harnpan
dari pada Fro.ltsi Karya. Jadi yang pertama pada b i tu., satu sg po.ya jangan seenaknya pemegang Hak Cipta itu menunjuk orang tapi adalah orang yang idela yang seperti ·digambarkan FKP dan
bukan calo dan selebihnya peraturan pemerintah itu apakah bisa keluar bersamaan dengan diundongkannya Und~ng-undang Perubahan ini dnn kalau mungkin pokok-pokok ynng diatur dalam peraturan pemerintah itu. Terima k2sih.
KETUA RAPAT (H. DJA~J.ALUDDIN TAMBUNAN, SH) : terima kasih, jadi usul Fraksi Karyn Pembangunan untu1{ menghapus p2sal 1.5 ayat ( 1) Q.
dengan penjelnson Pemerintah dicabut. Saya persil~hkan Fraksi Persatuan Pembangunan sekaligus dikaitkan dengan usul-usul dQ
r~ Fraksi Persntuan Pembangunan atnu tanegapan Fraksi Persatuan Per.1bangunnn rnengenai 18 nyat ( 1) suja dulu, eh 15 nyat ( 1) Q.•
FR.r\KSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. H.M. JUNUS UT/IAR) : terima kasih pak Ketua. Setelah mendengar urnian Fraksi Karyn Pembangunan tadi dengan menarik ayat (1) ~ buat kami karena kami melihat ada kaitannya dengab usul kami tadi yaitu ·ayat (1) £ ini sup£ yo. ki ta renungkan le bij jauh mengingat kernuJ1gkinan-kemungkinan
biso memberikan kepentingan, boleh dikatak.nnlah kepentingnn TI£
siOllallah. Yang kita khnwatirkan nanti pemegang Hak Cipta itu
dalam menggunakan Hak Ciptanya itu tidak sebagaimana yang kita
harapkan •••••••
- r:;J -
harapkan dalam mekanisme yang telah kita atur yang mana dalam
hal ini menurut RUU itu mekanismenya itu menunjukan betul-betul eksposnya manusiawi. Tapi adn hal yang nru .. Dgkin pandnngan karni ini keliru, sekarnng kalau saya tidak salah menangkap, nn.mpaknya Pemerintah sekarang seolah-olah adn dorongan supn
ya kita masuk ke Konvensen Bern itu. Jadi tadi juga sudah seolah-olah ini satu jalan buat kita dalam salah satu artikel Konvensi Bern itu negara yong seharusnya menjadi anggota itu Undang-undangnyn harus sesuai dengan nrtikel tadi dari Konveg
si Bern itu. Kitn dari legislatif tentu dapat strategi global
Pemerintah dalam rnngka hubungan internasional dan kepentingnn
kita dengan negarn IGGI. Tapi ada satu hal yang perlu dipi -lirkan yaitu dari segi faedah mnnfaatnya dibandingknn dengan
••••••• kerugirumya. Sa.ya pernah ada teman saya seorang Je pang dan dia juga bukan ahli hukum, tapi dia juga sebagai orang dagang mangetahuim katanya Jepang itu setahunya kalau nggak salah katanya sampai sekarang itu belum masuki konvensi apa-apa, jadi kalau Jepang itu buku apa sajn Bahasa apaun juga
kami terjemahkan dalo.m bahasa kami, ya kami meniru menjiplak tapi kami ada kodifikasi. Nah bukan terpengaruh dengan Jepo.ng
tapi sebagai suatu negara yang mnsih berkembang kalau menurut saya kita ini masih berkembang masuk dalrun ketegori Under De
velopment Countrys walaupun kita nkhir-akhir ini sudah tidak dinnggap negara Under Developm_ent lagi. Jadi dari S-egi hg_
rapan kita untuk menerirna bantuan luar negeri seperti Bali
Konvension, itu juga tahun 1971 kalau nggak salah kita itu In
donesia pata tahun 1971 itu masuk daftar salah satu negara yang
Under Developet, tapi sekarnng tidak lagi ita karena in come perkapita kita menurut tioritis diatas 500 $ sudah dan·sampai
600 $, jadi karena itu kita kehilangan bantuan-bantuan yang harus kita terima dnri negara-negara maju, terus sudah kita r~sakan sekarang karena kita bergeser dari Under Developed jadi
negnra y2lng sudo.o dihi tungknn negarn tidak Under Depveloped l.Q.
gi." Ini anulah apa itu strategi Pemerintah tapi kita menghim
bau perlu -dipikirkan mungkin tidak secepatnya . akan masuk
mungkin proses waktunya mn~ih lnmn entah 5 tnhun entnh 10 ta
hun lagi atau memang sangat mendesnk sekali kita aknn masuk dg
lam Knvensi Bern ini. Kembali tadi harus diperhitungkan ten
tang adventits dan disadventis ini. Kalau dari segi khisnya dari pada Pasal 15 ayat (1) g, b snmpai
c dan ayat (2) dan ayat (3) nya memang sud2h baik ini kunci pengaraonnyn -sudnh ada yaitu derigan peraturn.n pemerintah itu se
bagai kunci pengamannya. Jadi disinilah knlau boleh saya
sedikit ••••••••
•
-·58-
sedikit menanggapi Pasal 15 'ini keseluruhannya boleh tidak pak,
Sebenarnya yang kami kha~utirknn tadi walaupun ada kunci peng
amnnnya, ya kita ini harus konsekwen juga dengnn sistim ekono
rni yang kita anut, kita sekarang itu kalau menurut para tehno
krat kifa sekarang, kita ini sistim pasar, sistim campurnn, miks sistem sampai sekarang ini tapi tetap berdasarkan Pancasi . -la, ini bukan ekonomi Pancasila, sebab ekonomi itu ekonomi is
ekonomi, economic is saidne, jadi tidal< ada Pnncasila i tu ja -ngan dicampur dengan ekonomi Pancasila, kita lihat juga ada se
pak bola Pancasila tempo hari. Jadi masalahnya sekarang ini ya
kalau memang kita itu untuk kepentingan nasional kami ingin men~
himbau dalam kunci pengamannya ini yang ayat (3) nya itu hendak
nya yang berhak itu pada tangan pertama apatu istain instansi,
instansi pertama itu Pemerintah, nah Pemerintahlah nanti menun
juk atau dia rnenunjuka pada misnlnya Balai Pustaka atau pada
Percetakan Negara untuk mencetaknya rnilik negara BUMN atau kepada swasta yang seperti usul rekun FKP tadi yang betul-betul
memenuhi syarat tidnk calo. Jadi betul-betul diamankan segi k~
pentingan nasionalnya supaya jangan rnenjadi obyek nanti untuk
golongan tertentu khususnya model kuat. Jadi ini kalau saya jg_
lan pemikiran kami tadi instansi pertama itu Pemerintahlah yang
memperbanyaknya ya mengurus cara-cara imbalannya kepada penci£
tanya dan di luar·negeri yaitu tidnk berarti itu dimonopoli P~
merintah sebab pernah kn.mi praktek pengaTaman waktu mosih menjad i pamomg praja saya waktu isiden di Palembang itu stenvet
tahun 1960 an itu rnenjual esepmya nerbentuk rumah-rumah. Dia
minta Pemerintah membagikannya kepada untuk dijual waktu itu kil
mi Pemerintah kalau you rnau kasih kMN kasih bantuan untuk meg
jual rumah-rwnah esep stenvek ini you kasih kami wewenang supa
ya kami leluasa menunjuk siapa yang akan kami nunjuk untuk meg
jadi pembelinya, logika begitulah jalan pemikirnnnya itu.
Jndi pf~nciptnnyn i t.u tidnk tentu fnifei t,
rD id to. ini adalnh Pernerintah guvermen.
sednn0cr~{D.n ki tn d ine2'n '...J-
Supaya lebih mudah dikontrom, bukan tidnk mungkin lagi orang In donesia bisn tertipu, nnnti setelo.h din junl dengnn .si A, sipeg
ciptu.. diluar negeri di junl l.J.gi dengc:m B, nda kemun;;:kin2n i tu
sebnb kitn biaso.nya dolnm pengmmsnn itu, memnng ago.k sulit.
Jadi itulah kami menghimbau pnda Pemerintah masalah ini dnri se
gi moralisme sudah baik, kami tidak ako.n mempersoalkan.
Jadi ma~alnh Pnsal 15, nyat (1 a) itulah yang kami ingin. supn
ya betul-betul nanti Femerintah mengawasi dengnn k~ci pengamng
nya yaitu ayat (3) itu lebih jelo.s dalam faktur Pemerintah itu,
bisa sebut nama tadi itu Pemerintah, entah itu tadi dimasuknn
do.lam penjelnsan, entnh bngnimana nanti menurut sifntnya nanti
nan ti • • • • • • • • • •
- 59 -
nnnti kalau kita mau mufakat di PANJA knn. Selo.njutnya tadi
FKP ada menyinggung masalah bagaimana kita itu jika intinyn hidup dnlam perbnnynkan ntnu pencetaknn penterjemahan ini, kepentingan mahasiswa-masiswa ki ta iirch tidak membeli bukunya terlalu mahal, dp.n dicetnk juga harus di d alnm negeri. Nah ki tn ini
ada kemungkinan mencetak do.lam negeri kadang-kndnng lebih mahal·
dari pada cetak di luar negeri.
f"'iemnng kalau ki ta lihat sekarang buku ekonomi yang tebalnya 3 s/d
7 cm, kita foto copy kertas biasa itu bisa ho.bis 3 ribu sampai 5 ribu rupiah. Sedangknn kalau kita beli di lunr pasar senen itu
yrulg masuknya selundupan dari Taiwan apa itu cuman sekitar 7,atau 8 ribu. Jadi kalau oanding enak beli yang sudah dicetak daripnda kita,futo copy. Jodi disinilah, npakah harus mutlak dicetak di dalam negeri ini, kalau saya melihatnya dari segi mana yang murah paling menguntungknn. Ini pe,ngalrunan kami tahun-tnhun 195'2 wuktu masih di UI sini, itu ada sistem kupon pada Mahasiswa ini, kupon kalau kita beli di literatur itu adalah kupon c. Itu dalam kupon i tu ki ta bisa dapat hargn buku i tu mendasar 50 %. Say·ang waktu
itu mahasiswa kita, baik fakultns hukurn, kedokteran, ekonomi ba
nyak yang tidak bisa bnhaan Belanda. Kebetulan kawan-kawan knmi satu angkatan itu banyak ynng bisa juga Bahasa Belanda. Walaupun di HIS itu bisa juga ikut Bahasa Belanda, jadi banyak beli buku wak
tu itu, murah betul. Kita itu juga nanti kolau Pemerintnh do.n keuango.n mengijinknn, apa snlahnya nanti itu bisa dilakukan. Jadi ini dipikirkan. Jadi jangan dikunci harus mutlak dicetak di Indonesiu, sebab yang mernberi lisensynya i tu nanti banynk yang harus dikembalikan, ':imung
kin sangat mahal, bisa jutann dolar, itu musti diperhitungkan kal
kulasi di dalnm ongkos cetak, dan lihat-lihat juga berapa eksem -plar yang bisa dia cetak, kalausedikit ya tentu lebih mahal.
Nah ini masalahnya. Jo.di kembali kita Pasal 15 ini, memang masalahnya tidak bisa lang sung ke TD:lJS saµn kira, jad i ko.mi mengusulko..n ke P/\.NJ A.
Dnn terima kasih keterangan Pemerintuh, FKP dnn reko.n-rel~nn sefta-
lian, terima kasih.
KETUJ\ RAPAT (H. DJAMf.LUDDIN TAI:iBUNJ~N, SH.) : teriran l'\:nsih pnk Yunus Umnr, Pc:tsnl 15 aynt ( 1 a), ynng diusullrnn oleh Frnlrni Knrya Pem
bangunnn dihapus sudah ditarik kembali. Tndinya ndn usul-usul yang sehubungan dengan itu, yang oleh Fra~
si Persatuan Pembangunnn mengharnpknn kalnu sayn tidak snlnh
tangkap, supnya itu nanti sebngni himbnunn dnpat itu ditampung dalnm Pernturan Pemerintah yang ditnur di ayat (3) sebagni kunci
pengaman.
INTERUPSI •••••••••••••
I
I·
- 60 -
INTERUPSI FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. H.M. YUNUS Uf'/TJ\.R.) : disamping itu direnungkan ayat 1a ini dihubungkan apa yang kami kemukaka.n tadi, kemungkinan hanya kesempatan ini digunakan· oleh golongan tertentu saja, dru1~akan merugikan tidak timbulnya pemerataem di dalam pencetaknn..nya, misnlnya begitu ycng sudah
saya kemukakan
KETUA RAPJ\.T (H. DJ f\lvIALUDDIN TAMBUNAN, SH. ) /Peraturan Pemerintah.
direnungkan untuk di
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGL1NAN (DRS. M.M. YUNUS UI.'IAR.) : ya lm.tuk di
redaksinya, ya Peraturan Pemerintah itu kuncinya, tetapi redaksinya juga harus kira-kira bagaimann sebQiknya supnya bisa menrunpung ungkapan kami tadi, kalau mungkin menampung di Pasal 1a Kemudian redaksionilnya agak dirubah sedikit, nah itulah. Sebab kami belum mampu untuk merumuskannya, terima kasih.
KETUA RAPAT (H. DJAMALUDDIN TAMBUNAN, SH.) : jadi Fraksi Persntuan Pembangunan masih mengharapkan supaya nanti Pasal 1 a masih di
bicarakan nanti lngi.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DRS. H.M. YUNUS UMAR.) : so.mo dengnn FKP, kalau FKP menyetujui sudah ini, betul nggak.
KETU.A. • •••••••••
- 61 -
KETUA RAPAT (H. DJM-tALUDDIN TAMBUNAN, SH.) : don pembicaro.onnyn itu di PANJA, snyo persilnhkun Frnksi FDI.
FRAKSI PARTAI DEMOK..V.SI INDONESIA (DRS. H. MARSOESI.) : snudarn k~
tuo dnn f3npnk Menteri dnn Soudnru-snudaro seknlinn, Frnksi PDI ingin mengucnpknn terimn knsih kepndn Frnksi Karyn Pembongunon yong mono. sesudnh kitn berdinlog don bermusyawarah ¥ong ngnk mnknn wnktu ini. Podo okhirnyo mennrik kemboli usulnyn sehin~ go nknn memperlnncor jolonnyo pembohosan RUU ini. Don komi berpendirinn tetop seperti npn ynng diuturoko.n oleh juru bicnro Froksi pertcmn. Yong keduu, mennnggnpi himbnuun kemungkinnn-kemungkino.n dikelu nrkunnyn Peruturan Pemerintnh, itu memnng demi -kepentingnn nasionol, memnng dnpnt dipertimbnngknn. Dnn untuk ini Fraksi PDI juga menghornpkon pendopnt dnri pndo Pemerintnh, khusus terhodnp keinginon kowon Froksi Persotuo.n Pembnngunon, kirnnyu ka.J~_au metnang tidak· terlall_:l perlu untuk PANJA dopo.tlo.h diputusko.n di
do.lam forum PANSUS ini soju. Lebih-lebih ir1i merupokon pendn
pot yung berkembong pndn saat-sao.t kitn mennnggapi usul - usul dnri pado Fruksi Karyn Pembungunnn itu to.di. Kolo.u snyu tidnk so.lcll, jugu tidok mnsuk di dolum DIM Frnksi Persntuun Pembnngunun. Sekion Snudnrn Ketuu, terimn kosih.
KETUA RAPAT (H. DJAMALUDDIN TAMBUNAN, SH.) silnhkon Fruksi ABRI.
terimn knsih, so.yo pe~
- FRAKSI ABRI (HARRY SUWONDO, SH.) : Soudnru Ketuo, membatosi diri pndo Po.sol 15 oyat (n), Froksi ABRI mernsn tidok odo mnsnlh l~ in, dun setuju dengo.n perumusnn RUU, sekinn.
KETUA RAPAT (H. DJAVlALUDDIN TAMBUNAN, SH.) : so.yo. persilnhko.n Bupak Menteri, terimu kosih pnk Horry.
MENTER! KEHAKI~..AN (ISMAIL SALEH, SH.) : - terimn knsih Soudorn Pimpi nn don pnro. Anggotn PANSUS yang komi hormoti. Pertama knrenn Frnksi Koryn telnh mencubut kemboli usulnyu UU tuk menghopus Po.sol 15 nynt 1n ini, don Froksi Knrynpun tidok mengemuknknn untuk dibahas dnlnm PANJA, dengon demikinn dopnt knmi sirnpulkon bohwn Frnksi Karyn sesungguhnyn bisn menerimn rumuson ini sebngnimonn jugn pendnput dnri Fro.ksi ABRI dun
Frnksi PDI. Hunyn Frnksi Persntuun Pembnnguri..nn meminto Pnsnl 15 nyot 1o ini s~p~ya di PANJA kun. Mungkin dengon·penjelns
tombnhon snyo ini, bnrongkoli jugn memondnng tiduk penting. Pemerintah memohumi kekhnwntirnn mnupun ketidok pnstin.n yang
dirosnkon oleh Fro.ksi Karyn, khususnyo yung menyungkut huruf b®
Huruf ••••••••••
- .
- 62 -
Htiruf b ini, yuitu memberikon ijim kepodn orung lain. Ini jo.
ngnn sompai orang lain ini, orang yang tidak bonofid, bnhkan
mungkin seorong calo. Pemerintoh sangat menghorgai kekhawnti~ nn dari Fraksi Karyn ini don untuk itu bogaiman sesungguhnyn
mengakomotir kekhawotiron ini. Memong sudnh kito berikon okomodasi ini dnlam arti ayut (3) uknn mennmpungnyo yaitu dalum Peraturan Pemerintoh.
Noh orang lain ini biso orang perorangon tetupi biso juga bodon hukum, tetapi mekonisme penunjuknnnyo itu, itu pemerintah
seteloh mendengor pertimbnngon Dewan Hok Ciptn. Jodi odo pe -ngomonon. Dewan itu terdiri dori unsur-unsur yang merupakon
wokil-wokil dori ososiasi-asosiasi juga. Jodi memperhatikon
kepentingon-kepentingon asosiosi-asosiosi. Di situ tentu ado.
keinginon untuk tidok semudoh itu pememgong hok cipto mentinjuk orang loin. Jodi mekanismenya odaloh andnikoto pemegnng hok cipta itu tidak melo.ksanakan sendiri dun berkeinginan untuk me nunjuk orang loin, mako di sini dewan hak cipto. menonyo.kon kepodo pemegang hak. cipta yang bersongkutan. s{apa yong mau kou tunjuk itu. Orung loin itu siopa yang mau kau tunjuk itu.
Di sini dewan hak cipto bennr-benor selulu memberikon nnsehot
nusehat otaupun juga pengarahon, ogor penunjukon pada orang l~
in itu bennr-benor baikloh. Artinyo bermanfoat bogi semun.nyo,
tidak rnerugikon kepentingo.n-kepentingon nasionol jugn, ~hinggu
o~o pengamannn-pengnmonan tertentu.
Memnng i tulah s esungguhnyu o.nto.ra lain ynng okun dintur dnlnm Tota Peraturun Pemerintuh itu, don Peroturon Pemerintah itu,
corn penunjukan itu nkon kitn otur. Orong loin itu apokoh
rang atnu bodan usoh.n Indonesia mono ynng akan ditunjuk.
o ....
itu
nanti akan kitn ntur. Toto earn penetnpan besarnyn, ntuu beropo besar imbnlon yang
juga dapot diberikan. Itu oknn kitn otur.
Jugo tatn earn penyerohnnnyo, ini semuanya merupnkan materi
substonsi yo.ng okon diutur lebih lnnjut dalrun Pernturnn Ferne -rintah. Pemerintoh sendiri berkeinginon agar hu.1-hol demikinn
itu jugn tidok sompai lulu merugikon kepentingon nnsionnl, se-
hinggo benar-bennr hoti-hoti melakukan pengnwasan don
dewon hak cipta ini benar-benor berfungsi. Karena itu
hak cipto diketuoi sendiri oleh Menteri Kehokimnn.
perom:m Dewan
Jo.di Pemerintah sekali lagi bisa memahomi, untuk itu Pemerin -toh duput mempertimbnngkan agar nanti mosaloh-masoloh ini perumusannyo yong biso. dipergunokan untuk lebih memperjelos pen
jeloson RUU ini diseruhko.n po.do Tim Perunius, untuk merumuskan
opu yang tudi--··komi kemukokan.
Jodi ••••••••
- 63 -
Jodi kurong lebih isinya Pernturnn Pemerintnh, sehinggn lebih sreglnh pnda Fraksi Karyn, bohwa penunjukan podo orang loin itu tidok sembarongnn. Dan itu bisa dipohomi don dimengerti don kita sepakati bersama, memang sehorusnyo demikian 9
Sehinggo ~tujuon dori po.do Undnng-undong ini ntau perubnhon dnri Undong-undong itu okan daput tercnpai. Jodi mengenoi kekhawntiran dori Frnksi Karyn itu biso kito nko modir,~ Pemerintnh biso menerimo don kolou perlu di dolrun penj~ lnson RUU i tu ki to uroikon. Kurang lebih arnh peng~turan dari pengaturan Pemerintah itu bagaimona. Don ini Tim Perumus bisa ditugaskon untuk itu. Oleh knrena itu maka permintaan ogar Peraturon Pemerintuh itu sebniknya kelunr bersamnnn dengnn Undnng-undang memong dilihot daroi segi tehnis yo tidok begitu sulit, knrena Undn~g- undang itu ado lulu nnnti, tetopi toh memerlukon waktu sehingga bisa bersamaon dulam orti bersamn-samo kelunr gitu. Un~ong-u..~dong
itu lozimnya kelunr lebih dahulu kemudion diundongkun setelnh itu baru ado Peraturon Pemerintoh. Namun demikian isi dari Peroturan Pemerintoh itu nonti yung akan keluor paling tidok sudnh tergombor di dolnm penjelosan Undang-undong yong bersong kutan itu. Sehingga dengnn demikion waloupun belum keluar Peruturan Pemerintohnyo koreno memerlukon woktu, tehnis, begitue Setidak tidnknya dicblom penjeloson itu oroh yong akon diatun itu jelas. Selonjutnyo mengenoi mosoloh Konfrensi Bern memong bennr siny~ lemen yong dikemukakon oleh Fraksi Persotunn Pembnngunnn don ituloh sebnbnyo mengopa Pemerintoh pndo woktu memberikan jowoe onnyn itu menegaskan bohw'n kapon kito mosuk di dolam Konfrensi Bern don itu jugo ditanyokon oleh Fraksi Persatuon Pembongunan puda woktu itu, memong mosih perlu kito pelojari bersomo, kito perlu pelojori secora mendolom don dengon sikop penuh hoti-hati. Tetapi orah don pandangnn kitn sudah jelos, bnhwa Konfreg si tersebut podo hnkekotnyo merupo.kon titik temu otnu titik simpul terkaitnya kepentingon-kepentingon hukum berbogoi bongsa don negaro. Kita tidok menjadi pese!tn Konfrensi Bern itu sejok tohun 1958, sesungguhnya yung menjodi peserta konfrensi i tu ndolohNederlbmds Indie Belnndo. Tuhun 1958 kit~ menyg_
tnkan keputuson politik tidak terikat kita lagi kepado Konfreg si Bern, dun i tu sudoh berjalon 9 tuhun lrununyu. Dolam Keterngan Pemerintoh knmi telnh mengemukakon bnhwn kitu perlu memperhatiknn foktor keselorosnn, kesernsion don keseimbongon dolum kehidupan antor bnngsa ini, .sehinggo dengon demikian cito-cito kita tentnng terwujudnyo ketertibon dunio yong
berdasarkon ••••••••••
- 64 -
berdasarkan Kemerdekaan, perdarnaian abadi dan keadilan sosi
al itu telah dapat terwujud. Nah dari segi itulah kita me
mang tidak rnungkin terus menerus berada di luar konvensi.
Pada suatu saat kita akan masuk, sebab akan dapat menirnbul -
kan berbagai macam akibat dan konsekwensinya yang merugikan bangsa dan negara kita. Memang masuk konvensi iiu ada kala
nya untung dan adakala ruginya, jadi ada advantage dan disadvantage. Tetapi kita kalkulasikan, lebih banyak untungnya atau
lebih banyak ruginya. ·sehingga kapan hal itu kita lakukan masuk Konfrensi Bern, -memang kita perlu pelajari lebih dahu
lu dEngan seksama. Ada cara lain yang bisa kita tempuh un
tuk bisa memperlancar keinginan kita dengan adanya Undang-un
dang Hak Cipta yang ~udah.k~~a perb~harui itu yaitu kita me
ngadakan suatu . hilatera).. agreerr.ent sambil menunggu ad any a ke
sempatan kapan kita masuk sebagai pe!B'erta Konfrensi Bern, k_!.
ta bisa mengadakan perjanjian bilateral. Umpamanya Indone -
sia dengan Amerika, Indonesia dengan Inggris, memang sudah
ada keinginan-keinginan dari dua negara itu untuk mengadakan sesuatu agreement., Begi tu Undang-undang ini keluar ada sema -
cam pendekatan yang sudah dilakukan, ada keinginan untuk ma
suk atau untuk mengadakan sesuatu perundingan kearah bilateral. Amerika sendiri bahkan sudah ada keinginan dan langkah
langkah dan sudah diputuskan oleh Presiden Amerika Serikat,
bahwa Amerika juga ·ingin masuk Konfrensi Bern. Sekarang ini
Amerika masuk dalam UCC. Tetapi putusan dari Presiden Rea -
gen i tu mengarah kepada...memer.:j_ntahkan kepadapembantu-pembantunya agar coba usahakan untuk mulai memikirkan masuk ke Konfrensi
Bern. Oleh karena itu untuk refrensi, Rapat PANSUS ini dan
kemungkinan juga Rapat PANJA, kami akan perbanyak daftar ne
gara-negara peserta Konvensi Bern dan yang ikut UCC. Terdapat 23 negara yang menjadi peserta dari Konfrensi Bern,
dan juga 25 negara menjadi peserta dari UCC. Narr:un derllikian terd2pat 53 negara y2ng sekaligus menjarli pe-
serta dari konfrensi Bern tetapi juga menjadi peserta dari ucc. Dan di dalam daftar ini ternyata Jepang itu menjadi p~
serta dari Konfrensi Bern dan juga menjadi peserta.dari UCC.
Jadi dua-duanya dia ikut. Nah kalau Jepang itu ikut tidak
lain kecuali mengikuti apa yang terkandung dalam konstitusi
· Konfrensi Bern itu. Ini yang mengenai Konfrensi Bern dan juga mengenai Jepang,
karena tadi oleh Fraksi Persatuan Pembangunan itu menying
gungnya. Jadi rnekanisme-mekanisme penunjukan . ini _ je las bahwa i tu akan
kita atur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerinteh.
Dengan ••.......•
- 65 -
Dengan demikian Saudara Pimpinan, masalah Pasal 15 ayat 1a
ini kiranya dapat diterima seperti rumusan RUU, demikian ju
ga Pasal 15 b ini hanya di dalam penjelasannya saja; kiranya
dapat diserahkan kepada Tim Perumus dan untuk itu kiranya ti dak periu diserahkan kepada PANJA.
Terima kasih Saudara Pimpinan.
KETUA RAFAT (H. DJAXALUDDIN TAMEUNAN, SH.) : terima kasih pak Me~
teri, jadi saya kembalikan kepada Fraksi Persatuan Pembangun
an. Tetap masalah_ 15, pasal 15 ayat 1a yang oleh pengusul
untuk dihapuskan itu sudah dicabut dan pak Menteri tedi su
dah rnenjelaskan ba_gwa apa yang dikhawatirkan atau diinginkan
itu dapat ditampung di dalam kunci pengaman yang dikatakan ~
leh Fraksi Persatuan Fembangunan dalam Peraturan Femerintah.
Dan untuk mengikat Pemerintah, Femerintah bersedia intuk itu
di tentukan diterangkan di'dalam penjelasan nanti yang untuk
diserahkan kepada Tim Perumus. Saya persilahkan Fraksi Per-
satuan.
FR.AKSI PERSkI1U.Ai\ PEi·'lB.Ai~GUl~Al\ (DR3. H1~1. YUNUS UI•iAR) : teri:na kasih
pak Ketua, juga terima kasih kepada Bapak Menteri yang sudah
memberik2n penjelasan, sehingga kami sangat memahaminya.
Jadi memang masalah kita apa itu, waktu untuk masuk, buat In t -
donesia untuk masuk Convention. Bern itu belum ditentukan wak
tunya, masih akan dipelajari.
Ya memang saya yakin pak Kenteri dan juga rekan-rekan Fraksi
dapat menghayati akan kekhawatiran kami ini. Tidak lain se
betulnya tujuan kita itu sama, cuma mungkin kami itu, pene -
kanannya itu lebih, ingin lebib anulah, lebih konkret tercaE_
tum dalam 2pa itu, ayat 1a ini. Dan juga juga kita harapkan
juga ada penjelasannya. Tadi Pemerintah juga mengatakan ayat
1b juga akan diadakan penjelasan dan juga ayat 3 dari Pasal
15 ini juga yang membuat Pemerintah juga akan di atur oleh
Fe~erint2h denzan sedemiki2n rupa, hinisa betul-betul ~enja
min kepentingsn apa itu nasion2l kit2.
saya sangat gembira sekali tadi Bapak Kenteri mengatakan di
samping pada suatu saat kita tidak bisa lepas dari percatur-
en Internssional untuk rn~s~k :Ji '12l2n: ·::::onvention 3ern itu.
Tetapi yang peoting itu bus~ ~its ini ba~aimana rre~ggun2kan
pelu3ng dari negara maju itu supaya bisa membantu kita tadi
disinggung oleh pak E~nteri mengenai sementara itu kita akan
lebih giat mengadakan perjanjian-perjanji2n bilateral.
Ini penting sekali, khususnya dengan Negeri Belanda, Amerika
dan juga mungkin Erppa lainnya.
Yang mana •.........
- 66 -Yang mana banyak buku-buku itu terutema Negeri Belanda dibi
dang hukum, buku hukum juga tehnik dan Amerika, Canada, teh
nologi-tehnologi ini banyak yang kita butuhkan dalam kita
<mengabsorb.j...r tehnologi, perkembangan tehnologi di dunia maju itu.
Jadi hubungan-hubungan upaya diplomatik dalam terlibat bila
teral itu. saya kira barangkali lebih efektif nanti hasil -
dari pada yang kita cantumkan sekarang ini. Kalau misalnya
saja perjanjian-perjanjian deng2n Negeri Belanda atau Ameri
ka, kita ingin mengeruk bantuannya itu. Jadi yang memberi
lisensinya dengan penciptanya itu juga Pemerintah Amerika,
mencetaknya juga dari Amerika ya kita dapat sebangsa ilmu gi
tu. Jadi saya kira lebih efektif nanti. Jadi kelihatan ini
jalan itu banyak yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah.
Jadi mengenai Pasal 15 ayat (a) ini kalau boleh saya mau min
ta waktu 3.menit, mau konsultasi dengan rekan saya ini, kar~
na saya tidak berani mau memutuskan sendiri. saya minta sidang diskors 3 menit, kalau bisa berunding sebentar bagaima
na baiknya ini.
i\..Ei•U.A RAP.AT (H. DJ.M~ALUDDII~ TA1'1BU:N.AN, SH.) : apakah bisa 2 menit
FRAKSI PERS.ATU.Al\i PE.i•'.i.BANGUN.AN (DRS. HH. YUNUS UfJiAR) : ah dua meni t
KETU.A RAP .AT (H. DJ A!•iALUDDIN · T.A~1BUNAN, SH.): say a skors {2 meni t).
Ra~at saya buka kembali, saya persilahkan Fraksi Persatuan.
FR.AKSI PERS.ATU.Aii PEi~.BANGUNAN (DrtS. HM~ YUNUS UMAR) : terima kasih
pak Ketua atas ijin yang diberikan pada ka~i untuk menentu -
kan sikap. Memang jadi prajurit ini payah pak, jadi dala~
ilmu manage men i tu ada excevtion ;principl.e. • Jadi di s inilah
.k~i pal< a± ilmu lah.
Saal mandat ini begini s2jalah kami ya kembali pada yang peE nah saya ucapkan ini masyawarah lagi ini, soal suatu mufakat
lac:;i. Ksmi i tu jugs s2;1g2t men.;harg:ai sek2li Fraksi- frsksi
yang lain juga Femerintah. Pemerintah telah banyak membuka
strategi yang terpendam itu. Jadi kami melihat dari Undang-
undang 82 itu, karena yang lama, dalam penjelasannya cukup
jelask2n. Nah ja1i pak ~enteri sudah menyangiupi untuk ayat
1 b dan juga ayat 3 a itu untuk nanti ada penjelasannya.
Jadi kami juga mohon seand2inya nanti dalam Tim Perumus men~
mukan dalam ayat t_a, b dan c, ada kira-kira kata yang bukan
prinsipillah atau mungkin juga dalam kaitannya kita untuk le
bih mengamankan tadi, terutama yang menyangkut ayat 3 Pasal
15 ini, tidak menutup ke~ungkinan kalimat yang ada pada redak~
sionil ini disempurnakan.
J ad i ......... .
r
- 67 -
Jadi kalau demikian dapat disetujui, jadi ya katakanlah
kita ambil anu ajalah Pasal 15 ayat 1 a, b dan c ini apa itu
s e rt a a ya t 2 d an 3 n ya i tu, k al au nan ti T I.l ... lU S mes ti me ne mu -
kan sesuatu dapat sedikit diadakan tambahan kata-katanya dan
juga se~ua itu diberi penjelasan.
Kalau Undang~undang lama pak ndak ada penjelasan pak kalau
ndak salah, cukup jelas, Pasal 15. Baiklah, jadi kalau demi
kian, dengan apa itu, persyaratan demikian kami mundur, jadi
kami tidak keberatan ini masuk ke TIMUS, dengan harapan apa
tadi, dengan harapan-harapan yang tidak mutlak pak. Itu saja.
Terima kasih.
KETUA RAFAT (H. DJAMALUDDl~ TA~BUNAN, SH.) : jadi masalah ini
sendiri Fasal 15 ayat 1 a itu dianggap selesai, yang berikut
nya nanti di dalam kita membicarakan PaS'al. 15 ayat 1 b dan
seterusnya itu, yang tadi juga sudah kita singgung-singgung,
ini nanti yang akan kita serahkan ke TrL<:~TJS untuk mengatur di
dalam penjelasan, begitu.
FRAKSI PERSATUA1 PEMBANGUNAN (DRS. HM. YU~US UMAR.) : dan saya
kira rnulai dari a penjelasannya itu, tadi Bapak mengatakan
mulai dari b, Pasal 15 ayat 1 mulai dari b, dan kami mengu -
sulkan kalau Tim Perumus ini memandang perlu, juga ayat 1 a,
b, c itu dan juga ayat 2, 3 itu ada penjelasannya.
KETUA R.APAT (H. DJAi:ViALUDDIK TAI'finUN.AN, SH.) : kalau perlu ada pe~
jel2san, begitu.
FR.AKSI PERS.ATUAN PEMB.ANGUNAN (DRS~ -mvi. YUNUS lJ11AR.).: ya ada :pe.!!_
jelasannya. Bukan saja kalau perlu, mengingat kebutuhannya.
Lain-lain mengingat kebutuhannya dengan ada kalau perlu, ka
lau perlu itu menurut kita, subyektif, kalau menurut kebutub
annya demi kepentingan hukum dan anu, kalau menurut kebutuh
annya, jadi ya
KETUA RAPAT (H. DJA~ALUDDIN TA~BUKA~, SH.) J~adi ini k2l2u besi ~-
Pembangunan menambah ketentuan, kalau dibutuhkan Pasal 15 1a
juga itu diberi penjelasan, bukan begitu.
Silah~an Fraksi FDI.
H. i'l .. .;rt.SG.E.31.) : ter ima k.§_
sih, saya kira sudah agak maju sedikit, dan oleh karena pak
Yunus tadi mengatakan tidak mutlak, dimana Pemerintah sendi
ri melalui Pak Kenteri tadi tidak, bahkan tidak usah kalau
dibutuhkan, kalau perlu dan sebagainya, malah atas himbauan
dari pada FKP tadi justru pak Kenteri menyanggupi, tidak sa
ja dikeluarkan ~uatu Peraturan Pemerintah tetapi ditampung
di dalam •...... ~.
- ffi -
di dalam Pasal-pasal penjelasan. Saya kira sudah bisa menam
pung apa yang diinginkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan.
Sekian saja pak ..
KETUA RAFAT (H. DJAMALUDDIN TAMBUNAN, SH.) sekiannya ya~g b.agai -. mana ni~ pak sekarang
FR11KSI PART.AI .LE1YiOKR.ASI I.NDONESIA (DRS. H. i'IARSOESI.) : kami te -
tap kepada pendirian semula seperti yang saya utarakan tadi
mengenai Pasal 15 a ini. Jadi ..
KETUA RAPAT (H. DJA~ALULDIN TAM2U~AN, SH.) ada embel-embelnya dari, ini mengenai emb~l-embelnya yang diajukan oleh Persatu
an Pembangunan, kalau-dibutuhkan Pasal 15 ta juga diberikan
penjelasan. Itu syarat dari Fraksi PeYsatuan.
~
FRAKSI PARTAI DEMOI<PASI INDONESIA ( DRS~ Ht •. .MAFSOESI) ~ Te:::-±ma kasih, menurut pen-
dapat kam±, seperti apa yang kami kemukakan semula, penjelasah yana perlu·
diakomodir ±tu tadi adalah tidak terlalu !1er.lu untuk Pasal 15 a.
KETUA RAPAT (H. DJA~ALUDDIN TA~BUNAN, SH.) : terima kasih,
persilahkan Fraksi AERI.
saya
FRAKSI ABRI (H. MOH. SAID WIDJAJAATMADJA, SH.) : Fraksi ABRI seba
gaimana tadi dikemukakan oleh rekan,' telah menerima hal- hal
ini dan mendukung apa yang dikemukakan oleh PDI.
KETUA RAPAT (H. DJAMALUDDIN TAMBUNAN, SH.) : jadi jelasnya nggak
perlu dijelaskan. Fraksi Karya Fembangunan.
FRAKSI KAR.YA PE¥1BANGUNAN (SOESANTO BANGOENNAGORO, SH) : Fruksi Frnksi Karyn Pembangu_~an setelah menarik usulnya a,
sud ah • • • • • • • • •
- 69 -
sudrih bnrMg tentu JllCnerimn rumusnn ini dengnn segala penjelrsnnnytl
ynng ado pada RUU yF?ng seyr. lihr"t memeng ado. Selebihnyn untuk me
nyataknn bal-iwa untuk selu~h Pnsnl 15 n ini Fr~ksi Kncyo sudnh ti
dak ... mernpUJV1d persol'tlnn lngi dan mengucvpknn terimn knsih kepndn P~
merintnh ynng telnh memnsukon usul-usul Frnksi lt-;ryn ynng berkenmm
dengnn Pasal 1 b baik di Penjelnsan maupun di Peraturen Pemerintoh.
Don tentong Peraturan Pemerintch itu sendiri, memang Frriksi K~ryn
tidok memondong, tidnk menghnrusknn Pemerintah untuk membunt Pera
turmi Pernerint~h pr:da sant diundnngknn. Lehih-lebih setel.!:h diri -
tur di dolam Penjelasvn, jari sekali lngi terima kP.sih, nrnnun demi
kinn juga besok Peraturnn Peiperint~h itu juga jangnn terlnlu lrnna,
itu saja. De.n seknli lagi terimn knsih kepncn pihok Pemerintah
dnn Fraksi Karyn mendukung kepndn floor ini untuk mempercepnt pe
eye lesa..ian pembohnsan P nsal 15 ini dengnn perkembnngmi ynng~:tera~
khi r tndi. Te rimn knsih.
KE TUA : Te rim a kf' sih.
FRAKSI PERSATUAN PEMBJ\NGUNJ\N (Drs.H.M Junus Umor) Inte rupsi tr·di..
KETUA : Yn boleh interupsi knren~ sryc lihnt jugn ::do pC?k Kohcr sudnh
di situ barongkali memang adn interupsi.
IllTERUPSI FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNi\N (Drs.H.M Junus Umnr) : !adi re
klm FKP menyrtnko.n Posal 15 ayat ( 1) sudoh ndn penjelc:smmyn, kami
lihnt-lihot ndnk ida ini, ndnk adn penjelasanqya cukup jelr.s.
MENTER! KEHAKIMAN (Ismnil Saleh) : Bise kartti jelrsknn nonti pak.
FRAKSI PERSATUAN PEMB.ANGUNAN (Drs. H.M Junus Umnr) : Pasnl 15.
MENTER! KEHAKIMAN (Ismail Snleh 1SH) N nnti knmi jelrisknn.
KETUA : IntGrtJ.psinyn pnk Persntunn Pembnngunnn okan ditnmpune oleh Pg
mer:-into.h, soyn pe rsilnhknn bnpnk Mente r-i.
MENT3RI KEHAKIM.AN (Isninil Saleh,SH) Pasnl 15 dnr-i Undnng-und--ng in1.-
sudnh dicnbut dengan RUU ini. Dengnn dicnbutnyn RUU ini mnka
penjelasnn •••••••••
- 70 -
penjelasan Pnsnl 16 ynng dikntnknn cukup jelns di dnlt'.m Undnng-undmi,g
nya sekarnng juga ikut tercabut. Dengon ndnnya RUU ini ynng menynng
kut Pesal 15 yang baru yang terdiri dari 3 6tiga) eyat, ~yrit 1, eyat
2, a;tnt J. Ayaj 1 terdiri dari a, b dan c diberikan penjelason seen• ra meeyeluruh yaitu di dnlnm hnlrimnn 9 nngko 10, dnlrun nngka 10 itu
disehut ;pengnhapuson Pasal 15 didasnrknn ntj.s bebernpn pertimbangan,
dnn selanjutivn. Noh inilnh penjelas~n dnri seluruh Pasn!. 15 yang t.i
dck dipecah-pecah menjodi n, b, c, eyat 1, eyat 2 dm1 eynt 3 tetcpi
secarn menyeluruh. Apabiln mennng dipendeng perlu, ini dnpat ntcu di
pandang perlu untuk disempurnnknn knreno memt;ng adn kehutuhnn untuk -
disempurnnakan. Mnl"....a Pemerintnh nkan mel\Yiopok:m suotu Draft bnru d,n I
ri penjelasnn Pasnl 15 in.i ynng sudah 00.a teks-nya, tetopi ber'k~mbring
di dalnm pembahasnn ini, dolom fo.rum Pi\NSUS, aritara loin mengenai ku-
rang lebih arah yang akan diingink,,;·m dnllllD. isi Peraturan Pe~:.erintnh ,;..
yong nknn dikelurrkan itu. Nah jrdi sesungguhnyn sudnh nda penjelns-
an itu ynng disebut oleh FKP, it11 angka 10 itu. Dnn Tim Perumus bisa
ditugnskan untuk mel'\Yempurnnknn penjelnsrn angka 10 ini, itulah ynng
sesungguhnya munqkin bisa lebih menenangkan Fraksi Peraatuan Pe~banoun
an tentang Penjelasan ini. Te.rima lca$i'h.
KETUA : Soya kira sudrh bisa melegakan hnti kito, knrenn ndn j--dinyn sy
dah bisn mennmptmg keL"lginan dnri Frnkai Pe rsntuan Pemhongunan dise -
babknn penjelnso.~ Pasal 15 ad:-·lah menyeluruh. Jadi knlnupun nnnti
adn keinginon di situ menyinggung 15 1.a knlau nontinya menurut kebu-
tu..~on ynng d~~aksud, itu ndnk odn masnlnh. Knrena seperti seperti
yang dikdnkru1 bopok Mentcri tndi penjelason 15 itu tidok untuk 1 l\ ,
w1tuk 1 b dnn sebngninya, tapi menye luruh. Saya kira sudnh engga men
j adi mosalah. 5!',YO· pe rsilnhknn Frrksi Pe rsntu~n Pembaneurrnn.
FRAKSI PERSATUA-7'l PEMB.ANGUNAN (Drs, H.M. Junus Umnr) : Terimn knsih pnk
Ketun, jadi yo. mem~ng buknn cllli hukum. Jnc1 i mnta snyn itu enggnk j$1
li, wnlaupun dulu pernrh dib(!ca ini, topi lupa L-ii. Jadi memt'nt; rup.a
nyn adn penjelnsorumyn cuma tiolam bentuk perzy-njinruvn itu binsnnya k.i
to li..~nt itu, kolau RUU itu ndn urutnnnyn. Rupnnye dnlrnn bentuk
nummering •••••••
• - 71 ~
nurnmering ini. Jndi dengnn demikim1 dengnn kesedimm pihllk Pemerintt.lh
untuk menyediakan poda kitn drnft baeu, tentu drnft baru itu lebih di-
sesuoiknn dengnn npa yring hidup dnlnm pembahasllll ini. Jndi, sedengkan
kitci sendiri snja yang di si..~i, sriyr:: itu cari-cnci itu, nnnti pak Djn-
maluddi!1 jugn, buknn snyn sendiri pok Adnnn Kohnr mendek~ti soya, yong
mono ini, mona ini. Rupnnyri nhli hukurn ini jeli, jnri itu dengnn dis~
saaiknn dengan .menut""ut ynng lnziml~h itu, Pnsal 15 cukup jelns, itu s.a
jnl~h. Dan ini suntu metode baru iai, S[!ya itu lihnt dengm1 hrlrman --
ternkhir pok Menteri, halnman 16. Di sini Posol 11 cukup jelas, sa-
yn cnri-cari Pasal 15 ndak cukup jelas, jr'di npn fungsi rrln penjelr'a
~Ja itu saja, manflah ini technische fa~t. Jadi dengan demikian denqan I
kerj~on Pemerintah itu personlamiyn jadi cukup jelos dan terimn ka -
sih.
KETUA : Te rima kasih dengnn demikian masl"llah ini sudah dinnggrrp se lesni •
TIITERUPSI MENTER! KEHAKIMi\N ( Ismnil Snleh,SH) : Mttaf Sdr. Pirnpin.nn.
KETUA : Oh oda lagi pak Menteri silnhkM.
MENTER! KEHAKIMAlq (Ismnil Soleh,SH) . ·• Bukm1 Pas al 11 itu ronnwinyn, rem.a
wi duo, jadiknn Pasol rornnwi pertruna, terus Pnscl romnwi dua begitu.o·
KETUA : Ki tn sudoh we ting biso meninggnlkan P asnl ini.
( Ketok pnlu )
Artiuyn Pasal 15 cyat 1 a, kita teruskan dengnn membnh.ns Pasal 15 1b
yong sebenareya - trdi dnlcm sudnh terkait, sudah tersinggw1g dising-
gung dnlnm pembicnr-non wriktu mns.~'lM eyat 1 a, begitupun sayl'? persi-
lnhkan Frnksi ABRI lebih dnhulu untuk memberikan penjelosan tl:lnggEip-
anu:yn.
FRAKSI ABRI : tidnk te reknm, krirenn tidnk teknn tombol.
KETUA Se knligus b, e ini.
FRAKSI ABRI Ya.
KETUA Silahkan Fc-nksi Kilryn Pernbongunan •.
FRAKS I KARY A ••••••••
- 72 -
FRAKSI KARYA PEMBANGUN.futlf (Soescnto Bnngoennogoro ,SH) : Fri1ksi Kflrya send.i
ri tidnk memptmyai permasalahnn setelah perrn.nsalnhan y(?ng pokok sudnh
terselasaikrul tndi terhf!dnp usul Frnksi ABRI, tidnk mempengnruhi npa
yong menjndi usul Fraksi Karyn. Jacli terserah st:jn sejnu!-1 mt"?na pak
Menteri menanggnpLva apnknh itu di-TL"'iUS, atau dimnnn saja Fraksi -
ll~rya setuju snja. Terima knsih.
KETUA : Kat""enn t~di sudoh dikatnlmn sayn ingin peneg[!s:'!n, npnkah dengan-
demikinn jndi Pasnl 15 ayat 1 b, ini enggnk jadi diperaoolk~n lngi.
: ndak usul.
KETUA Ti~ok dipersoalkan lngi yPng diusulknn oleh FKP.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesonto Bangoennngoro ,SH) Ti~nk dipersoal -
knn.
KETUA : Tidak dipersoclknn.
FR.AKSI KARYA PEMBJ\NGUNAN (Soesanto Bcngoennogoro,SH) Sudch ditnrnpung -
selesni tndi.
KETUA : Sud uh dianggap , . . se .... esai., ted.mn kasih. Sey-n persilrhkn."'1 Fraksi
Persntuan Pembnngunnn.
FRJ\KSI PERSATUA.1\l PEMB.ANGUN.fiN (Drs H.M Jwms U,...al'") Seya kiro snmn saja.
KETUA R Froksi PDI.
FRAKSI P ARTAI DEMOKR.1\SI INDONESIA (Drs. H. Marsoesi) Idem pak.
KETUA : Bnik terimn knsih, seyn persilnhknn Pemerint!lh untuk men:"'nggapi.
MENTERI KEHAKIMPN ( Ismnil Soleh,SH) Tidok ndo yang perlu ditnngg:"pi 1.n
gi knrena tadi juga Pemerintah sudah setuju terhad~p usul Fraksi ~I
ynng mecynngkut iµnsnlnh redf!ksionclnyn, kr:tn kerjn tr:c.i itu sehinggn-
menjndi Tim Perumuslnh tugnsnya.
KETUA Fraksi ABRI setuju di-TIMUS-kan.
FRAKSI ABRI Setuju.
KETUA Fraksi Kocya Pembangunan
FRAKSI KAR.YA ••••••••••••••
- 73 -FRAKSI KJ\RYA PEMBJu~GUNAN Setuju.
KETUA : F rnksi Pe r-satunn Pembnngunroi.
FRAKSI PERSATUJ\N PEMB.ANGUNAN : Setuju.
KETUA : ... Ft"nksi PDI
FRAKSI PDI Setuju.
(Ketok Palu)
KETUA : Bngoimnnn menr;enei Pescl 15 2, 3 ynng oleh Froksi Kmya Pembnngun
an adn usulnyo ntnu perlu mnsih dibicarnknn, silnhkan.
FRAKSI KARYA PEMD./\NGUN.AN (Soesnnto Bangoennagoro ,SH) Knmd tel'"imn knsih
seknli kepndn Sdr. Pimpinnn tadi swiah termcsuk diselesnikr:n personlan
nya te rimn knsih.
KETUA : Usul dr;ri Frnksi PDI sendiri, bago.imnnn saya persilnhknn, sudnh -
sel.esai jugn.
FRAKSI PDI Selesai.
KETUA : Terima knsih. Memasuki angltn 11. (ketok palu)
Seyn pet"silehkm1 Fraksi.
FRAKSI KAR.YA PEMBAi.'iGUNAN (Soesanto Bnngoennngoro ,s:a) Sebeluc .kita ke P.n
snl 16 kebetulan di DIM, Daftnr Isi~ Masalah ~KP dibelnknng s-:-·ndiri -
dad buku kuning ini.
KETUA Hnlnman be c-opn pak.
FRAKSI K/i.RYA PEMBi'u~GUN/\N (Soesnnto Bnngoermngoro ,SH) Jadi dibelrknng -
sendiri pakx , y[1ng disusun a ibelrtknng ynitu padn Ptts['l 9, j r·di sete -
lnh h ..... lnmnn 22, lalu pennns['lahnn. Pns~l 9 sudrh diketermk[:n pi1k.
FLOOR Ya
FRAKSI Kt'.RYJ\. PEMBJ\NGUNAN (Soes:'nto Br-ngoennflgoro ,SH) Ah itu, <li sini s~
betub1y'o kelewr:t~n pndn waktu membicnrnknn ini belum dipersonlknn. Tn
pi ~arena ini tidnk berat d~n sifntnyn untuk min~a penjeaas~n kira-ki
ra, smmbil sunsnno supqyo bec-obnh sedi, it, bngnirnon knlru Pns.al 9
koreno ini ........... " ... e
- 74 -
krren~ ini cum~ Sfttu-sntunyf' FKP yl"ng pwiya untuk ID·'·ndrprt jawrbnn
dari pnk Menteri.
KE TUA Baik sebenr:rnyl: kitnkm:1 nnnti nknn Sllmpni jugn ke scnri, tett1pi.
FRAKSI Kl\R.YA PEMBANGUNAN (Soesnnto Brngoennngoro ,SH) Oh yn, tapi kn-
lnu nm1ti nkan dibicnrnkan te rsendiri setelnli ynng lai?1-lain jugn
dank FKP setuju Sr'jo, knren~ y~ng terbelrknnz ini mr·mpng bukrn ynng
ber-nt-bernt sebetulcyo ynng dilu::r, kern:1rin sudnh dir'.etujui untuk - .
dibicornknn. Knni r ... tow· rbm npnl:nh pndt! snot _.pndn Pnsnl
berkoitan ati-:u sekitnrnya ntvi.: belr:knng. Tnpi k~lnu p..-:k Ketuo ti-
d::'k melupcknn pembicart:r\m\Yn dihelnknng sendiri nnnti knmi jugo. se-
tuju, tnpi sekr-rrtng bngr"iimana terserl1h.
KETUA Seyn kir~~ bl1ik knlou begitu, kita rnmpungknnl!lh sekaligus de-
ngnn P asr:l 12 jugn nonti.
FRAYS! KJ\.RYA PEMRANGUNJ~ (Soesr:nto Br:ngoennngoro ,SH) Pas el 12-~Jt: m,,a
leh sudah.
KETUA Sudah selesni tinggnl Pns~l 9 saja.
FRAKSI KAR.YA PEMB.P.NGUNAN (Soesr:nto B('ngoennngor-o ,SH) SelE:sri ye 9 yfl,
kelupnnn.
FETUA Deng·nn per-setujunn sid ~mg supnyti scknligus tuut"s r terselesvi
knn semun, ini kit~ bicvrokm1 Posnl 9 penjelr:san, jrdi brlrnnnn.
FRAY.SI KARYA PEMB.ANGUNAN (SoesDtrto B~ngoennrgoro ,SH) Jndi Pnsnl 9-
nyn Undnng-wld.nne; Nomor 6 tvbw1 19S2 berbunyi; "Jikr: surtu B~dr-n
Hukurn mengur;-.urnk::n brihwc ciptmm ber-nsol dnri pndneya dengnn tid~k
menyebut seseorr:ng sebogni penciptvnyn, mnkn Bodon Hukum terscbut -
dinnggnp sebngni penciptrmyn, kecunli jikn dibuttiknn sebnlik~.rn".
-FKP dolcm usul Posvl 9 ini, hnl ini menurut FKP masih mcmerluk~n tr~
jelnsan lebih lenjut tentong Bodnn Hukum ditnnna di dnlr·m pengerti ....
an ini tenncsuk il1stnnsi resr;ii ~knn dintur tersemiri dim[!nriknh di~
atur dnn npnknh bentuk pengnturnn tersebut ? Alus~n \.mtuk lebih
mempe rtegvs ope •••••••••••
- 75 -
mempertegnw npn ynng dimaksud dengon dintur tersendiri dnlom
penjelnsnn Posnl 9 tersebut, setidaknya penjelosnn Posol 9 i
ni disempurnokan, itu snjo persoolonnyo.
KETUA RAPAT : Sidang yang terhormnt todinyo Pimpinon ingin membicorakon kemudinn seteloh selesni Bntong Tubuh RUU ini kitn bicornknn. Nnh ini ado perkembungon baru, soya kiro borotig koli ado boiknyo kalou sekoligus waktu membicornkon Botong
Tubuhnyo kalou ado koitormyo dengan penjelosnn don ado usul
mengenoi itu, itu sekaligus jugo kito bicorokon. Noh ado 2 PO.$Pl yang ketinggolon, kebetulon · 1 Posol sudoh dianggap -
selesni yoitu Posol 12 yang tercecer Posol 9. Soya mintn
·persetujuon sidnng, ki tu tempuh mulai sekorung prosedur i tu,
yoitu sekoligus Botong Tubuhnyo don dikoitkon dengon penjel~
son. Kolou odn usul-usul yong sehubungan dengan itu.
KETUA RAPAT
FR.AKSI ABRI
KETUA RAPAT
. .
. .
. .
Froksi ABRI setuju.
Setuju •
Frqksi Karyn
FRAKSI KARYA PEI"'lBANGUNAN . . Setuju.
KETUA RAPAT . • Froksi P2 setuju.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN . . Setuju.
KETUA RAPAT Fraksi PDT setuju.
FRAKSI PDI : Setuju.
K..ETUA RAPAT : Dengan demikicn Fruksi, pak Menteri setuju.
MENTERI KEHAKIMAN . . Setuju kulou i tu final.
KETUA RAPAT : Kita membicarokon seknligus, ini ado usul menge-nni Botang Tubuh.
INTERUPSI r-IBNTERI KEH.AKIM.AN (Ismoil Snleh,SH) : Yn, topi Bo.t2ng
Tubuh yong tercnntum dnlnm RUD so.ju.
KETUA RAPAT . • Yu.
MENTERI KEHAKIMAN {Ismoil Soleh;SH) : Yong Batnng Tubuh yang ti do.k tercontum dnlnr.i RUU, nnnti kitn go.rep kemudicn.
KETUA RAPAT . . Yo.
MENTERI .KEHAKIMAN (Ismail StUeh,SH) : Seperti urut-uruton DIM
ir1i so.ilto.
KETUA • • • • • • • • • • • • •
KETUA KETUA RAPAT • .
- 76 -
Yo uruton DIM.
MENTERI KEHAKIMAN (Ismnil Snleh,SH) : begitu, sebob Posnl 9 ini
tido.k termD.suk di dnlom Botong Tubuh RUU. Artinyo Posol 9 tidok termosuk yang diusulkon untuk dirubnh, begitu.
KETUA RAPAT Tidok termosuk ini yo.
MENTERI ,_ KEHAKIMAN (Ismail Snleh,SH) : Tidok, tidok.
KETUA RAPAT . . Tidnk, kito sudnh sepokn±i bahwn yang tidok mo.-suk ke •• , kitu belnkongkon.
MENTERI KEHAKIMAN (Ismnil Soleh,SH) : Belokongknn.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesnnto Bongoennngoro,SH) : Kemnrin belum ado penego.son yang demikion, kemorin keputusonnyo c~
mn-apakah nkon dinkomodir ~tuk dibicornknn bogi yang tidok diusulkon Pemerintoh. Topi dnri pertonyoon itu sepoknt
itu dibicnroknn, to.pi corn membicoroko.nnyo memnng belum di
ntur npnkoh itu semuo dibelokong otou bersomo-snmo dengnn
po.sol yang berkaitnn. Topi bogi Froksi Karyn todi sudnh -
menegnsknn nsol tidok keluponn, nonti toh kolnu sudoh se
lesni opo yang diusulkon Pemerintoh lebih dohulu selesni ,
lolu ini tidok tercecer, ketinggalnn. Korenn di sini jugo
bukonnyo usul FKP tok, odo jugo. FPP soya kira ini, FPP diPo.sol 16 o ini ynng tertulis di sini. Itu ndnk sonl.
KETUA RAPAT Bnik bngnimanu -ennknynlnh menurut bugoimunn ke-
hendok dori, kito belokongknn pok Menteri.
MENTERI KEHAKIMAN (Ismail Soleh,SH) : Yo begini snjo knlou ennk
nyoknn knrenn to.di FKP jugn menyntokon ini sesungguhnya ti dok begitu berot dengon biso nnnti kito selesnikon sendi
ri antnru Pemerintoh dengon FKP di dulom pojck dnn hosil -nyo nonti diberitohuknn kepndo forum, don itu pado sootnyn
nkon diberitohukon. Topi yokinloh tido.k ukon_odu yang ketinggnlon korenn kito pnkni DIM ini. Don moteri yang ter
mosuk dnlam Po.sol 9, 't.'D.loupun tido.k diusulkon oleh Pemeri!l
tuh, tetnpi penjelosonnyo itu dimintu oleh FKP, o.kun nnn
ti kito bicornkon sendiri dengo.n FKP. Sehinggo den5an de
mikinn sidong ini biso berjnlnn terus, terimo knsih.
KETUA RAPAT : Baik terimo knsih.
FRAKSI PERSATUAN PEYillANGUNAN (Drs. H.M Junus Umor)
Pok~
KETUA
Sebentor -
• • • • • • • • • • •
- 77 -
KETUA RAPAT : Silahkon Froksi Persntuan Pembongunon.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAB (Drs H.M Junus Umar) : dengan tidok mengurangi itiknd boik menurut bapak Menteri, sayu kira ini
karenn dilontarkan dalam Floor, soya kirn knmi meraso ogok ...
jnnggol, knlnu aknn diselesaikon oleh FKP don Pemerintuh so . . -
jo, karenn ini sudnh dilontarlrnn, kolou belum dilont0 rkon i . -ni ado di sini. Jodi hurus kita bohas bersnmo, jndi seka -
dar segi formilnyn soya mengingntkon ini. Itu snjo npo i
ni bisn kito tolelir jong0 n begini, jodi untuk samo-samo menjoga mortobot Lembogn ini.
KETUA RAPAT : Terima kosih, nonti tentu snmpai di situ nanti biso perkembangnnnyo kito ketohui. Bisa sajo woktu kito bic~ rakan nnnti ntou, soya okon menyinggung masalah itu, nanti dnri floor timbul bahwa itu sudoh dianggop selesai ado pembicnraon sebogainyo.
·Kitn mosuk ongka 11 jndinyn, dengan mernpersilohkan Fraksi -
ABRI.
FRAKSI ABRI (Moh.Said Widjojoatmndjo,SH) : Sdr. Ketun DIM Fraksi ABRI ini agak snma dengnn Posal-pnsal terdohulu yuitu nlnsunnyu untuk menyesuoiknn dengan ru~uson dolnm Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 yaitu dengnn merobah RUU menghapus seluruh ketentuan Pasal 16 dun menggontinyu dengon ketentuon P~ -sol -16 bnru ynng seluruhnyo berbunyi sebagoi berikut diasul
kan untuk dieubah mulai ketentuan Pasal 16 dihapus dun di -
ganti dengon ketentuan Pasal 16 yang berbunyi sebagai ber1
kut bunyinyo snmn, tidak ado perobnhun. Isinyo itu disesu
aikan dengon Undong-undang yang telnh ado don yang sudoh-sg
doh diusulknn untuk dimasukan Tim Perumus, sekian.
KETUA RAPAT : Soya persilahkan Froksi Karyn Pembangunnn.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesanto Bnngoennogoro,SH) : Frnksi Karyn Pembongunan tidok ndn usul apn-npn, knrenn ini,pure -
rednksionil tersernh kepada Pemerintnh, bngoimono menjawob
nyo, terimo kasih ••
KETUA RAPAT : Terimn knsih Frnksi Persotunn Pembnnsunnn.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Drs H.M Junus Umor) : FPP sebenor-nyn jugn tidok ado usul apn-opa, cumn ado seluruh ajo i-tu. Jodi sudoh adn kesepnkatnn semulo TIMUS saja.
KETUA •••••••••••••
- 78 -
KETUA RAPAT : Frnksi PDI.
FRAKSI PDI (Drs.H. Mnrsoesi) : Froksi PDI menyotokan tetop sebogaimano RUU dun di dolom menonggopi usul Froksi ABRI, sebetulnya menurut pendopnt komi soma sajo. Hanyo di sini kon
sep tlnripudo Pemerintuh titik berntnyo kelihotun lebih nk -tif yoitu "menghopus", tetopi dnri Froksi ABRI menyo.tokon -ketentuon dnri Po.so.l 16 "dihopus". Jo.di tidnk ado mnsolnh bngi PDI don komi tetop cenderung puda rumusnn doripndo RUU
KETUA RAPAT : Terimo kosih, soya persilohkon pok Menteri.
MENTER! KEHAKIMAN (Ismail Suleh,SH) : Kami sorunkon dimosukun d£ lom Tim Perumus sujo, terimo kusih.
KETUA RAPAT : Jodi sekoligus ini soya minta pendnpat dori sidong mengenai keduo usul judinya dori usUl ABRI don usul Frnksi Persatuan Pembongunan yang diminta supayo di-TIMUSKAN. Kulnu Froksi Persatuan Pembangunon memong suduh pernoh _kito bicaroknn mnsnla~ yang so.ma yang kitn putuskon supoyo. di-T! MUSKAN. Dori Fro.ksi ABRI setuju di-TIMUSKAN ?
FRAKSI ABRI Setuju.
KETUA RAPAT : Froksi Koryo. Pembangunon.
FRAKSI KARY.A PEMBANGUNAN : Setuju.
KETUA RAPAT : Setuju, Fraksi Persntuan Pembangunon.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN : Setuju.
KETUA RAPAT-: Fruksi PDI.
FRAKSI PDI : Setuju ( Ketli>k pnlu )
KETUA RAPAT ; ·pa sol 16 odn cntnto.n di sini dikolom Frnksi PDI ,rn.§._ ngenoi Posul 16 tetop sebogairnnnn RUU, jndi soya enggnk usoh mempersilnhknn Frnksi PDI lagi. Soya persilohknn Fro.ksi Perso.tuan Fembongunnn mengenai Fasel 16 i:ni.
FRAKSI PERSATUA PEMBANGUNAN (Drs H.M. Junus Umor) : Terimo. knsih pok Ketun sebngnimana kito dnpot lihot dvlnrn DIM mengenni -Pn~.nl 16 ini. Kooi ir:gin oe:ncusulko.n J.ierubnho.n rednksi or1il
nyo., jnd i ki to rumusan RUU sudah ki t:i ketohui t:.emuu jadi k£ mi ingin rnengo.dokon perobnhnn yni tu seteloh perobohan _ mulc::i dengon itu, nlinen terakhir dori DIM. Jndi seteloh perubnhnn knlimat •••• dengan Pernturnn Perundnng-undnngnn, niloi-nilni keo.gnmonn, kesusiloon serto. ketertibnn umum.
Jodi mensnpn ••••••
- 79 -
Jodi mengnpo koI!li menghilongkon "kebijaksnna.a.n', kareno me
nurut hemnt kami "dengon pernturnn perundnng-undnngon" itu
sudnh, kebijoksnnnnn itu sudoh biso dicnkup don mengnpn ko
rni menghilongkon "di bidnng pertnhonnn don kenmnnon negnrn"
bukan bernrti komi mengecilkon permnsolohnn bidong HANKAM i
ni, tnpi semotn-mnto. dengon moksud otcu jongon timbul keson
seoloh-oloh kitn ini mnsih dolnm sunsono, opo itu yo kefl
mnnnn sojolnh. Jndi knlau sudoh dikntokon "dengnn perntur
nn perundong-undangon", itu sebennrnyo sudoh mencnkup semuo.
Jo.di "kebijo.ksonnnn di bidong pertahnnon don kenmnnun negQ_
ro" itu jugo, itu dosnrnyo ffdengnn perundong-undongon" yang --
ndo, jodi opokoh ini, yo.h kolou menurut knmi, ya kurnng per
lu bnhkon do.pot menimbulkon keson seoloh~oloh mosih belum o
man sojo, biso dihopus soloh ini kobu soya sebogoi Opstibpus.
Sekornng ini berpendnpot demikion, to.pi ini mnofloh seknli
pnk ABRI, mungkin pok ABRI bisn memberikon penjelosnn te
rimo knsih.
KETUA RAPAT : Snya persilohkon Froksi, terimo. knsih Froksi PDI.
FRAKSI PDI (Drs. H. Mo.rsoesi) : Terimn knsih biso memohnmi pemi
kirnn otau usul dnripndo Froksi Persntunn Pembongunon don .Q.
leh korenn lebih bonyok di tujukon kepodn kebij"c1ksnnonn Fem~
rintch di dolnm hol ini, komi terlebih dnhulu ingin mende -
ngar penjelosnn dnripndo Pemerintnh.
KETUA RAPAT : Terimu knsih, sebelum soya lonjutknn ini sudnh hofil
pir jam 14.00 tersisn 2 menit logi, opokoh soya tutup jnm -
14.00 dnn kito lonjutknn nonti molom jam 19.30.
Ir-!TERUPSI FRAKSI PERSATUAN PENBANGUNAN (Drs H.M Junus Umnr) : Kg;
lou ndok keberntnn kito teruskon sojolnh Posol ini, usul -
soya.
KETUA 'RAPAT : Kon.
FRAKSI PER.SATUAN PEivIBANGUNAN (Drs. H.M Junus Umnr) : Yo untuk Pg_
snl nnnti ki~n bngaimono nnnti molnm itu loin kitn bicn
roknn.
KETUJi. RAPAT : Loin lc.gi ceri tnnyn ncnti snyn kemboli.
FRAKSI pERSATUAN PEMBANGUNAN (Drs. H.M Junus Umnr) : Baik bobnk
loin itu.
KETUA MPAT : Bubnk lain itu, soya persilnhknn Frnksi ABRie
FRAKSI ABRI • • • • • • • • • • • •
- 80 -
FRAKSI ABRI (Harry Suwondo,3H) ; Kala.u da.ri FPP mintn. na.nti, nah
sekarang Ketua minta. saja diperpanjnng waktunya oleh floor.
da.n nnnti ditentukan lagi, tarima. kasih.
KETUA RAPAT : Ka.lo.u itu Pimpinnn minta. di,· so.ya kirn be~ini kn '··
lau diperpa.nj.'.lng untuk menyelesa.ikan a.ngka. 11 ini, ini ke-
mungkina.n aga.k suso.h, denga.n penga.lrunan yang ta.di in! bi sa
15 meni t, bi sn. 1 jam perpan j a.n~a.n ini. Jo.di bera.pa lar.1a sa.
ya rninta perpa.njang.an.
FRAKSI ABRI (Harry 3uwondo.SH) : Perpa.nja.ngan itu bisa bermncfl!!!
macm:i, bisa ditentuktm. 5 menit, 3 nenit a.tau bisa. srunpai se
lesai. Jadi nanti yang a.Iran menberikan persoalan a.da.la.h
floor.
KETUA RAPAT : Baik; begitu Pimplna.n minta persetujuan sidang un
tuk diperpa.njnng sampai~ selesa.1nya. angka 11. Angka. 11 jadi
termasuk itu nantinya usul d3.I'i Fraksi Peraatuan Pembangunan dengan Pa.snl 16.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAM (Soesanto Bangoenna.goro,SH) : Bri.gaima.
na knla.u supaya nanti tido.k kembala kembali. Karena dibi
siki sa.ya kawnn dari FPP ini ba.gaima.na. knlau dipertimbangk
ka.n nanti malam, jadi lebih ba.ik sekaligus sa.ja~se~arang.
Apa.kah nan ti malam i tu a.da. ra.pat a tau tidak da.n kalnu nan·,·
ti mnla.m tid~k ada rnpat sekarang ki ta sekaligus mempert_im
bangkan pengunduran itu sa.mpai berapa jam. Dengan demikian sarapai selesainya., tidak terbntas selesainya pada angka
11 a.tau berapa snja yang bisa diselosaikan <ilallam wa.ktu pe -ngundura.n itu. Seka.rang tinggal floor ini a.pa memang bena.r
semua ingin nanti ma.lam tidak ada. ra.pat. Nah ka.lau nanti -
ma.lam tidak ada rap~t, kompensasinya seka~ang ini kita mun
dur srunpal jam hero.pa,, jam 4 kah, jara 5' ka.h, i tu terserah
ke pad !l yang di us ul di floor. So.ya ki ra. le bi h _oraktis begi tu
Teri ma kas~ h.
KETUA RAP:\T : Ini makanya a.da. yang terasa to.pi tida.k terkutakan
ini salahnya, ja.di yang menguco.pko.nnya nrn.unya da.ri floor-lh..'1 Karena ini sudah jam 2, kalau kam1 ingin mengikuti seperti
yang di u.s ulknn ole h Fraksl Pers a tuo.n Per.ibnngunan, 1 ant as i -
tu disecpurnaknn usul itu oleh Fraksi ABRI, tentu kllr.li r.rl.g ta seleaa.ikan usul kruni i tu anglrn. 11 ini· dulu nan ti bo.:ru di
tanya kembali. Tapi knlau sekarang sekaligus seperti yang
dibayangkan, dibayangkan tidak konkrit oleh FKB ya boleh j~ ga. dipertimbangka.n.
FRAK3I KARYA ••••••••••••
- 81 -
FRAY~I-KARYA PEMBAN'GUNAN ( SOESA.N"TO BANGOENNAGORO,SH) :
UaU:l. lea.mi sekareng saja mohon dicek, apa.kah semua Fra.ksi nanti mal.an1 ·
kepingin prei dul.u. Setelah itu baru perpanja.ngan ki ta tentukan.
KETUA RA.PAT (H.D jamaJ.uddin Tambunan, SH) :
Maun.ya Fraksi Karya baga.:i.mana ? ·
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Soesanto Bangoennagoro. SH) :
Nah itu sud.ah didahului, ben.rti itu 8.kJ.ama.si floor.
KETUA RA.PAT (H,D iama.J..uddin Tambum.a., JH) :
Dengan demi1dan begini,kalau begitu Piapµ.J111.engusUJ.k&n demikian
saja melihat perkemba.nga.ntzya sekarang, kita teruskan bera.pat sampai jam I 4 tmtuk nanti tidalt per1u ketemu l.agi mnti ma.lam untuk beraidang dan ki-
t&. la.njutJtan besok jam S.JO, bagaimana pend.a.pat s~ng ?
Fra.ksi LBRI ?
( FRA.KSI ABRI Setuju )
Fraksi it&rya Pembangunan?
(FRAKSI KARYA PEMBANGUNA.N : Setuju)
Fraksi PDI ?
(Flbt.KSI PDI : Setuju)
Ba.pale Pemerintah '?
( PEMERINTA.H : Setuju)
Terima ka.sih. (K&TOK PALU)
Nah, kita. hn_j¥Jtk&n. Kita teruskan rapat ini sampai jam 4.
Giliran Fra.ksi Persatuan Pembangunan 1mtuk memberikan tanggapa.nn;ya.
FRA.KSI PERSATUAN PEMBA.llGIDiAN (Drs. H.:M. Yunus Umar) :
Tadi sud.ah kami ungk&pkan pak. T~aal. sekarang tanggapan dari
f'J..oor.
KETUA RA.PAT (H.D jam\,l.uddin Tambµnan, SH) :
Sa.ya. persila.kan Bapak Menteri untuk memberikan penjslasan.
MENTJ!iRI KEHA.KIMAN (Ipil Sa1AA, SH)
Teri.ma. ka.sih Saudara Pimpinan.
Ya~ d:isam.paikan oleh Fraksi Persatwm Pembangi.ma.n di da.lam DIM
ini, itu kalima.t "Kebijaksanaa.n Pem.erintah di bidang pertahanan dan
keamanan •••••••••
- 82 -
keamanan Negara" dig&nti dengan kaJ:imat "Peraturan perundang-un:la.ngan,
nilai-nila.i keagamaan" 1 begitu b~, b~ DIM. Jadi setel&h pe
riibahan berb~ :
" ... Denga.n peraturan pe~-undangan, nilai-nilai keagamu.n, ke
susilaan serta. ketertiban umum. "
Jadi l.a.ta.r belakangnya rumusan Pemerintah ini mengka.itkan kebija.k
sanaan Pemerintah di bidang HA.NKAM (Pertaha.na.n da.n Kea.me.nan Negara) 1
ke
susila.a.n serta ketertiban umum, adalah 1intuk menoegah beredarzzya ciptaan
yang sesung~ mempwzyai arti yang sangat penting. At.au apa.bila di
umurnkan, dapa.t mengganggu bahkan dapa.t menimbul.kan bahaya. terhada.p perta
hanan-keamanan negara. Dapat menimbulkan gangguan yang bertentangan ju
ga. dengan no:rma-norma kesusilaan umwn yang berlaku. dalam masyaraka.t, bah
kan dapat juga mengganggu ketertiba.n umwn.
1lah untuk ciptaan-ciptaa.D. serupa ini, Pemerinta.h dapa.t meJ.arang
mengumumkannya ciptaan yang bersangkutan setelah tentu mendenga.r pertim
bangan Dewan Hak Cipta. A.pabila usul. da.ri Fraksi Persatuan Pemba.ngunan
ini., ini kita kaji lebih menda.lam ya.itu usuJ.I\va agar diganti dengan ka-
J.ima.t "Peratura.n perunda.ng-undangan", sesungguh:r\y'a istilah atau kaliroat
"Pera.turan ,,.~ng~u ~ini sangat luas jangkauan:D\V&.
Da:Lam· kehidupa.n masyarak&t yang sel.alu tumbuh dan berkembang, keja
dian ata.umperistiwa yang dinilai m.embabaya.kan perta.hanan da.n keama.nan
Negara, kesusilaan1 ketertiban umum tidak seJ.alu berbentuk peraturan
perundang•mdangan. Tidak selaJ.u dapa.t diatur dalam peratura.n perundang
undangan. Jadi ini kehidupan ma.syarakat ini se1.al.u bertumbuh dan berkem-
bang. Dan ada ha.J..-hal yang djnilai memba.ha~kan, teta.pi belum ada penga
turanperaturan per1mdang-undanga.nnya.
Kita mema.bami bahwa ka.dang-kadang hukum ini ketiDggalan. Pera.turan
perunda.ng-undanga.n itu ketinggalan de~oan )erkembangan ma.sy-aralcat. Per
kembangan ma.syarakat sud.ah denrl.kian ma.ju, tetapi peraturan perundang
~: itu ketingga.la.n di bel~. Jadi untult itu memang per-, . .
1u kita. jaga agar krea.tivitas tidak mundur karena selalu dibayangi oleh
adanya l&rangan •••••••
- 83 -adalzya larangan-1arangan daJ.am peraturan perundang-'Wldanga.n. Ini iata.r
bela.kangnya.
Oleh karena. itu cukup dibat&•i pad.a hU-hal yang menurut Pemerin
ta.h membahayakan. A.pa yang membahayaka.n? "·
Pertama. : Pertabanan da.n Keamanan llege.ra.
Tidak berarti ba.hwa. sekarang ini J..aJ.u sudah·keadaan tena.ng, tentram itu
tidak dapat gangguan. a.tau ancaman. Ga.ngguan clan ancaman itu teta.p di
perhit~, jadi sika.f kewaspadaan ini. Dal.am rang~ kewaspa.daan na-
sional. itu tetap menjadi perhatian Pemerintah apabil.a sesuatu ciptaan
itu diumumkan begitu saja.
Demikian juga. menyangkut mas8.lah kesusilaan atau ketertiban umum.
Hah dengan memperha tikan nilai-nila.i kehidupa.n bangsa sel&D'i& ini, Peme
rintah berpendapat bahwa. pengertia.n nmelanggar" kesusilaan dan tetertib
a.n umum sebena.I"n¥& sudahrrtermasuk di daJ e ~T8. pengertia.n "nilai-nilai
keagamaa.n". Nilai-nilai itul.ah antara. lain yang pad.a dasareya menj&ti
jiwa norma-norna kesusilaan da1am keh:idupan kemasyara.katan, kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara kit.a.
Oleh karena. itu kami sarankan agar rumusan di dalam RUU ini Icira-"'i
ini, yaitu khuausnya peniela.sannya itU a,-t-dllempurnaka.n di d.alam .
Tim Perumus dengan memperhatikan hal-bal. yang dianggap perlu dan sesuai
dengan kebutuhan dia.nggap per1u untuk. lebih diperjela.s oleh Tim Perumus.
Demikia.n Saudti.ra. Pimp~.
KETUA RAPAT (H,D iamaJ;cddin Tg.mbunan, SH) :
Teri.ma ka.sili, saya kembalikan keps.da pengusul. Fraksi Persatuan
Pembwlgunan «enga.n harap dipertimbangk.an Pemerintah sud.ah bersedia b-
l.au ad.a yang perlu lagi lGU..au 11anti-nantinya. perlu ditampung,di dalam
penjel.asan,
Silakan pak Uma.r.
FRAKSI PERSATUAH PEMBAIDUHAN (Drs. H .M. YtUlUS Umar) Jlp
Terilna kasih pak Ketua.
Kami sangat berterima kasih sekali ataa keterangan pa.k Menteri ta
di0 Dengan uraian tersebut kami timbul sekJ..n.ng a.lam mengemukakan perta-
izyaan •••••••••••••
- 84 -
nyu.n.1 bukanka.h setiap halt cipta itu yang setelah diakui hak ciptanya,
itu lean prosedurnya. mendafta.r clan diperiksa cipta.annya itu. Ja.di screen-:.c~-, ·
ing pertama. itu suda.h melalui pr.da·waktu dia. menda.ftar dan minta. penga-...
kuan ha.k cipta..
Kami ingin ta.hu contoh hak cipta. yang_ba.ga.ima.na yang di belakang
hari dapat menimbulkan aeperli yang g.eest daripada PasaJ. 16 ini ta.di.
Dalam penga.l.a.man kit.a. misal.J\ya contoh buku-buku yang terlarang, ah itu
Pemerintah/Jaksa;; A.gung cUkup bisa meJ.arang. SoaJ. -buku yang baru-ba.ru
ini yang dilarang/beredar " Militer •••. n apa itu. Bacya.kl&h yang dila
rang akhir-a.khir ini1 itu cukup daripada kal.a.u tidak sa1ah lara.nga.n da
ri pihak Kejaksun itu, Kejats•an Agung saya tidak ta.hu itu.
Nah, -jadi inilah screening pert.am& pada waktu memintakan bak cipta.
itu tidak bisa sud.ah diba.taai. Itu kalau buku misaleya. dalam bentuk buku.
Bentuk yang 1ain, lagu juga diketahui setiap hale cipta. itu ad.a dolalllen
yang meeyerta.i halt cipta itu, apa yang diminta hak cipta. itu ? Jenisnya.
apa, bentu.k hak cipta yang baga.imana ? Jadi itul.a.h ini pertanyu.n kami
yang semul.a pak, aebe1um kami minta pihak Pemerinta.h bisa menjelaskan
supaya kalau sudah jela.s kami tidak. a.kan 1ebih banya.k bica.ra.
Teri.ma ka.sih.
KETUA RAPAT (H.D jamaJ.uddin Tambunan, SH)
Terima. kasih •.
Saya persil 1 kan pak Menteri.
M&NrERI KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH) :
Yang dimaksudkan Pemer:intah di dtlam Pasal ini adaJ•h untuk mencega.h
beredarnya. Jadi beredareya ciptaan Ya~ sesunggulmya mempunyai arti y~~rlg
penting.
Pad.a wak-tu panda.ft.a.ran i tu bel.um beredar. Untuk kepentingan-kepe~
tingan yang disebut di dal.am Paaal ini yaitu apabila. dikhawatirlcan kalau
beredar ciptu.n itu, ba.hkan apabila diumumkan itu dapa.t menimbulkan ~·
,gu.an ata.u ha.ha.ya terha.dap keama.nan Negara., ma.ka Pemerintah setelah men
dengar pertimbangan Dewan Bak Cipta itu dapat melarang itu. Di sini ka
ta. Pemer:i.ntah, Kejakaun 1tu juga Pemerintah. Jadi Pemerinta.h di sini
termasuk •••••••••••
- 85 -
termasuk dalam hal. ini Apara.tur Pemerintah. Dan Aparatur Pemerinta.h
yang menurut Undang-undang itu melarang, adalah Kejaksaan. Jadi 'kit.a
bedakan a.ntara prinaip yang terkandung dalam Pa.sal ini dengan pelakaa-
~· Bahkan Kejaksu.n nanti di dalam mela.ksana.kan tugaa~ bisa merefer
kepada paaal ini, tidak hanya pada Undang-undang yang member:i.kan wewe-
nang pad.a Kejaksaa.n untuk melarang beredarnya cetakan-eetakan, tetapi
juga bisa merefer kepada pasal ini. Justru paaal ini yang memberikan da
sar hokum yang lebih ltm.t pada pihak. Kejak:sun dan ini tercakup di da-
1.am ka.tl. "Pemerintah". Kata. Pemerinta.h ini "t;erma.suk a.ai..m bal. ini Ke-
j&ksaan.
Terima ka.sih Saudara Pimpillan.
KETUA &PAT (H.D iamaluddin Tambunan. SH) ;
Terima kaaih pa.k Menteri.
Sa.ya persila.kan Fraksi Persatuan Pemba.ngunan.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNA.N (Drs. H.l.f. Yunµe Umar) :
Ter.ima kasih pak Ketua, ·dengan keterariga.n pak Menteri ta.di itu me
namba.h terang. Tapi kami itu :ingin kalau ada contoh yang ma.cam manaJ.ah
kira.-ld.ra bisa timbul. ·i tu. KaJ..au rrsaya. bisa mi.aalJzy'& contoh lagu, ea tu
la,gu misalnya yang semul.a yah tidak apa-a.pa.. Tapi kemudi&n 1agu itu me
nimbul.kan misaJ nya. pengaruluzya. dang-ding-duteya lebih h~il t sehingga
merusak1 terus dila.rang umpamanya ini. Contoh itu bagaimana supaya. je-
laslah, jadi 1cami itu masih kabur. Ta.di juga dijelaskan waktu memint&
hak cipta tidak apa-a.pa, ta.pi Rktu.pengwnuma.lmya itu bisa membahayakan.
Jadi iniJ•h memang ini kami sa.ng&t mengerti sekali rtmengamanka.n"
ini1 kunci pengamaneya ini daripada efek yang biaa negatif dari suatu
bak cipt&. Jadi tentu peneka.naneya pada segi keamanan dan ketertiban
umum. Baiklah jadi kita. jangan terpaku di situ kita terus melanjutkan.
Ta.di pi.halt Pemerintah mengatakan kesusilu.n itu sud.ah dapat mencakup
nilai-nilai ••••••••@
"' ,.
- 86 -l
nilai-nilai keagamaan. Tetapi kesusilaan ini kalau saya menurut penger
tian lea.mi itu wa.ktu kami bahas di Fraksi kami, yah seperti gambar-gam
bar porno yang tercantum di reklame-rek:Lame a.tau J.a.in-la.in yang berhen-r,
tuk seX itul.ah kesusilaan bukan. Yang bentuk yang jelas memperkosa. apa
begitu, tanpa. busana itu kira. kesusilaan. Tapi kal.au nilai-nilai agama
itu ea.ya kira. lebih 1uas lagi, termasuk juga misal.eya orang membakar
lemba.ra.n-lembaran Qur'an atau ba.gaimana, itu termasuk situ ju.ga. Jadi
nilai agama itu sa.ngat luas sekali, tidak saja satu agama. Semua aga-
ma yang diakui ol.eh Pemerinta.h. Jadi sa.ya kira. ini penting perlu dima-
sukkan pun kesusilaan itu sebetul.Izya. sebagian kecil { een klein gedeelte)
daripada nila.i agama.
Jacii itulah makanya. kami mengusulkan itu nilai-nilai dita.mbah ni-
1.ai-nilai keagamaan. Kemudian mengapa,kami ingin menghila.ngkan kebijak
sanu.n Pemerinta.h dalam bidang pertahanan keamanan Negara, Kita. bildn
Undang-unduig ini kalau bisa untuk sepanjang masa walaupun pada dasar-
nya Undang-undang itu hid.up "living-constitution" dan juga kita seka.-
rang pengal•man 5 ta.bun kita. robah dilihat dj namj scya sesuai dengan ke~
butuhan masyarakat tlan kehendak maayarakat tuntutan za.ina.n.
Ini kami itu me1ihat apaJ.agi ini kita mau ma.auk "convention", apa
kah tidak cukup kalau dikata.kan di sini seperti usul kami dan a.pa juga
kata pak Menteri tadi peraturan perundang-undangan itu sudah lua.s. Ka-
la.u sud.ah 1uas sudahn juga. mencakup kebijaksanaan Pemerintah di dalam
pertahanan dan keamanan. Jadi Pemerintah itu kaJ.au sesuatu yang diang
gap mengga.nggu ketertiban dan kemnanan, tentu bisa saja bertindak tan
pa ad.a pera.turan perundang-unda.Dgan sebelumnya sud.ah biaa berbuat. Ja.
di inilah yang kami kbawatirkan itu pengaruheya untuk orang luar (du
nia. luar). Ka.lau kita kalangan pembuat Undmg-undang sudah tahu, ta.pi
orang luarlah. Jadi kita ini sud.ah sta.bil, kita juga sud.ah dia.kui ke-jadi
amanan kita cukup stabil, baik. Na.h itu,/kiranya maatlah jadi suasana
soB itu ha.rus kita. hilangkanlah.
Sekara.ng juga ma.cam iu..r negeri wa.ktu misal.nya di Pelabuhan Pa.-
1.embang •• ••.
- 87 -
l.emba.ng kok masih ada militer jaga di Pelabuhan Umum. Jadi kesa.n-kesan
ini orang luar negeri sud.ah sering melihat. Ta.pi kalau kita ke Bali 11
hat saja, tida.k ada apa-a.pa. Itu lain kesa?lllJ'a. Begitulah ja.di dan ju
ga Pemerintah sud.ah mel.opori misalnya Asrama-a.srama tenta.ra kita sud.ah
keluar kota. yang W&ktu di Ha.rmoni itu. km ·1 Nah, jadi suasananya memang
begitu., nab ini kira-kira Undang-tmiang begitulah. Kami bukan soal. Prill
sip, ta.pi kami menginginkan karena. -Und.ang-undang untuk masa yang lama
dan juga apakah ada menimbulkan e£ek negatif bagi orang luar yang tidak
tahu persoaJ..annya.
Nab, itu saja pa.k, terima kaaih.
KETUA RAPAT (H.D j•JP!luddin T~buna.n, 1SH) :
Terima ka.sih.
FRAKSI PARTAI DEMOKRA.SI IlIDOlESIA (H. Marsoesi)
Tetima. ka.sih.
Sa.udara. Ketua, pa.le Menteri da.n Saudara-saudara. sekalian.
Ternyata Pemerintah cukup akomoda.ti£ di dalam menanggapi usul da
ripa.da Fraksi Persa.tuan Pembanguna.n y&!ig tidak keberatan Wltu..~ memsuk-
kl.n aegala sesuatu yang dianggap per1u di ia1a.m Bab Penje:La.sa.n. Kemudi
an Fra.ksi kami teta.p berpendiria.n bahwa. rumusan RUIJ yang disampa.ikan
oleh Pemerinta...h ini sudah cukup menoa..ltup keinginan daripa.da Fraksi Persa
tuan Pemba.noauna., khasusqya. mengena.i perbedaa.n anta.ra. kebijaka-.naan dan
pera.turan perundang-undangan itu ta.di. Oleh ka.rena Pemerinta.h di d.alalll
menjalankan tu.0uasnya di samping berpedoman pad.a semua ketentua.n perm-
dang-1.ltld.anga.n pa.da. sa.a.t-saa.t tertentu musti aa.a· kebijaksanaan-kebija.k- ·
sa.na.an yang akan ditera.pk&n menghada.pi sesua.tu masalah wituk kehidupan
berma.syar.rc.b.t1 berb:Ulgsa dan bernega.ra..
Oleh ka.rena kami berpendapat ·:_·ol:!h ka.rena suda.h cukup akomoda.tif 1
dan kesedia.an Pemerint&h sud.ah diuta.ra.kan itu ta.di, seyogia.nya kalau
Pasal '16 ini rumusannya tetap sebagaimana RUU dan untuk penjelasan se-
lengkap:eya, disenhkan kepada. TDfilS. Sekian pak.
KE TUA .........
- 88 -
KETUA RAPAT {H. Djgaluddin Ta.mbunan, SH)
Ter:i.ma kasih.
Sa.ya peraila.kan Fraksi ABRI.
FRAKSI ABRI (Moh. Said·Widjaiaatma.dja, SH) : •·.
Saud.an. Ketua1 mengenai usulan Frakai Persa.tuan P6m~"1\lll&.n ya.itu
untuk men&,aantinya. kalimat kebijaksanaan Pemerintah denga.n pera.tura.n
perundang-unda.ngan, Fra.ksi ABRI berpendapat bahwa ini tidak perlu di
gan ti. 1-IC&-- kala.u pengumuman ciptaan ini setia.p ciptaan bertenta.nga.n
perundang-und.a.nga.n dengan sendirinya. da.pat ditind.ak.
DaJ.a.m hal ini Pemerintah melloaemuka.ka.n di dalarn haJ.. bertentangan
dengan kebijaksana.a.n sa.ja juga setelah m~ldengar pertimba.ngan dari De
wan Hak Cipta bisa meJ.a.kuk.a.n suatu tindaka.n. Jadi ini 1ebi.."t luas karena
nntuk kepentingan pertahanan dan keamana.n. Jadi dengan ada.J\ya kewenang
an Pemerintah untuk bertinda.k atau untuk mela.rang dilihat dari segi ke-
ama.nan dan pertaha.n&n. Meskipun tidak ada pen.tura.n perund.a.ng-unda.ngan
eya.1. tapi menuru.t kebijaksa.naanrzy'& sud.ah dapat bertindak. Jadi ini mem
berikan lebih kelua.su.ri kepada Pemerinta.h untuk mengadakan aua.tu tin
<Wwl kejahatan demi perta.hanan dan kea.ma.nan. Sebab kalau h;irus &da per
atura.n perundang-und.a.nga.n aebagaima.na ki+.,a, mengetahui di dalam tindak
pidana tidak ad.a suatu tilxlakan dapa.t dihukum kecuali kala.u ad.a. perwl- ·
dang-undangan yang menunjuk perbuatan itu.
Jadi Fra.ksi ABRI berpenda.pat/~tman iD ini sudah tepa.t untuk
memberik&n kewenangan kepada Pemerinta.h di dalam hal malihat suatu
oiptaan untuk diumumka.n menimbulkan ba.hay& bagi perta.hanan da.n keaman-
an• Demikian, teriroa kasih.
KETUA RA.PAT (H. D jamalµddin Tamblll!!:n, SH) :
Mengenai laimzy"a bagaimana penda.~t Fraksi ABRI, mengenai ma.sal.a.h
nilai-nila.i kea.gamaan untuk diusul.k&n supaya ditamba.h.
FBAKSI ABRI ••••••••
- 89 -
FRAKSI ABRI (Moh. SaJ.d WidiaJaatm-.dia, SH) :
F raksi ABRI berpendapat bahwa nila.i-nila.i · keagamaa.n ini juga su
dah teroalcup di dalam kesusilaan dan ketert,iban umum.
KETUA. RA.PAT (H. D ia.maJ,uddin T11 mbunan, SHl :
Teri.ma. kasih.
Silakan Fraksi Karya. Pembangunan.
FRAKS I KAR.YA. PEMBANGUHA.N (Soesa.ntg Ba.ngoennagoro, SH l : Fraksi Karya. Pemba.ngunan memang semula. tid.ak meaplln\Y'&i usul, ta.pi
baiklah untuk ini urun-rembug untuk menghargai usul dari k:a.wan.FPP ini.
Memang persa.ksi&n kami yang bis& kami berikan di sini wa.J.aupun saya. ke
marin mengata.kan saya perna.h jadi Bupa.ti, ta.pi sebetuJ..?\ya profe~i saya
seja.k kecil itu Jaksa. Jadi Pemmtut:11Jaua sejak kaoil seja.k umur 26 sa
ya. sudah jadi Ja.kaa. Dan mema.ng mula.i dari kecil dan sa.ya..pernih mena
~~ kalau di Jawa. Timur itu dulu ikut 11enanga.ni mulai dari intell\)'a.
sa.mpa.i dituntuteya itu, itu yang menamakan dirieya. H. NURA.NI di Jember mema.ng .
aliran kepercaya.an, da.n i tu/ sanga.t menghina. agama Islam yang pa.da. umum.,.
1
Di situ tenta.ng cara kita menindak ha~l yang demikian itu, memang
denga.n Unda.ng-undang yang sud.ah ad.a berl.akJ. wal.aupun tidak dika.tanm.
agama di KUHP itu yang menimbul.kan permusuban. Karena pemimpin orang
itu bera.ni mendud.uki Qur'an dan bilang kal.au tidak perlu nai."lt ha.ji ke
Mekkah.1 cukup di Jember saja. Tapi dia berani menduduki Qur'a.n yang
ada itu dan dituntut kalau tidak salab. waktu itu kena 6 tahun ata.u 7
tahwi. Jadi memang untuk perlindtmga.n keagamaan yang pasti suda.h ad.a. di
KUHP. Tapi kalau dima.auk..Qn ke kasusilu.n itu aka.n l.ebih lwa.a lagi me
mang. Wal.aupun kellhatannya bukan masuk agama, ta.pi eyerempet itu m~c•
ny:Lnggurig perasaan on.ng yang pa.da. umumizya. beragama. dia. bisa di.bantam
dene-.i.11 peratun.n ini secara preventif ya.h mema.ng hak d.a.ripa.da. Negara..
Justru dengan pasal ini nanti &kan memud.ahb.n per1indunga.n kepa.da.
umat beragama yang lain dan yang memang lebih l.uas. Penga.kuan dalam
l.iteratur- ••••••••••••
-90-
literatur-litera.tur yang ada itu7 apalagi di Pamongpraja bapak yang
pernah jadi Residen itu memang keagamaan itu dikaitkan denga.n kesu
silaa.n yang 1ebih 1uas. f;
J&di Sa.ya rasa. tidak perl.u kita dibayangi untuk haJ. ini seperti
ma.sill belum ama.n dan munc~ tentara dan sebaga.inya. di ma.na-ma.na.
Tapi justru dengan rumusan in1 keagamaan akan 1ebih terJ.indung di sam
ping peraturan-peraturan KUHP dan ka.l.au perl.u subversif yang sud.ah ad.a
untult memperta.hankan. Tapi ini sekedar untuk halt cipta.7 memang argumen
t:a.si kami tel.al.u sempit sekali ini karena kemungk:i.nan ada hale cipta. di-
daftarun dari luar negeri p&da saatnya. ·tahu.:...tahu''karena kita masuk Konpren .. : -
si Bern dan sebagainya. di.a perlu dilingdungi. Tapi untuk htJ. yang demi
ki.a.n itu tidak. otomatis dia. bisa disiarka.n kal.au memang dia mengpnggu
agama dan keama.nan, bisa. dihantam dengan PasaJ. 16 yang dirumuskan Pe
merintah ini yang bakal .d&tang.
Inilah. kita menga.ntisipa.si untuk haJ.-~ yang kira-kira. prenntif
sehi.ltgga pa.cl.a. l.a.zimnJ'a·tercakup dalaa kebij&ksanaa.n da.ripada. Pemerinta.h
itu, mak;a. semoga urun-rembug iJIX kit& ini bisa juga menjacli kebijakS&=·
nu.n~ dari kawan kita FPP untuk·pasa.1-ini ya kit& sokong der~ -~n
dengan tidak peJ:lu a.dalli)T& keraguan , kala.u ad& kurang ki ta perba. t:i.D,n
pUtahan&n untuk pengamamm nilai~nilai keagamaan •
Kurang J.ebihcya mohon dimaatkan,_ te~ kasih.
KETUA. RAPAT (H, D iama],udgin Ta.mbunan, SH) :
Tarim& k&sih.
Sa.ya persila.lcan Bapa.k Menteri.
MENTER! KEHAKIMAH (Ismail Saleh, SH} :
Sauda.ra Pimpinan d&n para. A.nggota PARSUS yang kami horma.ti~
Pemerintah se1alu akomodatif, tetapi juga. komu.nik..~tif, juga koope-
ra.tif dan juga tidak keberatan apabila penjelasan itu disempurnakan di
dala.m TIMUS ya.iltu angk& 11.
Sekarang ini ••••••••
•
- 91 -
Seka.rang ini sud.ah terda.pat 108,5.1ciptaan yang didaftarD.n di Dep.
Kebaki•n Direktorat Pa.tent dan Hak Cipta.. Tapi oleh ka.rena. FPP juga
Jll6llgemu.kakan pend&f'taran, maka penda.tta.ran ini seauai Pasa.l JO da.ri Un
d&ng-u?ldang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipt& itu lebih b&I\)'ak bersi
fat declaratir.
"Pendaf'taran dal.am daf'tar UllUJl~ ciptaan, tidak 11enga.ndung arti
sebagai pengesaha.n atas isi, arti atau bentuk da.ri ciptaan yang didaf
tark.an. S ehingga dengan demiki•n sitat dar:-i pendaftaran ini lebih ba-
rzyak, tidak aerupakan kewajib&n Juga. Jadi pendaf'tarq~ ini tidak meru
ptk'An seauatu hal. yang wajib. Orang mempUI\)T&i hak cipta sebagai peme
gang hak cipta, d:ia tidak dibaruskan/wajibk1n kami harus da.£tar ke kita,
tidak. Dia tidak melkiaf'ta.r:P.n, tersera.h pada di&. Tadi
dia. tidak mendaftark&n juga tidak ad.a kewa.jib&n untult menda.ftark.an.
Jadi. pendafta.ra.n tidakl.ah merupa.kan su.&tu kewajiban. Tetapi setelah
didatta.rka.n itu Petuga.s yang menda£tar itu, itu ketentuanrzya ad.al.ah
decla.ra.tit', ini dal.a.m penjelasan itupun juga sudah dicantumka.n dal.a.m
penjel.asan dari Pasal JO yaitu :
11Pejaba.t yang bertugas menga_dakan !'8nda£taran Ha.k cipta, tidak
lJerta~jawab atas isi1 arti, ata.u bentuk dari ciptaan yang terdaf
tar. Jadi l.ebih baizy'&k declarati£. Sedangkan Pasa.1 16 :tfGx ini, ini
1ebih ba.l\Y&k bersif'at i'asilitatif' art~ Pemerintah ini setelah mende-
ngar pertimbangan Dewan ~~k.JCipta, ini rnasih ada kata dapat rnelarang bisa
juga. tidak, bisa juga melarang. Jadi l.ebih banya.k fasilita.tif sega.la
sesua.tu d.itimbang-timba.ng ini kebij~~a:a. ini bagaimana. Dan memang
tidaki-~semua peraturan kebijaksa.naa.n ditua.ngkan da.la.m bentuk peraturan
ja.di meuupakan kebijaksanaan, jadi poli~y saja. Ini l.ebih luas sesung
guhnya. daripada pen.turan.
Jadi ciptu.n yang ada sea.rang itu yang sud.ah didaftarkan itu ad.a -
y~g msnyangkut buku, ada yang rnenyangkut lagu, ada yang
menyangkut juga. ci ptaan-cipta.a.n di bidan:g~-bidang
sepel'ti •••••••
' .
- 92 -seperti peragaan olah raga, juga ciptaan mengen2.i mas2.ka.n, ciptaan mengenai karya arsitektur, ciptaan mengenai ,peta-peta- ·. sudah
mulai didaftarkan Pak• Jadi ketentuan ini sesungguhnya lebih banyak merupakan sua
tu katup pengaman saja, jadi klep atau katup pengaman saja da.n lebih baµyak bersifat fasilitatif. Kalau ditanya kongkritnya oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, kira-kira apa yang bisa. dilarang itu? Ya kemungkinan ada kita ingat dahulu pernah ada 'lagu yang
juga mungkin itu bisa merupakan suatu hal yang bisa menimbulkan gangguan atau ancaman atau merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan. Ialah lagu genjer-genjer umpamanya itu salah sa.tu contoh. Dan kita ikuti sekarang ini vokal group-vokal group itu ad.a ka -lanya menciptakan lirik-lirik lagu yang sesungguhnya dilihat dari.
kesopanan, sebagai orang timur ya kesusilaan itu ·5angat :mengqanqu.,
Kata-kata dan kalima.tnya itu lebih banyak sesuatu hal yang tidak baik kita dengar, babfan ada juga yang mengandung bersifat sinisme, sinisme yang juga bisa·mengurangi kepercaya.an masyarakat terhadap jalannya pembangunan di negara kita ini. Bahkan bisa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban unru.m.
Kalau oidang· Pe~tahan Keamanan Negara,· bisa saja pada sua.tu saat
yaitu khususnya dalam bidang komputer program , dalam bidang komputer program itu memuat program-program yang bersifat strategis.
U'mpama saja yang bersifat strategis itu sistim persenja.taan kita, sistim kendali tempur, sistim. persenjataan kita di dplam kompu~
ter Program itu tergambar itu. Bagaimana sistimnya,_ sistim pertahanan dan keamanan negara kita dan bagaimana dala.m komputer pro·,.,
gram.itu sasaran-sasaran strategis yang ingin dic~pai oleh pihak HANKAM, hal-hal demikian ini yang mungkin bisa mengganggu keamanan dan menimbulkan bahaya •. -Ini sesuatu katup atau klep pengarnan tersendiri apabila pada sue.tu saat perlu pemerintah itu melarang itu. Dan itu dap~t melar?.ngnya. Dan kebijaksanaan-kebijaksanaan demikian ini adalah memang panting oleh karena dengan demikian Pemerintah ini dan negara ini selalu bisa mempunyai sesuatu landasan yang cukup untuk melakukan tirlda~ an-tindakan yang dianggap perlu.
Demikian Saudara Pimpinan, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Menteri, Saya pe.rsi~_r_kc:n F-"c.ksi Persntuan Pebangunan.
FR.A.KS! P&1.SATUAN PEMBANGUNAN ( Drs HM. J"unus Umar ) :
Terima kasih B8,pak Ketua dan juga kepada Pak Menteri sanga t terima kasih sekali saya.
Pertama •••••
- 93 -Pertama mengenai usul kami kebijaksanaan Pemerintah di -
bidang Pertahan dan keamanan Negara supaya diganti dengan suatu peraturan perundang::-~-~undangan nilai-nilai keagamaan itu sebenarnya kalau Pemerintah sudah berpendapat kalimat kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertahanan keamanan negara itu tidak menimbulkan efek yang merugikan menurut pandangan dunia luar, sebab buat kami juga tidak menjadi persoalan.
Tapi inilah apa saya ini karena orang-orang lap~ngan lha sebetulnya bukank~h kebijaksanaan itu dasarnya mengikuti afgeleid
daripada peraturan perundang-undangan. Suatu kebijaksB.naan Pemerintah yang tidak~afgeleid darm peraturan perundang-undangan itu kurang mempunyai landasan hukum yang kuat. J"adi kebijaksanaan itu bisa mestinya begitu. J"adi seorang pejabat bikin kebij2ksanaan harus ada landasan hukumnya.
Nah L.~ilah apakah ini sudah tidak apa-apanya terhadap segi efek masa yang akan datang. Ada juga d'ari segi usia RUU ini yang kita inginkan berlaku untulc masa yang lama, itu saja. Kalau memang kita sudah sepakat,;...Pe~erintah juga merasa ya tidak apa-apanya, amanlah ja.ngan khawatir itu FPP jangan kh~watir, dianggap kita ini selalu masih dalam keadaan masih kur~.ng perlu soal
keanmnan selalu ditonjolkan bukan berarti saya mengucilkan keamana, keamanan itu penting. Jadi itulah segitu saj~lah, j~di kalau demikian pendapat seluruh Fraksi dan Pemerintah keberatan terhadap usul kami tadi, tapi kami bersedia menarik dengan dica-tat bahwa ·:i:enda:p:tt F'PP dem;tkian, sep:;rti ap;t yang diusulkan.· J'afi kami muaiur ini.
Selanjutnya mengenai -nila-1.-nil-ai: keaga-maan -±ni kami anggap sesuatu masalah yang mempunyai s11atu kaz:akter tersendiri dalam negara Pancasila dan kita sudah buka12 Pancasila ini, ka.lau
ki ta kaji pada waktu .,Pani tia ? Panc?Sila itl,l_, PP-_ncasila i tu penger
~ian pertama. itu Tauc.£1uid, lain dari PKI, PKI hanya mengatakan ·~ J:errer.satu _. Nah ini saya kira nilai keagamaan ini penting,
sayang saya tidak bawa kamus ini, saya-audah lupa, susila dslam kamu.s . bahasa :!:ndonesia i tu pengertia.nnya i tu j el as, Y-ct sosila ya ~ . ' . ' I
menyangkut susila. Jadi kalau nilai agsma itu jangan dit('.l_nding-
tandinglcan _itu, saya belum menemukan susila itu _lebih luas dari
pada nilai agama. Ini_kita bicara secara logic, kecuali kalau floor berkeberatan masuk.kannya nilai agama, tadi saya_katakan
bukan saja agarra tertentµ, semua agama mempunyai nilai-nilai agcima kerukunan beragama kita itu harus kita pelihara. Bisa S8ja seseorang menciptakan sesuatu ciptaan yang sepe ..... ti saya. k~ .. t:ika.n tadi
dimana di daerah-daerah tingkat II itu banygk kejadian aliranaliran itu, di Palembang juga banyak.
Dimana •••••
- 94 -Dimana seorang Habib itu Palembang itu bisa mengawini
puluhan gadis-gadis terpep.garuJ;i~itu-bisa saja. J"adi ini sa.ya t!A--".,.U~·-tf.-vii...1--1 i..,,,,_;-
IDOhOil masalah usul kami .merig.entrl: agamav mohon dipertimbangkan bukan apa-apa, bukan soal menonjolkan agama, mema.ng agama adalah modal dasar kita. cTadi kita orang Atheis tidak bisa dapat tempat di negara kita ini. cTadi kalau kita takut mengemukakan agama di sini atau tid2.k
mencantumkannya dalam hubungan dengan penciptaan itu saya kira agak janggal, tapi saya selalu mengalahlah, tapi saya mint~. di catat autenti.~ ada dalam pembahasan RUU ini, bahwa FPP mengusulman mengenai agama itu. cTadi kami mohon, himbau khususnya kepada Pemerintah, apa salahnyalah kalau kesusi~~an dicatmtlkan dan agama juga yang lebih luas derajad dicantumkan.
Sekian terima kasih dan mohon ma'af.
KETUA RAPAT :
Terima kasih jadi masalah pengertian mengenai kebij2ksanaan itu sudah dianggap selesai Fraksi Persatuan Pembsngunan menarik usulnya,dengan penjelasan Pemerintah tadi, tapi masih ingin dipe.r:
·timbangkan supaya nilai-nilai agama tetap dimB.sukkan di da.lcim rumusan ini. Nah saya persilakan Fraksi PDI untuk mena.nggapinya.
INTE...-qUPSI FPP (Drs HM cTunus Umar ) :
Terima kasih pihak Pemerintah telah menerima akomodatif mengenai penjelasan dan penjelasan.
lrnTUA RAPAT :
Kami persilakan FPDI.
FRAKSI PDI (Drs. Marsusi):
Bapak-bapak dan Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah akhirnya Fraksi Persatuan dengan kebesaran jiwanya telah bisa menerima perumusan RUU ini mengenai kebijaksanaan itu tadi. Khusus mengenai nilai-nilai keagamaan i.i.~i, mema.ng kami bisa memahami, dan seperti ta.di sudah saya sampaikan bahwa Pemerintah sud-=-h cukup akomodatif dan tidak keberatan untrue dimasukan di dalam penje~as2.n n?ntinya. Malahan Bapak-bapak sekalian, di dal2.m rumusan penjelasan nan
ti itu tid?k saja nilai-nilai keagamaan bisa dimasukkan, tetapi untuk ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksan~.an Pemerint~h tidak saja di bidang pertahanan-kea.manan negara, kesusila8n serta
ketertiban umum, tapi mungkii.1 pada suatu saat ada y!=mg bertentang
an dengan idologi negara. Nha ini untuk masalah-masalah lain, jika ini bisa ditampung di Bap penjelasan nantinya TimB.~ffebih le-
lua~a, mungkin ada faktor atau unsur-unsur lain yang bis2 dimasuk _ kan di dalamnya.
Sebagai •••••
-·95 -Sebagai alternatif ke-dua, oleh karena ini masalah sensi
tif kami tidak keberatan kalau memang nanti ini dibicarakan
didalam forum Panja.
Sekian.
KETUA RAPAT : r,
Terima kasib saya persilakan Fraksi ABRI.
FRAKSI ABRI (H., M2h._Said ... WJdJ!Jaatmadja, SH):
Fraksi ABRI juga mengucapkan terimakasih kepada Fraksi Per
satuan Pembangunan yang telah dengan besar hati mencabut kemba
li usulan penggantian kebijaksanaan pemerintah di bidang Perta-
. hanan Keamanan Negara dengan Peraturan Perundang-undangan se
telah mendengar pe~lasan dari Bapak Mente~i. Dan mengenai nilai
nilai keagamaan untuk dimasukkan juga di dalam penjeaasan Frak
si ABRI dalam perumusan Fraksi ABRI berpendapat bahwa lebih te-·
pat kalau di dalam rumusan penjelasan nanti di singgung mengenai
n±-lai-ni1ai keagamaan dan sebaiknya ditampung di Timus.
Sekian. -
KETUA RAPAT :
Terima kasih, saya persilakan Fraksi Karya Pembangunan.
FRAKSI KARYA PE.MBANGUNAN·;~ ( Sosan to Bangoennegoro, SH ) :
Fraksi Karya Pembangunan juga terima kasih kepada rekan FPP
yang telah mengurangi usulnya yaitu menerima kebijaksanaan Peme
rintah dalam bidang Keamanan diterima dan juga menghargai kea~
rifan .darJ._ Pem.e-riP~tah .unt-uk memasukkan a-ta-u mengakom-od-i--r nila:i::-
nilai keagamaan tersebut sebagai penjelasan tji dalam penjelasan
pasal ini yang akan dirumuskan oleh Team Perumus nantinya.
Dengan demikian persoalannya sudah menjadi terang, maka ba
gi Fraksi Karya, maka kalau toh ini masih dibicarakan di sini
tinggal bagaimana sekarang Pemerintah dan Fraksi FPP untuk tera
khir kalinya sebelum kita memutuskan ke Panja, apakah sudah di
catat betul-betul bahwa at.au apa sudah di rumuskan betul-betul
bahwa walaupun atau sudah di kenang betul, dimengerti betul wa
laupun terumus di dalam penjelasan di dalam pasal ini, tapi su
dah sama makna dan perlindungannya kepada semua agama yang ada
di Indonesia ini.
Saya rasa sekian dan semoga ini membawa lebih majunya lagi
pembicaraan ini.
Terima kasih.
KETUA RAPAT
Terima kasih, saya persilakan Bapak Menteri untuk memberi-, kan tanggapan.
MENTERI KEHAKIMAN •••••
96 MENTEIU KEHAKIMAN (Ismail Saleh, SH):
Ada 2 hal yang ingin saya tambahkan, yaitu Pertama Peratur
an Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan ini sudah
pengertiannya sudah baku pak. Ada mulai dari Undang-undang TAP
MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
kemudia·n Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, InstruksiPr~
siden, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri. Itu Peraturan Per
undang-undangan. Jadi produk-produk hukum peraturan perundang
undan~an.
Ada kebijaksanaan Pemerintah yang tidak dimasukkan di dalam
kelompok Peraturan Perundang-undangan, karena istilah peraturan
perundang-undani?an i tu sudab baku, yai tu umpamanya ~_ura t Presi
den, Surat Menteri, Petunjuk Presiden. Petunjuk Menteri, itu ti
dak termasuk di dalam produk hukum, hanya surat. Sehingga kalau
dipakai peraturan itu lebih rigi4 ... , kebijaksanaan lebih luas, wa
laupun kebijaksanaan itu kalau diurut-urut lagi memang mung~in
ada sumbernya, tetapi tidak selalu ada. Umpamanya saja Keputusan
Presiden itu dasarnya adalah pasal 4 ayat(l) Undang-undang~Dasar
1945. tapi dalam Pasal ayat (1) UUD 45 itu hanya Pemerintah mem
punyai kebijaksanaan_ eksekuti£, tapi materinya yang diatur itu
nggak a/a Undang-undangnya, nggak ada peraturannya. Ini satu
contoh saja. Oleh karena itu juga kebijaksanaan lebih luas.
Yang ke- dua, mengenai masalah nilai-nilai keagamaan ini,
sebaiknya diakomodir di dalam penjelasan saja, tidak di dalam
pas al. Sesungguhnya bis a juga ki ta apprcacl} • i tu baik Pertahanan
Keamanan Negara maupun Ketertiban Umum maupun Kesusilaan ~tu •c,.,.
prinsipnya, tetapi isinya ada yang menyangkut ataupun b§.hkan me-::s
nyerang nilai-nilai keagamaan.
Du1u pernah ada buku yang dilarang, yadtu bukunya itu judulnya
Langit Semakin Mendung ~tu karangan dari Ki Panji Kusmin. Buku
ini dilarang, mengapa dilarang beredar? Karena mengganggu keter
tiban umum. Isinya mengapa mengganggu Ketertib~n Umum1 Karena
isinya menyerang nilai-nilai keagamaan. Jadi approachnya, adalah
ketertiban umum, tetpi dalam ketertiban umum ini ada nilai-nilai
yang dilanggar ataupun diserang. Nab dalam ha! ini adalah nilai
nilai keagamaan.
Jadi baik aproach siapakah dari kesusil~an, apakah dari
ketertiban umum subtansi materinya bisa juga menyangkut nilai
nilai keagamaan~ Jadi lebih luas bahkan bukan nilai keagamaan
apa sajalah nilai-nilai yang lebih luas daripada itu.
MunRkin •••••
i
i
- 97 -
Mungkin umpamanya saja idologi negara. D~n y~ng penting adalah akibat, akibatnya itu yang bisa kita persoalkan d2n ini yang menjadi patokan ya. J"8.di sifat materi yang menjadi sebab ini bisa banyak ini. Apakah idologi negara, apakah keagamaan, ini banyc.k, tetapi pendeka tannya adalah ciri Pertah~inan Keamanan
'· Negara, pari kesusilaan, dari ketertib2n umum dan akibatnya bisa menyerang nilai-nilai keagamaan. Contohnya tadi kami sebut buku
karangan Ki Panjikusmin itu yang berjudul Langit Semakin Mendung.
Demikian tambahan Bapak Pimpinan, terima kasih.
KETUA RA.PAT :
Terima kasih Bapak Menteri, Bagaimana Fraksi Persatuan Pembangunan saya persilakan.
FRA.KSI PERSATUAN PEMBANGTrnAN ( Drs, RM. Junus Um::tr):
Terima Pak Ketua dan Kepada Pak Menteri juga terim~l' kasih rasanya perbendaharaan kata-kata saya. tidak ada lagi untulc membela isaran· ini. Saya terjun menyerahlah kepada takdir. Supaya kita ditakdirkan apa yang sudah tertjantum dalam RUU pasa.l 16 ini
sudah demikian rupa, tapi ada catatan, ada beberapa. masih ada embel-embel yaitu tadi Pak Menteri sudah cukup arief, Sc.Ya tahu jiwa beliau itu lebih hebat dari saya, tapi karena belia.u itu pembantu Presiden Pejabat Negara ya ngomongnya lain dari say<.tlah. Sudah satu bahasa ini Pak Menteri, ya kita tampung dipenjelasan tapi kalau masih mungkin saya mengusulkan se.jalah ini pasal 16 ini kesusilaa..-ri ini masuk ke penj elasa.i"l, kalau· ma-s-ih a-da d-i s:ini
kita artinya, kita tidak bicara logis, kesusila.an itu lebih ting .. ,. gi dari nilai agama, kalaumasih bertahan pula kami juga mengalah. Jadi cuk.up saya kira, tadi penjelasanPak Pemerintah tadi sudahcukup jelas. Jadi tidak usah ada tengah-tengah itu, j~di lengkapnya baris terakhir dari pa.sal· 16 dalam DIM . .fertahanan dan Keamanan Negara dan Ketertiban Umum, jadi kesusilaan dan sert& itu tidak ada lagi dihilangkan saja, jadi dan serta diganti dan.
Itu sajalah, jadi ini buk~m kompromi artinya S8. tu hmmbau~.n lagi. K8 mi tidak mau menj adi .. troub 1 e -maker/ s pe 1 bre ke r ka 1 au beg it u
tidak mau 0 Terima kasih.
KETUA RAP.AT : (I>
Saya kira kita da.pat memahami jalan pikiran Fr2ksi Pers2.tuan
Pembangunan, oleh karena itu saya masih memberikan kesempatan kepada Sidang untulc mengembangkan ini. Jadi supaya kesusil~an juga dimasukkan juga dalam penjelasan. Bagaimana pendapat Frc.ksi PDI?
FRAKSI PDI ••••
' - 98 -
FRAKSI PDI § Drs. Marsusi ):
Terima kasih, pada prinsipnya saya malah keberata.n kalau kesusilaan ini dihapus dari rumusan RUU. Sebab itu akan mengeli minir kekuatan daripada tatakesusilaan dalam RUtT ini untuk menampung aspek keagamaan. Contbh, tadi diutarakan lagu Penjergenjer yang dilarang, akhir-akhir ini saya dengar ada 12_gu ludul-judulan, yang sudah dikomentari oleh Menteri Penerangan malahan kalau tidak salah kata-katanya itu ada ayo kawin-kawina:n, ini bukan hanya bertentangan dengan kesusilaan, tapi bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kawin kok ayo ke~win-kawinan. N~h jadi
saya tetap berpendapat bahwa justru rumusan kesusilaan ·ini harus dipertahankan Pak! 1.llltuk. bisa menampung di dalam rangka menangkal atau mencegah ekses-ekses yang tidak diinginkan dari sektor keagamaan.
Sekian.
KETUA RA.PAT :
Terima kasih saya persilakan Fraksi ABRI.
FRAKSI ABRI ( Harry Soewondo, SH ) :
Saudara Ketua, menanggapi pendapat dari FPP, bahwa pertanyaannya, apakah susila itu lebih tinggi daripada nilai-nilai agama, nilai-nilai agama itu bagi rakyat Indonesia adalah yang tertinggi. Pertahananpun mempertahankan agama juga, susilapun susila agama seperti tadi sudah diutarakan oleh PDI juga ltebi:jaksanaa.n Pemerin
-tahpun- akan mempert-aha.nkan ni.la·i-nilai agama. J"adi kalau nila.i
nilai agama ini tidak dimasukkan sebenarnya sudah masuk di dal~m-nya. Ka.takanlah tentang Kebijaksanaan tentang Pertaha.nan dan Kea
manan Negara. Dalam Pertahan dan Keamanan Negara itu dipertimbangkan Ipolososbud. Dan agama juga di situ. Jadi itu sudah termasuk di situ. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, apa lagi kita ini hampir 100 % orang beragama.
Sekian terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih, kami persilakan Fraksi Karya.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNANfSoesanto Bangoennegoro, SH):
Fraksi Karya rupanya juga sudah kehabisan kata.-katauntuk menghargai ketinggian dan menyeluruh Agama ini, ta.pi sekali lagi kami coba denga.n keterangan dari Fraksi PDI maupun dari Fraksi ABRI, bahwa kalau nilai-nilai Agama maupun keterci~nga,n-ketera.ngan Pak Menteri sendiri, nilai-nilai Agama itu bisB. masuk ke Keam~man
I_ Negara, ke Kesusilaan, ke Ketertiban Umum. di_ situ ketinggian dari pada Agama di ·dalam rumusan ini. Sedang perlunya dilindungi Kesusi laan itu sendiri mungkin yang tidak termasuk kategori Keamanan Negara serta tidak masuk kepada Ketertiban Umum, tapi secara obyektip oleh siapa saja dianggap tidak susila yang mungkin oleh pandangan
atau •••
- 99 -
atau aliran hal ini saya tidak berani bilang Agama tertentu, saya
netral saja oleh pandangan Kepercayaan atau paham tertentu tentang ini dianggap tidak melanggar misalnya, tetapi Pemerintah meng -anggapnya itu secara obyektif melanggar susilalah lha ini perlunya susila ini di sini dirumuskan tersendiri, mungkin begitu. Tapi kalau siapa yang mau menyerang Agama secara obyektif ditinjau dari
,, segi ~eamanan Negara, Kesusilaan maupun Ketertiban umum itu meru-pakan suatu pelanggaran obyektif Yang bisa ditirldak aari segi mana saja. Di situ letak ketinggian daripada Agama yang tadi diuraikm kira-kira seandainya saya disuruh untuk menga.mankan Agama pakai pasal ini, lha itu tadi yang hantamkan kepada siapa y~_ng menyera.ng Agama.
J'adi memang tidak perlu kekhawatiran da.n kita semua memang sangat menjlllljung tinggi kepada nilai-nilai keagamaan. Semoga musyawarah kita ini bisa melangkah lebih ma.ju lagi sedikit atau yang sudah banyak i tu sehingga ki ta bisa dengan .. lego mengakhiri pembicaraan ini. Saya rasa demikian kalau saya sama. sekali tidak argumentasi adu kebenaran, tapi cuma pers_aksian saja seandainya saya harus melakukan dengan pasal ini. Saya kira kalau argumentasi yang lebih tinggi saya tidak berani melawan, karena kalau saya ini mungkin san tri, kalau beliau-beliau itu sudah tistat-ustat. cTadi S:iya cuma ha-\· rus taklid saja. Jadi kalau ini saya kira begitu saja te~ima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih, saya persilakan Bapak Menteri untuk menanggapi nya.
MENTE...-qI KEHA.KIMA.N ( Ismail Sal eh, SH) :
Sesungguhnya dari rekan Fraksi Persatuan Pembangunan tadi sudah menggambarkan dengan kalimat atau kata yang singkat saja yaitu kalau memang sudah jadi takdirnya ya begitu. Jadi sebetulnya sudah kita terima semua itu. Ya.harus bisa kita menanggkap itu kalimat takdir itu sudah bisa harus kita tangkap itu. ~esungguhnya beliaupun juga kembali kepada ya musyawarah untuk mefakat. J 2 di itu intinya sesunggu..'hnya. Dan memang kalau kesusilaan ini, ini bisa saja terjadi orpng. itu tanpa diketahui Pak. J'adi tanpa diketahui orangnya itu ada yang telah memotret o:Cang itu, jadi orangnya itu ··dip~
tret difoto dan ~°'fl dengan sikap badan yang dapat me·'.'ugikan bagi dirin.ya itu, itu difoto, ini sesungguhnya hal-hal yang menya.ng-
kut kesusilaan juga ini. Ini sekedar contoh saja, sehingga saya ber-
aman _r.endapat n:errang rumusan itu sudah cukup_ ,k di dalam pelaksanaanpun juga
Pemerintah benar-benar akan memperhatikan nilai-nilai keaga1I1Aan dan itu nanti di dalam penjelasanpun nanti bisa di~umuskan dengan baik,
-
Sehin.gga ••••
9 ._ 100 -
Sehingga penjabaran dari pasal ini benar-benar akan d~pat memenuhi dari keinginan semua Fraksi.
Demikian Saudara Pimpinan.
KEIUA RAPAT : /
Terima kasih Pak Menteri, kami persila.kan kemb9.li Fraksi Persatuan P9mbangunan.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN( Drs. IDf. cTunus Umar.):
Terima kasih P~k Ketua, jadi saya dapat menyimpulkan Fraksifraksi frut memikirkan, Rekan-.Fraksi-fraksi yang kami cintai juga Pak Menteri, kita ini semua punya ilmu politik rupanya, hanya ilmu politik Pak Menteri itu mempunyai tempat tersendiri bagi saya itu sajalah. Jadi ya tadi juga Pak Menteri penyambung lidah saya sekarang ini. Jadi saya ini wakil rakyat Pemerintah juga ya tahu yang dikehendaki oleh rakyat itu, jadi akomodasi yang akan ditampung penjelasan itu ya sudahlah soal ini kita selesaikan saja jadi nanti Panitia Perumus saja, saya kira tidak ada persoalan lagi.
Terima kasih.
KETUA RAPAT ••••••
-~· lffi
" ·1 .·. ·~
''·
KETUA .RAPAT : Terima kasih pada Fraksi Persatauan Pembangunan.
Sehinega masalah ini su<.lah <.lapat kita tinggalkan <.lengan
keputusan sidang masalah ini nanti akan ditampung <Ji pe_!!
jelasan dan diserahkan. untuk merumuskannya kepat.la TIMUS.
(ketok palu)
Kita lanjutkan <.lengan aneka 12, penjelas n sekaligus mo
hon cJikaitkan cJengan usul <Ji DIM tambahan ini, ada di DIM
tambahan sekaligus. Silahkan 9
F.RAKSI ABRI (Harry 6uwoncJo,SH) : Sur. Ketua untuk angka 12 ini
Fraksi AB.RI menyarankan ada 5 point, yang gampang-gampang
semua. Pertama tentang istilah menghapus seluruhnya seba
gaimana yang suuah2 itu <.liganti uengan ketentuan ••••
kami sarankan <.liTIMUSkan, 1. Yang kedua korekii la
gi <.lalam <.lisitu a<.la, pada alinea ke empat itu ada <.lisesu
aikan dengan pasal 11 ayat 1 butir 3, ini tempatnya tidak
ilisitu, tetapi nanti berikutnya untuk pasal 27. Lantas
yang kedua <.lisarankan tentan~ seperti yang sudah2 juga
tehnik, tehnisnya itu, angka2 1, 2, 3 sampai 6 itu digan
ti <.lengan abjad a, b, c, d, e, f 1 g, kecJua. Ketiga dian
tara angka 4 <.lan angka 5 yaignantinya menjaui huruf e <li
tambahkan "seni batik" ini sesuai <.lengan saran yang ter
<.lahulu. Yane ke 4 angka 5 RUU ciptaan .. ~ lagu musik
<.lengan atau tampa teks sesuai dengan sran saran yang se
belumnya yang sesu<.Iah itu c.lirumuskan menja<.li "ciptaan -- -- -·---~ - --- -----···-- -- ~--- --
musik, laeu, syair lagu, aransemen, tulisan not <.Jan karya
rekaman musik atau karya rekaman ·suara (nanti bisa <.lisesu
aikan)". Berikutnya g ini a~a karya arsitektur, ini bukan
saran, tapi ingin kami jelaskan bahwa karni mempergunakan
karya te.tap · <.li'sini 'kar/ a ar•i tektur karena dilainnya karya
itu dihapuskan, kenapa ini karya tetap. Karena <.li<.lalam
kalimat yang men<.lahului tidak ada kata "karya" • Jadi
karya disini bisa ber<liri sen<.liri dalam g ini. Yang kelima
sarn Fraksi ABRI berlakunya perlinc.Jungan selama hidup pen~
cipta <Jan terus berlangsung selama ·25 tahun. 25 tahun ini
tujuannya untuk melindungi fungsi sosial sesuai <.lengan
Pemandangan umum •••••••
- 102 -
Pemandangnn Umum Fraksi ABRI. Dan ini nanti akan kami tam
bahkan ui pasal ini nu juga ayat 3 yabg -a.gak berbunyi"ke
t~ntuan dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas <.lapat uiperpanjang"
<.Jalam arti kalau sudah 25 tahuh itu habis bisa <liperpanjang
la·gi. Itu nan ti Pemerintah <.lenean PP a tau ba taimana nan ti.
Maksm.Jnya ialah seseeera mungkin ha . ..,il la-ya i tu menjacli
milik nasional, makin cepat menjadi milik nasional makin ha
ik, meskipun deikian kepentinean pribadi pencipta masih d t~
tap dilindttngi asal meneajukan perpanjangan. Inilah kelima
saran Fraksi AilRI sekian terima kasih.
KETUA RAP.AT : Dengan persetujuan Fraksi ABRI kami inein mengusulkan
supaya pasal usul mulai pasal 26 ayat 2 itu <likaitkan uangan
pasal 26 ayat 3 itu <libicarakan, kita bicarakan secara khusus
Dan kita bicarakan dahhulu masalah2 yang ringan2 ini pernah
juga sudah kita bicarakan dan sutlah kita putuskan a<.Ja yang
<.Ji TIMUS kan itu, mengenai masalah tehnik penyusunan per
undang•uncJan'lan, su<lah itu ada juga masalah meneenai seni
batik yang baranekali dengan keputusn sidang, karena itu
sudah kita PANJA-kan barangkali nasibnya nanti ditentukan
olhh PANJA. Jaui kalau Fraksi AilRI setuju kita bicarakan
seluruhnya nanti yang <lillicarakan kecuali dikurangi pasal
26 ayat 2 dan pasal 26 ayat 3, yang kita bica~~an secara
khusus nanti, setuju pihak ABRI. Saya persilahkan Fraksi
Karya Pembangunan.
F.K.P {Drs HM Husni Thamrin Assaat,SH) : Terima-kasih Sur. Pimpin~n
Bapak Menteri selaku yang mewakili pihak Pemerintah rekan2
anegota PANSUS.- ....... enanggapi usu! <lari .l4'raksi BARI khususnya
yang menyangkut pasal ··~26 aya t 1 yai tu yang menyangkut masa
berlakunya hak cipta.
KETUA RAPAT: Dibicarakan kemudian.
FKP (Drs. HM Husni Thamrin Assaat,SH) ; oh kemmlian, mas;!lah lain
nya kami kira k..arena tadi sudah <lisampaikan oleh Sur. Pimpi
nan bahwa usul pertama <limasukan TIMUS kami kira kami sudah
menyetujui bahwa itu nanti tlibicarakan oieh TIMUS. Kemudian
usul berikutnya pa<la , masalah batik, kami-kira juga su<lah
bisa kita bicarakan dan kita sudah sepakat masuk PANJA, maka
nanti <libicarakan <lalam PANJA. Ja i 3 mas lab yang pertama
i tu sudah ki ta bic,1rakan baik untuk t TIMUS maupun PANJA ma
ka itu kita anggap sudah kita selesaikan, kami kira <lemikan
Terima kasih.
KETUA RAP.AT • • • • • • •
- 103 -
KETUA RAPAT : Terima kasih Fraksi Persatuan Pembangunan.
FRAKSI PP (Drs HM Junus Umar) : Terima kasih pak Ketua menane
gapi saran Fraksi ABRI saya kira apa yane telah diarahkan
oleh Sur. Ketua sudah cu1tup baik c.lan juga pararel denean
usul rekan FKP.
KETUA RAPAT : Terima kasih, Fraksi PDI.
FRAKSI PDI (Stee:f Patrick Naf'uni) : Sdr. Ketua Sdr Menteri clan
semua anggota PANSUS menangapi usul duri Fraksi ADRI Frak
si Karya berpendapat bahwa apa yane uiusulkan oleh Rraksi
ABRI su<.lah dibicarakan beberapa hari yanelalau lalu se
hinga tidak berke beratan apabila misalnya angka2 itu hu
ruf-huruf Hngka diganti dengan huruf juea tidak keberatan
bisa <.li-TIMUS~kan dan saya lihat ada seni batik dan di DIM
nya PDI ada seni batik, jadi tidak keberatan kalau di-TIMUS-
kkan semuanya terima kasih.
KETUA RAPAT : Terima kasih, Pemerintah bapak Menteri
MENTER! KEHAKIMAN : Terutama mengenai perubahan angka 12 ini.
Jadi suya tanggapi urut laei, ini bisa diserahkan pada Tim
Perumus sesuai dengan kesepak tin yang lalu. Kemudian perubahar
dari huruf2 ini, itupun juea , disesuaikan <.Jengan kese
pakatan yane lalu, hanya sebagai catatan saja memang untuk
selanjutnya Pemerintah itu kalau nanti menyampaikan suatu
Rancanean Undang Undang benar-benar harus hati2 i untuk ti
dak sampai memperinci melebihi alphabet ei tu aja •. X1Ja al
phabet kita ini hanya 26, tadi ada perincian lebih c..lari
26 ya nggak bisa karena alphabet itu, mudah2an tidak terja-
di itu. Mengenai masalah seni batik ini, itu kita sepakati
untuk di-PANJA-kan. Kemu<lian masalah musik <.Jan rekaman ini
-ualam huruf. f', in1 memang ki ta harus ha ti2 c.lalam hal ini'
karena sesung~uhnya sitem yang ditempuh dalam pasal ini, ini
berbeda dengan ketentuan yang lama. Sekarang ini a<la pembe
<.laan yang teg:i.s dan jelas untuk jangka waktu perlindungan
yaitu ci1Jtaan2 y·ang bers•f4't orisinal dan ciptaan2 yang be!:
sifat derivatif' atau turunan. Ja<li karya cipta yang sifat
orisinal atau asli seperti yane <liatur dalam pasal 26 ayat 1
yang baru ini, maka perlindungan hukum diberikan untuk selama
hidup pencipta dan terus berlanjut sampai denaan 50 tahun
setelah pencipta meninggal. Se<langkan untuk karya cipta
yane hersifat derivatif atau turunan, itu nanti kita akan
bahas dalam pas al 27. Oleh ta· na i tu maka penyebutan k_~rya
<.Jidalam pasal • • • • • • •
- 104 -
di<lalam pasal 26 tadi disingeung oleh Fraksi ABRI. Ini
sesungeuhnya su<lah berdasar pada penegolongan2 karya cipta
yang orisinil dan bersi:fat dhrivati:f. Mengenai rekaman
su'ara, ini sesungguhnya te m;1 suk karya yang <leriY.ati:f, ja
di tidak bisa termasuk dalam kelompok yane diberi perlin
dungan live time itu dan untuk itu nanti pasal 27 yang akan
membahas itu 1 khususnya mengenai rekaman2 suara, ja<li sound
recordine. Jadi musik i tu dan rekaman ini te-i:·masuk sound
recording dan ini termasuk karya2 yang bersifat derivati£.
Yang kita bahas · sekarang ini dalam pasal 26, itu adalah
karya2 yang bersifat orisinal saja. Demikian untuk semen
tara k tanggapan kami terima kasih.
KETUA RAPAT : Baik terima kc.·_sih Sur Menteri. Jadi untuk menyecJer-
- hanakan masalahnya selain dari yang dikemukakan oleh bapak
Menteri tadi kita si<lang sudah menyetujui untuk <.liTIMUS-kan
dan di-PANJA-kan. Mengenai yang dikemukakan oloh bapak Me~
teri saya kembalikan kepada FraksiA ABRI untuk menanggapi-
~ya (~etok palti) saya persilahkan Fraksi ADRI untuk me
nangeapinya.
FRAKSI ABHI (Harry Suwon<.lo 1 SH) : Stlr. Ketua yang terakhir yang
ditanggapi oleh Pemerintah tentang karya rekaman musik memang
benar bahwa itu bisa <.l~rivatif 1 tetapi kalau ciptaan musik
syair lagu, aransemen tulisan not, itu harus betul2 murni.
Jadi kami bisa menarik mengurangi yang karya rekaman musik
<.lihapuskan. Terima kasih.
KETUA RAPAT : _ Ja<..li su<.lah bisa dianggap selesai pak Menteri, terl -ma kasih. (ketok palu)
-------Selanjutnya -mem suki pasal 26 ayat 2 yang tadi sudah juga
tlijelaskan oleh pengusul, saya ki a enggak perlu, saya per
silahkan Fraksi ABRI untuk memberikan penjelasan menaenai
ini lagi saya minta lang5ung tanegapan dari Fraksi2 <.Jan Pe
merintah, saya perilahkan Fraksi Karya.
INTERUPSI F. ABRI {Harry Suwondo,SH) : Sebetulnya tidak termasuk
ayat 2, tapi masih ayat 1.
KETUA HAPAT : Ya, benar saya maaf. Masih ayat 1 itu menc-enai <lan
sekaligus dikaitkan <.lengan ayat 2 <lan ayat 3. Ayat 1, ayat 2
<.lan ayat 3 mengenai live time, betul, Saya persilahkan
Fraksi Karya.
FRAKSI KAHY..A • • • • • • • • •
- 105 -
FRAKSI l'-:iRYA PEMDANGUNAN {Drs. HM Husni Thamrin Assaat,SH) : Teri
ma kasih Sdr. Pimpinan menanggapi usul clari Fraksi ABRI yane
menyanekut pasl 26 ayat 1 maupun ayat 2 yang berkaitan masa
berlakunya hak cipta yaitu diusulkan tetap 25 tahun ~ebagai
man~ semula denaan dasar pertimbanaan men~ienat bahwa hak mi
lik i tu :_!adalah ber.func-si sosial. Karena masalah ini berkai-
tan denLan DIM-nya Fraksi Karya Pembanc-una yana ju~a
sudah disampaikan dalam Pemanuanc-an Umum dari fl'"'rnksi Karya
Pembanaunan, kren karena kami juea mempermasalahkan mas<1 lab
ini yaitu tentang masa berlakunya hak cipta ini. Fraksi Kar
ya Pembangunan sepenuhnya dapat memahami penjelasn yane telah
diberikan Pemerintah bahwa mas<1lah fungsi s<>sial tlaripatla
hak cipta tidak semata-mata dikaitkan denffan masa berlakunya
hak cipta itu sen<liri 1 tetapi c.likaitkan dengan masnlah opera
sionalnya. Namun kami juga masih memrlukan penjelasan tarnbahan
untuk benar2 menjamin atau menjamin tidak adanya kesan c.la-
lam masyaraka t bahwa ki ta sudah m~.ningaalkan }Jrinsip bahwa
hak milik. i tu mempunyai f'unesi sosial. Karena ini ,:m"~·~-lah
yang KamL ki~a cukup mendasar dan penting di<lalam pembahas~n
ini, kami menyarankan <.li-PANJA-kan saja. Kami kira clemiktan.
usul Fraksi Karya Pembaneunan terima kasih.
KETUA RA.PAT : Terima ka:-;ih saya persilahkan Fraksi Persatuan
Pembaneunan.
FPP {Drs HM Jun us Umar) : Menanggapi saran ~;raksi ADRI yai tu le
bih mempersinglat sebag~imana uraiannya i tu lebih mempercepat
proses fungsi suatu ciptaan menjadi fungsi milik negara.
Masalahnya sebenarnya janga11lah kita terlalu terpaku c.lenean
jangka waktu ini, jacJi ki ta lihE1 t geest-nya. Geest-nya RUU
itu 50 tahun tentu a<la dasar2-nya yang men<lorong Pemerintah
c.lari 25 menjadi 50 ini. Kebe~ttlan -saya -baru2 -1ni Glentrurns
suatu mencari cJokumen dengan Bank Indonesia, kalau ndak sa
lah menurut Undang-undang tentang Inventaris pembukuan, itu
25 tahun yanglama itu, tapi sekarang rupanya oleh Ballan Pe
meriksa Keuan~an harus samapai 40 tahun masih disimpan.
Jadi kalau saya enggak ke Bank Indonesia ebegak tahu bahwa
tlokumen2 pembukuan, perusahaan2 itu harus disimpan sampai 40 tahun, jadi menuru1: Dadan Pemeriksa Keuanc-an. Munaik sa
Mungkin saya inc-in usu!!: teneah, kalau ABRI mengusulkan 25
RUU ini SO yah m kita ambil 40 itu hegitulah, saya pikir ka-
lau begitulah. Soal waktu ini jangan irratif sekali, itu sa-
jalah untuk mempersingkat waktu.
KETUA RAPAT •••••••••••
- 106 -
KETUAH RAPAT: Terima kasih saya persilahkan Fraksi PDI.
FRAKSI PDI (Steef Patrick Nafuni) : Terima kasih Sdr. Ketua ba
pak Menteri dan semua aneeota PANSUS. Menangeapi usul <lari
Fraksi ABRI ayat 1 <liKaitkan dengan ayat 3 tentang masalah
apakah 25 tahun atau 50 tahun ini. Saya coba memherikan suatu
penerangan saja, saya kira itu menyangkut sudtu ciptaan sese
orang. Kalau misalnya saya yana menearang laau atau saya
menciptakan sesuatu saya meninggal <lan itu akan berlaku 25
tahun. Tapi pada saat itu anak saya s juaa sudah besar <lan
dia boleh menikmati itu 25 tahun lagi, tapi sesudahnya ada
cucu lagi yang berhak menimmati itu. Saya pikir barangkali
50 tahun sudah waktu yang paline baik untuk satu ciptaan.
Kalau sesu<lah itu ya okelah, biar itu menjadi milik neaara
<lan peruntukan untuk semua orang. Sa: ~ rikir wak tu 25 tahun
itu sudah wafftu yane paling cocok a£au kalau ma~ih diper•
panjang 60 tahun juGa masih boleh itu. Kalau 25 tahun atau
50 tahun a tau 40, 60 tahun ·ajalah. 'l'api saya kira untuk se
men tara itu bagi Fraksi kami sebetulnya tidak ada, ada sesuai
<..lengan Undang-undanG", jacJi tetap setuju 50 tahun, tapi ter
serah nanti perkembangannya, ceriteranya nanti kita pertim
bangkan sama2. ferima kasih
KETUA RAPAT : Terima kasih, saya persilahkan bapak ~enteri untuk
menanggapinya.
MENTERI KEHAKIMAN : Mengenai masalah perlinc.lungan atau masa ber
lakunya hak ci1Jta ini, Pemerintah sudah memberikan penjelasa.!!
nya baik pa.da waktu keterangan Pemerintah maupun pada waktu
jawaban Pemerintah. .uan <.li<lalan RUU inipun sudah <liberikan
penjelasannya. Sesungguhnya apabila fungsi sosia1 itu
_yang dijadikan alsa alasannya f maka -StJc_fah--cuku}) Pem-eri.ntah
mernberikan •s sesuatu jaminan bahwa walaupun 50 tahun tetap
funesi sosial itu juga diperhatikan. Jadi peneertian fungsi
sosial itu tetap terkait paua perubahan ini yaitu 50 tahun.
Disamping itu Pemerintahpun sutla_h meneintrodusir pengertian
atau mekanisme conpulsary licensine, jadi di<lalam membahas
ini kita kaitkan pada pertama funesi sosial bahwa itu s~lama
50 t.;:\hun pun juc-a func-s i s<hsial b~tap diperba t ikan, i tu yang
pertama. Yang ke<lua adalah Pemerintah meng-introdusir meka
nisme conpulsary licensing ~an ini merupakan jaminan yang
ta<li <litanyakan oleh ~raksi Karya Pembangunan. Jadi jaminan
yang diminta itu funusi soiial itu diwujudkan dan perujudan
ini ualarn •••••••••••
L mencenai
- 107 -
ini dalam mengintrodusir mekanisme compulsary licencina,
itu yang kedua. Yane ketiga adalah sistematika jangka wak
tu perlindungan ini atau masa berlaku perlimJungan ihi per
lu ki ta hubungakan dengan pas;.· l berikutnya, jadi jangan ki-
t.a nanti melihat t.lari pasal 26 saja tetapi juga pasal ber,!
kutnya, sebah sekalai sekali kita umpamanya nanti menentu
kan disitu 25 tahun, nanti yang berikutnya tentu lehih ren
tlah lagi. Jadi ini yang keSiga yang c.lisampaikan Pemerintah
karena penent~~n janeka waktu itu tidak berui
ri sendiri pa~al 26, tapi p~sal 27 )uga ada~ Yang keempat
atlal<.lL sekaranG ini ASEAN itu ketentuanL masa berlakunya
itu 50 tahun, kita tahu bahwa di ASEA.N ini aua sesuatu hal
yane perlu kita perhatikan. Arnbil contoh saja lagu, lagu2
kita ini banyak yang dibajak necara-negara, saneat po~uler
sanc·a t disenangi negara2 tetangga. Pac.la sua tu saa t ki ta
ingin ·11meneadakan st..Etu perjanjian bilateral/persetujuan bi
lateral <lenrran nerrara tetangga antara lain Malaisya, ~inga
pura. Pa~a saat kita mengatlakan perjanjian bilateral itu
lah nanti akan meruvakan suatu masalah apabila ketentuan
rnasa berlaku perlind~ngan itu tidak sama, itu baru- tingkat
ASEAX, Bel um nan ti tingk<-l t Convensi Bern yanc- patla sua tu
saat kita putusan politik itu nanti memutuskan ya masuk itu,
pa<lahal perundang-undangan kita ini sarna sekali tidak meme
nuhi persyaratan untuk menjacli participun dari dari Convensi
Bern, oleh l-crena karena ketentuan konsti tusi Convensi Bern
itu pasal 36 menyatakan " National licesition itu dan juca
UCC itu juga mernpersyaratkan msa masa herlaku perlindt1nean
itu. Jadi sec~ra umum sekaraug ini su<lah <literima, tapi
walaupun secara umum diterima tetap funesi sbsial itu oleh
mereka <liperhatil<an dan ini jaminan diherikan dalam bentuk
mekanisme compulsary licensing. Jadi bukan masalah pen<le~
nya yang dipersoalkan, tapi fungsi sosialnya tetap diper
hatikan. Denean demikian banyak pertimbanean-pertimbanaan
yana diberikan oleh Pemerintah mengapa merubah ~tu sekali
gus juga dikaitkan dengan perkembanean yang sekarang be~
laku didalam masin~-masing neeara itu memberikan perlindu
ngan terhadap karya cipta karya cipta ini. Dan inipun tli
tlasarkan kepada study yang tlilakukan di luar negeri maupun
juga hasil pembicaraan ~engan As~siasi-asosiasi yang ter
gabung didalam hak ci1;ta ini. Inilah penjelasan Pernerimtah
apabila ini juffa brlum bisa memuaskan tentu bisa dialihkan
ke PANJA, walauoun cJitinc-kat PANJA nanti penjelasan Pemeri!!,
tahpun _ juea sama seperti yang kami kemukakan ini.
Demikian Sur, Pimpinan termma kasih.
KETUA IM.PAT••••••
- 108 -
KETUA 11..\P"'\.T : Te rim.a kasih bapak- Menteri, 5;;ya: · per:silahkan Fraksi
ABRI
FRAKSI ADRI (Harry ~uwonc.Jo, SH) : Sclr. Ketua angka 50 ini sebetu<l
nya alasannya c.lari luar nerreri Dern. Dern itu menitik
beratkan kepada kepentinean individu, sedangkan Indonesia
negara kita itt1 tidak terlalu mengutamakan individu juea ti-
c.lak terlalu sosiall, - hanya inuividu memperhatikan sosi-
al. Maka untuk memberikan ciri kepada prundane-unclangnn In
donesia sebaiknya kita tidak menganut begitu saja 50, maka
kita menganjurkan, menyarankah 25. Disinilah nampak ciri ke
pribadian Indonesia, disamping itu sesuai jueu dengan perun
da g-undanaan yanglain, misalnya perundang-undangan Agraria
kita mengenal juea hal yang semacam itu 25 bisa diperpanjang.
Oleh Menteri misalnya. Ini analog dengan itu maka Fraksi
ADRI menyarankan agar betul-betul fungsi sosial itu diperha
tikan juga memperhatikan kepentingan · · individu yang dia
nu t oleh luar negeri didalam Bern ini. Inilah mengapa Fraksi
ADRI menghhdavnya itu, jus:tru inein menunjukan kepribadian
Indonesia. Sekian terima kasih.
KETUA RAPAT : Mengenqi usu] Pemerintah yang juea tadi sudah di
kernukakan oleh Fraksi Karya Pembaneunan supaya di-PANJA-kan
baeaimana.
( MENTERI K.EHAKIMAN : Setuju)
Saya persilahkan Fraksi Karya Pembangunan.
F.RAKSI K.ARYA PEMBANGUNAN {Drs, HM Husni Thamrin Assaat,SH) : T.!:!,
rima kasih Sc.Jr. Pimpinan, kami kira sebacaimana kami kemukakan
tadi bahwa penjelasah Pemerintah sevenuhnya dapat kami pahami.
Namun karena kami melih~t bahwa ini akan menj~di masalah alot
maka kami meneusulkan supaya di~PANJA-kan, oleh karena itu
sekali lagi kami tetap pada pendirian kami dan sesuai juga de
ncan persetujuan Pemerintah kalau perlu di-PANJA-kan, di-PAN
JA-kan. Kami tetap di-PANJA-kan ini, terima kasih.
KETUA RAPAT : Terima kasih, Fraksi Persatuan Pembaneunan.
FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Drs, HM Junus Umar) Terima kasih
pak Ketua, kami berpendirian apa yane dikemukan Pemerintah i
tu patut direnunekan hersama bersama. Jadi kalau sebelumnya
kita pernah membahas dalarn rangka kita mau memasuki pintu
Bern convention _ •••••••
- 109 -
Bern convention ini, a<.la pensyaratan-pensyaratan.
Jadi tadi jue;a kami ngotot kalau suda.h menja<.li strategi
Pemerintah untuk kesana ya kita ngikuti strategi Peme-
rintah kita kan. Ini ada kebutuhannya 50 tahun ini ta-
dj. Pe111erintah sue.lab menjamin itu fungsi sosial tic.lak akan
di~urunkan derajatnya, tetapi kurang teguh. M~mang kalau
kita bicara soal ciri-ciri kepribauian Un<.laug-undang kita
memang kita juea jangan lupa, Unuane-un<.lanrr kita ini su_!!!
bernya ju~a ya codecivil <lulunya. Jaui memanrr Unuang
Undang Dasar kita sesuaikan ' tapi alla
kaitannya <lengan •••••••••
- 110 -
kaitannya dengan kepentingan strategi global Pemerintah
dalam dunia internasional. Nah lcecuali kalau kita mau
mengubah pendirian kita yanG tadi, . jadi Fralrni Persatu-
'·an usulnya di terima kalau begi tu tadi, tetapi ki t::i. sud2.l~
men ge.lall tadi karen a ada Konvensi Bern ms.u lrnsan a ki ta
ini. Jadi maa.f 1cepada Fralrni A.J.RI, kita ini se1:iua.oya su
dal1 dikej ar waktu, dwi fungsi sosial, cepat malrnn.l.r, sa-
ma-sama, teta ... -'i ini keadaannya ada kai tannya ini. J 2.di
saya }~ira apa itu RUU ini sudah bail;: ini. Tadi say::~ mau
usul 40 sa.ya tarit, eh 50-lah sel:arane; i)egitu sajalah.
Jadi bagairnana ~;:alau sepe1"'ti yang diusulkan kalau perlu ini.
dipanjakan, bagaimana. peodapat dari Fral~si lain.
Timus sajalab kalau sudah sepalcat.
Timus ? Apa yang di-Tirnus-kan ?
FR...~i~SI P~S .... TU • .J.11 ?~LB~~.NGm: .. i.E (Drs .E.lL Yun us UEmr) :
1'1asih persoalan, l;:i ta in .;in diputuslcan Pan sus men genai
waktu. 'Kan ini ada dua usul, Fra~~si A.Jl1.I rnengusulkan
25 tahun, RUU 5o, kami ingin diputus~~an saja di Pansus
teta.:p se::!erti uenurut .a:uu, tidak us ah lagi di-Pan j a-kan.
Terim:-;, kasih. Saya persila.tcan Fraksi PDI.
-Terima 1~asih Saudara Pimpinan, Fraksi PDI cukup meuahani
apa yang dipersoalkan 1:.J.8nya.nGkut soal waktu da'l kaLJi pu-
la telah E1enclenr.;ar penjelasan dari Pe:J2rint~?J1 d;: . .n :11eLFi.-
si Kary a maupun Fratsi Parsatuan, kaui ber 1)endapa.t kare-
na ini hanya menyanglcut soal \·ra;:tu saj:1 b::: ... ran_)cali ya
Si_-uJbi1 lalu masih bisa di loobyinc;
soalan •••.••..••••
- 111 -
soalannya apakah -~~ita mau L:ut Femerintah lee Bern atau
tidak. Jadi saya pildr itu soal yang tida..tc terlalu sulit
untuk kita perdebatkan terlalu lama, jadi culcup kalau
b.isa di Timus-kao saj a. A tau le al au bis a diputusks.n di
Pansus ini ya diputusl·~ax1 saja, 25 tahun, 50 tahun, 100
tahtm jug a juga boleh i tu. Tidal~ a)a-e..ps. i tu ki ta sesua_!
kan juga dengan perkembangan dunia internasional sehing
ga 1cita tidalc ketingga12,.n apabila ada sesuatu persoalan
yang !:ita juga ingin sama-sams. uengao d.unia ioternasio
nal ya kita juga harus samalah, dal2,D arti tid.ak kesana
sernuanya, cuma soal walctunya saja.
Sa.ya kira terirna kasih.
KETUA R..:1_P.aT :
Terirna kasih, curna sedikit penjelasan dari Pimpina..11 yak
ni kalau di Timuskan lcalau sud.ah ada keputusan untillc di
rwnuskan oleh Panitia PerillD.us. Jadi ini belurn ada kepu
tusan, karena ta.di terbayang soal sulitnya mengac:ibil le~
putusan di dalam Pansus ini rnal:a tadi ada usul supaya
ini barangkali dengan lobbying-lobbying seperti dising
gun8 oleh PDI bisa dipanjakan.
Saya kembali~cao kepada Pemerinta.ri, silakan.
!v1ElJTERT KE...·i:rAKIHAN (Ismail Saleh,SH) :
Mengenai masalah. ini .rne::iang kita ini b~ta_pa pun juga i
ngin mernpunyai kepribadian seperti yang diinginkan oleh
Fraksi A.JHI ya kepribadian jangan i1\:ut-i1~utla.h sama ne
gara-negCLra lain. Kalau bis a ki ta memJ/Lmyai sesu8..tu yang
sifatnya tersendiri b~gitu. Betapapun juga keinginan itu
ada namun khusus di dalam masal~h hak cipta 'ini ad3. se
suatu hal yang kita tidal~ bisa menghindari diri dari pe.£
l~euba.n gan yan e sada.11 urnum berlat.i.mya. Kita keta11ui oahwa
masal:::i"ri har~ cipta ini adal2.h h:.il): yane barulc.~1 di Indune
sia ioi: l~ita tid.alc- bisa 1irnn3hl.nd.ari diri dari per±-~e:Jban.z
an-perke1~1bangan cara internasional, kawasan ~·~s~.AN maupun
kawasan- •••••••
- 112 -
kawasan-kawc.sai.'1 :J.tmia. Saya in6iD tun julckao betapa pen-
tingnya masalah ini un -cuk ki ta- putuskan bersa.ma yaitu
deogan adanya lrnnjungan Presiden Ronald Reagan di Bali
pada waktu i tu secara 1chusus rnemin ta perhatian Presiden ....
kita Untul: Ll8~J)erhatikan r:1asalah ini 1C2.l.""8l1a teri:ait de-
ngan lrnpeotingan-ke_pentin~an negara d.an bangss. kita sen
diri. Beta1)a pun juga ki ta in gin memelihara 1cepribadian,
identitas, tetapi kita sebagai bangsa tidruc berdiri sen-
diri, l:ita ada lcaitan-kaitan den:_;an negara-nesara lain
dan ada kepentinean-lcepentinzao kita sendiri untuk tetap
memelihara itu, ya ma.salaJ1-masalah yanr; terlcait dengan
GSP itu hal-hal yan6 sungzuh serius untuk kita per:J.ati-
kan dan ini terkait pada hal-hal mengenai hal;: cipta ini.
J" adi ti1iak sesimple, maaf saja ya tidalc sesimple 100 t2-
hun atau ba.:µl~an Dtlahan .?.P.? sudah sedernikian majunya da-
la.t:1 arti ya bis a menanglcap esensi dari1Je.da permasalahan,
menarik kembali tetapi rnenyetujui 50 tahun. Nah, ini se-
suatu hal yang saneat penting, sa..'1gat serius. PemerintBh
bersyukur ya akan mengucapl;:an alhac1dullillah wa syukuril-
-lah kalau meE1ang bis a diputuslran dala.u Pansus i tu 50 ta-
hun secara musyawarah, mufakat bUlat, sepalcat menyadari
betapa pentingnya janglca waktu ini dan menyadari betapa
pun juga kita ingin mem1)un~ai lc~p~ibadian sen9.iri, tida1c
mau ikut-ikut den8an negara-negara lain. Tetapi khusus
mengenai rnasalah hale cipta ini lfita tidak bisa uene;llin-
darrcan diri pada apa yang sudah berlalcu secara unu:in dan
Indonesia sendiri selcarang ini menjadi anggota dari HIPO
dan WIPO itu berlcepen tingan di sini juga. E~onvensi 3crn
ini pun juga dikelola oleh ·,·JIPO. i"leneen ai ~11asal8.11 perpan-
j angan ini se.perti yan 6 dikeL1lli~akan Fralcsi .o.--3.;.-U, aga;;: su-
lit i:1ec1ans dianalog1;::.:m dene;an Und"3..ns-uru.iang tenta.ng Agra-
ria, ka.rena di dalau :Jndar1'3-und-ang Agraria itu h31-c: itu
diminta ••••••••
- 113 -diminta, sedangkan dalam hak cipta itu kalau pemegang hak ciptanya tidak mendaftarkan, tidak meminta tidak
apa-apa karena hak itu lahir bersamaan, lahir bersamaan dengan ciptaannya dan ciptaan itu anugerah Tuhan, n~ gara hanya sekedar mengakui dan melindungi saja. Jadi kalau dia tidak meminta, bagaimana dengan perpanjangan-~nya ini, sebab meminta saja tidak itu, jadi tidak bisa diperpanjang.
Kesimpulannya adalah ini tidak bisa dianologkan dengan Agraria karena Agraria itu hak itu diminta, sedangkan kalau hak cipta itu terserah pada yang bersangkutan karena ciptaan itu lahir bersamaan, haknya itu lahir dan bersamaan dengan ciptaannya itu dan negara hanya sekedar mengakui saja dan melindungi saja. Jadi an~"9.ikata ini bisa diputuskan dalam Pansus, wah Pemerintah bersyukur dan kita bersyukur. Tetapi apabila tidak bisa diselesaikan dalam Pansus ada dua jalan yang bisa ditempuh yaitu pertama lobbying antar Fraksi, umpama saja kita mengadakan lobby khusus antara Pimpinan-pirnpinan itu besok pagi sebelum rapat dimulai dengan resmi. Praktek itu pernah kita tempuh juga. Yang kedua, apabi:.a tidak dengan cara demikian ya dilemparkan di Panja. Adakalanya kita ini untuk mudahnya sudahlah Panjakan saja. Tetapi nanti di
Panja timbul kembali permasalahan itu, tidak selesai. Akhirnya kami serahkan kembali kepada floor, oleh karena ya perlu kita bersama-sama marilah FKP, PDI dan P3 ini bersama-sama dengan Pemerintah bisa melobby dengan Fraksi ABRI sama-sama meyakinkan Fraksi ABRI apakah itu dalam bentuk lobbying besok pagi sebelum mulai acara Rapat Pansus ini ataukah nanti digeser pembahasannya di ting
kat Panja. De~_ik_ian _ Saudara _Pimpin~!l~ __ _
KETUA RAPAT : Terima kasih Bapak Menteri. Jadi kalau bisa saya simpulkan permasalahan ini, Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi PDI sudah sependapat dengan Pemerintah mengenai life time ini tetap dipertahankan menurut RUU dan tidak perlu dipanjakan. Yang masih_mempunyai rermasalahan dengan ini adalah Fraksi ABRI den&an Fraksi Karya. Pimpig an cenderung kepada usul rertarra n.ari Pemerintah untuk dipertim
bangkan oleh sidang ini yaitu supaya rapat ini dischors untuk member!:·· kesei;:;atan lobbying gntara Fraksi-Fraksi
, .. dan terutama ant3ra Fraksi Karya dengan Fraksi ~BRI meren~J:'.lgkan _ himbauan dari Pemerintah tadi. Tetani untut< r.:e-1u~nfaatkan waktu lobbying itu diad·::kan sesudah jam 16.00
nanti •• -••••
•
- 114 -nanti waktu sudah ditutupnya rapat sampai besok jam 08 • 30 dan bisa kita mengambil kesimpulan keputusan mengenai ini. Jadi rapat bisa kita teruskan membicarakan yang lain-lain.
FRAKSI PERSATUAN PEMBA.~GUNAN (Drs.H.M. Yunus Umar) : Saudara Ketua, kalau mungkin saya itu menangkap tadi Frak si Karya Pembangunan, beli~u itu tadi karena mengingat pendirian Fraksi ABRI demikian rupa, jadi Fraksi Karya Pembangunan melihatnya ini soal alot. Tetapi saya kira sekarang itu barangkali FKP juga bisa mengeluarkan pend~·pat dan Fraksi ABRI ya sebagai selalu leading dalam segala persoalan, lebih meresapi perasaan yang ada ini. Itu sajalah, jadi nggak usah lobby sesudah jam 16.00, sekarang saja kita putuskan atau lobby 2 menit kayak kami ta di 'kan bisa member! contoh.
KETUr\ RAPAT : Silakan Fraksi Karya.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Brs.H.M.Husni Thatprin Assaat,SH) : Terima kasih Saudara Pirnpinan, kami kira apa yang dikemukakan oleh rekan dari Fraksi_Persatuan Pembangunan ini nampaknya memahami apa yang kami Rer.n~k~kan-. _ Sebenarnya sejak semula Fraksi Karya Pembangun~n itu sudah menyatakan dapat memahami penjelasan Pemerintah sehingga tidak mempersoalkan sebenarnya masa 50 tahun atau 25 tahun,dengan kata lain seb~narnya Fraksi Karya .Pembangunan itu dapat menerima rumusan Pemerintah. Cuma di sit1.J diusul
kan bahwa di dalam penjelasan daripada rancangan penjelasan RUU ini angka 8 penjelasan umum itu lebih dirumuskan kembali sehingga gambaran bahwa kita tidak meninggal kan fungsi sosial itu lebih jelas begitu. Cuma dengan m~ mahami penjelasan Pemerintah di satu pihak dan menghormati usul dan saran Frsksi A3RI·di lain pihak, kami melihat barangkali sulit dipertemukan sehingga kami mengusulkan dipanjakan. Tetapi kembali ke sini karena dua Fraksi mengatakan ini kalau bisa diputuskan sekarang hin~ ga kami ini kami tidak mempermasalahkan waktunya, kami kembalikan ke Fraksi ABRI. Kalau Fraksi ABRI bisa menerima bagi Fraksi Karya tidak ada persoalan. Tinggal nanti permohonan Fraksi Karya adanya penjelasan penyempurnaan penjelasan angka 8 sehingga di situ tergambar secara lebih jelas mengenai fungsi sosial daripada hak cipta. Nah itu ~aja masalah bagi Fraksi Karya Pembangunan. Oleh k~ren-- itu kami kira kalau kami kembalikan dengan Fraksi ABRI, kalau memang -Fraksi ABRI bisa menerima bagi Fraksi
Karya •••• ~ •••
- 115 -Karya tidak ada persoalan kita putuskan sekarang sebagai mana usul Peme~intah. K~mi kira demikian, terima kasih.
· KETUA. RAPAT :
Terima kasih. Jadi sudah jelas posisi Fraksi Karya dalam hal ini. Jadi seperti yang dikatakan oleh Fralrni Persat~ "an Pembangunan kalau kepada Fraksi Per-satuan Pem~angunan tadi minta 3 menit supaya kongkow-kongkow begitu, tetapi barangkali den?an demikian bisa juga. 3aya persilakan Fraksi ABRI untuk berunding sel2ma 3 menit, bisa saya schors sebentar.
FRAKSI ABRI (Harry Suwondo, SH) : Nanti dulu, saya sangat menyetujui usul FPP supaya beru.£ ding-untuk 2 rnenit, akan tetapi terhitung mulai pukul 10
tanggal 21, sekian. Terima kasih.
KETUA RAPAT : Baik kita terima, dapat diterima oleh Fraksi Karya ?
FRAKSI PER.SATUAN P~MBANGUNAN (Drs.H.M. Yunus Umar) : Dengan catatan besok tanggal 21 sesudah jam 10 )~u, itu
yang kita harapkan, itu sajalah. Itu lobbying di dalam Fraksi ARRI sendiri, intern, tidak dengan FKP 'kan. Ya sudah, jelas. Ketua mesti jelasxan begitu.
KETUA.h.APAT: Saya sudah katakan tadi, saya sudah dapat menangkap posisi Fraksi Karya Pemba~gunan. Jadi Fraksi Karya sudah setuju, kita tu..~~gu keputusan dari Fraksi ABRI besok jam 10 lewat 2 menit tanggal 21. Fraksi Persatuan Fembangun
an setuju ? Fraksi PDI setuju ?
(FPP dan FFDI s~t~ju). Pernerintah ?
MENTER! KEHAKIMAN (Ismail Saleh,--SH) :
Saudara Pimpinan, rnemang kita ini harus menghormati posisi kita rnasing-masing oleh karena kita ini pun juga se
kedar prajurit-prajurit di lapangan, hingga tentu harus
diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Fraksi-Fraksi t~~api khusus mengenai pasal ini Fraksi ABRI untuk tanya
kembali kepada yang menugaskan. Bahkan adakalanya kami selaku pemb~ntu Presiden pun juga mudah-mudahan ti~ak ada, ya konsultasi juga dengan Presiden, oleh karena kami se+ kedar pembantu juga yang rnewakili Presi:Jen di sini Pemerintah di sini. Tetapi dalam kaitan ini sebaiknya Fraksi
ABRI apabila kon_sul tasi dengan pimpina~nya sekaligus b~-
kan pasal 26 pak tetapi pasal 27 karena -rungsi sosial itu ~
tidak hanya pasal 26 tetapi juga pasal 27.
Ini pun ••••
- 116 -
Ini pun juga tercermin di dalarn DIM nya Fraksi Karya yaitu pasal 26 dan pasal 27 itu disatukan dalam arti
pembahasan dan sistimatika dan cara berpikir kita, se
bab di sini di dalam penjelasati itu dari ~raksi Karya
diinginkan agar benar-benar memberikan ke~antapan membuktikan bahwa kita tetap berpegang pada falsafah dan
bangsa kita, ideologi bangsa kita, juga kita tidak men_g_
abaikan hubungan-hubungan internasional dan kita tetap
memperhatikan aspek fungsi sosial itu. Jadi ti~a elemen
itu yang perlu tercermin dengan jelas dan gamblang di
dalam penjelasan baik pasal 26 maupun pasal 27.
Demikian sekedar tambahan.
K:r:TUA RAPAT : Memang benHr Fraksi ABRI, jadi supaya jangan berulang
nanti kita, saya kira ada baiknya sekalian dikaitnan i
tu dengan pasal 27 di dalarn berkonsultasi untuk mendapat
kan keputusan besok.
Jadi dengsn·demikian masalah ini sudah bisa kit..a selesai
kan dalarr arti besok nanti kita akan dapat kita akan me
ngambil keputusan berdasarkan jawaban atau tanggapan atau
laporan dari Fraksi A~RI yang akan disa~paikan besok ta~
gal 21 jam 10 lewat 2 menit.
Dengan demikian itu bisa kita tinggalkan dan bagaimana
tadi saya anggap juga kami anggap juga sudah selesai ma
salah usul FKP mengenai ini.
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (Drs.H.M.Husni Thamrin Assaat,SH) :
Kami kira usul F'rnksi Karya Per.ibangunan itu setelah nan
ti ada penyelesaian masalah waktu kita ingin men~usulkan
ada perurnusan ulang untuk lebih mempertegas sebagai di
katakan oleh Bapak Menteri tadi. Oleh karena itu saya ki
ra itu _nanti barangkali b_isa _di Tim Perumuskan i tu usu1-
Fraksi Karya. Jadi it1J helum diputuskan pak saya kira.
Terirna kasih.
KETUA RAPAT
Terima kasih.
F~4KSI PE:RSATUAN PEMBANGUNAN (Drs.H.M.Yunus Urnar) Yang dimaksud FKP perumusan ulang itu penjelasannya, bu
kan RUUnya, pasalnya.
K£TUA RAPAT : Supaya jangan ada nanti salah pengertian, j~di setelah
kita mendengar nanti dari keputusan d~ri Fraksi ABRI mudah-mudahan sesuai dengan T1-r-g diharapkan oleh Pemeri.:::
tahdan ketiga Fraksi, nah-ke:.:ud.ian bP-ru nanti kita me
m~suki mengenai b2gairnane supaya lebih baik y~ng mengenai
pe ri.1 mu san •••••••
- 117 -
perurnusannya di dalam penjelasan supaya lebih terang,
itu yani dimaksud terang mengenai apa yang dijelaskan I -
oleh pak Menteri bahwa fungsi sosial itu tidak diting-galkan, fungsi sosial itu tetap terlihat begitulah.
Ini sudah jam 16.00 sayang kita nggak bisa memasuki te hls ini pak.
(Rapat : Teruskan). Oah masih bisa diteruskan, saya persilakan saya T:~sih
optimis masih ada semangat untuk memanfaatkan y2ng enam rnenit lagi ini.· Saya persilakan Fraksi FDI mengenai u
sulnya ang'<'.:a pasal 26. Itu tetap sebagaimana RUU katanya, jadi dianggap selesai.Dianggap selesai, terima kasih.
Mt:Ylge .. ai pasal 26 ayat (3) Fraksi ~DI, itu penegasan j~ ga ? Penegasan, terima kasih. Jadi juga dianggap selesai. Saya persilakan Fraksi Persatuan Pembanqunan, mengenai kata Pseluruh" seperti yang sudah-sudah kita Timuskan.
Angka 1·2 kata "seluruh'' dan ''seluruhnya r• dihapus.
FRAY.SI P~RSATUAN PEMBANGUNAN : ------(pernbicara tidak menekan delegate)----
KETUA RAPAT :
Masuk penjelasan sesuai dengan kP.putusan kita yang ter
dahulu mengenai kaligrafi. Selainnya n~gak ada lagi ya.
Nggak ada lagi Fraksi Persatuan Pembangunan ? Jadi "seluruh" dan "sel uruhnya '' dihapus.
FRAKSI PERS:l.TUAN PEMBANGUNAN (Drs.H.M.Yunus Umar) : Kalau kita mengikuti apa yang pernah kit3. setujui sebe
lumnya, kita hilangkan seni lukis dan seni patung dal~~ pasal berapa saya lupa pasalnya. Jadi itu diganti tentu
___ seni rupa, paling _!!!em~!!Jpung_ usul_ kaligrafi tadi. Jadi butirnya tidak 6 menjarli 5 saja.
KETUA RAPAT : Ini adalah keputusan kita yang terd?hulu dan ini ditam
pung di dalam Timus. Kalau begitu bisa diakhiri sampai di sini saja ?
INTERUPSI FRAKSI ABRI (Harry Suwondo,SH) : Seben3rnya ada kaitannya dengan pasal 7, Fraksi ABRI ingin mengajukan pertanyaan. Akan tetapi oleh k:'.1rena wak
tunya sudah mendesak jam 16.00, Fraksi ABRI tidak ingin melarnpaui batas yang sudah ditentukan, jadi pertanysan
itu akan kami ajukan besok pagi. -K STU 6. H i\P ti ,,. : -
Yan_s· ada kai tannya dengan pas al 27 ?
FRAKSI ••••••••
, 118 -
FRAKSI ABRI (Harry Suwondo, SH)
Ya waktu itu akan kami ajukan.
KETUA RAPAT :
Baik, pak ~ .• ~ntcri.
r~ENTERI KEHAKH1.A.N (Ismail Saleh, SH) :
Jadi saran dari Fraksi Persatuan Pembangunan itu kita
akomodir di dalan: Tim Perumus. Me!'!l2ng benar tadi diingat
ke.n mengenai segala bentuk seni rupa titik itu, sedang
kan mengenai seni kaligrafi ka~i mohon Fraksi Persatuan
Pembangunan untuk juga mengkaitkan pa.da pasal 10 ayat
(2) a dari Undang-undang, jadi bukan RUU tetapi Undang
undang, 2ebab sesungguhnya di situ sudah tArcantum bahwa itu dilindungi, yaitu basil kebudayaan rakyat yang
menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng,
legenda, babad, lagu 1 kerajinan tangan, koreografi, ta
rian, kaligrafi. Jadi sudah masuk sesungguhnya di dalarn
Undang-undang yang lama ini, l:hdang-undang yang masih
berlaku ini. Dan karya seni lainnya dipelihara dan di
lindungi ·'Qleh negara. Di sini menunJul-~kan bahwa kaligr~
fi itu sudah diperhatikan sejak tahun •82, sehingga pen~
hapusan kaligrafi di dalam kaitannya dengan segala ben
tuk seni rupa itu sudah tepat dan segala bentuk seni r~
pa lainnya itu tidak perlu ditambahkan lagi dengan seni patung dan seni lainnya khususnya kalifrafi bahkan men
duduki sesuatu posisi yang jelas di dalam batang tubuh, bukan di dalam penjelasan, di dalam batang tubuh itu.
Demikian sekedar untuk tambahan informasi, saya kira me
legakan bagi Fraksi Persatuan Pembangunan.
KETU;\ RAPAT
Terima kasih Bapak Menteri. Ada lagi yang ingin men~emu
kakan sesuatu mengenai ini sebelum rapat saya schors.
Jadi kalau iengan demikian seluruh yang tercantum di ha
laman 14 ini sud2h kita selesaikan dalam arti yang menyan~
kut usul usul Fraksi ABRI kita mendengar lanjutannya be
sok. AlhQmdulillah terima kasih atas perhatian kita semua,
saya kira kita semua merasa lega jadinya untuk kembali
l{e ••••••••
- 119 -
ke rumah, Pimpinan menyampaikan teriTa kasih atas par
tisipasi yane; penuh dan dapat mengharapkan bisa bertemu besok tanggal 21 jam 08.30-dengan permintaan supaya
kepada rekan-rekan yang lainnya ju~a diteruskan bahwa rapat akan dilanjutkan besok jam 08.JO hari Jurn'at tan~ r.
gal 21 Agustus 1987.
Terima kasih. Tdassalamu' alaikum 1t7arahmatullahi Wabarakatuh.
Rapat dischors jam 16.05 WIB.
Jakarta, 20 Agustus 19A7.
a.n.
I/
NIP. 21-0000601
--'
top related