bappeda kabupaten tulang bawangtulangbawangkab.go.id/egov/wp-content/uploads/2017/11/lkjip... ·...
Post on 11-Mar-2019
236 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami
dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016.
Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sebuah keharusan bagi setiap Instansi
Pemerintah guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
masing-masing serta kewenangan dalam pengelolaan sumber dayanya.
Laporan Kinerja ini tidak hanya sekedar alat akuntabilitas tetapi juga sebagai
sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja
ke depan, yang berisi pertanggungjawaban kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam pelaksanaan misi dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2016.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ke depan dalam memberikan kontribusi yang
lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang serta berguna bagi
semua stakeholders pembangunan.
Menggala, Februari 2017KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TULANG BAWANG,
Ir. ANTHONI, MMNIP. 19690414 199402 1 001
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulang
Bawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda,,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang
Bawang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, merupakan salah
satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang
mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan
daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi tujuan strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja dan
membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh
Bupati.
Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bappeda menyusun LKjIP yang
dimaksudkan sebagai sebuah bentuk penyampaian pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya
dan anggaran yang ada dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang
telah ditetapkan. Selain itu, LKjIP ditujukan untuk mendapatkan umpan balik
terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang
dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bappeda Tahun 2013-2018. LKjIP tahun
2016 merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai rencana kinerja
(performace plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Bappeda
Tahun 2013-2018.
Visi Bappeda Kabupaten Tulang Bawang adalah : “TerwujudnyaPerencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Partisipatif, Terpadu,Berkelanjutan dan Akuntaabel Sesuai Dengan Potensi Daerah”. Visi
selanjutnya dijabarkan dengan penetapan 3 (tiga) misi yang dijabarkan dalam 3
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 iii
(tiga) sasaran. Pada tahun 2016, pencapaian sasaran tersebut dicapai melalui 10
program, yang terdiri dari 41 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut selanjutnya
ditetapkan dalam sebuah Rencana Kinerja Tahunan 2016. Dengan melihat
kemampuan sumber daya dan sumber dana yang tersedia, berdasarkan Rencana
Kinerja Tahun 2016 tersebut selanjutnya ditetapkan Perjanjian Kinerja. Untuk
Tahun Anggaran 2016, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur dengan 6
(enam) indikator kinerja.
Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat dicapai
dengan hasil yang baik. Capaian Kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2016 masuk
kategori sangat baik, dengan hasil rata-rata capaian indikator sasaran sebesar
96,29%.
Realisasi belanja tidak langsung Bappeda Kabupaten tulang Bawang
Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.640.117.018,- atau 92,51% dari pagu
anggaran. Dengan hasil pengukuran rata-rata pencapaian kinerja sebesar
96,29%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran Bappeda telah
dimmanfaatkan secara efektif dan efisien.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................... ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... iv
DAFTAR TABEL............................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN............................................................................... I-1
1.1. Latar Belakang .................................................................................. I-1
1.1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .................................... I-2
1.1.2. Susunan Organisasi................................................................ I-7
1.1.3. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi ........................................... I-8
1.1.4. Sumber Daya Manusia........................................................... I-26
1.2. Ruang Lingkup ................................................................................. I-30
BAB II GAMBARAN UMUM .........................................................................II-1
2.1. Rencana Strategis .............................................................................II-2
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2016............................................................ II-7
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .......................................................... II-9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA............................................................ III-1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................. III-1
3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2016 ...................................................... III-2
3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016.................................. III-4
3.4. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja .............................................. III-5
3.5. Realisasi Anggaran ......................................................................... III-13
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ IV-1
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian ........................... I-26
Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan .................. I-27
Tabel 1.3. Jumlah Pejabat StrukturalBerdasarkan Golongan Ruang ............ I-27
Tabel 1.4. Ketersediaan Sarana Pendukung................................................. I-28
Tabel 1.5. Ketersediaan Prasarana Pendukung............................................ I-28
Tabel 2.1. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Tahun 2013 - 2018 ...........II-6
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2016......................................II-10
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kerja ........................................................... III-2
Tabel 3.2. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama........................... III-4
Tabel 3.3. Capain Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 ............................... III-4
Tabel 3.4. Realisasi Indokator Kinerja Sasaran I .......................................... III-5
Tabel 3.5. Realisasi Indokator Kinerja Sasaran II ......................................... III-7
Tabel 3.6. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran III......................................... III-11
Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016.................... III-13
Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2016.......... III-13
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB I - 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara
Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman
daerah, serta peluang dan tantanganpersaingan global dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan Negara.
Wacana tentang good governance atau kepemerintahan yang baik merupakan
isu yang paling mengemuka belakangan ini. Tuntutan masyarakat agar
pengelolaan negara dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab
(accountable) adalah sejalan dengan keinginan global masyarakat internasional
pada saat ini.
Terselenggaranya Pemerintahan yang baik dan Akuntabel merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan
mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur dan legilimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 2
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa
untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna,
berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah
dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan pihak yang diwajibkan menyampaikan
LKJIP adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulang
Bawang merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Pejabat
Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan LKjIP sebagai akuntabilitas dari
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
bersangkutan. Bappeda Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki tugas dan
fungsi menyusun rencana pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang
berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2013-2018, yang berorientasi pada pencapaian hasil
selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.
Selanjutnya, gambaran tentang instansi Bappeda Kabupaten Tulang Bawang,
tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasinya, diuraikan sebagai berikut :
1.1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang, maka dapat diuraikan :
Kedudukan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 3
Tugas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan
daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi tujuan
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing
satuan kerja dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan
Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati.
Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah;
2) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan, penelitian dan
pengembangan serta pengendalian pembangunan daerah pada skala
kabupaten;
3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan
pengembangan skala kabupaten;
4) Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan program
pembangunan daerah yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun bantuan
lain untuk dimasukan ke dalam program pembangunan tahunan;
5) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten bersama-sama Satuan Kerja yang menangani pengelolaan
Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten;
6) Pengkoordinasian dan atau pengkajian untuk kepentingan perencanaan
pembangunan dan penelitian dan pengembangan di daerah;
7) Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dengan Dinas, Badan,
Kantor, Kecamatan dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan
Pemerintah Daerah;
8) Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah
kecamatan/desa;
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 4
9) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan
antar daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
10) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah
skala kabupaten;
11) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengeloalaan kawasan dan lingkungan
perkotaan skala kabupaten;
12) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan skala kabupaten;
13) Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala
kabupaten;
14) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan
perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten;
15) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan
pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten;
16) Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala
kabupaten;
17) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala
kabupaten;
18) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan
perwilayahan skala kabupaten;
19) Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan
perwilayahan skala kabupaten;
20) Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau
kecil skala kabupaten;
21) Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala
kabupaten;
22) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
daerah skala kabupaten;
23) Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah skala kabupaten;
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 5
24) Kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan
swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten;
25) Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar
kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan
luar negeri skala kabupaten;
26) Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala
kabupaten;
27) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;
28) Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten;
29) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di
kecamatan/desa;
30) Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala
kebupaten;
31) Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala
kabupaten;
32) Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan
perkotaan dan perdesaan di kecamatan/desa;
33) Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan
skala kabupaten;
34) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan
kawasan di kecamatan/desa;
35) Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan
wilayah dan kawasan skala kabupaten;
36) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan
kawasan di kecamatan/desa;
37) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah skala kabupaten;
38) Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa;
39) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah kecamatan/desa;
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 6
40) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa
dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten;
41) Monitoring evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan skala kabupaten;
42) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal,
pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten;
43) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
44) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian
pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten;
45) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksnaan terhadap
kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan
skala kabupaten;
46) Monitoring pelaksanaan dan perkembangan pembangunan di daerah;
47) Penyelenggaraan dan pengendalian tata ruang yang merupakan
penjabaran strategi arah kebijaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah
Provinsi Lampung ke dalam strategi dan arah kebijakan pemanfaatan
ruang wilayah daerah;
48) Pelayanan administratif di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;
49) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 7
1.1.2. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang terdiri dari :
1. Kepala Badan,
2. Sekretariat, membawahi :
Sub Bagian Bina Program;
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
3. Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan, membawahi :
Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan promosi;
Sub Bidang Produksi Ekonomi dan Keuangan.
4. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah, membawahi :
Sub Bidang Penataan Ruangan dan Pengembangan Wilayah;
Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
Sub Bidang Pemerintahan dan SDM;
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
6. Bidang Pengendalian, membawahi :
Sub Bidang Data dan Statistik;
Sub Bidang Monitoring, Pelaporan dan evaluasi.
7. Bidang Penelitian dan pengembangan Daerah, membawahi :
Sub Bidang Ekonomi Dunia Usaha dan Keuangan Daerah Pem. Dan
Kemasyarakatan;
Sub Bidang SDA, Lingkungan Hidup dan Teknologi.
8. Unit Pelaksana Teknis;
9. Kelompok Fungsional.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 8
Adapun Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 39 Tahun 2011 adalah
sebagai berikut :
1.1.3. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
1) Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dalam bidang
perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan
daerah yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Guna melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 9
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan daerah;
b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan
tugas;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
perecanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kepada Bupati
sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat
keputusan;
f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama
dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g. Pembinaan terhadap personil pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
h. Pelayanan administratif di lingkup Badan Perencanaan Pembangunaan
Daerah;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.
2) Sekretariat
Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sekretariat mempunyai
tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi
umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana,
kehumasan, perencanaan, pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempuyai fungsi :
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 10
a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Bappeda dan memberikan
pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkungan
Bappeda;
b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan;
c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Bappeda;
d. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan oleh Pemerintah;
e. Penyiapan rencana kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
f. Penyelenggaraan urusan tata usaha Kantor, rumah tangga /
perlengkapan dan urusan kepegawaian dilingkungan Bappeda;
g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda dalam
rangka kepentingan kedinasan.
Sekretariat membawahi 2 sub bagian, dengan rincian tugas dan fungsi
sebagai berikut:
1. Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengolahan
dan penyajian data informasi di bidang perencanaan pembangunan,
penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Badan di
perencanaan pembangunan daerah. Rincian tugas Sub Bagian Bina
Program adalah sebagai berikut :
a) Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan
pembangunan daerah
b) Menyusun rencana program/kegiatan tahunan di daerah;
c) Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan
anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d) Mengkoordinasikan penyusunan kegiatan perencanaan tahunan;
e) Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program
serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang
perencanaan pembangunan daerah;
f) Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi
perencanaan pembangunan daerah;
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 11
g) Menyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
h) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina
Program;
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan
ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan
kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi
kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Rincian
tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai
berikut :
a) Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan
dan pengarsipan;
b) Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, operator telepon dan
faximile, pramu tamu serat pengemudi kendaraan dinas operasional;
c) Menyelenggarakan aministrasi barang inventarisasi Badan mulai dari
rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris,
penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan
sampai penghapusan inventaris;
d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi,
informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;
e) Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai,
kenaikan pangkat, pembantuan/perpindahan wilayah pembayaran
gaji dan batas usia pensiun krena telah mencapai batas usia;
f) Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi
peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian
ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara,
pemberhentian dan pensiun;
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 12
g) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian karpeg,
Karis/Karsu, askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan
pemberian penghargaan PNS;
h) Menyelenggarakan tata usaha kepegaian, meliputi absen,
pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif,
promosi, diklat dan tugas/ijin belajar;
i) Menyiapkan berkas pengiriman Sumber Daya Manusia untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya
di bidang perencanaan pembangunan daerah;
j) Mengumpulkan dan mengolah data keuangan untuk bahan
penyusunan laporan keuangan;
k) Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran
belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, baik belanja
langsung maupun belanja tidak langsung;
l) Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan
bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksanaan;
m) Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
n) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum,
Kepegawaian dan Keuangan;
o) Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran
belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Tulang Bawang ;
p) Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi
keuangan;
q) Mencatat dan mengklarifikasikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
r) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 13
3) Bidang Ekonomi Dan Kerjasama Pembangunan
Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi Badan Perencana Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) yang diipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada di
bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA. Bidang Ekonomi
dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan
menyusunan rencana pembangunan daerah dibidang ekonomi dan
kerjasama pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang
Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingup perencanaan pembangunan
daerah di bidang perekonomian meliputi pertanian, industri, perdagangan
dan koperasi, investasi, promosi, kerjasama pembangunan, serta
pengembangan dunia usaha;
b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di
bidang pertanian, industri, perdagangan dan koperasi, investasi,
promosi, kerjasama pembangunan, serta pengembangan dunia usaha
yang disusun oleh Dinas, Badan Kantor, Kecamatan dan satuan
organisasi lain, serta Instansi-instansi Vertikal, Badan-badan lain yang
berada dalam wilayah Kabupaten bidang perekonomian;
c. Inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi dan kerjasama
pembangunan serta perumusan langkah-langkah kebijakan
pemecahannya;
d. Pengkoordinasian program tahunan di bidang energi, perdagangan dan
koperasi, serta pengembangan dunia ekonomi yang meliputi pertanian,
industri, pertambangan dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan
Dokumentasi Perencanaan dan pengendalian Pembangunan yang
disusunkan kepada pemerintah daerah untuk dimaksud dalam program
tahunan (RKP);
e. Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri,
antar Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota dalam bidang
perekonomian;
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 14
f. Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan
perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk
kepentingan daerah yang regional dan nasional di bidang perekonomian;
g. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang
perekonomian;
h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati dibidang
pembangunan bidang perekonomian;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.
Bidang Ekonomi Dan Kerjasama Pembangunan, membawahi 2 sub bidang
yaitu:
1. Sub Bidang Produksi, Ekonomi dan Keuangan, mempunyai tugas
melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan
program sub bidang produksi, ekonomi dan keuangan.
Rincian tugas Sub Bidang Produksi, Ekonomi dan Keuangan adalah
sebagai berikut :
a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan
pertanian tanaman pangan, perkebunan,perikanan dan kelautan,
peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan
penyuluhan;
b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan
koperasi, perindustrian, pertambangan dan energi;
c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan
ekonomi dan keuangan;
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Promosi, mempunyai tugas
melaksnakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program
Sub Bidang Kerjasama Pembangunan dan Promosi. Rincian tugas Sub
Bidang Kerjasama adalah sebagai berikut:
a) Menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana dan Program
Pembangunan Daerah di Bidang Perdangan, investasi dan
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 15
Penanaman Modal serta Kerja sama Pembangunan antara
Kabupaten Provinsi dan Luar Negara;
b) Pengkajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang
Perdangan, Investasi dan Penanaman Modal, Serta Kerjasama
Pembangunan;
c) Menyiapkan Perencanaan Kegiatan Promosi Pembangunan;
d) Melaksanakan Tugas Lainnya yang di berikan Kepada Bidang.
4) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pembantu
Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan dan
mengkoordinasikan sebagian tugas Perencanaan dibidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas
tersebut, Bidang Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat mempunyai
fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pengembangan
daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi
perencanaan pendidikan mental dan spiritual, pemerintahan,
kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta pendidikan,
pemuda dan olahraga/pemberdayaan perempuan;
b. Pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka
Panjang Daerah (RPDJP), Rencana Pembangunan Daerah Jangka
Menengah Daerah (RPDJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana pembangunan di bidang
pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat,
penerangan dan komunikasi serta pendidikan, pemuda dan olah raga,
seni budaya;
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 16
d. Inventarisasi permasalahan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat perumusan langkah-langkah pemecahannya;
e. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
bersama-sama TAPD bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
f. Penyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
g. Pengkoordinasian program tahunan di bidang pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat yang meliputi program tahunan dibidang
pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat,
penerengan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka
pelaksanaan program pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan
yang diusulkan kepada Pemeritah Daerah untuk dimasukan dalam
program tahunan;
h. Pembinaan dan fasilitas perencanaan pembangunan dibidang
pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah, Kesejahteraan
Rakyat (Kesehatan, Pengembangan Masyarakat Desa, Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keagamaan),
ketenagakerjaan, hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat;
i. Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri,
antar kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota dalam kabupaten/kota
bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
j. Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan
perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk
kepentingan daerah yang regional dan nasional bidang pemerintahan
dan kesejahteraan rakyat;
k. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati dibidang
pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bappeda.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 17
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 2 sub bidang
yaitu:
1. Sub Bidang Pemerintahan Hukum dan Sumber Daya Manusia,
mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
rencana dan program sub bidang pemerintahan dan sumber daya
manusia. Rincian tugas sub bidang pemerintahan hukum dan sumber
daya manusia adalah :
a) Menyiapkan Bahan Penyusunan Rancangan dan Program
Pembangunan, Pendidikan, Kesejahtraan rakyat dan Pemberdayaan
Masyarakat serta Pemerintah dan Hukum;
b) Menyiapkan bahan Penyusunan rencana dan Program
Pembangunan Pemerintah dan Hukum Serta Pengembangan di
Bidang Sumber Daya Manusia;
c) Menyusun dan Menetapkan rencana Pembangunan dalam lingkup
Kegiatan di Bidang Pendidikan, Mental Spritual Pemerintahan dan
Hukum;
d) Melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan
dan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Kesejahtraan,
Ketenagakerjaan, seni Budaya, kesehatan serta Pemuda dan
Olah Raga;
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan Bidang Tugasnya.
2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan dan
menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program sub Bidang
Kesejahtraan Rakyat. Rincian tugas sub bidang kesejahteraan rakya
adalah :
a) Menyusun bahan rancangan kebijakan Pembangunan Daerah
Bidang Kesejahtraan Rakyat (Kesehatan, Pembangunan
Masyarakat Desa, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga
Berencana dan Keagamaan) dan Ketenaga Kerjaan
b) Menyiapkan bahan Penyusunan rencana dan Program
Pembangunan Kesehatan sosial Kesejahtraan rakyat Pemberdayaan
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 18
Perempuan dan Keluarga Berencana Kependudukan serta
Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga.
c) Melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan dan
Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Kesejahtraan Rakyat sosial
Kependudukan Ketenaga Kerjaan seni Budaya, Kesehatan serta
Pemuda dan Olah Raga.
d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan Bidang Tugasnya.
5) Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah
Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah adalah unsur pembantu Kepala
Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Tata Ruang dan
Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas
pemerintahan di Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah berdasarkan
kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang tata Ruang dan Prasarana
Wilayah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanan pembangunan
daerah bidang Tata Ruang dan prasaranan wilayah;
b. Pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Dearah Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) bidang Tata Ruang dan prasarana wilayah;
c. Pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan
diantara SKPD dalam lingkungan pemerintahan kabupaten, instansi-
instansi vertikal, dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah
kabupaten di bidang tata ruang dan prasarana wilayah meliputi
pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang pengairan,
cipta karya, bina marga, perhubungan, pariwisata, tata ruang, tata guna
tanah, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 19
d. Perencanaan pembangunan pengairan, perhuhungan dan pariwisata
serta tata ruang dan tata guna tanah pengelolaan sumber daya alam dan
pelesatarian lingkungan hidup;
e. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
bersama-sama TAPD bidang tata ruang dan prasarana wilayah;
f. Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri,
antar kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota dalam kabupaten bidang
tata ruang dan prasarana wilayah;
g. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana pembangunan pengairan,
perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah,
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian lingkungan hidup;
h. Penyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota bidang tata
ruang dan prasarana wilayah;
i. Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan
perencanaan pengembangan kawasan-kawasan stategis untuk
kepentingan daerah yang regional dan nasional bidang tata ruang dan
prasarana wilayah;
j. Inventarisasi permasalahan dibidang prasarana wilayah, pengelolaan
sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup serta merumuskan
langkah-langkah pemecahannya;
k. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang tata
ruang dan prasarana wilayah;
l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati dibidang
pembangunan bidang tata ruang dan prasarana wilayah;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah membawahi 2 sub bidang, yaitu:
1. Sub Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, mempunyai
tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan
program sub bidang penataan ruang dan pengembangan wilayah.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 20
Rincian tugas sub bidang penataan ruang dan pengembangan wilayah
adalah sebagai berikut :
a) Menyiapkan bahan penyusunan dan rencana Program
Pembangunan dan Tata ruang dan tata guna tanah;
b) Menyiapkan bahan Penyusunan dan rencana Program
Pembangunan Pengairan;
c) Menyiapkanbahan Penyusunan dan rencana bahan Pembangunan
jalan, Perhubungan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi
Serta pariwisata;
d) Melaksanakan Tugas Lainya yang di berikan Oleh Kepala Bidang
sesuai Bidang Tugasnya.
2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai
tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan
program sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun
rincian tugas sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
adalah :
a) Menyiapkan bahan Penyusunan Rencana dan Program Pengelolaan
Sumber Daya Alam, Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan
Hidup yang serasi dan Berkelanjutan;
b) Melakukan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan dan
Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup;
c) Menyiapkan bahan Penyusunan laporan Tugas tugas Sub Bidang
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
d) Melaksanakan Tugas Lainnya yang di berikan Oleh Kepala Bidang
sesuai Bidang Tugasnya.
6) Bidang Pengendalian
Bidang Pengendalian adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala Badan. Bidang pengendalian mempunyai tugas merumuskan
Kebijakan dan Menyusun rencana Pembangunan Daerah di Bidang
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 21
Pengendalian serta sebagian tugas pemerintahan di bidang Pengendalian
berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Bidang pengendalian mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan rencana
program/ kegiatan pembangunan di daerah;
b. Pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjag
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangan Daerah Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
bidang pengendalian;
c. Pengkoordinasian, pengintegrasian, penyikronisasian perencanaan
diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi-
instansi vertikal, Kabupaten/Kota dan Badan-Badan lain yang berada
dalam wilayah Kabupaten/Kota bidang pengendalian;
d. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
bersama-sama TAPD bidang pengendalian;
e. Penyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota bidang
pengendalian;
f. Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri,
antar kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota dalam kabupaten/kota
bidang pengendalaian;
g. Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan
perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk
kepentingan daerah yang regional dan nasional dibidang pengendalian;
h. Pengawasan/monitoring, supervisi dan tidak lanjut penyimpangan
terhadap pencapaian pelaksanaan program pembangunan di daerah,
menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaannya;
i. Penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan teknis dibidang
informasi dan pelaporan program pembangunan daerah;
j. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan bidang
pengendalian;
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 22
k. Penyelenggaraan fasilitas dan koordinasi di bidang pengendalian
pembangunan daerah;
l. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati dibidang
pembangunan bidang pengendalian;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bidang Pengendalian membawahi 2 sub bidang, masing-masing mempunyai
rician tugas dan fungsi yaitu:
1. Sub Bidang Data dan Statistik, mempunyai tugas melaksanakan dan
meyiapkan bahan penyusunan rencana Program. Sub Bidang data dan
Statistik. Rincian tugas sub bidang data dan statistik adalah :
a) Melakukan penyusunan Statistik dan Dokumentasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah;
b) Penyusunan Program Kerja Sub Bidang Data dan Statistik;
c) Pengumpulan Data Pengolahan bahan Perumusan Kebijakan Teknis
Penyiapan Data dan Informasi;
d) Melaksanakan Penyiapan Data Informasi Program Pembangunan
Daearah;
e) Menyusun dan memelihara data Statistik hasil Pelaksanaan Program
/Kegiatan Tahunan;
f) Melaksanakan Tugas Lainnya yang di berikan Oleh Kepala Bidang
sesuai dengan Bidang Tugasnya.
2. Sub bidang Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi, mempunyai tugas
Melaksanakan dan Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan
Program. Sub Bidang Monitoring Pelaporan dan Evaluasi. Rincian tugas
sub bidang monitoring pelaporan dan evaluasi adalah :
a) Pengumpulan dan Pengolahan data perumusan kebijakan
pengendalian Program Pembangunan Daerah;
b) Pelaksanaan analisis Pengendalian Program Pembangunan
Daearah;
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 23
c) Pelaksanaan Fasilitas dan Koordinasi Pengendalian Program
Pembangunan Daerah;
d) Penyusunan Bahan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas
Bidang Pengendalian Program;
e) Pelaksanakan Tugas lain dibidang Pengendalian yang diserahkan
oleh Kepala Bidang;
f) Melaksanakan Monitoringterhadap Pelaksanaan Pembangunan
g) Melakukan evaluasi terhadap Data-data hasil Pelaksanaan
Pembangunan;
h) Menyusun tabulasi data-data pelaksanaan pembangunan;
i) Melaporkan data- data hasil pelasanaan pembangunan
untukevaluasi guna perencanaan pembangunan berikutnya;
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kelapa Bidang sesuai
dengan Bidang Tugasnya.
7) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Bidang penelitian dan pengembangan Daerah adalah pelaksana sebagian
tugas dan fungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berada diabawah serta
bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Bidang Penelitian dan
pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan
penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang penelitian dan
pengembangan daerah. Adapun fungsi bidang penelitan dan pengembangan
daerah adalah sebagai berikut :
a. Penyusunan program dan rencana penelitian dan pengembangan
daerah;
b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian
bidang pemerintahan dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan,
sumber daya alam, lingkungan hidup dan teknologi serta dokumentasi
dan informasi;
c. Perumusan bahan dokumentasi, informasi dan sosialisasi hasil
penelitian dan pengembangan daerah dibidang pemerintahan dan
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 24
kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, sumber daya alam, lingkungan
hidup dan teknologi;
d. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan laporan dibidang penelitian dan
pengembangan daerah;
e. Pemberian saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam
rangka pengambilan keputusan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bidang Penelitian dan Pengembangan daerah membawahi 2 sub bidang
yang mempunyai rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Sub Bidang Ekonomi Dunia Usaha dan Keuangan Daerah, Pemerintah
dan Kemasyarakatan, Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan
bahan penyusunan rencana dan program. Tugas Sub Bidang Ekonomi
Dunia Usaha dan Keuangan Daerah. Rincian tugas sub bidang ekonomi
dunia usaha dan keuangan daerah adalah sebagai berikut :
a) Mengumpulkan, mempelajari ketentuan dan peraturan perundang
undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian dan
pengembangan Bidang Ekonomi, investasi dan dunia usaha,
organisasi dan tatalaksana tentang ekonomi;
b) Mengumpulkan, mempelajari ketentuan dan peraturan perungdang
undangan lainnya yang berhubungan dengan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum otonomi Daerah, Desa
dan Kelurahan;
c) Menyiapkan Bahan Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi
terkait dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
d) Menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian dan pngembangan
di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah desa dan kelurahan;
e) Menganalisis dan mengevaluasi hasil Penelitian dan Pengembangan
di Bidang ekonomi investasi dan Dunia Usaha organisasi dan
terlaksananya tentang ekonomi;
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 25
f) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian dan
Pengembangan dibidang ekonomi, dunia usaha,keuangan daerah,
desa dan Kelurahan;
g) Menyiapkan laporan pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Ekonomi,
Dunia Usaha dan Keuangan Daerah, Pemerintahan dan
Kemasyarakatan;
h) Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Teknologi,
mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan
rencana dan program. Rician tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam,
Lingkungan Hidup dan Teknologi. Rincian tugas sub sumber daya alam,
lingkungan hidup dan teknologi adalah sebagai berikut :
a) Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan
pengembangan;
b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangandibidang sumber daya alam, lingkungan Hidup
teknologi transportasi darat/laut/udara/tata ruang dan tata guna
lahan;
c) Menganalisis dan mengevaluasi hasil Peneliatian dan
pengembangan dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup,
teknologi, transportasi darat/laut/udara,tata ruang dan tata guna
lahan;
d) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, teknologi,
transportasi darat, laut, udara, tata ruang dan tata guna lahan;
e) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sumber daya alam dan
lingkungan hidup, teknologi, transportasi darat/laut/udara, tata ruang
dan tata guna lahan;
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 26
f) Menganalisis bahan dokumentasi, informasi dan publikasi hasil
penelitian dan pengembangan Daerah;
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
8) Kelompok jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara
profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan
dengan kebutuhan;
Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan
ditentukan kemudian dengan keputusan Bupati.
1.1.4. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah keseluruhan pegawai yang
terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2016 yang berjumlah sebanyak 70 orang, yang terdiri dari:
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian
No Status Jumlah (Orang)
1. Pegawai Negeri Sipil 56
2. Calon Pegawai Negeri Sipil 1
3. Pegawai Honorer 13
Jumlah 70
Rincian Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 berdasarkan Pangkat dan Golongan,
adalah sebagai berikut:
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 27
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan
No Pangkat/Golongan Ruang Jumlah (Orang)
1. Pembina Tingkat I (IV/b) 2
2. Pembina (IV/a) 4
3. Penata Tingkat I (III/d) 2
4. Penata (III/c) 8
5. Penata Muda Tingkat I (III/b) 10
6. Penata Muda (III/a) 17
7. Pengatur Tingkat I (II/d) 1
8. Pengatur (II/c) 2
9. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 10
Jumlah 56
Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan struktural yang ada
di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun
2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 1.3 Jumlah Pejabat Struktural Berdasakan Golongan Ruang
No Eselon Jumlah (Orang)
1. Eselon II b 1
2. Eselon III a 1
3. Eselon III b 5
4. Eselon IV a 12
Jumlah 19
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 28
1.1.5. Sarana dan Prasarana
Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016, sarana dan prasarana yang
tersedia adalah sebagai berikut:
Sarana
Tabel 1.4 Ketersediaan Sarana Pendukung
No Uraian Jumlah
1. Gedung 2 lantai 1 unit
2. Ruang Kerja
a. Kepala Badan 1 ruang
b. Sekretaris 1 ruang
c. Kepala Bidang 5 ruang
3. Kendaraan Dinas
a. Roda empat 5 unit
b. Roda dua 9 unit
Prasarana
1.5 Ketersediaan Prasarana Pendukung
No Uraian Jumlah
1. Meja 1 Biro 6 unit
2. Meja ½ Biro 5 unit
3. Meja Rapat 1 set
4. Kursi Direktur 10 unit
5. Sofa 1 set
6. Kursi Jati 1 set
7. Kursi 90 unit
8. Komputer 11 unit
9. Laptop 5 unit
10. Printer 9 unit
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 29
No Uraian Jumlah
11. Projector 2 unit
12. Filing Kabinet 26 unit
13. Lemari Arsip 14 unit
14. Mesin Tik 6 unit
15. Mesin Tik Elektrik 1 unit
16. Mesin Penghancur Kertas 2 unit
17. Papan Struktur 1 unit
18. Papan Nama Kantor 3 unit
19. AC 15 unit
20. White Board 2 unit
21. Mesin Air 1 unit
Program dan kegiatan pembangunan dibidang urusan perencanaan
pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan
pengendalian pembangunan daerah.
Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
Bappeda, antara lain:
1. Adanya kewenangan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku
2. Dukungan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang sebagai
pemegang kebijakan pembangunan di daerah.
3. Dukungan Dinas/Instansi baik vertikal maupun horizontal.
4. Dukungan perguruan tinggi, LSM ataupun lembaga lain yang berkompeten.
5. Dukungan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah
6. Meningkatnya akses data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi
informasi.
Faktor-faktor diatas merupakan peluang yang mendukung pengembangan
pelayanan Bappeda Kabupaten Tulang Bawang, diharapkan dengan adanya
peluang-peluang tersebut Bappeda dapat meningkatkan pelayanan sesuai tugas
dan fungsi pelayanannya.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB I - 30
Beberapa permasalahan (strategik issued) yang dihadapi dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang urusan perencanaan pembangunan adalah :
Masih belum optimalnya kesadaran satuan kerja perangkat daerah dalam
menyampaikan informasi dan data yang akurat serta tepat waktu
mengakibatkan perencanaan yang disusun kurang optimal.
Masih belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur yang menangani
bidang perencanaan pada satuan kerja perangkat daerah.
Dokumen perencanaan yang telah disusun belum digunakan sebagai acuan
secara optimal bagi stakeholders.
Ketersediaan data dari sumber data (SKPD) yang kurang lengkap.
Intervensi pihak-pihak tertentu dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan.
1.2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2016 adalah :
1. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT );
2. Penetapan Kinerja (PK);
3. Evaluasi Kinerja;
4. Pengukuran Kinerja.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB II - 1
BAB IIPERENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 pasal 2, mengandung prinsip-prinsip perencanaan diantaranya
adalah :
1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi, yang dimiliki masing-masing
daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.
5. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisifatif,
terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan
pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan tahunan nasional dan Provinsi. Agenda
pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam mendukung
pembangunan nasional dan kabupaten/kota. Karena itu, sinergitas dan konsistensi
kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan
dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah.
Dalam rangka pencapaian tata pemerintahan yang baik (good governance) yang
mempunyai prinsip dasar yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi,
keselarasan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan,
efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme, pelaksanaan program dan kegiatan
Instansi Pemerintah harus dilaporkan secara berkala dan berkesinambungan
berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut hal-hal
pokok yang terkandung dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB II - 2
2.1. Rencana Strategis
Renstra Bappeda Kabupaten Tulang Bawang disusun dalam rangka
mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2013-2018. Renstra Bappeda tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja
(Renja) Bappeda Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Bappeda dimuat
program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu
tahun mendatang.
Untuk dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang
berkelanjutan serta berorientasi masa depan, Bappeda Kabupaten Tulang
Bawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai Visi dan Misi
sebagai berikut :
Visi
Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa
mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Tulang Bawang.
Visi yang ditetapkan harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa
yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi,
sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreativitas dalam pelaksanaannya.
Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
a. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh pimpinan dan staf;
b. Memiliki nilai yang diinginkan (desirable) oleh pimpinan dan staf;
c. Memungkinkan untuk dicapai (achievable);
d. Terfokus pada permasalahan utama;
e. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 20 tahun) dan tidak mengabaikan
perkembangan;
f. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholders.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB II - 3
Berdasarkan kriteria dan persyaratan tersebut, maka ditetapkan Visi Bappeda
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018 adalah :
“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANGBERKUALITAS, PARTISIPATIF, TERPADU, BERKELANJUTAN DANAKUNTABEL SESUAI DENGAN POTENSI DAERAH”.
Berdasarkan visi tersebut, kondisi yang ingin diwujudkan adalah:
1. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dapat diartikan bahwa
perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan harus
mempertimbangkan berbagai aspek perencanaan daerah dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2. Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dapat diartikan bahwa
perencanaan pembangunan yang disusun merupakan hasil partisipasi
masyarakat, pengusaha, aparatur dan seluruh stakeholders pembangunan.
3. Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu
Perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dapat diartikan bahwa
perencanaan pembangunan yang disusun merupakan keterpaduan dari
berbagai kebutuhan, sektor, kebutuhan masyarakat, kebutuhan daerah dan
kebutuhan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
4. Perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dapat diartikan bahwa
perencanaan pembangunan yang disusun merupakan suatu proses yang
berkesinambungan dan meneruskan proses perencanaan yang telah
dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.
5. Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel.
Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dapat diartikan bahwa
perencanaan pembangunan yang disusun merupakan suatu perencanaan
yang teratur, terukur dan berkesinambungan.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB II - 4
6. Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi daerah.
Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi daerah
dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun harus
mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tulang
Bawang sesuai dengan kondisi sosial budaya, sumberdaya alam dan
sumberdaya manusia yang tersedia.
Misi
Misi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam mencapai Visi dengan
menawarkan keuanggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik,
inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpnan dan seluruh
staf unit kerja.
Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka Bappeda Kabupaten Tulang
Bawang merumuskan misi yang harus dilaksanakan. Berikut adalah misi yang
ditetapkan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten
Tulang Bawang :
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sistem perencanaan daerah
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sistem pengendalian pembangunan daerah.
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sistem informasi pembangunan daerah.
Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan
misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah
yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Sedangkan
sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Rumusan tujuan dan
sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan
dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dalam upaya merealisasikan visi
dan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan langkah-langkah operasional
yang lebih terarah dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan yang ditetapkan oleh
Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dalam rencana strategis ini adalah:
a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah
b. Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan daerah
c. Meningkatkan kualitas informasi pembangunan daerah.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB II - 5
Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan
penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/ dihasilkan
secara nyata oleh Bappeda dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Dalam sasaran dirancang indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan
pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang
disertai dengan rencana tingakt capaian (target masing-masing indikator dari
program dan kegiatan).
Sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2013 – 2018 disajikan dalam tabel berikut :
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 BAB II - 6
Tabel 2.1 Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 - 2018
No SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018
1. Meningkatnya ketersediaan dokumenperencanaan daerah yang berkualitas
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yangpartisipatif dan berkualitas
21 dok 21 dok 21 dok 21 dok 21 dok
Jumlah dokumen kajian pengembangan ekonomi potensial 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok
2. Meningkatnya kualitas pengendalianpembangunan daerah
Persentase kesesuaian program/kegiatan yangdirencanakan terhadap program/kegiatan yangdianggarkan
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase SKPD menyusun Renstra sesuai peraturanperundangan dan tepat waktu
80% 85% 90% 95% 100%
Persentase SKPD menyusun Renja sesuai peraturanperundangan dan tepat waktu
80% 85% 90% 95% 100%
3. Meningkatnya ketersediaan informasipembangunan daerah
Jumlah dokumen/data informasi pembangunan daerah 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB II - 7
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2016
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di
depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan
datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative
objectivness) apa yang harus dicapai, dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan
program/kegiatan. Perencanaan kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian
kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.
Untuk operasionalisasi perencanaan tersebut, Bappeda menyusun
perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana
Kerja (RENJA) Bappeda. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka SKPD perlu menyusun
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diambil dari perencanaan jangka
menengah Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.
Rencana Kinerja Tahun 2016 mencerminkan rencana kegiatan, program dan
sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan
dalam Renstra Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018. Rencana
Kinerja Tahunan 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Bappeda
selama tahun 2016. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus
dicapai selama tahun 2016 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat
kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan
dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya
pencapaian visi dan misinya.
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan
melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana
kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB II - 8
pada suatu program. Program-program yang direncanakan akan dilaksanakan
pada tahun 2015 di Bappeda adalah sebagai berikut :
1. Program Lokalitas Kewenangan SKPD
Merupakan gambaran program pembangunan yang akan dilaksanakan secara
internal oleh Bappeda pada tahun 2016. Program ini adalah program/kegiatan
yang termasuk dalam rekening kegiatan “semua urusan”, yakni program yang
ada pada setiap SKPD. Untuk Bappeda program tersebut meliputi :
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Program Lintas SKPD
Merupakan program pembangunan yang akan dilaksanakan Bappeda dengan
melibatkan SKPD lain. Program-Program lintas SKPD yang dilaksanakan
tahun 2016, meliputi :
1) Pengembangan Data/Informasi;
2) Kerjasama Pembangunan;
3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah;
4) Perencanaan Pembangunan Daerah;
5) Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
6) Perencanaan Sosial dan Budaya;
7) Penataan Ruang.
Program kewilayahan adalah program pembangunan yang dilaksanakan denan
melibatkan wilayah daerah lain. Pada Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Tulang
Bawang tidak melaksanakan program tersebut. Dalam dokumen Renstra Tahun
2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahunan 2016, Bappeda tidak merencanakan
program yang melibatkan daerah lain.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB II - 9
Target sasaran untuk tahun 2016 merupakan target jangka menengah Rencana
Strategis Bappeda Tahun 2013-2018. Setelah ditetapkannya Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, disusunlah Rencana
Kinerja Tahunan 2016 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target
yang akan dicapai.
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja
antara Kepala Bappeda dengan Bupati Tulang Bawang untuk mewujudkan target
kinerja tahunan dan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2013-2018 dengan
mendasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka
mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Bappeda Tahun 2013-2018. Pada dasarnya perjanjian kinerja tahun 2016
menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Bappeda selama Tahun 2016.
Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun
2016 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun
sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur
dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan
misinya.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB II - 10
Tabel 2.2Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya ketersediaan dokumenperencanaan daerah yang berkualitas
Jumlah dokumen perencanaan pembangunandaerah yang partisipatif dan berkualitas
21 dok
Jumlah dokumen kajian pengembangan potensiekonomi
3 dok
2 Meningkatnya kualitas pengendalianpembangunan daerah
Persentase kesesuaian program/kegiatan yangdirencanakan terhadap program/kegiatan yangdianggarakan (APBD)
100%
Persentase SKPD menyusun Renstra sesuaiperaturan perundangan dan tepat waktu
90%
Persentase SKPD menyusun Renja sesuaiperaturan perundangan dan tepat waktu
90%
3 Meningkatnya ketersediaan informasipembangunan daerah
Jumlah dokumen/data informasi pembangunandaerah
5 dok
Program/Kegiatan Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.374.800.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 205.600.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 35.930.000
4. Program Pengembangan Data/Informasi Rp. 443.850.000
5. Program Kerjasama Pembangunan Rp. 134.445.000
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah
Rp. 823.327.300
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 892.692.700
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 925.205.000
9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp. 620.000.000
10. Program Penataan Ruangan Rp. 494.150.000
Berdasarkan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2015, alokasi
Belanja Daerah untuk Bappeda Kabupaten Tulang Bawang dianggarkan sebesar
Rp. 9.885.022.326,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 3.935.022.336,- dan Belanja Langsung Rp. 5.950.000.000.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 1
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Bappeda Kabupaten Tulang Bawang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah
mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan yang berisi pertanggungjawaban
kinerja instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis.
Akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang telah tertuang
dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan
Akuntabilitas sebagai cerminan dari visi misi Bappeda Tulang Bawang.
Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh keberhasilan
program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan.
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi rencana strategis,
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 2
3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2015
Manajeman kinerja yang dibangun secara baik, memerlukan tolok ukur atau
indikator atau indikator yang jelas dan pasti yaitu spesifik, dapat diukur, dapat
dicapai, realistis dan tepat waktu. Indikator kierja merupakan alat atau media
kegiatan dan sasaran yang dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu pada Tahun
2016 Bappeda menetapkan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
Dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap sasaran, digunakan
metode rata-rata capaian setiap indikator sasaran yang selanjutnya dikategorikan
dalam pengukuran dengan skala ordinal sebagai berikut :
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1. 95 s/d 100 Sangat Berhasil
2. 80 s/d <95 Berhasil
3. 50 s/d <80 Cukup Berhasil
4. 0 s/d <50 Kurang Berhasil
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator
kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian
kinerja sebesar 100.
Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja
sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja
sebesar 0.
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 3
ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran
(output) dan hasil (outcome).
Indikator Sasaran
Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara
signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.
Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk
mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.
Keberhasilan pelaksanaan tugas Bappeda untuk mencapai sasaran atau target
yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian
kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (performance measure) atau
indikator kinerja (performance indicator). Untuk dapat mengidentifikasikan tingkat
capaian kinerja yang diinginkan tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan
strateg dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai
sasaran atau target yang dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional
jangka pendek, mengingat rencana stratejik organisasi hanya memuat hal-hal
yang bersifat stratejik jangka menengah, jangka panjang dan tidak sampai terinci
secara detail dalam kegiatan operasional. Dengan menetapkan sasaran atau
target, strategi, langkah-langkah terinci kegiatan dan indikator kinerja akan
memudahkan dalam melakukan proses perencanaan kinerja yang merupakan
langkah awal dalam mewujudkan rencana kinerja yang berguna untuk
peningkatan kinerja organisasi.
Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan
pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu melalui pengukuran
kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan, sehingga dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang objektif dalam
pengambilan keputusan.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 4
3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang
selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Bappeda tahun 2015.
Bappeda telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai, dengan
pengukuran yang didasarkan pada pencapaian 6 (enam) indikator kinerja.
Pengukuran indikator kinerja didasarkan pada perhitungan sebagaimana tabel 3.2.
Tabel 3.2. Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Bappeda
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya ketersediaan dokumenperencanaan daerah yang berkualitas
Jumlah dokumen perencanaan pembangunandaerah yang partisipatif dan berkualitas
Jumlah dokumen perencanaanpembangunan
Jumlah dokumen kajian pengembangan potensiekonomi
Jumlah dokumen kajianpengembangan potensi ekonomi
2. Meningkatnya kualitas pengendalianpembangunan daerah
Persentase kesesuaian program/kegiatan yangdirencanakan terhadap program/kegiatan yangdianggarkan (APBD)
(Jumlah program/kegiatan yangdianggarkan dalam APBD dibagijumlah program/kegiatan yangdirencanakan dalan Renja) x100%
Persentase SKPD menyusun Renstra sesuaiperaturan perundangan tepat waktu
(Jumlah SKPD menyusunRenstra sesuai peraturanperundangan tepat waktu dibagiJumlah total SKPD) x 100%
Persentase SKPD menyusun Renja sesuaiperaturan perundangan tepat waktu
(Jumlah SKPD menyusun Renjasesuai peraturan perundangantepat waktu dibagi Jumlah totalSKPD) x 100%
3. Meningkatnya ketersediaan informasipembangunan daerah
Jumlah dokumen/data informasi statistikpembangunan daerah
Jumlah dokumen/data informasipembangunan daerah
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2016
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMARealisasi
Tahun2014
Tahun 2015Target
RenstraCapaian
2015Target Realisasi Capaian
Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatnya ketersediaandokumen perencanaandaerah yang berkualitas
Jumlah dokumen perencanaanpembangunan daerah yangpartisipatif dan berkualitas
21 dok 21 dok 21 dok 100% 21 dok 100%
Jumlah dokumen kajianpengembangan potensi ekonomi
3 dok 3 dok 3 dok 100% 3 dok 100%
2. Meningkatnya kualitaspengendalian pembangunandaerah
Persentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakanterhadap program/kegiatan yangdianggarkan (APBD)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase SKPD menyusunRenstra sesuai peraturanperundangan tepat waktu
85% 90% 80% 88,89% 90% 88,89%
Persentase SKPD menyusunRenja sesuai peraturanperundangan tepat waktu
85% 90% 80% 88,89% 90% 88,89%
3. Meningkatnya ketersediaaninformasi pembangunandaerah
Jumlah dokumen/data informasistatistik pembangunan daerah
5 dok 5 dok 5 dok 100% 5 dok 100%
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 5
Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama pada tahun 2016 menunjukkan
hasil yang bervariasi. Dalam hal kesesuaian program antara RKPD dengan
RPJMD, yang menunjukkan konsistensi perencanaan jangka pendek dengan
jangka menengah, masih terdapat kesenjangan. Hal ini disebabkan karena dalam
perjalanan waktu, dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian-penyesuaian
dengan kebutuhan sehingga ditambahkan program-program baruyang digunakan
untuk mencapai sasaran RPJMD. Selain itu, terdapat program dan kegiatan baru
yang menyesuaikan dengan Renja dan Renstra Kementerian dan Lembaga,
terutama bagi dinas dan instansi tekis yang memiliki tanggung jawab dalam
pelaksanaan kegiatan teknis kementerian di daerah.
3.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Sasaran I
“Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah YangBerkualitas”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan dokumen
perencanaan daerah yang berkualitas dengan 2 (dua) indikator kinerja
mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat
Berhasil.
Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran I
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5
1. Jumlah dokumen perencanaanpembangunan daerah yang partisipatifdan berkualitas
21dokumen
21dokumen
100
2. Jumlah dokumen kajian pengembanganpotensi ekonomi
3dokumen
3dokumen
100
Rata-Rata Capaian Sasaran 100
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 6
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatifdan berkualitas
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan
penjabarannya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah
berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan
pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan
fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.
Pada tahun 2016 capaian indikator jumlah dokumen perencanaan
pembangunan yang partisipatif dan berkualitas, dari target sebanyak 21
dokumen terealisasi sebanyak 21 dokumen atau terealisasi 100 %.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
1) Semakin meningkatnya kualitas SDM aparatur Bappeda;
2) Adanya motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematik dan
terjadwal;
3) Adanya akselerasi pembangunan yang mampu melaksanakan mekanisme
perencanaan pembangunan dengan tepat waktu, efisien dan efektif dalam
mencapai konsistensi pelaksanaan pembangunan;
4) Meningkatnya perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, prasarana
wilayah, penataan ruang, sosial, budaya, sumber daya alam dan buatan
yang tanggap terhadap perubahan, partisipatif dan berdasarkan evaluasi,
penelitian dan pengembangan dan meningkatnya kualitas koordinasi
perencanaan, monitoring dan evaluasi melalui kerjasama perencanaan
pembangunan antar lembaga dan antar daerah.
2. Jumlah dokumen kajian pengembangan potensi ekonomi
Untuk mendorong dan menarik investasi ke daerah, diperlukan Profil Potensi
Daerah yang berisi tentang informasi peluang usaha yang layak bagi investor.
Profil Potensi Daerah ini dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 7
menangkap peluang investasi dan mengambil keputusan untuk berinvestasi.
Dengan adanya Profil Potensi Daerah, UKM juga dapat mengidentifikasi
peluang usaha yang ada.
Capaian indikator tersedianya dokumen pengembangan potensi ekonomi
daerah tahun 2016 dapat dilihat dari tersusunnya 3 dokumen kajian yaitu :
strategi antisipasi dampak pemanasan global, pilot project pengembangan
teknologi pakan dan kerjasama jaringan kelitbangan. dari target sebanyak 3
dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen atau terealisasi 100 %.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
1) Adanya kerjasama dengan lembaga penelitian;
2) Adanya dokumen sistem inovasi daerah yang diharapkan dapat menjadi
pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah serta para stakeholder
dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan Sistem
Inovasi Daerah yang berbasis komoditi unggulan daerah.
Sasaran II
“Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengendalian
pembangunan daerah dengan 3 (tiga) indikator kinerja mendapatkan angka
capaian kinerja sasaran sebesar 98,52 % dengan predikat Sangat Berhasil.
Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran II
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5
1. Persentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadapprogram/kegiatan yang dianggarkan(APBD)
100% 100% 100
2. Persentase SKPD menyusun Renstrasesuai peraturan perundangan dan tepatwaktu
90% 80% 88,89
3. Persentase SKPD menyusun Renjasesuai peraturan perundangan dan tepatwaktu
90% 80% 88,89
Rata-Rata Capaian Sasaran 92,59
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 8
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Persentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadapprogram/kegiatan yang dianggarakan (APBD)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan jabaran dari RPJMD
yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan untuk 1 tahun (annual
planning) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun
bersangkutan, khususnya dana. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) juga merupakan rencana tahunan bersifat operasional
yang isinya merupakan penjabaran dari renstra yang dibuat oleh masing-
masing SKPD sesuai dengan tupoksinya. Konsistensi program dalam RKPD
terhadap program dalam Renja SKPD sangat penting untuk memastikan
bahwa target-target kinerja tahun bersangkutan diterjemahkan ke dalam
program dan kegiatan yang lebih operasional di tingkat pelaksanaan teknis
(SKPD).
Pada tahun 2016 capaian indikator persentase kesesuaian program/kegiatan
yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan (APBD),
dari target sebanyak 100% terealisasi sebanyak 100% atau terealisasi 100 %.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
1) Kebijakan umum anggaran harus mengacu pada prioritas dan sasaran
pembangunan dalam RKPD, sehingga sasaran pembangunan dalam
RKPD harus diadopsi dalam APBD;
2) Penjabaran program/kegiatan dalam PPAS mengacu pada atau
sepenuhnya telah mengadopsi rencana program/kegiatan prioritas dalam
RKPD;
3) Plafom anggaran dalam PPAS dijaga agar tetap mengacu pagu indikatif
dalam RKPD;
4) Pedoman penyusunan APBD harus mencantumkan informasi terkait KUA
dan PPAS bagi SKPD dalam menyusun RKA, dengan program/kegiatan
yang telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKPD. Target kinerja
program/kegiatan prioritas dicantumkan dengan jelas bagi setiap SKPD.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 9
Program/kegiatan serta indikator kinerja dalam Renja SKPD tercantum
dan diakomodir lebih baik dan akurat dalam RKA SKPD.
2. Persentase SKPD menyusun Renstra sesuai peraturan perundangan dantepat waktu
SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat
indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan
Renstra-SKPD berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah
daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD,
dan program kewilayahan.
Indikasi program dan kegiatan yang ada dalam RPJMD harus diterjemahkan
secara lebih operasional di dalam Rencana Strategis SKPD, yang memuat
penjabaran visi dan misi Kepala SKPD yang diturunkan dari visi dan misi
Kepala Daerah. Renstra SKPD lebih rinci sampai ke kegiatan karena ruang
lingkupnya lebih kecil, yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
dari institusi bersangkutan. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 5 tahun. Konsistensi program dalam RPJMD terhadap
program dalam Renstra harus dijaga unntuk memastikan agar kondisi yang
ingin dicapai pada 5 tahun mendatang diterjemahkan oleh SKPD
sebagaimana mestinya, agar target-target yang hendak dicapai diupayakan
sesuai sumber daya yang tersedia di SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Pada tahun 2016 capaian indikator persentase SKPD menyusun Renstra
sesuai peraturan perundangan dan tepat waktu, dari target sebanyak 90%
terealisasi sebanyak 80% atau terealisasi 88,89 %
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
1) Semakin meningkatnya peran para stakeholders dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tulang Bawang;
2) Adanya amanat Permendagri Nomor 54/2010 yang memberikan panduan
bagi daerah untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 10
kebijakan perencanaan pembangunan daerah sehingga dalam
penyusunannya akan selalu selaras dan sesuai dengan perencanaan
pembangunan yang lebih makro;
3) Adanya feedback untuk setiap kegiatan pengendalian dan evaluasi yang
dilakukan, sehingga semakin menyempurnakan maksud dan tujuan
kegiatan pengendalian dan evaluasi baik di tingkat penyusunan,
pelaksanaan, maupun hasil perencanaan kebijakan daerah.
3. Persentase SKPD menyusun Renja sesuai peraturan perundangan dantepat waktu
Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)
tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam
anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran
(RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-
undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode
tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD,
serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang BawangTahun 2016.
Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra
SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(AKIP).
Pada tahun 2016 capaian indikator persentase SKPD menyusun Renja sesuai
peraturan perundangan dan tepat waktu, dari target sebanyak 90% terealisasi
sebanyak 80% atau terealisasi 88,89%.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
1) Semakin meningkatnya peran para stakeholders dalam pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tulang Bawang;
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 11
2) Adanya amanat Permendagri Nomor 54/2010 yang memberikan panduan
bagi daerah untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan perencanaan pembangunan daerah sehingga dalam
penyusunannya akan selalu selaras dan sesuai dengan perencanaan
pembangunan yang lebih makro;
3) Adanya sinkronisasi serta sinergi program dan kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2015 dengan target dan sasaran pembangunan
daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Tulang
Bawang tahun 2015.
Sasaran III
“Meningkatnya Ketersediaan Informasi Pembangunan Daerah”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan informasi
pembangunan daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka
capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat Sangat Berhasil.
Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran III
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5
1. Jumlah dokumen/data informasi statistikpembangunan daerah
100% 100% 100
Rata-Rata Capaian Sasaran 100
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Jumlah dokumen/data informasi statistik pembangunan daerah.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa
perencanaan pembangunan didasarkan pada data/ informasi yang akurat dan
dapat dipertanggung jawabkan. Data/Informasi statistik merupakan salah satu
bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta
sebagai bahan masukkan dalam proses perumusan Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 12
tahun 2010 juga menyatakan penyusunan rencana pembangunan daerah
menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta
rencana tata ruang. Pernyataan tersebut merupakan hal yang sangat penting
bagi pengambil kebijakan/keputusan karena kebijakan/keputusan yang
berkualitas tergantung dari data /informasi akurat, terintegrasi dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Pada tahun 2016 capaian indikator jumlah dokumen/data informasi statistik
pembangunan daerah, dari target sebanyak 5 dokumen terealisasi sebanyak 5
dokumen dengan capaian realisasi sebesar 100%.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
1) Adanya dukungan, komitmen dan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang
Bawang secara terbuka dan sinergis;
2) Adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah Kabupaten Tulang
Bawang dan instansi vertikal lain di lingkup Kabupaten Tulang Bawang
dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang guna
membantu dan memudahkan BPS Kabupaten Tulang Bawang dalam
mengumpulkan maupun menyebarluaskan data dan informasi statistik.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 13
3.5. Realisasi Anggaran
Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengacu pada Visi dan Misi Bappeda Tulang
Bawang, serta berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen
rencana strategis Bappeda Tulang Bawang dengan didukung oleh dana yang
bersumber dari dana APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016.
Tabel 3.7Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016
No Program/Kegiatan Anggaran(Rp)
Realisasi(Rp) %
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.374.800.000 1.300.766.442 94,61
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 205.600.000 198.794.000 96,69
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
35.930.000 35.824.050 99,71
4. Program Pengembangan Data/Informasi 443.850.000 435.115.718 98,03
5. Program Kerjasama Pembangunan 134.445.000 134.375.100 99,95
6. Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah
823.327.300 799.393.600 97,09
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 892.692.700 824732.200 92,39
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 925.205.000 900.491.200 97,33
9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 620.000.000 619.883.700 99,98
10. Program Penataan Ruangan 494.150.000 488.850.000 98,93
Tabel 3.8Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2016
No Uraian Anggaran(Rp)
Realisasi(Rp) %
1. Belanja Tidak langsung 3.935.022.336 3.640.117.018 92,51
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB III - 14
Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran
2016, alokasi Belanja Daerah untuk Bappeda Kabupaten Tulang Bawang
dianggarkan sebesar Rp. 9.885.022.336 terealisasi sebesar Rp. 9.378.343.028
atau 94,87%, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.935.022.336
dan terealisasi sebesar Rp. 3.640.117.018 atau 92,51%, serta Belanja Langsung
sebesar Rp. 5.950.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.738.226.010 atau
96,44%.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB IV - 1
BAB IVPENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan
Pembagunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016
disusun sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja, yang merupakan
wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan
kemampuan, kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang
semakin profesional, efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat
serta dinamika perubahan lingkungan strategis.
Maksud penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah dalam rangka
memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Penyusunan
laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, dengan
tujuan untuk memberikan umpan balik (feedback) yang dapat digunakan oleh
unsur manajemen (pimpinan) untuk meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Hasil capaian sasaran Tahun 2016 berdasarkan indikator yang ditetapkan,
berada pada predikat sangat berhasil dan berhasil. Dari tiga sasaran yang
ditetapkan, seluruhnya dapat diselesaikan dengan baik, meskipun ada beberapa
capaian indikator yang belum mencapai hasil bulat 100% seperti yang ditagetkan.
Pengukuran indikator kinerja merupakan informasi kinerja yang
menunjukkan prestasi capaian kinerja sasaran yang dicapai oleh Bappeda pada
tahun 2016. Dari hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi di tahun 2016 sudah dilaksanakan dengan baik. Rata-rata
capaian untuk 6 (enam) indikator sasaran adalah sebesar 96,29%.
BAPPEDA KABUPATEN TULANG BAWANG
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 BAB IV - 2
Dengan hasil pencapaian tersebut diatas, maka perlu kiranya dukungan
yang baik berupa dana, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang
berkualitas dan menguasai tugas pokok dan fungsinya di bidang Perencanaan
guna peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang kedepan.
KEPALA BAPPEDAKABUPATEN TULANG BAWANG,
Ir. ANTHONI, MMNIP. 19690414 199402 1 001
top related