bahan kemendagri

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHKEMENTERIAN DALAM NEGERI

RANCANGAN PERMENDAGRITENTANG

TAHAPAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KLHS DALAM

PENYUSUNAN RPJPD DAN RPJMD

RANCANGAN PERMENDAGRITENTANG

TAHAPAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KLHS DALAM

PENYUSUNAN RPJPD DAN RPJMD

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHKEMENTERIAN DALAM NEGERI

1dindrajati@gmail.com

KONSIDERAN

Pasal 15 UU No. 32/2009

Mewajibkan Pemda melakukan KLHS dalam Penyusunan dan/atau evaluasi RPJPD/RPJMD

M E N I M B A N G

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, Pemda memerlukan

Pedoman Tahapan dan Tata Cara Pelaksanaan

KLHS dalam Penyusunan

RPJPD/RPJMD

2dindrajati@gmail.com

TUJUAN

Memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah dimasukkan dalam proses penyusunan RPJPD dan RPJMD; dan

Meningkatkan kualitas RPJPD dan RPJMD sebagai upaya meminimalkan potensi pengaruh negatif dan/atau resiko pelaksanaannya terhadap kondisi lingkungan hidup.

RPJPD/RPJMD

3dindrajati@gmail.com

KEWAJIBANGUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA

KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD/RPJMD

POKJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN

WAJIB

MEN

UG

ASKAN

4dindrajati@gmail.com

KAIDAH

Pelaksanaan KLHS mengikuti kaidah: fokus pada tujuan relevan dengan keputusan terpadu transparanpartisipatifakuntabel Iteratif, danevaluasi diri.

5dindrajati@gmail.com

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD dan PELAPORAN

Persiapan Penyusunan

RPJPD

Pengolahan data

dan informasi

Perumusan Permasalaha

n Pembanguna

n Daerah

Masukan dari SKPD

Pelaksanaan Forum

Konsultasi Publik

Penelaahan RTRW Prov/ Kab/Kota &

Daerah Lainnya

Perumusan visi dan

misi daerah

Perumusan sasaran

pokok dan arah

kebijakan

Analisis isu-isu

strategis

Rancangan Awal RPJPD

Musrenbang RPJPD

Konsultasi rancangan

akhir RPJPD dengan

MENDAGRI

Rancangan Akhir RPJPD

Pembahasan dan

penetapan Perda RPJPD

Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya

Analisis Gambaran

umum kondisi daerah

Penyelarasan visi, misi dan

arah kebijakan RPJPD Prov

0

12:2.12.22.3

3

0

00

1. Laporan Pra-Pelingkupan

2. Laporan Pelingkupan

3. Laporan Draf Akhir

4. Laporan Akhir

6dindrajati@gmail.com

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD

Persiapan

Penyusunan RPJMD

Pengolahan data

dan informasi

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah

Rancangan Awal RPJMD

Musrenbang RPJMD

Konsultasi rancangan

akhir RPJMD dengan

KEMENDAGRI/ GUBERNUR

Rancangan Akhir

RPJMD

Pembahasan dan

penetapan Perda RPJMD

Penelaahan RPJPD

Prov/Kab/Kota

Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan

kab/kota lainnya Perumus

an Tujuan dan

Sasaran

Perumusan

Penjelasan visi dan

misi

Perumusan Strategi dan

arah kebijakan

PerumusanIndikasi rencana

program prioritas yang

disertai kebutuhan pendanaan

Perumusan Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah

Analisis pengelola

an keuangan

daerah serta

kerangka pendanaa

n

Analisis Gambaran

umum kondisi daerah

Hasil evalua

si capaia

n RPJMD

Penelaahan RTRW prov. Dan

RTRW Prov/Kab/

Kota lainnya

Penyusunan

Rancangan Renstra

SKPD

Rancangan RPJMD

Analisis isu-isu

strategis

Pembahasan dgn SKPD

Prov/Kab/Kota

Penetapan Indikator

Kinerja Daerah

VISI, MISI dan

Program KDH

Pembahasan dengan DPRD

utk memperoleh masukan dan

saran Penyelarasan

program prioritas dan kebutuhan pendanaan

Pelaksanaan Forum

Konsultasi Publik

0

0

0

0

0

1

2.12.2

0

2.12.2

2.3

3

2

1. Laporan Pra-Pelingkupan

2. Laporan Pelingkupan

3. Laporan Draf Akhir

4. Laporan Akhir

7dindrajati@gmail.com

0. MELAKUKAN PERSIAPAN

dindrajati@gmail.com 8

Persiapan• Memberikan masukan komposisi Tim Penyusun RPJMD• Membentuk Pokja Pengendalian LingkunganPra-Pelingkupan•Melengkapi desk study yang dilakukan tim penyusun RPJMD dengan gambaran permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagai bahan analisis baseline

•Memberi masukan analisis isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan

MEMBENTUK POKJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN

KETUA POKJA PL: KEPALA BLHD

SEKRETARISKEPALA BAG.

SDA&LH - BAPPEDA

ANGGOTA: Unsur Pemerintah & Non Pemerintah yang memiliki (1) Kemampuan & Kompetensi; (2) Waktu & Konsentrasi

TIM PENYUSUN :KETUA & WAKIL

SEKRETARIS

POKJA POKJA POKJA PL

PERMENKLHS

PERMENNO.

54/2010

MEMBENTUK POKJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN

TEAM WORKKetua dan Sekretaris Pokja berkewajiban untuk: Memastikan Pokja benar-benar melakukan kajian dengan

mengikuti kaidah pelaksanaan KLHS menyediakan ruangan dan fasilitas kesekretariatan

Pokja PL; memfasilitasi pengumpulan dan analisis data baseline,

lokakarya, seminar, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) atau pertemuan lainnya;

memotivasi anggota Pokja; memastikan bahwa seluruh proses dan hasil kajian

diselesaikan dan memenuhi standar mutu; memastikan bahwa hasil/rekomendasi kajian benar-

benar diintegrasikan ke dalam dokumen RPJPD yang disusun;

memastikan adanya kerjasama dengan Pokja lainnya dalam Tim Penyusun RPJPD.

MEMBENTUK POKJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Karakter Penting

Kepemimpinan kuat

Anggota-anggota yang berkomitmen

Kesepakatan pembagian tugas dan tanggung

jawab dengan baik

Pokja berkoordinasi dengan Tim Penyusun

RPJPD/RPJMD

Pokja mengkomuni-kasikan setiap proses & hasil pd pemangku kepentingan

MENYUSUN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

CONTOH OUTLINE KAK KLHS

1. Latar Belakanga. Gambaran Umum Prov/Kab/Kotab. Alasan Diperlukannya KLHS

2. Tujuan dan Sasaran KLHSa. Tujuanb. Sasaran

3. Lingkup Kegiatan4. Hasil yang Diharapkan5. Rencana Kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian6. Tenaga Ahli yang Diperlukan7. Pendanaan8. Kerangka Waktu

MELAKUKAN PRA PELINGKUPAN

Praupaya untuk memverifikasi cakupan permasalahan pembangunan berkelanjutan untuk melengkapi hasil desk study perumusan

permasalah pembangunan yang dilakukan tim penyusun RPJPD

Pra Pelingkupan

Cakupan permasalahan PBIsu lingkungan

Isu sosialIsu ekonomi

Identifikasi isu pembangunan : Hasil desk study tim RPJPD Curah pendapat dg

stakeholder (mind mapping, meta plan)

Memanfaatkan hasil perumusan permasalahan pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun

RPJPD diperoleh dari:

penelaahan RPJPN dan RPJPD daerah lainnya;

perumusan permasalahan pembangunan daerah yang berasal dari hasil analisis gambaran umum

kondisi daerah;

masukan dari SKPD

MELAKUKAN PRA PELINGKUPAN

Hasil verifikasi menjadi bahan masukan analisis isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan pada tahap pelingkupan

1.MELAKUKAN PELINGKUPAN

•Memverifikasi rumusan isu-isu strategis melalui pelibatan pemangku kepentingan• Mendokumentasikan proses dan hasil pelingkupan• Melakukan analisis baseline data isu-isu strategis dalam skenario BAU

2. MELAKUKAN 3 TAHAPAN KLHS

dindrajati@gmail.com 16

•2.1. Pengkajian Pengaruh• Memberikan telaah pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan

sasaran terhadap lingkungan hidup dengan memperhatikan muatan kajian yang relevan dengan isu-isu strategis.

•2.2. Perumusan mitigasi dan alternatif•2.3. Perumusan Rekomendasi

•Catatan: Rekomendasi memastikan bahwa rumusan mitigasi/alternatif program-program yang terkait isu strategis pembangunan berkelanjutan, masuk ke dalam program prioritas.

3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGINTEGRASIAN

dindrajati@gmail.com 17

•Pengambilan Keputusan dan Pengintegrasian–Mengintegrasikan mitigasi/alternatif yang direkomendasikan ke dalam rancangan awal RPJMD

MENJADI DASARPENYUSUNAN RENSTRA SKPD

PENDEKATAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan KLHS mengedepankan pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan berbagai pemangku kepentingan.

Pelaksanaan KLHS disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas daerah.

18dindrajati@gmail.com

PENGKAJIAN Pokja Pengendalian Lingkungan melakukan kajian pengaruh: (1)terhadap visi,

misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan (untuk RPJPD); (2) terhadap rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah (untuk RPJMD)

Kajian pengaruh bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan ke dalam rumusan tersebut.

Kajian pengaruh meliputi kajian keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Kajian keterkaitan meliputi:

• Keterkaitan antar wilayah;• Keterkaitan antar waktu;• Keterkaitan antar sektor;• Keterkaitan antar pemangku kepentingan.

Kajian keseimbangan meliputi keseimbangan antar kepentingan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup.

Kajian keadilan meliputi:• Keadilan antar kelompok masyarakat;• Keadilan antar generasi.

Pelaksanaan kajian dilakukan melalui serangkaian diskusi terfokus yang melibatkan pemangku kepentingan.

19dindrajati@gmail.com

PERUMUSAN MITIGASI DAN/ATAU ALTERNATIF

• Pokja Pengendalian Lingkungan merumuskan mitigasi dan/atau alternatif untuk meminimalkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul.

• Pelaksanaan perumusan mitigasi dan/atau alternatif dilakukan melalui serangkaian diskusi terfokus yang melibatkan pemangku kepentingan.

20dindrajati@gmail.com

PERUMUSAN REKOMENDASI• Pokja Pengendalian Lingkungan merumuskan rekomendasi

berdasarkan rumusan mitigasi dan/atau alternatif.• Perumusan rekomendasi dilakukan melalui serangkaian diskusi

terfokus yang melibatkan pemangku kepentingan.• Pokja Pengendalian Lingkungan bersama Tim Penyusun RPJP/MD

mengonsultasikan hasil rumusan rekomendasi kepada pimpinan SKPD untuk mencapai kesepakatan substansi rekomendasi.

• Rekomendasi pelaksanaan kajian diintegrasikan ke dalam: rumusan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan (untuk RPJPD); rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah (untuk RPJMD) .

• Rumusan visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan RPJP/MD dibahas dalam pertemuan koordinasi antara Bappeda dengan para kepala SKPD dan hasilnya dibawa dalam pelaksanaan forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RPJP/MD.

21dindrajati@gmail.com

• Pokja Pengendalian Lingkungan bersama Tim Penyusun RPJP/MD menyelaraskan: rumusan visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan (untuk RPJPD); rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah (untuk RPJMD) berdasarkan berita acara forum konsultasi publik

• Hasil penyelarasan digunakan oleh Bappeda untuk membuat rancangan awal RPJP/MD.

PENYELARASAN HASIL KONSULTASI PUBLIK KE DALAM RANCANGAN AWAL

RPJPD/RPJMD

22dindrajati@gmail.com

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelaksanaan Tahapan dan Tata Cara Pelaksanaan KLHS dalan Penyusunan RPJPD dan RPJMD bersumber pada APBN, APBD, lain-lain sumber pembiayaan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

23dindrajati@gmail.com

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Mendagri melalui Dirjen Bina Bangda melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLHS dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi.

Gubernur melalui pimpinan SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota.

24dindrajati@gmail.com

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SAAT PENYUSUNAN KEBIJAKAN: Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup

melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil KLHS telah sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.

Hasil pengendalian dan evaluasi disampaikan kepada ketua Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan untuk penyempurnaan proses dan hasil KLHS.

25dindrajati@gmail.com

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SAAT PELAKSANAAN: Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup

melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi KLHS yang sudah terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD.

Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS yang sudah terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, disediakan alokasi anggaran yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil pengendalian dan evaluasi disampaikan kepada kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai bahan penyempurnaan.

26dindrajati@gmail.com

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

SAAT EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH : Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup

melakukan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD.

Evaluasi hasil pelaksanaan bertujuan untuk mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan rekomendasi KLHS dalam RPJPD dan RPJMD yang sudah dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Hasil evaluasi disampaikan kepada kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk dijadikan bahan masukan perencanaan pembangunan berikutnya.

27dindrajati@gmail.com

KETENTUAN PERALIHAN

Daerah yang sedang menyusun RPJPD dan RPJMD dapat mempedomani tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS sesuai dengan Permendagri ini.

Untuk RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dan belum melaksanakan KLHS, Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan KLHS pada saat evaluasi RPJPD dan RPJMD.

28dindrajati@gmail.com

KETENTUAN PENUTUP

Tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS dalam RPJPD dan RPJMD tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

29dindrajati@gmail.com

SEKIAN DAN

TERIMA KASIH

30dindrajati@gmail.com