bab v peran aktor dalam penentuan prioritas program
Post on 04-Oct-2021
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
50
BAB V
PERAN AKTOR DALAM PENENTUAN PRIORITAS
PROGRAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Dalam Bab V ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni ; pertama,
peran aktor dalam penentuan priotitas program penggunaan alokasi dana desa,
desa Pepera distrik Pepera. Kedua, dari peran aktor tersebut akan menjelaskan
faktor-faktor apa yang menghambat dalam penentuan prioritas program
penggunaan alokasi dana desa desa Pepera, distrik Pepera.
5.1. Peran Aktor dalam Proses Penentuan Prioritas Program
Penggunaan Alokasi Dana Desa
Dalam penentuan prioritas program penggunaan alokasi dana desa
pada prinsipnya adalah pembangunan dan kesejaterahan masyarakat.
Program adalah bentuk instrumen dari kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat dan
peran aktor menjadi penting dalam pengambilan keputusan maupun
kebijakan yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai
tujuan atau sasaran pembangunan daerah. Dari hasil penelitian dalam
penentuan prioritas program di desa Pepera ditentukan oleh kepala
kampung/desa, kepala kampung/desa serta aparatur kampung/desa berhak
penuh atas RKP yang di susun pertahun anggaran.
Dalam hal ini RKPDes menjadi sangat penting dalam
pemerintahan Desa aktor yang berperan penting dalam pengambilan
keputusan yaitu kepala kampung, setelah Rencana Kerja Pembangunan
disusun bersama masyarakat dalam musyawarah kampung. Program-
program yang telah di rencanakan akan di lanjutkan oleh kepala kampung
ke pemerintahan daerah atau dinas pemberdayaan kampung dan
51
pemerintahan kampung. Dalam hal status jabatan dan pekerjaan,
kepercayaan, komunikasi, dan pengetahuan antar aktor sangat berperan
penting dalam perencanaan dan penentuan prioritas program.
“Hasil wawancara dengan Bapak Jackson Kasipmabin Bagian
Pemerintahan Kampung Kabupaten Pegununangan Bintang, menurutnya :
“Peran bidang sangat berpengaruh dalam prioritas program,
setiap program yang di usulkan dari masyarakat desa melalui
musyarawarah desa dan musrembang akan di tampung dan akan di pilih
program mana yang mendesak dan menjadi kebutuhan utama
masyarakata saat ini. Keputusan di lakukan adalah mutlak oleh
dinasterkait dalam hal ini dinas pemeberdayaan masyarakat dan
pemerintahan kampung terlebih khusus bidang pendapatan dan bidang
pemerintahan kampung yang menangani alokasi dana desa. Peran kepala
desa menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam
penentuan program pertahun anggaran penggunaan alokasi dana desa.
Kepala desa disini adalah orang yang berkuasa atau memiliki kedudukan
tertinggi dalam memimpin masyarakat desanya. Apapun yang di
katakana atau di perintahkan oleh kepala desa masyarakat tidak pernah
akan melanggar atau menolaknya. Jadi bidang pemerintah kampung
sudah seperti rumah bagi kepala desa serta aparatur desa untuk mengurus
segala administrasi maupun laporan-laporan penggunaan alokasi dana
desa, pokoknya yang berhubungan dengan alokasi dana desa itu di
bidang kami yaitu bidang pemerintahan kampung Kabupaten
Pegunungan Bintang1.
1Hasil wawancara Bapak Jackson Kasipmabin Kepala Bidang Pemerintahan Kampung pada tanggal 5 April 2019,jam 10 . 35 WIT
52
BAGAN 5.1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PEPERA
Sumber Data : Data Primert Tahun 2019
Berdasarkan Gambar/Bagan 5.1 struktur organisasi pemerintahan
desa pepera memiliki pendamping local desa (PLD) . Pendamping local
desa merupakan pendamping yang di angkat langsung atau diberi tugan
dan kepercayaan langsung oleh kepala desa. Tugas dan tanggung jawab
PLD yaitu memndampingi dan member arahan kepda kepala urusan
maupun BPD untuk kegiatan serta penampungan aspirasi masyarakat
untuk program pembangunan dan pemberdayaan yang di rencanakan
dalam anggaran pemerintahan desa serta membantu pembuatan laporan
pertanggungjawab per tahap anggaran kepada Dinas. Setiap desa
memiliki pendamping local desa yang berbeda tergantung dari keputusan
kepala desa.
KEPALA KAMPUNG
PENDAMPING LOKAL DESA/KAMPUNG
KEPALA URUSAN 4 ORANG :
KAUR UMUM
KAUR PEMERINTAHAN
KAUR KESRA
KAUR PEMBANGUNAN
BAMUSKAM
KETUA BAMUSKAM
SEKERTARIS BAMUSKAM
ANGGOTA BAMUSKAM 5 0RANG
SEKERTARIS KAMPUNG
BENDAHARA KAMPUNG
53
5.1.1. Tahap Musyawarah dan Penjaringan Asprirasi Masyarakat Desa
Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis, seperti penggunaan Alokasi Dana Desa dalam hal pembagunan
desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis,
dan transparan. Penetapan prioritas penggunaan alokasi dana desa
merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati
dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam
rangka pembahasan prioritaspenggunaan alokasi dana desa yang diadakan
dalam rangka penyusunan RKP Desa.
Pembahasan prioritas penggunaan dana Desa dalam
musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan
masyarakat desa. Dalam pembahasan dan usulan kegiatan saat Musdes
masyarakat lebih memilih program yang mendesak atau mereka butuhkan
seperti sarana-prasarana yaitu kebutuhan sekolah (seragam dan Alat tulis),
penerangan lampu (solar cell/panel surya), dan rumah sakit serta gedung
sekolah karena sampai saat ini bangunannya masih tidak layak di gunakan.
Yang menjadi sangat penting dari prioritas program yaitu pembangunan
fisik akses transportasi darat maupun udara. Hasil kesepakatan
musyawarah desa terkait prioritas penggunaan alokasi dana Desa harus
dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya
sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa. Pada
tahap ini masyarakat di Desa sangat antusias untuk mengikuti acara ini,
dan aspirasi masyarakat cukup tinggi.
54
“Hasil Wawancara Dengan Ibu Floriani Uropmabin bagian
perencanaan dan pembangunan daerah kabupaten pegunungan bintang,
menurutnya
“Dalam penentuan prioritas program penggunaan alokasi dana
desa pertahun anggaran, dari kami bidang/ dinas hanya menerima usulan
dari desa terkait,setiap program tahun anggaran setiap desa harus
melakukan musyawarah desa di masing-masing desa agar menyiapkan
program-program apa saja yang akan di usulkan ke dinas terkait agar
putuskan bersama dalam musrembang kabupaten, arah kebijakan dalam
penentuan prioritas program yang kami lakukan atau tetapkan dalam
musrembang kabuapten sesuai dengan visi- misi pembanungan desa
yang telah di siapkan pemerintah desa tersbut ”2.
Strategi pembangunan desa menjadi dasar dalam menentukan arah
kebijakan desa, prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta
kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya pencapaian visi dan misi
yang akan dilakukan. Berdasarkan strategi tersebut selanjutnya dapat
dijadikan pedoman dalam menentukan arah kebijakan keuangan desa,
kebijakan umum dan program pembangunan.Untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka pemerintah desa
menempuh strategi dan kebijakan yang ditunjukkan pada Tabel 5.1 berikut
:
2 Hasil wawancara Ibu Floriani Uropmabin Kasubid Sosbud Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pegununan Bintang, Pada Tanggal .12 April 2019 Jam 12.35 WIT.
55
Tabel. 5.1
Stategi dan Kebijakan Desa Pepera
NO STRATEGI KEBIJAKAN/HASIL
1
Pembangunan jalan secara gotong royong
a. Membangun jalan
b. Menggunakan batu dan pasir setempat
sebagai materi utama pembuatan jalan
2
Pembuatan bak-bak penampung air bersih
dan perawatan dari yang sudah ada.
a. Tersedianya air bersih
b. Terawatnya bak-bak penampungan air
bersih.
3
Penyediaan peralatan pertanian yang
memadai.
a. Tersedianya peralatan pertanian yang
memadai.
b. Hasil pertanian makin meningkat.
4
Penyediaan kandang ternak yang
memadai/sehat.
a. Tersedianya kandang ternak yang sehat.
b. Hasil peternakan yang makin meningkat.
5
Pemeliharaan/Pembudiyaan tanaman
lokal
a. Tanaman kopi yang dibudidayakan
b. Tanaman buah merah yang dibudidayakan.
6
Penyediaan bibit ternak yang memadai.
a. Hasil ternak/babi yang meningkat
a. Pembuatan makanan /daging kering bagi
yang dapat diperjualbelikan
7
Pemberdayaan warga kampung untuk
meningkatkan penghasilan dengan
pengolahan hasil-hasil pertanian.
a. Pengolahan hasil pertanian/ubi kayu.
b. Pembuatan makanan hasil ubi kayu yang
dapat diperjualbelikan
Sumber Data : Data Primer 2019
56
Berdasarkan tabel 5.1 dalam strategi dan kebijakan desa Pepera,
pembangunan fisik sangat diutaman dalam setiap program kegiatan per anggaran,
dari nomor urut 1 sampai 6 sudah membutikan bahwa strategi dan kebijakan desa
Pepera lebih terfokus pada pembangunan fisik. Pemberdayaan hanya terhitung
sedikit di nomor urut ke 7, melihat kembali masyarakat Desa Pepera masih sangat
membutuhan banyak bimbingan dalam pemberdayaan agar meningkatkan pola
pikir, keterampilan dan pengalaman baru agar kebutuhan-kebutuhan pengelolahn
hasil bumi seperti pertanian/perkebunan dan pendidikan berjalan seimbang
dengan pembangunan fisik Desa Pepera.
Kurangnya program pemberdayaan berpengaruh pada tingkat pendidikan
di Desa Pepera seperti yang terlihat pada tabel 4.10, masyarakat Pepera pada
umumnya masih kurang dalam hal ilmu pengetahuan, mereka hanya mampu
menyelesaikan sekolah pada tingkat SD dan tidak semua juga mampu
menyelesaikannya karena hanya sampai kelas 2 dan 4 SD saja mereka sudah tidak
bersekolah. Yang mampu menyelesaikan sekolah sampai tingkat SD, SMP, SMA
dan Perguruan Tinggi hanya meraka yang dikirim oleh orang tuanya atau dibiayai
pemerintah desa untuk bersekolah keluar desa yaitu ke Oksibil Ibu Kota
kabupaten serta Jayapura Ibu Kota Provinsi dan itupun jumlahnya sedikit.
Program pembangunan pada dasarnya merupakan upaya untuk
melaksanakan strategi dan kebijakan Pemerintah Desa. Program pembangunan
merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan suatu rencana tindakan/pembangunan. Kegiatan
pembangunan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang
diambil untuk menjabarkan Program. Penjabaran kegiatan memiliki RPJMDes,
kegiatan pembangunan masih bersifat indikatif (bersifat perkiraan, tingkat
kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam program.
Dalam sehingga belum operasional dan belum sampai pada perhitungan teknis).
Program dan kegiatan pembangunan dirumuskan dalam bentuk tabel atau matriks.
Dalam menyusun Program dan Kegiatan Pembangunan didasarkan pada peringkat
57
masalah dan tindakan serta memperhatikan kembali visi,misi, tujuan, sasaran,
strategi dan kebijakan desa.
5.1.2. Perencanaan dan Penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah)
RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalahpenjabaran dari
RPJMDes untuk jangka waktu Satu Tahun. Daftar Usulan RKP adalah
penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan
pembangunan daerah.Dalam penyusunannya, RKP Desa membutuhkan
bahan pendukung agar rencana pembangunan desa lebih terarah dan
teratur. Bahan – bahan pendukung tersebut antara lain: RPJM Desa, Hasil
Musyawarah Desa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa, Data
dan Informasidari Kabupaten (Pagu Indikatif, Rencana Program/Kegiatan
Pemerintah Daerah).
Perencanaan, kaitannya dengan perencanaan adalahtentang
rencana pembangunan jangka menengah yang di usung oleh kepala
Desa rencana ini merupakan visi dan misi dari kepala Desa setempat,
setelah terbentuknya rencana pembangunan jangka menengah barulah
menyusun rencana kerja pemerintah Desa (RKPDes) disinilah seluruh
elemen masyarakat dilibatkan, setelah rencana kerja pemerintah Desa
jadi, maka menentukan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang
disesuaikan dengan nomenklatur yang sudah tersedia, dari APBDes ini
maka muncul tiga sub tema yang meliputi dokummen perencanaan
anggaran, dokumen perencanaan per kegiatan dan rencana anggaran
belanja.
Dari sinilah masyarakat di ajak untuk berfikir apa yang harus
dilakukan selama satu periode anggaran, usulan atau aspirasi masyarakat
di tampung dan digodok agar nantinya bisa menjadi program yang
sesuai dengan kebutuhan dari Desa jumlah anggaran yang diprioritaskan
58
untuk pembangunan fisik sangatlah tinggi sedangkan untuk
pemberdayaan masih sangat rendah/minim ,padahal sesuai dengan
peraturan kedudukan antara pembangunan fisik dan pemberdayan
masyarakatsama sejajarnya, hal ini menandakan bahwa keutamaan
keduanya memang sepadan,akan tetapi pada praktiknya masyarakat lebih
memilih serta fokus utama pembangunan desa yaitu pada pembangunan
fisik dan memandang serta menganggap sebelah mata kegiatan
pemberdayaan.
Usulan-usulan masyarakat yang sudah terpilih, maka setelahnya
menyusun RAB dengan mempertimbangkan surve lapangan ini
biasanya bedasarkan perspektif masyarakat apa yang perlu
didahulukan, kemudianmelakukan surve harga pada tahap ini biasanya
ada oknum tertentu yangmemanfaatkan hal itu harga barang di
naikkan secara signifikan, setelah itubarulah menyesuaikan harga dari
kabupaten, semua bentuk kegiatan tidak boleh melenceng dari
ketentuan RAB, karena kesemuanya akan di Perdeskan sehingga
menjadi aturan yang baku.
Kepala Kampung wajib berpedoman pada hasil kesepakatan
musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan dana Desa.
Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan dana Desa
termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.Dalam rangka penyusunan
rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan dana Desa,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan
kepada seluruh Kepala Kampung di wilayahnya tentang informasi
sebagai berikut :
a. Pagu indikatif dana Desa; dan
b. Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang
dihitungberdasar IDM. Berdasarkan pagu indikatif dana Desa
59
beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan
dana Desa dengan berdasarkanperhitungan terhadap :
a. Kemanfaatan hasil kegiatan;
b. Usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta
masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta
perawatan dan pelestariannya;
d. Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
e. Pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam
serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang
dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
f. Topologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa yang dibiayai dana Desa sesuai dengan kondisi
obyektif yang ada di Desa. Penetapan prioritas penggunaan
dana Desa berdasarkan topologi Desa menjadikan jenis
kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa
yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum
ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan
sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk
memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.
5.1.3. Tahapan Penetapan RKP Desa
Setidaknya ada tujuh langkah yang harus dipenuhi dalam
menyusun RPKDes yakni:Harus ditetapkan dalam Surat
Keputusan Desa terdiri dari Pembina antara lain: kepala desa,
sekretaris desa, Ketua LPMD, anggotanya LPMD, KPMD, dan
masyaraka perwakilan kelompok masyarakat yang lain. Jumlah
60
tim ini bakal sekitar 7 – 11 orang dengan harus menyertakan
perempuan di dalamnya.
Melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan
Kabupaten/kota. Sebelum menyusun isi RKPDes, seluruh tim
harus lebih dahulu memahami arah kebijakan pemerintah
kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dan
ketidaksesuaian.
Kajian Kondisi Desa antara lain harus melakukan
penyelarasan data desa, penggalian aspirasi melalui musyawarah
di tingkat dusun dan menyusun pelaporan atas proses pembacaan
kondisi ini.
Tahapan RKP Desa disusun :
- Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah
desa
- Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
- Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan program
/kegiatan masuk ke desa
- Pencermatan ulang dokumen RPJMDes
- Penyusunan Rancangan RKP Desa
- Penyusunan RKP desa melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa
- Penetapan RKP Desa
- Perubahan RKP Desa
- Pengajuan daftar usulan RKP Desa
Demikianlah langkah yang harus dilakukan desa dalam
menyusun RKP Desa. Penyusunan dua materi ini adalah landasan yang
akan menjadi pedoman pembangunan desa menuju cita-cita warga
desa di bawah kepemimpinan kepala desa.
61
Hasil Wawancara dengan Bapak Andreas Tapyor selaku Kepala Desa
Pepera, menurutnya :
“setiap tahun anggaran alokasi dana desa, saya dan
masyarakat Desa Pepera melakukan raker atau musyawarah desa
untuk memutuskan bersama masyarakat program apa yang akan
di bawah ke daerah atau dinas terkait. Selama saya menjabat
sebagai kepala desa disini, prioritas program yang selalu kamu
usulakan yaitu pembangunan jalan dari kota kabupaten ke desa
kami. Jujur selama ini masayrakat saya kesusahan dan kesulitan
untuk ke kota kami membutuhkan waktu, tenaga dan ongkos yang
besar untuk ke kota kabupaten. Pendidikan serta kesehatan di desa
pepera sendiri sudah ada pembanguann rumah sakit tetapi dari
tahun 2017 sampai saat ini belum selesai pembangunnnya, karena
biaya dan perjalanan yang besar dan sulit untuk kami. Program
yang selalu kami utamakan dalam setiap tahun anggaran alokasi
dana dana desa yaitu pembangunan jalan, rumah sakit atau
puskesmas, dan sekolah yang baik untuk masayarakat desa
Pepera”3.
Kepala Kampung berkewajiban menyampaikan kepada
masyarakat Desa rancangan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah
Desa) yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai
dengan dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri
oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa,
termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil
kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala
Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.
5.2. Tindakan Aktor Dalam Penentuan Prioritas Program
Pengguna Alokasi Dana Desa, Desa Pepera (Konsep Pierre
Bourdieu)
3 Hasil wawancara Bapak Andreas Tapyor Kepala Desa Desa Pepera ,Pada Tanggal 19,April 2019 Jam 10.35 WIT
62
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya ,melalui penelitian ini
akan dilihat kenyataan tentang Peran Aktor Dalam Penentuan Prioritas
Program Penggunaan Alokasi Dana Desa yang didekati dengan konsepsi
Pierre Bourdieu mengenai peran aktor,maka table dibawah ini akan
menggambarkan unsur-unsur konsep Pierre Bourdieu yang ditemukan
dalam kenyataan dilapangan.
Unsur-Unsur Konsep Bourdieu Dalam Aktor Yang Berperan
Dalam Penentuan prioritas program Penggunaan Alokasi Dana Desa
Pepera
Tabel. 5.2
No HABITUS (H) MODAL (M) RANAH (R)
1
1
1
Memiliki pengalaman
yang sama dalam
menetukan
program/kegiatan
dalam penggunaan
ADD
1
.
1
Modal Simbolik :
- Tim Perumus : Kaur PMD
(7 Kampung)
- Operator SIMDES
(mendata dan melaporkan setiap
kegiatan maupun program-
program kerja per kampung )
- Pendamping Lokal Desa
(Mengolah data dan
setiap aspirasi masyarakat baik
program kegiatan atau
kebutuhan masyarakat lainnya)
- BPD/Perangkat
Kampung
1 Menyusun serta
menyepakati/menentukan
setiap aspirasi masyarakat
dalam hal program kegiatan.
1
1
1
2
2
Pengalaman dari
pelatihan-pelatihan
yang di lalui oleh actor-
aktor
2
2
2
Modal Budaya :
- Dilatih dari pelatihan
BIMTEK
- Perjalanan dinas dalam
kabupaten
- Kualifikasi dinas terkait
(DPMPK) serta BAPPEDA
dalam Musrembang
Kabupaten.
- Arena-arena lain yang
diciptakan oleh actor terkait
dengan inti arena perjuangan
(penentuan prioritas
program penggunaan ADD)
- Strategi penjaringan
aspirasi masyarakat
desa/kampung
3
.
3
Pengalaman yang
diperoleh oleh actor
mengenai prioritas
program dalam
3
3
.
3
Modal Sosial : - Pendamingan dan
penentuan/keputusan
termasuk perumusan visi-
misi desa dan yang
63
penggunaan ADD yang
ideal dan berdasarkan
tahapan serta pagu
anggaran yang tersedia
dan sesuai aturan.
- Keterkaitan aktor yang
dibangun lama,relasi yang
lama, dan kepercayaan.
- Pemahaman actor tentang
ideanya program yang di
prioritaskan yang sesuai
dengan pagu serta aturan
yang tersedia.
disesuaikan dengan
kegiatan/program.
Sumber Data : Data Primer
5.2.1. Habitus dari Pengalaman dan Ketrampilan
Menurut Pierre Bourdieu (1977;82) , habitus merupakan produk
sejarah ,yang dihasilkan oleh tindakan praktik individu maupun kolektif.
Habitus bersumber dari hasil ketrampilan yang kemudian menjadi tindakan
praktis (Boudieu,1994; dalam Haryatmoko ,2003;10) . Atau dengan kata lain
,habitus merupakan pengalaman serta ketrampilan individu,ataupun antar
individu.
Tipikasi tindakan aktor untuk berperan dalam menyusun program dan
menentukan prioritas program ,senada dengan yang dikemukakan oleh
Bourdieu diatas. Peran aktor terakumulasi dari pengalaman yang pernah
dilaluinya, baik secara individual maupun secarak olektif. Selain itu, actor
berperan karena ia memiliki ketrampilan yang memungkinkan menjadi
perencana, yang berperan dalam penentuan program/kegiatan. Disatu sisi,
aktor memiliki ketrampilan, pengalaman dan informasi yang ia peroleh
tentang kegiatan atau program yang sangat butuhkan masyarakat ; juga disisi
lain, para aktor secara kolektif memiliki pengalaman bersama dalam
kebutuhan masyarakat, yang akan menjadi prioritas program dalam penentuan
dalam penggunaa Alokasi Dana Desa. Secara representative aktor memiliki
pengalaman dan ketrampilan alam dalam penentuan prioritas program itu
sendiri.
64
5.2.2. Pemanfaatan Modal
Reproduksi tindaka sosial individu ataupun kelompok (atau kelas
tertentu), hubungan antara individu, maupun antar kelompok, tergantung pada
kepemilikkan sumberdaya (Haryatmoko,2003;11-12). Dalam Penentuan
Prioritas Program Penggunaan ADD, peran aktor yang terlihat secara individu
maupun secara kolektif bersumber dari modal yang dimanfaatkan nya
.Pertama, pemanfaatan modal budaya dan modal simbolik. Misalnya peran
actor Ketua Tim/dalam menentukan strategi penjaringan aspirasi masyarakat
desa,actor menggunakan otoritasnya yang dikombinasikan dengan
pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan maupun kegiatan-kegiatan dinas
di dalam kabupaten seperti kegiatan BIMTEK. Kedua, kombinasi modal
sosial, modal budaya, dan modal simbolik, terlihat dalam proses
pendampingan dan penentuan prioritas program penggunaan alokasi dana
desa ,aktor dinas/skpd dan aktivis LSM, menggunakan kualifikasinya sebagai
pendamping disertai dengan latar belakang dan praktisi, untuk mendampingi
dan menyempurnakan programa/kegiatan yang belum tersusun secara ideal
dalam musrembang kabupaten.
Kedua aktor ini memperlihatkan dominasinya dalam relasi antar aktor,
dalam memberikan pemahaman ideal (pendampingan) tentang penentuan
prioriras program penggunaan ADD Tim Perumus. Jika ditinjau lebih
jauh,peran kedua actor tersebut kelihatan cederung mirip dengan konsepsi
Bourdieu, yang apabila dikontekskan, akademisi dan praktisIi (aktivis LSM)
merupakan kelompok (kelas)„ borjuasi kecil‟ yang ditandai dengan
ketercukupan modal budaya, dalam strategi dominasi antar individu dalam
konteks arena, individu yang berasal dari kelas tersebut cenderung
menempatkan kualifikasinya secara simbolik dan kualifikasi modal budaya
yang dimiliki (lihat Haryamoko,2003;12- 13). Modal sosial yang
ditambahkan (digunakan dalam peran) disini, padadasarnya merupakan
bentukkan yang lama, misalnya pengalaman pendampingan sebelumnya, atau
pengalaman yang diperoleh melalui informasi tentang idealnya yang
65
didapatkan sesuai dengan statu ssimbolis profesi yang dijalani oleh para
aktor,sebagai akademisi (dosen) dan praktisi (aktivis) LSM. Ketiga,
pemanfaatan modal budaya dan modal sosial, yang tergambarkan dalam
realitas adalah pada pelaksanaan/penggunaan Alokasi Dana Desa.
Jejaring yang telah dibangunnya untuk memecahkan kebuntuan
komunikasi dan informasi antara desa dengan kabupaten tentang prioritas
program . Disisi lain, dalam peran prioritas program , modal social yang telah
dibangun antar actor memungkinkan perannya secara kolektif guna
mendorong terlaksananya kegiatan dalam penggunaan alokasi dana desa.
Reproduksi tindakan aktor-aktor dengan memanfaatkan berbagai sumber
daya (modal) seperti yang dikemukakan diatas masih memiliki kekurangan,
karena penulis tidak cukup mengidentifikasi modal ekonomi yang digunakan
oleh actor dalam penentuan prioritas program penggunaan alokasi dana desa.
Namun dari analisa penulis ,kekurangan ini pada dasarnya subjektif
penulis, karena tentunya dalam proses penentuan prioritas programa, para
aktor juga menggunakan modal ekonomi, akan tetapi modal ekonomi ini
masih berkaitan dengan kepemilikan intitusi masing-masing aktor, yang
digunakan dalam rangka menentuan program yang manjadi prioritas di desa
Pepera.
5.2.3. Arena Perjuangan Modifikasi Aktor
Menggambarkan konsepsi Bourdieu dengan menjelaskan peran actor
dalam penentuan prioritas program penggunaan alokasi dana desa tentu
tindakakan tuntas apabila tidak melihat dialektika antara Aktor dengan arena
perjuangannya (struktur objektif). Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa
arena perjuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peran Aktor
dalam Penentuan Prioritas Program Penggunaan Alokasi Dana Desa. Namun
dengan adanya kekurangan dalam penyusunan ini tentu arena tersebut tidak
serta-merta disebut sebagai arena yang utuh (atau bahkan tuntas), dititik inilah
para actor kemudian membangun arena-arena lain. Dalam konsepsi Bourdieu,
66
arena politik diandaikan dengan relasi/hubungan kekuasaan yang memiliki
daya untuk membantu menata Menstruktur (membangun) arena-arena yang
lain (RitzerdanGoodman,2010;583).
Menurut Bourdieu, arena perjuangan tidak dapat dipisahkan dengan
habitus, arena juga merupakan lingkup hubungan-hubungan kekuatan antara
berbagai jenis modal yang dimiliki para pelaku (individu/aktor) sehingga
mampu mendominasi arena perjuangan tersebut (Haryatmoko2003;11,13).
Pada titik inilah, tindakan aktor dalam arena (struktur objektif) tidak terlepas
dari pemahaman aktor (logika) serta pemanfaatan modal dalam untuk
mendominasi, bahkan menstrukrturisasi arena itu sendiri, inilah bentuk
dialektika antara aktor, habitus, modal dan arena perjuangan.
Dalam penentuan prioritas program penggunaan alokasi dana desa,
terdapat tiga arena lain yang dibangun oleh para aktor, dalam upaya
mendorong keberhasilan dalam mentukan priotritas program, (1).
Penjaringan aspirasi masyarakat, yang dimulai dengan metode contoh disatu
dusun, untuk memudahkan penjaringan aspirasi dikampung-kampung lain.
(2). tahap musyawarah dan penjaringan asprirasi masyarakat desa, yang
dilakukan operator simdes, pendamping lokal desa bersama praktisi LSM.
(3). perencanaan dan penyusunan RKPDES (rencana kerja pemerintah) yang
merupakan wadah pembangunan wacana agar semua kegiatan yang telah
disusun oleh masyarakat desa tetap dianggap penting dalam kerangka
pembangunan.
Ketiga arena saling berkaitan dan merupakan strategi, kondisi yang
didorong oleh para actor dalam penetuan prioritas program. Selain itu arena
ini tidak dibangun secara terpisah dari inti arena perjuangan (penentuan
priotitas proram penggunaan alokasi dana desa), namun menjadi bagian
penting dari proses, yang memperlihatkan tindakan actor dalam
memanfaatkan modal-modal, serta relasi dan pengalaman yang dimiliki,
dengan mereproduksi tatanan baku program/kegiatan yang menjadi prioritas
yang memiliki kelemahan-kelemahan prosedur.
67
5.3. Faktor Penghambat Dalam Penetuan Prioritas Program
Penggunaan ADD
Berikut faktor penghambat utama dan Beberapa faktor yang
prnghambatyang terjadi dalam penentuan proritas program penggunaan
alokasi dana desa desa Pepera yang penulis temukan dalam penelitian, yaitu
5.3.1. Aksesbilitas
Menurut (Black, 1981) dalam (Miro, 2005), merupakan suatu
konsep yang menghubungkan (mengkombinasikan): system tata guna
lahan secara geografis dengan system jaringan transportasi yang
menghubungkannya, di mana perubahan tata guna lahan, yang
menimbulkan zona-zona dan jarak geografis di suatu wilayah atau kota,
akan mudah dihubungkan oleh penyedia prasarana atau sarana angkutan.
Mudahnya suatu lokasi dihubungkan dengan lokasi lainnya lewat jaringan
transportasi yang ada, berupa prasarana jalan dan alat angkut yang
bergerak di atasnya. Dengan perkataan lain suatu ukuran kemudahan dan
kenyamanan mengenai lokasi petak(tata) guna lahan yang saling
berpencar dapat berinteraksi (berhubungan) satu sama lain. Dan mudah
atau sulitnya lokasi-lokasi tersebut dicapai melalui system jaringan
transportasinya, merupakan hal yang sangat subjektif, kualitatif, dan
relatif sifatnya ( Tamin, O.Z., 1997 dalam Miro, 2005).
Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kehidupan sehari-
hari masyarakat desa di Indonesia adalah keterbatasan mereka dalam
memperoleh barang dan jasa yang unutk memenui kebutuhan dasar socsal
dan ekonomi. Karena kondisi wilayah yang berada di balik gunung,lereng
dan jangkaunya hanya melalui darat yaitu dengan berjalan kaki, kepadatan
populasi yang rendah dan jarak antar desa yang jauh, maka akses yang
tersedia sangat sangat terbatas. Akses yang di gunakan masyarakat desa
Pepera untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan lainnya
yaitu dengan berjalan kaki sekitar 4 jam perjalanan, baik dari desa Pepera
68
Ke kota ataupun dari kota ke Pepera, jarak jangkauan dan perjalanannya
tak semudah dan semulus jalan di daerah kota, masyarakat selalu
menggunakan sepatu lumpur dengan memikul barang-berang belanjaan
dari kota, tanpa mengenal rasa lelah karena memikul beban dengan
melewati medan perjalanan yang sangat jejek, rusak, terjal,lumpur dan di
tengah hutan. Hal ini juga dipengaruh oleh letak geografis desa pepera
yang berada di dareah perbatasan antara Kabupaten Pegunungan Bintang
dengan Papua New Guine (PNG) sehingga akses dan medan
perjalanannyanya sangat sulit dijangkau.
Aksesbilitasi merupakan faktor penentu dalam pembangunan
suatu desa. Adapun bentuk kesuksesan program yang dirancang unutk
memperbaiki kondisi kehidupan peduduk miskin di pedesaan, akan sangat
tergantung pada akses yang dimiliki terhadap berbagai fasilitas dang
barang (anonim,2002). Dalam perbaikan aksesbilitas yang dilakukan oleh
pemerintah daerah, kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan
masayarakat desa. Hal ini dkarenakan dalam merencabakan kebutuhan
akses masyarakat pada spesifikasi standar pemerintah pusat, yang tidak
merefleksikan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, data yang
digunakan cenderung berdasarakan data sekunder yang kurang valid, yang
semkin memperkuat kauhnya proses perencanaan dan kebutuhan
masyarakat desa.
5.2.2. Lambatnya respon Pemerintah Desa Pepera terhadap kebutuhan masyarakat
Pemerintah Desa yang lambat dalam merespon kebutuhan masyarakat
mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang
dilakukan pemerintah desa rendah. Kebutuhan masyarakat yang belum
terpenuhi khususnya kebutuhan dalam pembangunan desa yang menyebabkan
tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan rendah.
5.2.3. Kondisi jalan yang kurang baik Kondisi jalan merupakan salah satu faktor
utama kegiatan itu berjalan lancar atau tidak. Melihat kondisi jalan dimasing-
masing Kampung yang ada di Desa Pepera sangat memungkinkan tingkat
69
partisipasi masyarakat rendah karena akses ke masing-masing Kampung
sedikit terhambat.
5.2.4. Keterbatasan ruang gerak masyarakat Pada dasarnya masyarakat Desa Pepera
bersedia ikut menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan desa
tetapi pemerintah Desa cenderung menutup runag gerak masyarakat untuk
ikut bergabung. Pasifnya masyarakat dalam perencanaan pembangunan
berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang kurang didukung oleh
masyarakat meskipun pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat itu
sendiri. Sampai saat ini ruang gerak masyarakat dibatasi oleh pemerintah desa
dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa, sehingga
masyarakat hanya mau ikut berpartisipasi apabila pembangunan itu
dilaksanakan oleh panitia pembangunan di Desa masing-masing meskipun
masih dalam koordinasi Desa.
5.2.5. Keterbatasan biaya masalah biaya adalah masalah klasik dalam setiap
melaksanakan kegiatan, hal ini juga yang membuat pembangunan di Desa
Pepera mengalami lambat. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan
dan kemajuan desa harus terbagi untuk 4 Desa. Untuk pembangunan
dimasing-masing Desa, subsidi dari pemerintah desa hanya 20% dari jumlah
biaya yang dibutuhkan dan untuk sisanya panitia pembangunan yang dibentuk
di masing-masing Desa bertanggung jawab atas kekurangannya
5.2.6. Tingkat pendidikan yang kurang dan minim sehingga membuat banyak
aparatur maupun masyarakat desa masih terbatas dengan ilmu pengetahuan
seperti menhitung dan berbahasa Indonesia baku, masyarakat berinteraksi
masih menggunakan bahasa asli daearah yaitu ngalum dan tok visin.
Hasil wawancara dengan Bapak Mario Yopeng sekertaris distrik
Pepera, menurutnya :
“Faktor utama yang selama ini menjadi kendala dalam
pembangunan prioritas program yang telah di rencanakan tidak
terealisasi dengan baik di desa dikarenakan faktor medan dalam
70
perjalanan/aksesbilitasi, letak geografis, biaya barang dan biaya hidup
yang tinggi di kabupaten pegunungan bintang serta tingkat pengtahuan
minim banyak aparatur kampung maupun kepala kampung yang hanya
lulusan SD dan sekolah hanya sampai kelas 5 atau 4 SD saja lalu
dipercaya masyarakat untuk memimpin dan membina masyarakat hal-
hal seperti begini yang sering menjadi faktor masyarakat selalu di
bohongi oleh aktor-aktor kepentingan tertentu. Akhirnya program-
program yang di prioritaskan selalu saja tidak terealisasi dengan baik di
desa Pepera ”4.
4 Hasil wawancara Bapak Mario Yopeng, Pada Tanggal 10 April 2019 Jam 13.00 WIT
top related