bab pendahuluan, pembahasan, penutup dan daftar pustaka
Post on 22-Dec-2015
237 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam laporan WHO (World Health Organization), Indonesia termasuk salah satu
Negara yang menghadapi krisis dalam penyediaan tenaga kesehatan dan fasilitas sarana
kesehatan. Di dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia.
Pada pasal 28 H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan tenaga kesehatan dan sarana
tenaga kesehatan yang layak seperti yang tercantum pada pasal 34 ayat 3.
Di berbagai studi menunjukkan bahwa kunci utama keberhasilan pembangunan kesehatan
adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memberikan kontribusi yang sangat besar. Oleh
sebab itu, dibuatlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 2005 – 2025
salah satunya berisi pembangunan kesehatan. Dimana isi perencanaan ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) yang dapat bersaing. Selain untuk
meningkatkan SDM, adapun harapan dibuatnya RPJP-N adalah untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya dapat terwujud.
1.2. Rumusan Masalah
Untuk menentukan solusi yang tepat dalam suatu permasalahan, maka terlebih dahulu
permasalahan tersebut dianalisis dan disusun ke dalam bentuk formulasi yang sistematis. Adapun
rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini yaitu sebagai berikut:
1. Apa definisi dari kesehatan?
2. Apa itu hukum kesehatan?
3. Apa isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan?
4. Bagaimana hubungan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996
tentang Tenaga Kesehatan dengan profesi bidan?
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 1
1.3. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari pembuatan makalah yang berjudul “Hubungan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 dengan Profesi Bidan” adalah sebagai berikut:
1. Sebagai tugas mata kuliah Etikolegal dalam Praktik Kebidanan materi “Aspek Hukum,
Disiplin Hukum, dan Peristilahan Hukum”,
2. Dapat mengetahui apa itu kesehatan,
3. Dapat mengetahui isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996
tentang Tenaga Kesehatan,
4. Dapat mengetahui hubungan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun
1996 tentang Tenaga Kesehatan dengan profesi bidan.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Definisi Kesehatan
Kesehatan adalah suatu keadaan dimana seseorang sejahtera dari badan, jiwa, rohani dan
sosial sehingga memungkinkan dia dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan
istilah sehat dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai untuk menyatakan bahwa sesuatu dapat
bekerja secara normal.
Kebanyakan orang mengatakan sehat jika badannya merasa segar dan nyaman. Bahkan
seorang dokterpun akan menyatakan pasiennya sehat manakala menurut hasil pemeriksaan yang
dilakukannya mendapatkan seluruh tubuh pasien berfungsi secara normal. Padahal definisi sehat
dari beberapa ahli, badan internasional, dan kelompok sangatlah berbeda, antara lain sebagai
berikut:
a. Menurut WHO (1947), sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik,
mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Berdasarkan
definisi yang diberikan WHO tentang sehat mempunyai karakteristik berikut yang dapat
meningkatkan konsep sehat yang positif (Edelman dan Mandle.1994):
1. Memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh.
2. Memandang sehat dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal.
3. Penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam hidup.
b. Menurut Parkins (1938), sehat adalah suatu keadaan seimbang yang dinamis antara
bentuk dan fungsi tubuh dan berbagai faktor yang berusaha mempengaruhinya.
c. Menurut kelompok 6, sehat adalah keadaan yang spesifik dimana seseorang sempurna
tidak ada cacat secara fisik, mental, jasmani, rohani, psikologi, serta sosial.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 3
2.2. Hukum Kesehatan
Hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan yang
bertujuan mengatur pergumulan hidup bermasyarakat. Sedangkan jika dihubungkan dengan
sebuah profesi kesehatan, hokum adalah semua ketentuan hokum yang berhubungan langsung
dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya.
Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan hokum kesehatan adalah aturan tertulis
mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan) dengan
masyarakat atau anggota masyarakat (pasien/klien). Dengan adanya hokum kesehatan ini maka
hokum yang dibentuk ini mengatur hak dan kewajiban antara tenaga kesehatan dengan
pasien/klien dalam pelayanan kesehatan.
Adapun berikut ini urutan perundangan tentang kesehatan di Indonesia, yaitu sebagai
berikut:
a. Undang – Undang Dasar 1945
b. Undang – Undang tentang Kesehatan
c. Peraturan Pemerintah
d. Keputusan Presiden
e. Keputusan Menteri Kesehatan
f. Keputusan Dirjen/Sekjen
g. Keputusan Direktur/Kepala Pusat
h. Peraturan Daerah (Perda)
i. Keputusan Gubernur, Walikota atau Bupati
j. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah
k. Dan sebagainya.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 4
2.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1996
TENTANG
TENAGA KESEHATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3495).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA KESEHATAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
(1) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
(2) Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
(3) Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat;
(4) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 5
BAB II
JENIS TENAGA KESEHATAN
Pasal 2
(1) Tenaga kesehatan terdiri dari:
a. tenaga medis;
b. tenaga keperawatan;
c. tenaga kefarmasian;
d. tenaga kesehatan masyarakat;
e. tenaga gizi;
f. tenaga keterapian fisik;
g. tenaga keteknisian medis.
(2) Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.
(3) Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.
(4) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.
(5) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.
(6) Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien.
(7) Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara.
(8) Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
BAB III
PERSYARATAN
Pasal 3
Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.
Pasal 4
(1) Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari Menteri.
(2) Dikecualikan dari pemilikan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi tenaga kesehatan masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 6
Pasal 5
(1) Selain ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tenaga medis dan tenaga kefarmasian lulusan dari lembaga pendidikan di luar negeri hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah yang bersangkutan melakukan adaptasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
BAB IV
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 6
(1) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
(2) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan nasional tenaga kesehatan.
(3) Perencanaan nasional tenaga kesehatan disusun dengan memperhatikan faktor:
a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
b. sarana kesehatan;
c. jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.
(4) Perencanaan nasional tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedua
Pengadaan
Pasal 7
Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 7
Pasal 8
(1) Pendidikan di bidang kesehatan dilaksanakan di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.
(2) Penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9
(1) Pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan.
(2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan.
Pasal 10
(1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Penyelenggara dan/atau pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ditempatkan dan/atau bekerja pada sarana kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang kesehatan.
Pasal 11
(1) Pelatihan di bidang kesehatan dilaksanakan di balai pelatihan tenaga kesehatan atau tempat pelatihan lainnya.
(2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
Pasal 12
(1) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan atas dasar ijin Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 8
Pasal 13
(1) Pelatihan di bidang kesehatan wajib memenuhi persyaratan tersedianya:
a. calon peserta pelatihan;
b. tenaga kepelatihan;
c. kurikulum;
d. sumber dana yang tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelatihan;
e. sarana dan prasarana.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelatihan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Pasal 14
(1) Menteri dapat menghentikan pelatihan apabila pelaksanaan pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat ternyata:
a. tidak sesuai dengan arah pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
(2) Penghentian pelatihan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengakibatkan dicabutnya ijin pelatihan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian pelatihan dan pencabutan ijin pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.
Bagian Ketiga
Penempatan
Pasal 15
(1) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah dapat mewajibkan tenaga kesehatan untuk ditempatkan pada sarana kesehatan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
(2) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara masa bakti.
(3) Pelaksanaan penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 16
Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 9
Pasal 17
Penempatan tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. kondisi wilayah dimana tenaga kesehatan yang bersangkutan ditempatkan;
b. lamanya penempatan;
c. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
d. prioritas sarana kesehatan.
Pasal 18
(1) Penempatan tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilaksanakan pada:
a. sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
b. sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang ditunjuk oleh Pemerintah;
c. lingkungan perguruan tinggi sebagai staf pengajar;
d. lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
(2) Pelaksanaan ketentuan huruf c dan huruf d sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan dari pimpinan instansi terkait.
Pasal 19
(1) Tenaga kesehatan yang telah melaksanakan masa bakti diberikan surat keterangan dari Menteri.
(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan persyaratan bagi tenaga kesehatan untuk memperoleh ijin menyelenggarakan upaya kesehatan pada sarana kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
Pasal 20
Status tenaga kesehatan dalam penempatan tenaga kesehatan dapat berupa:
a. pegawai negeri; atau
b. pegawai tidak tetap.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 10
BAB V
STANDAR PROFESI DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Bagian Kesatu
Standar Profesi
Pasal 21
(1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.
(2) Standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 22
(1) Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk:
a. menghormati hak pasien;
b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;
c. memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan;
d. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;
e. membuat dan memelihara rekam medis.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 23
(1) Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 11
Bagian Kedua
Perlindungan Hukum
Pasal 24
(1) Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 25
(1) Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
(3) Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, uang atau bentuk lain.
BAB VII
IKATAN PROFESI
Pasal 26
(1) Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
(2) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 12
BAB VIII
TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
Pasal 27
(1) Tenaga kesehatan warga negara asing hanya dapat melakukan upaya kesehatan atas dasar ijin dari Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tenaga kerja asing.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 28
(1) Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pembinaan karier, disiplin dan teknis profesi tenaga kesehatan.
Pasal 29
(1) Pembinaan karier tenaga kesehatan meliputi kenaikan pangkat, jabatan dan pemberian penghargaan.
(2) Pembinaan karier tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 30
(1) Pembinaan disiplin tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pimpinan sarana kesehatan yang bersangkutan.
(2) Pembinaan disiplin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 13
Pasal 31
(1) Menteri melakukan pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan.
(2) Pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. bimbingan;
b. pelatihan di bidang kesehatan;
c. penetapan standar profesi tenaga kesehatan.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 32
Menteri melakukan pengawasan terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya.
Pasal 33
(1) Dalam rangka pengawasan, Menteri dapat mengambil tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan.
(2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. teguran;
b. pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatan.
(3) Pengambilan tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34
Barangsiapa dengan sengaja menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Pasal 35
Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, barangsiapa dengan sengaja:
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 14
a. melakukan upaya kesehatan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
b. melakukan upaya kesehatan tanpa melakukan adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
c. melakukan upaya kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 37
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Mei 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Mei 1996
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 49
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 15
2.4. Hubungan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996
dengan Profesi Bidan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 merupakan salah satu
hukum kesehatan yang berisi mengenai tenaga kesehatan. Pemerintah mengatakan di PP No. 32
Tahun 1996 bahwa profesi bidan termasuk salah satu tenaga kesehatan jenis tenaga keperawatan.
Oleh sebab itu, pada PP No. 32 tahun 1996 ini mengatur mulai dari persyaratan bidan sebagai
salah satu tenaga kesehatan hingga ketentuan pidana jika bidan tidak mengindahkan peraturan
yang tertulis pada PP No. 32 tahun 1996.
Adapun pada setiap atau beberapa pasal di PP No. 32 Tahun 1996 yang berhubungan
dengan profesi bidan antara lain sebagai berikut:
1. Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan”. Seperti yang diketahui oleh banyak orang, Indonesia masih
memiliki angka kematian yang tinggi khususnya pada ibu dan bayi. Demi penurunan AKI
dan AKB serta upaya peningkatan kesehatan masyarakat maka dibentuk/pengembangan
tenaga kesehatan, salah satunya adalah bidan. Dalam hal ini, setiap tenaga kesehatan
dalam melakukan pelayanan kesehatan harus berdasarkan pendidikan (pengetahuan dan
keterampilan) dan wewenangnya.
2. Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi “Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan”. Dalam
pelaksanaannya, pemerintah mengklasifikasi tenaga kesehatan yang salah satunya adalah
tenaga keperawatan. Dalam hal ini, profesi bidan termasuk tenaga kesehatan jenis tenaga
keperawatan.
3. Pasal 3 yang berbunyi “Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan
di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan”. Setiap
tenaga kesehatan (bidan) dalam pemberian pelayanan yang bermutu/berkualitas dan
diakui berdasarkan pendidikan yang telah dilaluinya berupa ijazah.
4. Pasal 4 ayat 1 dan 3 yang berbunyi “(1). Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya
kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari Menteri; (3).
Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 16
oleh Menteri”. Pada pasal 3 dan 4 telah dinyatakan bahwa dalam melaksanakan
pelayanan, tenaga kesehatan (bidan) selain harus memiliki ijazah dari lembaga
pendidikan, bidan harus memiliki ijin yang dari menteri.
5. Pasal 6 ayat 1-4 yang berbunyi “(1). Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan
dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh
masyarakat; (2). Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan nasional tenaga kesehatan; (3). Perencanaan nasional tenaga
kesehatan disusun dengan memperhatikan faktor: (a). Jenis pelayanan kesehatan yang
dibutuhkan oleh masyarakat, (b). Sarana kesehatan, (c). Jenis dan jumlah tenaga
kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan; (4). Perencanaan nasional
tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh
Menteri”. Seperti yang diketahui, luas Indonesia sangatlah luas dan memiliki banyak
provinsi, kota, kabupaten, hingga desa. Demi tercapainya peningkatan mutu kesehatan di
Indonesia, maka Tenaga kesehatan yang telah memiliki ijazah dan ijin dari menteri harus
menerima tempat yang akan dituju sebagai pelayanan yang diamanatkan kepada bidan
(tenaga kesehatan) berdasarkan faktor yang ada pada ayat 3.
6. Pasal 7 yang berbunyi “Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan
pelatihan di bidang kesehatan”. Seperti penjelasan pada pasal – pasal yang sebelumnya
yang menyatakan setiap tenaga kesehatan dipersiapkan pengetahuan dan keterampilannya
melalui pendidikan dan pelatihan
7. Pasal 8 ayat 1-2 yang berbunyi “(1). Pendidikan di bidang kesehatan dilaksanakan di
lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat; (2).
Penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku”. Seperti yang diketahui pendidikan tenaga kesehatan (bidan) sangatlah
banyak dari pendidikan pemerintah ataupun swasta. Tetapi berdasarkan pada pasal ini
terlihat bahwa lembaga pendidikan yang diakui adalah lembaga pendidikan yang
diberikan ijin serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
8. Pasal 9 ayat 1-2 yang berbunyi “(1). Pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan;
(2). Pelatihan di bidang kesehatan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 17
tenaga kesehatan yang bersangkutan”. Seperti yang diketahui bahwa perkembangan
IPTEK sangatlah pesat oleh sebab itu, tenaga kesehatan (bidan) diharapkan selalu
meningkatkan keterampilan serta pengetahuannya melalui pelatihan atau pendidikan
berdasarkan jenjang yang sesuai dengan jenis tenaga kesehatannya.
9. Pasal 10 ayat 1-2 yang berbunyi “(1). Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang
sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya; (2).
Penyelenggara dan/atau pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas pemberian
kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ditempatkan dan/atau bekerja pada sarana
kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan
melalui pelatihan di bidang kesehatan”. Setiap tenaga kesehatan dalam meningkatkan
kualitas pelayanannya memiliki kesempatan mengikuti pelatihan yang diselenggara oleh
pemerintah atau lembaga masyarakat yang memenuhi sebagai penyelenggara (kaki
tangan pelaksanaan pemerintah).
10. Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi
seluruh masyarakat, Pemerintah dapat mewajibkan tenaga kesehatan untuk ditempatkan
pada sarana kesehatan tertentu untuk jangka waktu tertentu”. Dalam penempatan
pemerataan tenaga kesehatan terdapat ditangan pemerintah sesuai dengan jangka waktu
yang ditentukan.
11. Pasal 17 yang berbunyi “Penempatan tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilaksanakan
dengan memperhatikan: a. Kondisi wilayah dimana tenaga kesehatan yang bersangkutan
ditempatkan; b. Lamanya penempatan; c. Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan
oleh masyarakat; d. Prioritas sarana kesehatan”. Seperti penjelasan mengenai penempatan
tenaga kesehatan. Terdapat 4 yang perlu diperhatikan dan acuan ini yang dipakai
pemerintah dalam menempatkan tenaga kesehatan dalam asuhan/pelayanan kesehatan.
12. Pasal 19 ayat 1-3 yang berbunyi “(1). Tenaga kesehatan yang telah melaksanakan masa
bakti diberikan surat keterangan dari Menteri; (2). Surat keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) merupakan persyaratan bagi tenaga kesehatan untuk
memperoleh ijin menyelenggarakan upaya kesehatan pada sarana kesehatan; (3).
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur oleh Menteri”. Seperti penjelasan pada pasal – pasal sebelumnya,
setiap penempatan tenaga kesehetan diatur oleh pemerintah dan tenaga kesehatan akan
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 18
diberikan surat keterangan dimana surat itu berisi tempat pelayanan yang harus didatangi
tenaga kesehatan dan lama waktu pelayanan yang harus dilaksanakan.
13. Pasal 20 yang berbunyi “Status tenaga kesehatan dalam penempatan tenaga kesehatan
dapat berupa: 1). Pegawai negeri; atau 2). Pegawai tidak tetap”. Setiap penempatan yang
ditentukan oleh pemerintah, maka akan menentukan setiap tenaga kesehatan yang
memberikan pelayanan berupa pegawai negeri atau pegawai tidak tetap di tempat dia
melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kesehatan.
14. Pasal 21 ayat 1-2 yang berbunyi “(1). Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya
berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan. (2). Standar profesi
tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.” Setiap
profesi yang ada di seluruh negeri pasti memiliki sebuah standar terutama profesi bidan
pasti memilikinya. Dalam hal ini, standar profesi kebidanan berguna sebagai tolak ukur
untuk meningkatkan kualitas pelayanan/asuhan kebidanan yang diberikan serta dapat
digunakan sebagai pertahanan profesionalisme bidan.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 19
15. Pasal 22 ayat 1-2 yang berbunyi “(1). Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam
melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk: a). menghormati hak pasien, b).
menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien, c). memberikan
informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan, d). meminta
persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan, e). membuat dan memelihara rekam
medis; (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut oleh Menteri”. Sebagai bidan dalam pelaksanaan asuhan kebidanan harus
melaksanakan dengan menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan data kesehatan
asien, memberikan informasi sejujurnya terhadap asuhan yang diberikan serta meminta
persetujuan mengenai asuhan tersebut dan membuat rekam medis.
16. Pasal 23 ayat 1-2 yang berbunyi “(1). Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian yang terjadi karena
kesalahan atau kelalaian. (2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Seperti yang diketahui
bahwa hukum kesehatan mengatur hak dan kewajiban klien/pasien dan apabila salah satu
hak dan kewajiban klien / tenaga kesehatan dilanggar maka akan ada penggantirugian
yang berasal dari bidan.
17. Pasal 24 ayat 1-2 yang berbunyi “(1). Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga
kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. (2).
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
Menteri”. Selain hukum kesehatan mengatur hak dan kewajiban klien/pasien, hukum
kesehatan mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam bentuk perlindungan
hukum jika tenaga kesehatan melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 20
18. Pasal 25 ayat 1-3 yang berbunyi “(1). Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada
sarana kesehatan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara
atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan. (2).
Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah
dan/atau masyarakat. (3). Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa,
uang atau bentuk lain”. Setiap tenaga kesehatan dalam hal ini bidan yang melakukan
asuhan berdasarkan prestasi serta pengabdiannya terhadap tugas yang diberikan akan
mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini dapat berupa imbalan jasa, pengakuan
profesi (kenaikan pangkat), dan dapat mengikuti pendidikan demi meningkatkan
pelayanannya
19. Pasal 26 ayat 1-2 yang berbunyi “(1). Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi
sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan, martabat dan kesejahteraan tenaga kesehatan. (2). Pembentukan ikatan
profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Bidan memiliki suatu kelompok atau
lembaga ikatan profesi yang bernama IBI (Ikatan Bidan Indonesia). Setiap bidan yang
telah menyelesaikan pendidikan berhak dan wajib menjadi anggota IBI. Dalam hal ini,
IBI mengatur hak dan kewajiban serta penghargaan dan sanksi kepada setiap anggotanya.
20. Pasal 28 ayat 1-2 yang berbunyi “(1). Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan. (2). Pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pembinaan karier, disiplin dan teknis profesi
tenaga kesehatan.” Setiap bidan akan selalu dibina kembali untuk meningkatkan
kualitasnya melalui pembinaan karier, disiplin hingga teknis profesi tenaga kesehatan.
21. Pasal 29 ayat 1-2 yang berbunyi “(1). Pembinaan karier tenaga kesehatan meliputi
kenaikan pangkat, jabatan dan pemberian penghargaan. (2). Pembinaan karier tenaga
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Setiap bidan yang akan dibina dapat
berupa penghargaan dalam bentuk kenaikan profesi hingga pendidikan.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 21
22. Pasal 32 dan Pasal 33 ayat 1-3 yang berbunyi “(32). Menteri melakukan pengawasan
terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya. (33,1) Dalam rangka
pengawasan, Menteri dapat mengambil tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan yang
tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang
bersangkutan. (33,2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
berupa: a) teguran; b) pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatan. (33,3)
Pengambilan tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.” Seperti yang diketahui bahwa setiap asuhan yang
akan kita lakukan pasti akan diawasi oleh menteri. Dan apabila bidan tidak melaksanakan
tugas sesuai dengan standar profesinya, maka akan diambil tindakan yang dapat berupa
teguran dan apabila teguran tidak diindahkan maka akan dilakukan pencabutan ijin serta
tindakan ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang lain sehingga
tidak adanya tumpeng tindih.
23. Pasal 35 yang berbunyi “Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan, barangsiapa dengan sengaja: a). melakukan upaya
kesehatan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); b). melakukan upaya
kesehatan tanpa melakukan adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); c).
melakukan upaya kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); d). tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dipidana denda paling banyak
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).” Seperti yang telah dijelaskan pada pasal – pasal
sebelumnya bahwa setiap pelaksanaan asuhan harus memiliki ijin dan apabila asuhan
tidak sesuai dengan standarnya serta tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan
dipidana denda sebesar Rp10.000.000,00.
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut ini:
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 22
1. Kesehatan atau sehat adalah suatu keadaan
yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit
atau kelemahan.
2. Hukum kesehatan adalah sekumpulan
peraturan mengenai kesehatan. Hukum kesehatan berfungsi untuk mengatur hak dan
kewajiban pasien/klien dan tenaga kesehatan serta mengatur hubungan antara pasien
dengan tenaga kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 32 Tahun 1996 berbicara tentang tenaga kesehatan mulai dari persyaratan hingga
ketentuan pidana pada tenaga kesehatan.
4. Hubungan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 32 Tahun 1996 dengan profesi bidan adalah bidan adalah salah satu tenaga
kesehatan jenis tenaga keperawatan dimana memiliki persyaratan menjadi bidan;
melakukan perencanaan, pengadaan dan penempatan bidan dalam melaksanakan
pelayanannya kepada masyarakat; memiliki standar profesi dan perlindungan hukum
bidan dalam pelayanannya; mendapatkan penghargaan bidan atas pengabdiannya kepada
masyarakat; memiliki lembaga profesi yang bernama IBI (Ikatan Bidan Indonesia);
mengikuti pembinaan dan diawasi pelayanan yang diberikan bidan ke masyarakat; serta
memiliki ketentuan pidana jika bidan tidak mengindahkan peraturan yang tertera
didalamnya.
3.2. Saran
Dalam pelayanannya, bidan diharapkan mengikuti dan menerapkan setiap hukum
kesehatan tentang tenaga kesehatan. Karena hukum kesehatan sangatlah penting dalam
menentukan hak dan kewajiban apa yang harus dilakukan bidan. Dan diharapkan kepada
pembaca agar dapat memahami, mengamati dan memberi masukan atau teguran terhadap tenaga
kesehatan yang bersangkutan jika terjadi atau mendapati sebuah kejanggalan, masalah, atau
penyelewengan yang akan, ingin atau dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 23
DAFTAR PUSTAKA
________. 2006. Undang – Undang Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hendrik. 2011. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Etika & Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
PP RI No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan 24
top related