bab iii pembahasan - bina sarana informatika · 36 kembali pada kementerian kemakmuran yang...
Post on 28-Oct-2020
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
35
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Perusahaan
3.1.1. Sejarah Kementerian Perindustrian
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
Gambar III.1
Logo Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
Sejak terbentuknya Kabinet Republik Indonesia I dengan sistem presidensiil
tanggal 19 Agustus 1945, maka wewenang dan tanggung jawab sektor industri dan
perdagangan berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir.
Soerachman Tjokroadisoerjo hingga berakhirnya tugas kabinet ini tanggal 14
November 1945. Dalam Kabinet Sjahrir I, dengan sistem pemerintahan parlementer,
Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo, yang
selanjutnya menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada Kabinet Sjahrir II
dari tanggal 12 Maret 1946 sampai dengan 2 Oktober 1946. Selanjutnya, dalam
Kabinet Sjahrir III, wewenang dan pembinaan sektor industri dan perdagangan
36
kembali pada Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani, dibantu
Menteri Muda Kemakmuran, Mr. Joesoef Wibisono.
Pada Kabinet Hatta I yang ditandai adanya perubahan dari sistem parlementer
menjadi presidensiil, Kementerian Kemakmuran dipimpin oleh Sjafroeddin
Prawiranegara dan berakhir tanggal 4 Agustus 1949. Usai masa kabinet itu (tanggal
19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949), sektor industri dan perdagangan
dipercayakan kepada Ir. Indratjaja.
Pada Kabinet Hatta II tanggal 4 Agustus sampai dengan 20 Desember 1949,
Ir. Indratjaja digantikan oleh I.J. Kasimo sampai berakhirnya Kabinet RIS dengan
sistem parlementer, yaitu sejak tanggal 20 Desember 1949 sampai tanggal 21 Januari
1950, yang merupakan kabinet peralihan RI Yogyakarta. Selanjutnya dalam Kabinet
Halim (RI Yogyakarta) dari tanggal 21 Januari sampai dengan 6 September 1950,
sektor industri dan perdagangan menjadi satu dalam Kementerian Perdagangan dan
Perindustrian yang dipimpin oleh Mr. Tandiono Manoe.
Pada masa Kabinet Natsir dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 27
April 1951, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dipercayakan kepada Dr.
Soemitro Djojohadikoesoemo. Karena adanya perubahan dalam Kabinet tersebut
maka Menteri Perdagangan dan Perindustrian diserahkan kepada Mr. Soejono
Hadinoto.
Pada masa Kabinet Wilopo, sejak tanggal 3 April 1952, sektor industri dan
perdagangan menjadi tanggung jawab Kementerian Perekonomian yang dipimpin
oleh Mr. Soemanang. Kemudian Mr. Soemanang digantikan oleh Mr. Iskaq
Tjokrohadisoerjo sampai tanggal 12 Agustus 1955. Masa Kementerian Perekonomian
37
berlangsung selama 5 tahun, yaitu sampai Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang
berakhir pada tanggal 9 April 1957.
Pada Kabinet Boerhanuddin Harahap yang berakhir pada tanggal 24 Maret
1956, Menteri Perekonomian dijabat oleh I.J. Kasimo. Sementraa dalam Kabinet Ali-
Roem-Idham, Menteri Perekonomian dijabat oleh Mr. Boerhanuddin yang dibantu
Menteri Muda Perekonomian, F.F. Oembas.
Ketika terbentuk Kabinet Karya yang dipimpin oleh Ir. Djoeanda, sektor
industri dan perdagangan dipisahkan pada kementerian tersendiri; yaitu sektor
perdagangan masuk dalam Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Prof.
Soemardjo, sebagai Menteri Perdagangan dijabat oleh Drs. Rachmat Muljomiseno,
sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian yang dijabat oleh Ir. F.J. Inkiriwang,
berakhir pada tanggal 22 Juli 1959.
Kabinet Dwikora
Pada masa Kabinet Dwikora periode 27 Agustus 1964 sampai dengan 22
Februari 1966, jabatan Menteri Perindustrian Dasar dipercayakan pada Hadi Thayeb,
Menteri Perindustrian Pertambangan dijabat oleh Armunanto, Menteri Perindustrian
Tekstil dipimpin oleh Brigjen Ashari Danoedirdjo, Menteri Perindustrian Ringan
dipimpin oleh Brigjen M. Yoesoef, Menteri Perindustrian Kerajinan dipimpin oleh
Mayjen Dr. Aziz Saleh, Menteri Perdagangan Dalam Negeri oleh Brigjen Achmad
Joesoef dan Menteri Perindustrian Maritim dijabat oelh Mardanoes. Sewaktu Kabinet
Dwikora disempuranakan, maka sebagai Menteri Perindustrian Dasar ditetapkan
Brigjen M. Joesoef, Menteri Perindustrian Rakyat ditetapkan Mayjen Dr. Aziz Saleh,
Menteri Perindustrian Tekstil Brigjen Ashari Danoedirdjo, Menteri Perindustrian
38
Kerajinan Hadi Thajeb, Menteri Perindustrian Ringan Laksda (U) Soeharnoko
Harbani dan Menteri Perdagangan tetap dipegang oleh Brigjen Achmad Joesoef.
Menteri Perindustrian Maritim masih dijabat oleh Mardanus sampai kabinet ini
berakhir tanggal 28 Maret 1966.
Selanjutnya, berlangsung Kabinet Dwikora dan Brigjen M. Joesoef ditetapkan
sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan Ringan, Ir. Sjafiun sebagai Menteri
Perindustrian Tekstil, brigjen Ashari Danudirdjo diangkat sebagai Menteri
Perdagangan, Kom (U) J. Salatoen sebagai Menteri Perindustrian Penerbangan dan
Mardanus tetap sebagai Menteri Perindustrian Maritim sampai berakhirnya Kabinet
Dwikora tanggal 25 Juli 1966.
Pada era Orde Baru dengan terbentuknya Kabinet Ampera sampai 17 Oktober
1967 Mayjen M. Joesoef ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan
Tenaga, Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat, Ir. H. M. Sanusi dan
Menteri Perdagangan dijabat oleh Mayjen Ashari Danoedirdjo, Ir. H. M. Sanusi tetap
sebagai Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat dan Mayjen M. Joesoef
sebagai Menteri Perdagangan, yang berakhir pada tanggal 6 Juni 1968.
Kabinet Pembangunan
Pada Kabinet Pembangunan I dengan sistem presidensiil yang terbentuk sejak
tanggal 6 Juni 1968 sampai dengan 28 Maret 1973, Letjen M. Joesoef sebagai
Menteri Perindustrian sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan II dan Prof. Dr.
Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perdagangan, kemudian digantikan
oleh Drs. Radioes Prawiro.
39
Pada Kabinet Pembangunan III, tanggal 29 Maret 1978 sampai dengan 19
Maret 1983, Ir. A.R. Soehoed sebagai Menteri Perindustrian, Drs. Radioes Prawiro
sebagai dan Menteri Perdagangan dan Koperasi, Bustanil Arifin SH ditunjuk sebagai
Menteri Muda Urusan Koperasi. Selanjutnya sejak tanggal 29 Maret 1983 sampai
dengan 19 Maret 1988, Rachmat Saleh, SE ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan,
sementara Bustanil Arifin, SH sebagai Menteri Koperasi.
Pada Kabinet Pembangunan IV, sebagai Menteri Perindustrian adalah Ir.
Hartarto sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan V tanggal 19 Maret 1993.
Menteri Muda Perindustrian dijabat oleh Ir. T. Ariwibowo, Menteri Perdagangan
dijabat oleh Dr. Arifin Siregar dan sebagai Menteri Muda Perdagangan dijabat oleh
Dr. Soedradjat Djiwandono.
Pada Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan
19 Maret 1998, Ir. T. Ariwibowo ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian dan
sebagai Menteri Perdagangan ditunjuk Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono yang
berakhir sampai tanggal 6 Desember 1995, sebagai awal digabungnya Departemen
Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Sebagai Menteri Perindustrian dan
Perdagangan diangkatlah Ir. T. Ariwibowo.
Pada tangal 16 Maret 1998, menggantikan Ir. T. Ariwibowo diangkat
Mohammad Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dua bulan
berselang dengan terjadinya gerakan reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI
mengalami perubahan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Mohammad Hasan digantikan oleh
Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc.
40
Selanjutnya dalam Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan
Presiden Abdurrahman Wahid, tanggal 26 Oktober 1999 ditetapkan Drs. Jusuf Kalla
menggantikan Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc. Enam bulan kemudian, tepatnya
tanggal 26 April 2000, pergantian pimpinan Depperindag kembali terjadi yakni dari
Drs. Jusuf Kalla diserahkan kepada Letjen TNI Luhut B. Pandjaitan.
Kabinet Gotong Royong
Pada tanggal 9 Agustus 2001, dalam Kabinet Gotong Royong di bawah
kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, maka pimpinan Depperindag
diserahterimakan dari Letjen TNI Luhut B. Pandjaitan kepada Rini M.S. Soewandi.
Selama kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, selaku Presiden
Republik Indonesia ke-4, dengan berbagai alasan dan masalah yang dihadapi telah
berkali-kali merubah susunan dan komposisi personalia kabinet yang dipimpinnya.
Dalam hubungan ini telah terjadi sebanyak tiga kali pergantian Menteri Koordinator
Perekonomian Nasional, semula dijabat oleh Dr. Kwik Kian Gie; kemudian berturut-
turut dipegang oleh Dr. Rizal Ramli dan Drs, Burhanuddin Abdullah MA hingga
berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sedangkan Menteri yang
menjabat bidang perindustrian dan perdagangan ditetapkan semula Drs. Jusuf Kalla,
kemudian diganti oleh Letjen TNI Luhut B. Pandjaitan seperti yang telah
diungkapkan di atas.
Presiden Abdurrahman Wahid kemudian diberhentikan oleh MPR - RI
melalui suatu Sidang Istimewa (SI) pada tanggal 23 Juli 2001. Selanjutnya, sesuai
konstitusi, Wakil Presiden RI Megawati Soekarnoputri ditetapkan sebagai Presiden
41
RI ke-5 yang menjabat hingga tahun 2004. Sedang sebagai Wakil Presiden RI untuk
periode yang sama terpilih Dr. Hamzah Haz.
Harapan besar bangsa Indonesia yang diletakkan di pundak Megawati
Soekarnoputri dan Hamzah Haz memang beralasan. Betapa tugas-tugas berat tersebut
harus diemban, tidak saja melingkupi bidang perekonomian, penegakan hukum,
pemulihan keamanan serta persoalan-persoalan lain yang demikian kompleks menjadi
dambaan seluruh rakyat Indonesia untuk segera berakhir. Bangsa Indonesia demikian
menyadari bahwa globalisasi semakin dekat, sementara jika persoalan di dalam negeri
masih belum terselesaikan secara baik, sangat mustahil akan mampu bersaing di
kancah internasional.
Penanganan sektor industri dan perdagangan yang dipercayakan kepada Rini
Mariani Soemarno Soewandi diharapkan mampu menghidupkan kembali
perekonomian bangsa Indonesia.
Kabinet Indonesia Bersatu
Departemen Perindustrian dan Perdagangan di bawah kepemimpinan Rini
M.S. Soewandi berakhir pada tahun 2004 seiring dengan pergantian Presiden RI,
yaitu dengan terpilihnya Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI
melalui pemilihan langsung yang pertama di Indonesia. Pada Susunan Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid I (Periode 2004 - 2009) di bawah kepemimpinan Presiden RI
Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Drs. Jusuf Kalla, Departemen
Perindustrian dan Perdagangan dipecah menjadi dua yaitu Departemen Perindustrian
yang dipimpin oleh Dr. Ir. Andung A. Nitimihardja (20 Oktober 2004 - 5 Desember
2005) sebagai Menteri Perindustrian dan Departemen Perdagangan yang dipimpin
42
oleh Mari Elka Pangestu. Pada tanggal 5 Desember 2005 terjadi perombakan Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid I dimana Dr. Ir. Andung A. Nitimihardja diganti oleh Drs.
Fahmi Idris (2005 - 2009) sebagai Menteri Perindustrian.
Kemudian pada susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (periode 2009 -
sekarang) di bawah kepemimpinan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan
Wakil Presiden RI Boediono, Departemen Perindustrian diubah menjadi Kementerian
Perindustrian dengan Mohamad S. Hidayat sebagai Menteri Perindustrian.
Kabinet Kerja
Presiden Joko Widodo secara resmi telah membentuk Kabinet Kerja tanggal
26 Oktober 2014, dan Saleh Husin ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian
menggantikan Mohamad S Hidayat yang telah berakhir masa tugasnya.
Kementerian Perindustrian menyelenggarakan acara Pisah Sambut sekaligus
Serah Terima Jabatan Menteri Perindustrian dari Mohamad S Hidayat kepada
penggantinya Saleh Husin di Ruang Garuda, Kementerian Perindustrian, Jakarta, 28
Oktober 2014. Acara tersebut disaksikan oleh pejabat eselon I dan II di lingkungan
Kementerian Perindustrian serta dihadiri oleh para pelaku usaha dan wartawan dari
berbagai media nasional. Saleh Husin akan menjalankan tugas barunya sebagai
Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja periode 2014-2019.
Menteri Perindustrian Saleh Husin akan terus mendorong pengembangan
industri nasional mengingat sektor tersebut merupakan tulang punggung
perekonomian Indonesia, dimana sektor industri masih memberikan kotribusi yang
cukup signifikan terhadap ekonomi dengan mencapai lebih dari 23% atau menjadi
sektor terbesar penyumbang ekonomi nasional.
43
Kebijakan pengembangan industri di Kabinet Kerja merupakan terjemahan
visi dan misi Presiden RI dengan mewujudkan dan menjabarkan program Trisakti,
yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara
sosial budaya. Dalam bidang ekonomi, program Trisakti tersebut ditujukan untuk
mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan sekaligus mewujudkan perekonomian yang inklusif berbasis ilmu
pengetahuan teknologi dan keunggulan sumber daya manusia.
Sementara itu, penjabaran program dalam Nawa Cita yang terkait sektor
industri adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik.
Pada 27 Juli 2016 Airlangga Hartarto ditunjuk untuk menjabat sebagai
Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada perombakan Kabinet Kerja
Joko Widodo. Kebijakan terkait industri yang sudah disusun pada era kepemimpinan
Saleh Husin akan dilanjutkan. Namun, ada beberapa hal yang ditekankan ke depan,
yaitu soal pemerataan wilayah industri dan juga soal ketenagakerjaan agar tenaga
kerja Indonesia mampu berdaya saing.
3.1.2. Visi dan Misi
Sebagai amanat Undang-Undang No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian, telah
ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.
RIPIN 2015-2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat
antara lain tentang visi, misi dan strategi pembangunan industri.
44
Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri
Tangguh. Industri tangguh bercirikan :
1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional
mengemban misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak
perekonomian nasional.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri
hijau.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah
pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan
yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia
guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
45
3.1.3. Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
Gambar II.2
Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian
46
3.1.4. Humas dalam Kementerian Perindustrian RI
Sumber: http://www.kemenperin.go.id/
Gambar II.3
Posisi Humas dalam Kementerian Perindustrian
Fungsi dan tugas humas dalam organisasi Kementerian Perindustrian
dijalankan oleh Unit Biro Hubungan Masyarakat, yang berada dibawah unit kerja
Sekretariat Jenderal. Biro Humas dalam Kementerian Perindustrian dipimpin oleh
Kepala Biro Humas atau singkatnya disebut dengan Kabiro Humas.
Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Pasal 85
sampai Pasal 87, tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat, sebagai berikut:
Pasal 85
Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi,
pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama.
47
Pasal 86
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Hubungan
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan internal
dan hubungan eksternal di dalam negeri.
b. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan dengan
media massa, pengelolaan pemberitaan sektor industri, dan publikasi kebijakan,
program, kegiatan, dan kinerja sektor industri.
c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi promosi industri di dalam negeri,
serta pelaksanaan promosi industri skala nasional dan lintas sektoral.
d. penyiapan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan informasi publik dan
perpustakaan, serta penyiapan koordinasi pelayanan publik.
e. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di dalam negeri.
f. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja,
urusan tata usaha, dan rumah tangga biro.
Pasal 87
Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama.
b. Bagian Pemberitaan dan Publikasi.
c. Bagian Informasi Publik.
48
3.2. Proses Kerja Program PR
3.2.1. Perencanaan
1. Analisa Situasi
Berbicara soal sektor perindustrian, memasuki era perkembangan teknologi
yang semakin canggih, dimana saat ini industri global telah beralih ke industri digital.
Beberapa waktu lalu tepatnya pada 4 April 2018, Kementerian Perindustrian bersama
dengan Presiden Republik Indonesia meluncurkan “Making Industri 4.0”. Bersumber
dari Informan 1 Ir. Setia Utama selaku Kepala Biro Humas Kementerian
Perindustrian, Industri 4.0 adalah batu loncatan dari langkah teknologi yang akan
diterima masyarakat atau dalam pelaksanaan masyarakat. Hal ini adalah salah satu
upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan level industri Indonesia dengan
industri global, yang sudah terlebih dahulu mengalami kemajuan di bidang
perindustrian. Industri 4.0 mengacu pada peningkatan otomatisasi, machine-to-
machine (mesin ke mesin) dan komunikasi human-to-machine (manusia ke mesin),
serta pengembangan teknologi berkelanjutan di tanah air yang memiliki potensi besar
dalam pengembangan revolusi industri atau Industri 4.0 yang bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan kualitas produk agar lebih kompetitif dan bersaing
dikancah global.
Tabel III.1.
Analisa SWOT Kementerian Perindustrian
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)
Kementerian Perindustrian sebagai instansi
pemerintah yang memiliki andil dalam
meluncurkan Making Industri 4.0 atau
Revolusi Industri 4.0.
Kurangnya kesinambungan Kementerian
Perindustrian dengan kementerian lain,
dalam mewujudkan dan menyukseskan
49
Making Industri 4.0 atau Revolusi Industri
4.0.
Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat)
Upaya perimbangan level industri Indonesia
dengan industri global, yang sudah terlebih
dahulu mengalami kemajuan di bidang
perindustrian.
Ketakutan dari masyarakat akan
perkembangan teknologi, karena tidak sedikit
yang beranggapan dengan menggunakan
teknologi 4.0 dapat menghilangkan tenaga
kerja manusia yang telah tergantikan dengan
mesin.
Sumber: Hasil wawancara Penulis dengan Informan 1 Bapak Setia Utama.
Majalah Media Industri adalah salah satu media yang digunakan oleh Biro
Humas Kementerian Perindustrian untuk menyampaikan informasi lengkap berikut
dengan perkembangan mengenai peluncuran Making Indonesia 4.0, hal ini dibuktikan
dengan terbitnya ”Media Industri Edisi 01-2018 Siap Terapkan Industri 4.0”. Majalah
ini diterbitkan oleh humas secara triwulan dengan edisi dan tema yang berbeda.
Tabel III.2.
Analisa SWOT Majalah Media Industri
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)
Sumber informasi berupa data yang terdapat
dalam majalah Media Industri, diperoleh dari
sumber utama. Sehingga isi, informasi
beserta dengan datanya terjamin
kevaliditasannya.
Secara umum, idealnya majalah memiliki
rubrik yang banyak. Lain halnya pada
Majalah Media Industri, rubrik yang dapat
disajikan cukup terbatas, karena hanya fokus
di bidang industri saja.
Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat)
Peluang yang muncul adalah dari sisi
stakeholder. Kementerian Perindustrian
memiliki banyak stakeholder yang tersebar
di Indonesia. Terbitnya majalah ini, dapat
dijadikan peluang agar tercipta komunikasi
Sejauh ini, ancaman muncul apabila terdapat
kebijakan pemotongan anggaran. Apabila hal
itu terjadi, maka akan mempengaruhi
frekuensi penerbitan dari Majalah Media
Industri.
50
dengan para stakeholder terutama yang ada
di daerah, sehingga perindustrian di daerah
tersebut dapat dijangkau dan lebih tereksplor
oleh Kementerian Perindustrian.
Sumber: Hasil wawancara Penulis dengan Key Informan Bapak Habibi Yusuf Sarjono.
2. Tujuan
Setiap instansi pemerintah atau organisasi lainnya dalam menetapkan, dan
menjalankan suatu strategi publisitas pasti memiliki tujuan (goals) tersendiri yang
ingin dicapai. Tidak berbeda dengan instansi atau organisasi lainnya, dalam
memproduksi dan menerbitkan Majalah Media Industri, Humas Kementerian
Perindustrian juga memiliki tujuan (goals) yang ingin dicapai. Berangkat dari
penuturan narasumber, yaitu Bapak Habibi Yusuf Sarjono sebagai Key Informan,
tujuan tersebut antara lain:
a. Memberikan dan menyosialisasikan informasi mengenai kebijakan, kinerja dan
kegiatan dari Kementerian Perindustrian kepada publik, khususnya bagi para
stakeholder.
b. Salah satu upaya dalam menjalin dan menjaga hubungan baik atau relasi dengan
stakeholder.
3. Target Khalayak
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Key Informan yaitu Bapak Habibi
Yusuf Sarjono S.T, M.Han, menyampaikan bahwa Majalah Media Industri adalah
salah satu media internal dari Kementerian Perindustrian. Dalam lingkup kehumasan
pemerintah, semua majalah yang diterbitkan langsung oleh instansi, diproduksi
menggunakan dana APBN dan tidak diperjualbelikan disebut dengan media internal.
51
Key Informan menambahkan, biarpun disebut dengan media internal majalah
ini tidak hanya didistribusikan untuk lingkup internal Kementerian Perindustrian saja.
Tujuan pengiriman atau pada umumnya disebut dengan target khalayak dari majalah
Media Industri terbagi menjadi dua, yaitu:
a. Stakeholder Internal Kementerian Perindustrian
Unit-unit kerja dalam lingkup Kementerian Perindustrian seperti Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal beserta sub bagiannya. Kemudian,
semua Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pendidikan yang tersebar di daerah-daerah
Indonesia yang masih dibawah binaan Kementerian Perindustrian seperti: Balai Riset,
Balai Besar, Balai Diklat Industri, Politeknik, Sekolah Menengah Kejuruan (STMI).
b. Stakeholder Eksternal Kementerian Perindustrian
Stakeholder yang dimaksud adalah: semua Lembaga atau Kementerian lain
terutama yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Daerah
(Pemda), Akademisi, Asosiasi Industri, Asosiasi Pengusaha, semua Perguruan Tinggi
Negeri, Kantor Kedutaan Besar terutama negara-negara yang tergabung dalam
ASEAN. Kemudian sebagai sarana promosi di luar negeri, majalah ini juga diberikan
untuk negara-negara yang terdapat ITPC (Indonesia Trade Promotion Center) di
negaranya. Kemudian kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya anggota
DPR Komisi VI, karena komisi tersebut yang membidangi industri. Setelah itu adalah
masyarakat umum.
52
4. Pesan
Key Informan yaitu Bapak Habibi Yusuf Sarjono S.T, M.Han selaku Kepala
Sub Bagian Publikasi dan Redaktur Pelaksana Majalah Media Industri, menjelaskan
bahwa pesan yang ingin disampaikan dari majalah ini, sebagai berikut:
a. Pertama, ingin menyampaikan kepada masyarakat bila terdapat kebijakan-
kebijakan baru tentang industri. Supaya masyarakat, terutama para stakeholder
mengetahui dan tidak keliru bahkan salah persepsi, karena dalam majalah ini
terdapat ulasan yang mendalam mengenai kebijakan-kebijakan tersebut. Bapak
Habibi menambahkan mengapa harapan utama merupakan para stakeholder,
alasannya adalah masyarakat luas tidak mungkin semuanya memahami karena
sektor industri spesifik.
b. Kedua, begitu pula tentang kinerja industri. Lewat majalah ini, Kementerian
Perindustrian ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti ini lah
kinerja industri di Indonesia dan selama ini pemerintah melakukan pembinaan
terhadap bidang industri, dimana pembinaan tersebut membuahkan hasil yang
baik.
5. Strategi dan Taktik
Strategi publisitas yang digunakan Humas Kementerian Perindustrian dalam
memberikan dan menyosialisasikan informasi mengenai kebijakan, kegiatan dan
kinerja dari Kementerian Perindustrian sebagai media informasi kepada stakeholder
dan masyarakat adalah dengan menerbitkan Majalah Media Industri. Menurut
penuturan dari Bapak Habibi Yusuf Sarjono S.T, M.Han sebagai Key Informan,
53
adapun taktik yang digunakan dalam menjalankan strategi tersebut adalah sebagai
berikut:
a. Humas Kementerian Perindustrian konsisten dalam penerbitan. Majalah
Media Industri diterbitkan dalam frekuensi Triwulan (dalam 1 tahun terbit
hingga 4 kali) dengan mengangkat tema yang berbeda disetiap edisinya. Tema
yang diangkat, akan dibahas melalui rapat internal humas dengan melibatkan
semua pihak terkait yang ikut andil dalam proses pengerjaan majalah. Dalam
memilih tema atau isu yang akan ditetapkan, hal yang menjadi bahan
pertimbangan diantaranya adalah: pertama, acara (event) yang dalam waktu
dekat akan diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Kedua,
berdasarkan kinerja. Misalnya seperti Majalah Media Industri Edisi 01-2017
dengan tema ”Sektor Industri Menggeliat”, karena melihat kinerja
perkembangan industri yang sedang tinggi dan berarti. Jadi selain berdasarkan
event juga berdasarkan kinerja industri yang sedang bagus. Ketiga,
berdasarkan program prioritas yang sedang dibahas atau digencarkan oleh
Menteri Perindustrian. Misalnya pada Media Industri Edisi 03-2017 mengenai
program E-Smart IKM, sehingga diangkat tema atau judul “Siap Memasuki
Era Digital”.
b. Selalu berupaya untuk terus memperbaiki dan mengikuti perkembangan
(up to date). Dalam setiap penerbitan majalah, Humas Kementerian
Perindustrian selalu berusaha untuk mempersembahkan sebuah media
informasi yang tidak hanya dikemas secara informatif, tetapi juga menarik
dan mudah dimengerti oleh pembacanya. Sejak awal majalah diterbitkan
54
yakni tahun 2011 hingga sekarang, desain terus diperbaiki dan diperbarui.
Terdapat banyak perubahan dari segi desain. Jika desain terdahulu lebih
banyak menggunakan foto seseorang atau pejabat yang berpengaruh, tetapi
saat ini, tema-tema desain majalah lebih minimaslis, lebih clean (bersih dan
menarik untuk dilihat, serta yang paling signifikan perubahannya kini lebih
banyak menggunakan infografis. Informasi dikemas secara praktis dalam
infografis dengan menggunakan gambar, grafik atau animasi, sehingga
dengan harapan agar mudah dimengerti oleh para pembaca dan tidak terkesan
monoton yang semula hanya disampaikan melalui tulisan dengan sedikit
gambar.
c. Menggunakan teknik penulisan yang baik dan benar. Tim penulis dari
majalah Media Industri bukan berasal dari internal humas, melainkan dari luar
yang berprofesi sebagai wartawan, sehingga mereka sudah mengerti betul cara
penulisan yang baik dan benar. Tim penulis yang dimaksud, pada umumnya
adalah wartawan yang menjadi mitra atau yang sering “nge-pos” di ruangan
Media Center Kementerian Perindustrian, seperti: rekan media dari Bisnis
Indonesia, Antara, Agrofram, dan Reuters Indonesia. Tetapi tidak kecil
kemungkinan, wartawan yang merupakan bagian dari tim penulis tersebut
berubah atau tidak tetap. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, misalnya:
dipindah tugas ke luar kota oleh kantor berita tempat dimana mereka bekerja,
hal ini merupakan faktor yang paling utama. Faktor lain yaitu karena telah
memiliki kesibukan lain yang mengakibatkan tidak bisa melanjutkan
aktivitasnya sebagai tim penulis Majalah Media Industri. Kendati begitu,
55
sudah dua tahun terakhir ini, tim penulis majalah merupakan seorang mantan
redaksi Bisnis Indonesia.
d. Melakukan inovasi dengan penambahan rubrik. Hal yang menjadi bahan
diskusi utama saat penyusunan majalah ada rubrik. Idealnya majalah pada
umumnya memiliki rubrik yang banyak, misalnya terdapat rubrik mengenai
wisata. Tetapi, rubrik dalam Majalah Media Industri masih terbilang sedikit
karena memang hanya fokus pada bidang industri saja. Salah satu upaya yang
dilakukan oleh Humas Kementerian dalam menyiasati hal tersebut adalah
menambah konten tulisan pada Media Industri Edisi 01-2018 mengenai wisata
dengan rubrik ”Destinasi” yang menampilkan pesona bahari di Indonesia
Timur, Labuan Bajo. Selain itu, saat ini Majalah Media Industri memiliki
rubrik ”Sosok” yang berisi tulisan atau opini dari pelaku usaha, akademisi,
dan pengamat Industri.
e. Berupaya agar informasi yang disampaikan berimbang dan dua arah.
Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa informasi yang
disampaikan langsung oleh pemerintah cenderung monoton dan hanya satu
pihak (menyampaikan hanya yang baik atau positif saja dan melewatkan yang
tidak baik atau negatif). Padahal kenyataannya, Humas Kementerian
Perindustrian juga mendapat masukan dan kritik. Oleh karena itu, humas
sedang berupaya, dalam tulisan ditambahkan masukan atau komentar dari
pelaku usaha. Tujuannya, agar komunikasi dapat terjalin secara dua arah. Satu
sisi dari pemerintah dan dua arahnya dari sisi pelaku usaha, agar informasi
yang disampaikan berimbang.
56
f. Menggunakan kanal sosial media untuk menjangkau masyarakat luas.
Dikarenakan Majalah Media Informasi merupakan majalah yang tidak
diperjualbelikan, humas menyediakan majalah versi online yang dapat
diunduh di website resmi Kementerian Perindustrian, untuk masyarakat umum
yang ingin membaca Media Industri. Dalam menyebarkan informasi setiap
kali majalah edisi baru terbit, humas memanfaatkan kanal sosial media seperti
Instagram dan Twitter untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.
g. Pendistribusian secara merata kepada para stakeholder. Setelah dicetak,
majalah akan didistribusikan kepada para stakeholder, yaitu pengiriman jarak
dekat menggunakan kurir dari Kementerian Perindustrian, sedangkan jarak
jauh atau luar Jakarta menggunakan jasa pengiriman Pos.
6. Media
Media yang digunakan dalam memberikan informasi setiap Majalah Media
Industri edisi baru terbit, menurut penjelasan dari Bapak Habibi selaku Key
Informan dan Redaktur Pelaksana dalam pembuatan majalah:
a. Media Cetak
Media ini utamanya digunakan untuk memberikan informasi kepada lingkup
internal Kementerian Perindustrian. Informasi diberikan melalui surat memo
dinas dari Kepala Biro Humas yang juga berperan sebagai Pimpinan Redaksi
dalam penerbitan majalah, kepada para Pejabat Eselon I,II di Lingkungan
Kementerian Perindustrian. Memo dinas ini berisi edisi yang disertakan
dengan tema majalah, dan harapan agar majalah tersebut dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi para pembacanya.
57
b. Media Elektronik
Selain menggunakan media cetak, pada awalnya humas memberikan
informasi hanya melalui laman resmi instansi
http://www.kemenperin.go.id/majalah/8/media-industri, dimana siapa pun
dapat mengunduh majalah tersebut. Saat ini, untuk menjangkau publik yang
lebih luas, media sosial seperti Instagram juga digunakan. Publik lebih luas
yang dimaksud adalah para stakeholder eksternal Kementerian Perindustrian
dan masyarakat umum.
7. Anggaran
Mengenai anggaran, dalam proses wawancara dengan Bapak Habibi sebagai
Key Informan menjelaskan anggaran yang digunakan merupakan dana yang berasal
dari APBN, jumlah atau nominalnya dalam 1 tahun adalah 1 Miliar. Lebih rincinya,
biaya cetak kisaran Rp. 26.000 – Rp. 30.000 per eksemplar (majalah). Kisaran
tersebut tidak menentu dikarenakan tergantung dan mengikuti apabila terdapat
kenaikan harga kertas. Dalam setiap penerbitan, jumlah yang dicetak sebanyak 3000
eksemplar. Sehingga, jumlah keseluruhan tinggal dikalikan dengan biaya cetak per-
eksemplar. Selain terdapat anggaran untuk cetak majalah, Key Informan
menambahkan dikarenakan tim penulis berasal dari luar humas, terdapat pula
anggaran bagi tim penulis. Setiap penerbitan majalah diperkirakan anggarannya
mencampai 15 sampai dengan 20 juta.
58
8. Kriteria Evaluasi
Tabel III.3.
Kriteria Evaluasi
STRATEGI TUJUAN INDIKATOR
Strategi Publisitas
Humas Kementerian
Perindustrian Melalui
Majalah Media
Industri Sebagai
Media Informasi
Stakeholder.
Memberikan dan menyosialisasikan
informasi mengenai kebijakan,
kinerja dan kegiatan dari
Kementerian Perindustrian kepada
publik, khususnya para stakeholder.
Seberapa besar sosialiasinya dapat
dilihat dari jumlah tujuan pengiriman
majalah yang terdiri dari para
stakeholder Kementerian
Perindustrian. Semakin banyak
jumlah tujuan pengiriman,
menandakan semua stakeholder
sudah terpenuhi.
Salah satu bentuk dalam menjaga
hubungan baik atau relasi dengan
stakeholder.
Adanya tanggapan atau feedback
dari para stakeholder yang telah
membaca Majalah Media Indutri.
Selain itu, apabila informasi berupa
data yang ada di dalam majalah
digunakan oleh para stakeholder,
misalnya untuk penelitian. Karena
dengan mengirim feedback, artinya
pembaca sudah menerima, membaca,
bahkan menggunakan Majalah
Media Industri dalam keseharian
mereka.
3.2.2. Pelaksanaan
Bersumber dari Bapak Habibi Yusuf Sarjono S.T, M.Han sebagai Key
Informan, proses produksi Majalah Media Industri terbagi dalam tiga tahap. Tahap
tersebut meliputi:
59
a. Pra Produksi
Pada tahap ini, hal pertama yang dilakukan oleh Humas Kementerian
Perindustrian adalah rapat redaksi dan penulis untuk menyeleksi tema atau isu yang
akan diangkat dalam majalah edisi terbaru. Peran humas pada tahap ini jelas besar,
karena humas yang menentukan dan mengarahkan tema atau isu utama apa yang
ingin diangkat. Tim penulis cenderung mengikuti saja, tetap memberikan masukan,
tetapi pada prinsipnya mengikuti arahan dari humas. Tim penulis yang dimaksud
adalah wartawan bidang industri, yang berasal dari luar humas. Pihak yang terlibat
dalam rapat redaksi tersebut, diantaranya adalah: Pemimpin Redaksi yaitu Bapak
Setia Utama selaku Kepala Biro Humas, Wakil Pemimpin Redaksi Ibu Siti Maryam
selaku Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Habibi Yusuf Sarjono selaku
Redaktur Pelaksana, para Editor yaitu Junaidi, Feby Setyo Hariyono, Titin Fauziyah
Rochmawati selaku Fotografer, Anggota Redaksi yaitu Manangi Manalu, Krisna
Sulistiyani, Yurima Febiany, dan Arief Febriant Putra.
b. Produksi
Tahap ini adalah tahap eksekusi rancangan majalah yang telah disepakati pada
rapat redaksi. Setelah penentuan tema dan isu yang diangkat, tahap selanjutnya
adalah proses peliputan berita. Humas juga memegang peran penting pada tahap ini,
karena peliputan berita dilakukan langsung oleh petugas humas yang ditugaskan
sebagai Fotografer. Selain meliput, ada dokumentasi berupa foto, video dan juga
membuat siaran pers. Bahan siaran pers itu, yang kemudian menjadi bahan utama dari
tulisan majalah. 60% sampai 70% bahan tulisan majalah didapatkan dari siaran pers,
60
selebihnya 30% sampai 40% dicari oleh tim penulis. Salah satunya, mereka mencari
masukan dari pelaku usaha, tulisan dari akademisi dan sebagainya.
Setelah peliputan, mulai masuk ke proses penulisan. Pada tahap ini bukan humas
yang mengerjakan, melainkan tim penulis diambil dari wartawan bidang industri.
Bahan penulisan dan beberapa foto akan diberikan kepada tim penulis untuk dikelola.
Setelah selesai, tulisan yang sudah jadi akan diberikan kembali ke humas untuk
proses pengeditan oleh tim Editor. Tahap selanjutnya adalah penyusunan desain (lay
out) majalah yang disusun penuh oleh humas. Setelah majalah selesai, sebelum
masuk ke tahap cetak, terlebih dahulu meminta persetujuan (approval) kepada
Pimpinan Redaksi yaitu Kepala Biro Humas. Kemudian setelah itu, masuk ke tahap
percetakan dengan menggunakan pihak ketiga. Setiap penerbitannya, jumlah yang
dicetak sebanyak 3000 eksemplar. Proses produksi majalah sampai ke tahap siap
cetak memakan waktu hingga dua bulan.
c. Pasca Produksi
Setelah tahap pencetakan, selanjutnya adalah tahap distribusi dan penentuan
tujuan pengiriman. Tujuan pengiriman yang pertama yaitu: internal Kementerian
Perindustrian, meliputi yang berada di gedung kementerian dari semua direktorat
sampai satker (satuan kerja) diseluruh daerah di Indonesia yang masih dibawah
binaan Kementerian Perindustrian seperti Balai Besar, Balai Riset dan Standarisasi
(Baristand), Politeknik, Sekolah Menengah Kejuruan (STMI). Kemudian yang kedua,
kantor Presiden dan Wakil Presiden, serta semua kantor Kementerian terutama yang
berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan. Setelah itu, semua Gubernur dan
semua Dinas Perindustrian Provinsi. Lalu Perguruan Tinggi Negeri, kantor kedutaan
61
negara-negara sahabat yang ada di Indonesia. Setelahnya, Asosiasi-asosiasi
Pengusaha, beberapa Organisasi Massa (Ormas) yang bekerjasama dengan
Kementerian Perindustrian, duta besar perwakilan Indonesia di luar negeri terutama
yang tergabung dalam ASEAN dan negara yang terdapat ITPC (Indonesia Trade
Promotion Center) di negaranya. Kemudian Kantor DPR, khususnya anggota DPR
Komisi VI, karena komisi tersebut yang membidangi industri. Pengiriman jarak dekat
menggunakan kurir dari Kementerian Perindustrian, sedangkan jarak jauh
menggunakan jasa pengiriman Pos.
3.2.3. Evaluasi
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Key Informan yaitu Bapak Habibi
Yusuf Sarjono S.T, M.Han, salah satu isu yang sering diperbincangkan oleh
organisasi atau instansi pemerintah adalah eksistensi dari media informasi cetak
seperti majalah yang mulai tergantikan dengan media informasi digital atau
elektronik. Apabila media informasi cetak seperti majalah ini dihapus atau ditiadakan
juga tidak mungkin. Kenyataan di lapangan menunjukkan, stakeholder terutama
Satuan Kerja (satker) yang berada di daerah masih membutuhkan media informasi
humas seperti Majalah Media Industri. Hal itu yang kemudian menjadi salah satu
alasan Kementerian Perindustrian tetap mempertahankan penyampaian informasi
melalui media cetak majalah.
Key Informan menambahkan, saat ini Majalah Media Industri memiliki 342
daftar tujuan pengiriman yang terdiri dari para stakeholder dari Kementerian
Perindustrian (didistribusikan kepada 342 stakeholder). Hal itu menandakan jaringan
62
menjaga relasi yang mengakar luas, oleh sebab itu semua stakeholder dari
Kementerian Perindustrian sudah terpenuhi (ter-cover).
Bapak Habibi selaku Key Informan Majalah menjelaskan secara rinci, sejauh
ini humas belum memiliki tools (alat) yang memadai untuk aktif mencari tanggapan
(feedback) dari pembaca mengenai Majalah Media Industri. Selama ini humas hanya
mengandalkan alat yang ada, yaitu: pertama dari website melalui kolom “Kontak
Kami” (Contact Us). Banyak masyarakat yang meminta data perindustrian melalui
kolom “Contact Us”, dan data-data yang diberikan, referensinya banyak yang
didapatkan dari Majalah Media Industri.
Kedua, dari lembar konfirmasi penerimaan majalah yang diperoleh saat
pembaca menerima Majalah Media Industri. Feedback seperti itu pernah dilakukan
diantaranya oleh Universitas Negeri Padang, yang mengirim kembali konfirmasi
penerimaan majalah, disertai dengan penyampaian informasi bahwa edisi berikutnya
dari Majalah Media Industri sangat ditunggu untuk kemudian akan dimanfaatkan oleh
pemustaka (mahasiswa) dari Universitas Negeri Padang. Sedangkan tanggapan
berbeda datang dari Universitas Indonesia, yang menyampaikan bahwa Majalah
Media Industri telah diterima dengan baik dan menghiasi Perpustakaan Universitas
Indonesia. Kemudian, feedback lainnya juga disampaikan oleh Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia, yang mengapresiasi Biro Humas Kementerian
Perindustrian karena telah rutin mengirimkan Majalah Media Industri untuk Kadin
Indonesia. Selain itu disampaikan pula bahwa majalah tersebut sangat bermanfaat
bagi pembaca, terutama terkait dengan informasi yang disampaikan, yang banyak
memberikan gambaran perkembangan industri nasional.
63
Key Informan melanjutkan tidak jarang ada yang langsung mengontak humas.
Pernah ada kejadian dari salah satu universitas di Cirebon yang mengirim surat
melalui BEM mahasiswa untuk meminta dikirimkan Majalah Media Industri. Selain
itu, pernah ada dosen dari salah satu universitas di Yogyakarta yang menghubungi
melalui telepon, secara khusus meminta agar tidak hanya mengirimkan majalah untuk
rektor universitasnya saja tetapi juga ke jurusan Teknik Industri di universitas
tersebut.
Kemudian, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Informan 2 yaitu Bapak
Bilal Ahmadi selaku Kepala Perpustakaan Politeknik APP Jakarta dimana beliau
yang menerima langsung majalah saat didistribusikan ke politeknik tersebut. Majalah
Media Industri yang baru terbit Edisi 01-2018 ini, khususnya tampilan atau
kemasannya memperlihatkan perbedaan yang signifikan, dengan edisi 2 tahun atau 3
tahun sebelumnya terutama dari sisi tampilan atau desain. Konten dan isi dari
majalah sudah cukup mewakili informasi yang diperlukan apabila berbicara
mengenai konteks industri secara umum. Berita atau informasi yang biasanya dicari
berkaitan langsung dengan UKM. Karena, Politeknik (Poltek) APP memiliki
kewajiban untuk penelitian, yang menyasar kepada UKM. Sehingga informasi dalam
majalah bisa membantu. Misalnya, terdapat profil UKM terutama yang telah menjadi
binaan Kementerian Perindustrian.
Informan 2 mengungkapkan, selain isi perubahan lain terlihat dari sisi desain.
Contohnya saja yang sekarang sudah lebih banyak menggunakan infografis yang
sangat baik. Hal itu memudahkan para pembaca untuk menyerap informasi lebih
cepat. Secara garis besar, tujuan untuk menjaga hubungan atau relasi dengan para
64
stakeholder dan pesan yang ingin disampaikan oleh Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) melalui majalah ini sudah tersampaikan. Karena secara keseluruhan
sudah baik, dan kemudian nanti tinggal dari satker atau unit kerja yang diberikan
media informasi ini memanfaatkannya dengan sebagaimana mestinya.
Bapak Bilal Ahmadi selaku Informan 2 mengaku sangat mendukung Majalah
Media Industri untuk terus ada dalam bentuk cetak (hardcopy). Hal ini merupakan
salah satu bukti eksistensi Kementerian Perindustrian dan aktivitas dari
kehumasannya. Sehingga semua terbitan dalam bentuk hardcopy sampai sekian tahun
mendatang akan masih diperlukan.
3.3. Kendala dan Pemecahan
a. Kendala
1. Bersumber dari Key Informan yaitu Bapak Habibi Yusuf Sarjono S.T, M.Han,
Humas Kementerian Perindustrian memiliki satuan kerja khusus yang
menangani pembuatan majalah Media Industri, dari pra produksi hingga pascra
produksi. Tidak jarang, satuan kerja terkait kerap kali dilibatkan dalam tugas
lain, yang tidak berkaitan dengan tugas pokok. Misalnya, ketika pimpinan
berkunjung ke daerah beberapa utusan dari satuan kerja terkait diturunkan untuk
perbantuan peliputan dokumentasi kegiatan. Kondisi tersebut membuat
efektifitas satuan kerja khusus Majalah Media Industri, terhambat lantaran fokus
kerja yang terbagi. Akibatnya, penerbitan Majalah Media Industri lewat dari
batas waktu yang sudah ditentukan.
65
2. Pada proses penyusunan Tugas Akhir, Penulis cukup kesulitan untuk menemui
dan mewawancarai pembaca majalah sebagai Informan 2. Hal ini karena, Satuan
Kerja (satker) Kementerian Perindustrian kebanyakan berada di daerah (luar
Jakarta).
b. Pemecahan
1. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Bapak Habibi Yusuf Sarjono S.T,
M.Han selaku Key Informan mengenai kendala tersebut adalah apabila sudah
mendekati deadline penerbitan, ada 1 orang petugas humas dari satuan kerja
khusus majalah yaitu dari tim desain. yang “jaga kandang”. Maksudnya, petugas
humas tersebut tidak boleh mengikuti peliputan di luar kantor. Sehingga, fokus
mengerjakan satu tugas yaitu pembuatan desain majalah di kantor.
2. Kemudian dengan kesulitan yang dihadapi, penulis diberikan list atau daftar
tujuan pengiriman Majalah Media Industri oleh Key Informan. Sehingga, penulis
mengetahui kepada siapa majalah didistribusikan agar dapat menemui dan
mewawancarai pembaca yang khususnya berada di sekitar Jakarta.
top related