bab ii tinjauan pustaka a. hakekat pendidikan ...repository.ump.ac.id/5859/3/tasirahwati_bab...
Post on 22-Oct-2020
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan
1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan
Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi
manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berdasarkan
naskah Penguatan Kurikulum Mata Pelajaran PPKn terbitan Pusat
Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud 2012 dinyatakan bahwa mata
pelajaran PKn disesuaikan menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan (PPKn). Untuk mengakomodasikan
perkembangan baru dan mewujudkan pendidikan sebagai bagian utuh
dari proses pencerdasan kehidupan bangsa, maka nama mata pelajaran
PKn beserta ruang lingkup dan proses pembelajarannya disesuaikan
menjadi PPKn, yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi
manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai
oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang dikenal dengan “empat pilar
kebangsaan”.
Menurut Permendiknas No 22 Tahun 2006 ( dalam Winarno 2013
:18), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diartikan sebagai mata
7
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
8
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang
memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk
menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter
yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan terjemahan dari dua
istilah teknis dalam kepustakaan asing, yakni civic education dan
citizenship education. Civics diterjemahkan sebagai ilmu
kewarganegaraan yang isinya antara lain mempelajari hubungan antar
warga Negara dan hubungan antara warga negara dengan negara. Secara
terminologis, civics adalah suatu studi yang berkaitan dengan tugas
pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara.Civics merupakan
cabang ilmu politik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga
negara. Apabila civics( Ilmu Kewarganegaraan ) merupakan bentuk dari
disiplin ilmu, maka civics education atau pendidikan kewarganegaraan
merupakan program pendidikan yang materi pokoknya adalah demokrasi
politik yangditujukan kepada peserta didik atau warga negara yang
bersangkutan. Pendidikan kewarganegaraan (civic education) dinyatakan
sebagai upaya menerapkan civics (Ilmu Kewarganegaraan) dalam proses
pendidikan (Winarno,2013 : 2).
John J. Cogan (dalamWinarno, 2013 : 4) mengartikan :
Civic education sebagai “the foundational course work in school
designed to prepare young citizens for an active role in their
communities in their adult lives”. Civic education adalah suatu
mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk
mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa
dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
9
Berdasarkan dari beberapa pengertian Pendidikan
Kewarganegaraan di atas dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan yang ada dalam sekolah ditujukan untuk
membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang baik yang tahu
akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air dan tidak melupakan 4 pilar negara yang
ada di Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan
komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang
memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk
menjadi warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter yang
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.Pendidikan kewarganegaraan
yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa
tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku
yang :
1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
menghayati nilai-nilai bangsa.
2) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
10
3) Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga
negara.
4) Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela bangsa.
5) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk
kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.
Adapun kompetensi-kompetensi yang diharapkan dari pendidikan
kewarganegaraan yaitu :
1) Hakikat pendidikan kewarganegaraan yang dimaksudkan agar kita
sadar bernegara untuk bela negara dan cinta tanah air berdasarkan
Pancasila.
2) Pembekalan IPTEKS yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai
keagamaan, dan nilai perjuangan bangsa untuk mengantisipasi
perkembangan masa depan negara.
3) Menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan,
pengertian antarbangsa, perdamaian dunia, kesadaran bela negara,
dan sikap berdasarkan nilai bangsa.
4) Mampu meningkatkan kecerdasan, serta harkat martabat bangsa.
Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan
menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri siswa. Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai
pendidikan nilai karena mensosialisasikan dan menginternalisasikan nila-
nilai Pancasila atau budaya bangsa melalui pembelajaran yang di lakukan
dalam lingkup sekolah.Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
11
bernegara, nilai Pancasila merupakan standar hidup bangsa yang
berideologi Pancasila dan dianjurkan disekolah-sekolah. Secara historis,
nilai Pancasila digali dari puncak-puncak kebudayaan, nilai agama, dan
adat istiadat bangsa Indonesia sendiri, bukan dibeli dari negara lain. Nilai
ini sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir.
Pendidikan nilai memiliki dimensi pedagogis praktis yang jauh
lebih kompleks dari pada dimensi teoritisnya karena terkait dengan
konteks sosio-kultur dimana pendidikan nilai itu dilaksanakan.Oleh
karena itu, sudah sepantasnya jika Pancasila mendapat predikat sebagai
jiwa bangsa.Adapun hubungan antara Pancasila dengan pendidikan
bahwa bagi bangsa Indonesia berkeyakinan atau pandangan hidup
bangsa, dasar negara Republik Indonesia ialah Pancasila. Karenanya
system pendidikan nasional wajarlah dijiwai, didasari, dan
mencerminkan identitas Pancasila itu. Sistem pendidikan nasional dan
system filsafat pendidikan Pancasila adalah sub system dari system
negara Pancasila. Dengan kata lain system negara Pancasila wajar
tercermin dan dilaksanakan di dalam berbagai subsistem kehidupan
nasional bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tegasnya tiada system
pendidikan nasional tanpa filsafat pendidikan. Jadi, jelas bahwa tidak
mungkin system pendidikan nasional Pancasila dijiwai dan didasari oleh
system pendidikan yang lain, kecuali Filsafat Pendidikan Pancasila
(dalam http://anisachy.weebly.com/makalah-pendidikan-
kewarganegaraan.html).
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
http://anisachy.weebly.com/makalah-pendidikan-kewarganegaraan.htmlhttp://anisachy.weebly.com/makalah-pendidikan-kewarganegaraan.html
-
12
3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Winataputra (2007:87), mengemukakan bahwa pada saat
“kewarganegaraan” (civics) disiapkan sebagai suatu mata pelajaran pada
sekolah menengah pada tahun 1970, Kementrian Pendidikan
menggambarkan tujuan inti Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
berikut:
a. Untuk mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang Jepang
sebagai sebuah bangsa dan prinsip kedaulatan (to develop an
awareness and understanding of Japan as a nation the principle of
sovereignty).
b. Untuk mengembangkan suatu konsep tentang masyarakat lokal dan
negara serta cara bagaimana setiap individu dapat berkontribusi
dalam satu pekerjaan di masyarakat dan negara (to develop a concept
of local community and the state and ways in which the individual
can contribute to the work of the community and the state).
c. Untuk menghargai hak dan tanggungjawab serta tugas dari individu
dalam suatu komunitas dan masyarakat yang lebih luas (to
appreciate right and responsibilities and duties of the individual in
the community and wider society).
d. Untuk mengembangkan kemampuan bertindak secara positif dalam
hubungan antara hak dan kewajiban (to develop an ability to act
positively in relation to rights and duties).
Tujuan mata pelajaran PPKn kurikulum baru (dalam Winarno,
2013) adalah sebagai berikut :
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
13
a. Tujuan PPKn tidak bisa dipisahkan dari fungsi dan tujuan
pendidikan nasional yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang
No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didikagar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,mandiri dan menjadi warga
negara yang demokratis sertabertanggung jawab”.
b. PPKn bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh
nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan
komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Winataputra dan Budimansyah (2012:104) mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan
menengah yang diberikan selama 2 jam pelajaran per minggu
mempunyai tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai
berikut :
a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak
secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
14
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri
berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat
hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia
secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi.
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dan sejalan dengan tiga
fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana
pengembangan warga negara yang demokratis, yakni mengembangkan
kecerdasan warga negara ( civic intellegence ), membina tanggung jawab
warga negara (civic responsibility) dan mendorong partisipasi warga
negara (civic participation). Menurut Branson (dalam Winarno 2013 :
29), tiga kompetensi warga negara ini sejalan dengan tiga komponen
pendidikan kewarganegaraan yang baik, yaitu pengetahuan
kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan
(civic skills) dan karakter kewarganegaraan (civic disposition).
4. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan
Permendiknas No. 22 Tahun 2006 (dalam Winarno,2013:19)yang
menjadi sandaran yuridis pemberlakuan mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan tingkat sekolah ini berdasar pada Peraturan
Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 bersumber pada
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
15
Pendidikan Nasional.Jika dicarikan rujukan dasarnya, yaitu Undang-
Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sesuatu yang wajib dalam
kurikulum pendidikan nasional dimaksudkan untuk membentuk peserta
didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah
air (penjelasan atas Pasal 37).
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran tidak
sekedar memiliki misi mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta
tanah air, tetapi juga suatu program pendidikan yang berperan dalam
mencapai salah satu tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga Negarayang demokratis serta
bertanggung jawab (Pasal 3).Landasan PKn adalah Pancasila dan UUD
1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional
Indonesia, tanggap pada tuntutan perubahan zaman, serta Undang
Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan
Ruang lingkup dari Pendidikan Kewarganegaraan menurut
Winataputra dan Budimansyah (2012:118) antara lain sebagai berikut :
a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi Hidup rukun dalam
perbedaan, Cinta Lingkungan, Kebanggaan sebagai Bangsa
Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
16
Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan Negara, sikap positif
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan
jaminan keadilan.
b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi Tertib dalam kehidupan
keluarga, Tata Tertib di Sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat,
Peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan Nasional,
hukum dan peradilan internasional.
c. Hak Asasi Manusia, meliputi Hak dan Kewajiban anak, Hak dan
Kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan
Internasional HAM, Pemajuan, Penghormatan dan Perlindungan
HAM.
d. Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri
sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan
mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi
diri, persamaan kedudukan warga negara.
e. Konstitusi Negara, meliputi Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi
pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia,
Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
f. Kekuasaan dan Politik, meliputi Pemerintahan Desa dan kecamatan,
Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintahan pusat, Demokrasi
dan sistem politik, Budaya Politik, Budaya demokrasi menuju
masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat
demokrasi.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
17
g. Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan
Ideologi, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara,
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,
Pancasila sebagai ideologi terbuka.
h. Globalisasi meliputi globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri
Indonesia di era globalisasi, Dampak Globalisasi, Hubungan
Internasional dan organisasi internasional serta mengevaluasi
globalisasi.
Ruang lingkup PPKn kurikulum baru 2013 (dalam Winarno
2013:38) meliputi:
a. Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi
nasional Indonesia serta etika dalam pergaulan Internasional.
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional
kehidupan bermasyarakat, berbangsadan bernegara.
c. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang utuh dan
kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa.
d. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara
Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah
tumpah darah Indonesia.
Mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) di sekolah
merupakan mata pelajaran pembaruan dari PPKn kurikulum 1994.
Perubahan yang terjadi sebenarnya bukan sekedar masalah nama, tetapi
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
18
menyangkut perubahan dengan aspek yang mendasar, yaitu reorientasi
visi dan misi, revitalisasi fungsi dan peranan hinggaretrukturisasi
kurikulum dan materi pelajaran pendidikan kewarganegaraan (civics
education). Materi dalam mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian
yang bersifat interdisipliner, artinya materinya dijabarkan dari beberapa
disiplin ilmu, antara lain ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum tata
negara, hukum, sejarah, ekonomi, moral dan filsafat. Sedangkan untuk
kepentingan pembelajaran, materi tersebut diorganisasikan secara
psikologis dan ilmiah (Winarno, 2013 : 29).
6. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan
Winarno (2013:21) mengemukakan bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan di sekolah memiliki misi sebagai pendidikan politik
demokrasi di Indonesia. Hal itu tersirat kalimat-kalimat sebagai berikut :
“Indonesia harus menghindari system pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi.Selain itu perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme”.
Menyimak lebih jauh pada bagian Pendahuluan Standar Isi
Pendidikan Kewarganegaraan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006
(dalam Winarno, 2013:20) maka Pendidikan Kewarganegaraan sekolah
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
19
memiliki misi sebagai pendidikan kebangsaan Indonesia. Hal itu seperti
tersirat dari kalimat-kalimat sebagai berikut :
“Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang NKRI.Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai NKRI dengan bentuk Republik. Dalam perkembangannyasejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.”
Secara berturut-turut Pendidikan Kewarganegaraan sekolah juga
mengembangkan misi sebagai pendidikan bela negara, pendidikan HAM,
pendidikan multikultural, pendidikan lingkungan hidup, pendidikan
hukum dan pendidikan anti korupsi.Sebagai pendidikan bela negara,
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu bentuk keikutsertaan
warga negara dalam upaya bela negara. Sebagai pendidikan HAM,
Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses menyiapkan peserta didik
untuk menghormati dan menegakan hak asasi manusia sebagai sarana
mencapai kesejahteraan hidup.Sebagai pendidikan multikultural,
Pendidikan Kewarganegaraan bertugas membina peserta didik agar
memiliki kesadaran akankemajemukan sosial bangsa Indonesia. Sebagai
pendidikan lingkungan hidup, Pendidikan Kewarganegaaan menanamkan
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
20
kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan sebagai daya dukung
kehidupan. Sebagai pendidikan hukum, Pendidikan Kewarganegaraan
menanamkan kesadaran untuk taat pada hukum dan menyiapkan warga
negara yang taat membayar pajak.Sebagai pendidikan anti korupsi,
Pendidikan Kewarganegaraan menanamkan pentingnya kesadaran untuk
tidak bersikap dan bertindak korupsi, kolusi dan nepotisme di kehidupan
berbangsa dan bernegara.Citizenship education memiliki visi sosio-
pedagogis mendidik warga negara yang demokratis dalam konteks yang
lebih luas, yang mencakup konteks pendidikan formal dan pendidikan
non-formal(Winarno,2013:22).
Menurut Winarno (2013:23), Pendidikan Kewarganegaraan atau
Civic Education (CE) sebagaiintegrated knowledge system bisa dimaknai
bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kajian ilmu termasuk dalam
kategori system pengetahuan yang terintegrasi atau terpadu. Ini
merupakan epistemology dari Pendidikan Kewarganegaraan sebagai
kajian keilmuan. Kajian keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan bisa
menggunakan pendekatan yang bersifat interdisipliner (memanfaatkan isi
disiplin ilmu social lain yang relevan), multidisipliner (memanfaatkan
berbagai disiplin ilmu lain termasuk di luar ilmu social untuk membantu
mengkaji suatu objek), kosdisipliner (menggunakan berbagai disiplin
ilmu lain untuk pembahasan khusus) dan transdisipliner (memanfaatkan
keserbanekaan wawasan dan pendekatan dari disiplin ilmu lain).
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
21
7. Komponen Pembelajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Menurut Branson ( dalam Winataputra, 2012 : 199 ) terdapat tiga
komponen utama dalam PKn yaitu :
a. Pengetahuan Kewarganegaraan (civic knowledge)
Civic knowledge berkaitan dengan isi atau apa yang harus
diketahui oleh warga Negara
b. Keterampilan kewarganegaraan (civic skills)
Civicskiils merupakan keterampilan apa yang seharusnya
dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual
dan keterampilan partisipasi.
c. Sikap kewarganegaraan (civic disposition)
Civic disposition berkaitan dengan karakter privat dan public
dari warga negara yang dipelihara dan ditingkatkan dalam demokrasi
konstitusional.
Ketiga komponen Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan
erat dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara. Warga
negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan
mejadi warga negara yang percaya diri (civic confidence), warga
negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu (civic
competence), warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan
kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang komitmen (civic
commitment) dan pada akhirnya warga negara yang memiliki
pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
22
warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizenship)
(Winarno, 2013:26).
B. Nilai – Nilai Pancasila
1. Pengertian Nilai
Nilai atau „value‟ (dalam bahasa Inggris) termasuk pengertian
filsafat. Filsafat sering diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah
nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak
yang artinya „keberhargaan‟ (worth) atau „kebaikan‟ (goodness) dan kata
kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan dalam menilai atau
melakukan penilaian (Frankena dalam Kaelan, 2000:174).
2. Macam – Macam Nilai
Max Scheler (dalam Rahayu Sri, 2013:20) mengemukakan bahwa
nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai
itu secara senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang yang lebih
rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi
rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam tingkatan sebagai
berikut :
a. Nilai-nilai kenikmatan, dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-
nilai yang mengenakkan dan tidak mengenakkan (die Wertreihe des
Angenehmen und Unangehmen), yang menyebabkan orang senang
atau menderita tidak enak.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
23
b. Nila-nilai kehidupan, dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai yang
penting bagi kehidupan (Werte des vitalen Fuhlens) misalnya
kesehatan, kesegaran jasmani dan kesejahteraan umum.
c. Nilai-nilai kejiwaan, dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan
(geistige werte) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan
jasmani maupun lingkungan.
d. Nilai-nilai kerohanian, dalam tingkat ini terdapatlah modalitas nilai
dari yang suci dan tidak suci.
Notonagoro (dalam Rahayu Sri, 2013:21) membagi nilai
menjadi 3 macam, yaitu :
1) Nilai materiil, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan
jasmani manusia atau kebutuhan materil ragawi manusia.
2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia
untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani
manusia. Nilai kerohanian terbagi lagi menjadi 4 macam, yaitu :
a) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi,
cipta) manusia.
b) Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada
unsur perasaan (aesthetis, gevoel, rasa) manusia.
c) Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur
kehendak (will, Wollen, karsa) manusia.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
24
d) Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi
dan mutlak. Nilai religius bersumber dari kepercayaan atau
keyakinan manusia.
Notonagoro (dalam Kaelan, 2000:177) berpendapat bahwa
nilai-nilai Pancasila tergolong dalam nilai-nilai kerohanian, tetapi
nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai materiil dan nialai
vital. Nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian juga
mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai
materiil, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau nilai estetis,
nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang
sistematik-hirarkhis, yang dimulai dari sila Ketuhanan Yang Maha
Esa sebagai „dasar‟ sampai dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia sebagai „tujuan‟ (Darmodiharjo dalam Kaelan,
2000:178).
3. Pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
Secara harfiah Pancasila dijabarkan dalam dua kata, yaitu Panca
yang berarti Lima, dan Sila berarti Dasar. Jadi Pancasila mempunyai arti
Lima Dasar. Istilah “sila” juga dapat diartikan sebagai aturan yang
melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau
perbuatan yang menurut adab (sopan santun), akhlak dan moral.
Pandangan Hidup Bangsa dapat didefinisikan sebagai segenap prinsip
dasar yang dipegang teguh oleh suatu bangsa guna memecahkan berbagai
persoalan kehidupan yang dihadapinya.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
25
Pancasila disebut sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia,
karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila-silanya dari waktu ke
waktu dan secara tetap telah menjadi bagian yang terpisahkan dari
kehidupan Bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa
Indonesia, maka Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari
hari dan digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan di dalam
segala bidang. Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi, yakni
sebagai cita-cita dan Pandangan Hidup Bangsa dan Negara RI.
Sedangkan fungsi utama dari Pancasila adalah sebagai Dasar Negara
Republik Indonesia (Kaelan : 2000).
4. Nilai-Nilai Pancasila
Menurut Kaelan (2000:181) nilai-nilai Pancasila dibagi menjadi :
a. Pancasila sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara
Republik Indonesia
Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat
hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai
yang bersifat sistematis. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara
Republik Indonesia, mengandung makna bahwa dalam setiap aspek
kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan harus
berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,
Kerakyatan dan Keadilan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan
juga subjektif. Artinya essensi nilai-nilai Pancasila adalah bersifat
universal yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan
Keadilan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif yaitu antara lain :
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
26
1) Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat
maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang
umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
2) Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa
dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada
bangsa lain baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan
maupun dalam kehidupan keagamaan.
3) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945,
menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah
negara yang fundamental negara sehingga merupakan suatu
sumber hukum positif di Indonesia. Jika nilai-nilai Pancasila
yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 diubah maka
sama halnya dengan pembubaran negara Proklamasi 1945,
sebagaimana terkandung dalam ketetapan MPRS
No.XX/MPRS/1966, diperkuat Tap No.V/MPR/1973, jo. Tap
No.IX/MPR/1978 ( Kaelan, 2000:182).
Menurut Rahayu Sri (2013:28), sebaliknya nilai-nilai
subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai
Pancasila itu bergantung atau terletak pada bangsa Indonesia sendiri.
1) Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga
bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut
sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi
filosofis bangsa Indonesia.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
27
2) Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup)
bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang
diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan
dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
3) Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai
kerokhanian yaitu nilai kebenaran, kebaikan, kebijaksanaan,
etis, estetis dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan
hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian
bangsa Indonesia (Darmodihardjo dalam Rahayu Sri, 2013:28).
Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan,
dasar serta motivasi atas segala perbuatanbaik dalam kehidupan
sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Nilai-nilai
Pancasila merupakan das sollen atau cita-cita tentang kebaikan yang
harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau des sein. Nilai-nilai
Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya
merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam negara
Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara
objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita
hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana
kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18
Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
28
negara menjadi lima sila ditetapkan secara yuridis formal menjadi
dasar filsafat negara Republik Indonesia (Kaelan, 2000:183).
Menurut Rahayu Sri (2013:29), nilai-nilai Pancasila yang
terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki
kedudukan sebagai pokok Kaidah Negara yang Fundamental.
Adapun Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai
Pancasila mengandung 4 pokok pikiran yang bilamana dianalisis
makna yang terkandung di dalamnya tidak lain merupakan derivasi
atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Empat pokok dari nilai-
nilai Pancasila adalah sebagai berikut :
1) Menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan,
yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan
maupun perseorangan. Pokok pikiran yang pertama ini
merupakan penjabaran sila ketiga.
2) Menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berkewajiban
mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial. Pokok pikiran yang kedua merupakan
penjabaran sila kelima.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
29
3) Menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan
atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini ini
menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi
yaitu kedaulatan ditangan rakyat. Pokok pikiran yang ketiga
merupakan penjabaran dari sila keempat.
4) Menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang
Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan berada. Hal
ini mengandung arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi
keberadaban semua agama dalam pergaulan hidup negara.
Pokok pikiran yang keempat penjabaran dari sila pertama dan
kedua.
Keempat pokok pikiran itu merupakan perwujudan dari sila-
sila Pancasila. Pokok pikiran ini sebagai dasar fundamental dalam
pendirian negara yang realisasi berikutnya perlu diwujudkan atau
dijelmakan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Nilai-nilai
Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan
kenegaraan. Hal ini ditegaskan dalam pokok pikiran keempat yang
menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
berdasar atas Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini
mengandung arti bahwa dalam kehidupan kenegaraan harus
didasarkan pada moral etik yang bersumber pada nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung moral kemanusiaan
yang beradab (Rahayu Sri, 2013:30).
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
30
b. Makna Nilai-nilai setiap Sila Pancasila
Menurut Kaelan (2000:85), sila-sila Pancasila pada
hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai
yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut :
1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa nilai-nilainya menjiwai
keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa
terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai
pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa. Negara adalah mendasarkan pada hakikat kedudukan
kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh
karena itu nilai-nilai Ketuhanan merupakan nilai yang tertinggi
dan bersifat mutlak. Kebebasan manusia harus diletakkan dalam
kerangka kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan (Kaelan,
2000:185).
2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab secara
sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha
Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila
kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan
negara, kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Nilai
kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis
bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rokhani (jiwa)
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
31
dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan
kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa(Kaelan, 2000:186).
Menurut Budiyono (2009:147), “Kemanusiaan
Indonesia” seperti dalam sila kedua secara keseluruhan
mempunyai arti bahwa sifat manusia (Indonesia) adalah
memberlakukan manusia lain secara adil, tidak sewenang-
wenang, perlakuan hanya bisa dilaksanakan karena telah
mencapai peradaban yang sudah tinggal nilainya. Itulah
sebabnya mengapa dalam sila Kemanusiaan yang adil dan
beradab mewajibkan kepada manusia (Indonesia), untuk
senantiasa menjunjung tinggi norma-norma hukum dan moral
hingga memperlakukan sesama manusia, bahkan makhluk-
makhluk hewani secara adil dan beradab.
Sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara
harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai
makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan
kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan
negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat
dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai
hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-
undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab
mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
32
manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia
dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Nilai
kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai
kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan
beragama (Kaelan, 2000:186).
Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna
bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan
beradab harus berkodrat adil. Hakikat manusia harus adil dalam
hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil
terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap
lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam Kemanusiaan
yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa,
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas
kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras,
keturunan, status sosial maupun agama, mengembangkan sikap
saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-
mena terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan dan berani membela keadilan dan kebenaran atas
dasar kemanusiaan (Kaelan, 2000:187).
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
33
3) Sila Persatuan Indonesia
Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila
Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab serta mendasari dan menjiwai sila Kerakyatan yang
dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia. Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung
nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat
manusia monodualis yaitu manusia sebagai makhluk individu
dan sebagai makhluk sosial. Negara merupakan suatu
persekutuan hidup bersesama di antara elemen-elemen yang
membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan
maupun kelompok agama. Oleh karena itu perbedaan
merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri
khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya
negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikat diri dalam
suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu semboyan negara
Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya
untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan
diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu
persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan
bersama (Kaelan, 2000:188).
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
34
Nilai persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila
Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab. Hal ini terkandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia
adalah naionalisme religius yaitu nasionalisme yang bermoral
Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme yang humanistik yang
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai
makhluk Tuhan (Kaelan, 2000:188).
4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permuyawaratan/Perwakilan
Menurut Budiyono (2009:149) bahwa sila Kerakyatan
ini merupakan sendi penting daripada azas kekeluargaan, karena
Pancasila sendiri tidaklah lahir dari sumber asing, tetapi digali
dari sifat kepribadian Indonesia, yaitu kekeluargaan yang
harmonis, dimana terdapat adanya keseimbangan antara
kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan atau
masyarakat. Sila keempat ini menjadi azas/prinsip daripada
demokrasi Pancasila, yang digambarkan sebagai suatu paham
demokrasi yang berasal dari pandangan hidup bangsa
Indonesiadan digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri.
Menurut Kaelan (2000:189), nilai filosofis yang
terkandung di dalamnya bahwa hakikat negara adalah sebagai
penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk
sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
35
mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah
negara. Rakyat adalah subjek pendukung pokok negara. Dalam
sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak
harus dilaksanakan dalam hidup negara, karena kekuasaan dari
rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Nilai-nilai demokrasi yang
terkandung dalam sila ke-4 adalah :
a) Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung
jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara
moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b) Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.
c) Menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam
hidup bersama.
d) Mengakui atas perbedaan individu, kelompok, suku, ras,
agama karena perbedaan adalah suatu bawaan kodrat
manusia.
e) Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap
individu, kelompok, suku, ras maupun agama.
f) Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama
kemanusiaan yang beradab.
g) Menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral
kemanusiaan yang beradab.
h) Mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam
kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
36
5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Menurut Kaelan (2000:190),dalam sila Keadilan Sosial
bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai-nilai keadilan
yang merupakan tujuan negarayang harus terwujud dalam
kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan itu didasari dan
dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam
hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan
manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan
negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.
Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam
hidup bersama meliputi:
a) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara
negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang
wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi,
dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta
kesempatan dalam hidup bersama yang berdasarkan atas
hak dan kewajiban.
b) Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan
keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam
masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan
dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam negara.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
37
c) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara
warga yang satu dengan lainnya secara timbal balik.
Nilai-nilai keadilan tersebut yang harus menjadi dasar
yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk
mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan
seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan
seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya (Kaelan,
2000:190)
C. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
1. Pengertian Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) adalah satu-satunya
organisasi siswa yang ada di sekolah. OSIS di suatu sekolah tidak
mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan
tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar
sekolah. OSIS sebagai suatu sistem merupakan tempat siswa
bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. OSIS juga sebagai
kumpulan siswa yang mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan
suatu organisasi untuk mencapai tujuan (Gunawan, 2012:263).
2. Peran Organisasi Siswa Intra sekolah (OSIS)
Menurut Gunawan (2012:263), sebagai salah satu upaya
pembinaan kesiswaan, OSIS berperan sebagai wadah, penggerak atau
motivator dan bersifat preventif. Peran OSIS dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
38
a. OSIS sebagai Wadah Bagi Kegiatan Siswa
Organisasi Siswa Intra Sekolah merupakan satu-satunya
wadah kegiatan siswa di sekolah. Oleh sebab itu, OSIS dalam
mewujudkan fungsinya sebagai wadah harus melakukan upaya-
upaya bersama dengan kegiatan lain, misalnya dalam latihan
kepemimpinan siswa. Tanpa saling bekerja sama dengan kegiatan
lain, penanan OSIS sebagai wadah kegiatan kesiswaan tidak akan
berlangsung.
b. OSIS sebagai Penggerak atau Motivator
Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya
keinginan semangat para siswa untuk berbuat dan pendorong
kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. OSIS menjadi penggerak
apabila pembina dan pengurus mampu membawa OSIS selalu
membawa kebutuhan yang diharapkan, yaitu menghadapi perubahan,
memiliki daya tangkap terhadap ancaman, memanfaatkan peluang
dan perubahan dan memberikan kepuasan kepada anggota.
c. Peranan yang bersifat Preventif
Peran OSIS secara internal dapat menggerakkan sumber
daya yang ada, secara eksternal mampu beradaptasi dengan
lingkungan, misalnya menyelesaikan persoalan perilaku
menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian secara
preventif OSIS berhasil ikut mengamankan sekolah dari segala
ancaman yang datang dari dalam maupun luar. Peranan preventif
OSIS akan terwujud apabila peranan OSIS sebagai pendorong lebih
dahulu harus dapat diwujudkan.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
39
3. Manfaat Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
Menurut Gunawan (2012:264), manfaat dari OSIS adalah sebagai
berikut :
a. Meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara dan cinta tanah air.
b. Meningkatkan kepribadian dan berbudi pekerti luhur.
c. Meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik dan
kepemimpinan.
d. Meningkatkan keterampilan, kemandirian dan percaya diri.
e. Menghargai dan menjiwai nilai-nilai seni, meningkatkan dan
mengembangkan kreasi seni.
MenurutGunawan (2012:264), beberapa contoh kegiatan
pembinaan kesiswaan yang disebutkan dalam Permendiknas No 39
Tahun 2008 yang dapat dilaksanakan OSIS bagi peserta didik
diantaranya sebagai berikut :
a. Memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS
sesuai dengan tugasnya masing-masing.
b. Melaksanakan gotong royong dan kerja bakti (bakti sosial).
c. Mengadakan lomba mata pelajaran atau program keahlian.
d. Menyelenggarakan kegiatan ilmiah.
e. Mengikuti kegiatan workshop, seminar, diskusi panel yang
bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
f. Mengadakan studi banding dan kunjungan (studi wisata) ke tempat-
tempat sumber belajar.
g. Melaksanakan latihan kepemimpinan siswa.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
-
40
h. Melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat dan pidato.
i. Melaksanakan penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah.
j. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan
suatu barang menjadi lebih berguna.
k. Meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan
jasa.
l. Meningkatkan usaha koperasi siswa dan unit produksi.
m. Melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) / praktek kerja industri
(Prakerin).
n. Meningkatkan kemampuan keterampilan siswa melalui sertifikasi
kompetensi siswa berkebutuhan khusus.
4. Tujuan Organisasi Siswa Intra Sekolah
Melalui OSIS siswa di harapkan dapat mewujudkan dan
menjalankan nilai-nilai sebagai berikut :
a. Mempertebal ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
b. Menjaga dan menciptakan sekolah agar terhindar dari usaha dan
pengaruh yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
c. Menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa agar menjunjung tinggi
kebudayaan nasional dan mampu menjaring pengaruh kebudayaan
yang datang dari luar yang bertentangan dengan kepribadian
Indonesia.
d. Menumbuhkan dan membina sikap berbangsa dan bernegara.
e. Meneruskan dan mengembangkan semangat serta nilai juang para
pahlawan.
Peran Pendidikan Kewarganegaraan..., Tasirahwati, FKIP UMP, 2014
top related