bab ii on progress (autosaved)
Post on 14-Feb-2018
246 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 1/29
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian dan Fungsi Tanah
1. Pengertian Tanah
Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di
muka bumi. Tanah menadi kebutuhan dasar manusia. Seak lahir sampai
meninggal! manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber
kehidupan." #ungsi tanah $ang sangat penting me%aibkan kita untuk menaga
kesuburan dan kelestarian$a untuk keseahteraan manusia. &i era m'dern ini!
tanah menadi hal utama $ang dibutuhkan setiap indi(idu! karena setiap hal
$ang dilakukan manusia dilakukan diatas tanah.
&alam kehidupan sehari)hari! penggunaan kata tanah seringkali bergantian
dengan kata lahan. Sepintas terlihat bah%a keduan$a memiliki makna $ang
sama. Namun demikian! tanah dan lahan memiliki makna $ang berbeda dan
sering digunakan se*ara berbeda pula bergantung pada lingkungan
penggunaan$a. Tanah dan lahan pada ranah akademis tentu berbeda makna
dalam penggunaan$a bila dibandingkan pada ranah pemerintah ataupun
diskusi sehari)hari. Kaum akademisi lebih *enderung memilih kata lahan
apabila membahas permukaan bumi se*ara keruangan! sedangkan mas$arakat
a%am lebih akrab dengan kata tanah.+ ,al tersebut karena adan$a perbedaan
pandangan antara satu 'rang dengan lain$a. Jika mas$arakat a%am *enderung
memandang tanah dari sisi $ang sempit! maka akademisi biasan$a
memandang tanah dari sisi $ang lebih luas.
1 Bernhard -imb'ng! Politik Pertanahan! Pustaka Margaretha! Jakarta! +"/! hlm. ".
2 Ibid, hlm. +0.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 2/29
Sementara itu! lahan diartikan sebagai 1"2 Tanah terbuka! tanah garapan! 1+2
Tanah Negara $ang di'lah 'leh penduduk untuk ditanami.0 Jika memahami
pengertian lahan diatas! maka lahan dikaitkan dengan kegiatan ber*'*'k
tanam. -ahan sebagai sebuah tanah hamparan $ang luas! $ang didalamn$a
dapat diman3aatkan 'leh petani sebagai tempat ber*'*'k tanam atau bertani.
Adapun tanah Negara $ang dimaksud dalam pengertian diatas adalah tanah
$ang tidak dilekati hak 'leh siapapun! sehingga setiap %arga berhak untuk
memper'leh man3aat dari tanah tersebut 1khususn$a petani2 sepanang sesuai
dengan aturan $ang berlaku. 4leh karena itu tanah memiliki makna $ang lebih
luas daripada lahan.
Tanah mempun$ai kedudukan penting bagi rak$at dan bangsa Ind'nesia
karena merupakan satu)satun$a keka$aan $ang dalam kedudukan apapun akan
tetap dalam keadaan semula. Suatu ken$ataan bah%a tanah merupakan tempat
tinggal keluarga dan mas$arakat! memberikan penghidupan dan merupakan
tempat para %arga $ang meninggal dunia dikuburkan./ Tanah merupakan
keka$aan alam $ang berisi3at tetap! dan sangat dibutuhkan dalam berbagai hal.
,al tersebut menunukan pentingn$a makna tanah bagi mas$arakat Negara
Kesatuan 5epublik Ind'nesia.
&i Inggris! k'nsep tanah sebagai benda ek'n'mi dikenal dengan istilah real
property. Real property means land (realty) and anything attached there to
1tanah dan segala sesuatu $ang tertan*am padan$a2. K'nsep tanah menurut
,ukum Tanah 5usia 1 Land Code Russian Federation) adalah Land is part of
the earths surface !hose boundaries are determined in accordance !ith
federal la!s. Selanutn$a pengertian tanah menurut k'nsep Angl' Sa6'n
3 Ibid ! hlm. +/.
4 El7a S$arie3! "enuntaskan #engketa $anah "elalui Pengadilan %husus Pertanahan! KP8!
Jakarta! hlm. 9.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 3/29
(common la!2 bersumber pada peribahasa hukum 5'ma%i: Cuius est solum
eius est us&ue ad coelum et ad inferos artin$a barangsiapa memiliki tanah
1permukaan bumi2! dia uga memiliki segala apa $ang ada diatasn$a sampai
surga dan segala apa $ang diba%ahn$a sampai ke pusat bumi. Ini berarti tanah
dilihat sebagai 'bek kepemilikan. Bila kita meruuk pada UUPA! pengertian
tanah $aitu hamparan bumi termasuk perairan dan ruang kehidupan $ang
menadi 'b$ek dan berkaitan dengan penguasaan! pemilikan serta penggunaan
dan peman3aatan$a sepanang dapat dilekati dengan hak atas penguasaan dan
penggunaan diatasn$a.; Jika kita menga*u pada pengertian UUPA! tentun$a
kita akan mengartikan tanah sebagai suatu area di permukaan bumi dimana
diatasn$a telah melekat suatu hak atas tanah. Artin$a pengertian diatas lebih
mengarahkan tanah ke dalam bukti kepemilikan atau tanda kepenguasaan
sese'rang atas tanah tersebut. Sese'rang $ang mempun$ai bukti kepemilikan
atas tanah memang berhak untuk meman3aatkan atau <berbuat sesuatu=
terhadap tanah $ang dimilikin$a.
Tanah $ang diberikan kepada dan dipun$ai 'leh 'rang dengan hak)hak $ang
disediakan 'leh UUPA! adalah untuk digunakan atau diman3aatkan.> Setiap
'rang $ang telah mempun$ai hak atas tanahn$a berhak untuk meman3aatkan
tanahn$a sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan$a masing)masing.
Sesuai apa $ang dirumuskan Undang Undang N'm'r ; Tahun "?> Tentang
Peraturan &asar P'k'k)P'k'k Agraria diatas tentang pengertian tanah! Negara
Kesatuan 5epublik Ind'nesia memang membagi hak)hak $ang melekat pada
tanah menadi beberapa hak $ang diatur dalam Pasal "> A$at 1"2. Pihak $ang
telah mem'h'nkan hak n$a kedudukan$a lebih tinggi karena dengan
5 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit, hlm. +;.
6 B'edi ,ars'n'! ukum graria Indonesia! &ambatan! Jakarta! +@! hlm. "@.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 4/29
dim'h'nkan$a hak tersebut berarti telah menamin kepastian hukum bagi para
pemegang hakn$a.
2. FUNGSI TANAH
Bagi bangsa Ind'nesia sendiri tanah memiliki beragam makna. Tanah
merupakan karunia Tuhan YME kepada umat manusia di muka bumi. Seak lahir
sampai meninggal dunia! manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan
sumber kehidupan. &engan demikian! tanah merupakan kebutuhan dasar
manusia.9
Manusia membutuhkan tanah! karena setiap kegiatan $ang dilakukan manusia
selalu berhubungan dengan tanah. Selain untuk tempat tinggal! manusia
membutuhkan tanah sebagai sumber kehidupan! karena ban$ak sumber makanan
$ang dibutuhkan manusia $ang uga bersumber dan tumbuh dari tanah! untuk itu
manusia harus menaga kelestarian tanah demi kelangsungan hidup manusia.
Tanah uga merupakan sarana pengikat kesatuan s'sial di kalangan mas$arakat
untuk hidup dan kehidupan. Bagi kel'mp'k manusia $ang satu dengan $ang
lain$a makna tanah berbeda)beda. Selanutn$a dalam perkembangan$a! tanah
*enderung dilihat dari sisi ek'n'misn$a. Tanah telah tumbuh sebagai benda
ek'n'mis $ang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan 'bek
spekulasi.@ Seperti paparan diatas! tanah uga ber3ungsi sebagai pengikat kesatuan
s'sial mas$arakat. Sebagai Negara $ang mempun$ai keragaman buda$a! makna
tanah sangat melekat pada mas$arakat Negara 5epublik Ind'nesia. Tanah
memang sudah dihargai dan diunung tinggi seak nenek m'$ang kita. Terbukti
7 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit ! hlm. +;.
8 Ibid, hlm. +>.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 5/29
keberadaan tanah ula$at? $ang masih ban$ak ditemui di Negara ini. Sampai
sekarang mas$arakat hukum adat tetap mempertahankan eksistensi tanah ula$at
demi kelangsungan hidupn$a dan untuk melestarikan adat dan istiadatn$a masing)
masing.
Perubahan pandangan perspekti3 ek'n'mi terhadap tanah berkembang se*ara
*epat. Saat ini tanah lebih men'n'lkan 3ungsin$a sebagai aset m'dal. " Saat ini
tanah dinilai sebagai benda ek'n'mis $ang sangat berharga. ,al ini berkaitan
dengan umlah atau luas tanah $ang semakin sempit! akhirn$a tanah semakin
dihargai tinggi. Tanah uga dinilai sebagai benda ek'n'mis $ang dapat diadikan
aset atau in(estasi bagi sebagian besar 'rang. &ikarenakan nilain$a $ang semakin
hari semakin tinggi! sangat memungkinkan 'rang $ang mengel'la tanah tersebut
mendapatkan keuntungan auh lebih besar ika menadikan$a sebagai in(estasi.
Bagi kehidupan manusia $ang satu dengan lain$a! makna tanah elas berbeda
beda. Namun di aman m'dern ini! tanah lebih dihargai sebagai sesuatu $ang
bernilai ek'n'mis! artin$a tanah dapat diperualbelikan dan dapat diadikan barang
untuk in(estasi. Tanah semakin diminati karena hargan$a $ang semakin hari
semakin tinggi
Tanah sebagai sumber da$a ek'n'mi berkembang seak adan$a te'ri ek'n'mi
klasik. Te'ri ini berk'ntribusi pada mun*uln$a k'l'nialisme $ang pada giliran$a
menadikan daerah aahan atau k'l'ni sebagai sunber penghasil bahan
perdagangan. Artin$a! k'l'nialisme pada a%aln$a merupakan bentuk penaahan
ek'n'mi karena daerah aahan$a merupakan penghasil rempah)rempah! hal
serupa dialami bangsa Ind'nesia pada masa penaahan. Ind'nesia dianggap
9 Tanah Ula$at merupakan bidang tanah $ang diatasn$a terdapat hak ula$at dari suatu mas$arakat
hukum adat tertentu.
10 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit ! hlm. +@.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 6/29
sebagai salah satu Negara penghasil perkebunan $ang strategis."" Selain menadi
penghasil perkebunan $ang strategis! pertumbuhan ek'n'mi di Ind'nesia uga
semakin pesat. ,al ini berakibat tanah)tanah di Negara ini dikuasai 'leh segelintir
'rang $ang memiliki m'dal $ang besar. #en'mena $ang teradi ialah ketika 'rang)
'rang $ang mempun$ai m'dal $ang besar men*'ba menguasai tanah lebih dari
$ang seharusn$a. Kepemilikan hak atas tanah seharusn$a bisa dilakukan se*ara
merata! tidak atuh pada 'rang)'rang $ang berm'dal besar saa. Akibatn$a teradi
ketidakmerataan pemilikan tanah! ban$ak 'rang)'rang $ang membutuhkan tanah
namun tidak dapat memilikin$a karena telah dikuasai 'leh segelintir 'rang
berm'dal besar tersebut. Permintaan i7in tanah untuk dibangun perumahan!
industri! perkebunan dan pari%isata uga semakin meningkat sehingga harga tanah
semakin tinggi tak terkendali. ,al inilah $ang uga menadi alasan mengapa tanah
dimaknai dari sisi ek'n'mis
Bangsa Ind'nesia sendiri memandang tanah se*ara 3il's'3is sebagaimana
din$atakan dalam k'nstitusi dan Undang Undang P'k'k Agraria 1UUPA2. Bagi
bangsa Ind'nesia tanah merupakan sumber da$a $ang strategis sebagai keka$aan
nasi'nal! pemersatu %ila$ah! karunia Tuhan YME! dan untuk kemakmuran rak$at.
Kemakmuran itu dengan sendirin$a memerlukan upa$a dengan memberikan nilai
tambah atau hasil $ang berman3aat guna meningkatkan keseahteraan mas$arakat
$ang berkeadilan."+
Maksud dari pern$ataan diatas bah%a tanah merupakan
keka$aan $ang dimiliki 'leh Negara $ang berupa sumber da$a alam $ang dapat
dira%at! dikel'la sebaik baikn$a 'leh Negara namun semata mata dilakukan demi
keseahteraan rak$at. 5ak$at berhak se*ara penuh atas segala keka$aan $ang
11 Loc. Cit.
12 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit ! hlm. +>.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 7/29
terkandung di dalam Negara ini! segala keka$aan tersebut untuk diman3aatkan
demi kelangsungan hidup dan kemakmuran rak$at.
Makna tanah se*ara s'si'l'gis dapat dilihat dari unsur penguasaan atas tanah dan
bagaimana memperlakukan tanah. Kepemilikan tanah turut memberikan status
s'sial bagi mas$arakat. &alam mas$arakat petani! status se'rang petani penggarap
tentu lebih rendah dibandingkan dengan pemilik tanah."0 Tanah dianggap sebagai
t'lak ukur status s'sial sese'rang di dalam mas$arakat! semakin luas tanah $ang
dikuasai atau dimiliki maka semakin tinggi pula status atau deraat 'rang tersebut.
,al ini berkaitan dengan tingkatan ek'n'mi sese'rang! pada umumn$a sese'rang
$ang menguasai tanah $ang luas maka tingkat ek'n'min$a akan semakin tinggi.
B. HAK ATAS TANAH
1. Pengertian Hak Atas Tanah
Undang Undang N'm'r ; Tahun "?> Tentang Peraturan &asar
P'k'k)P'k'k Agraria telah mengatur tentang hak atas tanah! seperti $ang
ter*antum dalam Pasal / A$at 1"2 $ang berisi! < Atas dasar hak menguasai dari
Negara sebagai $ang dimaksud dalam Pasal + ditentukan adan$a ma*am)
ma*am hak atas permukaan bumi! $ang disebut tanah! $ang diberikan kepada
dan dipun$ai 'leh 'rang)'rang! baik sendiri maupun bersama)sama dengan
'rang)'rang lain serta badan)badan hukum.= Negara sebagai pemilik
kekuasaan tertinggi telah memberikan hak)hak atas tanah kepada indi(idu
maupun badan hukum $ang ada di %ila$ah Negara Kesatuan 5epublik
Ind'nesia. ,ak)hak atas tanah tersebut dibagi atas beberapa hak atas tanah.
Ma*am)ma*am hak atas tanah telah dibagi)bagi menadi beberapa
ma*am! dan telah diatur dalam Pasal "> A$at 1"2 UUPA! $ang membagi hak)
hak atas tanah menadi hak milik! hak guna usaha! hak guna bangunan! hak
13 Ibid ! hlm. +9.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 8/29
pakai! hak se%a! hak membuka tanah! hak memungut hasil hutan! dan hak hak
lain $ang tidak termasuk dalam hak)hak tersebut diatas $ang akan ditetapkan
dengan Undang)Undang serta hak)hak $ang si3atn$a sementara sebagai $ang
disebutkan dalam Pasal ;0.
Biarpun berma*am)ma*am! tetapi semua hak penguasaan atas tanah
diartikan sebagai serangkaian %e%enang! ke%aiban danlarangan bagi
pemegang hak n$a untuk berbuat sesuatu mengenai tanah $ang dihaki.
<Sesuatu* $ang b'leh! %aib atau dilarang untuk diperbuat! $ang merupakan
isi hak penguasaan itulah $ang menadi kriterium atau t'lak pembeda di antara
hak)hak penguasaan atas tanah $ang diatur dalam ,ukum Tanah."/
Berdasarkan hal diatas maka setiap 'rang atau badan hukum $ang telah
memiliki hak atas tanah! berhak untuk melakukan sesuatu terhadap tanah $ang
dimilikin$a! dalam hal ini berbuat sesuatu diartikan sebagai melakukan
perbuatan hukum. Pihak $ang telah memiliki hak atas tanah dapat melakukan
perbuatan hukum terhadap tanah $ang dimilikin$a! karena hak n$a telah
dilindungi 'leh Undang Undang! hal tersebut $ang menadi t'lak pembeda!
dimana pemegang hak atas tanah lebih diamin kepastian hukum.
Sese'rang atau badan hukum $ang mempun$ai suatu hak atas tanah!
'leh UUPA dibebani ke%aiban untuk mengerakan atau mengusahakan
sendiri se*ara akti3 serta %aib pula memelihara termasuk menambah
kesuburan dan men*egah kerusakan tanah tersebut. Selain itu! UUPA uga
menghendaki supa$a hak atas tanah $ang dipun$ai sese'rang atau badan
hukum tidak b'leh dipergunakan semata)mata untuk kepentingan pribadi
dengan se%enang)%enang tanpa menghiraukan kepentingan mas$arakat
umum atau dengan kata lain semua hak atas tanah tersebut harus mempun$ai
14 B'edi ,ars'n'! 'p. Cit ! hlm. +/.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 9/29
3ungsi s'sial sebagaimana diatur dalam Pasal > UUPA $ang men$atakan
bah%a <semua hak atas tanah mempun$ai 3ungsi s'sial= ";
#ungsi S'sial tersebut dielaskan pada Penelasan Umum N'm'r 1/2
Undang Undang N'm'r ; Tahun "?> bah%a! <hak atas tanah apapun $ang
ada pada sese'rang! tidaklah dapat dibenarkan! bah%a tanahn$a itu akan
dipergunakan 1atau tidak dipergunakan2 semata)mata untuk kepentingan
pribadin$a! apalagi kalau itu menimbulkan kerugian bagi mas$arakat.
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan$a dan si3at daripada
hakn$a! hingga berman3aat baik bagi keseahteraan dan kebahagiaan $ang
mempun$ain$a maupun berman3aat bagi keseahteraan dan kebahagiaan $ang
mempun$ain$a maupun berman3aat bagi mas$arakat dan Negara.= Setiap
'rang atau badan hukum $ang telah mempun$ai hak atas tanah! %aib untuk
memelihara dan mengel'la tanah tersebut agar tidak mengalami kerusakan!
selain itu setiap tanah mempun$ai <3ungsi s'sial=. Sesuai penelasan diatas!
%alaupun suatu tanah telah dilekati hak atas tanah tertentu! namun 3ungsi
s'sial tidak akan dapat dilepaskan! dimana 3ungsi ini me%aibkan setiap pihak
$ang memiliki hak atas tanah untuk tidak merugikan kepentingan 'rang lain.
Setiap perbuatan hukum $ang dilakukan pemilik hak atas tanah tersebut! tidak
b'leh sampai merugikan 'rang lain! karena setiap tanah selain berman3aat
untuk pemilikn$a! uga harus berman3aat bagi mas$arakat dan Negara.
2. Macam Hak Atas Tanah
Sesuai $ang diatur dalam Pasal / A$at 1"2 Undang Undang N'm'r ;
Tahun "?> bah%a! <Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai $ang
dimaksud dalam Pasal + ditentukan adan$a ma*am)ma*am hak atas
permukaan bumi! $ang disebut tanah! $ang dapat diberikan kepada dan
15 Bernhard -imb'ng , 'p. Cit ! hlm. ;/
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 10/29
dipun$ai 'leh 'rang)'rang baik sendiri maupun bersama)sama dengan 'rang)
'rang lain maupun badan hukum= Negara sebagai pemilik kekuasaan tertinggi
telah memberikan ma*am)ma*am hak atas tanah $ang diberikan kepada
'rang)'rang! baik indi(idu maupun badan hukum. ,ak ini memberikan
ke%enangan pada pemilik hak atas tanah untuk mengel'la tanah! dan
mempergunakan$a untuk kepentingan)kepentingan tertentu! sepanang tidak
bertentangan pada peraturan hukum. ,al ini diatur pada Pasal / A$at 1+2 $ang
berisi! < ,ak)hak atas tanah $ang dimaksud dalam A$at 1"2 pasal ini memberi
%e%enang untuk mempergunakan tanah $ang bersangkutan! demikian pula
tubuh bumi dan air serta ruang $ang ada diatasn$a! sekedar diperlukan untuk
kepentingan $ang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam
batas)batas menurut Undang Undang ini dan peraturan)peraturan hukum lain
$ang lebih tinggi.=
Undang Undang N'm'r ; Tahun "?> Tentang Peraturan &asar P'k'k
P'k'k Agraria telah mengatur hak atas tanah dalam Pasal "> A$at 1"2! $ang
membagi hak atas tanah menadi hak milik! hak guna usaha! hak guna
bangunan! hak pakai! hak se%a! hak membuka tanah! hak memungut hasil
hutan! dan hak)hak lain $ang tidak termasuk dalam hak)hak tersebut diatas
$ang akan ditetapkan dengan Undang)Undang serta hak)hak $ang si3atn$a
sementara sebagai $ang disebutkan dalam Pasal ;0. Selanutn$a pada Pasal ;0
dibagi hak hak $ang si3atn$a sementara $aitu hak gadai! hak usaha bagi
hasil! hak menumpang! dan hak se%a tanah pertanian. ,ak)hak tersebut dapat
bersi3at pribadi maupun bersi3at kebersamaan.
Menguasai dan menggunakan tanah se*ara indi(idual berarti bah%a
tanah $ang bersangkutan b'leh dikuasai 'leh per'rangan. Tidak ada keharusan
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 11/29
menguasain$a bersama)sama dengan 'rang 'rang lain se*ara k'lekti3!
biarpun menguasai dan menggunakan tanah se*ara bersamaan dimungkinkan
dan diperb'lehkan."> Pihak $ang mempun$ai hak pribadi atas tanah dapat
menguasai tanah tersebut se*ara pribadi tanpa gangguan dari 'rang lain!
namun seperti $ang telah dielaskan di atas bah%a setiap tanah mempun$ai
3ungsi s'sial $ang selalu melekat! artin$a kepentingan pribadi pemilik tanah
tetap tidak b'leh merugikan mas$arakat! dengan tuuan setiap tanah dapat
berman3aat bagi setiap 'rang.
,ak)hak atas tanah $ang indi(idual $ang bersi3at pribadi tersebut
dalam k'nsepsi ,ukum Tanah Nasi'nal mengandung unsur kebersamaan.
Unsur kebersamaan atau unsur kemas$arakatan tersebut ada pada tiap hak atas
tanah! karena semua hak atas tanah se*ara langsung ataupun tidak langsung
bersumber pada ,ak Bangsa! $ang merupakan hak bersama. -agipula tanah
$ang dihaki se*ara indi(idual itu adalah sebagian dari tanah bersama. ,ak)hak
$ang langsung bersumber pada ,ak Bangsa adalah apa $ang disebut hak)hak
primer! $aitu ,ak Milik! ,ak 8una Usaha! ,ak 8una Bangunan! dan ,ak
Pakai $ang diberikan 'leh Negara! sebagai Petugas Bangsa. ,ak)hak $ang
bersumber tidak langsung dari ,ak Bangsa adalah hak)hak sekunder! $aitu hak
hak $ang diberikan 'leh pemegang hak primer! seperti hak se%a! bagi)hasil!
gadai dan lain)lain$a."9 Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bah%a
pemegang hak tanah apapun! baik primer maupun sekunder! atau baik hak
$ang dimiliki se*ara pribadi maupun se*ara bersama)sama! pada hakikatn$a
bersumber dari ,ak Bangsa $ang dimiliki dan dituukan untuk seluruh rak$at
16 B'edi ,ars'n' , 'p. Cit ! hlm. +00.
17 Ibid ! hlm. +0/.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 12/29
Negara Kesatuan 5epublik Ind'nesia! dimana hak tersebut dapat dinikmati
'leh seluruh rak$at dan bertuuan untuk keseahteraan rak$at Ind'nesia. Sesuai
$ang diatur pada Pasal 00 A$at 102 bah%a! <Bumi dan air dan keka$aan alam
$ang terkandung dalamn$a dikuasai 'leh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar)besarn$a kemakmuran rak$at.= Segala keka$aan alam $ang
terkandung di bumi Ind'nesia! dipergunakan untuk keseahteraan dan
kepentingan rak$at. Artin$a angan sampai hak)hak tersebut tersingkirkan
karena adan$a kepentingan)kepentingan lain diatas kepentingan rak$at.
. Tanah Negara
1. Pengertian dan !asar Hukum Tanah Negara
Seperti $ang dimaksudkan UUPA dengan <hukum agraria $ang
berdasarkan tuuan dan sendi)sendi dari pemerintah aahan= adalah ,ukum
Tanah Administrati3 pemerintah ,india Belanda! $ang seperti dikemukakan di
atas! diadakan dalam rangka melaksanakan p'litik pertanahan k'l'nial $ang
dituangkan dalam grarische +et -/.-
Ketentuan AC pelaksanaan$a diatur lebih lanut dalam berbagai peraturan
dan keputusan. &iantaran$a $ang perlu dibahas adalah suatu %oninkli0k
1esluit $ang dikenal dengan sebutan grarisch 1esluit . KB ini diundangkan
dalam S. "@9)""@. &alam Pasal " grarisch 1esluit tersebut dimuat suatu
pern$ataan asas $ang sangat penting bagi perkembangan dan pelaksanaan
,ukum Tanah Administrati3 ,india Belanda. Asas tersebut dinilai sebagai
kurang menghargai bukan memperk'sa hak)hak rak$at atas tanah $ang
bersumber pada ,ukum Adat. &in$atakan dalam Pasal " tersebut: < 1ehoudens
op2olging 2an de t!eede en derde bepaling der 2oormelde !et, blift het
18 B'edi ,ars'n'! 'p.Cit ! hlm. 00.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 13/29
beginsel gehandhaafd, dat alle grond, !aarop niet door anderen regt 2an
eigendom !ordt be!e3en, domein 2an de #taat is=. Jika diteremahkan
<&engan tidak mengurangi berlakun$a ketentuan dalam Pasal + dan Pasal 0
grarische +et ! tetap dipertahankan asas! bah%a semua tanah $ang pihak lain
tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya adalah domein 1milik2
Negara."? grarisch 1esluit a%aln$a han$a berlaku pada Ja%a dan Madura!
namun selanutn$a diberlakukan uga di daerah pemerintahan langsung di luar
Ja%a.
Sehubungan dengan itu! dalam perundang)undangan agraria dikenal
Pern$ataan 4omein yang 5mum 1< lgemene 4omein 6erklaring =2 dan
pern$ataan 4omein yang khusus 1<#peciale 4omein 6erklaring =2. Yang
pertama merupakan pern$ataan $ang dimuat dalam Pasal " grarisch 1esluit !
sedang $ang kedua ter*antum dalam ketiga peraturan ak 7rfpacht 8/ tersebut.
Terdapat perbedaan rumusan antara $ang pertama dan $ang kedua. 5umusan
Pern$ataan 4omein %husus sebagai berikut!= lle !oeste gronden in de
9ou2ernementslanden op:berhooren, 2oor3oo2er daarop door leden der
inheemsche be2olking gene aan het ontginningsrecht ontleende rechten
!orden uitgeoefend, tot het onginningsrecht ontleende rechten !orden
uitgeoefend, tot het #taatsdomein. '2er dit tot het #taatsdomein behoorende
gronden, berust behoudens het ontginningsrecht der be2olking, de beschiking
uitsluitend bi0 het 9ou2ernement .= Jika diteremahkan <Semua tanah k's'ng
dalam daerah pemerintahan langsung diD adalah domein Negara! ke*uali
$ang diusahakan 'leh para penduduk asli dengan hak)hak $ang bersumber
19 Ibid ! hlm. /".
20 ak 7rfpacht adalah hak $ang diberikan pada sese'rang untuk menggarap di bidang tanah 'ranglain dengan memba$ar se%a pada pemilikn$a.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 14/29
pada hak membuka hutan. Mengenai tanah)tanah Negara tersebut ke%enangan
untuk memutuskan pemberian$a kepada pihak lain han$a ada pada
Pemerintah! tanpa mengurangi hak $ang sudah dipun$a 'leh penduduk untuk
membukan$a.=+" Jika kita melihat dari pengertian tersebut! maka dapat
diartikan 4omein 6erklaring merupakan semua tanah $ang k's'ng dianggap
sebagai milik Negara! tanpa memperhatikan siapa $ang ada diatas tanah
tersebut! dan 3ungsi tanah tersebut bagi mas$arakat sekitar. Pada umumn$a
masih ban$ak mas$arakat di Negara Kesatuan 5epublik Ind'nesia $ang
menempati tanah)tanah $ang dianggap sebagai tanah Negara tersebut! untuk
diman3aatkan dan dikel'la untuk kehidupan sehari)hari. Sebenarn$a
mas$arakat tersebut sudah sangat lama! dan turun temurun meman3aatkan
tanah tersebut untuk kelangsungan hidupn$a! namun karena keterbatasan
pengetahuan! sarana! dan prasarana mereka tidak pernah menda3tarkan hak
atas tanah tersebut. Jika enis tanah seperti ini tetap dianggap sebagai tanah
Negara! tentun$a sangat tidak adil bagi mas$arakat adat. Karena se%aktu)
%aktu ika pemerintah ingin mengambil kembali tanahn$a kembali! maka
mas$arakat harus melepaskan tanah tersebut.
&alam praktik pelaksanaan Undang Undang Pertanahan! 4omein 6erklaring
ber3ungsi:++
a Sebagai landasan hukum bagi Pemerintah $ang me%akili Negara sebagai
pemilik tanah! untuk memberikan tanah dengan hak)hak barat $ang diatur
dalam Kitab Undang Undang ,ukum Perdata seperti hak erfpacht, hak opstal
21 B'edi ,ars'n'! 'p.Cit ! hlm. /+.
22 Ibid ! hlm. /0.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 15/29
dll. &alam rangka 4omein 6erklaring ! pemberian tanah dengan hak eigendom
dilakukan dengan *ara pemindahan hak milik Negara kepada penerima tanah.
b &i bidang pembuktian kepemilikan
Apa $ang din$atakan dalam Pasal grarisch 1esluit bukan hal baru! karena
sudah ada ketentuan$a dalam KUU,Pdt. Setiap bidang tanah selalu ada $ang
memiliki. Kalau tidak dimiliki perse'rangan atau badan hukum! maka
Negaralah pemilikn$a. Pemberian hak eigendom harus dengan pr'sedur
tertentu! Negara tidak memberikan kepada pem'h'n tetapi hak eigendom
Negara dipindahkan pada pihak)pihak $ang memintan$a! dengan melakukan
pemba$aran kepada Negara. Negara tidak bertindak sebagai pemilik
melainkan Badan Penguasa! namun 4omein 6erklaring telah menuai ban$ak
ke*aman dari berbagai pihak! karena dirasa memperk'sa hak)hak rak$at.
&alam bukun$a < 4e Indonesier en 3i0n grond* an 'llen ,'(en
mengemukakan ke*aman keras terhadap praktik pelaksanaan peraturan
pertanahan $ang sangat merugikan rak$at. Ia pun menge*am 4omein
6erklaring . Menurutn$a masih ada 0 ta3siran lain mengenai tanah)tanah $ang
ter*akup dalam 4omein 6erklaring .
Pertama : tanah domein Negara adalah $ang bukan tanah hak eigendom $ang
diatur dalam KUU,Pdt.
Kedua : tanah domein Negara adalah $ang bukan tanah hak eigendom! hak
agrarisch eigendom dan bukan pula tanah milik rak$at $ang telah bebas dari
kungkungan ,ak Ula$at.Ketiga : tanah domein Negara adalah $ang bukan tanah hak eigend'm! hak
agrarisch eigendom dan bukan pula tanah milik rak$at! baik $ang sudah
maupun belum bebas dari kungkungan ,ak Ula$at.+0
&alam ta3siran Pemerintah ,india Belanda! tanah)tanah $ang dipun$ai rak$at
dengan hak milik adat! demikian uga tanah)tanah ula$at mas$arakat)
mas$arakat hukum adat merupakan tanah domein Negara. ,ak milik adat
23 Ibid ! hlm. /;.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 16/29
sebagai hak $ang paling kuat dalam ,ukum Tanah Adat tidak disamakan
dengan hak milik dalam KUU,Pdt $ang disebut hak eigendom. 4leh
karenan$a tidak diakui sebagai hak milik atas tanah domein Negara dan dalam
perundang undangan disebut erfeli0k indi2idueel gebruiksrecht 1hak memakai
indi(idual $ang turun temurun2. Kemudian! pemilik dianggap mempun$ai
kedudukan menguasai (;be3itter*2 tanah domein Negara dan dalam
perundang)undangan disebut Inslands be3itrecht . Tetapi bagaimanapun adan$a
<hubungan hukum dengan tanah bersangkutan= diakui. &an sebagaimana telah
kita ketahui! uga dilindungi 'leh grarisch +et dan diperhatikan dalam Pasal
grarisch 1esluit .+/
Sehubungan dengan hal diatas! pengertian Tanah Negara diatur dalam Pasal "
Peraturan Pemerintah N'm'r +/ Tahun "??9 Tentang Penda3taran Tanah! $aitu
<Tanah Negara atau tanah $ang dikuasai 'leh Negara adalah tanah $ang tidak
dipun$ai dengan sesuatu hak atas tanah.= Artin$a $ang dig'l'ngkan sebagai
tanah Negara adalah tanah $ang tidak dilekati suatu hak apapun atas tanah.
B'edi ,ars'n' mengungkapkan dalam bukun$a < ukum graria
Indonesia* bah%a tanah)tanah hak milik adat dikenal sebagai on2ri0 lands
domein 1tanah Negara tidak bebas2! artin$a Negara tidak bebas untuk
memberikan tanah $ang bersangkutan kepada pihak lain karena dibebani hak
rak$at. Tetapi dalam peta penda3taran kadaster! tanah)tanah tersebut dilukiskan
dengan sebutan ;lands domein* tanpa men$ebut adan$a hak rak$at $ang
diakui! dan dilindungi 'leh hukum. Maka dengan melihat peta penda3taran
kadaster saa! 'rang sering keliru mena3sirkan status hukum tanah $ang
bersangkutan! seakan)akan tidak ada hak rak$at $ang membebanin$a.
Sedangkan tanah)tanah Ula$at dig'l'ngkan sebagai 2ri0 lands domein 1tanah
24 Loc.cit .
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 17/29
Negara bebas2. &imana dalam pengambilan tanah milik rak$at harus melalui
a*ara "00 IS! dengan pemberian ganti kerugian $ang la$ak. Pengambilan tanah
ula$at dalam praktik disertai pemberian sesuatu $ang disebut recognitie!
sebagai pengakuan adan$a hak mas$arakat hukum adat $ang bersangkutan
atas tanah $ang diambil. Namun anggapan tanah ula$at adalah 2ri0 lands
domein tidak dimengerti 'leh rak$at! bahkan bertentangan dengan kesadaran
hukum rak$at. 1B'edi ,ars'n'! ukum graria Indonesia! &ambatan!
Jakarta! hlm. />2.
Pengertian 2ri0 lands domein diatur pula dalam Penelasan N'm'r "
Peraturan Pemerintah N'm'r @ Tahun "?;0 Tentang Penguasaan Tanah)Tanah
Negara! bah%a $ang dianggap sebagai 2ri0 lands domein $aitu tanah)tanah
$ang dimiliki dan dikuasai penuh 'leh Negara. Artin$a hak milik dan
kekuasaan penuh atas tanah tersebut berada di tangan Negara.
!. Pengertian Sengketa Pertanahan
1 . Sengketa Tanah
&alam ranah hukum! dapat dikatakan bah%a sengketa adalah masalah antara
dua 'rang atau lebih dimana keduan$a saling mempermasalahkan suatu 'bek
tertentu. ,al ini teradi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau
presepsi antara keduan$a $ang kemudian menimbulkan sengketa bagi keduan$a. +;
Sengketa $ang marak teradi salah satun$a adalah sengketa pertanahan! 'bek dari
sengketa pertanahan adalah tanah. Biasan$a sengketa pertanahan teradi berkaitan
dengan kepemilikan atau kepenguasaan antara pihak)pihak $ang bersengketa.
Terdapat berbagai sengketa pertanahan $ang disebabkan 'leh kurang
k'nsisten$a pelaksanaan peraturan perundang)undangan. &engan kata lain! dalam
25 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit ! hlm. >/.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 18/29
praktek seringkali istilah kepentingan umum diadikan alasan pembenar untuk
mengambil atau melakukan perampasan tanah rak$at guna berbagai kepentingan
umum atau pengusaha besar tertentu.+>
Sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasi'nal 5epublik Ind'nesia N'm'r 0 Tahun +"" Tentang Pengel'laan Pengkaian
dan Penanganan Kasus Pertanahan. Peraturan tersebut mengartikan sengketa
pertanahan sebagai perselisihan pertanahan antara 'rang perse'rangan! badan hukum
atau lembaga $ang tidak berdampak luas se*ara s'si' p'litis.
Sengketa tanah dapat berupa sengketa administrati3! sengketa perdata!
sengketa pidana terkait dengan kepemilikan! transaksi! penda3taran! penaminan!
peman3aatan! dan penguasaan dan sengketa hak ula$at. Suatu sengketa tanah
subekn$a tidak han$a satu! namun lebih dari satu entah itu antar indi(idu! kel'mp'k!
'rganisasi bahkan lembaga besar sekalipun seperti BUMN ataupun Negara.+9 Pada
umumn$a sengketa tanah berasal dari 3akt'r keterbatasan tanah $ang dihubungkan
dengan kebutuhan manusia akan tanah $ang semakin bertambah. Sengketa tanah akan
semakin meluas apabila melibatkan ban$ak pihak! atau melibatkan lembaga)lembaga
besar seperti $ang disebutkan diatas. Jika pihak)pihak $ang berkaitan bukan
merupakan indi(idu! maka pr'ses pen$elesaian$a pun terkadang harus menggunakan
*ara)*ara tertentu sesuai $ang telah diatur dalam perundangan. Semakin ban$ak pihak
$ang terlibat maka umumn$a pr'ses pen$elesaian sengketa tersebut semakin rumit
karena harus mempertimbangkan hak)hak setiap pihak $ang berperkara.
26 El7a S$arie3! 'p. Cit. hlm.+;.
27 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit, hlm. >;.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 19/29
Status hukum antara subek sengketa dengan tanah $ang menadi 'b$ek
sengketa dengan tanah $ang menadi 'b$ek sengketa bisa berupa pemilik! pemegang
hak tanggungan! pembeli! penerima hak! pen$e%a! pengel'la! penggarap! dsb.
Sedangkan 'b$ek sengketa tanah meliputi tanah milik perse'rangan atau badan
hukum! tanah aset Negara atau pemda! tanah Negara! tanah adat dan ula$at! tanah eks
hak barat! tanah hak nasi'nal! tanah perkebunan serta enis kepemilikan lain$a.+@
Bentuk)bentuk kasus sengketa pertanahan $ang teradi selama ini sangat
beraneka ragam bentukn$a. Sehubungan dengan hal tersebut! &adang Juliantra
membagi lima bentuk sengketa tanah $aitu :+?
". Pengambilan tanah untuk kepentingan pr'$ek pembangunan pemerintah!
seperti %aduk! lapangan terbang! tempat latihan tempur! dan lain)lain.
+. Pengambilan tanah untuk perkebunan! baik dalam bentuk perusahaan
perkembunan maupun perusahaan inti rak$at.
0. Pengambilan tanah 1terutama tanah adat2 untuk mengekspl'itasi hutan!
melalui ,P, maupun ,PI! kasus besar di Maluku! Buntian di Kalimantan
Timur.
/. K'n3lik tanah untuk pemukiman dan garapan petani (ersus penggunaan
tanah untuk hutan atau suaka marga sat%a atau taman nasi'nal! *'nt'hn$a
Sungai di Ja%a Barat! Sumber Klamp'k di Bali dan lain)lain.
;. Perebutan tanah antara penggarap dengan pr'$ek)pr'$ek %isata atau
rekreasi! seperti h'tel! lapangan g'l3 dan lain)lain.
2 . Pen"e#a# K$n%&ik Pertanahan
28 Ibid ! hlm. >>.
29 El7a S$arie3! 'p. Cit ! hlm. +>.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 20/29
K'n3lik pertanahan $ang teradi di mas$arakat belakangan ini mun*ul dalam
beragam bentuk. Pihak $ang terlibat dalam pr'ses pen$elesaian k'n3lik tersebut pun
tidak sedikit! baik Negara maupun institusi ci2il society seperti -embaga S%ada$a
Mas$arakat. Namun pr'ses pen$elesaian sengketa seringkali menemui alan buntu
sehingga menadikan k'n3lik berlarut)larut.0 Pen$ebab k'n3lik semakin berlarut)larut
pada umumn$a di dalam mas$arakat adalah *ara ber3ikir mas$arakat $ang masih
sangat mementingkan kepentingan$a masing)masing! sehingga 3ungsi s'sial pada
tanah semakin hari semakin luntur. Seperti $ang diketahui 3ungsi s'sial pada tanah
adalah 3ungsi $ang melekat dan tidak bisa dilepaskan dari tanah. #ungsi s'sial pada
tanah bertuuan agar tanah $ang dimilki sese'rang tidak han$a berman3aat bagi 'rang
$ang memiliki hak tersebut! namun uga berman3aat bagi Bangsa Ind'nesia. Artin$a
setiap tanah harus berman3aat bagi 'rang lain! tidak dibenarkan peman3aatan tanah
$ang dapat merugikan kepentingan 'rang lain. Pada umumn$a pihak $ang telah
memiliki atau menguasai tanah merasa berhak seutuhn$a atas tanah tersebut. Padahal
setiap tanah dengan hak apapun melekat 3ungsi s'sial $ang uga tidak akan lepas dari
tanah tersebut. Sehingga diharapkan penguasaan tanah dengan hak apapun tetap
memperhatikan kepentingan 'rang lain. Saat ini keper*a$aan mas$arakat pada
institusi)institusi $ang ada guna men$elesaikan sengketa tersebut uga mulai luntur.
,al tersebut teradi karena ban$akn$a pen$alahgunaan kekuasaan pada institusi)
institusi tersebut! pada akhirn$a institusi tersebut tidak lagi diper*a$a dalam
menerapkan keadilan dan menunung tinggi hak asasi manusia.
Se*ara mikr' sumber k'n3lik dapat timbul karena adan$a perbedaan benturan
nilai 1kultural2! perbedaan ta3sir mengenai in3'rmasi! data atau gambaran 'bekti3
k'ndisi pertanahan 1teknis2! atau perbedaan benturan kepentingan ek'n'mi $ang
30 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit ! hlm. 99.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 21/29
terlihat pada kesenangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.0" ,al ini rentan
teradi di Negara Kesatuan 5epublik Ind'nesia karena keragaman suku $ang dimiliki.
Setiap kel'mp'k mas$arakat umumn$a mempun$ai nilai)nilai atau kebuda$aan $ang
berbeda satu sama lain! sehingga sangat dimungkinkan teradi benturan antar
kebuda$aan satu sama lain. ,al lain $ang menadi sumber k'n3lik adalah perbedaan
pendapat mengenai in3'rmasi! gambaran k'ndisi tanah setempat! atau perbedaan
m'ti3 ek'n'mi dalam peman3aatan tanah.
Pembahasan mengenai akar sengketa k'n3lik salah satun$a adalah akar
berdasarkan pemetaan $ang dilakukan 'leh BPN! sebagaimana terdapat dalam
Keputusan Kepala BPN 5I N'm'r 0/ tahun +9 Tentang Petunuk Teknis
Penanganan dan Pen$elesaian Masalah Pertanahan.
Menga*u pada beberapa k'n3lik pertanahan teraktual $ang teradi! penulis
melihat bah%a pen$ebab umum timbuln$a k'n3lik pertanahan dapat dikel'mp'kkan
ke dalam dua 3akt'r! $aitu 3akt'r hukum dan n'n hukum. #akt'r hukum meliputi :
tumpang tindih peraturan! regulasi kurang memadai! tumpang tindih peradilan!
pen$elesaian dan bir'krasi berbelit)belit. Sementara 3akt'r n'n hukum meliputi :
tumpang tindih penggunaan tanah! nilai ek'n'mis tanah tinggi! kesadaran mas$arakat
meningkat! tanah tetap penduduk bertambah! dan kemiskinan.0+
Se*ara lebih terin*i! Keputusan Kepala BPN 5I N'm'r 0/ Tahun +9
Tentang Petunuk Teknis Penanganan dan Pen$elesaian Masalah Pertanahan
mengklasi3ikasikan akar k'n3lik pertanahan! sebagaimana berikut ini :
". Kasus penguasaan dan pemilikan
31 Ibid ! hlm. 9@.
32 Ibid ! hlm. @.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 22/29
K'n3lik pertanahan $ang berkaitan dengan masalah penguasaan dan pemilikan
tanah meliputi k'n3lik karena perbedaan persepsi! nilai atau pendapat!
kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu $ang tidak atau
belum dilekati hak 1tanah Negara2 maupun $ang telah dilekati hak 'leh pihak
tertentu.
+. Kasus penetapan dan penda3taran tanah
&alam hal ini k'n3lik disebabkan karena perbedaan persepsi! nilai
ataupun
pendapat! kepentingan mengenai pr'ses penetapan hak dan penda3taran
tanah $ang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak
sahn$a penetapan atau peri7inan di bidang pertanahan.
0. Kasus batas bidang tanah
K'n3lik $ang timbul berkaitan dengan letak! batas dan luar bidang
tanah $ang diakui satu pihak $ang telah ditetapkan 'leh Badan Pertanahan
Nasi'nal 5I maupun $ang masih dalam pr'ses penetapan batas.
/. Kasus ganti rugi tanah partikelir
Berkaitan dengan tanah partikelir k'n3lik lebih disebabkan 'leh
perbedaan persepsi! pendapat! kepentingan! atau nilai mengenai keputusan
tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah
parktikelir $ang dilikuidasi.
;. Kasus tanah ula$at
K'n3lik berkaitan dengan tanah ula$at $aitu perbedaan persepsi nilai
atau pendapat! kepentingan mengenai status ula$at dan mas$arakat hukum
adat diatas areal tertentu baik $ang telah diterbitkan hak atas tanah
maupun belum tetapi dikuasai pihak lain.
>. Kasus tanah 'b$ek -andre3'rm
K'n3lik tanah -andre3'rm $aitu k'n3lik karena perbedaan persepsi!
nilai! pendapat atau kepentingan mengenai pr'sedur penegasan! status
penguasaan dan pemilikan! pr'ses penetapan ganti rugi! penentuan sub$ek
'b$ek dan pembagian tanah -andre3'rm.
9. Kasus pengadaan tanah
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 23/29
&alam pengadaan tanah! k'n3lik $ang biasa mun*ul mengenai status
hak tanah $ang per'lehan$a berasal dari pr'ses pengadaan tanah atau
mengenai keabsaahan pr'ses! pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah
dan ganti rugi.
@. Kasus pelaksanaan putusan
K'n3lik $ang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan teradi
karena perbedaan persepsi! nilai! pendapat! kepentingan $ang berkaitan
dengan subek atau 'b$ek hak atas tanah atau mengenai pr'sedur
penerbitan hak atas tanah tertentu.
'. Pen"e&esaian Sengketa Pertanahan Me&a&ui Pengadi&an dan (uar Pengadi&anMarakn$a kasus atau sengketa pertanahan $ang teradi di Ind'nesia
men$ebabkan mas$arakat membutuhkan beragam pr'ses pen$elesaian sengketa
pertanahan. Sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui *ara)*ara berikut.
Pen$elesaian Sengketa Pertanahan Melalui Badan Peradilan! $aitu :
". Pengadilan Umum
Negara Kesatuan 5epublik Ind'nesia adalah Negara hukum $ang
berlandaskan Pan*asila dan Undang Undang &asar Negara 5epublik Ind'nesia
Tahun "?/;. &i 7aman $ang m'dern ini keadilan harus diunung tinggi! berkaitan
dengan berbagai permasalahan khususn$a sengketa tanah $ang semakin hari
semakin sering teradi. ,al tersebut sangat penting guna me%uudkan suasana
kehidupan $ang adil! seahtera! aman! dan tertib. Untuk me%uudkan$a!
dibutuhkan adan$a lembaga $ang bertugas men$elenggarakan keadilan dengan
baik. Salah satu lembaga tersebut adalah lembaga Pengadilan Umum.
Sebagaimana diatur dalam Undang Undang N'm'r + Tahun "?@> Pasal + $ang
dimaksud Pengadilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rak$at pen*ari keadilan pada umumn$a.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dialankan 'leh
Pengadilan Negeri $ang merupakan pengadilan tingkat pertama! Pengadilan
Tinggi $ang merupakan pengadilan tingkat banding! dan berpun*ak pada
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 24/29
Mahkamah Agung 5epublik Ind'nesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi.
Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang Undang N'm'r /@ Tahun +?.
+. Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang Undang N'm'r ? Tahun
+/ Tentang Perubahan Atas Undang Undang N'm'r ; Tahun "?@> Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah " pelaku
kekuasaan kehakiman bagi rak$at pen*ari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha
Negara. Sengketa $ang ditangani 'leh pengadilan ini apabila salah satu subekn$a
adalah badan atau peabat Tata Usaha Negara. Sedangkan 'bek dalam sengketa
ini adalah keputusan atau regulasi Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha
Negara diselesaikan dengan dua *ara! $aitu melalui upa$a administrasi dan
melalui gugatan.
0. Kasasi di Mahkamah Agung 5I
Ke%enangan Mahkamah Agung sesuai $ang diatur dalam Pasal +/A a$at 1"2
Undang Undang &asar Negara 5epublik Ind'nesia "?/;! $aitu : <Mahkamah
Agung ber%enang mengadili pada tingkat kasasi! mengui peraturan perundang)
undangan di ba%ah Undang Undang terhadap Undang Undang! dan mempun$ai
%e%enang lain$a $ang diberikan 'leh Undang Undang.= Berdasarkan pasal ini!
salah satu ke%enangan k'nstitusi'nal $ang diberikan Undang Undang &asar "?/;
kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah
mengadili perkara di tingkat kasasi.00
/. Upa$a ,ukum -uar Biasa 1Peninauan Kembali2Upa$a ini merupakan upa$a hukum terakhir $ang dapat dilakukan dalam
pen$elesaian sengketa. Putusan dari upa$a hukum Peninauan Kembali bersi3at
3inal! artin$a putusan ini tidak dapat diganggu gugat. Prinsip umum upa$a
Peninauan Kembali diatur pada BAB I bagian keempat $aitu Pasal >> sampai
33 El7a S$arie3! 'p. Cit,! hlm. +/+.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 25/29
dengan Pasal 99 Undang Undang N'm'r "/ Tahun "?@; Tentang Mahkamah
Agung.0/
Pen$elesaian Sengketa di -uar Pengadilan
Meskipun pemerintah telah men$ediakan lembaga peradilan $ang
digunakan untuk men$elesaikan sengketa $ang timbul! mas$arakat kadang
memilih *ara lain $aitu melalui *ara di luar pengadilan atau n'n litigasi atau
pen$elesaian alternati3.0; Alternati3 pen$elesaian sengketa dalam ken$ataan$a
masih tetap berlaku dan menadi kebutuhan $ang sangat penting bagi
mas$arakat. Mas$arakat pada umumn$a lebih memilih pen$elesaian di luar
pengadilan karena lebih mengedepankan sisi kekeluargaan dan s'sial. Undang
Undang N'm'r 0 Tahun "??? Tentang Arbitrase dan Alternati3 Pen$elesaian
Sengketa! menentukan bah%a sengketa atau beda pendapat perdata dapat
diselesaikan 'leh para pihak melalui alternati3 pen$elesaian sengketa $ang
didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan pen$elesaian se*ara
litigasi di Pengadilan Negeri.
Pengertian alternati3 pen$elesaian sengketa diatur dalam Undang
Undang N'm'r 0 Tahun "??? Tentang Arbitrase dan Alternati3 Pen$elesaian
Sengketa. Adapun $ang dimaksud dengan alternati3 pen$elesaian sengketa
adalah lembaga pen$elesaian sengketa atau beda pendapat melalui pr'sedur
$ang disepakati para pihak! $akni pen$elesaian di luar pengadilan dengan *ara
k'nsultasi! neg'siasi! mediasi! k'nsiliasi! atau penilaian ahli.
34 Ibid ! hlm. +/;.
35 Bernhard -imb'ng! 'p. Cit ! hlm. "+;.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 26/29
Pen$elesaian sengketa dengan menggunakan *ara n'n litigasi atau
lternati2e 4ispute Resulotion 1A&52 sebenarn$a merupakan m'del
pen$elesaian sengketa $ang sangat *'*'k dengan karakter dan *ara hidup
mas$arakat $ang bersi3at kekeluargaan dibandingkan dengan pen$elesaian
sengketa melalui lembaga peradilan $ang *enderung lebih memperhatikan
menang dan kalah! dan mengabaikan unsur s'sial dalam mas$arakat $ang
bersi3at kekeluargaan dan g't'ng r'$'ng.0> Tradisi A&5 di Ind'nesia
dilaksanakan berdasarkan kebuda$aan dan nilai)nilai $ang ada di mas$arakat
dan pen$elesaian$a pun berdasarkan tata *ara dan adat di %ila$ah sengketa
tersebut teradi. F'nt'hn$a adan$a penengah antara pihak $ang bersengketa!
biasan$a pihak penengah tersebut adalah Kepala &esa. Pihak penengah
menadi s's'k $ang adil dan 'b$ekti3 guna menemukan s'lusi atas
permasalahan kedua belah pihak.
Ada beberapa alasan mengapa pen$elesaian dengan *ara alternati3 atau
n'n litigasi lebih mengutamakan harm'nisasi dalam kehidupan mas$arakat. &i
samping itu pen$elesaian dengan *ara ini uga lebih mengedepankan aspek
kekeluargaan $ang ada dalam mas$arakat heter'gen! $ang mana hal ini identik
dengan si3at mas$arakat adat $ang digambarkan lebih mengedepankan sisi
GrasaH tanpa mengesampingkan sisi rasi'nal! si3at k'munalistik! hubungan satu
terhadap lain$a $ang *enderung tanpa pamrih karena mereka merupakan
kel'mp'k mas$arakat adat $ang dalam interaksi s'sialn$a didasarkan pada
kesukarelaan $ang tinggi dalam berk'rban terhadap angg'ta mas$arakat
lain$a.09
36 Ibid ! hlm. "+>.
37 Loc.cit.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 27/29
Se*ara umum! ada beberapa keuntungan $ang diper'leh mas$arakat
apabila menggunakan pr'ses A&5 dalam men$elesaikan sengketa $ang
dihadapin$a! sebagai berikut :0@
" Pr'ses lebih *epat artin$a pen$elesaian sengketa dapat
dilaksanakan dalam hitungan hari! mingguan atau bulanan!
tidak seperti haln$a pen$elesaian le%at alur pengadilan $ang
memerlukan %aktu berbulan)bulan bahkan tahunan.
+ Bia$a lebih murah dibandingkan pen$elesaian sengketa di alur
litigasi.0 Si3atn$a in3'rmal! karena segala sesuatun$a dapat ditentukan
'leh para pihak $ang bersengketa seperti menentukan ad%al
pertemuan! tempat pertemuan! ketentuan)ketentuan $ang
mengatur pertemuan dsb.
/ Kerahasiaan teramin! artin$a materi $ang dibi*arakan han$a
diketahui 'leh kalangan terbatas! seperti pihak ketiga sehingga
kerahasiaan dapat teramin dan tidak tersebar luas atau
terpublikasikan.
; Adan$a kebebasan memilih pihak ketiga! artin$a para pihak
dapat memilih pihak ketiga $ang netral $ang mereka h'rmati
serta mempun$ai keahlian di bidangn$a.
> &apat menaga hubungan baik persahabatan! sebab dalam
pr'ses in3'rmal para pihak berusaha keras dan beruang untuk
men*apai pen$elesaian sengketa se*ara k''perati3 sehingga
dapat tetap menaga hubungan baik.
9 -ebih mudah mengadakan perbaikan)perbaikan! artin$a apabila
menggunakan alur A&5 akan lebih mudah mengadakan
perbaikan terhadap kesepakatan $ang telah di*apai seperti
38 I Made Cid$ana! lternatif Penyelesaian #engketa < rbitrase! #ikahati Aneska! Jakarta! hlm.>/.
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 28/29
meneg'siasikan kembali suatu k'ntrak baik mengenai substansi
maupun pertimbangan $ang menadi landasan$a termasuk
k'nsiderans $ang si3atn$a n'n hukum.
@ Bersi3at 3inal! artin$a putusan $ang diambil 'leh par apihak
sesuai kesepakatan $ang tertuang dalam k'ntrak.
? Pelaksanaan tatap muka $ang pasti! artin$a para pihak lah $ang
menentukan se*ara pasti baik mengenai %aktu! tempat! dan
agenda untuk mendiskusikan dan men*ari alan keluar $ang
dihadapi.
" Tata *ara pen$elesaian sengketa diatur sendiri 'leh para pihak!
sebab tidak terikat dengan perundang)undangan $ang berlaku.
Berbeda dengan pen$elesaian melalui pengadilan dimana pen$elesaian$a
memerlukan bia$a $ang relati3 besar dan memerlukan %aktu $ang relati3
lama karena pr'sesn$a panang dalam bera*ara. Untuk itu mas$arakat
lebih memilih pr'ses di luar pengadilan untuk men$elesaikan masalahn$a.
Pen$elesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam
Undang Undang N'm'r 0 Tahun "??? Tentang Arbitrase dan Alternati3
Pen$elesaian Sengketa dapat dilakukan dengan *ara berikut :
". Mus$a%arah 1negotiation2
Neg'siasi merupakan salah satu *ara pen$elesaian sengketa
$ang ban$ak digunakan 'leh berbagai pihak dalam
men$elesaikan permasalahan ataupun sengketa diantara
mereka.+. K'nsiliasi
K'nsisliasi merupakan bentuk pengendalian k'n3lik s'sial $ang
utama. K'nsiliasi adalah pen$elesaian k'n3lik termasuk k'n3lik
pertanahan $ang ditengahi 'leh se'rang atau lebih k'nsiliat'r
$ang netral dipilih atas kesepakatan para pihak. K'nsiliat'r
tersebut harus terda3tar di kant'r $ang ber%enang menangani
7/23/2019 BAB II on Progress (Autosaved)
http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-on-progress-autosaved 29/29
masalah pertanahan! dalam hal ini misaln$a kant'r Badan
Pertanahan Nasi'nal.
0. Mediasi
Mediasi merupakan pengendalian k'n3lik $ang dilakukan
dengan *ara membuat *'nsensus diantara dua belah pihak $ang
berk'n3lik untuk men*ari pihak ketiga $ang berkedudukan
netral sebagai mediat'r.
/. Arbitrase
Merupakan pengendalian k'n3lik $ang dilakukan dengan *ara
kedua belah pihak $ang bertentangan sepakat untuk menerima
atau terpaksa akan hadirn$a pihak ketiga $ang akan
memberikan keputusan bagi mereka dalam men$elesaikan
masalah tersebut. Putusan arbitrase bersi3at 3inal! mempun$ai
kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. &engan
demikian putusan arbitrase tidak bisa diaukan banding! kasasi!
ataupun peninauan kembali.
Fara Pen$elesaian sengketa tanah n'n)pengadilan uga dapat melalui BPN
1Badan Pertanahan Nasi'nal2. BPN mengupa$akan s'lusi pen$elesaian sengketa
pertanahan berdasarkan peraturan perundangan $ang berlaku dengan memperhatikan
rasa keadilan dan mengh'rmati hak dan ke%aiban masing)masing pihak. -angkah)
langkah $ang mereka tempuh adalah mus$a%arah. Mereka ber%enang melakukan
mediasi! neg'siasi! dan 3asilitasi terhadap pihak)pihak $ang bersengketa dan
menggagas suatu kesepakatan diantara para pihak.0? Selain itu sengketa pertanahan
uga diatur dalam Keputusan Kepala BPN 5I N'm'r 0/ Tahun +9 Tentang Petunuk
Teknis Penanganan dan Pen$elesaian Masalah Pertanahan.
39 El7a S$arie3 , 'p. Cit ! hlm. +9>.
top related