bab ii landasan teori - library.binus.ac.idlibrary.binus.ac.id/ecolls/ethesisdoc/bab2/tsa-2012-0022...
Post on 02-Jul-2018
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 E – Governance
Pengertian E- Governance adalah kinerja pemerintahan melalui media
elektronik dalam rangka memfasilitasi proses kinerja secara efisien, cepat dan
transparan sehingga dapat menyebarkan informasi kepada warga dan juga
memfasilitasi saluran komunikasi elektronik dari warga kepada pemerintah
mencakup penggunaan TIK ( Teknologi Informasi dan Komunikasi ) untuk
melakukan berbagai kegiatan dalam pemerintahan. (ARC_11thReport_Ch2.pdf)
[4]). Didalam E – Governance terdapat E- Government yang memiliki cangkupan
lebih kecil terhadap masing masing instansi pemerintahan.
2.2 E Government
Pengertian E – Government dalam penelitian ini mengacu kepada jurnal
berjudul “ Making Sense of E – Government Implementation”yaitu Kegiatan
kepemerintahan yang menggunakan alat - alat teknologi informasi dan
komunikasi untuk melakukan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,
bisnis, entiti pemerintah (termasuk didalamnya pegawai pemerintah)
Selain itu, terdapat banyak definisi dari E – Government yang dilakukan
oleh banyak penelitian dan jurnal, diantaranya sebagai berikut :
8
Tabel 2.1 : Definisi E – Government
Penulis Definisi
Cook et. Al (2002) E – Government memiliki empat
dimensi dalam hubungannya dengan
fungsi dan kegiatan kepemerintahan :
E- Services (mengirim informasi secara
elektronik/ online), E – Management
(menggunakan ICT untuk
meningkatkan manajemen dan
komunikasi di internal atau luar struktur
kepemerintahan), E – Democracy
(menggunakan ICT untuk mendapatkan
partisipasi masyarakat dalam kegiatan
demokratis), dan E – Commerce
(transaksi online dari kebutuhan dan
layanan)
Bhatnagar (2002) Membagi dan melayani masyarakat dan
bisnis dengan tujuan mengurangi
korupsi, mengurangi waktu dan biaya,
dan meningkatkan transparansi.
West (2001, p.863) Pengiriman informasi kepemerintahan
dan layanan online melalui internet atau
perlengkapan digital lainnya.
World Bank (2002) Menggunakan ICT untuk mengubah
9
dan meningkatkan hubungan antara
pemerintah, masyakarat bisnis dan unit
kepemerintahan lainnya.
Deloitte Research (2000) Menggunakan teknologi untuk
pelayanan masyarakat, bisnis dan
pegawai yang lebih baik
2.2.1 Kategori E – Government
Menurut Al –seibie dan Irani, Interaksi yang terhubung menggunakan E –
Government bisa dibagi sebagai berikut :
1. G2C (Government to citizen)
2. G2B (Government to business)
3. G2G ( Government to Government)
4. G2E (Government to Employee)
Kategori diatas didefinisikan sebagai berikut :
1. G2C (Government to citizen)
Fokus utama dari ketgori ini adalah hubungan antara pemerintah dan
masyarakat. Misi dari E – Government adalah menyediakan dukungan
untuk masyarakat dimanapun dan kapanpun dengan melakukan
layanan online seperti melakukan layanan pencari kerja secara onlie,
mencari kontal detail dari departemen atau memungkinkan masyarakat
untuk berpartisipas dalam proses membuat keputusan seperti pemilu.
2. G2B (Government to business)
10
Fokus utamanya adalah seluruh transaksi elektronik antara pemerintah
dan bisnis organisasi. Bisnis sama seperti masyarakat melakukan
transaksi dengan pemerintah. Seperti membayar pajak iklan, reklame,
air, atau admnistrasi .
3. G2G ( Government to Government)
Fokus utama dari kategori ini adalah hubungan antara pemerintah itu
sendiri (internal organisasi), atau antara pemerintah, agensi pemerintah
atau fasilitas komunikasi antara kantor pemerintah yang berbeda lokasi
4. G2E (Government to Employee)
Fokus utama dari kategori ini adalah produktivitas dari kedua
pemerintah dan pegawainya dengan mampu menyusun interaksi yang
lebih efektif kedepannya. Layanan G2E termasuk informasi dalam
aturan pemerintah, kebijakan dah hak sipil.
Dari berbagai macam kategori diatas, maka G2C dan G2E
mempresentasikan hubungan antara pemerintah dan individual
sedangkan yang lainnya mempresentasikan pemerintah dan organisasi.
E – Government dapat digolongkan dalam empat tingkatan, yaitu :
1. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui
website.
2. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor
pemerintahan melaui e-mail.
3. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi
dengan kantor pemerintahan secara timbal balik.
11
4. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana
masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor
pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama.
Menurut Richard heeks, tujuan dari E – Government merupakan
perpaduan dari kumpulan ICT ( Informasi komunikasi dan Teknologi ), sehingga
dengan perkembangan teknologi membuat suatu koneksi digital yang baru yaitu :
1. E – Government akan menghubungkan antar departemen
2. Menghubungkan antar pemerintahan dan masyarakat
3. Menghubungkan antar pemerintahan dan bisnis
4. Menghubungkan melalui dan antara komunitas, sosial dan perkembangan
ekonomi
Sehingga Heeks memberikan saran fokus dari E – Government adalah e-
administration, pelayanan masyarakat ( e services) dan e society.
2.3. Keuntungan E - Government :
Beberapa dibawah ini merupakan beberapa keuntungan menggunakan E –
Government, yaitu :
1. Membuat lingkungan bisnis yang lebih baik
2. menguatkan tata pemerintahan yang baik dan memperluas jangkauan
publik
Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat
disediakan 24 jam sehari tanpa harus menunggu dibukanya kantor.
Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang
12
ke kantor pemerintahan, Peningkatan hubungan antara pemerintah,
pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi)
maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih
baik.Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari
kesemua pihak.
3. meningkatkan produktivitas dan pemerintahan yang efisien
a. meningkatkan produktifitas staff pemerintahan, mengurangi
penggunaan kertas, meningkatkan kapasitas untuk perencanaan
manajemen dengan pemerintah, meningkatkan pendapatan, dan
menemukan fakta bahwa akan membuat proses menjadi lebih
mudah dan tentu saja mengurangi korupsi.
b. Meningkatkan penyimpanan uang pada jangka panjang. Pada
jangka pendek, maka akan akan mengeluarkan biaya untuk proses
implementasinya termasuk didalamnya SDM yang berkualitas.
c. Mengarahkan pengoperasian pemerintah. Banyak proses kerja
pemerintah yang bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya.
Dengan adanya ICT didalam pemerintahan maka akan mengurangi
prosedur yang tidak bermanfaat.
4. meningkatkan kualitas kehidupan
ICT dalam pemerintahan akan membuat pemerintah bisa memiliki daya
jangkau masyarakat yang luas, misalnya dalam partisipasi pada proses
politik, melayani kebutuhan publik. Karena Tujuan dari E – Government
adalah interaksi antara 3 aktor dalam masyarakat yaitu pemerintah,
masyarakat, dan bisnis (Aicholzer,Schmultzer, 2000).
13
Selain keuntungan diatas, terdapat keuntungan lain apabila melakukan
menerapkan implementasi E – Government, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.2. Tabel Keuntungan Implementasi E-Government
Dari tabel diatas keuntungan dibagi menjadi 2 grup yaitu yang berorientasi
pemerintah dan berorientasi bisnis dan masyarakat. Dari perspektif pemerintah,
salah satu keuntungan E – Government adalah meningkatkan efisiensi adinistrasi.
E Government juga bisa meningkatkan proses layanan dan bisa melakukan
layanan 24/7. Dengan adanya fasilitas pertukaran informasi antara departemen
pemerintah, E Government akan meningkatkan efektifitas kebijakan pemerintah
dalam kebijakan area utama seperti pendidikan, kesehatan atau keselamatan
masyarakat.
Perspektif Keuntungan Sumber
Government Mengurangi waktu Error Penghematan waktu dan uang Meningkatkan kualitas layanan Meningkatkan persaingan ekonomi Meningkatkan akuntabilitas
(Liao and Cheung, 2002; Leitner, 2003; Capgemini,2004; Foley, 2008; UN, 2001; IDABC, 2005)
Citizen and Business
Layanan yang available 24/7 Meningkatkan pasrtisipasi masyarakat dalam proses membuat keputusan Meningkatkan transparansi
(Carbo & williams, 2004; Reynolds & Regio 2001; Cook et al.,2002;IDABC, 2005;seifert, 2003)
14
2.4. Pemodelan dari Tahap Implementasi E - Government
2.4.1. Howard Model
Howard mendefinisikan langkah dalam penerapan E – Government
terdiri dari 3 bagian, yaitu publikasi, interaksi dan transaksi (Howard 2001).
1. Langkah publikasi : informasi tentang kegiatan pemerinatahan secara
online
2. Langkah interaksi : masyarakat mampu memiliki interaksi sederhana
dengan pemerintah seperti mengirim email atau “chat room”.
3. Langkah transaksi : menyediakan layanan masyarakat dengan transaksi
menggunakan internet seperti pembayaran lisensi dan permit.
2.4.2. Chandler and Emanuel Model
Chandler dan emanuel model membagi implementasi E –
Government didalam 4 langkah, yaitu :
1.langkah informasi : melayani layanan servis online komunikasi 1 arah
antara pemerintah dan masyarakat
2.langkah interaksi : interaksi sederhana antara masyarakat dan pemerintah.
3.Langkah transaksi : layanan yang memiliki kegunaan transaksi antara
masyarakat dan pemerintah.
4.Langkah Integrasi : layanan integrasi yang menghubungkan agensi dan
departemen pemerintah.
2.4.3. Layne and Lee Model
Layne dan Lee membagi implementasi E – Government menjadi 4
langkah yaitu :
15
1. Langkah Katalog : membuat website, membuah informasi pemerintah dan
layanan secara online
2. Langkah Transaksi : langkah yang masyarakat berinteraksi dengan
pemerintah secara elektronik.
3. Langkah Vertikal : berfokus kepada integrasi yang terdapat pada beberapa
level.
4. Langkah Integrasi horizontal : berfokus kepada integrasi layanan
pemerintah untuk berbagai fungsi secara horizontal secara vertikal.
Gambar 2.1. Layne and Lee Model
2.4.4. United Nation DPEPA Model
United nation (divisi untuk publik ekonomi dan publik administrasi)
membagi E – Government melalui 5 langkah, yaitu :
1. Emerging stage : membuat sebuah website pemerintahan dengan limit atau
informasi statistik
16
2.Enhanced stage : Update informasi secara teratur
3.Interaktive Stage : menyediakan pengguna dengan kemampuan interaksi
sehingga bisa melakukan download form.
4. Langkah Transaksi : pengguna mampu melengkapi transaksi seperti
lisensi, kelahiran dan kematian record.
5. Seamless atau fully stage : menyediakan layanan administratif dan jalur
departemen dengan integrasi level tertinggi.
2.4.5. Deloitte Model
Penelitian yang dilakukan oleh Deloitte membagi E – Government
menjadi 6 langkah yaitu :
1. Informasi Publishing stage : membuat website oleh departemen dan agen
dalam 1 arah
2. Official two way transaction stage : kemampuan masyarakat untuk
memiliki interaksi elektronik dengan layanan pemerintah seperti membayar
tiket parkir
3.Multip purpose portals stage : kemampun pelanggan untuk memperoleh
layanan pemerintahan dan informasi dari single point
4. portal personalization stage : menyediakan layanan pelanggan dengan
kesempatan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan
5. clustering of common service
6. Full integration and enterprise transformation stage
17
Tabel 2.3. Klasifikasi dari langkah penerapan implementasi E Government
18
2.5. Faktor – Faktor Penghambat Implementasi
Tabel 2.4. Penghambat implementasi E-Government dalam konteks
di negara maju
Tabel 2.5. penghambat implementasi E – Government dalam konteks di
Negara berkembang
19
2.6. E Government Architecture Framework
Organisasi publik sektor harus merencanakan inisiatif dan strategi IT yang
bisa mengevaluasi bisnis model dan menseleksi solusi teknologi yang tepat
terhadap kebijakan pemerintah.Meskipun ada perbedaan signifikan di setiap
organisasi terkait dengan teknologi yang ada.Sehingga dibutuhkan sejumlah
teknologi dan sistem arsitektur serta infrastruktur yang mana organisasi harus
menyesuaikan untuk menyediakan fasilitas terhadap integrasi sistem pemerintahan
tersebut. Sebagai contoh : Portal E Government memiliki require yang mana harus
bisa mengolah data yang berbeda kabupaten, kecamatan, memiliki kemampuan
membagi dan pertukaran data yang baik, format yang independen. Peralatan
arsitektur yang memadai (Sharma dan Gupta, 2002). Oleh karena itu, organisasi
harus memiliki pengertian yang jelas tentang framework arsitektur baik dari segi
teknis maupun level informasi manajemen.
Arsitektur E Government mendefinisikan terhadap standard , komponen
infrastruktur, aplikasi, teknologi, busnis model, panduan, dan pembiayaan.
Framework ini dirancang memiliki 4 layer yang terhubung melalui 2 arah yang
mempresentasikan level hierarki dari implementasi EGovernment dan koneksi
dari tiap layer yang mendukung transmisi data 2 arah dan pelayanan tersebut.
Level atas dari framework mempresentasikan access layer.Di bagian ini , portal E
Government harus bisa mengintegrasi seluruh informasi pemerintahan dan
layanan dari departemen atau organisasi yang berbeda yang mempresentasikan e
government layer. Untuk menghubungi E Government Layer, maka E Business
layer dibuat dan integrasi sumber data pemerintahan yang ada sepanjang E -
Government layer tersebut.dan membuat informasi dan layanan available ke portal
20
E Government secara real time. Di level paling bawah framework, infrastruktur
ICT harus dikembangkan untuk mendukung penoperasioan dan menyediakan
sarana efektif dan realiable terhadap layanan pemerintah.
2.6.1. Access Layer
Merupakan layer yang digunakan Pengguna E - Government untuk
mengakses berbagai layanan pemerintah. Pengguna E - Government bisa
saja masyarakat, pebisnis, karyawan pemerintah, pemerintah lainnya dan
anggota komunitas lainnya.Layer akses ini merupakan komponen kritis bagi
E - Government. Terdapat channeluntuk inline dan ofline, rute distribusi
produk, layanan, dan informasi yang digunakan.
2.6.2. E Government Layer
Layer ini berbicara tentang integrasi data digital dari berbagai macam
organisasi ke web portal dari layanan pemerintah. Hasilnya akan
meningkatkan akses terhadap sumber pemerintah, mengurangi biaya,
menyediakan organisasi suatu kualitas layanan yang lebih baik. Pemerintah
dapat mengakses dan manajemen seluruh data dan informasi dengan
menyediakan user sebuah kesempatan untuk mengisi apa informasi yang
mereka dibutuhkan dari web tersebut yang akan ditampilkan selanjutnya di
web pelayanan pemerintahan tersebut.
2.6.3. E Business Layer
Layer ini berfokus kepada penggunaan aplikasi ICT dan tool yang
digunakan, berbagi informasi, memproses informasi antara organisasi.Layer
ini merupakan layer front end E – Government aplikasi. Back end contohnya
adalah pada database. aplikasi aplikasi yang dibutuhkan akan diletakkan
21
Pada layer ini, yang digunakan untuk mendeterminasi aset, proses integrasi
dan sistem informasi.
2.6.4. Infrastruktur layer
Membangun sebuah komunitas informasi, memerlukan E – Business
layer untuk mengefisienkan insfrastruktur teknologi yang dibutuhkan
terhadap organisasi sektor publik. Elektronik komunikasi antara organsisasi
atau didalam organisasi akan mengalami tidak efisien dan akan mahal bila
tidak diimbangi dengan infrastruktur yang efektif dan standar yang disetujui
bersama termasuk didalamnya aturan dalam system komunikasi yang ada.
Oleh karena itu layer ini berfokus kepada teknologi yang ditempatkan pada
layanan E - Government yang ditawarkan yang merupakan efektif dan
efisien ke publik.
22
Gambar 2.2. E Government Framework
2.7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-
Governmentdi LAN
Menurut Marsa Filahi (2010), faktor yang dapat mempengaruhi
implementasi E- Government pada suatu organisasi pemerintah. Faktor faktor
tersebut adalah IT infrastruktur, Skill dan Sumber Daya Manusia, Keamanan
Sistem, Internal Organisasi dan Sosial Budaya Organisasi.
23
2.7.1. IT Infrastruktur
Broadbent dan Weill (1996) mengemukakan bahwa infrastruktur teknologi
informasi memberikan pondasi dasar bagi kapabilitas teknologi informasi yang
digunakan untuk membangun aplikasi bisnis dan biasanya dikelola oleh kelompok
sistem informasi, seperti terlihat dalam gambar berikut ini:
Gambar 2.3. Komponen Informasi Teknologi
Jadi infrastruktur TI berjalan diatas infrastruktur publik seperti listrik,
gedung dll. Dalam infrastruktur TI dapat dilihat tidak hanya terdiri dari perngakta
keras tapi juga terdiri dari perangkat lunak seperti OS, aplikasi middleware dan
database.
24
Menurut Broad dan Weill (1996) , Tingkat paling dasar dari komponen
teknologi informasi, seperti komputer dan teknologi komunikasi, yang saat ini
merupakan komoditi utama dan dapat dengan mudah diperoleh di market place. Pada
lapisan kedua terdiri dari serangkaian pelayanan yang tersedia seperti: management of
large scale data processing, provision of electronic data interchange (EDI)
capability, atau management of firm-wide database. Komponen tingkat dasar diubah
ke dalam penggunaan pelayanan infrastruktur teknologi informasi oleh human
information technology infrastructure yang merupakan kombinasi dari knowledge,
skill dan experience. Dengan demikian, human information technology infrastructure
mengubah komponen infrastruktur teknologi informasi menjadi serangkaian
pelayanan infrastruktur teknologi informasi yang dapat dipercaya. Investasi teknologi
informasi yang digunakan, dan terletak di atas, merupakan aplikasi infrastruktur,
seperti order entry pembukaan rekening bank, analisis penjualan dan sistem
pembayaran, yang merupakan bentuk proses bisnis sesungguhnya.
Elemen Infrastruktur teknologi informasi adalah sebagai berikut :
1. Fisik jaringan komunikasi data
a. Wired dan wireless
b. Indoor dan Outdoor
2. Akses Global Internet
3. Layanan internet
a. Email dan web
b. File server
4. Management system informasi
5. Konten manajemen sistem informasi
25
Tabel 2.6. Tabel IT Infrastuktur
Elemen Infrastruktur Keterangan Manajemen Jaringan terdiri dari :
1. Kualitas hardware 2. Pengaturan routing dan
bandwith 3. Keamanan jaringan 4. Keamanan server 5. Keamanan client
Akses Global Internet 1. Primary dan secondary link 2. Jenis akses : Download
Internet, Email dan instant massaging, down streaming, video conference
3. Akses internet Layanan internet 1. Akses internet
2. Email dan webhosting lembaga sendiri: server sendiri/ Outsource
3. Instant Massaging 4. Voice over IP 5. Video teleconference
Informasi manajemen sistem 1. Keuangan dan aset 2. Data Kepegawaian
Content managemen system 1. E-Arsip 2. E-Office 3. E - Diklat
Duncan et al (1995) mengemukakan ada empat dimensi infrastruktur
teknologi aspek manusia yaitu:
(1) pengetahuan dan keahlian manajemen tentang teknologi informasi,
Pengetahuan dan keahlian manajemen tentang teknologi berhubungan
dengan dimana dan bagaimana menyebarkan teknologi informasi secara
efektif dan menguntungkan untuk mencapai tujuan‐tujuan strategi bisnis.
(2) pengetahuan dan keahlian fungsional tentang bisnis,
26
Pengetahuan dan keahlian fungsional tentang bisnis meliputi tingkat
pengetahuan dan variasi fungsi di dalam bisnis dan kemampuan untuk
mengetahui semua lingkungan bisnis.
(3) keahlian interpersonal dan manajemen,
Keahlian interpersonal dan manajemen meliputi kemampuan untuk
berkomunikasi secara efektif dengan personal dalam area fungsional dan
untuk bekerja di dalam suatu lingkungan kolaborasi, serta kemampuan untuk
memimpin tim proyek
(4) pengetahuan dan keahlian teknikal.
Pengetahuan dan keahlian teknikal mengukur dalam dan luasnya
keistimewaan teknologi informasi teknik (sistem operasi, bahasa
pemrogaman, sistem manajemen database, network, telekomunikasi, dan
lain‐lain) di dalam organisasi.
2.7.2. Skill dan Sumber Daya Manusia
Skill dan sumber daya manusia adalah semua daya yang dimiliki oleh
setiap individu berupa fisik, mental (semangat, kepiawaian, moral,
kepribadian,kecerdasan,perilaku dan pengalaman), Skill (hard skill dan soft skill).
Organisasi unggul dalam bersaing tidak lepas dari faktor Sumber daya manusia
yang baik, strategi yang telak, dan suasana organisasi yang kondusif.
Sumber daya manusia yang baik tidak lepas dari 3 komponen yaitu :
1.Piawai
2.Motivasi tinggi
27
3.Fleksibel
Tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam dekade mendatang
mengharuskan organisasi berkonsentrasi kepada masalah SDM. Tantangan
tersebut adalah tantangan global, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan sistem
kerja yang semakin canggih. 5 tantangan yang mengharuskan mengembangkan
kemampuan SDM, yaitu :
1. Globalisasi
2. Profitabilitas melalui pertumbuhan,
3. teknologi,
4. intelectual capital
5. perubahan
2.7.3. Keamanan Sistem
Masalah keamanan merupakan salah satu aspekpenting dari sebuah
sistem informasi. masalah keamanan ini sering kali kurangmendapat perhatian
dari para pemilik & pengelolasistem informasi. Seringkali masalah
keamananberada di urutan kedua, bahkan di urutan terakhirdalam daftar hal-hal
yang dianggap penting.Apabila mengganggu performansi dari sistem,seringkali
keamanan dikurangi / ditiadakan.
2.7. Tabel Keamanan Sistem
Nama komponen Contoh dan Keterangan Assets (aset) • Hardware
• Software • Dokumentasi • Data • Komunikasi • Lingkungan • Manusia
28
Threats (ancaman) • Pemakai (users) • Teoris • Kecelakaan • Crackers • Penjahat kriminal • Nasib (acts of god) • Intel luar negeri
Vulnerabilities (kelemahan) • Software Bugs • Hardware bugs • Radiasi • Tapping • Unauthorized users • Cetakan/print out • Keteledoran • Cracker via telepon • Storage media
Ada tiga komponen yang memberikankontribusi kepada Risk, yaitu Asset,
Vulnerabilities,dan Threats.Untuk menanggulangi resiko (Risk) dilakukan
“countermeasures” yang dapat berupa :
• usaha untuk mengurangi Threat
• usaha untuk mengurangi Vulnerability
• usaha untuk mengurangi impak (impact)
• mendeteksi kejadian yang tidak bersahabat(hostile event)
• kembali (recover) dari kejadian
2.7.4. Internal Organisasi
Lingkungan internal adalah kejadian dan kecendrungan dalam suatu
organisasi yang mempengaruhi manajemen, karyawan dan budaya organisasi
(Bowo Arief 2008). Organisasi sesuai konsep masa kini merupakan kumpulan
29
dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas dan kompetensi yang selanjutnya
bisa digunakan untuk membentuk posisitertentu. Dengan demikian analisis
lingkungan internal akan meliputi analisis mengenai sumber daya manusia,
kapabilitas dan kompetensi inti yang dimiliki oleh organisasi. Masing-masing
komponen dari analisis lingkungan internal sebagai berikut:
A. Fungsional
Salah satu cara yang paling sederhana untuk memahami dan menganalisis
lingkungan organisasi, khususnya lingkungan internal adalah melalui
analisis fungsional yang meliputi fungsi produksi, fungsi pemasaran,
fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi R&D (Research
development).
B. Fungsi Marketing/Humas
Tujuan utama Marketing/Humasadalah mempengaruhi tingkat, waktu dan
karakter permintaan dengan suatu cara yang dapat membantu organisasi
mencapai tujuannya. Marketing/Humasmerupakan jalinan uama
perusahaan dengan pelanggan dan persaingan.Oleh karena itu
Marketing/Humasberkaitan langsung dengan posisi perusahaan di pasar
dan bauran pemasaran. Di dalam pemasaran yang harus diperhatikan
adalah:a.Posisi pasar dan segmentasi pasar. Di mana posisi pasar
menentukan sasaran perusahaan dan mengacu kepada pemilihan spesifik
dari kosentrasi pemasaran dan hal ini diungkapkan menurut bentuk paar,
produk dan lokasi geografis. Melalui penelitian pasar manajer penjualan
akan dapat mengklasifikasikan segmentsi pasar dengan aneka produk yang
dihasilkannya. Keberhasilan manajer penjualan akan dapat memperbaiki
30
kinerja keiangan perusahaan sebab setelah perusahaan dapt menjual
produk maka langkah berikutnya perusahaan akan mendapatkan uang dari
hasil penjualan tersebutb.Bauran pemasaran. Mengacu kepada kombinasi
variable dari produk, distribusi, promosi, dan harga.Produk itu sendiri
terdapat beberapa variable yang harus diperhatikan yaitu kualitas, fasilitas,
pilihan, model, nama merek, kemasan, ukuran, layanan, jaminan,
pengembalianDistribusi mencakup saluran, lokasi perusahaan, persediaan,
dan pembayaranPromosi berupa periklanan, penjualan personal, promosi
penjualan, publisitas, transportasi.Harga juga mempengaruhi dalam
pemasaran yaitu potongan harga, periode, syarat kredit dan masih banyak
yang lainnyac.Siklus hidup produkBerkaitan dengan manajemen strategis,
salah satu konsep yang paling berguna dalam pemasaran adalah daur hidup
produk. Siklus hidup produk digambarkan pada penjualan, sejak produk
pada tahap perkenalain, melali tahap pertumbuhan kedewasaan dan
akhirnya mencapai penurunan. Konsep ini memungkinkan seorang
manajer pemasaran menguji bauran pemasaran suatu produk tertentu atau
sekumpulan produk, dalam hal daur hidupnya. Meskipun orang-orang
pemasaran setujuu bahwa produk yang berbeda memiliki bentuk daur
hidup yang berbeda pula, pertimbangan mengenai daur hidup produk
merupakan factor penting dalam perumusan strategi..
2.7.5. Sosial dan Budaya Organisasi
Definisi budaya organisasi menurut Cameron dan Quinn, budaya
organisasi adalah adanya suatu perekat sosial yang ada dalam organisasi,
31
mengandung nilai, kebiasaan, kepercayaan yang mencirikan karakteristik
organisasi dan seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi menjadi
titik tekan dalam melakukan perubahan organisasi. Alat yang digunakan
untuk melakukan pengukuran pada budaya orgniasai adalah OCAI.
Framework sebagai model yang dapat digunakan untuk memahami
budaya organisasi. Strategi secara sistematik untuk melakukan perubahan
pada budaya organisasi. Dimensi yang menjadi indikator dalam
framework ini adalah:
1. Dimensi Pertama.
Dimensi pertama meliputi hal-hal yang terkait dengan faktor internal
yaitu seperti fleksibilitas, kebijakan dan dinamisasi meliputi hal-hal
stabilisasi, masukan dan kontrol. Beberapa organisasi melihatnya dari
bagaimana organisasi dapat melakukan perubahan, beradaptasi dan alami.
Selain itu dapat juga dipandang efektiv jika suatu organisasi mampu
bekerjasama, terprediksi dan cara kerjanya termekanisasi.
2. Dimensi Kedua.
Dimensi kedua orientasi pada faktor internal yaitu integrasi dan faktor
eksternal yaitu ditekankan pada faktor-faktor pembeda dan persaingan.
Beberapa organisasi melihat keefektivan dari karakteristik internal
organisasi yang harmonis.
Kedua dimensi ini dibagi dalam empat kuadran yang menggambarkan
indikator efektiv suatu organisasi. Gambar 1 mengilustrasikan hubungan
antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Indikator keefektivan
32
menggambarkan nilai yang dianut dan menyangkut performansi.
Komponen budaya oranisasi meliputi beberapa hal yaitu:
a. Nilai dan Kepercayaan.
Nilai didefinisikan sebagai karakter dan gerak dalam melakukan suatu
keputusan dalam organisasi tersebut. Nilai suatu organisasi dapa dilihat
dari kebiasaan atau rutinitas keseharian.
b. Leadership.
Leadership fokus pada segala hal yang berhubungan pimpinan.
Kepemimpinan yang benar adalah pimpinan yang mampu menunjukkan
kepercayaan pada anggota organisasi, dan menjadikan inspirasi anggota
organisasi sebagai team untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Leadership yang tepat dapat dimulai dengan menggunakan model
manajemen.
c. Sistem Sumber Daya Manusia.
Budaya harus dikelola untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.
Ketidakpahaman akan budaya yang ada pada organisasi mengakibatkan
usaha yang lebih berat dalam memahamkan budaya yang hendak
diterapkan sebelum pencapaian hasil yang lebih tinggi. Untuk itu
dibutuhkan sebuah departemen yang mengurusi segala sesuatu yang
berhubungan dengan sumber daya manusia (SDM), dimana SDM
merupakan penggerak dalam organisasi.
d. Karakter Organisasi.
33
Karakter organisasi adalah ekspresi dalam berkomunikasi dan feedback
yang timbal balik, selain itu kemampuan untuk melakukan perubahan
pada lingkungan organisasi. Kekuatan karakter organisasi merupakan
kekuatan karakter masing-masng individu.
Gambar 2.4. framework Nilai kompetensi
top related