bab ii kajian pustaka a. 1. hakikat pendidikan · 7 bab ii kajian pustaka a. kajian teori 1....
Post on 22-Aug-2019
246 Views
Preview:
TRANSCRIPT
7
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Hakikat Pendidikan
Pendidikan dalam arti luas adalah semua perbuatan dan usaha dari
generasi tua untuk mengalihkan pengetahuanya, pengalamanya, kecakapanya,
serta ketrampilanya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkanya agar
dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun. Usaha yang dilakukan
itu adalah secara sengaja dari orang dewasa yang berpengaruh untuk
meningkatkan kedewasaan anak atau siswa dalam arti anak mampu memikul
tanggung jawab moriil dari segala perbuatanya. Pendidikan sangat diperlukan
bagi setiap insan manusia, karena dengan pendidikan kita dapat mengetahui mana
yang baik dan mana yang buruk. Disamping itu dengan pendidikan kita juga
dapat memperluas pengetahuan kita sebagai bekal hidup dalam menghadapi
perkembangan dunia saat ini.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) dijelaskan apa yang
dimaksud dengan pendidikan. “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan
peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi
perananya di masa yang akan datang”. Pasal ini tidak secara eksplisit
menjelaskan usaha sadar dari siapa. Namun dapat diasumsikan bahwa yang
melakukan usaha sadar adalah para pendidik baik di sekolah maupun di luar
sekolah. Ada tiga pusat pendidikan, yaitu di keluarga, di lembaga formal,dan di
masyarakat. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama di keluarga bagi
anak-anaknya. Dalam pasal 1 itu tidak dijelaskan “apa peranan peserta didik di
masa datang, satu masa bercirikan perubahan yang akan berlangsung cukup cepat
dalam ilmu dan teknologi dan akan berdampak terhadap pembentukan manusia
seutuhnya dan terhadap kehidupan manusia.
8
Dalam pasal yang sama dijelaskan pula bahwa “Pendidikan Nasional
adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang
berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
a. Pengertian Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
Pendidikan jasmani adalah satu-satunya mata pelajaran di sekolah yang
fokusnya pada badan , aktivitas jasmani dan perkembangan fisik guna untuk
membantu anak mengembangkan respek terhadap badanya baik yang dimilikinya
maupun milik orang lain pada anak untuk membentuk kebiasaan aktif yang
penting bagi perkembangan kesehatan manjadi landasan bagi gaya hidup sehat
setelah dewasa melalui aktivitas jasmani aerobik dan anaerobik. Selain itu juga
memberikan sumbangan bagi perkembangan kepercayaan diri, kognitif dan sosial.
Kemendikbud (2014:131) menyatakan pendidikan jasmani, olahraga, dan
kesehatan merupakan media untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan
psikis, keterampilan gerak, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai
(sikap, mental, emosional, sportifitas, spiritual, sosial), serta pembiasaan pola
hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan
kualitas fisik dan psikis yang seimbang.
Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan bagian tak terpisahkan dari
pendidikan umum. Tujuannya adalah untuk membantu anak agar tumbuh dan
berkembang secara wajar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadi
manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan jasmani dan olahraga pada hakikatnya
menurut Achmad Paturusi (2012:1) adalah proses pendidikan yang memanfaatkan
aktivitas fisik (jasmani) dan olahraga untuk menghasilkan perubahan holistik
dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental serta emosional. Pendidikan
jasmani dan olahraga yang dipilih itu haruslah yang memberikan sumbangan bagi
kehidupan sehari-hari dan memberikan kemungkinan bagi peserta didik untuk
menimbulkan sifat toleransi, ramah, baik hati, suka menolong bahkan mempunyai
kepribadian yang kuat. Yang dimaksud dengan tujuan adalah sifat-sifat yang
dipelajari yang sangat diperlukan bagi Amerika yang tangguh dan kuat. Ungkapan
9
Singer dalam Husdarta (2009) memberi makna dari pendidikan jasmani sebagai
pendidikan dari jasmani yang berbentuk satu sistem atau program aktivitas
jasmani yang intensif yang melibatkan otot-otot besar yang dirancang untuk
merangsang organ-organ tubuh agar manfaat kesehatan sebagai akibat dari
aktifitas itu dapat diperoleh pelakunya
Dalam Undang-Undang No.4 tahun 2005 tentang Dasar-Dasar
Pendidikan dan Pengajaran terdapat Bab VI pasal 9 tentang pendidikan jasmani,
yang berbunyi: “Pendidikan Jasmani yang menuju kepada keselarasan antaranya
tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa, dan merupakan suatu usaha untuk
membuat bangsa Indonesia yang sehat dan kuat lahir dan batin, diberikan ke
segala jenis sekolah”. Menurut Abdullah & Manadji, (1994:5) “Pendidikan
jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan maupun
sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui
kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka memperoleh peningkatan
kemampuan dan ketrampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan
watak”. Menurut Aoron & Heater (2013) “Dengan aktivitas fisik akan lebih
mudah mengajarkan kepada siswa tentang sikap disiplin, menghormati dan sikap
sportif”
Dari berbagai macam penjelasan yang diungkapkan diatas intisari dari
pendidikan jasmani merupakan integral dari suatu proses pembelajaran melalui
aktifitas jasmani, permainan, olahraga terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan.
Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan jasmani mencakup pengembangan
individu secara menyeluruh. Artinya, cakupan pendidikan jasmani tidak hanya
pada aspek jasmani saja tetapi juga aspek kognitif, afektif, dan psikomotor selain
itu pendidikan jasmani juga mencakup aspek mental, emosional, sosial, dan
spiritual.
b. Tujuan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
Para pakar pendidikan jasmani di Amerika berpendapat bahwa untuk
bidang pendidikan jasmani perlu ditambah dengan satu ranah lagi yaitu ranah
jasmani (Annarino dkk, 1980:65). Ranah ini berisikan tujuan fungsinya dengan
baik sistem tubuh sehingga individu dapat secara baik menghadapi tuntutan
10
lingkungan terhadap dirinya seumpamanya tujuan meningkatkan daya tahan,
kekuatan dan kelentukan. Ranah psikomotor menekankan pada pengintegrasian
secara harmonis antara sistem syaraf dan otot-otot untuk
Secara umum tujuan pendidikan jasmani menurut Adang Suherman (2000
: 23) dapat di klasifikasikan ke dalam empat kategori,yaitu :
1) Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan
melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik
dari berbagai organ tubuh seseorang (physical fitness).
2) Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan
melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, sempurna (skillfull).
3) Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan
berfikir dengan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang
pendidikan jasmani kedalam lingkungannya sehingga memungkinkan
tumbuh dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab
siswa.
4) Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa
dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat.
Dari berbagai macam penjelasan yang diungkapkan diatas intisari dari
tujuan pendidikan jasmani merupakan tercapainya percaya pada diri sendiri,
mengembangkan daya ingatan, ketrampilan dalam proses fundamental untuk
berbicara, menulis, dan berhitung, memperoleh pengetahuan kesehatan,
pengembangan kebiasaan hidup sehat, mengenal kesehatan masyarakat,
pengembangan untuk hiburan, intelegensi, perhatian terhadap keindahan dan
pengembangan budi pekerti yang baik.
3. Kurikulum
Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata Curir artinya
pelari. Kata Curee artinya tempat berpacu. Curriculum diartikan jarak yang
ditempuh seorang pelari. Menurut Hamalik (2006) “Kurikulum adalah program
pendidikan yang disediakan oeh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa”.
Kurikulum juga diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh
siswa/murid untuk mencapai ijazah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 19 dinyatakan bahwa
kurikulim adalah “Seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan
11
bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Rumusan
kurikulum tersebut mengandung makna bahwa isi kurikulum tidak lain adalah
sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa, agar siswa memperoleh
ijazah. Itulah sebabnya kurikulum sering dipandang sebagai sejumlah mata
pelajaran, kemudian beralih makna menjadi semua kegiatan dan semua
pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa dibawah tanggung jawab
sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum disusun untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap
perkembangan siswa dan kesesuaianya dengan lingkungan, kebutuhan
pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.
Impelmentasi kurikulum menurut Imas & Berlin (2014:5) adalah upaya
pelaksanaan atau penerapan kurikulum yang telah dirancang/didesain, ada
beberapa hal yang menjadi komponen dalam merancang implementasi kurikulum,
di antaranya adalah:
a) Rumusan tujuan, komponen ini membuat rumusan tujuan yang hendak
dicapai atau diharapkan tercapai setelah pelaksanaan kurikulum,yang
mengandung hasil-hasil yang hendak dicapai berkenaan dengan aspek-
aspek deduktif, administrative, sosial, dan aspek lainnya.
b) Identifikasi sumber-sumber, komponen ini membuat secara rinci
sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kurikulum. Perlu
dilakukan survey untuk mengetahui sumber-sumber yang digunakan
meliputi sumber keterbacaan, sumber audio visual, manusia,
masyarakat, dan sumberr di sekolah yang bersangkutan.
c) Peran pihak-pihak terkait, komponen ini memuat tentang unsur-unsur
ketenagaan yang bertindak sebagai pelaksanaan kurikulum, seperti
tenaga kerja, supervisor, administrator serta siswa sendiri.
d) Pengembangan kemampuan professional, komponen ini memuat
perangkat kemampuan yang di persyaratkan bagi masing-masing unsur
ketenangan yang terkait dengan implementasi kurikulum.
e) Penjadwalan kegiatan pelaksanaan, komponen ini memuat uraian
lengkap dan rinci tentang jadwal pelaksanaan kurikulum. Penjadwalan
ini diperlukan sebagai acuan bagi para pelaksana untuk memudahkan
pelaksanaan rugas dan partisipasinya dan bagi pengelola dapat
dijadikan sebagai rujukan untuk pelaksanaan pengontrolan dan
evaluasi.
12
f) Unsur penunjang, komponen ini membuat uraian lengkap tentang
semua unsur penunjang meliputi metode kerja manusia, perlengkapan,
biaya, dan waktu yang tersedia. Semua harus direncanakan secara
seksama.
g) Komunikasi, komponen ini dirancang sistem dan prosedur komunikasi
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kurikulum. Jika komunikasi
berlangsung efektif, maka penyelenggaraan pembelajaran akan
berlangsung dengan lancar dan berhasil.
h) Monitoring, komponen ini memuat secara rinci dan kompehensif
tentang rencana kegiatan monitoring sejak awal dimulainya
pelaksanaan kurikulum, pada waktu proses pelaksanaan secara cermat
monitoring tersebut, pelaksanaan dan materi diperlukan.
i) Pencataan dan pelaporan, komponen ini memuat segala sesuatu yang
berkenaan dengan pencataan data dan informasi dan memuat laporan
yang berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum. Pencatatan ini
berfungsi ganda yaitu membantu posisi monitoring dan membantu
prosedur evaluasi pelaksanaan kurikulum,
j) Evaluasi proses, komponen ini memuat rencana evaluasi proses
pelaksanaan kurikulum. Dalam rencana ini digambarkan hal-hal seperti
tujuan , fungsi, metode, evaluasi dan bentuk evaluasi.
k) Perbaikan dan Redesain kurikulum, dalam rencana ini perlu
diestimasikan kemungkinan dilakukan upaya perbaikan atau redisain
kurikulum yang hendak dilaksanakan. Perbaikan ini dilakukan atas
dasar umpan balik yang bersumber dari hasil evaluasi.
Menurut Moh. Yamin (2009:31) “Kurikulum menjadi kunci sukses
maupun gagalnya sebuah pendidikan yang akan digelar oleh guru dan sekolah.
Kurikulum memberikan pengaruh besar terhadap dinamika pendidikan dan
perkembangan kedewasaan anak didik ke depannya”. Hubungan antara
pendidikan dan kurikulum adalah hubungan antara tujuan dan isi pendidikan.
Suatu tujuan tegasnya tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat terlaksana jika
alat, sarana atau tegasnya kurikulum yang dijadikan dasar acuan itu relevan.
Artinya sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa
kurikulum dapat membawa kita ke arah tercapainya tujuan pendidikan.
Seorang pakar pendidikan Saylor dan Alexander (1981) menjelaskan
bahwa “The curriculum is the sum total of school’s efforts to influence learning
whether in the classroomon the playgound, or out of school”. Jadi segala usaha
sekolah untuk mempengaruhi anak itu belajar, apakah dalam ruangan kelas, di
halaman sekolah, atau diluar sekolah termasuk kurikulum. Kurikulum meliputi
13
segala pengalaman yang disajikan oleh sekolah agar anak mencapai tujuan yang
ditentukan oleh guru. Suatu tujuan yang tidak tercapai dengan suatu pengalaman
saja, tetapi melalui berbagai pengalaman dalam bermacam-macam situasi didalam
maupun di luar sekolah. Pengalaman di sekolah dapat mempengaruhi pengalaman
di luar sekolah dan begitu sebaliknya.
Kurikulum dalam arti luas meliputi seluruh program dan kehidupan
dalam sekolah. Kurikulum mengandung segala pengalaman anak di bawah
tanggung jawab sekolah. Suyanto dan Djihad Hisyam (2000) menyatakan bahwa
kurikulum dapat dikelompokan menjadi 4 jenis, yaitu: (1) Kurikulum sebagai
produk, (2) kurikulum sebagai program, (3) kurikulum sebagai hasil belajar yang
diinginkan, dan (4) kurikulum sebagai pengalaman belajar siswa. Dalam
kurikulum mengandung bahan kajian, muatan meteri, dan pengalaman belajar
akan menimbulkan beragam interaksi atara guru dan siswa. Interaksi ini tercakup
dalam proses pembelajaran. Pada satu pihak terdapat anak-anak yang beraneka
ragam, di lain pihak kehidupan dalam masyarakat dalam masalah tetapi juga
keindahan dan kenyataan. Kurikulum adalah alat untuk mempertemukan kedua
pihak itu agar anak dapat merealisasikan bakatnya secara optimal dan disamping
itu juga belajar menyumbangkan jasanya untuk meningkatkan taraf hidup dalam
masyarakatnya.
Kurikulum bagi suatu sekolah merupakan pedoman dalam pengaturan
program pengajaran, baik mengenai bahan pengajaran, alat pengajaran serta
waktu yang tersedia, semua diatur dalam kurikulum. Fungsi kurikulum bagi
sekolah yang bersangkutan adalah sebagai alat untuk mencapai sejumlah tujuan
pendidikan dan sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan yang dilaksanakan.
Dalam hal ini kurikulum dapat digunakan untuk mengontrol atau memelihara
kesinambungan proses pendidikan di sekolah, dengan mengetahui kurikulum
sekolah pada tingkat di atasnya dapat mengadakan penyesuaian. Penyesuaian
(terutama bahan pelajaran) itu dimaksudkan untuk menghindari keterulangan yang
tidak perlu dan yang lebih penting lagi adalah untuk menjaga kesinambungan
bahan pelajaran tersebut.Jadi apa yang disebut kurikulum bukanlah sekedar
merupakan buku kurikulum, buku tersebut sebenarnya bukanlah kurikulum
14
sendiri, melainkan penuntun bagi guru untuk menentukan apa yang akan diajarkan
kepada anak-anak di kelas tertentu. Kurikulum adalah usaha nyata yang dilakukan
oleh guru terutama di dalam kelas untuk mempengaruhi anak ke arah terwujudnya
tujuan pendidikan. Kurikulum yang sesungguhnya adalah interaksi antara siswa
dan guru serta lingkunganya di bawah bimbingan guru.
a. Kurikulum 2013
Kurikulum sebagai bidang kajian sangat sulit untuk dipahami, tetapi
sangat terbuka untuk didiskusikan. Oleh karena itu, untuk memahaminya harus
dianalisis dalam konteks yang luas, demikian halnya dengan Kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi lahir sebagai jawaban
terhadap berbagai kritikan terhadap Kurikulum 2006, serta sesuai dengan
perkembangan kebutuhan dan dunia kerja. Kurikulum 2013 merupakan salah satu
cara pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam
penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam haluan negara.
Dengan demikian, Kurikulum 2013 diharapkan dapat menyelesaikan berbagai
permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, terutama
dalam memasuki era globalisasi yang penuh dengan berbagai macam tantangan.
Gambar 2.1. Skema Faktor Keberhasilan Implementasi Kurikulum
(Sumber: Kemendikbud RI, 2013)
15
Ada dua faktor besar dalam keberhasilan kurikulum 2013. Pertama,
faktor penentu yaitu kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
dengan kurikulum dan buku teks. Kedua, faktor pendukung yang terdiri dari tiga
unsur, yakni:
1. Ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang
mengintegerasikan standar pembentuk kurikulum
2. Penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan
3. Penguatan manajemen dan budaya sekolah.
Menurut Mulyasa (2013:65) “Landasan pengembangan kurikulum 2013
dilandasi secara filosofis, yudiris dan konseptual”
1) Landasan Filosofis
a) Filosofis pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam
pembangunan pendidikan.
b) Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur nilai akademik,
kebutuhan peserta didik dan masyarakat
2) Landasan Yudiris
a) RPJMM 2010-2014 Sektor Pendidikan, tentang Perubahan Metodologi
Pembelajaran dan Penataan Kurikulum.
b) PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
c) INPRES Nomor 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode
pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk
membentuk daya saing dan karakter bangsa
3) Landasan Konseptual
a) Relevansi pendidikan
b) Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter
c) Pembelajaran kontekstual
d) Pembelajaran aktif
e) Penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh
16
Gambar 2.2. Kronologi Pengembangan Kurikulum 2013
(Sumber: Kemendikbud RI, 2013)
b. Struktur Kurikulum SMA
Stuktur Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi untuk
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, serta
sekolah menengah kejuruan seperti yang disajikan dalam materi uji publik
Kurikulum 2013.
17
Tabel 2.1. Mata Pelajaran Pendidikan Menengah
MATA PELAJARAN
ALOKASI
WAKTU
BELAJAR
PER MINGGU
X XI XII
KELOMPOK A (WAJIB)
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4 4
4 Matematika 4 4 4
5 Sejarah Indonesia 2 2 2
6 Bahasa Inggris 2 2 2
KELOMPOK B (WAJIB)
7 Seni Budaya 2 2 2
8 Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 3 3 3
9 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per Minggu 24 24 24
KELOMPOK C (PEMINATAN)
Mata Pelajaran Peminatan Akademik 18 20 20
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu 42 44 44
(Sumber : Permendiknas Nomor 69 Tahun 2013)
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta
18
peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasioanal Pendidikan (SNP)
meliputi delapan standar yang dalam garis besarnya dapat dideskripsikan sebagai
berikut (PP No. 19 Tahun 2005, dan PP Nomor 32 Tahun 2013).
1) Standar Kompetensi Lulusan
Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
ketrampilan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan
utama Pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian
Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana
dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Secara
garis besar ketentuan tentang standar kompetensi lulusan dideskripsikan
sebagai berikut.
i. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian
dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
ii. Standar Kompetensi Lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh
mata pelajaran atau mata kuliah.
iii. Standar Kompetensi Lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan
ketrampilan.
Untuk selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar
Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.Lulusan
SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C memiliki sikap, pengetahuan,
dan ketrampilan sebagai berikut menurut Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 :
19
Tabel 2.2. Standar Kompetensi Lulusan SMA
SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C
Dimensi Kualifikasi Kemampuan
Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,
berakhlak mulia, berilmu ,percaya diri, dan bertanggung jawab
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alamserta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual prosedural, dan
metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan
budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak
fenomena dan kejadian.
Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif
dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari
yang dipelajaridi sekolahsecara mandiri.
(Sumber : Permendiknas Nomor 54 Tahun 2013)
2) Standar Isi
Menurut Mulyasa (2013:24) Standar isi adalah kriteria mengenai ruang
lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada
jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Penataan standar isi terutama berkaitan
dengan penguatan materi melalui evaluasi ulang ruang lingkup materi : (1)
mengeliminasi materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi siswa, (2)
mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan (3)
menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional.
Standar isi mata pelajaran Penjasorkes tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013
Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Aktivitas Menengah pada Tingkat
20
Kompetensi Tingkat 5 Kelas X SMA/MA/SMALB/SMK/MAK PAKET
C/PAKET C KEJURUAN.
Tabel 2.3. Standar Isi Mata Pelajaran Penjasorkes
Tingkat
Kompe-
tensi
Tingkat
kelas Kompetensi Ruang Lingkup Materi
5 X-XI
- Menganalisis dan memperbaiki
kesalahan variasidan kombinasi
ketram-pilan gerak salah satu
permainan dan olahraga.
- Menganalisis variasi, kombinasi
dan mem- perbaiki kesalahan
ketrampilan olahraga beladiri
- Menganalisis konsep dan mem-
praktikan latihan, pengukuran
komponen kebugaran jasmani.
- Menganalisi dan mem praktikan
rangkaian ketrampilan senam
lantai
- Menganalisis dan mempraktikan
variasi dan kombinasi ketram-
pilan gerak ritmik.
- Menganalisis dan mem perbaiki
kesalahan ketrampilan tiga gaya
renang yang berbeda dan
penyelamatan di air.
- Memiliki perilaku hidup sehat
dalam memilih makanan dan
minuman dan menghindari diri
dari tindakan merugikan diri
sendiri.
- Mengamalkan perilaku sportif,
bertanggung jawab, menghargai
perbedaan, toleransi, bekerja
sama, disiplin, dan menerima
kekalahan dengan sikap positif
dan mengekspresikan
kemenangan dengan wajar.
fisik olahraga permainan dan
atletik
- Permainan bola besar, sepak bola,
bola voli, bola basket
- Permainan bola kecil, dan atletik;
softball, bulu- tangkis, tenis meja,
- Aktivitas fisik gerakan jalan cepat,
lari, lompat, dan lempar atau
permainan tradisional sejenis.
- Menguasai aktivitas fisik beladiri;
pencak silat, karate, taekwondo,
atau beladiri tradisional sejenis.
- Menguasai rangkaian aktivitas
fisik melalui: latihan pe-
ngembangan kekuatan, daya
tahan, kelentukan, kecepatan, dan
koordinasi
- Menguasai aktivitas fisik rang-
kaian : senam lantai dan senam
alat.
- Menguasai rangkaian gerakan
aktivitas fisik ritmik : senam
aerobik dan SKJ secara harmonis.
- Menguasai gerakan aktivitas fisik
di air : renang gaya bebas, gaya
punggung, gaya dada, dan
penyelamatan dalam aktivitas air.
Kesehatan
- Makanan dan minuman sehat,
pencegahan & penanggulangan
penyakit, bahaya penggunaan
narkoba dan psikotropika serta
upaya pencegahan dan penanggu-
langanya, dampak seks bebas, cara
mencegah HIV dan AIDS serta
cara penanggu-langanya.
(Sumber : Permendiknas Nomor 64 Tahun 2013, 2013)
21
3) Standar Proses
Menurut Mulyasa (2013:25) Standar proses adalah kriteria mengenai
pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar
Kompetensi Lulusan. Secara garis besar standar proses tersebut dapat
dideskripsikan sebagai berikut:
a) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan,menantang, memotivasi peserta
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup
bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
b) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara
interaktif, insipratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup
bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat,
dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik.
c) Setiap satuan pendidik melakukan perencanaan proses pembelajaran,
pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan
pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses
pembelajaran yang efektif dan efisien.
d) Perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana
pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran.
Selanjutnya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar proses pendidikan dasar dan
menengah. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi.
Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan
pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian
pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP
disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.
1.) Silabus
Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap
bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat:
a) Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/PaketB dan
SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan);
b) Identitas sekolah meliputi nama, satuan pendidikan dan kelas;
22
c) Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategori mengenai
kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan
mata pelajaran;
d) kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata
pelajaran;
e) tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A);
f) materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang
relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan
indikator pencapaian kompetensi;
g) pembelajaran,yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta
didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
h) penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
i) alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur
kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan
j) sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam
sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.
Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan
dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan
pola pembelajaran pada setiaptahun ajaran tertentu. Silabus digunakan
sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.
2.) RencanaPelaksanaan Pembelajaran
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana
kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP
dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran
peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap
pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara
lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara
23
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan
dalam satu kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri atas:
a) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
b) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
c) kelas/semester;
d) materi pokok;
e) alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan pencapaian
KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam
pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;
f) tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan
menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan
diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
g) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
h) materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur
yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan
rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
i) metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik
dan KD yang akan dicapai;
j) media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk
menyampaikan materi pelajaran;
k) sumber belajar,dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam
sekitar, atau sumber belajar lainyang relevan;
l) langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan
pendahuluan, inti, dan penutup
m) penilaian hasil pembelajaran.
24
3.) Prinsip Penyusunan RPP
Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip
sebagai berikut:
a) Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal,
tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar,
kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus,
kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau
lingkungan peserta didik.
b) Partisipasi aktif peserta didik.
c) Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar
motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan
kemandirian.
d) Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang
untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman
beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
e) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan
program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan,
dan remedi.
f) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian
kompetensi, penilaian,dan sumber belajar dalam satu keutuhan
pengalaman belajar.
g) Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas
mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
h) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi,
sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.
Selanjutnya untuk Silabus diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 69 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah
25
4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai
pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam
jabatan. Secara garis besar standar pendidik dan tenaga kependidikan tersebut
dapat dideskripsikan sebagai berikut oleh Mulyasa (2013:25) :
1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai
agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2) Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidi yang dibuktikan dengan
ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi.
a) Kompetensi pedagogik;
b) Kompetensi kepribadian;
c) Kompetensi profesional; dan
d) Kompetensi sosial.
4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat, tetapi memiliki
keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi
pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan perturan Menteri.
6) Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV)
atau sarjana (S-1)
b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang
sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
c) Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA
Dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga dikemukakan
berbagi kriteria tentang tenaga kependidikan, antara lain dikemukakan bahwa
untuk kepala sekolah harus memiliki kriteria sesuai dengan jenjang pendidikan
masing-masing tempat ia bertugas. Kriteria tersebut dikembangkan oleh BSNP
dan ditetapkan dengan peraturan menteri, yang secara umum adalah sebagai
berikut : (a) berstatus sebagai guru; (b) memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku; (c) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun; (d) memilki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang
pendidikan.
26
e. Standar Sarana dan Prasarana
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 standar sarana
dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat
beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat
berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi.Standar sarana dan prasarana dikembangkan oleh BSNP dan
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, yang dalam
berbunyi sebagai berikut :
1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam
(IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer,dan peralatan
Pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang
berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per Peserta Didik.
3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis
buku diperpustakaan satuan pendidikan.
4) Standar jumlah Buku Teks Pelajaran di perpustakaan dinyatakan
dalam rasio minimal jumlah Buku Teks Pelajaran untuk masing-
masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap
Peserta Didik.
5) Kelayakan isi,bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran
ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri
dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
6) Dalam hal pengadaan Buku Teks Pelajaran dilakukan Pemerintah,
Menteri menetapkan buku tersebut sebagai sumber utama belajar dan
Pembelajaran setelah ditelaah dan dinilai oleh BSNP atau tim yang
dibentuk oleh Menteri.
7) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan
dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap Peserta Didik
sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
27
Tabel 2.4. LembarObservasi Sarana dan Prasarana Pendidikan
Jasmani berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
Prasarana pendidikan jasmani No Jenis Rasio Diskripsi
1 Tempat
bermain/Olah
raga
1 1. Minimum 3 meter persegi per peserta didik
2. Terdapat tempat bermain ukuran 20 X15 meter
permukaan datar memiliki drainase baik dan tidak
terdapat pohon, saluran air atau benda lain yang
mengganggu
3. Tempat bermain terletak di tempat yang tidak
mengganggu pembelajaran dikelas.
4. Tempat bermain tidak digunakan untuk tempat
parkir Sarana pendidikan jasmani
No Jenis Rasio Diskripsi
1 Peralatan bola voli
1 set Minimum 6 bola
2 Peralatan
Sepak bola
1 set Minimum 6 bola
3 Peralatan
senam
1 set Minimum
1. Matras
2. Petiloncat
3. Taliloncat
4. Simpai
5. Bola plastic
6. tongkat 4 Peralatan
atletik 1 set Minimum
1. Lembing
2. Cakram
3. Peluru
4. Tongkatestafet
5. Bak loncat (Sumber : Depdiknas, 2001:20)
f. Standar Pengelolaan
Menurut Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2013 standar pengelolaan
adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau
nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Garis besar standar mekanisme pengelolaan yang perlu diketahui yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013
adalah sebagai berikut :
28
1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan
peserta didik dan lingkungannya.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta
didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung
pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didikdi
sesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan
peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti
bahwa kegiatan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik.
2) Beragam dan terpadu
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan
nasional sesuai tujuan pendidikan, keragaman karakteristik peserta
didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan
tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat,
status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi
komponen muatan wajib dan muatan lokal.
3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang dinamis. Semangat dan isi
kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti
dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan
Pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan dengan
melibatkan pemangku kepentingan (stake holders) untuk menjamin
relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya
kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu,
pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara hard
skills dan soft skills pada setiap kelas antar mata pelajaran, dan
memperhatikan kesinambungan hard skills dan soft skills antar kelas.
29
5) Menyeluruh dan berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi
(sikap, pengetahuan, dan keterampilan) bidang kajian keilmuan dan mata
pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar
jenjang pendidikan.
6) Belajar sepanjang hayat
Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan,
dan pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat.
Kurikulum mencerminkan antara unsur-unsur pendidikan formal,
nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan
lingkungan yang berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan
nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah salingmengisi
dan memberdayakan sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam
kerangka NKRI.
g. Standar Pembiayaan
Menurut Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2013 standar pembiayaan
adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan
pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan
adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan
operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang
sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
Selanjutnya untuk standar pembiayaan diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 BAB IX Pasal 62 Tentang Standar Nasional
Pendidikan yang berbunyi :
1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya
personal.
2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
30
meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya
manusia, dan modal kerja tetap.
3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti
proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang
melekat pada gaji,
b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
c) biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainsebagainya.
5) Standar biaya operasional satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan
Menteri berdasarkan usulan BSNP.
h. Standar Penilaian Pendidikan
Menurut Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2013 standar penilaian
pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen
penilaian hasil belajar peserta didik.
Standar Penilaian Pendidikan juga diatur dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi
Kurikulum pada Bab Konsep dan Strategi Penilaian Hasil Belajar.
1) Cakupan Penilaian
Dalam Kurikulum 2013,kompetensi inti (KI) dirumuskan sebagai berikut:
a) KI-1: kompetensi inti sikap spiritual.
b) KI-2: kompetensi inti sikap sosial.
c) KI-3: kompetensi inti pengetahuan.
d) KI-4: kompetensi inti keterampilan.
2) Untuk setiap materi pokok tertentu terdapat rumusan KD untuk setiap aspek
KI. Jadi, untuk suatu materi pokok tertentu, muncul 4 KD sebagai berikut:
a) KD pada KI-1:aspek sikap spiritual (untuk mata pelajaran tertentu
31
bersifat generik, artinya berlaku untuk seluruh materi pokok).
b) KD pada KI-2: aspek sikap sosial (untuk mata pelajaran tertentu
bersifat relatif generik, namun beberapa materi pokok tertentu ada KD
pada KI-3 yang berbeda dengan KD lain pada KI-2).
c) KD pada KI-3: aspek pengetahuan
d) KD pada KI-4: aspek keterampilan
3) Prinsip Penilaian
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan
kemampuan yang diukur.
b) Objektif,berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang
jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
c) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan
peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang
agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
d) Terpadu,berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen
yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
e) Terbuka,berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar
pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
f) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik
mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai
teknik penilaian yang sesuai,untuk memantau perkembangan
kemampuan peserta didik.
g) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap
dengan mengikuti langkah-langkah baku.
h) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran
pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
i) Akuntabel,berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi
teknik, prosedur, maupun hasilnya.
j) Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan
32
pendidikan peserta didik
4) Pendekatan Penilaian
Penilaian menggunakanpendekatan sebagai berikut:
a) Acuan Patokan
Semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan
berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan
patokan sesuaidengan kondisi dan kebutuhannya.
b) Ketuntasan Belajar
Ketuntasan belajar ditentukan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.5. Ketuntasan Belajar
Predikat
Nilai Kompetensi
Pengetahuan Keterampilan Sikap
A
4
4
SB
A-
3.66
3.66
B+
3.33
3.33
B
B
3
3
B-
2.66
2.66
C+
2.33
2.33
C
C
2
2
C-
1.66
1.66
D+
1.33
1.33
K
D
1
1
(Sumber : Permendiknas Nomor 81 A Tahun 2013)
(1) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan belum
tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila
menunjukkan indikator nilai < 2.66 dari hasil tes formatif.
33
(2) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan sudah
tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila
menunjukkan indikator nilai ≥ 2.66 dari hasil tes formatif.
(3) Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, ketuntasan seorang peserta didik dilakukan
dengan memperhatikan aspek sikap pada KI-1dan KI-2 untukseluruh
matapelajaran, yakni jika profil sikap peserta didik secara umum berada
pada kategori baik (B) menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan
yang bersangkutan.
5) Karakteristik Penilaian
a) Belajar Tuntas
Untuk kompetensi pada kategori pengetahuan ketrampilan (KI-3 dan KI-
4), peserta didik diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya,
sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar
dan hasil yang baik. Asumsi yang digunakan dalam belajar tuntas adalah
peserta didik dapat belajar apapun, hanya waktu yang dibutuhkan yang
berbeda. Peserta didik yang belajar lambat perlu waktu lebih lama untuk
materi yang sama, dibandingkan peserta didik pada umumnya.
b) Otentik
Memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Penilaian otentik
harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah.
Menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik (kompetensi utuh
merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Penilaian otentik
tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih
menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik.
c) Berkesinambungan
Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai
perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan,
dan perbaikan hasil terus menerus dalam bentuk penilaian proses, dan
berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan (ulangan harian, ulangan
tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas).
34
d) Berdasarkan acuan kriteria
Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya,
tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan
minimal, yang ditetapkan satuan pendidikan masing-masing.
e) Menggunakan teknik penilaian yang bervariasi
Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk,
portofolio, unjuk kerja, projek, pengamatan, dan penilaian diri.
5. Manajemen Kurikulum
a.Pengertian Manajemen Kurikulum
Manajemen Kurikulum merupakan suatu proses manajemen dalam
pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber daya
secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Pendidikan merupakan usaha
yang diciptakan lingkungan secara sengaja dan bertujuan untuk mengembangkan
individu dan sosial. Manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha pendidikan agar mencapai
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Manajemen menurut Scoderbeg dalam Wibowo (2013:31) “ Manajemen
adalah proses pencapaian tujuan melalui kerjasama orang lain, dimana kata proses
mengandung makna keteraturan yang berisi tindakan yang berurutan yang terdiri
atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengontrolan guna
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya manusia
dan sumberdaya lain”. Manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang
garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan,
pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian,
pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalan, pengawasan,
penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan
secara berkualitas.
Sedangkan manajemen pendidikan menurut Achmad Paturusi (2012:5)
“diartikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk
mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien”. Manajemen pendidikan
35
menurut Moyce (2014:45-47) “pelatihan soft skill dalam hal-hal seperti
membangun rasa percaya diri, pembinaan keterampilan bagi manajer,
meningkatkan motivasi individu untuk kinerja, mengelola tim virtual,
mempengaruhi keterampilan untuk manajer, mengelola perubahan”. Manajemen
pendidikan juga dapat diartikan sebagai ilmu mengelola sumber daya pendidikan
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Menurut Surdarsyah dan Nurdin (2014:191) “Manajemen kurikulum
adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif,
sistemik dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan
kurikulum”. Dapat dikatakan bahwa manajemen kurikulum adalah suatu proses
usaha bersama (kerja sama) dalam suatu organisasi atau instansi pendidikan
melalui proses yang sistematis dan terkoordinasi yang mengatur dan
memperlancar pencapaian tujuan pengajaran di sekolah secara efektif dan efisien.
Hubungan sekolah dengan masyarakat perlu dikelola secara produktif agar
masyarakat merasa memiliki sekolah sehingga terbentuk hubungan sinerjik untuk
mewujudkan program-program sekolah.
Keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar
dapat memahami, membantu dan mengontrol impementasi kurikulum, sehingga
lembaga pendidikan selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam
mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesai kurikulum, menentukan
prioritas kurikulum, meaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum,
mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum baik kepada
masyarakat maupun pada pemeritah. Menurut Mulyasa (2005:42) ”manajemen
terbagi menjadi beberapa komponen yaitu: manajemen kurikulum dan program
pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, Manajemen
keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan,
manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat dan manajemem layanan
khusus”.
36
b. Fungsi Manajemen Kurikulum
Manajmen pendidikan adalah untuk melaksanakan agar suatu tujuan
tercapai dengan efektif dan efisien. Fungsi manajemen dapat ditelaah dari
aktivitas utama yang dilakukan para manajer yaitu perencana pelaksanaaan dan
penilaian. Fungsi manajemen yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan secara
umum adalah melaksanakan fungsi planning, organizing, staffing, coordinating,
leading, (facilitating, motivating, innovating), reporting, controlling. Menurut
Sudarsyah dan Nurdin (2014) mengatakan bahwa“secara umum empat fungsi
manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan”.
1) Perencanaan
Dalam perencanaa perlu memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan
sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan
perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu.
Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai prosespenyusunan tujuan dan
sasaran organisasi serta penyusunan “peta kerja” yang memperlihatkan cara
pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.Menutut Kauffman dalam Agustinus
(2014:38) “perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang
hendak dicapai dan menetapkan jalan, sumber yang diperlukan seefisien dan
seefektif mungkin”. Sedangkan menurut Hamalik (2006:135) “Perencanaan
merupakan serangkaian tindakan untuk ke depan dengan tujuan untuk
mencapai seperangkat operasi yang konsisten dan terkoordinasi guna
memperoleh hasil-hasil yang diinginkan”. Menurut Mulyasa (2012:62)
“Perencanaan pengembangan sekolah perlu dirumuskan dengan jelas,
baik dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. jangka
panjang dapat dirumuskan dalam rencana strategik, yang mencakup:
visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program dalam kurun waktu
5-10 tahun. Jangka menengah meliputi strategi dan program yang akan
direalisasikan dalam kurun 3-5 tahun. Jangka pendek meliputi program
yang disusun dan direalisasikan setiap tahun ajaran. Perencanaan yang
baik, menuntut pelibatan semua stakeholders sekolah, seperti kepala
sekolah, guru, staf, peserta didik, pengawas, orang tua/ komite sekolah
dan dewan pendidikan”.
Pada tahap ini perlu dijabarkan menjadi rencana pembelajaran (RPP). Guru
melakukan persiapan yang komprehensif sebelum melakukan proses belajar
37
mengajar di kelas. Pada tahap ini guru melakukan persiapan dari mulai tujuan
pembelajaran, materi yang akan disampaikan, metode yang tepat yang akan
digunakan, media atau alat yang mendukung proses pembelajaran, buku
sumber atau referensi, dan alat evaluasi yang akan diterapkan. Pada tahap
perencanaan ini perlu dipahami hal-hal sebagai berikut: Analisis mata
pelajaran, mempunyai kalender akademik, menyusun program tahunan,
menyusun program semester, program satuan pembelajaran, rencana
pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pedoman
guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, oleh karena itu kepala
sekolah perlu memberikan perhatian, pembinaan dan bantuan serta memeriksa
pekerjaan guru tersebut. Kepala sekolah melakukan pemeriksaan secara
cermat untuk memberikan penilaian dan umpan balik apabila ada yang perlu
diperbaiki atau ditambahkan. Dengan cara ini akan memberikan pengaruh dan
dampak bagi guru untuk melakukan persiapan dan perencanaan pembelajaran
dengan baik. Penyusunan perencanaan pembelajaran akan lebih komprehensif
apabila dilakukan bersama beberapa orang guru bidang studi sejenis dalam
MGMP. MGMP perlu mendapat perhatian dari pimpinan sekolah agar
berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga tersebut. Dalam kegiatan
MGMP antara guru mapel yang satu dengan yang lain hampir sama, guru
menyusun perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu
semester dengan membuat program pembelajaran berupa Silabus, RPP, Prota
(program tahunan), dan Promes (Program semester). Bentuk perencanaan
yang dibuat nantinya digunakan guru sebagai acuan dalam melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
Tahapan implementasi atau pelaksanaan perencanaan meliputi langkah-
langkah:
1. Penyusunan rencana dan program pembelajaran (Silabus, RPP: Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran).
2. Penjabaran materi (kedalaman dan keluasan)
3. Penentuan strategi dan metode pembelajaran
4. Penyediaan sumber, alat dan sarana pembelajaran
38
5. Penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar
6. Setting lingkungan pembelajaran.
2) Pengorganisasian
Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-
kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam
melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk
melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi. Pengorganisasian adalah proses
penghimpunan SDM, modal dan peralatan, dengan cara yang paling efektif
untuk mencapai tujuan upaya pemaduan sumber daya. Pada tahap perencanaan
seluruh aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran disiapkan secara
matang dan menyeluruh agar pada tahap pengorganisasian dan koordinasi
dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menurut Sudarsyah dan Nurdin
(2014:97) mengemukakan bahwa “pada tahap pengorganisasian merupakan
tahap yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh kepala sekolah
beserta tim yang dibentuk untuk mempermudah pembagian tugas sesuai
dengan kegiatan yang akan dilaksanakan”. Kepala sekolah berkewajiban
untuk mengelola dan mengatur penyusunan kalender akademik, jadwal
pelajaran, tugas dan kewajiban guru, serta program kegiatan sekolah.
Pengorganisasian kurikulum menurut Nasution (2008:176) adalah
proses membuat pola dan bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan
kepada murid-murid. Pengorganisasian kurikulum ini harus dilaksanakan oleh
semua guru beserta semua komponen sekolah terutama kepala urusan
kurikulum. Prosesnya bersamaan dengan pada saat kita melakukan
perencanaan kurikulum di awal tahun atau awal semester yang terdiri atas
pemerataan beban kerja, penempatan siswa dalam kelas-kelas, penyusunan
jadwal pelajaran, jadwal kegiatan dan juga pembuatan kalender pendidikan
sekolah.Pada tahap pengorganisasian yang perlu diperhatikan adalah:
a) Kalender akademik disusun berdasarkan rencana program kegiatan
yang akan berlangsung di sekolah selama satu tahun ke depan.
Penyusunan kalender akademik memberikan arah yang jelas tentang
39
berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah selama satu tahun
ke depan. Kalender akademik yang disusun berdasarkan kebutuhan
dan hasil pemikiran bersama antara kepala sekolah dan guru yang akan
memberikan kejelasan dalam merealisasikan program kegiatan
sekolah. Kalender akademik yang telah disusun disosialisasikan
kepada seluruh guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat. Dengan
mengetahui kalender akademik diharapkan akan terjadi sinergi dalam
mewujudkan program kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah.
b) Penyusunan jadwal pelajaran didasarkan kepada kewajiban mengajar
guru 5 hari/minggu. Jadwal pelajaran disusun berdasarkan hasil
musyawarah bersama, antara kepala sekolah dan guru. Dengan
demikian setiap guru akan bertanggung jawab dalam menyampaikan
pelajaran kepada siswa. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran
diharapka guru mengikuti kegiatan dalam MGMP.
c) Pengaturan tugas dan kewajiban guru dilandasi oleh kebersamaan,
keadilan, dan tidak menimbulkan permasalahan. Pembagian tugas dan
kewajiban guru disesuaikan dengan bidang keahlian dan minat guru
tersebut. Pembagian tugas didasarkan kepada beban tugas minimal dan
keahliannya. Dengan demikian pada setiap guru diharapkan akan
tumbuh motivasi untuk berprestasi, kebersamaan dalam merealisasikan
program sekolah, sinerjik antara pimpinan, guru, staf TU, dan orang
tua dalam upaya meningkatkan mutu sekolah.
d) Program kegiatan sekolah disusun berdasarkan kebutuhan nyata untuk
meningkatkan, mengembangkan dan memajukan sekolah. Program
kegiatan sekolah disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan yang akan
diwujudkan dalam kepemimpinan kepala sekolah bersama-sama
seluruh komponen sekolah. Program kegiatan sekolah meliputi
program internal sekolah dan program eksternal yang akan
dilaksanakan sekolah. Program yang berkaitan dengan peningkatan
mutu pembelajaran, pengembangan profesionalisme guru dan staf TU,
program penataan kurikulum, program pengelolaan sarana dan
40
prasarana sekolah, program pengelolaan keuangan sekolah, program
pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat. Program
kegiatan sekolah 1 tahun sampai dengan 5 tahun ke depan perlu
diorganisir dan dikoordinasikan secara cermat dan transparan.
Demi untuk memudahkan dalam mengkoordinasi warga sekolah, setiap
sekolah terdapat struktur organisasi sekolah dimana dalam setiap posisi bidang
mempunyai peranan masing-masing diantaranya:
Peranan dari masing-masing struktur organisasi sekolah antara lain adalah
sebagai berikut:
a) Kepala Sekolah
Berperan dalam dan bertugas sebagai :
(1) Kepala Sekolah Sebagai Edukator
Dalam melakukan fungsinya sebagai edukator, kepala sekolah
memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme
tenaga kependidikan di sekolahnya. Fungsi kepala sekolah sebagai
edukator adalah menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan
nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada tenaga
kependidikan serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik,
seperti team teaching, moving class dan mengadakan program
akselerasi bagi peserta didik yang cerdas di atas normal.
Upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan
kinerjanya sebagai edukator, khususnya dalam peningkatkan kinerja
tenaga kependidikan dan prestasi belajar anak didik dapat
dideskripsikan sebagai berikut :
a) Mengikutsertakan para guru dalam penataran atau pelatihan
untuk menambah wawasannya dan memberikan kesempatan
kepada guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi.
b) Berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil belajar peserta didik
agar giat bekerja, kemudian hasilnya diumumkan secara terbuka
41
dan diperlihatkan di papan pengumuman. Hal ini bermanfaat
untuk memotivasi para peserta didik agar lebih giat belajar dan
meningkatkan prestasinya.
c) Menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah dengan
cara memotivasi guru dan siswa.
(2) Kepala Sekolah Sebagai Manajer
Sebagai manajer, kepala sekolah mau dan mampu
mendayagunakan sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan
visi, misi, dan mencapai tujuannya. Kepala sekolah mampu
menghadapi berbagai persoalan di sekolah, berpikir secara analitik,
konseptual, harus senantiasa berusaha menjadi juru penengah dalam
memecahkan berbagai masalah, dan mengambil keputusan yang
memuaskan stakeholders sekolah. Memberikan peluang kepada tenaga
kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Semua peranan tersebut
dilakukan secara persuasif dan dari hati ke hati. Dalam rangka
melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah perlu
memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga
kependidikan melalui persaingan yang membuahkan kerja sama
(cooperation), memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan
untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh
tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang
program sekolah.
(3) Kepala Sekolah Sebagai Administrator
Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan erat
dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat
pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah.
Secara spesifik, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan untuk
mengelola kurikulum, mengelola administrasi kearsipan, dan
administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara
efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas sekolah. Untuk
42
itu, kepala sekolah harus mampu menjabarkan kemampuan di atas ke
dalam tugas-tugas operasional.
(4) Kepala Sekolah Sebagai Supervisor
Sebagai supervisor, kepala sekolah mensupervisi pekerjaan yang
dilakukan oleh tenaga kependidikan. Sergiovani dan Starrat (1993)
menyatakan bahwa supervisi merupakan suatu proses yang dirancang
secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor mempelajari
tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan dan
kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang
tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah
sebagai komunitas belajar yang lebih efektif.
(5) Kepala Sekolah Sebagai Leader
Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu memberikan
petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan dan kemampuan
tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah dan
mendelegasikan tugas. Wahjosumijo (1999) mengemukakan bahwa
kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki karakter khusus yang
mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan
profesional, serta pengetahuan administrasi dan pengawasan.
Kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin dapat dianalisis dari
aspek kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi
dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan
berkomunikasi. Sedangkan kepribadian kepala sekolah sebagai
pemimpin akan tercermin dalam sifatnya yang: jujur, percaya diri,
tanggung jawab, berani mengambil resiko dan keputusan, berjiwa
besar, emosi yang stabil, dan teladan.
(6) Kepala Sekolah Sebagai Inovator
Dalam rangka melakukan peranan dan fungsinya sebagai
inovator, kepala sekolah perlu memiliki strategi yang tepat untuk
menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari
gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan
43
kepada tenaga kependidikan dan mengembangkan model-model
pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator dalam
meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan akan tercermin
dari caranya melakukan pekerjaan secara konstruktif, kreatif, delegatif,
integratif, rasional, obyektif, pragmatis, keteladanan, disiplin,
adaptable, dan fleksibel.
Kepala sekolah sebagai inovator harus mampu mencari,
menemukan dan melaksanakan berbagai pembaruan di sekolah.
Gagasan baru tersebut misalnya moving class. Moving class adalah
mengubah strategi pembelajaran dari pola kelas tetap menjadi kelas
bidang studi, sehingga setiap bidang studi memiliki kelas tersendiri,
yang dilengkapi dengan alat peraga dan alat-alat lainnya. Moving class
ini biasa dirangkaikan dengan pembelajaran terpadu, sehingga dalam
suatu laboratorium bidang studi dijaga oleh beberapa guru yang
bertugas memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam belajar.
(7) Kepala Sekolah Sebagai Motivator
Sebagai motivator, kepala sekolah memiliki strategi yang tepat
untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam
melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat
ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja,
disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif dan penyediaan
berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar.
(8) Kepala Sekolah Sebagai Pejabat Formal
Di dalam lingkungan organisasi, kepemimpinan terjadi melalui
dua bentuk, yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal.
Kepemimpinan formal terjadi apabila jabatan atau otoritas formal
dalam organisasi diisi oleh orang yang ditunjuk atau dipilih melalui
proses seleksi. Sedangkan kepemimpinan informal terjadi ketika
kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi diisi oleh orang yang
muncul dan berpengaruh terhadap orang lain karena kecakapan khusus
yang dimiliki atau sumber daya yang dimilikinya dirasakan mampu
44
memecahkan persoalan organisasi serta memenuhi kebutuhan anggota
organisasi.
Sebagai pejabat formal, pengangkatan seseorang menjadi kepala
sekolah harus didasarkan atas prosedur dan peraturan yang berlaku.
Prosedur dan peraturan tersebut dirancang dan ditentukan oleh suatu
unit yang bertanggung jawab dalam bidang sumber daya manusia.
Dalam hal ini perlu ada kerjasama dengan unit yang berkaitan dengan
pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah.
Peranan kepala sekolah sebagai pejabat formal secara singkat
dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah diangkat dengan surat
keputusan oleh atasan yang mempunyai kewenangan dalam
pengangkatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta hak-hak dan
sanksi yang perlu dilaksanakan; secara hirarki mempunyai atasan
langsung, atasan yang lebih tinggi dan memiliki bawahan; dan
mempunyai hak kepangkatan, gaji dan karier.
Secara umum, dalam penerapannya kepala sekolah bertugas
memimpin dan mengkoordinasikan semua pelaksanaan rencana kerja
harian, mingguan, bulanan catur wulan dan tahunan. Mengadakan
hubungan dan kerjasama dengan pejabat-pejabat resmi setempat dalam
usaha pembinaan sekolah.
b) Komite Sekolah
Berperan dalam membina dan menghimpun potensi warga sekolah
dalam rangka mendukung penyelenggaraan sekolah yang berkualitas.
c) Kepala Urusan Tata Usaha
Berperan dalam menyusun program tata usaha sekolah, mengurus
administrasi ketenagaan dan siswa, membina dan pengembangan karier
pegawai tata usaha sekolah, menyusun administrasi perlengkapan sekolah,
menyusun dan penyajian data/statistik sekolah, membuat laporan kegiatan
tata usaha.
45
d) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
Berperan dalam menyusun program pengajaran, pembagian tugas
guru dan jadwal pelajaran, jadwal ulangan/evaluasi, kriteria
kenaikan/ketidaknaikan/kelulusan, mengarahkan pembuatan satuan
pelajaran, membina lomba akademis, dan MGMP.
e) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Berperan dalam menyusun program pembinaan OSIS,
melaksanakan pembimbingan dan pengarahan kegiatan OSIS, pemilihan
siswa teladan/penerima beasiswa, mutasi siswa, program ekstra kurikuler,
membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala.
f) Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana
Berperan dalam menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana,
mengkoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana, pengelola
pembiayaan alat-alat pengajaran, dan menyusun laporan pelaksanaan
urusan sarana dan prasarana secara berkala.
g) Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas
Berperan dalam mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah
dengan orang tua/wali siswa, membina hubungan antar sekolah, komite
sekolah, lembaga terkait, dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
h) Koordinator BK
Berperan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, mengatasi
kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang dilakukan siswa pada asaat
proses belajar mengajar berlangsung, mengatasi kesulitan yang
berhubungan dengan : kesehatan jasmani, kelanjutan studi, perencanaan
dan pemilihan jenis pekerjaan setelah mereka tamat, dan masalah sosial
emosional sekolah yang bersumber dari sikap murid yang bersangkutan
terhadap dirinya sendiri, keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan.
i) Guru
Berperan dalam mendidik, membimbing dan mengarahkan siswa
dan siswi melalui proses belajar mengajar di sekolah serta berperan dalam
pembentukan kepribadian setiap siswa dan siswi.
46
3) Pelaksanaan
Suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha
untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.
Menurut Sudarsyah dan Nurdin (2014: 198) “Pelaksanaan adalah proses
penggerakan orang-orang untuk melakukan kegiatan pencapaian tujuan
sehingga terwujud efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja”. Pada tahap
pelaksanaan merupakan tahap yang paling menentukan apakah sekolah di
bawah kepemimpinan kepala sekolah dapat mewujudkan program sekolah
atau tidak. Perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun akan
dibuktikan keberhasilannya dalam tahap pelaksanaan ini. Proses belajar
mengajar akan berjalan secara efektif apabila guru dan kepala sekolah
memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam upaya meningkatkan mutu
pembelajaran. Mutu pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik apabila
guru dan kepala sekolah bersama-sama untuk membuka diri terhadap masukan
atau saran kritik yang membangun. Sebagai guru harus siap untuk diberi
masukan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan
kepala sekolah. Begitupun kepala sekolah harus memiliki jadwal yang jelas
dan rinci untuk melakukan supervisi terhadap kinerja guru. Pelaksanaan
merupakan proses dimana perencanaan dan pengorganisasian apakah sudah
berhasil sebagaimana seharusnya ataukah belum. Hasil supervisi kepala
sekolah menjadi fakta dan data yang benar untuk memberikan informasi
kepada guru berkaitan dengan tugas yang dikerjakannya selama di sekolah.
Apabila kepala sekolah memiliki fakta dan data yang berkaitan dengan kinerja
guru, maka guru akan menerima dengan terbuka terhadap masukan yang
disampaikan oleh kepala sekolah. Sebaliknya apabila kepala sekolah tidak
melakukan supervisi, maka masukan yang diberikan kepala sekolah tidak
valid dan berpengaruh negatif terhadap kinerja guru. Dengan demikian, kepala
sekolah dan guru akan terbuka dalam memberikan masukan atau kesulitan
yang dihadapi dengan tujuan untuk kemajuan dan peningkatan mutu
pembelajaran.
47
4) Pengawasan
Pengawasan merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar
yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika
diperlukan. Pengawasan (contolling) menurut Agustinus (2014:38) merupakan
“Proses pengecekan performance terhadap standar untuk menentukan sejauh
mana tujuan yang telah dicapai”. Proses yang dilakukan untuk memastikan
seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan,diorganisasikan dan
diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang pendidikan yang
dihadapi. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses pemberian balikan
dan tindak lanjut pembandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana
yang telah ditetapkan dan tindakan penyesuaian apabila terdapat
penyimpangan.Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif atau tidak
dapat diketahui melaui kegiatan evaluasi. Menurut Mulyati dan Komariah
(2014:95) “Proses pengawasan dapat melibatkan beberapa elemem yaitu: (1)
menetapkan standar kinerja, (2) mengukur kinerja, (3) membandingkan unjuk
kerja dengan standar yang telah ditetapkan, (4) mengambil tindakan korektif
saat terdeteksi penyimpangan”.
Evaluasi penting dilakukan secara benar karena bertujuan untuk
mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah dilakukan berjalan atau
tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Guru perlu menetapkan
jenis evaluasi apa yang digunakan dan hasil evaluasi diharapkan akan
memberi pengaruh dan dampak terhadap perbaikan serta peningkatan mutu
pembelajaran selanjutnya. Dengan dilaksanakannya evaluasi akan
memberikan dampak dan manfaat bagi guru dan siswa untuk peningkatan
mutu pendidikan secara berkelanjutan. Disamping evaluasi yang dilakukan
oleh guru dapat menjadi masukan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi
siswa. Dari sekian banyak siswa tentunya ada diantara mereka yang menemui
kesulitan dalam belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat
dilakukan pemantapan atau perhatian khusus agar tidak ketinggalan dan dapat
menyesuaikan diri dengan siswa lain. Dalam mengatasi kesulitan belajar siswa
perlu dicarikan solusinya, misalkan dengan remidial, pemantapan, belajar
48
dengan teman sejawat yang lebih pandai, atau membentuk kelompok belajar
yang dibimbing oleh guru. Dengan demikian evaluasi juga dapat menjadi
umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses proses pembelajaran
selanjutnya. Agar evaluasi yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang
diharapkan perlu diperhatikan dari mulai persiapan awal, menyiapkan bahan-
bahan evaluasi yang diperlukan, menyusun kisi-kisi evaluasi, menyusun
bentuk tes, menyusun butir-butir soal, memvalidasi, menyiapkan jawabannya,
membuat jadwal pemeriksaan serta penyerahan hasil evaluasi dengan tepat
waktu. Penyusunan soal sebaiknya melibatkan beberapa guru bidang studi
sejenis atau bersama MGMP. Kepala sekolah berperan dalam pengendalian
sistem evaluasi agar evaluasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut Aedi (2014:8) “Pengawasan merupakan fungsi manajemen
yang berupaya memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana dan
ketentuan sehingga tujuan atau target yang telah ditetapkan dapat dicapai”.
Kepala sekolah bekerjasama dengan guru untuk melakukan evaluasi dengan
obyektif agar hasil evaluasi benar-benar menunjukkan hasil belajar siswa yang
sesungguhnya, sehingga prestasi yang diraih oleh siswa merupakan kerja keras
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Disamping itu kepala sekolah
juga berperan sebagai supervisor yang mana menurut Fathurrohman dan
Suryana dalam Barlian (2013: 64) “ Supervisi diartikan sebagai bantuan yang
diberikan oleh kepala sekolah kepada pendidik berupa arahan, bimbingan dan
contoh-contoh tentang pelaksanaan mengajar dengan harapan dapat
menigkatkan kinerja pendidik dalam melaksanakan tugas pokoknya”.
Evaluasi yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan obyektif dapat
mengukur kemampuan siswa, yang akan berampak pada peningkatan mutu
yang berkelanjutan.
Manajemen pendidikan dalam mengoperasikannya dapat dibagi menjadi
dua yaitu manajemen dalam tingkat makro seperti Departemen dan Dinas dengan
melakukan manajemen secara umum, sedangkan manajemen dalam tingkat mikro
yaitu sekolah yang lebih menekankan pada fungsi planning, organizing,
motivating, innovating, controlling.
49
Disamping berbagai uraian tentang fungsi manajemen berikut ini fungsi
manajemen kurikulum menurut Sudarsyah dan Nurdin (2014:192-193) adalah
1) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum.
2) Meningkatkan keadilan (equity) dan kesempatan pada siswa untuk
mencapai hasil maksimal
3) Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesui dengan
kebutuhan peserta didik maupun ngkungan sekitar peerta didik.
4) Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam
mencapai tujuan pembelajaran
5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar
6) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu
mengembangkan kurikulum
c. Tujuan Manajemen Kurikulum
Dilakukan suatu manajemen agar pelaksanaan suatu usaha terenana secara
sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap sehingga
mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif dan efisien. Maka dari itu
ada beberapa tujuan dari manajemen kurikulum tersebut. Menurut Afid
Burhanudin (2014) tujuan dari manajemen dantaranya adalah
1) Efisien dalam menggunakan sumber daya.
Dengan mempelajari manajemen pendidikan dengan baik, diharapkan
seseorang dapat mengelola sumber daya secara efisien, misalnya
sumber daya yang berupa pembiayaan, waktu dan lain sebagainya.
2) Efektif dalam pencapaian tujuan.
Dengan mempelajari manajemen pendidikan secara berkesinambungan
dan secara sungguh-sungguh, diharapkan seseorang dapat
mengefektifkan proses dan sumber daya yang dikelola untuk mencapai
tujuan dengan optimal.
3)Bermuara pada tujuan pendidikan.
Tujuan manajemen pendidikan tidak akan lepas dari tujuan pendidikan
nasional, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
4)Mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan
pendidikan.
Manajemen pendidikan juga mendukung dan memfasilitasi kegiatan
pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan
50
pendidikan yang didukung dengan manajemen pendidikan yang baik,
akan mendapatkan hasil yang baik sehingga tujuan pendidikan yang
ditargetkan dapat tercapai.
d. Objek Kajian Manajemen Kurikulum
Agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal maka tujuh
sumberdaya yang perlu diperhatikan sebagai penunjang terlaksananya
manajemem kurikulum dan pendidikan agar dapat berjalan dengan baik adalah:
1) Man (Manusia)
Merupakan unsur terpenting yang perlu dikelola dalam manajemen
pendidikan, pengelolaan yang biasa dilakukan misalnya dengan
mengorganisasikan manusia dengan melihat apa yang menjadi keahlian
orang tersebut. Sumberdaya manusia disini diartikan yaitu objek pelaksana
pendidikan yaitu guru, murid, kepala sekolah dan staf di sekolah
2) Money (uang)
Untuk mengelola pemdanaan atau pembiayaan secara efisien sehingga
tidak terjadi pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan. Disetiap
sekolah manajemen keungan juga sangat penting supaya dengan dana
anggaran yang seminimal mungkin supaya hasilnya optimal.
3) Materials (bahan materi)
Bahan materi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam
manajemen pendidikan, melalui pengelolaan material maka bisa terbentuk
kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentranfer ilmu dari guru ke
siswa. Bahan materi yang di ajarkan hendaklah sesuai dengan kemampuan
dan kebutuhan siswa.
4) Method (metode)
Pengelolaan metode juga harus dilakukan dengan baik, metode yang
digunakan untuk mengajar guru di sekolah satu dengan guru di sekolah
lain tidak sama karena tergantung pada kesiapan siswa yang diajar.
5) Machines (Mesin)
Pengelolaan mesin bertujuan untuk dapat mengelola mesin yang
digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar supaya dapat
51
digunakan sebaik mungkin dan tidak cepat mengalami kerusakan, untuk
orang yang mengelola mesin biasanya harus orang yang benar-benar tau
cara merawat mesin tersebut dengan baik. Mesin disini dapat diartikan
dengan pengunaan sarana dan prasarana sekolah.
6) Market (Pasar)
Salah satu kunci yang menentukan sekolah atau lembaga pendidikan
tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau kecil, pasar yang
dimaksud adalah masyarakat secara luas, sasaran yang dituju adalah
masyarakat yang berniat menyekolahkan putra putri mereka. Apabila
manajemen sekolah baik maka akan lebih banyak masyarakat yang akan
memilih untuk masuk ke sekolah tersebut.
7) Minutes (Waktu)
Waktu perlu dikelola dengan baik karena waktu belajar peserta didik di
sekolah sangat terbatas, sehingga perlu pengelolaan yang baik supaya
waktu belajar mengajar menjadi lebih efisien. Disamping itu sekolah juga
harus membagi waktu secara tepat terhadap kegiatan ekstrakurikuler.
B. Penelitian yang Relevan
Dalam Penelitian mengungkapkan informasi empirik tentang seberapa
kuat dampak implementasi Kurikulum 2013 terhadap performa siswa SMP.
Daerah penelitian mencakup 44 kabupaten/kota dengan sampel sebanyak 82
sekolah yang melibatkan responden sebanyak 1804 siswa.Teknik penelitian yang
digunakan adalah penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa
implementasi Kurikulum 2013 di SMP berdampak positif terhadap performa
siswaditandai dengan dampak sikap spiritual dan sikap social yang dimiliki siswa
seperti senang melaksanakan ibadah, pendidikan akal budi, berinteraksi dalam
keragaman, kebersamaan, kerukunan, senang berkata benar, berani mengakui
kesalahan, dan senang menjaga kebersihan, juga senang membantu teman yang
menghadapi kesulitan Nampak makin berkembang. Selain itu, transformasi
52
pengetahuan dan keterampilan siswa untuk menjadi bangsa yang cerdas,
produktif, kreatif, dan inovatif untuk mengantisipasi dan memperoleh solusi yang
tepat dalam rangka pemecahan masalah, beradab, dan terhormat mengindikasikan
semakin berkembang.
C. Kerangka Berpikir
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang ditawarkan pemerintah
untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu sebagai upaya untuk
meningkatkan kemampuan (kompetensi) peserta didik dan juga sebagai
penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, berisi tentang seperangkat rencana
dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai peser
tadidik. Dalam implementasi Kurikulum 2013, sekolah merupakan pelaksana
terdepan, salah satunya melalui kegiatan pembelajaran pada berbagai mata
pelajaran, diantaranya pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan
kesehatan.
Pada proses pembelajaran, guru merupakan faktor penting yang
berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Agar guru dapat
mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada proses pembelajaran secara efektif
serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan, guru dituntut mampu bertindak
baik dari segi perencanaan/persiapan pembelajaran, proses pembelajaran, maupun
dari segi hasil dengan sebaik-baiknya.
Manajemen pelaksanaan kurkulum juga sangat diperlukan karena dengan
adanya manajemen kurikulum pelasanaan pembelajaran akan lebih terstruktur.
Manajemen diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaaan, dan
pengawasan. Perencanaan disini dimaksudkan adalah penyusunan tujuan dan
sasaran serta penyusunan peta kerja. Pada tahap perencanaan ini diantaranya
adalah Penyusunan kalender akademik, penyusunan program tahunan,
penyusunan program semester, serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada
tahap pengorganisasian ini diadakan pembagian tugas antara kepala sekolah, staf
kurikulum, guru mata pelajaran, staf TU dan staf pembantu dalam sekolah.
53
Kepala sekolah mengelola dan mengatur penyusunan kaender akademik, jadwal
pelajaran, tugas dan kewajiban guru serta program kegiatan sekolah. Pada tahap
peaksanaan ini, proses belajar mengaar akan berjalan secara efektif apabila guru
dan kepala sekolah memiliki tangung jawab yang tinggi dalam upaya
meningkatkan mutu pembelajaran. Pada tahap evaluasi didefinisikan sebagai
proses pemberian balikan dan tindak lanjut pembandingan antara hasil yang
dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tindakan penyesuaian apabila
terdapat penyimpangan.
Dalam mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, guru harus mampu
mengembangkan perencanaan atau persiapan pembelajaran yang baik. Persiapan
pembelajaran dalam Kurikulum 2013 perlu menekankan pada ketercapaian
kompetensi inti peserta didik baik secara individual maupun klasikal, kemudian
berorientasi pada proses dan hasil belajar siswa. Untuk itu guru perlu
mempersiapkan tujuan pembelajaran yaitu berupa kompetensi inti maupun
kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa, persiapan metode pembelajaran
yang akan digunakan, persiapan sumber belajar yang tidak hanya berpusat
pada guru, dan persiapan penggunaan media. Persiapan yang baik akan menjadi
dasar bagi berlangsungnya tahap selanjutnya.
Pelaksanaan Kurikulum 2013 dikatakan berhasil jika memenuhi Standar
dari Pemerintah yaitu Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan juga didukung dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait. Standar Nasional Pendidikan yang
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas terdiri dari :
a. Perencanaan Kurikulum 2013
Dalam perencanaa perlu memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan
sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan
perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu.
Perencanaan juga dapat didefinisikan sebagai prosespenyusunan tujuan dan
sasaran organisasi serta penyusunan “peta kerja” yang memperlihatkan cara
pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
54
b. Pengorganisasian Kurikulum 2013
Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan
menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah
dibagi-bagi. Pengorganisasian adalah proses penghimpunan SDM, modal dan
peralatan, dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan upaya
pemaduan sumber daya.
c. Pelaksanaan Kurikulum 2013
suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha
untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha.
d. Pengawasan Kurikulum 2013
Pengawasan merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar
yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika
diperlukan.
Gambar 2.3. Kerangka Berpikir
KURIKULUM 2013
MANAJEMEN MATA PELAJARAN PENJASORKES
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 32 TAHUN 2013
PERATURAN
PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2005
PENGORGANISASI
-AN KURIKULUM
2013
PERENCANAAN
KURIKULUM
2013
PENGAWASAN
KURIKULUM
2013
PELAKSANAAN
KURIKULUM
2013
top related