bab ii gambaran umum perusahaan pt. pelabuhan …sir.stikom.edu/id/eprint/2335/5/bab_ii.pdfsebelum...
Post on 12-May-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
4
BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
SURABAYA
2.1. SEJARAH PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) SURABAYA
2.1.1. SEJARAH PERUSAHAAN
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan
Pelindo III merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang bergerak dalam jasa layanan operator terminal pelabuhan.
Dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum),
Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden ke – 2 Republik
Indonesia, Soeharto pada tanggal 19 Oktober 1992. Selanjutnya,
pembentukan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dituangkan dalam
Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 5, tanggal 1 Desember 1992
sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan sehingga
perubahan terakhir dalam Akta Notaris Yatiningsih, S.H, M.H., Nomor
72, tanggal 10 Juli 2015.
5
Sebagai operator terminal pelabuhan, PT. Pelindo III (Persero)
mengelolah 43 pelabuhan dengan 16 kantor cabang yang tersebar di
sembilan propinsi di Indonesia meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Timor Timur, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Keberadaan perusahaan ini tak lepas dari wilayah Indonesia yang
terbentuk atas jajaran pulau – pulau dari Sabang sampai dengan
Merauke. Sebagai jembatan penghubung antar pulau maupun antar
negara, peranan pelabuhan sangat penting dalam keberlangsungan dan
kelancaran arus distribusi logistic nasional. Komitmen tersebut tertuang
dalam visi perusahaan dan dengan mendukung visi tersebut, PT. Pelindo
III (Persero) menetapkan strategi yang dituangkan dalam Rencana
Jangka Panjang (RJPP) yang telah dievaluasi setiap empat tahun sekali.
Pelindo III memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan visi dan
misi perusahaan. Oleh karena itu, tiap tindakan yang diambil oleh
perusahaan ini selalu mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik
(Good Corporate Governance). Perusahaan ini juga menerbitkan
pedoman tentang etika dan perilaku (Code of Conduct) sebagai dasar
acuan bagi seluruh insan Pelindo III (Persero), mulai dari Komisaris;
Direksi; hingga para pegawai untuk memiliki etika dan perilaku dalam
berbisnis dan berperilaku dengan pihak eksternal.
6
Sebelum tahun 1960, keberadaan pelabuhan di Indonesia telah ada sejak
jaman kerajaan Hindu – Budha dan menguasai Nusantara. Peranan
pelabuhan saat itu sangat penting sebagai jalur perdagangan antar
daerah maupun antar benua. Tercatat saudagar dari Tiongkok, India,
Arab serta negara lainnya yang pernah menginjakkan kaki di bumi
Nusantara. Hingga pada akhirnya pada tahun 1595, Belanda pertama
kali datan melalui Pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis de
Houtman. Pada masa colonial Belanda, pengelolahan pelabuhan di
bawah koordinasi Department Can Scheepvaart yang bertugas untuk
memberikan layanan jasa kepelabuhan dan dilaksanakan oleh
Havenbedrijf. Pada tahun 1952, bentuk perusahaan berubah menjadi
Jawatan Pleabuhan hingga pada tahun 1959.
Pada tahun 1960, cikal bakal PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
bermula pada tahun 1960 saat pemerintah mengeluarkan PerPu No. 19
Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Pasca terbitnya PerPu No. 19
Tahun 1960 pemerintah Republik Indonesia saat itu menerbitkan PP
No. 115 – 122 Tahun 1961 yang dimana masing – masing peraturan
tersebut berisi tentang PN Pelabuhan Daerah I – VIII yang dimana
Pelabuhan Belwan sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah I, Pelabuhan
Teluk Bayur sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah II, Pelabuhan
Palembang sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah III, Pelabuhan Tanjung
7
Priok sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah IV, Pelabuhan Semarang
sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah V, Pelabuhan Surabaya sebagai
pusat PN Pelabuhan Daerah VI, Pelabuhan VI, Pelabuhan Banjarmasin
sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VII dan Pelabuhan Makassar
sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VIII.
Tahun 1969, pengelolahan PN Pelabuhan Daerah I – VII bertahan
hingga tahun 1969 seiring dengan diterbitkannya PP No. 18 Tahun 1969
tentang Pembubaran perusahaan – Perusahaan Negara Pelabuhan dan
Pengalihan Pembinaannya ke dalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan.
Pada tahun 1983 pengelolahan pelabuhan kembali berubah. Perusahaan
PN I – VIII dilebur menjadi empat wilayah pelabuhan dengan nama
Perum Pelabuhan I – IV. Perum Pelabuhan III terbentuk berdasarkan PP
No. 16 Tahun 1983 tentang Prum Pelabuhan III dengan kantor pusat
yang berkedudukan di Surabaya. Perum Pelabuhan III mengelolah 36
pelabuhan yang tersebar di 9 provinsi.
Tahun 1991 sampai sekarang, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
No. 58 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk
Perum Pelabuhan III menjad Persero kembali mengubah status
perusahaan dari Perum Pelabuhan III menjadi PT. Pelabuhan Indonesia
III (Persero). Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pelabuhan
8
Indonesia III mengelolah tiga puluh tiga pelabuhan di delapan provinsi
meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Timor Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan
Selatan. Perubahan status menjadi perusahaan perseroan dicatatkan di
hadapan Notaris Imas Fatimah S.H. pada tanggal 1 Desember 1992.
Tanggal pencatatan itulah yang kini dijadikan sebagai hari jadi PT.
Pelabuhan Indonesia III (Persero). Kini, Pelindo 3 mengelola 43
pelabuhan di bawah kendali 16 kantor cabang di 7 (tujuh) provinsi di
Indonesia.
Sejarah PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) terbagi menjadi beberapa
fase penting berikut ini:
1. Perseroan pada awal berdirinya adalah sebuah Perusahaan Negara
yang pendiriannya dituangkan dalam PP No.19 Tahun 1960.
2. Selanjutnya pada kurun waktu 1969- 1983 bentuk Perusahaan
Negara diubah dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP)
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1969.
3. Kemudian pada kurun waktu tahun 1983-1992, untuk membedakan
pengelolaan Pelabuhan Umum yang diusahakan dan yang tidak
diusahakan, diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1983 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985.
9
4. Seiring pesatnya perkembangan dunia usaha, maka status Perum
diubah menjadi Perseroan pada tahun 1992 dan tertuang dalam Akta
Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 5 Tanggal 1 Desember 1992.
5. Perubahan Anggaran Dasar Desember 2011 tentang Kepmen
BUMN 236.
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang menjalankan bisnis inti
sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan, memiliki peran kunci
untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan
tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, PT. Pelabuhan
Indonesia III (Persero) mampu menggerakkan dan menggairahkan
kegiatan ekonomi negara dan masyarakat.
Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Pelabuhan Umum, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) bertanggung
jawab atas Keselamatan Pelayaran, Penyelenggaraan Pelabuhan,
Angkutan Perairan dan Lingkungan Maritim. Dengan demikian status
Pelindo bukan lagi sebagai “regulator” melainkan “operator”
Pelabuhan, yang secara otomatis mengubah bisnis Pelindo dari Port
Operator menjadi Terminal Operator.
Surat dari Kementrian Perhubungagn, Dirjen Perhubungan Laut yang
diterbitkan bulan Februari 2011 menjelaskan tentang penunjukan PT.
10
Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan
(BUP).
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya,
mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 Propinsi yaitu Jawa Timur,
Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 9 anak
perusahaan.
Perangkat lain yang mendukung Pelindo III (Persero) dalam meraih visi
dan misi perusahaan adalah penghayatan nilai budaya perusahaan.
Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang
mengutamakan kepuasan pelanggan adalah prioritas. Customer Focus
telah menjadi budaya perusahaan yang harus tertanam pertama kali
dalam diri setiap insan Pelindo III (Persero) yang dilanjutkan dengan
Care dan selanjutnya Integrity.
Kini, Pelindo III (Persero) telah menjadi salah satu BUMN besar di
Indonesia dengan jumlah aset yang meningkat tiap tahunnya. Pelindo
III (Persero) juga menjadi segelintir BUMN yang memasuki pasar
global. Hal ini membuktikan bahwa Pelindo III (Persero) memiliki daya
saing tinggi dan menjadi perusahaan berkelas internasional.
Bidang usaha PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), meliputi :
11
1. Kolam – kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat
– tempat berlabuhnya kapal.
2. Jasa – jasa yang berhubungan dengan pemanduan dan penundaan
kapal.
3. Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat dan bongkar muat
barang.
4. Gudang – Gudang dan tempat penimbunan barang – barang,
angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan.
5. Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industry dan gedung
– gedung maupun bangunan yang berhubungan dengan
kepentingan kelancaran angkatan laut.
6. Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum dan instalasi
limbah pembuangan.
7. Jasa terminal, kegiatan, konsolidasi dan distribusi barang termasuk
hewan.
8. Pendidikan dan pelabuhan yang berkaitan dengan kepelabuhan.
9. Jasa pelayanan kesehatan.
10. Jasa transportasi di laut.
11. Jasa persewaan fasilitas dan peralatan di bidang kepelabuhan.
12. Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan di bidang kepelabuhan.
13. Property di daerah lingkungan pelabuhan.
14. Kawasan industry di daerah lingkungan pelabuhan.
15. Kawasan wisata di daaerah lingkungan pelabuhan.
12
16. Depo petikemas.
17. Jasa konsultan di bidang kepelabuhan.
18. Jasa komunikasi dan informasi di bidang kepelabuhan.
19. Jasa konstruksi di bidang kepelabuhan.
2.1.2. LOGO PERUSAHAAN
Gambar 2.1. Logo PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
2.2. VISI dan MISI PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
SURABAYA
Sebagai BUMN, PT. Pelabuhan Indoensia III (Persero) memiliki visi dan misi
serta tugas dan fungsi. Adapun visi dan misi dari perusahaan ini adalah sebagai
berikut :
13
Visi :
”Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik dengan Pelayanan Jasa
Pelabuhan yang Prima”
Misi :
1. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standard yang
berlaku secara konsisten;
2. Memacu kesinambungan daya saing industry nasional melalui biaya
logistic yang kompetitif;
3. Memenuhi harapan semua stakeholder melalui prinsip kesetaraan dan tata
kelola perusahaan yang baik;
4. Menjadikan sumber daya manusia yang kompeten, berkinerja handal, dan
berpekerti luhur; serta
5. Mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus
perdagangan.
Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, maka jajaran manajemen PT. Pelabuhan
Indonesia III (Persero) telah menetapkan komitmen manajemen terhadap
stakeholders, sebagai berikut :
1. Kepada Pelanggan
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) senantiasa mengutamakan kepuasan
pelanggan atas penyediaan permintaan dan pelayanan jasa terminal
pelabuhan yang prima dengan pemahaman bahwa dari para pelangganlah
14
perusahaan dapat hidup dan berkembang. Adapun prinsip – prinsip yang
dikembangkan oleh perusahaan dalam melayani para pelanggan adalah :
a. Prima dalam proses memberikan pelayanan (informasi, konsultasi,
order taking, hospitality, care taking, exception dan billing
payment).
b. Efisien dalam memberikan layanan jasa pelabuhan dan mampu
menekan ekonomi biaya tinggi.
c. Lancar, baik dalam prosedur transaksi maupun dalam pelaksanaan
kegiatan.
d. Tertib dan teratur atas dasar perencanaan dan pengendalian yang
tepat.
e. Tepat dalam metode dan mekanisme kegiatan pelayanan.
f. Aman dari segala bentuk gangguan yang merugikan.
2. Kepada Pegawai
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) senantaiasa memandang pegawai
sebagai sumber daya perusahaan yang paling penting. Dengan demikian,
perusahaan mengupayakan kesejahteraan untuk peningkatan motivasi dan
profesionalisme pegawai serta mendukung sepenuhnya demi terbentuknya
Insan Pelabuhan yang bertaqwa kepada Tuhan YME, dengan :
a. Membangun suasana kerja sehat dan kompetitif yang dilandasi
iman dan taqwa.
15
b. Mengembangkan profesionalisme dan kompetensi inti dalam setiap
insan perusahaan.
c. Memberikan kesejahteraan yang mencukupi berdasarkan prestasi
kerja pegawai.
3. Kepada Pemilik
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) bertekad kuat dalam
mengembangkan dan meningkatnya nilai perusahaan untuk memenuhi
keinginan para pemegang saham, dengan :
a. Senantiasa mengutamakan peningkatan efisiensi dan produktifitas
serta optimalisasi kinerja perusahaan.
b. Konsisten dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan tingkat
keamanan kepada pelanggan dan masyarakat.
c. Peningkatan optimalisasi teknologi informasi dalam
pengembangan system dan prosedur termasuk di dalamnya
peningkatan kemampuan infrastruktur dan suprastruktur.
d. Membentuk lingkungan kerja yang tanggap terhadap kaidah dan
norma penyelenggaraan perusahaan yang baik.
e. Membudayakan prinsip pembangunan dan pemeliharanan serta
berencana, produktif, efisiensi dan peka terhadap perkembangan
teknologi kepelabuhan.
f. Membentuk kesadaran perlunya pengawasan guna menunjang
keberhasilan manajemen.
16
g. Menciptakan kebiasaan proses pengambilan keputusan
berdasarkan olahan sistem informasi terpadu.
h. Membudayakan keseimbangan antara tanggung jawab dan
kewajiban pada setiap jenjang manajemen perusahaan.
4. Kepada Masyarakat
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) senantiasa memerhatikan kehadiran
dan keberadaan masyarakat disekitarnya, yaitu dengan cara :
a. Memelihara dan meningkatkan koordinasi yang erat dan harmonis
dengan mitra kerja pelabuhan.
b. Berpartisipasi secara aktif dan selektif dengan kalangan mitra kerja
pealabuhan.
c. Berpartisipasi selektif dalam kegiatan kemasyarakatan di
lingkungan pelabuhan.
2.3. TUJUAN PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) SURABAYA
Tujuan dari didirikannya PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah melakukan
usaha dibidang penyelenggara dan pengusahaan jasa kepelabuhan serta
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk
menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mengejar
keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip
perseroan.
17
2.4. STRUKTUR ORGANISASI PT. PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO) SURABAYA
Gambar 2.2. Struktur Organisasi PT. Pelabuhan III (Persero) Tingkat Eksekutif
Berikut ini dijabarkan secara garis besar pekerjaan yang dilakukan oleh masing –
masing anggota struktur di perusahaan pada tingkat eksekutif :
a. Direktur Utama
Melakukan evaluasi pada tiap perioded an merencanakan setiap kebijakan
untuk perusahaan serta memberikan wewenang kepada masing – masing
direktur untuk melaksanakan tugas dan kebijakan sesuai dengan divisi
masing – masing.
b. Direktur Operasi dan Teknik
Melakukan evaluasi dan memiliki kewenangan dalam menentukan
kebijakan mengenai kegiatan operasional dan teknis pelabuhan.
18
c. Direktur Keuangan
Melakukan evaluasi dan memiliki kewenangan dalam menentukan
kebijakan terhadap siklus keuangan perusahaan berdasarkan laporan
keuangan tiap periode.
d. Direktur Personalia dan Umum
Melakukan evaluasi kinerja dan aktifitas pegawai secara umum serta
memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan
dengan personalia.
e. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha
Melakukan evaluasi dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan
pengembangan usaha pelabuhamn.
2.5. LAYANAN PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
Ada beberapa layanan pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang diberikan
kepada para stakeholder dan pengguna layanan pelabuhan, layanan tersebut antara
lain :
1. Layanan Kapal;
2. Layanan Barang;
3. Layanan Penumpang;
4. Layanan Bongkar Muat Barang dan
5. Layanan Peti Kemas.
19
2.5.1. PROSEDUR LAYANAN JASA KAPAL
Gambar 2.3. Prosedur Pelayanan Jasa Kapal
2.5.2. PROSEDUR LAYANAN JASA BARANG
Gambar 2.4. Prosedur Pelayanan Jasa Barang
20
2.5.3. PROSEDUR LAYANAN JASA BONGKAT MUAT BARANG
Gambar 2.5. Prosedur Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang
2.5.4. PROSEDUR LAYANAN JASA PETI KEMAS
Gambar 2.6. Prosedur Pelayanan Jasa Peti Kemas
21
2.6. DAFTAR PELABUHAN PT. PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO)
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengelolah sebanyak empat puluh tiga
pelabuhan yang tersebar di sembilan provinsi, yakni :
1. Jawa Timur.
2. Jawa Tengah.
3. Kalimantan Tengah.
4. Kalimantan Selatan.
5. Kalimantan Timur.
6. Timor Timur.
7. Bali.
8. Nusa Tenggara Barat.
9. Nusa Tenggara Timur.
Pelabuhan cabang PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang tersebar di
Indonesia, antara lain :
1. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya – Jawa Timur.
2. Terminal Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya – Jawa Timur.
3. Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin – Kalimantan Selatan.
4. Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang – Jawa Tengah.
5. Terminal Petikemas Semarang (TPKS), Semarang – Jawa Tengah.
6. Pelabuhan Benoa, Benoa – Bali.
22
7. Pelabuhan Celukan Bawang, Singaraja – Bai.
8. Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap – Jawa Tengah.
9. Pelabuhan Tegal, Tegal – Jawa Tengah.
10. Pelabuhan Gresik, Gresik – Jawa Timur.
11. Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo – Jawa Timur.
12. Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi – Jawa Timur.
13. Pelabuhan Kota Baru, Kotabaru – Kalimantan Selatan.
14. Pelabuhan Sampit, Sampit – Kalimantan Selatan.
15. Pelabuhan Kumai, Kumai – Kalimantan Tengah.
16. Pelabuhan Lembar, Lembar – Nusa Tenggara Barat.
17. Pelabuhan Bima, Bima – Nusa Tenggara Barat.
18. Pelabuhan Tenau Kupang, Kupang – Nusa Tenggara Timur.
19. Pelabuhan Maumere, Maumere – Nusa Tenggara Timur.
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) pun memiliki anak pelabuhan yang
berada dalam kerjasama dengan para stakeholder, antara lain :
1. PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT. TPS) dengan status kepemilikan
Pelabuhan Indonesia sebersar 50.5 %, Koperasi Pelabuhan Indonesia III
sebesar 0.5 % dan P&O Dover sebesar 49 %.
2. Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (RS PHC) dengan status
kepemilikan Pelabuhan Indonesia III sebesar 96.03 % serta Koperasi
Pelabuhan Indonesia III sebesar 1.64 %.
23
3. PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT. BJTI) dengan status kepemilikan
Pelabuhan Indonesia III sebesar 96.03 % dan Koperasi Pelabuhan
Indonesia III sebesar 3.97%.
4. PT. Portek Indonesia (PORTEK) dengan status kepemilikan Pelabuhan
Indonesia III sebesar 49 % dan Portek System sebesar 51 %.
5. PT. Ambang Barito Nusa Persada (AMBAPERS) dengan status
kepemilikan Pelabuhan Indonesia III sebesar 40 % dan PD Bangun Banua
sebesar 60 %.
6. PT. Pelabuhan Indonesia Marine Service (PT. PMS) dengan status
kepemilikan Pelabuhan Indonesia III sebesar 96.28 % dan Koperasi
Pelabuhan Indonesia III sebesar 3.72 %.
7. PT. Jasamarga Bali dengan status kepemilikan Pelabuhan Indonesia
sebesar 17.98 %, Jasa Marga sebesar 55 %, Pemerintahan Provinsi Bali
sebesar 8.01 %, Pemerintahan Kabupaten Bandung sebesar 8.01 %, PT.
Angkasa Pura I sebesar 8%, PT. Pengembangan Pariwisata Bali sebesar 1
%, PT. Hutama Karya sebesar 1 %, PT. Adhi Karya sebesar 1 % serta PT.
Wijaya Karya sebesar 0.4 %.
8. PT. Pelabuhan Indonesia Daya Sejahtera (PT. PDS) dengan status
kepemilikan Pelabuhan Indonesia III sebesar 90 % dan Koperasi
Pelabuhan Indonesia III sebesar 10 %.
9. PT. Terminal Teluk Lamong (PT. TTL) dengan status kepemilikan
Pelabuhan Indonesia III sebesar 98 % dan Koperasi Pelabuhan Indonesia
III sebesar 2 %.
top related