bab ii - digital library - perpustakaan pusat unikom...
Post on 29-May-2018
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1. Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Sumedang
Perkembangan pajak dimulai sejak penjajahan Belanda, perihal mengenai
adanya pungutan pajak memang sudah ada dan ditangani oleh suatu badan
dengan nama De Inspective Finantien yang tugasnya memungut pajak dari rakyat
secara paksa berdasarkan undang-undang kolonial Belanda yang berlaku pada saat
itu dan hasil penerimaan pajak tersebut digunakan untuk kepentingan penjajah
Belanda.
Setelah pemerintahan berganti ke tangan Jepang pada tanggal 9 maret
1942, maka badan yang menangani pemungutan pajak tersebut berganti nama
menjadi Zaimuba yaitu suatu badan milik Jepang yang mengurusi masalah
keuangan.
Namun pada akhir Zaimuba tidak bertahan lama, sebab pemerintahan
Jepang diambil alih oleh sekutu. Dimana pada saat pemindah alihan kekuasaan
tersebut terdapat kekosongan waktu yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk
memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga
badan Keuangan Jepang yang bernama Zaimuba tersebut berganti nama menjadi
inspeksi keuangan Bandung yang berkedudukan di Gedung Concerdia (Gedung
Merdeka) yang terletak di Jalan Asia Afrika Bandung. Inspeksi Keuangan
Bandung tersebut meliputi daerah Swatantra Tingkat II, Kota praja Bandung,
9
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 10
Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kerawang, Bekasi, Purwakarta,
Subang, Garut, Tasikmalya, Ciamis, serta Banjar.
Pada saat Agresi militer Belanda I pada tanggal 17 Agustus 1947,
Bandung utara dikuasai oleh Belanda, sedangkan sebelah selatan adalah
Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu inspekasi keuangan Bandung dipindahkan
ke Soreang (Bandung selatan). Disebabkan karena revolusi fisik yang terus
berkepanjangan, maka pada tanggal 18 Desember 1948, belanda melancarkan
Agresi militer II yang menyebabkan ibu kota Republik Indonesia yang pada saat
itu berkedudukan di Yogyakarta menjadi tidak aman, untuk mengantisipasinya
maka Inspeksi keuangan Bandung dibagi menjadi 2 aliran, yaitu:
1). Aliran cooperative
Aliran yang mau bekerjasama dengan Belanda, Yang berkedudukan di Soreang
Bandung.
2). Aliran non cooperative
Aliran yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda, yang berkedudukan di
Tasikmalaya.
Setelah diakui kedaulatan Republik Indonesia, maka kantor Inspeksi
keuangan Bandung yang terletak di Tasikmalaya dipindah ke Bandung di Jalan
raya barat (sekarang jalan Asia Afrika), tepatnya disebuah Hotel Homan di depan
Kantor Pekerjaan Umum (KPU).
Dengan majunya jaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta
meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, maka pada tahun 1965 kantor
Inspeksi Keuangan Bandung yang berada dibawah Direktorat Jendral Pajak
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 11
Departemen Keuangan Republik Indonesia, dimana kantor Inspeksi keuangan
Bandung dipecah manjadi :
1) Kantor Inspeksi Keuangan Bandung
Meliputi daerah Swatantra II, Kota Praja Bandung Kabupaten Bandung,
Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten
Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Kantor tersebut terletak di Jalan Asia
Afrika no. 114 Bandung.
2) Kantor inspeksi pajak karawang
Meliputi daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten
Subang. Dimana kantor tersebut berkedudukan di Karawang.
Pada tanggal 1 Januari 1980, kantor Inspeksi pajak Bandung dipisah
menjadi dua Inspeksi pajak, pembagian wilyah tersebut berdasarkan pada SK
MENKEU RI No. 141/KMK/1979, tanggal 6 April 1979 yang memutuskan
sebagai berikut :
1). Kantor Inspeksi Bandung Timur yang terletak di Jalan Asia Afrika No. 114
Bandung.
2). Kantor Inspeksi pajak Bandung Barat yang terletak di Jalan Soekarno
Hatta No. 118 Bandung.
Menurut Keputusan direktur jenderal pajak kep-112/pj/2007, mengenai
penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya kantor pelayanan
pajak pratama dan kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di
lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak banten, kantor wilayah
direktorat jenderal pajak jawa barat I, dan kantor wilayah direkatorat jenderal
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 12
pajak jawa barat ii. Menetapkan bahwa Saat mulai beroperasinya KPP Pratama
dan KP2KP dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II adalah sebagai berikut :
1. Tanggal 14 Agustus 2007 meliputi :
1. KPP Pratama Cibinong;
2. KPP Pratama Cileungsi;
3. KPP Pratama Ciawi;
4. KPP Pratama Bekasi Utara;
5. KPP Pratama Bekasi Selatan;
6. KPP Pratama Cikarang Utara;
7. KPP Pratama Bogor;
8. KPP Pratama Kuningan;
9. KPP Pratama Cibitung;
10. KPP Pratama Cikarang Selatan;
11. KPP Pratama Cirebon;
12. KPP Pratama Depok;
13. KPP Pratama Indramayu;
14. KPP Pratama Karawang Utara;
15. KPP Pratama Karawang Selatan;
16. KPP Pratama Subang;
17. KP2KP Majalengka;
18. KP2KP Sumber.
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 13
2. Tanggal 28 Agustus 2007 meliputi :
1. KPP Pratama Cilegon;
2. KPP Pratama Serang;
3. KPP Pratama Serpong;
4. KPP Pratama Kosambi;
5. KPP Pratama Tangerang Timur;
6. KPP Pratama Tangerang Barat;
7. KPP Pratama Bandung Bojonagara;
8. KPP Pratama Bandung Cibeunying;
9. KPP Pratama Bandung Cicadas;
10. KPP Pratama Bandung Karees;
11. KPP Pratama Bandung Tegallega;
12. KPP Pratama Ciamis;
13. KPP Pratama Cianjur;
14. KPP Pratama Cimahi;
15. KPP Pratama Purwakarta;
16. KPP Pratama Soreang;
17. KPP Pratama Majalaya;
18. KPP Pratama Sukabumi;
19. KPP Pratama Sumedang;
20. KPP Pratama Tasikmalaya;
21. KPP Pratama Garut;
22. KP2KP Banjar;
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 14
23. KP2KP Pelabuhan Ratu.
3. Tanggal 6 Nopember 2007 meliputi :
1. KPP Pratama Pandeglang;
2. KPP Pratama Tigaraksa;
3. KP2KP Rangkas Bitung.
Reorganisasi yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak serta dalam rangka
pelaksanaan moderenisasi sistem administrasi perpajakan secara bertahap sebagai
upaya perlaksanaan Good Goverence dan untuk meningkatkan penerimaan pajak
serta efektivitasorganisasi instansi vertikal di lingkunganDirektorat Jendral Pajak
maka padaa tanggal 9 Agustus 2007 ditetapkan keputusan Dirjen Pajak Nomor
KEP-112/pj./2007 yang mengatur tentang penerapan organisasi, tata kerja dan
saat mulai berorganisasinya kantor pelayanan.
Kantor Pelayanan Pajak Karees dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Garut, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada
dibawah pengawasan dan bimbingan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang Perpajakan dengan pelayanan
kelas dunia dengan penerapan sistem administrasi modern, serta berusaha
menerapkan trisukses yaitu sukses data, sukses pelayanan, dan sukses penerimaan,
dalam mendukung tercapainya sasaran ”Terlaksananya Optimalisasi Penerimaan
Dalam Negeri dari Sektor Pajak Sehingga Dapat Tercapainya Target Tax Ratio
19% Sampai Dengan Tahun 2009” dan mengamankan tugas-tugas lain yang
diamanatkan oleh APBN. Sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 15
Sumedang masih berbagi tempat dengan Kantor Pelayanan Pajak Bandung
Karees.
Visi Direktorat jendral Pajak
Menjadi institusi pemerintahah yang menyelenggarakan sistem
administrasi perpajakan modern yang efektif, efesien, dan dipercaya masyarakat
dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
Misi Direktorat Jendral Pajak
Menghimpun penerimaan negara berdasarkan undang-undang perpajakan
uang mampi mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efesien.
2.2. Wilayah kerja kantor KPP Pratama Sumedang
Wilayah kerja KPP Pratama Sumedang meliputi 26 kecamatan, yaitu
sebagai berikut:
Bagian Kabupaten Sumedang yang meliputi :
1. Kecamatan Tanjung Medar : 9 kelurahan
2. Kecamatan Tanjungkerta : 11 kelurahan
3. Kecamatan Cimalaka : 14 kelurahan
4. Kecamatan Surian : 8 kelurahan
5. Kecamatan Buah Dua : 14 kelurahan
6. Kecamatan Conggeang : 12 kelurahan
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 16
7. Kecamatan Ujung Jaya : 9 kelurahan
8. Kecamatan Tomo : 9 kelurahan
9. Kecamatan Jati Gede : 12 kelurahan
10. Kecamatan jati nunggal : 9 kelurahan
11. Kecamatan Wado : 11 kelurahan
12. Kecamatan cibugel : 7 kelurahan
13. Kecamatan Cimanggung : 11 kelurahan
14. Kecamatan Jatinangor : 12 kelurahan
15. Kecamatan Tanjung Sari : 12 kelurahan
16. Kecamatan Suka Sari : 7 kelurahan
17. Kecamatan Pemulihan : 12 kelurahan
18. Kecamatan Rancakalong : 10 kelurahan
19. Kecamatan Sumedang Selatan : 14 kelurahan
20. Kecamatan Darmaraja : 16 kelurahan
21. Kecamatan cisitu : 10 kelurahan
22. Kecamatan Gamas : 7 kelurahan
23. Kecamatan Situraja : 14 kelurahan
24. Kecamatan Pasek : 10 kelurahan
25. Kecamatan Cisarua : 7 kelurahan
26. Kecamatan Sumedang Utara : 13 kelurahan
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 17
2.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Sumedang
Kantor Pelayanan pajak (KPP) adalah unsur pelaksanaan Dirjen Pajak
yang berada di bawah kanwil dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil,
sebagai instansi pemerintah lainnya, dan juga punya struktur organisasi dimana
struktur tersebut merupakan sarana untuk pembagian kerja sesuai dengan bidang
masing-masing sehingga memudahkan dalam penentuan tujuan dan proses
kegiatan yang dilaksanakan.
Sumber daya manusia yang ditempatkan di KPP Pratam Sumedang
berjumlah 80 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat Eselon III, 7 orang Pejabat
Eselon IV, 9 orang fungsional pemeriksa pajak, 15 orang Account Representative
serta 48 orang Pelaksana. Berikut ialah bagan struktur organisasi Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
Gambar 2.1
Sumber : Subbagian Umum KPP Pratama Sumedang
Struktur organisasi Sumedang berbentuk LINE, artinya kantor pelayanan
pajak dipimpin oleh seorang kepala KPP dan dalam menjalankan tugasnya
dibantu oleh bawahannya yang terdiri dari beberapa seksi.
Kepala KantorSeksi PDISeksi PenagihanSeksi PelayananSeksi PemeriksaFungsional PemeriksaSeksi Waskon ISeksi Waskon IISeksi Ekstenfikasi
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 18
1. Subbagian Umum, meliputi :
1. Kepala Seksi Subbagian Umum
2. Pelaksana kepegawaian,
3. Pelaksana rumah tangga
4. Pelaksana Pembuat Daftar Gaji,
5. Pelaksana Bendahara Pengeluaran,
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi meliputi :
1. Kepala Seksi Perekaman Data dan Informasi
2. Pelaksana I,
3. Pelaksana II,
4. Pelaksanan III
5. Pelaksana IV,
6. Pelaksana V,
7. Operator Console I,
8. Operator Console II,
9. Operator Console III,
3. Seksi Pelayanan meliputi :
1. Kepala Seksi Pelayanan,
2. Pelaksana I,
3. Pelaksana II,
4. Pelaksana III,
5. Pelaksana IV,
6. Pelaksana V,
7. Pelaksana VI,
8. Pelaksana VII,
9. Pelaksana VIII,
10. Pelaksana IX,
4. Seksi Penagihan meliputi :
1. Kepala Seksi Penagihan,
2. Pelaksana I,
3. Pelaksana II,
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 19
4. Juru Sita Pajak Tk.I,
5. Juru Sita Pajak Tk.II,
5. Seksi Pemeriksaan meliputi :
1. Kepala Seksi Pemeriksaan
2. Pelaksana I,
3. Pelaksana II,
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I meliputi :
1. Kepala Pengawasan dan Konsultasi I
2. Account Representative I,
3. Account Representative II,
4. Account Representative III,
5. Account Representative IV,
6. Account Representative V,
7. Account Representative VI,
8. Account Representative VII,
9. Pelaksana I,
10. Pelaksana II,
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II meliputi :
1. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
2. Account Representative I,
3. Account Representative II,
4. Account Representative III,
5. Account Representative III,
6. Account Representative III,
7. Account Representative III,
8. Pelaksana I,
9. Pelaksana II.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II meliputi :
1. Kepala Seksi Ekstensifikasi,
2. Pelaksana 1
3. Pelaksana 2
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 20
4. Pelaksana 3
5. Pelaksana 4,
6. Pelaksana 5,
7. Pelaksana 6,
8. Pelaksana 7.
9. Fungsional Pemeriksa meliputi :
1. Supervisor
2. Ketua Tim
3. Anggota pemeriksa I
4. Anggota pemeriksa II
5. Anggota pemeriksa III
6. Anggota pemeriksa IV
7. Anggota pemeriksa V
2.4 Uraian Jabatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang
Kantor pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas
melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah
wewenangnya yang meliputi luas daerah, tempat, kedudukan, wajib pajak dan
daerah tertentu di mana pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan kebijaksanaan
teknis ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 176 KMK/01/1984
Tanggal 25 Maret, susunan organisasi yang terbentuk struktur organisasi LINE
atau juga disebut susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tipe A,
kepengaruhannya dan uraian tugas kerjanya adalah sebagai berikut :
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 21
Kepala Kantor Pelayanan Pajak bertugas memimpin kantor pelayanan
pajak dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemungutan secara langsung,
melaksanakan ketetapan pajak yang berlaku dan membina semua unsur dan
faktor-faktor dalam rangka pemungutan pajak yang dibantu oleh seksi yang
membawahinya.
2. Subbagian Umum, meliputi :
1. Pelaksana kepegawaian, Menerima tugas dari Kasubbag Umum untuk
menyiapkan dan memproses usulan formasi, kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, mutasi, promosi, penghargaan, daftar urut kepangkatan,
cuti, peserta diklat, berkas/administrasi pegawai yang akan melanjutkan
pendidikan di luar kedinasan, pensiun, hukuman dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan kepegawaian.
2. Pelaksana rumah tangga, tugasnya ialah Melaksanakan inventarisasi alat
perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir, melaksanakan perencanaan
pengadaan alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir, membuat
konsep rencana pemeliharaan atau perbaikan alat perlengkapan kantor/
gedung,
3. Pelaksana Pembuat Daftar Gaji, tugasnya ialah Menyusun rencana
anggaran dan menyelenggarakan urusan keuangan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksana Bendahara Pengeluaran, tugasnya ialah Menerima,
menyimpan dan membayarkan gaji/TPKKN kepada para pegawai dan
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 22
menyelenggarakan pengelolaan anggaran di lingkungan Kantor Pelayanan
Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi meliputi :
1. Pelaksana , tugasnya ialah Membantu pelaksanaan pengumpulan,
pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen
perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-
SPT dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja.
2. Operator Console, tugasnya ialah Melaksanakan pemeliharaan dan
monitoring data, program administrasi perpajakan, melakukan sosialisasi
program administrasi perpajakan, pengecekan, perbaikan komputer dan
perangkat penunjangnya, serta mengawasi pengoperasian komputer dan
back-up data dalam rangka memenuhi pelayanan terhadap pemakai.
4. Seksi Pelayanan meliputi :
1. Pelaksana , tugasnya ialah membantu pelaksanakan penetapan dan
penerbitan produk hukum perpajakan penerimaan dan pengolahan surat
pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, dan
pelaksanaan registrasi Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dan
Menatausahakan dan mengarsipkan berkas Wajib Pajak serta memenuhi
permintaan konfirmasi dan klarifikasi PPh, PPN dari unit terkait sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Penagihan meliputi :
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 23
1. Pelaksana, tugasnya yaitu Menatausahakan piutang pajak, penundaan dan
angsuran tunggakan pajak, usulan penghapusan piutang pajak, serta
penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
2. Juru Sita Pajak, tugasnya ialah Melakukan urusan penundaan dan
angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang
pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
6. Pemeriksaan meliputi :
1. Pelaksana, tugasnya ialah Menyiapkan penyusunan rencana pemeriksaan,
penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya dan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I meliputi :
1. Account Representative, tugasnya ialah Melaksanakan pengawasan
kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada
Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib
Pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam
rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan
ketentuan yang berlaku
2. Pelaksana, tugasnya ialah Membantu pelaksanaan penyusunan Profil
Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak
dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil
banding berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan Melaksanakan
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 24
pengurusan surat masuk dan surat keluar, penggandaan dan penyimpanan
surat dan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II meliputi :
1. Account Representative, tugasnya ialah Melaksanakan pengawasan
kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada
Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib
Pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam
rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan
ketentuan yang berlaku
2. Pelaksana, tugasnya ialah Membantu pelaksanaan penyusunan Profil
Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak
dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil
banding berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan Melaksanakan
pengurusan surat masuk dan surat keluar, penggandaan dan penyimpanan
surat dan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meliputi :
1. Pelaksana, tugasnya ialah Membantu pelaksanaan pengamatan potensi
perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek
pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai
ketentuan yang berlaku serta menyiapkan konsep surat tugas dalam rangka
pelaksanaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek
pajak, penilaian obyek pajak, dan tugasnya ialah Melaksanakan pengurusan
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 25
surat masuk dan surat keluar, penggandaan dan penyimpanan surat dan
dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Pejabat Fungsional Pemeriksa
Fungsional Pemeriksa, tugasnya ialah Melakukan pengawasan pelaksanaan
ketentuan administrasi pemeriksaan, melaksanakan penelitian permohonan Surat
Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar (LB) Wajib Pajak Patuh, melaksanakan
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, meminta kelengkapan berkas
permohonan restitusi PPN, atau PPN dan PPnBM, melaksanakan penerbitan dan
penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, dan
mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Pejabat Fungsional Pemeriksa
langsung bertanggung jawab kepada kepala KPP Pratama Sumedang.
2.5 Aktivitas Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang
Adapun aktivitas atau kegiatan kantor pelayanan pajak Pratama Sumedang
adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melaksanakan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data
dan informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan
dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak
pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan
mencari, mengumpulkan, mengolah data, maupun keterangan lain, dalam
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 26
rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan
kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan
dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan
laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak
langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka
pemenuhan kewajiban perpajakan serta melakukan kegiatan yang bersifat
meningkatkan jumlah Wajib Pajak.
Secara berkala, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaporkan hasil kegiatan
operasional tersebut kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat.
Program Pelayanan Unggulan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang ikut berperan aktif dalam
melayani wjib pajak dalam melaksanan kewajiban perpajakannya. Untuk
meningkatkan kualitas pelayanan pajaknya selalu dilakukan perubahan-perubahan
yang menuju pada perbaikan kualitas pelayanan pada Kantor Pelayanan Pratama
Sumedang. Menteri keuangan dalam rangka reformasi birokrasi Departemen
Keuangan juga ikut mereformasi kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sumedang, dengan menetapkan program pelayanan unggulan.
Program pelayanan unggulan yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Sumedang yaitu sebagai berikut :
Bab 2 Gambaran Umum Perusahaan hal. 27
a. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP;
b. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (PKP);
c. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai
(PPN);
d. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP);
e. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan Pajak;
f. Pelayanan Penyelesaian Pemberian Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal
22 Impor;
g. Pelayanan Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan
PPh Pasal 22 Impor;
h. Pelayanan Penyelesaian Permohonan WP Atas Pengurangan PBB.
top related