bab i pendahuluan -...
Post on 11-Jun-2018
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Renja Bappeda Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah
diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D)
sebagai rencana kerja tahunan.
Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada
RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman
pada Renstra SKPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang
memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksankan
oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.
Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum
dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD
dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.
Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi
perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara
berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya.
1.2. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk
melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.
Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang
terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan
program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
Renja Bappeda Tahun 2017 2
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif,
efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program
tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian
dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta
terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran
mata anggaran kegiatan.
1.3 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja
Perubahan Bappeda Kabupaten Blitar tahun 2017 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
Renja Bappeda Tahun 2017 3
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembanguna Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2016
Renja Bappeda Tahun 2017 4
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evalusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-
2019;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2012;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011-
2016;
Renja Bappeda Tahun 2017 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh
mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi
realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan
dan permasalahan yang dihadapi.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat
Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar s/d Tahun 2016:
Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Bappeda Kabupaten Blitar
telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati
bersama. Pada tahun 2015, Bappeda Kabupaten Blitar secara keseluruhan
menganggarkan sebesar Rp 12.058.852.950,- dengan realisasi sebesar Rp
11.173.000.462,- atau 93% dari total alokasi yang ada.
Berikut adalah dana yang dianggarkan beserta realisasinya untuk mewujudkan
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2015.
Tabel 2.1 Realisasi Anggaran per-Sasaran
SASARAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
Tercapainya Integrasi, sinkronisasi,dan sinergi perencanaan pembangunan.
7.566.949.650 7.025.345.597 93%
Tersedianya data perencanaan pembangunan yang berkwalitas.
2.583.028.350 2.308.290.995 89%
Terselenggaranya penelitian dan pengembangan guna mendukung perencanaan
1.908.874.950 1.839.363.870 96%
Renja Bappeda Tahun 2017 6
SASARAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
pembangunan
Total 12.058.852.950 11.173.000.462 93%
Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dapat dijelaskan sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS 1 :
“TERCAPAINYA INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN.”
IKU : 1. Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik.
2. Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD).
3. Persentase usulan hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang diakomodir oleh SKPD.
Hasil pengukuran kinerja indikator 1 yaitu “Persentase SKPD yang memiliki
Renstra dengan baik”, pada tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar 97,59% dari
target (80%) yang ditetapkan. Angka 97,59% tersebut didapat dari rumusan
operasional sebagai berikut:
81 Renstra SKPD bernilai baik x 100% = 97,7%
83 Keseluruhan Renstra
Artinya terdapat 81 SKPD yang telah memiliki Renstra dengan baik dari 83
Keseluruhan Renstra SKPD yang ada di Kabupaten Blitar. Hal ini merupakan hasil
pembinaan yang dilakukan oleh Bappeda selama tahun 2015, khususnya kepada SKPD
yang memiliki nilai Renstra rendah untuk melakukan review dan perbaikan atas
Renstranya. Meskipun standar penilaian yang digunakan masih relatif longgar, yakni
bahwa Renstra yang bernilai baik adalah Resntra yang memiliki Range Nilai minimal
>60. Kedepan standar tersebut akan ditingkatkan dalam upaya pembenahan Dokumen
Perencanaan (Renstra) di Kabupaten Blitar.
Renja Bappeda Tahun 2017 7
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 yang sebesar 99,77
persen, capaian kinerja indikator “Persentase SKPD yang memiliki Renstra
dengan baik” pada tahun 2015 memang mengalami penurunan, yaitu menjadi 97,59
persen. Penurunan ini terjadi karena perubahan dalam mekanisme dan kriteria penilaian
Renstra SKPD. Pada Tahun 2014, hanya dengan telah memiliki Dokumen Renstra, SKPD
telah dianggap memiliki Renstra yang baik. Namun pada tahun 2015 kriteria penilaian
ditingkatkan, tidak cukup hanya dengan memiliki Dokumen Renstra. Penilaian dilakukan
dengan memperhatikan kesesuaian sistematika penulisan Renstra SKPD dengan
sistematika penulisan Renstra yang ada pada Lampiran IV Permendagri No 54 Tahun
2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
Selanjutnya untuk pengukuran kinerja indikator 2, yaitu “Persentase kegiatan
yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam
dokumen penganggaran (APBD)”, pada tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar
87,87% dari target 80% yang telah ditetapkan. Rumusan operasional untuk
memperoleh angka tersebut adalah :
1529 kegiatan yang dimuat dalam APBD x 100% = 87,87%.
1740 kegiatan yang dimuat dalam RKPD
Angka tersebut menunjukkan bahwa dari seluruh target yang ditetapkan,
sebesar 87,87% kegiatan yang ada dalam APBD telah selaras dengan program kegiatan
yang ada dalam RKPD. Hal ini merupakan prestasi yang cukup baik yang menunjukkan
semakin membaiknya proses perencanaan di Kabupaten Blitar. SKPD semakin disiplin
dalam memenuhi tahapan-tahapan kegiatan dalam penyusunan RKPD. Dalam
menyusun Renja, SKPD mulai aktif berkoordinasi dengan Bappeda tentang usulan
kegiatan di dalam Renja SKPD sehingga tidak banyak bergeser dari dokumen RKPD.
Upaya perbaikan lainnya adalah menyelenggarakan Bimtek Penyusunan Renja yang
sesuai dengan Peraturan Perundangan kepada SKPD. Dalam Bimtek tersebut, SKPD
diberikan arahan dan pedoman jelas dan terperinci untuk menjamin sinergitas dengan
Visi/Misi Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Lainnya.
Sementara itu untuk pengukuran kinerja indikator 3 yaitu “Persentase usulan
hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang diakomodir oleh
SKPD”, pada Tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar 76% dari target 80% yang telah
ditetapkan. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan:
Renja Bappeda Tahun 2017 8
314 Usulan Musrenbang yg diakomodir SKPD
x 100% = 76% 413 Usulan Musrenbang yang
diverifikasi SKPD
Proses pengajuan usulan program/kegiatan mulai dari Musrenbang Tingkat Desa
yang kemudian dibawa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan, selanjutnya diverifikasi oleh
SKPD dengan beberapa kriteria antara lain kesesuaian dengan kewenangan SKPD,
usulan bersifat supra desa, usulan bersifat urgen dan lain-lain. Dari total usulan
Musrenbang Kecamatan telah terverifikasi SKPD tinggal menyisakan 413 usulan
kegiatan. Dari angka tersebut yang dapat diakomodir oleh SKPD untuk masuk ke dalam
dokumen Renja SKPD hanya 314 usulan saja atau 76%, artinya ada 99 usulan kegiatan
yang tidak dapat diakomodir.
Hal ini menunjukkan dinamika proses perencanaan yang terjadi di Kabupaten
Blitar, mengingat masih terdapat 3 proses perencanaan lain yang bersaing untuk masuk
ke dalam dokumen Renja SKPD untuk mendampingi perencanaan partisipatif
(Musrenbang), yakni perencanaan politis, teknokratis dan perencanaan top
down/bottom up. Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka mendorong
penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dilakukan dengan pelaksanaan
forum-forum SKPD yang memberikan arahan kepada SKPD untuk memasukkan hasil
kesepakatan Musrenbang antara SKPD dengan kecamatan ke dalam dokumen Renja
SKPD. Selain itu upaya perbaikan lainnya adalah menyelenggarakan Bimtek Penyusunan
Renja yang sesuai dengan Peraturan Perundangan kepada SKPD. Dalam Bimtek
tersebut, SKPD diberikan arahan dan pedoman jelas dan terperinci untuk menjamin
sinergitas dengan Visi/Misi Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Lainnya.
Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 diperoleh
gambaran bahwa 3 (tiga) buah Indikator Sasaran yang ditetapkan mengkasilkan
menghasilkan rata-rata angka capaian kinerja kumulatif 100,81% yang mempunyai
makna Sangat Berhasil. Adapun Sasaran ini ditunjang oleh 4 (empat) program yaitu
Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, serta Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
Renja Bappeda Tahun 2017 9
SASARAN STRATEGIS 2 :
“TERSEDIANYA DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKWALITAS.”
IKU : Persentase data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu.
Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 yang didukung oleh 1 (satu)
Indikator Kinerja yaitu “Persentase data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan
yang akurat dan tepat waktu”, pada tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar 75,56%
dari target 85% yang ditetapkan. Rumusan operasional untuk memperoleh angka
tersebut adalah:
68 LAKIP SKPD yg disetor tepat waktu x 100% = 75,56%
90 SKPD
Angka tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 target dari indikator
pada sasaran strategis 2 tidak tercapai. Hal ini karena beberapa SKPD masih kurang
memahami tentang peraturan yang berlaku dan tentang arti penting ketepatan waktu
penyusunan laporan kinerja. Upaya yang dilakukan untuk melakukan perbaikan adalah
dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan pemahaman
terhadap peraturan-peraturan tentang penyusunan laporan kinerja serta pentingnya
ketepatan waktu.
SASARAN STRATEGIS 3 :
“TERSELENGGARANYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GUNA
MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN.”
IKU : Persentase hasil kajian, penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan.
Pada tahun anggaran 2015, Bappeda Kabupaten Blitar melaksanakan 12 kajian,
penelitian dan pengembangan, yaitu:
1. Kajian Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di
Kabupaten Blitar;
2. Kajian Analisa Model Kesenjangan Antar Wilayah di Kabupaten Blitar;
3. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Bidang Angkutan;
4. Kajian Perencanaan Konservasi DAS Brantas;
Renja Bappeda Tahun 2017 10
5. Feasibility Studi Pemanfaatan Eks Kantor Pembantu Bupati di Wlingi Sebagai Pusat
Kuliner dan Kerajinan;
6. Kajian Pembangunan Jembatan Desa Kunir (Kab. Blitar) - Ngunut (Kab.
Tulungagung);
7. Kajian Komoditas yang Cocol di Kecamatan Kanigoro untuk mendukung Kawasan
Agropolitan;
8. Penyusunan Kajian Kelayakan Pembangunan Pabrik Gula di Kabupaten Blitar;
9. Studi Potensi Perkebunan Pijiombo dan Sekitarnya Untuk Pengembangan
destinasi Wisata;
10. Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pondok Pesantren di Kabupaten
Blitar.
11. Review Feasibility Study Pengembangan RSUD Srengat; dan
12. Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Tekhnologi, Sosial, dan Budaya Tingkat
Kabupaten.
Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase hasil Kajian, Penelitian dan
Pengembangan yang ditindaklanjuti sebesar 95,24 persen, dengan kata lain, dari target
70 persen telah terealisasi sebesar 95,24 persen (8 kegiatan) yang ditindaklanjuti oleh
stakeholder/ SKPD terkait, baik berupa bahan rekomendasi untuk melaksanakan
kegiatan/tahapan lanjutan maupun bahan diskusi/FGD dalam pembahasan masalah
terkait dengan judul penelitian. Meskipun hasil penelitian telah didistribusikan kepada
SKPD terkait maupun SKPD pengusul, namun implementasi hasil penelitian tidak bisa
segera dilaksanakan karena menyesuaikan situasi dan kemampuan stakeholder.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah
karena berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan
komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang
ada diwilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi
logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Namun begitu tidak berarti
bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan yang tidak dilampaui, melainkan justru
menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan
pembangunan daerah jika perencana mampu mengatasinya.
Renja Bappeda Tahun 2017 11
Pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
telah dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun yang sesuai Peraturan Bupati
Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai
kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah.
Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai
berikut :
1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Melaksanakan tugas pembinaan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan
perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya
ditata dan dijalankan secara sistematik, produknya dirumuskan dengan sistematik dan
didasarkan pada pemikiran logis dan objektif.
Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses
pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi
bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan).
Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat
dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan ).
Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan
riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-
metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi
lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan
secara konseptual, dokumentasi maupun ekperimental.
Dalam kaitannya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka pengertian
pembangunan dinyatakan sebagai suatu proses perencanaan pembangunan yang
dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik
bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam
wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai
Renja Bappeda Tahun 2017 12
sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap
dan tetap berpegang pada azas prioritas.
Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah meliputi beberapa ciri,
antara lain :
a. Menghasilkan program yang bersifat umum;
b. Analisis perencanaan bersifat makro/luas;
c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan
panjang;
d. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun
tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas;
e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan
jangka pendek ( 1 tahunan ).
Dalam memahami pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang
mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan
modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh
pemikiran tersebut berdasarkan pada aspek perubahan, dimana pembangunan,
perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung
unsur perubahan. Sehingga pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu proses
perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Namun
seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian pembangunan secara
sederhana diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih
baik. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menuju kearah peningkatan dari keadaan
semula atau terjadinya pertumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada
dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa
pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan
terjadi sebagai akibat adanya pembangunan.
Dengan memahami gambaran mengenai unsur-unsur perencanaan dan
pengertian pembangunan, dapat diperoleh suatu gambaran mengenai perencanaan
pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan terkandung beberapa hal pokok yang
dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Adapun unsur-
unsur dimaksud meliputi :
1. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti bahwa
perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi yang
Renja Bappeda Tahun 2017 13
didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting
karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu program atau
kegiatan;
2. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan
yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu
memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatau
alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan;
4. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-
kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan;
5. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.
Saat ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan di
Bappeda adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
dan peraturan yang berada di bawahnya termasuk Peraturan Daerah Nomor 18 tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 64
tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bappeda. Berdasarkan peraturan-
peraturan tersebut, saat ini Bappeda telah melaksanakan ketentuan yang telah
diamanatkan.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.
Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan
pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik
pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.
Dalam menjalankan fungsinya untuk merumuskan kebijakan dan
mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda telah
membentuk bidang-bidang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya
program dan kegiatan pembangunan serta telah melibatkan secara aktif peran serta
masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan
pembangunan. Bidang-bidang tersebut meliputi :
1. Bidang Prasarana Wilayah;
Renja Bappeda Tahun 2017 14
2. Bidang Perekonomian;
3. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika; serta
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan
dan penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten Blitar di bidang prasarana
wilayah yang meliputi prasarana perhubungan, keciptakaryaan, prasarana sumber daya
alam, prasarana sumber daya tata ruang, pengembangan wilayah, sumber daya alam
dan lingkungan hidup.
Bidang perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan
dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi
pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM),
perdagangan, industri, pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, kerjasama
dan pariwisata.
Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan bertugas melaksanakan perumusan
dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan
kemasyarakatan yang meliputi pemerintahan, aparatur, pendidikan, kebudayaan,
mental spiritual, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi dan
kesejahteraan masyarakat.
Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di
bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang meliputi analisis data,
monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyajian data statistika pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Blitar.
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan di bidang penelitian dan
pengembangan yang meliputi penyusunan program penelitian, pelaksanaan penelitian,
menyiapkan program penelitian, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, dan pengkajian.
Dengan membagi tugas ke dalam bidang-bidang diatas, diharapkan akan
mampu mengatasi kompleksitas permasalahan perencanaan pembangunan
di Kabupaten Blitar.
2.3. Kondisi yang Diinginkan
Renja Bappeda Tahun 2017 15
Dalam perencanaan pembangunan ada beberapa aspek yang berpengaruh
agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan rencana yang baik serta dapat
diimplementasikan di lapangan.
Aspek tersebut diantaranya : aspek lingkungan, aspek potensi dan masalah,
aspek institusi perencana, aspek ruang dan waktu serta aspek legislasi kebijakan.
1. Aspek Lingkungan
Aspek lingkungan terutama berkaitan dengan lingkungan internal, yakni
tempat dimana program atau kegiatan akan dilaksanakan, dan lingkungan
eksternal. Aspek ini meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
Dalam perencanaan pembangunan, hal-hal terkait dengan aspek
lingkungan ini (sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya) ke depan harus lebih
diperhatikan sebab sangat besar pengaruhnya pada proses pembangunan. Dengan
partisipasi aktif masyarakat baik langsung maupun tidak langsung akan
memberikan dampak yang posistif terhadap perencanaan pembangunan.
Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi
masyarakat dikembangkan, proses pembangunan mungkin terhambat dan bahkan
mengalami kegagalan.
Masalah budaya yang turut mewarnai kebiasaan hidup masyarakat
Kabupaten Blitar juga mempunyai pengaruh cukup besar pada perencanaan
pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan harus memperhatikan
masalah budaya setempat. Alasannya, Pertama untuk lebih mengetahui hambatan-
hambatan kultural terhadap proses pembangunan. Kedua, untuk mengetahui
motivasi apa yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Ketiga, mengetahui sikap-sikap golongan masyarakat atas pelaksanaan
pembangunan, dan Keempat, guna mengetahui masalah-masalah sosial budaya
yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan.
Faktor ekonomi memiliki hubungan erat dengan masalah pembangunan
disamping faktor yang lain. Keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat
memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan
pembangunan termasuk memperlihatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi
sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.
Faktor politik merupakan faktor yang turut berpengaruh pada jalannya
proses pembangunan karena faktor ini berhubungan dengan administrasi
Renja Bappeda Tahun 2017 16
pembangunan dan komitmen dari elit kekuasaan/politik terhadap proses
pembangunan. Mengingat adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara
faktor politik dan administrasi pembangunan, maka perlu dicari bentuk hubungan
yang selaras sehingga tidak berpengaruh negatif pada proses pembangunan.
2. Aspek Potensi dan Masalah
Potensi dan masalah merupakan dua hal yang sangat penting dan perlu
diketahui oleh setiap perencana dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Identifikasi terhadap potensi dan masalah dapat dijadikan pijakan dalam
merencanakan pembangunan untuk dapat menjadi dasar analisis berikutnya.
3. Aspek Ruang dan Waktu
Aspek ruang dan waktu ini menggambarkan adanya suatu kebutuhan
dalam waktu yang tepat tentang kapan perencanaan pembangunan mulai disusun,
kapan mulai diberlakukan, untuk berapa lama masa berlakunya, kapan dilakukan
evaluasi atau direncanakan ulang (re-planing).
Sesuai ketentuan dalam UU no. 25 tahun 2004 tentang SPPN yang
membagi perencanaan pembangunan dalam tiga bagian, yakni : jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang, maka perencanaan yang ideal dalam setiap
periode waktu harus memiliki keterkaitan dan menunjukkan kesinambungan yang
terus menerus hingga batas waktu yang ditetapkan sebagai suatu fase
pembangunan.
4. Aspek Legislasi Kebijakan.
Aspek ini menjadi penting ketika hasil perencanaan pembangunan daerah
dipandang sebagai suatu keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan.
Pelanggaran terhadap hasil suatu perencanaan dapat dipandang sebagai tindakan
penyelewengan yang berimplikasi hukum bagi pelanggarnya. Sehingga ke depan
sangat diperlukan adanya legislasi terhadap hasil perencanaan pembangunan
daerah yang implementasinya harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah
ditetapkan. Hal ini penting untuk menghindari atau meminimalkan berbagai ekses
yang timbul dari proses pembangunan.
5. Aspek Institusi Perencana
Institusi perencana adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab
melaksanakan perencanaan pembangunan (dalam hal ini Bappeda). Sebagai
institusi perencana Bappeda harus benar-benar berperan sebagai pelaksana fungsi
Renja Bappeda Tahun 2017 17
manajemen bidang perencanaan dan mampu mengkoordinsikan proses
perencanaan pembangunan daerah secara intensif, menyeluruh, serta senantiasa
melakukan kajian-kajian atau analisis dalam rangka mengevaluasi hasil-hasil
perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini Bappeda tidak hanya bertindak
sebagai “penampung” berbagai usulan/rencana dari SKPD melainkan mampu
bertindak sebagai motor penggerak dalam mengakomodir, menganalisis,
menjabarkan berbagai permasalahan dan kepentingan yang berbeda-beda dalam
mewujudkan hasil perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar.
Renja Bappeda Tahun 2017 18
BAB III
VISI DAN MISI
3.1 Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan yang harus dituju agar dapat eksis,
antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini adalah Bappeda
Kabupaten Blitar.
Visi yang menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten
Blitar adalah : Terwujudnya Perencanaan Makro yang Berkualitas, Aspiratif,
Partisipatif, Terkendali dan Akuntabel, yang Disertai Penelitian dan
Pengembangan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah.
Pengertian dari visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :
a. Berkualitas, artinya akan menghasilkan suatu perencanaan makro didasarkan pada
hasil yang profesional dengan memiliki 5 (lima) indikator perencanaan meliputi
Inputs, Outputs, Outcomes, Benefits dan Impacts secara nyata;
b. Aspiratif, artinya akan menghasilkan suatu perencanaan makro yang senantiasa
menampung aspirasi dari stakeholders secara luas dengan tetap mengedepankan
hasil kajian analisis;
c. Partisipatif, artinya dalam proses awal perencanaan sampai pada tahapan menjadi
program selalu berusaha melibatkan stakeholder;
d. Terkendali, artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dapat diukur dengan tolok
ukur yang disepakati bersama;
e. Akuntabel, artinya akan menghasilkan perencanaan makro yang dapat
dipertanggungjawabkan sebagaimana analisis setiap kegiatan.
3.2 Misi Untuk mewujudkan visi diatas diperlukan tindakan nyata sehingga tujuan
organisasi dapat terlaksana dengan baik, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Blitar memiliki misi yaitu : Mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah berbasis data, informasi dan hasil penelitian.
Renja Bappeda Tahun 2017 19
Sebagai usaha untuk mewujudkan misi organisasi dibutuhkan adanya aparat
perencana yang memiliki kemampuan yang tinggi, didukung dengan kemauan
berinovasi serta memanfaatkan secara optimal peranan stakeholder dalam menentukan
pemilihan alternatif yang strategis.
Selain daripada itu aparat perencana dituntut menjunjung tinggi harmonisasi
dengan membangun kebersamaan dalam perencanaan, yang berorientasi pada lintas
sektor, lintas sumber pembiayaan, serta bersifat holistik.
Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas perlu adanya inventarisasi potensi,
baik potensi sumber daya alam dan lingkungan serta potensi sumber daya manusia
yang ada dengan memanfaatkan kelebihan satu dengan yang lainnya.
Renja Bappeda Tahun 2017 20
BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
4.1 Permasalahan Pokok
Keberhasilan atau kegagalan program perencanaan pembangunan daerah
selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi tersebut secara khusus dapat berbeda tergantung pada situasi dan
kondisi yang sedang berlaku di suatu wilayah.
Permasalahan pokok yang dihadapi dalam rangka perencanaan pembangunan
di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia Perencana;
2. Perencanaan yang Mengedepankan Program Sektoral;
3. Top Down dan Bottom Up Planning;
4. Perencanaan yang Realistis.
Keberadaan sumber daya manusia dalam proses perencanaan pembangunan
merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Sebagai seorang perencana
pembangunan daerah dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas
serta memiliki kemampuan yang bersifat multidisipliner dan intersektoral. Luasnya
peranan dan fungsi perencana dalam konteks pembangunan daerah ini akan
mendorong para perencana untuk selalu melakukan tugas-tugas perencanaan secara
lebih baik, sungguh-sungguh serta senantiasa berupaya mengembangkan kemampuan
dan wawasan seiring dengan perkembangan yang selalu berubah.
Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kompetensi SDM perencana yang
ada di Bappeda masih relatif kurang. Saat ini Bappeda belum memiliki tenaga fungsional
perencana. Pengetahuan dan skill yang dimiliki SDM perencana dalam menyusun
perencanaan dinilai masih kurang. Akibatnya perencanaan yang dihasilkan kurang
optimal sebab kurang berpijak pada proses-proses perencanaan yang bersumber dari
pengenalan potensi dan masalah.
Renja Bappeda Tahun 2017 21
Masalah lain yang menjadi kendala perencanaan pembangunan di Kabupaten
Blitar adalah banyak perencanaan yang bertumpu pada program yang bersifat sektoral.
Keadaan ini menghasilkan program yang kurang mempertimbangkan aspek lain sebagai
faktor yang juga mempengaruhi hasil pembangunan secara keseluruhan (kinerja
agregat). Pembangunan yang bersifat sektoral mengesankan arah kebijakan
pembangunan tidak fokus dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.
Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dari 5 (lima) pendekatan
yang ditempuh terdapat pendekatan atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom
up). Permasalahan timbul manakala masing-masing pendekatan harus berhadapan
dengan sumber pendanaan yang ada. Perencanaan top down umumnya merupakan
kebijakan nasional yang harus dijalankan. Namun perencanaan bottom up juga
merupakan aspirasi dari masyarakat yang juga harus diakomodasi. Karena pendanaan
yang terbatas maka kedua pendekatan ini seringkali menjadikan perencanaan
pembangunan menjadi terhambat.
Perencanaan yang realistis merupakan solusi dari terbatasnya sumber
pembiayaan pembangunan. Masalah yang terjadi dari dulu adalah perencanaan yang
tidak sesuai dengan kemampuan sumber daya dan dana. Untuk menghindari masalah
ini selain diperlukan kemampuan seorang perencana, juga komitmen dari masing-
masing pimpinan unit kerja untuk bersikap realistis dengan tetap memegang azas
prioritas (money follow fuction).
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017
diantaranya adalah :
1. Pergantian kepemimpinan daerah. Periode Bupati dan Wakil Bupati (Herry
Noegroho dan Rijanto) untuk masa pengabdian 2011 – 2017 akan berakhir pada
30 Januari 2017. Kabupaten Blitar ikut serta dalam pelaksanaan Pilkada Serentak
secara nasional yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Oleh karena itu
perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang akan mendukung
pergantian kekuasaan khususnya dalam rangka penyusunan RPJMD sebagai
penterjemahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Tantangan baru perencanaan pembangunan daerah dengan keluarnya UU 6/2014
tentang Desa. Oleh karena itu diperlukan penyusunan Ranperda Perencanaan
Pembangunan Daerah yang dapat mengakomodir UU dimaksud.
Renja Bappeda Tahun 2017 22
4.2 Isu Strategis
Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan satu tahun ke depan,
beberapa peristiwa yang diprediksi dapat mempengaruhi keberhasilan perencanaan
pembangunan perlu diperhitungkan. Beberapa peristiwa maupun kondisi tersebut
antara lain :
1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tekanan resesi ekonomi global;
2. Perubahan kebijakan Pemerintahan Era Jokowi-JK dengan 9 (Sembilan) Agenda
Prioritas yang disebut sebagai Nawa Cita membawa dampak bagi perubahan
kebijakan prioritas pembangunan daerah;
3. Tahun 2017 merupakan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan
masih banyaknya target RPJMD 2011-2017 yang belum tercapai secara optimal
khususnya agenda pertama penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan
perbaikan iklim ketenagakerjaan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik
(Good Governance);
5. Melanjutkan mega proyek Pembangunan Pusat Pemerintahan di Kecamatan
Kanigoro dan Pembangunan Stadion di Kecamatan Nglegok;
6. Pilkada Serentak yang diikuti Kabupaten Blitar pada Desember 2015, membutuhkan
sumberdaya yang cukup besar dalam rangka menjamin kesuksesan pra sampai
dengan pasca pelaksanaannya di tahun 2017.
4.3 Program/Kegiatan Prioritas
Melanjutkan sasaran pembangunan daerah yang telah dicapai dalam RPJMD
tahun 2011-2017, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta berbagai hambatan dan
tantangan yang harus dipecahkan dan dihadapi, maka prioritas perencanaan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah melaksanakan fungsi koordinasi,
monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Renja Bappeda Tahun 2017 23
1. Program Perencanaan Pembangunan
Kebijakan program ini diarahkan pada pelaksanaan kegiatan yang bersifat reguler
yakni pelaksanaan Musrenbang RKPD maupun kegiatan dalam rangka pelaksanaan
Musrenbang RPJMD Kabupaten Blitar menyongsong pergantian tampuk kekuasaan
di daerah. Selain itu pada tahun ini direncanakan untuk menyusun Ranperda
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengakomodir perubahan mekanisme
pengelolaan desa.
2. Fasilitasi TKPKD dan Pencapaian MDGs/SDGs
Fasilitasi TKPKD penting dilakukan dalam rangka mendorong perencanaan
pembangunan daerah yang berpihak pada orang-orang miskin dan para
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). TKPKD sebagai lembaga adhoc
dibawah arahan Wakil Bupati ditugaskan untuk mengkoordinasikan dan
mensinergikan program pembangunan daerah yang berpihak, agar target
penurunan angka kemiskinan secara nasional dapat tercapi. Sedangkan fasilitasi
MDGs/SDGs dirancang untuk percepatan pencapaian target-target MDGs/SDGs di
Kabupaten Blitar.
3. CSR (Corporate Social Responsibility / Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
Bahwa perusahaan yang bergerak pada pemanfaatan sumber daya alam wajib
menyisihkan dana sebesar 2,5% dari laba usahanya untuk kegiatan sosial
kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Agar supaya kegiatan CSR itu terus
meningkat dan sinergi dengan program – program pembangunan di daerah
sekaligus sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, maka daerah perlu
untuk menfasilitasi dan berkoordinasi sehingga tercipta sinergi perencanaan
program/kegiatan tanggung jawab social dan lingkungan khususnya dalam rangka
pengentasan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
(PMKS) serta pengelolaan lingkungan hidup.
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2017-2020
Penyusunan RAD Pangan dan Gizi ini diarahkan untuk perencanaan pembangunan
bidang ketahanan pangan dan gizi, yang masih dihadapkan pada sejumlah
persoalan seperti rendahnya ketahanan pangan keluarga, belum optimalnya
pemanfaatan lahan kering dan lahan tidur, rendahnya pengetahuan keluarga
tentang pola gizi berimbang dan masih banyaknya balita yang mengalami gizi
kurang dan gizi buruk di Kabupaten Blitar.
Renja Bappeda Tahun 2017 24
5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD
Kabupaten Blitar
KLHS merupakan instrument pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan
penguatan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan
hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam perencanaan
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Oleh
karena setiap dokumen perencanaan pembangunan harus mencerminkan upaya
pelestarian, pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka dokumen
KLHS harus disusun terlebih dahulu sebagai masukan dalam penyusunan RPJMD.
6. Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat
Kabupaten.
Kegiatan ini dirancang untuk mendorong kompetensi SDM masyarakat Kabupaten
Blitar di bidang penelitian, pengembangan, IT, sosial dan budaya. Inovasi
merupakan kata kunci untuk menghadapi persaingan bebas di era AFTA.
Penguasaan teknologi informasi dan internet menjadi kebutuhan mendasar
masyarakat khususnya remaja. Penguasaan IT tersebut tetap dalam kerangka
besar penghargaan atas nilai-nilai kebangsaan, sosial dan budaya local, sehingga
kemajuan pengetahuan dan ketrampilannya tidak sampai menggerus budaya dan
kearifan local masyarakatnya.
4.4 Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan Program/Kegiatan
Strategi pada dasarnya merupakan suatu langkah yang akan dilakukan dalam
rangka menuju sasaran yang ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Strategi yang ditempuh oleh Bappeda Kabupaten Blitar dalam melaksanakan program
dan kegiatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Terus mendorong peran aktif masyarakat, kelompok masyarakat dan ormas dalam
perencanaan pembangunan.
Peran aktif masyarakat dapat berarti berperan langsung dalam berbagai proses
politik dan perwakilan, dalam proses perumusan program, dalam pelaksanaan dan
Renja Bappeda Tahun 2017 25
berperan dalam pengawasan. Peran tersebut juga dapat dilaksanakan secara tidak
langsung yakni melalui dukungan moril dan materiil, stabilitas keamanan dan sosial.
Dengan keterlibatan masyarakat ini diharapkan juga terjadi interaksi antara :
Masyarakat selaku penerima dan penanggung resiko dari program
pembangunan;
Penyelenggara pemerintahan selaku pelaksana pembangunan; dan
DPRD selaku mitra pemerintah daerah khususnya dalam fungsinya pada
penganggaran dan pengawasan pembangunan.
2. Memaksimalkan fungsi koordinatif dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah.
Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk
menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh berbagai unsur baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Koordinasi dilaksanakan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan
evaluasinya.
3. Melaksanakan lima pendekatan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana
diamanatkan dalam undang-undang, yaitu : pendekatan politik, teknokratik,
partisipatif, top-down dan bottom-up.
4. Peningkatan kapasitas perencana pembangunan.
Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas perencana pembangunan dilakukan
beberapa kegiatan seperti fasilitasi diklat-diklat perencanaan, bimbingan-bimbingan
teknis perencanaan, fasilitasi pendidikan perencana tingkat sarjana dan magister
serta pelaksanaan capacity building bagi perencana.
Renja Bappeda Tahun 2017 26
BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Perumusan kebijakan dan pelaksanaannya serta pemilahan dan pemilihan prioritas
yang tajam dan akurat merupakan sarana untuk mengejawantahkan apa yang tercantum
dalam perencanaan program pembangunan. Keberhasilan pelaksanaannya harus didukung
oleh masyarakat. Dukungan masyarakat, terutama masyarakat lokal, dapat dilakukan dengan
berperan aktif dalam proses perencanaan, dalam pelaksanaan dan langkah-langkah
pengawasan.
Arah kebijakan dalam rencana pembangunan Bappeda tahun 2017 ini meliputi :
a. Penyediaan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana untuk meningkatkan
kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan melalui
kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
b. Penyediaan data pokok strategis, aktual dan bertanggung jawab untuk mendukung
perencanaan pembangunan dengan menggunakan aplikasi sistem perencanaan daerah;
c. Melibatkan stakeholders dalam perencanaan pembangunan berdasar kaidah transparansi,
akuntabilitas dan partisipatif;
d. Melakukan fasilitasi peningkatan kinerja Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah
(BKPRD), Dewan Riset Daerah (DRD) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD);
e. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga lain yang
mempunyai kapasitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk memperoleh
hasil yang optimal;
f. Menyediakan laporan pelaksanaan pembangunan berdasarkan standar yang ditentukan,
aktual, akuntabel dan transparan sebagai wujud pelaksanaan prinsip Good Governance.
Renja Bappeda Tahun 2017 27
BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2017
Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar pada tahun
2017 sebanyak 11 program dan 74 kegiatan yang sebagian besar bersumber dari dana APBD
II senilai Rp. 11,896,000,000,- Rincian kegiatan dimaksud sebagaimana tabel berikut :
Renja Bappeda Tahun 2017 28
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran
Sekretaris 95% Rp. 650.000.000 APBD II
95% Rp. 675.000.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan peralatan kantor untuk menunjang sarana dan prasarana aparatur
Sekretaris 95% Rp. 275.000.000 APBD II
95% Rp. 300.000.000
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional kantor
Sekretaris 100% Rp. 200.000.000 APBD II
100% Rp. 200.000.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tercukupinya kebutuhan Bintek/Sosialisasi/ Kursus
Sekretaris 95% Rp. 40.000.000 APBD II
95% Rp. 50.000.000
2 Capacity building perencanaan pembangunan
Peningkatan kapasitas pengetahuan dan skill perencana
Sekretaris 90% Rp. 200.000.000 APBD II
90% Rp. 220.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 29
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya laporan kinerja SKPD
Sekretaris 100% Rp. 6.000.000 APBD II
100% Rp. 7.000.000
2 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017
Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 dan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015
Kabid Pengend. Eva Data & Statistik
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 160.000.000
5. Program Pengembangan Data /Informasi
1 Asistensi dan Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Terlaksananya Asistensi dan Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Kabid Pengend. Eva Data & Statistik
100% Rp. 130.000.000 APBD II
100% Rp. 140.000.000
2 Penyusunan dan Publikasi Data Hasil Pembangunan Daerah
Publikasi Data Hasil Pembangunan Daerah
Kabid Pengend. Eva Data & Statistik
3 publikasi Rp. 300.000.000 APBD II
4 publikasi Rp. 310.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 30
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
3 Pemeliharaan Database Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Database pembangunan daerah
Kabid Pengend. Eva Data & Statistik
12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 200.000.000
4 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan
Kabid. Litbang
6 bidang Rp. 150.000.000 APBD II
6 bidang Rp. 160.000.000
5 Penyusunan dan Seminar Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Blitar
Terlaksananya penyusunan dan seminar hasil pembangunan Kabupaten Blitar
Sekretaris 100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 110.000.000
6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Fasilitasi peningkatan kinerja Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar
Meningkatnya kegiatan DRD dalam mengidentifikasi potensi desa wisata beserta fasilitas pendukungnya di Kab. Blitar
Kabid Praswil
100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 110.000.000
2 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD)
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan DRD
Kabid Ekonomi
100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 110.000.000
7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Tersusunnya Ranwal RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2017
Sekretaris 100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 100.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 31
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
2 Fasilitasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Dana Transfer ke Daerah Tahun 2017
Terfasilitasinya pelaksanaan dan pelaporan Dana Transfer ke Daerah
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
12 bulan Rp. 140.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 150.000.000
3 Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD Di Kabupaten Blitar
Sekretaris 100% Rp. 120.000.000 APBD II
100% Rp. 130.000.000
4 Penyelanggaraan Musrenbang RPJMD
Terselenggaranya Musrenbang RPJMD
Sekretaris 90% Rp. 300.000.000 APBD II
- -
5 Penyelanggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017
Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2017
Sekretaris 90% Rp. 300.000.000 APBD II
100% Rp. 310.000.000
6 Penyusunan RKPD-P Tahun 2017 dan RKPD Tahun 2017
Tersusunnya Dokumen RKPD-P Tahun 2017 dan RKPD tahun 2017
Sekretaris 100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 175.000.000
7 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2017-2021
Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2017-2021
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
100% Rp. 340.000.000 APBD II
- -
8 Fasilitasi Penetapan Perda RPJMD
Terlaksananya fasilitasi penetapan Perda RPJMD
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
100% Rp. 50.000.000 APBD II
- -
Renja Bappeda Tahun 2017 32
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
9 Pelaksanaan Sosialisasi Perda RPJMD
Terlaksananya sosialisasi Perda RPJMD
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
90% Rp. 250.000.000 APBD II
- -
10 Fasilitasi Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan tahun 2017
Terfasilitasinya kegiatan kegiatan pengendalian dan pelaporan
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
12 bulan Rp. 100.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 110.000.000
11 Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program
Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan pengendalian dan pelaporan (rapat-rapat koordinasi luar daerah)
Sekretaris 12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 160.000.000
12 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD yang sesuai dengan Peraturan Perundangan
Sekretaris 40 SKPD Rp. 150.000.000 APBD II
- -
13 Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017
Tersusunnya Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
2 Dokumen Rp. 120.000.000 APBD II
2 Dokumen Rp. 130.000.000
14 Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017
Tersusunnya Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
2 Dokumen Rp. 230.000.000 APBD II
2 Dokumen Rp. 240.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 33
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
15 Penyusunan LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015
Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
100% Rp. 130.000.000 APBD II
100% Rp. 140.000.000
16 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017
Tersusunnya Tapkin SKPD yang sesuai dengan Peraturan Perundangan
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
40 SKPD Rp. 75.000.000 APBD II
40 SKPD Rp. 85.000.000
17 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Perda Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris 100% Rp. 250.000.000 APBD II
- -
18 Sosialisasi Perda Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Perda Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris 100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APP (Anti Poverty Program).
Dokumen pelaporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan APP di Kab.Blitar
Kabid Ekonomi
100% Rp. 140.000.000 APBD I dan APBD
II
100% Rp. 150.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 34
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Nglegok
Terpantaunya pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dari berbagai unsur (pemerintah, swasta dan masyarakat) serta sumber dana
Kec. Nglegok
Kab. Blitar
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 150.000.000
3 Fasilitasi,Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro
Terfasilitasinya pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Kanigoro
Kec. Kanigoro
Kab. Blitar
100% Rp. 175.000.000 APBD II
100% Rp. 175.000.000
4 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Bidang Perekonomian
Terfasilitasinya pelaksanaan program/kegiatan di bidang perekonomian.
Kabid Ekonomi
12 bulan Rp. 185.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 190.000.000
5 Workshop Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata di Kab. Blitar
Terwujudnya SDM Perangkat Desa/Pelaku usaha Individu guna menggali Potensi kepariwisataan yang ada didesa
Kabid Ekonomi
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 160.000.000
6 Pengembangan Technopark Atsiri di Kabupaten Blitar
Dokumen Laporan Pengembangan Produk Industri Atsiri di Kab.Blitar
Kabid Ekonomi
100% Rp. 200.000.000 APBD II
100% Rp. 250.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 35
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
7 Kajian Penyusunan Product Branding dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Memperkuat Daya Saing Daerah
Tersusunnya dokumen Product Branding dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Memperkuat Daya Saing Daerah
Kabid Ekonomi
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
8 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Agropolitan di Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen RPIJM Kawasan Agropolitan
Kabid Ekonomi
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
9 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2017-2020
Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2017-2020
Kabid Ekonomi
100% Rp. 175.000.000 APBD II
- -
9 Program Perencanaan Sosial Dan Budaya
1 Fasilitasi dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD
(a) Terlaksananya Koordinasi, Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD, (b) Tersusun dan tersampaikannya laporan tahunan TKPKD ke TNP2K.
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 200.000.000,00 APBD II
12 bulan Rp. 250.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 36
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
2 Fasilitasi dan monev percepatan pencapaian target kinerja (MDGs/SDGs) Kabupaten Blitar
(a) Terlaksananya Koordinasi, Monev MDGs, (b) Tersusun RAD MDGs/SDGs Kabupaten Blitar
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 175.000.000
3 Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulangan Kemiskinan kabupaten Blitar
Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan pada upaya penanggulangan kemiskinan di Kab Blitar.
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 175.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 200.000.000
4 Penyusunan data terpilah gender dan anak Kab.Blitar Tahun 2017
Dokumen data terpilah gender dan anak Kab.Blitar Tahun 2017
Kabid Pemas
100% Rp. 90.000.000 APBD II
10 bulan Rp. 100.000.000
5 Penyelenggaraan Koordinasi, Monev Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Perkotaan (P2KKP Kota)
Terlaksananya Koordinasi, Monev Program P2KKP Kota
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 170.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 180.000.000
6 Fasilitasi Menuju Kabupaten Blitar Sehat
(1). Terlaksananya koordinasi menuju Kabupaten Blitar Sehat, (2). Berfungsinya tim Pembina Kabupaten/Kecamatan, serta Forum Kabupaten Sehat
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 250.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 300.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 37
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
7 Fasilitasi, Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kab. Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2017
(1). Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kab. Blitar, (2). Terlaksananya pendampingan penyusunan PPRG di SKPD, (3). Terlaksananya fasilitasi menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 160.000.000
8 Fasilitasi Program Perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2017
Terlaksananya Koordinasi, dan Monev Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2017
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 100.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 110.000.000
9 Workshop/pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)
Terlaksananya workshop/pelatihan konvensi hak anak
Kabid Pemas
100% Rp. 125.000.000 APBD II
100% Rp. 130.000.000
10 Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak
Tersusunnya dokumen analisis situasi ibu dan anak di Kabupaten Blitar
Kabid Pemas
100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 100.000.000
11 Fasilitasi dan Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa
Terlaksananya Fasilitasi dan Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 175.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 180.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 38
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
12 Pembuatan Film Dokumenter:" Revolusi Mental Pemuda: Success Story Orang Blitar"
Tersusunnya serial Film Dokumenter:" Revolusi Mental Pemuda: Success Story Orang Blitar"
Kabid Pemas
100% Rp. 75.000.000 APBD II
100% Rp. 85.000.000
10 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
1 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah
Kabid Praswil
12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 160.000.000
2 Penyusunan Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
Tersusunnya dokumen RPIJM sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan investasi infrastruktur
Kabid Praswil
100% Rp. 100.000.000 APBD II
- -
3 Review Telaah RTRW Kab.Blitar dengan RTRW Prov.,Kab/Kota sekitarnya
Tersusunnya review telaah RTRW Kab.Blitar dengan RTRW Prov.,Kab/Kota sekitarnya
Kabid Praswil
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 160.000.000
4 Sharing Program PKLSDA-BM Kab.Blitar 2017
Terlaksananya Sharing Program PKLSDA-BM Kab.Blitar 2017
Kabid Praswil
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 160.000.000
5 Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017
Terfasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Kabid Praswil
12 Bulan Rp. 75.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 100.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 39
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
6 Fasilitasi dan Koordinasi Program Jalan Lintas Selatan (JLS)
Terfasilitasinya dan terkoordinasinya Program Jalan Lintas Selatan (JLS)
Kabid Praswil
12 Bulan Rp. 100.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 110.000.000
7 Fasilitasi Pelaksanaan Program TMMD Tahun 2017
Terfasilitasinya Pelaksanaan Program TMMD Tahun 2017
Kabid Praswil
100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 110.000.000
8 Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan)
Tersusunnya dokumen Masterplan Drainase Perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan)
Kabid Praswil
100% Rp. 200.000.000 APBD II
100% Rp. 200.000.000
9 Penetapan Kawasan Prioritas dalam rangka Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) di Kabupaten Blitar
Tersusunnya Kawasan Prioritas dalam rangka Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) di Kabupaten Blitar
Kabid Praswil
100% Rp. 50.000.000 APBD II
- -
10 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar
Kabid Praswil
100% Rp. 250.000.000 APBD II
- -
11 Identifikasi Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar Berdasarkan Teknologi Penginderaan Jauh
Tersusunnya dokumen Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar Berdasarkan Teknologi Penginderaan Jauh
Kabid Praswil
100% Rp. 200.000.000 APBD II
- -
Renja Bappeda Tahun 2017 40
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
11 Program Penelitian dan Pengembangan
1 Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes Di Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen laporan Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
2 Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat Kabupaten Tahun 2017
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat Kabupaten
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 250.000.000 APBD II
- -
3 Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Blitar
Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 175.000.000 APBD II
- -
4 Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Di Kabupaten Blitar
Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Di Kabupaten Blitar.
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 175.000.000 APBD II
- -
Renja Bappeda Tahun 2017 41
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
5 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 160.000.000
6 Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Blitar
Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp 130.000.000 APBD II
- -
7 Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien Di Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
8 Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan Di Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
9 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Sistem Inovasi Daerah di Kab. Blitar
Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Sistem Inovasi Daerah di Kab. Blitar.
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
12 Bulan Rp. 200.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 210.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 42
No PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
LOKASI TARGET
CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA
10 Studi Percepatan Pembangunan Infrastuktur melalui Mekanisme Public Privat Partnership (PPP)
Tersusunnya dokumen Studi Percepatan Pembangunan Infrastuktur melalui Mekanisme Public Privat Partnership (PPP)
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
JUMLAH KESELURUHAN Rp. 11.896.000.000 - - Rp. 8.607.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 43
Renja Bappeda Tahun 2017 44
BAB VII
P E N U T U P
Pembangunan berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasil
pembangunan yang akan dicapai tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain
itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung
oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak
program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya.
Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan
pembangunan di tahun 2017, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang
dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda, dan juga jumlah
dana yang diperlukan jika perecanaan tersebut dilaksanakan.
Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan
sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
top related