bab i pendahuluan -...
Post on 29-May-2019
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa
Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang
disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra, Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda
Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan. Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tahapan: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan
rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.
.
Secara rinci tahapan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut: 1. Tahapan Persiapan meliputi:
a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal mencakup:
a. analisis gambaran pelayanan; b. analisis permasalahan; c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
d. analisis isu strategis; e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan
sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk
mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif
dalam rancangan awal RPJMD.
PERSIAPAN
PENYUSUNAN
RANCANGAN
AWAL RANCANGAN
FORUM
PD/LINTAS PD
RANCANGAN
AKHIR PENETAPAN
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan
menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan
rancangan renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
4. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk
memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi
rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan,
program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RPJMD 6. Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
yang telah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk
ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
RPJPD
RPJMD
RKPD
KUA
RENSTRA
PD
RENJA PD
PPA
DISEPAKATI KDH & DPRD
RANCANGAN
APBD
APBD
RKA PD
DPA PD
PENERIMA MANFAAT
(MASYARARAKAT DAN DUNIA USAHA)
DIEVALUASI MDN & GUB
PEDOMAN EVALUASI DITETAPKAN MDN
Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya
dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sinkronisasi dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan
pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar
Daerah. Penelaahan dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah. Penelaahan terhadap
dokumen perencanaan pembangunan Daerah provinsi dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota dengan menelaah kebijakan Daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah kabupaten/kota.
Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen
perencanaan. Penelaahan sebagaimana dimaksud mengandung makna:
1. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dengan nasional;
2. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah;
3. mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi
lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian
sumber daya alam; dan
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. 4. memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD
dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan jangka panjang Daerah dengan Daerah lainnya;
5. mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan
sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah; 6. mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD dilakukan
dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan
program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
7. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD
kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan
jangka menengah Daerah kabupaten/kota dengan arah serta prioritas pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan
kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah; 8. memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD
dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya;
9. memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan
Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang
ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional;
10. mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan
dengan prioritas pembangunan Daerah; dan 11. mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD
Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas
pembangunan Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023
adalah: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
24. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019; 27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara
Nasional; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah; 37. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, misi, dan program kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ke dalam
perencanaan lima tahunan dan memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah: a. menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan
rancangan RKPD; b. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta
pelaksanaan program dan kegiatan untuk periode 5 tahun ke depan; c. Menjabarkan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-
2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -
2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
2.2 Sumber Daya PD
2.3 Kinerja Pelayanan PD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2
3.3
3.4
3.5
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Kab/Kota
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
pada RPJMD
Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
BAB VII
BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PENUTUP
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1. Tugas dan Fungsi Inspektorat
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Inspektorat sebagai perangkat daerah di bawah Gubernur yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas
kinerja organisasi Pemerintah Daerah. Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Gubernur
dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, dan
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu:
Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
gubernur;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
Di samping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Inspektorat melakukan fungsi sebagai berikut:
a. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Pengawasan Umum dan Teknis.
Pengawasan Umum dimaksud meliputi: 1) pembagian urusan pemerintahan; 2) kelembagaan daerah;
3) kepegawaian pada Perangkat Daerah; 4) keuangan daerah;
5) pembangunan daerah; 6) pelayanan publik di daerah; 7) kerja sama daerah;
8) kebijakan daerah; 9) kepala daerah dan DPRD; dan
10) bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pengawasan teknis dimaksud di atas meliputi:
1) capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar; 2) ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan
termasuk ketaatan pelaksanaan norrna, standar, prosedur, dan
kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren ; 3) dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan 4) akuntabilitas pengelolaan anggararr pendapatan dan belanja
negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di
daerah. b. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat
Daerah meliputi: 1) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah;
2) pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3) ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan
termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap
perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungiawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
4) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Provinsi
selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi melalui: a. Audit
Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
Audit terdiri atas: 1) audit kinerja; 2) audit dengan tujuan tertentu.
b. Reviu Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
c. Evaluasi Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang
telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
d. Pemantauan
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
e. Kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan
dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia
(SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:
a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (Assurance Activities), terdiri atas: 1) Audit, meliputi:
a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
b) Audit Kinerja
c) Audit dengan tujuan tertentu 2) Evaluasi; 3) Reviu;
4) Pemantauan. b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan
penjaminan kualitas, antara lain: 1) Konsultasi; 2) Sosialisasi;
3) Asistensi.
2. Struktur Organisasi
Pembentukan struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun
2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari : a. Inspektur;
b. Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan;
2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 3) Subbagian Administrasi dan Umum.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Khusus;
g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai rumpun
jabatan fungsionalnya.
3. Tugas dan fungsi Jabatan Struktural
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah, bahwa tugas struktural Inspektorat: a. Inspektur
Tugas Inspektur adalah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi
Inspektorat. b. Sekretariat
Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
Tugas Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkunan Inspektorat.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 1) Penyiapan bahan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
2) Pengordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan
dokumentasi di lingkungan Inspektorat; 4) Pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana di lingkungan Inspektorat;
5) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
6) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
7) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan
Inspektorat; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai
dengan fungsinya.
Sekretariat terdiri atas: 1) Subbagian Perencanaan;
Subbagian Perencanaan memiliki tugas: a) Menyiapkan bahan pengordinasian program pengawasan dan
kerjasama kegiatan bidang pengawasan;
b) Menyiapkan bahan pengordinasian penyusunan program dan kegiatan;
c) Menyiapkan bahan pengumpulan data bahan pemeriksaan; d) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan; e) Menyiapkan bahan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah; f) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas: a) Menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian dan
tindak lanjut laporan hasil pengawasan; b) Menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan; c) Menyiapkan bahan administrasi penanganan pengaduan
masyarakat; d) Menyiapkan bahan pemantauan, tindak lanjut hasil
pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
e) Menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan
sementara; f) Menyiapkan bahan monev strategi nasional pencegahan dan
pemberantasan korupsi, evaluasi reformasi birokrasi;
g) Menyiapkan bahan penilaian internal pembangunan zona integritas;
h) Menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan evaluasi reformasi;
i) Menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah; dan
j) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan. 3) Subbagian Administrasi dan Umum
Subbagian Administrasi dan Umum memiliki tugas:
a) Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan; b) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
c) Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian; d) Menyiapkan bahan pengelolaan peningkatan Kapabilitas
Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
e) Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset; f) Menyiapkan bahan pengelolaan kerjasama dan kehumasan;
g) Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; h) Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan
ketatalaksanaan;
i) Menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik;
j) Menyiapkan bahan pengendalian gratifikasi; k) Menyiapkan bahan pelaporan laporan harta kekayaan pejabat
negara dan laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara lingkungan Pemerintah Daerah;
l) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III Inspektur Pembantu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di wilayah masing-masing.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi: 1) Melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan;
2) Melaksanakan pembinaan pengawasan; 3) Melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
4) Melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan reguler dan tujuan tertentu;
5) Melaksanakan pengordinasian pelaksanaan tugas pembinaan
dan pengawasan; 6) Melaksanakan entry dan exit briefing pada entitas yang
diperiksa; 7) Melaksanakan reviu naskah hasil pemeriksaan, laporan hasil
pemeriksaan dan koreksi internal hasil pengawasan;
8) Melaksanakan pengklarifikasian hasil pengawasan; 9) Melaksanakan pemaparan hasil pemeriksaan; 10) Melaksanakan penetapan penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan; 11) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren dan tugas pembantuan; 12) Melaksanakan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
13) Melaksanakan pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah yang bersumber dari keuangan daerah.
d. Inspektur Pembantu Khusus
Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur, meliputi:
1) Melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan khusus;
2) Melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus; 3) Melaksanakan pemeriksaan atas aduan masyarakat; 4) Melaksanakan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah; 5) Melaksanakan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah; 6) Melaksanakan reviu Rencana Kerja Pemerintah daerah;
7) Melaksanakan reviu Rencana Kerja dan Anggaran; 8) Melaksanakan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
daerah; 9) Melaksanakan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah Daerah;
10) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; 11) Melaksanakan pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah
untuk pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.2 Sumber Daya PD
1. Susunan Kepegawaian Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang
dalam tabel berikut (data per Oktober 2018):
TABEL 2.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Jumlah
SD SMP SMA D3 S1 S2
- - 12 4 61 44 121
TABEL 2.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
73 48 121
TABEL 2.3
Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV
a b c d a b c d a b c d a b c d
- - - - - 3 6 2 8 11 27 28 21 13 1 1
TABEL 2.4 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Jabatan
Jabatan
Jumlah Eselon PFA P2UPD
Staf
II III IV Adm Teknis
1 2 3 34 25 50 6 121
TABEL 2.5 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
No Jenjang Auditor Jumlah
PFA
1. Auditor Madya 16
2. Audior Muda 16
3. Auditor Pertama 2
TABEL 2.6
Jumlah P2UPD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
No Jenjang P2UPD Jumlah P2UPD
1. P2 Madya 16
2. P2 Muda 9
3. P2 Pertama -
Jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal bila dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah obyek pemeriksaan yang ditangani. Kedepannya diusulkan
jumlah pegawai yang ideal untuk lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
TABEL 2.7
Jumlah Pejabat Fungsional Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah
No Jumlah Pegawai
berdasarkan Jabatan Fungsional
Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai yang
ideal
1 PFA 35 45
2 P2UPD 26 45
3 Auditor Kepegawaian 2 9
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Sarana
dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah antara lain:
TABEL 2.8
Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
No. Sarana/Prasarana Kondisi
Tahun 2018
Kondisi yang diinginkan
tahun 2023
1. Gedung 6.270 M2 6.270 M2
2. Kendaraan Dinas a) Roda 4
b) Roda 2
11 buah
16 buah
15 buah
25 buah
3. Komputer 53 unit 70 unit
4. Printer 70 unit 82 unit
5. Koneksi Jaringan 24 jam 24 jam
6. LCD 15 unit 20 unit
7. Laptop/Notebook 27 unit 80 unit
8. Kamera 18 unit 20 unit
No. Sarana/Prasarana Kondisi
Tahun 2018
Kondisi yang diinginkan
tahun 2023
9. Perekam Suara 5 unit 10 unit
10. Souns System 2 set 4 set
11. Scanner 15 unit 20 unit
2.3 Kinerja Pelayanan PD
Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang lalu telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai, yaitu:
1. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP
Secara lengkap kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2013-2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN ke -
REALISASI CAPAIAN TAHUN ke - RASIO CAPAIAN TAHUN ke –
(%)
I II III IV V I II III IV V I II III IV V
1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1
Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
Opini BPK (WTP)
Prov & 13
K/K
Prov & 16
K/K
Prov & 22
K/K
Prov & 16
K/K
Prov & 22
K/K
Prov & 10
K/K
Prov & 11
K/K
Prov & 20
K/K
Prov & 30
K/K
Prov & 31
K/K
78.57 70.59 91.30 100.00 100.00
2
Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP
2 SKPD
15 SKPD
59 SKPD
48 SKPD
48 SKPD
2 SKPD
59 SKPD
59 SKPD
48 SKPD
48 SKPD
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Tingkat Maturitas SPIP
Level 1
Level 2
Level 2
Level 3
Level 3
Level 1
Level 2
Level 3
Level 3
Level 3
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3
Terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan yang Professional
90% 92% 94% 97% 100% 92% 94% 95% 98% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Tingkat Kapabilitas APIP
Level 1
Level 1
Level 2
Level 2
Level 3
Level 1
Level 1
Level 2
Level 3
Level 3
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian hasil dari ketiga
sasaran tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK)
merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan
diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah
menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
INDIKATOR IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM
PERIODE AKHIR RENSTRA
Opini BPK (WTP) Target: Provinsi dan 22 Kab/Kota
Capaian: Provinsi dan 31 Kab/Kota “Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”
Pada saat Renstra Inspektorat 2013-2018 ditetapkan, jumlah
Kab/Kota di Jawa Tengah yang memperoleh opini WTP sebanyak 10
Kab/Kota. Sedangkan pada akhir periode Renstra Tahun 2018, target yang ditetapkan adalah opini WTP Provinsi Jawa Tengah dan opini WTP
Kab/Kota sebanyak 22 Kab/Kota. Walaupun pada akhirnya jumlah Kab/Kota yang memperoleh opini WTP jauh melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 31 Kab/Kota, tetapi pada perjalanannya
ditemui banyak sekali hambatan dan kendala yang dihadapi. Hambatan dan kendala tersebut diantaranya:
a. Peralihan kewenangan sekolah SMA/SMK dari Pemerintah Kab/Kota
menjadi di bawah Pemerintah Provinsi membawa beberapa konsekuensi, yaitu:
1) Keterbatasan pemahaman dan perbedaan persepsi dari pihak pelaksana di sekolah terhadap penyajian kas aset yang materialitasnya cukup besar terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah; 2) Cukup banyaknya jumlah sekolah dan sebaran lokasi yang luas
menyebabkan pengawasan terhadap sekolah menjadi tidak maksimal.
b. Rata-rata aset di daerah merupakan aset tetap yang jika dicermati
tidak jelas asal usul, nilai rupiah, maupun status kepemilikannya. Secara terinci, daftar 31 Kab/Kota yang memperoleh opini WTP pada tahun 2018 (atas LKPD Tahun 2017) adalah:
1) Kota Surakarta 2) Kota Semarang
3) Kota Salatiga 4) Kota Pekalongan 5) Kota Magelang
6) Kabupaten Banjarnegara
7) Kabupaten Wonosobo 8) Kabupaten Wonogiri
9) Kabupaten Temanggung 10) Kabupaten Tegal 11) Kabupaten Sukoharjo
12) Kabupaten Sragen 13) Kabupaten Semarang
14) Kabupaten Purworejo 15) Kabupaten Purbalingga 16) Kabupaten Pemalang
17) Kabupaten Pekalongan 18) Kabupaten Pati 19) Kabupaten Magelang
20) Kabupaten Kudus 21) Kabupaten Kendal
22) Kabupaten Kebumen 23) Kabupaten Karanganyar 24) Kabupaten Jepara
25) Kabupaten Grobogan 26) Kabupaten Demak
27) Kabupaten Cilacap 28) Kabupaten Boyolali 29) Kabupaten Blora
30) Kabupaten Batang 31) Kabupaten Banyumas
2. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Tujuan dari SPIP adalah guna memberikan keyakinan memadai bagi SKPD atas tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien,
pengamanan aset negara, Ketaatan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Terkait dengan penyelenggaraan SPIP, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu:
a. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP Output dari indikator ini adalah jumlah Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) SPIP yang disusun oleh SKPD berdasarkan hasil penyelenggaraan SPIP di wilayah masing-masing. Mulai pada tahun 2016, seluruh SKPD di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (48
SKPD) telah menyusun RTP setiap tahunnya, termasuk penyusunan RTP tingkat Provinsi.
b. Tingkat maturitas SPIP
Output dari indikator ini berasal dari penilaian yang dilakukan secara berjenjang oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang akan
dilanjutkan dengan Quality Assesment oleh BPKP Pusat. Hasil penilaian yang dilakukan pada tahun 2016, level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 3,023. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa target level 3 yang ditetapkan pada tahun 2018 telah dapat dicapai pada tahun 2016, lebih cepat 2 tahun dari yang direncanakan.
Kendala utama dalam penyelenggaraan SPIP ini adalah 1) kondisi bahwa SPIP belum sepenuhnya dijadikan pedoman
pengendalian risiko internal SKPD, sehingga dampak yang dihasilkan belum optimal;
2) Pada saat melakukan kegiatan pengawasan, APIP belum
melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap auditi, sehingga proses penyusunan Program Kerja belum mengacu
kepada hasil SPI yang disusun oleh auditi.
INDIKATOR IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM
PERIODE AKHIR RENSTRA
a. Jumlah SKPD yang Menerapkan
SPIP
Target: Seluruh SKPD Capaian: 48 SKPD
“Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) telah dilakukan secara terus menerus oleh tiap SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi”
b. Tingkat Maturitas SPIP
Target: Level 3 Capaian: Level 3,023
• Inspektorat telah menetapkan, mengkomunikasikan, dan melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian atas kegiatan pokok SKPD
• Inspektorat telah melaksanakan pengendalian intern dan telah
terdokumentasi dengan baik namun evaluasi atas pengendalian intern belum terdokumentasi dengan memadai
3. Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas APIP
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP
diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen
pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada
pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government). Sesuai dengan target yang diamanatkan dalam RPJMN 2014-2019, dan juga Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, APIP
diharuskan untuk dapat mencapai level 3 paling lambat akhir tahun 2019. Sesuai dengan hasil Reviu atas Hasil Quality Assurance Perwakilan
BPKP Jawa Tengah terhadap Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dinyatakan telah mencapai level 3 Dengan Catatan (DC), yang
artinya telah mencapai target yang ditetapkan.
INDIKATOR IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM
PERIODE AKHIR RENSTRA
a. Tingkat
Kapabilitas APIP
Target: Level 3
Capaian: Level 3 “Dapat lebih mewujudkan peran APIP yang
efektif baik dari sisi quality assurance
maupun consulting partner”
b. Persentase
Tenaga Pemeriksa dan Aparat
Pengawasan yang Profesional
Target: 100%
Capaian: 100% “Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
profesional dan berkompeten”
Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan Peningkatan
Kapabilitas APIP yaitu: a. Belum dilaksanakannya audit kinerja untuk menilai aspek 3E
(ekonomis, efektif, dan efisien) karena belum disusunnya program audit, register risiko, dan peta audit yang cukup memadai guna mendukung penilaian 3E;
b. Belum dilaksanakannya kegiatan pemberian jasa pemberian saran (advisory service) secara optimal, berupa konseling, bimbingan teknis,
asistensi, dan focus group discussion karena keterbatasan anggaran dan SDM. Selama ini yang telah dilaksanakan baru kegiatan konseling saja;
c. APIP belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan juga Teknologi Informasi, padahal
di masa mendatang Teknologi Informasi memegang peranan penting dalam kegiatan pengawasan, apalagi dalam konteks Inspektorat akan mulai menggunakan e-audit mulai pada tahun 2019 nanti sehngga
seluruh APIP diharapkan untuk dapat mulai menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap penggunaan Teknologi Informasi;
d. APIP belum berperan aktif dalam memverifikasi dan menilai efektivitas
metodologi dan proses Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh auditi, sehingga auditi belum memperoleh dampak yang optimal dari
penyusunan dokumen Manajemen Risiko; e. APIP belum sepenuhnya melakukan analisis dan evaluasi dengan
mengidentifikasi informasi yang cukup andal, relevan, dan berguna
dalam mencapai tujuan penugasan yang diberikan.
Terkait dengan pelaksanaan dan operasional anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000) Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke- (%) Rata-rata
Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5* Angga
ran
Reali
sasi
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
11.953.695 14.839.489 11.919.690 14.521.304 16.329.451 10.934.379 12.699.969 11.419.666 11.788.912 6.510.451 91,47 85,58 95,81 81,18 39,87 7,32% 1,95
Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala
8.605.432 10.498.463 8.697.030 9.132.142 10.877.070 8.028.713 9.101.187 8.552.976 7.574.960 4.904.295 93,30 86,69 98,34 82,95 45,09 5,28% -1,41
Kegiatan Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemda, pemeriksaan khusus/strategis atas perintah pejabat berwenang dan MONEV
541.620 806.022 769.680 1.088.844 800.594 491.710 499.439 677.029 828.601 268.492 90,79 61,96 87,96 76,10 33,54 9,56% 17,13
Kegiatan Pengendalian manajemen
pelaksanaan
kebijakan KDH
1.069.073 1.223.729 665.545 1.497.922 1.368.022 784.000 1.082.759 550.687 1.043.351 360.104 73,33 88,48 82,74 69,65 26,32 5,59% 8,27
Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
799.140 917.210 615.352 910.139 1.251.508 778.977 808.276 577.210 812.534 322.039 97,48 88,12 93,80 89,28 25,73 11,32% 1,08
Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
581.825 930.903 779.108 1.046.101 1.186.101 554.174 801.914 720.409 936.949 295.974 95,25 86,14 92,47 89,57 24,95 20,77% 17,27
Kegiatan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
356.605 463.162 392.975 846.156 846.156 296.802 406.392 341.354 592.513 359.545 83,23 87,74 86,86 70,02 42,49 27,46% 24,91
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000) Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke- (%) Rata-rata
Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5* Angga
ran Realisasi
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparat Pengawasan
130.000 266.000 532.945 571.655 571.655 119.891 259.682 530.120 558.584 223.782 92,22 97,62 99,47 97,71 39,15 67,95% 91,48
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan
130.000 266.000 532.945 571.655 571.655 119.891 259.682 530.120 558.584 223.782 92,22 97,62 99,47 97,71 39,15 67,95% 91,48
Catatan:
*Realisasi anggaran pada tahun 2018 masih dalam proses penyerapan, angka tersebut berdasarkan realisasi anggaran per September
2018.
Secara umum anggaran yang diterima oleh Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah mengalami kenaikan walaupun jumlahnya tidak signifikan. Sebagai contoh, Program pengawasan utama yang ada yaitu Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7,32% per tahunnya. Angka tersebut terasa cukup besar apabila dikonversi secara rupiah, yaitu sebesar
Rp. 4.375.756.000 per 5 tahun (Rp. 875.151.000 per tahunnya). Persentase kenaikan yang besar dialami oleh Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa Dan Aparat Pengawasan yaitu sebesar 67,95% pertahunnya . Akan tetapi kenaikan tersebut secara jumlah tidak terlalu besar, yaitu sebesar Rp. 88.300.000 per tahunnya, dari Rp. 130.000.000
menjadi Rp. 571.655.000 pada tahun ke-5.
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD
Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah
tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasaran pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap.
Ke depannya pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi,
kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskanpada terselenggaranya SPIP dan terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (quick response).
Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 2.10
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Aspek Peluang
(Opportunities)
Tantangan
(Threats)
Sistem/
kebijakan
1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang
baik; 2. Terbitnya berbagai
aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran
Inspektorat; 3. Penerapan E-Audit dalam
proses kegiatan pemeriksaan memberikan
transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih
baik.
1. Keinginan dari stakeholders bahwa
Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra
konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;
2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif,
dan efisien) dari suatu kegatan dan mampu
memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Internal; 3. Penerapan e-audit
memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan
penggunaan Teknologi Informasi.
Aspek Peluang
(Opportunities)
Tantangan
(Threats)
Kelembagaan Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan
Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan
1. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai consulting partner bagi SKPD Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah; 2. Pola hubungan kerja
jabatan fungsional yaitu
PFA dan P2UPD yang belum jelas.
Sumber Daya
Manusia
Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan
kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas
Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan
teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan
Lingkungan
Strategis
1. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri
dan Kemterian Teknis lainna, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di
SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan korupsi;
3. Adanya penugasan dari
Menteri Pendayaangunaan dan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ stakeholder terkait;
4. Adanya Nota
Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat
Penegak Hukum tentang penanganan Aduan
Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Tuntutan publik atas transparansi hasil
pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan
dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya.
Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan
kualitas dan kuantitas pengawasan di Jawa Tengah.
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
Kabupaten/Kota. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-
tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan
Pengawasan lain.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:
1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan; 2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya; 3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
gubernur; 4. penyusunan laporan hasil pengawasan; 5. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
Hasil identifikasi permasalahan tersebut dituangkan dalam tabel
berikut ini:
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Level Kapabilitas
Aparat Pengawas
Intern
Pemerintah perlu
ditingkatkan
a. Kegiatan
pengawasan
masih belum
memberikan
dampak yang
optimal bagi mitra
a. Kegiatan pengawasan
belum berfokus pada
hasil 3E
b. Belum optimalnya
penanganan
kasus/pengaduan
masyarakat
c. Peran APIP dalam
menjalankan peran
layanan Pemberian
Saran (Advisory
Services) belum
optimal
b. Profesionalisme
dan kompetensi
d. Belum ada APIP yang
memiliki sertifikasi
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
APIP masih perlu
ditingkatkan
keahlian pengawasan
khusus.
c.Penggunaan TI
belum optimal
digunakan dalam
kegiatan
pengawasan
e. Sistem TI yang
mendukung
pengawasan belum
terintegrasi, SDM
perlu meningkatkan
kompetensi
penggunaan TI
2 Tingkat kedewasaan
(maturitas) pengendalian internal di
lingkungan Pemprov Jateng perlu
ditingkatkan
a. Belum optimalnya pengelolaan risiko
di lingkup SKPD Prov. Jateng
a. Register risiko perlu disusun secara
sistematis dan komprehensif
b. Masih kurangnya penerapan nilai
integritas bagi ASN Pemprov
Jateng
b. Budaya integritas belum terinternalisasi
secara baik
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
1. Visi
Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2018-2023
adalah “ Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi ,
Mboten Ngapusi”.
2. Misi
Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi
pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan
guyup untuk menjaga NKRI;
b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yg dinamis serta memperluas
sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan
kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih
berbudaya dan mencintai lingkungan.
3. Program Kerja
Sebagai upaya mewujudkan misi-misi di atas, disusunlah
program-program kerja utama yang menjadi prioritas untuk
dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:
a. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu,
gender, anti korupsi & magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
b. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah & guru ngaji;
c. Reformasi birokasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi;
d. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
e. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan
BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
f. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani
serta melindungi kepentingan nelayan;
g. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan
bandara serta pembangunan embung/irigasi;
h. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian
terintegrasi;
i. Rumah Sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB
dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
j. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah
kebudayaan dan kepedulian lingkungan.
Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi
yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi
kedua, yaitu “Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta
memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota”. Selain itu secara
tersirat, Inspektorat juga memiliki peran terhadap misi keempat, yaitu
“Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya
dan mencintai lingkungan” , dalam konteks bahwa Inspektorat juga turut
serta mewujudkan kualitas SDM APIP yang lebih pintar, lebih kompeten,
dan lebih profesional lagi ke depannya.
Sementara untuk Program Kerja yang terkait dengan tugas dan
fungsi Inspektorat adalah:
1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender,
anti korupsi & magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK
Inspektorat mendorong masuknya kurikulum maupun materi Anti
Korupsi maupun materi Sapu Bersih Pungutan Liar ke sekolah-sekolah,
sebagai pondasi awal pendidikan. Sebagai langkah awal, Inspektorat
bekerja sama dengan KPK mewujudkan Pilot Project Sekolah Berintegritas
sebanyak 25 sekolah se-Jawa Tengah.
2. Reformasi birokasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi”.
Secara sederhana, hal tersebut dapat dibaca sebagai Pemerintah Provinsi
tidak hanya fokus pada percepatan Reformasi Birokrasi di tingkat
Provinsi saja, tetapi juga mendorong dan mengajak Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mempercepat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di wilayahnya masing-masing. Sistem layanan
terintegrasi yang menjadi fokus perhatian Inspektorat guna mendukung
tugas dan fungsinya adalah pembangunan sistem e-audit yang akan
mengintegrasikan seluruh kegiatan pengawasan.
3. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni
Inspektorat sebagai aparat pengawas berkontribusi terhadap proses
pemberian bantuan terhadap desa yang jumlahnya semakin meningkat
dari tahun ke tahun.
Maka selanjutnya penetapan tujuan dan sasaran nantinya harus
mengacu pada misi dan program kerja yang sesuai.
Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program KDH
No
Visi/Misi/
Program Kerja
KDH
Tupoksi PD Permasalahan
Faktor
Penghambat
dan Pendorong
1 Visi:
“Menuju Jateng
Sejahtera dan
Berdikari, Tetep
Mboten Korupsi,
Mboten Ngapusi”
Misi:
Mempercepat
Reformasi
Birokrasi yg
dinamis serta
memperluas
sasaran ke
pemerintah
Kabupaten/Kota
Program Kerja:
Reformasi
birokasi di
Kabupaten/Kota,
sistem layanan
terintegrasi
Tugas:
Membantu
Gubernur
dalam membina
dan mengawasi
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang menjadi
kewenangan
Daerah dan
Tugas
Pembantuan
oleh Perangkat
Daerah.
Fungsi:
1. Perumusan
kebijakan
teknis di
Bidang
Pengawasan
dan Fasilitasi
Pengawasan;
2. Pelaksanaan
pengawasan
internal
terhadap
kinerja dan
keuangan
melalui
audit, review,
evaluasi,
pemantauan
dan kegiatan
pengawasan
lainnya;
3. Pelaksanaan
pengawasan
untuk tujuan
tertentu atas
penugasan
1. Kapabilitas
Aparat
Pengawas
Intern
Pemerintah
(APIP) masih
kurang, baik
dari segi
kuantitas
maupun
kualitas;
2. Penerapan
dan
implementasi
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah
(SPIP) yang
belum optimal
pada lingkup
SKPD Provinsi
Jawa Tengah
maupun
Pemerintah
Kabupaten/Ko
ta.
Faktor
Penghambat:
1. Penerapan
Pedoman
Kendali Mutu
belum
dijalankan
sepenuhnya;
2. Kompetensi
APIP masih
perlu
ditingkatkan;
3. Penerapan
Manajemen
Risiko belum
dijalankan
dengan
maksimal
4. Pembangunan
Budaya
Integritas
belum
menjadi
suatu
kebutuhan
utama
Faktor
Pendorong:
1. Komitmen
dan
dukungan
dari KDH
serta jajaran
pimpinan
2. Sinergitas
dari seluruh
stakeholder
dalam
mencapai
target yang
ditetapkan
No
Visi/Misi/
Program Kerja
KDH
Tupoksi PD Permasalahan
Faktor
Penghambat
dan Pendorong
dari
gubernur;
4. Penyusunan
laporan hasil
pengawasan;
5. Pelaksanaan
administrasi
Inspektorat
Daerah
provinsi; dan
6. Pelaksanaan
fungsi lain
yang
diberikan
oleh
Gubernur
terkait
dengan tugas
dan
fungsinya
3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Renstra PD
Kabupaten/Kota
1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
a. Visi
Dalam angka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan
efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan
pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan
publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama
kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh
terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah :
“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan
dalam negeri”
Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh
keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari
pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean
goverment).
Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan
paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen
Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya
mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan
dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur
pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan
memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang
dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi
katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa
perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan
memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal
dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk
memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja
Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (customer satisfaction).
b. Misi
Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di
atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung
pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan
tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.
Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :
1) Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan
manajemen risiko;
2) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif,
efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
3) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan
dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.
Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa
keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara
khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada
perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian
lebih ditekankan melalui preventive control, yang antara lain
diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan
manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal
dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi
dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (agent of
change) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka
panjang.
c. Tujuan
Sejalanan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan
tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu
2015-2019 dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian
Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan
keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja
dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean
goverment) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
d. Nilai - Nilai Inspektorat
1) Integritas (Integrity)
Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan
dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan
konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada
kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas.
Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya
ketika tidak disertai dengan integritas. Integritas merupakan
kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip
dan etika profesionalisme, konsistensi dalam menjaga
dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk
memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan
kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, di
samping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran.
Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling
fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku
individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban
dan memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang
diembankan kepadanya.
2) Kebebasan (Independence)
Independensi mencakup independensi dalam sikap dan
dalam penampilan. Mungkin secara organisatoris keberadaan
Inspektorat Jenderal di bawah Menteri Dalam Negeri tetap tak
akan pernah menjadikannya independen terhadap Menteri Dalam
Negeri. Namun, ketika Inspektorat Jenderal dapat secara
partisipatoris menentukan agenda pengawasan sesuai dengan
kebutuhan Menteri Dalam Negeri, maka terhadap apapun yang
diawasi oleh Inspektorat Jenderal, sikap independensi secara
faktual dapat dilaksanakan.
3) Profesional (Professionalism)
Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan
pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal karena profesionalitas
menjadi dasar bagi pengembangan citra Inspektorat Jenderal
untuk menjadi aparat pengawas internal pemerintah yang dapat
dipercaya dengan menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan
mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas
4) Kualitas (Quality)
Kualitas merupakan sesuatu yang dinamis yang selalu
diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan
lingkungan. Komitmen yang harus dibangun dalam setiap diri
terhadap kualitas adalah pemahaman bahwa:
Pertama, kualitas merupakan kunci ke arah program yang
berhasil;
Kedua, perbaikan kualitas adalah kerja keras, tidak ada jalan
pintas atau perbaikan cepat dan menuntut perbaikan budaya
bagi organisasi secara keseluruhan;
Ketiga, perbaikan kualitas menuntut banyak pelatihan; dan
Keempat, perbaikan kualitas menuntut keterlibatan semua unsur
secara aktif dan komitmen tinggi dari pimpinan untuk dapat
berhasil.
Dengan adanya kualitas kinerja yang baik, maka mutu
pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat diterima dan
dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders).
5) Kerjasama Tim (Team Work)
Komitmen di antara para anggota organisasi sangat
diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam
rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Hal ini setiap
anggota organisasi harus menghindari ego sektoral dan
mementingkan bagian organisasinya sendiri, yang mengorbankan
organisasi secara keseluruhan. Dalam menjalankan roda
organisasi yang dilakukan secara kolektif, maka Inspektorat
Jenderal membutuhkan team work kuat yang mampu
mengembangkan kreativitas dan suasana kondusif tercapai visi
dan misi organisasi.
6) Pemberdayaan (Empowerment)
Konsep pemberdayaan selalu dikaitkan dengan pendekatan
partisipasi dan kemitraan dalam manajemen pembangunan, dan
memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses
pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan
dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan
pembangunan. Dalam hubungan itu perlu dicatat pentingnya
peranan pemberdayaan masyarakat, dan menekankan bahwa
fokus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas
perorangan dan kelembagaan (capacity building).
2. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten/Kota
RPJMN 2014-2019 telah menetapkan beberapa indikator yang
menjadi domain Aparat Pengawas baik itu di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Indikator tersebut adalah:
a. Level Kapabilitas APIP harus mencapai level 3 sebanyak 85% KLOP
pada tahun 2019;
b. Level Maturitas SPIP harus mencapai level 3 sebanyak 85% KLOP
pada tahun 2019.
Mepertimbangkan hal tersebut di atas, maka penyusunan
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten/Kota pasti akan diwarnai
dengan 2 indikator dimaksud. Peningkatan Kapabilitas APIP dan
peningkatan level Maturitas SPIP menjadi fokus utama APIP dalam
mencapai target dan tujuan yang ditetapkan, apalagi mengingat periode
akhir RPJMN sudah makin dekat, sehingga seluruh fokus dan upaya
akan tercurah untuk pemenuhan indikator dimaksud.
Selain itu, hal yang menjadi fokus Inspektorat Kabupaten/Kota
adalah pencapaian opini WTP dari BPK-RI. Di Provinsi Jawa Tengah,
target pencapaian opini WTP Provinsi dulu diampu oleh Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi setelah melalui proses diskusi
dengan stakeholder terkait, ke depannya target pencapaian opini WTP
akan diampu oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Setda Provinsi Jawa Tengah. Sementara untuk Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, masih ada Inspektorat yang ditunjuk sebagai
pengampu pencapaian target opini WTP. Perbedaan tersebut muncul
dari perbedaan interpretasi terhadap tugas dan fungsi Perangkat
Daerah, dan juga masukan dari pihak-pihak yang terkait seperti
misalnya Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang juga berperan
aktif dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan
nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan
nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia
Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-
Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan, yaitu:
a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan;
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum;
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim;
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,
dan sejahtera;
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional
jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang
disebut “Nawa Cita”, dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu agenda ke-2 dan ke-4 adalah:
2 Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,
dan terpercaya
Implementasi agenda prioritas pembangunan nasional kedua dan
keempat tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Jawa
Tengah tahun 2019 ketujuh, yaitu: Tata Kelola Pemerintahan. Tata
kelola pemerintahan yang terkait dengan Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah difokuskan pada:
a. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui
pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan
pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun
sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan
proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan
kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan
perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan Perda;
meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja,
kompetensi, disiplin, dan penataan ASN
b. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui
perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan
efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada
kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan
profesionalisme ASN dalam upaya-upaya clean and clear government
dan menerapkan “keperantaraan dan enterpreuneur” dalam tata
kelola pemerintahan
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
Dalam penyelenggaran pemerintahan, sesuai dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten/kota. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan
Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait
langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal
tersebut di atas.
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial
budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang
sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga
pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-
permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol
adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan
masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi
penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan
pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan
berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk
menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam
bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan
menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas
Inspektorat yaitu:
1. Kapabilitas APIP perlu lebih ditingkatkan
Isu terkait dengan perubahan paradigma APIP dari Watchdog
menjadi Quality Assurance dan Consulting Partner sudah berlangsung
selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi pelaksanaanya masih jauh
dari harapan, khususnya dalam menyikapi peran sebagai Consulting
Partner. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku
APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan
perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk
memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit (customer
satisfaction). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan
sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi
stakeholder. Perbedaan paradigma lama (pendekatan tradisional) dengan
paradigma baru (pendekatan baru) tampak seperti pada tabel di bawah
ini:
TABEL 3.3 Perbedaan Paradigma Lama dan Paradigma Baru
No Uraian Lama
Baru
Konsultan Katalisator
1.
Peran Watchdog Dapat
memberikan
advice dalam
pengelolaan
sumber daya
organisasi
sehingga
diharapkan
organisasi dapat
memanfaatkan
sumber daya
yang dimilikinya
secara ekonomis,
efisien dan
efektif
Berkaitan dengan
quality assurance
yang bertujuan
membimbing
manajemen dalam
mengenali risiko-
risiko yang
mengancam
pencapaian tujuan
organisasi dan
meyakinkan
bahwa kegiatan
organisasi yang
dijalankan telah
menghasilkan
output yang dapat
memenuhi
kebutuhan
customer
2. Audit yang
Dilaksanakan
Compliance
Audit (Audit
Kepatuhan)
Performance
Audit
Risk based audit
3. Tujuan Audit Memastikan
ketaatan/
kepatuhan
terhadap
ketentuan,
peraturan
atau
kebijakan
yang telah
ditetapkan
Meyakinkan
bahwa
organisasi telah
memanfaatkan
sumber daya
organisasi secara
ekonomis, efisien
dan efektif dalam
rangka mencapai
tujuan
Memberikan
panduan bagi
manajemen untuk
dapat mengenali
risiko yang
berpotensi
mengancam
pencapaian tujuan
organisasi
No Uraian Lama Baru
Konsultan Katalisator
organisasi
4. Sifat
Rekomendasi
Perbaikan
jangka
pendek
Jangka
menengah
Jangka panjang
Saat ini SDM yang dimiliki oleh Inspektorat masih belum
memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai
macam tugas dan fungsi pengawasan dan tugas mandatori yang makin
banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di
bidang pengawasan. Terkait dengan kualitas hasil pengawasan,
Inspektorat telah memiliki dokumen Kendali Mutu maupun SOP guna
mendukung kegiatan pengawasan, akan tetapi aplikasi dan
penggunaannya dalam proses kegiatan pengawasan masih belum
optimal.
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Selain kegiatan pengawasan yang bersifat Assurance (penjaminan
mutu), Inspektorat juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang
bersifat preventif atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang
berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan
pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif.
Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP
yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ke depannya, isu
terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan,
seiring dengan makin pentingnya Manajemen Risiko dalam penyusunan
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).
Selain itu pengembangan Pembangunan Budaya Integritas (PBI)
juga akan terus di dorong mengingat peran integritas yang cukup besar
dalam upaya pengendalian intern. Pada kurun waktu periode Tahun
2013-2018 Inspektorat telah cukup intens menggalakkan PBI,
khususnya bermitra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik
itu di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ke depannya PBI tetap
akan menjadi fokus kegiatan pengawasan di Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan PBI yang kontinyu dan konsisten akan membantu memastikan
rencana aksi dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
menjadi lebih optimal.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
1. Tujuan
Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai
dalam 1 periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan
realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan,
dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat
menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh
Inspektorat.
Guna melaksanakan percepatan dalam pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Indonesia agar berjalan dengan baik, pemerintah
menerapkan sembilan program untuk mencapai 8 area perubahan yang
menjadi tujuan dalam pelaksanaan grand design reformasi birokrasi,
yaitu:
a. Manajemen perubahan
Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan
konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir
serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih
baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari
seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi
birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta
menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi.
b. Penataan peraturan perundang-undangan
Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat
meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang
tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta
efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.
c. Penataan dan penguatan organisasi
Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk
mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah
terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini
adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi
kementerian/lembaga/pemerintah daerah secara proporsional dan
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing
sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
d. Penataan ketatalaksanaan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas
sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan
terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan
ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunakan teknologi
informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen
pemerintah, adanya efesiensi proses manajemen pemerintah dan
meningkatnya kinerja pemerintahan.
e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur
Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi
birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional
dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi
aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini
dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis
jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi,
assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.
f. Penguatan pengawasan
Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek
KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini
adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari
masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan
yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran
SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.
g. Penguatan akuntabilitas kinerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir
yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas
pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target
tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan
penyusunan indikator kinerja utama (IKU).
h. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi
birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan
publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
dari masing-masing instasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan
dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program
tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi
masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah fokus
terhadap poin (f), yaitu Penguatan Pengawasan.
Selanjutnya selaras dengan Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dijelaskan bahwa pada tahun
2019 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta
nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan
publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa
Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika
global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan
culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.
Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang
baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi,
dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.
Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin
dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Strategis
Tahun 2018-2023, yaitu: “Terwujudnya Penguatan Peran Pengawasan
Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang
Baik”. Salah satu fokus yang menjadi area perbaikan ke depannya
adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam
mendukung kegiatan pengawasan melalui sistem e-audit.
2. Sasaran
Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan
yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional
untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran
perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta
mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok
sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.
Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II,
yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator
kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau
outcome untuk jangka menengah.
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi
Jawa Tengah, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran,
yaitu:
a. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP;
b. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja
Satuan
Kondisi
Awal Target Capaian Kondisi
Akhir Tujuan dan Sasaran (2017/2018)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Terwujudnya penguatan
peran pengawasan internal
dalam mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang
baik
Level 3 penuh Kapabilitas
APIP Level 3 3 3 3 3 3 3 3
Nilai 3,5 Maturitas SPIP Nilai 3,02 3,02 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,50
Tercapainya level 3 penuh
Kapabilitas APIP
Level 3 Penuh Kapabilitas
APIP 1. "Peran dan Layanan"
2. "Praktik Profesional" 3.
"Struktur Tata Kelola"
Level 3 3 3 3 3 3 3 3
Tercapainya Nilai 3,5
Maturitas SPIP
Maturitas SPIP Nilai 3,5 pada
unsur : 1. Lingkungan
Pengendalian 2.Penilaian
Risiko 3.Kegiatan
Pengendalian 4.Informasi
dan Komunikasi
5.Pemantauan dan
Pengendalian Intern
Nilai 3,02 3,02 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,50
Meningkatnya Tata Kelola
Organisasi Perangkat Daerah Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai 0 0 60 65 70 75 80 80
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perangkat Daerah Nilai Kepuasan Masyarakat Nilai 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30 87,30
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja perangkat daerah
Nilai SAKIP Perangkat
Daerah Angka 0 83,52 84 85 86 87 88 88
BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan
organisasi melalui tindakan-tindakan. Sedangkan kebijakan diartikan sebagai
tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi
sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun
kedepan. Perumusan strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strength,
Weakness, Opportunity, and Threat).
Berikut adalah hasil analisis SWOT terhadap lingkungan eksternal dan
internal yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat:
Tabel 5.1 Analisis Lingkungan Internal
Aspek Kekuatan
(Strengths)
Kelemahan
(Weaknesses)
Sistem/
Kebijakan
1. Sudah memiliki SOP yang
terstandar ISO 9001:
2015;
2. Sistem pelaporan dan
tindak lanjut terintegrasi
melalui Sistem Informasi
Manajemen Pengawasan
(Sistem Informasi
Manajemen Hasil
Pengawasan).
Penerapan SOP belum
sepenuhnya optimal
dilakukan dan diterapkan
Kelembagaan 1. Adanya kerjasama yang
baik antara Inspektorat
Propinsi Jawa Tengah
dengan stakeholder
terkait;
2. Keberadaaan Inspektur
Pembantu Khusus
diharapkan dapat
membuat peran
Inspektorat lebih optimal
di dalam penanganan
kasus/aduan masarakat
Belum adanya peraturan
terkait dengan Benturan
Kepentingan membuat
independensi dan integritas
APIP menjadi belum
maksimal
Sumber Daya
Manusia
1. Kualitas SDM aparatur
pengawas yang ada sudah
cukup baik dilihat dari
tingkat pendidikan formal
dan penjenjangan
auditor;
2. Banyaknya program
pendidikan dan pelatihan
di bidang pengawasan
1. Terbatasnya kuantitas
tenaga Pengawas (PFA
dan P2UPD);
2. Pejabat Struktural di
Inspektorat Provinsi Jawa
Tengah banyak yang
memasuki masa pensiun;
3. Belum ada APIP yang
bersertifikat
Aspek Kekuatan
(Strengths)
Kelemahan
(Weaknesses)
yang dilakukan secara
berkelanjutan.
nasional/internasional;
4. Belum optimalnya
pelaksanaan Kendali
Mutu.
Lingkungan
Strategis
1. Inspektorat telah berhasil
mencapai Level 3 Dengan
Catatan Kapabilitas APIP
2. Inspektorat telah berhasil
meraih nilai 3,023
Maturitas/ Kematangan
SPIP
Kurangnya informasi dan
komunikasi kepada
stakeholder terkait (LSM,
Akademisi, masyarakat)
terkait dengan pencapaian
kinerja Inspektorat
Tabel 5.2
Tabel Analisis Lingkungan Eksternal
Aspek Peluang
(Opportunities)
Tantangan
(Threats)
Sistem/
kebijakan
1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata
kelola keuangan yang baik;
2. Terbitnya berbagai
aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran
Inspektorat; 3. Penerapan e-audit dalam
proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan
akuntabilitas pengawasan yang lebih baik.
1. Keinginan dari stakeholders bahwa
Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra
konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;
2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E
(ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegatan dan mampu
memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan
Pengendalian Internal; 3. Penerapan e-audit
memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan
Teknologi Informasi. Kelembagaan Inspektorat diberikan peran
dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan
1. Tuntutan penguatan
peran Inspektorat sebagai consulting partner bagi
SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pola hubungan kerja
jabatan fungsional yaitu PFA dan P2UPD yang
belum jelas.
Sumber Daya
Manusia
Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi
di bidang pengawasan terbuka luas
Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi
harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM
Aspek Peluang
(Opportunities)
Tantangan
(Threats)
pengawasan
Lingkungan
Strategis
1. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri
dan Kementerian Teknis lainna, dan BPKP dalam
kegiatan pengawasan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
3. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ stakeholder terkait;
4. Adanya Nota
Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat
Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Tuntutan publik atas transparansi hasil
pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Didalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal
maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh adalah:
Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Menciptakan Penguatan
Pengawasan Intern dalam
Mewujudkan Tata Kelola
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang Baik
Tercapainya Level 3 Penuh
Kapabilitas APIP
Peningkatan peran APIP dalam
memberikan Early Warning System
kepada Kepala Daerah
Mengoptimalkan kemampuan dan
kompetensi APIP dalam melaksanakan
pengawasan yang berorientasi terhadap
3E (ekonomis, efektif, dan efisien) serta
ketaatan terhadap peraturan yang ada
Peningkatan kapasitas SDM di
bidang pengawasan
Mengembangkan sumber daya aparatur
pengawasan yang profesional dan
kompeten
Peningkatan sistem tata kerja di
bidang pengawasan yang
transparan
Pengintegrasian sistem informasi
manajemen di bidang pengawasan melalui
pemanfaatan teknologi informasi
Tercapainya Nilai 3,5
Maturitas SPIP
Optimalisasi Manajemen Risiko
sebagai upaya peningkatan
pengendalian intern
Mendorong peran aktif dari mitra kerja
untuk mengidentifikasi risiko dan
kelemahan yang ada guna mengefektifkan
kegiatan pengawasan
Optimalisasi aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi sebagai
bagian dari perwujudan budaya
integritas
Mengimplementasikan aksi PPK yang
difokuskan pada sektor rawan korupsi
dan kegiatan membangun budaya
integritas bagi Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Provinsi Jawa Tengah
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil
Gubernur pada akhir periode masa jabatan. Secara lebih spesifik, penetapan
indikator kinerja utama (IKU) juga dapat digunakan sebagai sarana mengukur
keberhasilan kinerja dari eselon II. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian
outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang
bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada
akhir periode RPJMD tercapai. Penentuan program dan kegiatan harus selaras
dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dituju.
Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 terdapat misi yang terkait
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu
Misi kedua “Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas
sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota”, melalui pelaksanaan 5 program dan 12
kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat,
yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu:
a. Audit Kinerja;
b. Audit dengan tujuan tertentu;
c. Evaluasi kinerja;
d. Reviu Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan;
e. Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil Pemeriksaan;
f. Pengawasan lainnya.
2. Program Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP, dengan kegiatan
Sertifikasi APIP.
3. Program Peningkatan Manajemen Mutu, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan
yaitu:
a. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
b. Surveillance ISO.
4. Program Manajemen Risiko, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
a. Kegiatan Pemetaan Risiko;
b. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar.
5. Program Pembangunan Budaya Integritas, dengan kegiatan Kepatuhan
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Tabel di bawah ini menunjukkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatifnya:
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Terwujud
nya
penguata
n peran
pengawas
an
internal
dalam
mewujud
kan Tata
Kelola
Pemerint
ahan
yang baik
Level 3 penuh
Kapabilitas APIP Level 3 3 3 3 3 3 3 3
Nilai 3,5 Maturitas SPIP Nilai 3,0
2
3,0
2 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5
Tercapai
nya level
3 penuh
Kapabilit
as APIP
Level 3 Penuh
Kapabilitas APIP 1.
"Peran dan Layanan" 2.
"Praktik Profesional" 3.
"Struktur Tata Kelola"
Level 3 3 3 3 3 3 3 3
4.05.15
Pengawasan
Intern
Pemerintah
dan
Penanganan
Aduan
Masyarakat
12.250.
448
16.000.
000
16.820.
000
17.640.
000
18.522.
000
81.232.
448
Irbanwil
III;
Irbanwil
I;
Irbanwil
II;
Irbansu
s
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Persentase obyek
pemeriksaan yang
dilakukan pengawasan
lainnya wilayah I
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase pemantauan
Laporan Hasil
Pemeriksaan wilayah I
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase obyek
pemeriksaan yang
dilakukan pengawasan
wilayah I
% 0 0 100 100 100 100 100 100
Persentase pemantauan
Laporan Hasil
Pemeriksaan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase obyek
pemeriksaan yang
dilakukan pengawasan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase obyek
pemeriksaan yang
dilakukan pengawasan
lainnya
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase obyek
pemeriksaan yang
dilakukan pengawasan
wilayah II
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase obyek
pemeriksaan yang
dilakukan pengawasan
lainnya wilayah II
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase pemantauan
Laporan Hasil
Pemeriksaan wilayah II
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase obyek
pemeriksaan yang % 100 100 100 100 100 100 100 100
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
dilakukan pengawasan
wilayah III
Persentase pemantauan
Laporan Hasil
Pemeriksaan wilayah III
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase obyek
pemeriksaan yang
dilakukan pengawasan
lainnya wilayah III
% 100 100 100 100 100 100 100 100
4.05.15.
001
Audit
Kinerja
1.736.7
42
2.250.0
00
2.362.5
00
2.480.6
25
2.604.6
57
11.434.
524
Irbanwil
I, II, II,
dan
Irbansu
s
Jawa
Tenga
h dan
Jakart
a
Jumlah Laporan Hasil
Audit yang dihasilkan
Lapor
an 36 36 36
173674
2 36
225000
0 36
236250
0 36
248062
5 36
260465
7 180
114345
24
4.05.15.
001
Audit
Kinerja
1.736.7
41
2.250.0
00
2.362.5
00
2.480.6
25
2.604.6
56
11.434.
522
Irbanwil
I, II, III,
dan
Irbansu
s
Jawa
Tenga
h dan
Jakart
a
Jumlah Laporan Hasil
Audit yang dihasilkan
wilayah I
Lapor
an 36 36 36
173674
1 36
225000
0 36
236250
0 36
248062
5 36
260465
6 180
114345
22
4.05.15.
001
Audit
Kinerja
1.736.7
41
2.250.0
00
2.362.5
00
2.480.6
25
2.604.6
56
11.434.
522
Irbanwil
I, II, II,
dan
Irbansu
s
Jawa
Tenga
h dan
Jakart
a
Jumlah Laporan Hasil
Audit yang dihasilkan
wilayah III
Lapor
an 36 36 36
173674
1 36
225000
0 36
236250
0 36
248062
5 36
260465
6 180
114345
22
Jumlah Laporan Hasil
Audit yang dihasilkan
Lapor
an 36 36 36
173674
1 36
225000
0 36
236250
0 36
248062
5 36
260465
6 180
114345
22
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
wilayah II
4.05.15.
002
Evaluasi
Kinerja
2.134.5
80
3.000.0
00
3.150.0
00
3.307.5
00
3.472.8
75
15.064.
955
Jumlah LHE yang
dihasilkan
Lapor
an 0 0 84
213458
0 84
300000
0 84
315000
0 84
330750
0 84
347287
5 420
150649
55
4.05.15.
002
Evaluasi
Kinerja
2.134.5
80
3.000.0
00
3.150.0
00
3.307.5
00
3.472.8
75
15.064.
955
Irbansu
s
Jawa
Tenga
h dan
Jakart
a
Jumlah LHE yang
dihasilkan
Lapor
an 84 84 84
213458
0 84
300000
0 84
315000
0 84
330750
0 84
347287
5 420
150649
55
4.05.15.
003
Review
Perencanaan
Penganggara
n dan
Pelaporan
507.67
8
400.00
0
420.00
0
441.00
0
463.05
0
2.231.7
28
Jumlah LHR yang
dihasilkan
Lapor
an 0 0 84 507678 84 400000 84 420000 84 441000 84 463050 420
223172
8
4.05.15.
003
Review
Perencanaan
Penganggara
n dan
Pelaporan
507.67
8
400.00
0
420.00
0
441.00
0
463.05
0
2.231.7
28
Irbansu
s
Jawa
Tenga
h dan
Jakart
a
Jumlah LHR yang
dihasilkan
Lapor
an 101 101 101 507678 101 400000 101 420000 101 441000 101 463050 505
223172
8
4.05.15.
004
Pemantauan
Kebijakan
Kepala
Daerah dan
Hasil
Pemeriksaan
350.13
2
425.00
0
446.25
0
468.56
2
491.99
0
2.181.9
34
Irbanwil
I, II, II,
dan
Irbansu
s
Jawa
Tenga
h dan
Jakart
a
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Jumlah Laporan Hasil
Pemantauan yang
dihasilkan wilayah I
Lapor
an 21 21 21 350132 21 425000 21 446250 21 468562 21 491990 21
218193
4
Jumlah Laporan Hasil
Pemantauan yang
dihasilkan wilayah II
Lapor
an 21 21 21 350132 21 425000 21 446250 21 468562 21 491990 105
218193
4
Jumlah Laporan Hasil
Pemantauan yang
dihasilkan wilayah III
Lapor
an 21 21 21 350132 21 425000 21 446250 21 468562 21 491990 105
218193
4
4.05.15.
004
Pemantauan
Kebijakan
Kepala
Daerah dan
Hasil
Pemeriksaan
350.13
3
425.00
0
466.25
0
468.56
4
491.99
0
2.201.9
37
Irbansu
s
Jawa
Tenga
h dan
Jakart
a
Jumlah Laporan Hasil
Pemantauan yang
dihasilkan
Lapor
an 20 20 20 350133 20 425000 20 466250 20 468564 20 491990 100
220193
7
4.05.15.
005
Audit
Dengan
Tujuan
Tertentu
917.36
1
1.500.0
00
1.575.0
00
1.653.7
50
1.736.4
40
7.382.5
51
Irbansu
s
Jawa
Tenga
h
Jumlah Laporan Hasil
Audit dengan tujuan
tertentu yang
dihasilkan
Lapor
an 15 15 15 917361 15
150000
0 15
157500
0 15
165375
0 15
173644
0 75
738255
1
4.05.15.
006
Pengawasan
Lainnya 85.833
100.00
0
105.00
0
110.25
0
115.76
2
516.84
5
Irbanwil
I, II, II,
dan
Irbansu
s
Jawa
Tenga
h dan
Jakart
a
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan lainnya
yang dihasilkan
Lapor
an 3 3 3 85833 3 100000 3 105000 3 110250 3 115762 15 516845
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
wilayah I
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan lainnya
yang dihasilkan
wilayah II
Lapor
an 3 3 3 85833 3 100000 3 105000 3 110250 3 115762 15 516845
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan lainnya
yang dihasilkan
wilayah III
Lapor
an 3 3 3 85833 3 100000 3 105000 3 110250 3 115762 15 516845
4.05.15.
006
Pengawasan
Lainnya 85.836
100.00
0
105.00
0
110.25
0
115.76
4
516.85
0
Irbanwil
I, II, II,
dan
Irbansu
s
Jawa
Tenga
h dan
Jakart
a
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan lainnya
yang dihasilkan
Lapor
an 3 3 3 85836 3 100000 3 105000 3 110250 3 115764 15 516850
4.05.18
Peningkatan
Profesionalis
me dan
Kompetensi
APIP
200.00
0
350.00
0
367.50
0
385.87
5
405.17
0
1.708.5
45
Inspekto
rat
Persentase APIP
berlisensi
nasional/internasional
% 0 0 20 40 60 80 100 100
4.05.18.
001
Sertifikasi
APIP
200.00
0
350.00
0
367.50
0
385.87
5
405.17
0
1.708.5
45
Sekretar
iat
Indone
sia
Jumlah APIP yang
berlisensi nasional/
internasional
Orang 0 0 2 200000 2 350000 2 367500 2 385875 2 405170 10 170854
5
4.05.21
Peningkatan
Manajemen
Mutu
1.346.5
73
1.550.0
00
1.627.5
00
1.708.8
75
1.794.0
50
8.026.9
98
Inspekto
rat
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Indeks Kepuasan
Pelanggan Kriteria Puas Angka
87,
35
87,
35
87,3
5
87,3
5
87,3
5
87,3
5
87,3
5
87,3
5
4.05.21.
001
PPKT
Berbasis
Risiko
1.175.6
50
1.300.0
00
1.365.0
00
1.433.2
50
1.504.9
10
6.778.8
10
Sekretar
iat
Jawa
Tenga
h dan
Jakart
a
Jumlah Dokumen PPKT
berbasis risiko
Doku
men 0 0 1
117565
0 1
130000
0 1
136500
0 1
143325
0 1
150491
0 1
677881
0
4.05.21.
002
Surveilance
ISO
170.92
3
250.00
0
262.50
0
275.62
5
289.14
0
1.248.1
88
Sekretar
iat
Jawa
Tenga
h
Jumlah Dokumen
Surveilance ISO
Doku
men 1 1 1 170923 1 250000 1 262500 1 275625 1 289140 1
124818
8
Tercapai
nya Nilai
3,5
Maturitas
SPIP
Maturitas SPIP Nilai 3,5
pada unsur : 1.
Lingkungan
Pengendalian
2.Penilaian Risiko
3.Kegiatan
Pengendalian
4.Informasi dan
Komunikasi
5.Pemantauan dan
Pengendalian Intern
Nilai 3,0
2
3,0
2 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5
4.05.20
Pembanguna
n Budaya
Integritas
2.036.2
95
2.200.0
00
2.310.0
00
2.425.5
00
2.546.7
75
11.518.
570
Inspekto
rat
Nilai Budaya Integritas Angka 0 0 75 80 83 85 90 90
4.05.20.
001
Kepatuhan
Pencegahan
dan
Pemberantas
an Korupsi
2.036.2
95
2.200.0
00
2.310.0
00
2.425.5
00
2.546.7
75
11.518.
570
Sekretar
iat
Jawa
Tenga
h
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Jumlah dokumen
pencegahan dan
pemberantasan korupsi
Lapor
an 0 0 1
203629
5 1
220000
0 1
231000
0 1
242550
0 1
254677
5 1
115185
70
4.05.22
Program
Manajemen
Resiko
1.277.0
30
1.500.0
00
1.575.0
00
1.653.7
50
1.736.4
40
7.742.2
20
Inspekto
rat
Persentase OPD yang
memiliki profil
manajemen risiko
% 0 0 100 100 100 100 100 100
4.05.22.
001
Pemetaan
Risiko
507.88
5
600.00
0
630.00
0
661.50
0
694.57
5
3.093.9
60
Sekretar
iat
Jawa
Tenga
h
Jumlah dokumen peta
risiko Perangkat
Daerah
Doku
men 0 0 48 507885 48 600000 48 630000 48 661500 48 694575 48
309396
0
4.05.22.
002
Sapu bersih
pungutan
liar
769.14
5
900.00
0
945.00
0
992.25
0
1.041.8
65
4.648.2
60
Sekretar
iat
Jawa
Tenga
h
Jumlah dokumen
pemetaan kegiatan
Saber Pungli
Doku
men 35 35 35 769145 35 900000 35 945000 35 992250 35
104186
5 35
464826
0
Meningka
tnya Tata
Kelola
Organisa
si
Perangka
t Daerah
Nilai Kepuasan
Masyarakat Nilai 0 0 60 65 70 75 80 80
Meningka
tnya
Kualitas
Pelayana
n
Perangka
Nilai Kepuasan
Masyarakat Nilai
87,
3
87,
3 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
t Daerah
4.05.01
Manajemen
Administrasi
Pelayanan
Umum,
Kepegawaian
dan
Keuangan
Perangkat
Daerah
8.723.2
80
9.177.8
40
9.636.7
32
10.118.
568
10.624.
493
48.280.
913
Inspekto
rat
Persentase
ketercapaian pelayanan
umum, kepegawaian
dan keuangan
perangkat daerah
% 100 100 100 100 100 100 100 100
4.05.01.
001
Kegiatan
Administrasi
Pelayanan
Keuangan
Perangkat
Daerah
193.80
0
230.00
0
241.50
0
253.57
5
266.25
3
1.185.1
28
Sekretar
iat
Semar
ang
Jumlah Laporan
Keuangan PD (jenis)
Lapor
an 3 3 3 193800 3 230000 3 241500 3 253575 3 266253 3
118512
8
4.05.01.
002
Kegiatan
Pelayanan
Jasa Surat
Menyurat
dan
Kearsipan
Perangkat
Daerah
79.324 82.000 86.100 90.405 94.925 432.75
4
Sekretar
iat
Semar
ang
Jumlah bulan
terpenuhinya Bulan 12 12 12 79324 12 82000 12 86100 12 90405 12 94925 12 432754
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Pelayanan Jasa Surat
Menyurat dan
Kearsipan Perangkat
Daerah
4.05.01.
003
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Air dan
Listrik
Perangkat
Daerah
954.40
0
1.000.0
00
1.050.0
00
1.102.5
00
1.157.6
25
5.264.5
25
Sekretar
iat
Semar
ang
Jumlah bulan
terpenuhinya Jasa
Komunikasi, Air dan
Listrik Perangkat
Daerah
Bulan 12 12 12 954400 12 100000
0 12
105000
0 12
110250
0 12
115762
5 12
526452
5
4.05.01.
004
Kegiatan
Penyediaan
Jaminan
Barang Milik
Daerah
132.22
0
185.00
0
194.25
0
203.96
2
214.16
0
929.59
2
Sekretar
iat
Semar
ang
Jumlah bulan
terpenuhinya premi
asuransi barang milik
daerah
Bulan 12 12 12 132220 12 185000 12 194250 12 203962 12 214160 12 929592
4.05.01.
005
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
dan
Pelayanan
Perkantoran
Perangkat
Daerah
1.446.9
35
1.300.0
00
1.365.0
00
1.433.2
50
1.504.9
12
7.050.0
97
Sekretar
iat
Semar
ang
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Jumlah bulan
terpenuhinya jasa
Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran
Perangkat Daerah
Bulan 12 12 12 144693
5 12
130000
0 12
136500
0 12
143325
0 12
150491
2 12
705009
7
4.05.01.
006
Kegiatan
Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
Dalam dan
Luar Daerah
Perangkat
Daerah
697.46
0
800.00
0
840.00
0
882.00
0
926.10
0
4.145.5
60
Sekretar
iat
Indone
sia
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelaksanaan rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam
dan luar daerah
Bulan 12 12 12 697460 12 800000 12 840000 12 882000 12 926100 12 414556
0
4.05.01.
007
Kegiatan
Pelayanan
Penyediaan
Makan
Minum
Rapat
Perangkat
Daerah
373.50
0
400.00
0
420.00
0
441.00
0
463.05
0
2.097.5
50
Sekretar
iat
Semar
ang
Jumlah bulan
terpenuhinya
Penyediaan Makan
Minum Rapat
Perangkat Daerah
Bulan 12 12 12 373500 12 400000 12 420000 12 441000 12 463050 12 209755
0
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
4.05.01.
008
Kegiatan
Penyediaan
Bahan
Bacaan/Buk
u
Perpustakaa
n Perangkat
Daerah
19.160 20.000 21.000 22.050 23.152 105.36
2
Sekretar
iat
Semar
ang
Jumlah bulan
tercukupinya
kebutuhan Bahan
Bacaan/Buku
Perpustakaan
Perangkat Daerah
Bulan 12 12 12 19160 12 20000 12 21000 12 22050 12 23152 12 105362
4.05.01.
009
Kegiatan
Pemeliharaa
n Rutin/
Berkala
Rumah
Jabatan/Ru
mah
Dinas/Gedu
ng Kantor/
Kendaraan
Dinas/Opera
sional
Perangkat
Daerah
2.437.8
40
2.610.8
40
2.741.3
82
2.878.4
51
3.022.3
73
13.690.
886
Sekretar
iat
Semar
ang
Jumlah bulan
terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah
Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan
Bulan 12 12 12 243784
0 12
261084
0 12
274138
2 12
287845
1 12
302237
3 12
136908
86
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Dinas/Operasional
Perangkat Daerah
4.05.01.
010
Kegiatan
Pemeliharaa
n Rutin
/Berkala
Sarana
Kantor dan
Rumah
Tangga
Perangkat
Daerah
435.67
6
450.00
0
472.50
0
496.12
5
520.93
1
2.375.2
32
Sekretar
iat
Semar
ang
Jumlah bulan
tercukupinya
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Sarana
Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat
Daerah
Bulan 12 12 12 435676 12 450000 12 472500 12 496125 12 520931 12 237523
2
4.05.01.
011
Kegiatan
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Kantor
783.00
0
650.00
0
682.50
0
716.62
5
752.45
6
3.584.5
81
Sekretar
iat
Semar
ang
Jumlah unit
penyediaan sarana dan
prasarana kantor
perangkat daerah
Unit 195 195 195 783000 195 650000 195 682500 195 716625 195 752456 975 358458
1
4.05.01.
015
Kegiatan
Pendidikan
dan
Pelatihan
725.14
4
850.00
0
892.50
0
937.12
5
983.98
1
4.388.7
50
Sekretar
iat
Jawa
Tenga
h,
Jakart
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Formal a
Jumlah ASN yang
mengikuti
Diklat/Workshop/Binte
k/Seminar
Orang 0 0 250 725144 250 850000 250 892500 250 937125 250 983981 125
0
438875
0
4.05.01.
016
Kegiatan
Pelayanan
Informasi
Perangkat
Daerah
340.36
8
400.00
0
420.00
0
441.00
0
463.05
0
2.064.4
18
Sekretar
iat
Indone
sia
Jumlah laporan
informasi publik
perangkat daerah
Lapor
an 1 1 1 340368 1 400000 1 420000 1 441000 1 463050 1
206441
8
4.05.01.
023
Kegiatan
pengelolaan
administrasi
kepegawaian
perangkat
daerah
104.45
3
200.00
0
210.00
0
220.50
0
231.52
5
966.47
8
Sekretar
iat
Jawa
Tenga
h dan
Jakart
a
Jumlah bulan
terpenuhinya
pelayanan kepegawaian
perangkat daerah
Bulan 12 12 12 104453 12 200000 12 210000 12 220500 12 231525 12 966478
Meningka
tnya
akuntabil
itas
kinerja
perangka
t daerah
Nilai SAKIP Perangkat
Daerah Angka 0
83,
52 84 85 86 87 88 88
4.05.02
Perencanaan
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
166.37
4
185.00
0
194.25
0
203.96
2
214.16
0
963.74
6
Inspekto
rat
Tujuan Sasaran Kode
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan,
Satua
n
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
Renstra PD
Unit
Kerja
Perangk
at
Daerah
Penangg
ung
Jawab
Lokasi
Sasaran, Program
(Outcome), Kegiatan
(Output)
(2017/20
18) 2019 2020 2021 2022 2023
20
17
20
18
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
Targ
et
Rp.
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Daerah
Persentase
ketercapaian
perencanaan dan
evaluasi kinerja OPD
% 100 100 100 100 100 100 100 100
4.05.02.
001
Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
78.105 90.000 94.500 99.225 104.18
6
466.01
6
Sekretar
iat
Semar
ang
Jumlah dokumen
perencanaan Perangkat
Daerah yang disusun
Doku
men 4 4 4 78105 4 90000 4 94500 4 99225 4 104186 4 466016
4.05.02.
002
Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
88.269 95.000 99.750 104.73
7
109.97
4
497.73
0
Sekretar
iat
Semar
ang
Jumlah dokumen
evaluasi kinerja
perangkat daerah
Doku
men 6 6 6 88269 6 95000 6 99750 6 104737 6 109974 6 497730
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai perangkat daerah yang memiliki
kewenangan di bidang pengawasan, memiliki indikator-indikator kinerja,
termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara hierarki, Indikator Kinerja Utama
merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon II, kemudian
Indikator Program merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat
Eselon III, dan yang terakhir Indikator Kegiatan merupakan indikator penilaian
terhadap kinerja Pejabat Eselon IV. Indikator Kinerja Utama sering dsebut
sebagai medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah, Indikator
Program biasa disebut sebagai Outcome, sedangkan Indikator Kegiatan biasa
disebut sebagai Output.
Inspektorat memiliki 2 (dua) IKU sebagai indikator keberhasilan penguatan
di bidang pengawasan, yaitu:
1. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran adalah
Kapabilitas APIP Level 3 penuh pada Elemen :
− Peran dan Layanan (elemen 1);
− Praktik Profesional (elemen 3);
− Struktur Tata Kelola (elemen 6).
2. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP dengan indikator sasaran adalah
Maturitas SPIP Nilai 3,5 pada unsur :
− Lingkungan Pengendalian;
− Penilaian Risiko;
− Kegiatan Pengendalian;
− Informasi dan Komunikasi;
− Pemantauan dan Pengendalian Intern.
Dalam melakukan kegiatan pengawasan 5 tahun ke depan, Inspektorat
memiliki 5 program utama, yaitu
1. Program Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat,
dengan outcome nya ada 3 (tiga), yaitu:
− Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan audit
− Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan evaluasi
− Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan reviu
2. Program Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP, dengan outcome
adalah Persentase APIP yang berlisensi nasional/internasional terhadap target
5 tahun;
3. Program Peningkatan Manajemen Mutu, dengan outcome adalah Indeks
Kepuasan Masyarakat Kriteria Puas
Program Manajemen Risiko, Persentase OPD yang memiliki Pemetaan Risiko;
4. Program Pembangunan Budaya Integritas, dengan outcome adalah Nilai
Budaya Integritas.
Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023
No
Indikator Kinerja
Utama Perangkat
Daerah
Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Tahun Kondisi
Akhir
Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1
Kapabilitas APIP Level
3 pada Elemen :
1. "Peran dan Layanan"
2. "Praktik Profesional"
3. "Struktur Tata
Kelola"
Level 3 DC
(3 elemen)
Level 3 DC
(3 elemen)
3 DC (2
elemen)
3 DC (1
elemen)
Level 3
Penuh
Level 3
Penuh
Level 3
Penuh
Level 3
Penuh
2
Maturitas SPIP Nilai
3,5 pada unsur:
1. Lingkungan
Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan
Pengendalian 4. Informasi dan
Komunikasi 5. Pemantauan dan
Pengendalian Intern
3,023 3,023 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
Program / Kegiatan
Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
Target Capaian Tahun
Kondisi Kinerja
Pada Akhir
periode
RPJMD
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
(2017/2018)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Manajemen
Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah
Persentase ketercapaian
pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Inspektorat
Kegiatan Administrasi Pelayanan
Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)
Laporan 3 3 3 3 3 3 3 3 Inspektorat
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat
dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat
dan Kearsipan Perangkat Daerah
Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 Inspektorat
Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa
Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 Inspektorat
Kegiatan Penyediaan
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 Inspektorat
Program / Kegiatan
Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
Target Capaian Tahun
Kondisi Kinerja
Pada Akhir
periode
RPJMD
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
(2017/2018)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jaminan Barang
Milik Daerah
Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 Inspektorat
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya
pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 Inspektorat
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan
Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat
Perangkat Daerah
Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 Inspektorat
Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
Jumlah bulan tercukupinya
kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 Inspektorat
Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Jumlah bulan terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah
Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 Inspektorat
Program / Kegiatan
Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
Target Capaian Tahun
Kondisi Kinerja
Pada Akhir
periode
RPJMD
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
(2017/2018)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin /Berkala Sarana Kantor dan
Rumah Tangga Perangkat Daerah
Jumlah bulan tercukupinya
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah
Tangga Perangkat Daerah
Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 Inspektorat
Kegiatan Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana
dan prasarana kantor perangkat daerah
Unit 195 195 195 195 195 195 195 975 Inspektorat
Kegiatan Rehab
Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung yang direhab Unit 1 1 1 1 1 1 1 1 Inspektorat
Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit Kendaraan Dinas yang diadakan
Unit 0 0 0 4 1 1 1 7 Inspektorat
Kegiatan
Pengadaan
Jumlah Unit Pakaian Dinas yang
diadakan Set 0 204 0 0 150 150 150 450 Inspektorat
Program / Kegiatan
Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
Target Capaian Tahun
Kondisi Kinerja
Pada Akhir
periode
RPJMD
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
(2017/2018)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pakaian Dinas
Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar
Orang 0 0 250 250 250 250 250 1250 Inspektorat
Kegiatan Pelayanan Informasi
Perangkat Daerah
Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah
Laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 Inspektorat
Kegiatan
pengelolaan administrasi
kepegawaian perangkat daerah
Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat
daerah
Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 Inspektorat
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase ketercapaian
perencanaan dan evaluasi kinerja OPD
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Inspektorat
Kegiatan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
Dokumen 4 4 4 4 4 4 4 4 Inspektorat
Kegiatan Penyusunan
Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah
Dokumen 6 6 6 6 6 6 6 6 Inspektorat
Program / Kegiatan
Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
Target Capaian Tahun
Kondisi Kinerja
Pada Akhir
periode
RPJMD
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
(2017/2018)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pengawasan
Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat
Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan
lainnya wilayah I
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Irbanwil I
Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah I
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Irbanwil I
Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan
wilayah I
% 0 0 100 100 100 100 100 100 Irbanwil I
Persentase pemantauan Laporan
Hasil Pemeriksaan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Irbansus
Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Irbansus
Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan
lainnya
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Irbansus
Persentase obyek pemeriksaan
yang dilakukan pengawasan wilayah II
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Irbanwil II
Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Irbanwil II
Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah II
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Irbanwil II
Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Irbanwil III
Program / Kegiatan
Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
Target Capaian Tahun
Kondisi Kinerja
Pada Akhir
periode
RPJMD
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
(2017/2018)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
wilayah III
Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah III
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Irbanwil III
Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan
lainnya wilayah III
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Irbanwil III
Audit Kinerja Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah I
Laporan 36 36 36 36 36 36 36 180 Irbanwil I
Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah III
Laporan 36 36 36 36 36 36 36 180 Irbanwil III
Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah II
Laporan 36 36 36 36 36 36 36 180 Irbanwil II
Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan
Laporan 36 36 36 36 36 36 36 180 Irbansus
Evaluasi Kinerja Jumlah LHE yang dihasilkan Laporan 84 84 84 84 84 84 84 420 Irbansus
Review Perencanaan
Penganggaran dan Pelaporan
Jumlah LHR yang dihasilkan Laporan 101 101 101 101 101 101 101 505 Irbansus
Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil
Pemeriksaan
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan
Laporan 20 20 20 20 20 20 20 100 Irbansus
Jumlah Laporan Hasil
Pemantauan yang dihasilkan Laporan 21 21 21 21 21 21 21 21 Irbanwil I
Program / Kegiatan
Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
Target Capaian Tahun
Kondisi Kinerja
Pada Akhir
periode
RPJMD
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
(2017/2018)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
wilayah I
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan
wilayah II
Laporan 21 21 21 21 21 21 21 105 Irbanwil II
Jumlah Laporan Hasil
Pemantauan yang dihasilkan wilayah III
Laporan 21 21 21 21 21 21 21 105 Irbanwil III
Audit Dengan
Tujuan Tertentu
Jumlah Laporan Hasil Audit
dengan tujuan tertentu yang dihasilkan
Laporan 15 15 15 15 15 15 15 75 Irbansus
Pengawasan Lainnya
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang
dihasilkan wilayah I
Laporan 3 3 3 3 3 3 3 15 Irbanwil I
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah II
Laporan 3 3 3 3 3 3 3 15 Irbanwil II
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah III
Laporan 3 3 3 3 3 3 3 15 Irbanwil III
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang
dihasilkan
Laporan 3 3 3 3 3 3 3 15 Irbansus
Peningkatan Profesionalisme
dan Kompetensi APIP
Persentase APIP berlisensi
nasional/internasional % 0 0 20 40 60 80 100 100 Inspektorat
Program / Kegiatan
Indikator Satuan
Kondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
Target Capaian Tahun
Kondisi Kinerja
Pada Akhir
periode
RPJMD
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
(2017/2018)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Sertifikasi APIP Jumlah APIP yang berlisensi
nasional/ internasional Orang 0 0 2 2 2 2 2 10 Inspektorat
Pembangunan
Budaya Integritas Nilai Budaya Integritas Angka 0 0 75 80 83 85 90 90 Inspektorat
Kepatuhan Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Jumlah dokumen pencegahan dan
pemberantasan korupsi Laporan 0 0 1 1 1 1 1 1 Inspektorat
Peningkatan Manajemen Mutu
Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas
Angka 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 87.35 Inspektorat
PPKT Berbasis Risiko
Jumlah Dokumen PPKT berbasis risiko
Dokumen 0 0 1 1 1 1 1 1 Inspektorat
Surveilance ISO Jumlah Dokumen Surveilance ISO Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 Inspektorat
Program Manajemen Resiko
Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko
% 0 0 100 100 100 100 100 100 Inspektorat
Pemetaan Risiko Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah
Dokumen 0 0 48 48 48 48 48 48 Inspektorat
Sapu bersih pungutan liar
Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli
Dokumen 35 35 35 35 35 35 35 35 Inspektorat
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 – 2023 yang berisi permasalahan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi
dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan
kegiatan pengawasan di lingkup Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 5
tahun ke depan. Bila nantinya diperlukan perubahan atau penyesuaian, dapat
dilakukan reviu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Guna penyusunan Rencana Kerja Inspektorat TA 2024, selama masa transisi
saat Rencana Strategis Inspektorat 2023-2028 sedang dalam penyusunan, maka
Rencana Strategis Inspektorat 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan dan
pedoman.
Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh stakeholder
terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh SKPD pada pemerintah provinsi,
Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat.
Oleh karena itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam upaya pengawasan yang
pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih
baik lagi di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu
diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Gubernur Jawa Tengah 2018 –
2023 “Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten
Ngapusi”, dan misi Gubernur Jawa Tengah 2018 – 2023 khususnya misi kedua
“Mempercepat Reformasi Birokrasi yg dinamis serta memperluas sasaran ke
pemerintah Kabupaten/Kota”.
top related