bab i - dinas kependudukan dan pencatatan sipildispendukcapil.banyuwangikab.go.id/doc/profil/spm...
Post on 08-Mar-2019
224 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Pelayanan Publik menurut Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam keputusan No. 63 thn2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menyatakan bahwa “hakikat pelayanan publik
adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari
kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”. Pernyataan ini ,menegaskan
bahwa pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publiknya bertanggung
jawab memberikan layanan prima kepada masyarakat.
Pernyataan layanan prima perlu di garis bawahi karena menyangkut standar
kualitas layanan yang harus di penuhi oleh penyedia layanan publik. Standar Pelayanan
Publik harus berkategori “prima”, karena pada dasarnya layanan merupakan hak-hak dasar
masyarakat yang harus di penuhi oleh pemerintah. Layanan publik yang prima harus
menjadi misi yang akan menjiwahi setiap unit layanan publik.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak di peroleh setiap warga
secara minimal. Sesuai dengan amanat pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3) Undang-
undang Nomor .32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah
dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Undang-undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang. SPM diterapkan pada
Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di provinsi
maupun di kabupaten/kota.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor .32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. Peraturan Pemerinatah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi.
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
100/1023/SJ/tahun2005 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian
Standart Pelayanan Minimal di Daerah.
C. Kebijakan Umum
1. Sebagai salah satu cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan pelayanan dasar
masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam
penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.
3. Sebagai instrument pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap daerah
4. Sebagai pedoman SKPD dalam menyusun rencana kerja termasuk dalam menentukan
program-program prioritas.
5. Sebagai tolak ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan tiap
SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
D. Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pemahaman yang holistik / menyeluruh dan terpadu dalam penerapan
dan pencapaian SPM.
2. Menyelaraskan pemahaman tentang difinisi oprasional indikator kinerja, ukuran atau
satuan, rujukan dan target nasional.
3. Membangun komitmen dan tindak lanjut untuk penerapan dan pencapaian SPM.
4. Membangun atau meningkatkan kebersamaan dalam mempercepat peningkatan
pelayanan prima kepada masyarakat.
3
5. Menyediakan panduan bagi pemerintah dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban
penyelenggaraan standart pelayanan minimal
6. Membangun dasar dalam penentuan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja.
7. Mendorong transparansi, akuntabiliti dan partisipasi masyarakat dalam proses
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Memonitoring dan mengevaluasi penerapan dan pencapaian indikator SPM untuk
mengukur kinerja SKPD.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 thn 2000 pasal 2 ayat 3 adalah spesifikasi teknis
atau sesuatu yang di bakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
Standart Pelayanan Minimal merupakan indikator kinerja pelayanan umum di bidang
Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan kewenangan dan urusan wajib daerah,
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banyuwangi.
Pelayanan publik kepada masyarakat dapat di kelompokan dalam 4 kategori yaitu :
a. Masukan atau input adalah sumberdaya yang digunakan dalam penyediaan
pelayanan;
b. Keluaran atau output adalah pelayanan yang disediakan oleh SKPD;
c. Efisiensi adalah sumber daya yang dikeluarkan dibandingkan pelayanan yang
disediakan;
d. Manfaat adalah dampak dan pelayanan yang disediakan.
4
BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
A. Bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sesuai Perbup
Nomor 40 tahun 2011 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyuwangi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan tekhnis kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Penyelengaraan unsur pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan
dan pencatatan sipil;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan
Fungsinya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam memberikan pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari berbagai
permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan kaidah universal dan hukum positif Indonesia,
mempunyai 3 fungsi yaitu :
1. Fungsi Hukum;
2. Fungsi Statistik;
3. Fungsi Kelembagaan / Pelayanan Publik.
Rumusan VISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
sebagai berikut:
Visi :
“Terwujudnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan.”
Pokok – pokok dan Penjelasan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pokok – pokok Visi :
1. Kesadaran akan kepemilikan Dokumen Kependudukan adalah berdasarkan kaidah
universal dan hukum positif Indonesia, melalui proses sosialisasi, masyarakat sadar
akan kewajiban sebagai penduduk Kabupaten Banyuwangi untuk melaporkan peristiwa
penting kejadian yang dialami karena membawa akibat terhadap penerbitan Dokumen
yang sah dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara.
2. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana sebagai wujud pengakuan Negara atas status sipil dan status keperdataan
5
setiap warga Negara, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang
dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Penjelasan Visi dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Sadar akan kepemilikan dokumen Kependudukan adalah kaidah universal dan hukum
positif Indonesia yang memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status
pribadi dan status hukum setiap warga Negara, melalui proses sosialisasi, implementasi
akan pentingnya setiap peristiwa yang dialami setiap warga Negara, artinya setiap warga
Negara didukung / dilengkapi dengan dokumen kependudukan yang dimilikinya;
2. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi
pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan
dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Misi :
“Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima.”
Dengan penjelasan Misi sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang tertib sebagai wujud Pengakuan
Negara atas Status Sipil dan Status ke-Perdataan setiap warga negara.
2. Mewujudkan aparatur yang bersih dan profesional untuk mendukung terwujudnya good
and clean governance dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan IT
sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan.
4. Memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga Negara.
5. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan.
6. Meningkatkan kesadaran penduduk akan fungsi akta sebagai persyaratan mendapatkan
pelayanan publik bila tidak dipenuhi mengakibatkan tidak terlindunginya hak sipil anak.
7. Mewujudkan pemanfaatan akta kematian sebagai persyaratan pengalihan hak waris dan
pencatatan perkawinan (status cerai mati).
8. Mewujudkan penataan arsip kearsipan dokumen kependudukan sesuai dengan standar
Kearsipan Nasional.
9. Mewujudkan pengembangan jaringan aplikasi pendaftran penduduk dan pencatatan sipil
sampai tingkat desa/kelurahan.
10. Mewujudkan Data Kependudukan yang akurat.
Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen kependudukan.
6
Indikator Kinerja Tujuan :
Persentase pelayanan administrasi kependudukan sesuai SOP.
1. Jenis pelayanan dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan
bupati Nomor 55 thn 2012 tentang rincian tugas dan fungsi melaksanakan tugas-tugas
pelayanan masyarakat di bidang kependudukan yaitu :
1. Penerbitan akta Kelahiran;
2. Penerbitan akta Perkawinan;
3. Penerbitan akta Perceraian;
4. Penerbitan akta Kematian;
5. Penerbitan akta Pengakuan Anak;
6. Penerbitan akta Pengangkatan (Adopsi);
7. Penerbitan akta Perubahan Nama / Ganti Nama;
8. Penerbitan salinan Akta-Akta;
9. Penerbitan biodata Penduduk;
10. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
11. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
12. Penerbitan Surat Keterangan Pindah / Datang;
13. Pencatatan Status Kewarganegaraan di Indonesia;
2. Indikator
a. Mewujudkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang prima (cepat, tepat,
akurat, dan kridibel);
b. Meningkatkan kesadaran penduduk untuk mengurus identitas diri;
c. Mewujudkan kepemilikan Akta Kelahiran Anak tahun 2019;
d. Pengendalian dan memperkecil kepemilikan ganda identitas diri.
Sasaran Indikator :
a. Meningkatnya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Tersedianya pusat data Kependudukan yang mudah di akses oleh pengguna;
c. Terlaksananya Sistem Informsi Administrasi Kendudukan (SIAK) Online
Kabupaten Banyuwangi.
Indkator Kinerja :
a. Rasio Penduduk berKTP per satuan Penduduk.
b. Rasio Bayi berAkta kelahiran .
c. Rasio Pasangan berAkta Nikah.
d. Kepemilikan KTP
7
e. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk
f. Ketersediaan Data Base Kendudukan sekala Provinsi
g. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
3. Target dan Realisai Pencapaian SPM
a. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional :
No
Jenis Pelayanan
Dasar
Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian
(Tahun) Indikator Nilai
1 2 3 4 5
I. Pelayanan Dokumen Kependudukan
1. Cakupan Penerbit Kartu Keluarga 100% 2015
2. Cakupan Penerbit Kartu Tanda Penduduk
100% 2015
3. Cakupan Penerbit Kutipan Akta Kelahiran
85% 2019
4. Cakupan Penerbit Kutipan Akta Kematian
70% 2019
b. Target Pencapaian SPM Tahun 2015
No
Jenis Pelayanan
Dasar
Standar Pelayanan Minimal Target Pencapaian
SPM Indikator
I. Pelayanan Dokumen Kependudukan
1. Cakupan Penerbit Kartu Keluarga 100.000 2. Cakupan Penerbit Kartu Tanda Penduduk
Elektronik 1.246.866
3. Cakupan Penerbit Kutipan Akta Kelahiran 40.650
4. Cakupan Penerbit Kutipan Akta Kematian 8.000
c. Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2015
No
Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal Indikator
Realisasi SPM
Batas Waktu
Pencapaian
1 2 3 4 5
I. Pelayanan Dokumen Kependudukan
1. Cakupan Penerbit Kartu Keluarga 10,92 2015
2. Cakupan Penerbit Kartu Tanda Penduduk Elektronik
93,59 2015
3. Cakupan Penerbit Kutipan Akta Kelahiran 131,48 2015 4. Cakupan Penerbit Kutipan Akta Kematian 2,17 2015
8
REALISASI CAPAIAN CAKUPAN SPM TAHUN 2015
No
JENIS PELAYANAN DASAR SKALA
PROPINSI INDIKATOR SPM
Tahun % RUMUS DAN SUMBER DATA Ket
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.
Pelayanan dokumen Kependudukan
1. CakupanPenerbitan Karatu Keluarga (KK)
1). Jml KK Diterbitakan
233.651 374.743 528.049 563.807 629.049 689.362 124,85
2). Jml Kepala Keluarga - 652,722 538,048 695,697 616.668 552.155
2. Cakupan Penerbitan KartuTanda Penduduk ( KTP )
1). Jumlah KTP Elektronik yg diterbitkan
- - 1,090,250 1,095,249 1.095.363 1.151.087 93,59
2). Jumlah Penduduk wajib KTP Elektronik - - 1,277,394 1,277,394 1.277.394 1.246.866
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
1). Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan
50,974 129,036 28,267 52,374 45.399 31.342 131,48
2). Jumlah Kelahiran yang terjadi 23,785 23,451 22,879 23,221 23.620 23.837
3. Cakupan Penerbitan kutipan Akta Kematian
1). Jumlah Kutipan Akta kematian yang diterbitkan
82 172 261 362 500 671 8,51
2). Jumlah Kematian yang terjadi 7,182 7,782 7,803 8,201 7.765 7.885
∑ KK yg diterbitkan ∑ Kepala Keluarga x100 %
∑ KTP Elektronik yg diterbitkan ∑ penduduk wajib KTP elekt x100 %
∑ kutipan akta kelahiran yg diterbitkan ∑ kelahiran yang terjadi x100 %
∑ kutipan akta kematian yg diterbitakan ∑ penduduk wajib KTP elektronik x100 %
9
Rumus Realisasi Cakupan :
1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga :
Jml KK yang diterbitkan × 100 = 689.362 x 100 = 124,85 %
Jml Kepala Keluarga 552.155
2. Cakupan Penerbit KTP - el :
Jml KTP-el yang diterbitkan ×100 = 1.151.087 x 100 = 93,59 %
Jml Penduduk wajib KTP-el 1.246.866
3. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran:
Jml Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan ×100 = 31.342 x 100 = 131,48 %
Jml Kelahiran Yang terjadi 23.837
4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian :
Jml Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan ×100 = 671 x 100 = 8,51 %
Jml Kematian yang terjadi 7.885
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Jenis, Persyaratan dan Waktu Penyelesaian
1. Pelayanan KTP - el
Persyaratan :
a. Kartu keluarga Asli.
b. Surat Nikah Atau Surat Cerai.
c. Ijazah Yang dimiliki.
d. Akta Kelahiran.
e. Surat Pengatar dari RT dan Desa.
Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja,
Waktu Pelayanan :
- Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
- Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi.
2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Baru.
Pesyaratan :
a. Paspor Pemohon.
b. Akta Kelahiran Pemohon.
c. Izin Tinggal Tetap Bagi Orang Asing.
d. Ijazah Masing – Masing Anggota Keluarga Bagi WNI.
e. Foto Kopi / Kutipan Akta Perkawinan.
f. Surat Keterangan Pindah Datang.
g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (WNI).
10
Perubahan / Penambahan Anggota Keluarga:
Persyaratan :
a. Akta Kelahiran.
b. Kartu Keluarga (KK) Lama yang Asli.
c. Ijazah.
Anggota Keluarga yang Numpang
a. Kartu Keluarga asli yang akan ditumpangi.
b. Surat keterangan pindah datang.
c. Surat keterangan datang dari LN bagi WNI (SKDLN).
Perubahan / Pengurangan Anggota Keluarga.
Persyaratan :.
a. Kartu Keluarga (KK) Lama yang Asli.
b. Surat Keterangan Kematian/ Akta Kematian.
c. Surat Keterangan Pindah Keluar
Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja,
Waktu Pelayanan :
- Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
- Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi.
3. Kartu Keluarga dan KTP yang Rusak/ Hilang
Persyaratan :
a. Surat Keterangan Kehilangan dari Desa/ Kelurahan.
b. Kartu Keluarga (KK) yang Rusak.
c. Dalam KTP-el rusak / Hilang Pemilik wajib lapor intansi pelaksana melalui
camat/ lurah/ kepala desa paling lambat 14 hari dengan melngkapi :
- Surat keterangan dari polsek setempat.
- Surat peryataan penyebab terjadi rusak / hilang.
d. Foto Kopi Akta Kelahiran/ Ijazah/ Surat Cerai dan Nikah
e. Dokumen ke imigrasian bagi orang asing.
Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja,
Waktu Pelayanan :
- Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
- Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
11
4. Surat Keterangan Pindah Datang
Persyaratan :
a. Surat Keterangan Pindah WNI Asli dan biodata penduduk.
b. Surat Nikah / Cerai/ Surat Kematian, surat yang mendukung status seseorang.
c. Akta Kelahiran, Ijazah
d. Pas Photo 4x6 = 4 lembar.
e. Kartu Keluarga Asli yang Ditumpangi (Penduduk Pindah Sendiri).
f. Penduduk / kepala keluarga/ anggota keluarga wajib datang sendiri untuk
check biometrik.
Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja,
Waktu Pelayanan :
- Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
- Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi.
5. Surat Keterangan Pindah Keluar
Persyaratan :
a. Formulir F1.34 dari Kelurahan/ Desa.
b. Formulir F1.36 dari Kecamatan.
c. Kartu Keluarga dan KTP asli.
d. Surat Nikah / Cerai/ Surat Kematian, surat yang mendukung status seseorang.
e. Pas Photo 4x6 = 5 lembar.
Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja,
Waktu Pelayanan :
- Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
- Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi.
6. Data Blank
Persyaratan :
a. Penduduk wajib hadir sendiri.
b. Mengisi Blanko F1.01.
c. Surat Keterangan pernyataan dari RT Bermaterai.
d. Fotokopi Paspor dan Asli ditunjukan.
e. Akta Kelahiran/ Ijazah yang dimiliki
f. Akta Nikah/ Akta cerai yang dimiliki.
g. Pas photo ukuran 4x6 = 2 lembar.
Waktu Penyelesaian 7 Hari Kerja,
12
Waktu Pelayanan :
- Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
- Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi.
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
Jenis Persyaratan dan Waktu Penyelesaian Pelayanan.
1. Akta Kelahiran UMUM
Persyaratan :
a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong Kelahiran/ Kades/
Lurah.
b. Fotokopi Legalisir KK dan KTP orang tua (WNI) dan orang asing WNA
pemegang izin tinggal tetap.
c. Fotokopi Legalisir Kutipan Buku Nikah/ Kawin.
d. Nama dan identitas 2 orang saksi kelahiran.
e. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas.
f. Fotokopi PAPSOR bagi pemegang izin kunjungan.
g. Berita Acara pemeriksaan kepolisian tentang ditemukanya bayi yang tidak
diketahui asal usulnya / keberdaan orang tua.
2. Program Inovasi Bayi Lahir Procot Pulang Bawa Akta ( 2 in 1 )
Persyaratan :
a. Mengisi formulir permohonan untuk mendapatkan akta kelahiran
b. Surat keterangan kelahiran dari Dokter/ Bidan/ Penolong/ Kelahiran/ Kades/
Lurah
c. Fotokopi Legalisir KK dan KTP orang tua (WNI).
d. Fotokopi Legalisir Kutipan Buku Nikah/ Kawin.
e. Nama dan KTP 2 orang saksi kelahiran.
f. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas.
Waktu Penyelesaian 14 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
- Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
- Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi.
13
3. Akta Perkawinan
Persyaratan :
a. Surat Keterangan perkawinan dari pemuka agama/ pendeta/ penghayat
kepercayaan.
b. Fotokopi kutipan akta kelahiran/ ijazah.
c. Surat keterangan dari desa/ kelurahan.
d. Fotokopi legalisir KK dan KTP
e. Pas photo suamiu istri ukuran 4x6 = 2 lembar
f. 2 orang saksi
g. Fotokopi akta perceraian / kematian jika yang bersangkutan pernah kawin.
h. Izin dari Komandan bagi anggota TNI, POLRI.
i. (Perjanjian perkawinan).
j. STMD dari Kepolisian.
k. Surat izin dari istri bagi yang berpoligami.
l. Surat izin dari pengadilan negeri bagi yang berpoligami.
m. Surat izin bagi perwakilan Negara asing WNA.
n. Paspor / Dokumen ke imigrasian SKTT dari Dispenduk.
Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
- Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
- Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
4. Akta Kematian
Persyaratan :
a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah.
b. Surat dari Dokter/ Paramedis.
c. Fotokopi KK dan KTP.
d. Fotokopi surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang memiliki izin tinggal
terbatas.
e. Fotokopi paspor bagi WNA yang memiliki Izin kunjungan
f. Fotokopi Akta Kelahiran atau Dokumen lainnya.
Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
- Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
- Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
14
5. Akta Peceraian
Persyaratan :
a. Surat Silinan putusan pengadilan.
b. Fotokopi KK dan KTP.
Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
- Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
6. Pengakuan Anak
Persyaratan :
a. Surat pengantar dari desa/ Lurah
b. Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung..
c. Kutipan akta kelahiran
d. Fotokopi KK dan KTP Orang tua Kandung.
Waktu Penyelesaian 2 HariKerja.
Waktu Pelayanan :
Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
7. Pengesahan Anak
Persyaratan :
a. Surat pengantar dari desa/ Lurah.
b. Kutipan Akta Kelahiran.
c. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan
d. Fotokopi KK dan KTP pemohon.
Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi.
8. Kutipan Kedua dst Karena Akta Hilang / Rusak
Persyaratan :
a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
b. Surat Pernyataan Rusak / Hilang bermaterai 6 Ribu Rupiah.
c. Fotokopi Akta yang hilang/ Rusak
15
Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
9. Perubahan Nama
Persyaratan :
a. Salinan penetapan pengadilan Negeri tentang perubahan nama.
b. Kutipan Akta Kelahiran.
c. Kutipan Akta Perkawinan
e. Fotokopi Legalisir KK dan KTP.
Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
10. Pengangkatan Anak
Persyaratan :
a. Surat Penetapan Keadilan tetang pengangkatan anak.
b. KK dan KTP orang tua yang mengangkat.
c. Kutipan Akta Kelahiran.
Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
11. Perubahan Status Kewarganegaraan WNA ke WNI
Persyaratan :
a. Salinan Keputusan PRESIDEN tentang perubahan Status kewarganegaraan
menjadi WNI
b. Salinan Keputusan Meteri.
c. Kutipan Akta Kelahiran.
d. Kutipan Akta Perkawinan
e. Fotokopi KK, KTP dan Paspor pemohon.
16
Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
12. Perubahan Status Kewawganegaraan dari WNI ke WNA
Persyaratan :
a. Surat persetujuan perubahan status kewarganegaraan dari Negara yang
bersangkutan.
b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran.
c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan.
d. Fotokopi Paspor.
Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
13. Pencatatan Kelahiran di Luar Negeri
Persyaratan :
a. Bukti pencatatan kelahiran dari Negara bersangkutan yang dikeluarkan oleh
Kedutaan Indonesia.
b. Fotokopi Paspor RI
c. Fotokopi Legalisir Kutipan Nikah atau bukti tertulis perkawinan.
Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
14. Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri
Persyaratan :
a. Bukti atau akta perkawinan dari Negara setempat.
b. Akta kelahiran
c. KTP dan KK yang bersangkutan bagi WNI.
d. Pas photo suami istri ukuran 4x6 = 3Lembar
e. Paspor/ Dokumen ke imigrasian.
17
Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
15. Pencatatan Kematian di Luar Negeri
Persyaratan :
a. Surat Keterangan kematian dari Negara setempat
b. Fotokopi Paspor / Identitas Lainnya
Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
16. Pencatatan Perceraian di Luar Negeri
Persyaratan :
a. Surat Bukti pencatatan peceraian dari Negara setempat.
b. Akta perkawinan
c. Fotokopi Paspor.
Waktu Penyelesaian 2 Hari Kerja.
Waktu Pelayanan :
Hari Senin – Jum’at Pukul 07:00 – 15:30
Dispenduk dan Pencapil Jl. Letkol Istliqlah no.68 Banyuwangi
18
Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dukungan Personil
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya dalam tahun 2015 didukung dengan personil:
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 36 Orang
- Pegawai non PNS (THL) = 16 Orang.
Strata Pendidikan
No. PENDIDIKAN JUM LAH %
1. Pasca Sarjana ( S 2 ) -
2. Sarjana ( S 1 ) 20 orang 55,56
3. Didploma III 2 orang 5,56
4. Diploma II 1 orang 2,78
5. SLTA 12 orang 33,33
6. SLTP 1 orang 2,77
JUMLAH 36 orang 100
Strata Golongan
No GOLONGAN JUMLAH %
1. Golongan IV 4 orang 11,11
2. Golongan III 18 orang 50,00
3. Golongan II 12 orang 33,33
4. Golongan I 2 orang 5,56
JUMLAH 36 orang 100
Realisasi Anggaran Tahun 2015
Alokasi Anggaran APBD tahun 2015
No. Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi
Anggaran (Rp.) %
1. Realisasi Pendapatan Daerah
(denda administrasi kependudukan) - 860.750.000,-
Pelayanan pajak
- Peneriaman daerah bukan pajak
- Penerimaan hibah
-
-
-
-
2. Realisasi Belanja Daerah 3.854.093.700,- 3.054.345.450,- 79.25
A. Rupiah Murni
-Belanja Pegawai
-Belanja Barang/Jasa
-Belanja Modal
413.310.000,-
2.102.372.100,-
1.338.411.00,-
388.448.000,-
1.453.171.000,-
1.212.723.450,-
93.98
69.12
90.61
B. Pinjaman dan Hibah
-Belanja Barang
-
-
-
19
Realisasi Anggaran per Program TA.2015
No. Program Anggaran (Rp.) Realisasi
Anggaran (Rp.) %
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.0140293.600,- 827.092.284,- 85.98
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 453.402.000,- 441.923.400,- 97.47
3. Program Peningkatan Pengembangan
system Pelapor capaian Kinerja dan
Keuangan
25.000.000,- 24.854.950,- 99.42
4. Program Penataan Adminstrasi
Kependudukan 2.361.398.100,- 1.715.474.816,- 72.65
JUMLAH 3.854.093.700,- 3.054.345.450,- 79.25
20
BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
Dalam rangka penerapan pencapaian SPM Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil
dengan dukungan anggaran APBD Program dan Kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan :
a. Penyediaan surat menyurat.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air.
c. Penyediaan jasa perkantoran.
d. Penyediaan alat tulisa kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan.
f. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
h. Penyediaan peralatan rumah tangga.
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
j. Penyediaan logistic kantor.
k. Penyediaan makanan dan minuman.
l. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
a. Mengadakan mebeleur
b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.
c. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perelengkapan kantor.
d. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional.
e. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor (relokasi gedung kantor).
3. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Kegiatan :
a. Penyusun laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD.
21
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan :
a. Kegiatan pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.
b. Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
(Pelayanan KK dan KTP-el).
c. Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
(Pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil).
d. Kegiatan peningkatan publik dalam bidang kependudukan (Pameran
pembangunan dibidang kependudukan)
e. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
f. Kegiatan pengembangan sentral data dan kependudukan ( COKLIT KK ).
g. Kegiatan pengembangan sentral data kependudukan ( Penataan Arsip
Kearsipan ).
Permasalahan dan Solusi
Pelaksanaan tentang pelayanan Administrasi Kependudukan mengacu pada Undang -
undang Nomor 23 tahun 2006 dan PP 37 tahun 2007 serta peraturan – peraturan lain serta
petunjuk yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan. di Kabupaten Banyuwangi
ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan
catatan sipil antara lain :
a. Akses jaringan yang masih sering loading lemah
b. Kapasitas server masih kurang memadai.
c. Jumlah SDM / teknis belum memadai.
d. Database kependudukan yang masih perlu disempurnakan.
e. Mobilitas penduduk/ mutasi datang dan keluar cukup tinggi.
f. Masih ada penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el.
g. Masih dijumpai identitas ganda dan data blong.
h. Kelengkapan persyaratan administrasi pemohon akta catatan sipil sering kurang
lengkap.
Solusi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi melakukan solusi
pemecahan permasalahan yang ada antara lain :
a. Melaksanakan sosialisasi kepada aparat Kecamatan dan Desa/Kelurahan
b. Melaksanakan sosialisasi melalui media cetak dan electronik (talk show).
c. Meningkatkan kualitas jaringan kerjasama dengan PDE
d. Penghapusan data ganda terus dilakukan
22
e. Penambahan / pengadaan server.
f. Melaksanakan jemput bola perekaman KTP-el di sekolah-sekolah SLTA dan panti –
panti sosial diseluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi
g. Meningkatkan / memotivasi kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan
data keluarga kedalam Kartu Keluarga (KK) terhadap kejadian penting ( lahir, mati,
datang dan pindah).
h. Melanjutkan pelaksanaan Program “Lahir procot pulang bawa akta (2 in 1)”
(kerjasama dengan RSUD dan Puskesmas di Kab. Banyuwangi semakin di tingkatkan)
i. Meningkatkan pelayanan satu pintu dalam pengurusan (KK, KTP, Surat pindah
Datang, surat Pindah Keluar, permohonan Akta-Akta Catatan Sipil, dan Legalisir)
23
BAB III
PENUTUP
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi menetapkan Standar
Pelayanan Minimal ( SPM ) merupakan bagian dari bagian kebijakan nasional tentang
Administrasi Kependudukan.
Dengan demikian penjelasan rinci tentang berbagai pelaksanaan pelayanan Administrasi
Kependudukan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan PP Nomor 37 tahun
2007 serta peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan di
Indonesian maupun di Kabupaten Banyuwangi.
Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab,
maka setiap Kabupaten / Kota dapat mengembangkan berbagai lingkup kewenangan yang ada.
Komitmen seluruh bangsa Indonesia terutama Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten /
Kota dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan diharapkan akan turut mempercepat
terwujudnya Pembangunan seutuhnya yang pada akhirnya akan mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam
penyusunan / penyampaian masih kurang sempurna untuk itu saran kritikan yang bersifat
membangun senantiasa kami harapkandemi kesempurnaan dari pembuatan Standar Pelayanan
Minimal ( SPM) ini.
Banyuwangi, Maret 2016
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI
SUDJANI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590611 197903 1 002
24
LAMPIRAN
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2015 PER KECAMATAN
NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
JUMLAH KEPALA
KELUARGA
1 2 3 4 5 6
1 Pesanggaran 25.743 25.424 51.167 16.724
2 Bangorejo 32.047 31.120 63.167 20.537
3 Purwoharjo 34.310 33.777 68.087 22.517
4 Tegaldlimo 33.723 33.028 66.751 22.037
5 Muncar 67.508 65.501 133.009 41.843
6 Cluring 38.890 38.173 77.063 25.616
7 Gambiran 32,663 32.310 64.973 20.685
8 Srono 47.892 46.679 94.571 31.770
9 Genteng 45.086 44.352 89.438 27.583
10 Glenmore 37.571 37.631 75.202 24.150
11 Kalibaru 32.073 32.179 64.525 20.794
12 Singonjuruh 26.012 26.036 52.048 18.264
13 Rogojampi 48.727 49.136 97.863 34.048
14 Kabat 36.707 36.218 72.925 25.100
15 Glagah 17.236 17.691 35.017 12.823
16 Banyuwangi 57.076 58.132 115.208 37.147
17 Giri 14.698 14.793 29.491 10.517
18 Wongsorejo 38.769 38.358 77.127 26.286
19 Songgon 28.465 28.274 56.739 19.799
20 Sempu 40.793 39.961 80.754 25.791
21 Kalipuro 39.878 39.465 79.343 27.387
22 Siliragung 23.866 23.037 46.903 15.105
23 Tegalsari 24.828 24.274 49.102 15.407
24 Licin 14.205 14.033 28.238 10.403
Jumlah 838.856 829.582 1.668.438 552.155
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI
SUDJANI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590611 197903 1 002
25
PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-EL) 2015
NO KECAMATAN KK KTP-EL
1. Pesanggaran 2.686 2.096
2. Bangorejo 1.982 1.943
3. Purwoharjo 2.650 1.672
4. Tegaldlimo 1.762 1.370
5. Muncar 3.787 3.625
6. Cluring 2.834 2.663
7. Gambiran 3.335 3.074
8. Srono 3.094 2.864
9. Genteng 2.889 3.088
10. Glenmore 2.759 1.953
11. Kalibaru 2.035 1.419
12. Singojuruh 1.869 1.247
13. Rogojampi 3.008 2.636
14. Kabat 2.514 1.773
15. Glagah 1.139 1.073
16. Banyuwangi 4.624 6.293
17. Giri 891 1.084
18. Wongsorejo 2.428 1.981
19. Songgon 1.915 1.358
20. Sempu 2.676 2.052
21. Kalipuro 3.452 3.460
22. Siliragung 1.673 1.515
23. Tegalsari 3.232 1.160
24. LIcin 1.079 827
Jumlah 60.313 52.226
PENERBITAN AKTA PERKAWINAN DAN PERKAWINAN TAHUN 2015
NO BULAN AKTA PERKAWINAN AKTA PERCERAIAN 1. JANUARI 33 10
2. PEBRUARI 26 12
3. MARET 29 13
4. APRIL 29 11
5. MEI 31 7
6. JUNI 23 10
7. JULI 21 8
8. AGUSTUS 21 14
9. SEPTEMBER 24 18
10. OKTOBER 43 16
11. NOPEMBER 13 13
12. DESEMBER 53 14
JUMLAH 346 146
26
REKAPITULASI JUMLAH KELURAHAN, JUMLAH KEPALA KELUARGA
DAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI
2015
No. Kecamatan
Jumlah Jumlah Jumlah Penduduk
KET Kel. Desa KK L P L+P
1 2 3 4 5 8 9 10 11
1 Pesanggaran - 5 16.726 25.743 25.424 51.167
2 Bangorejo - 7 20.537 32.047 31.120 63.167
3 Purwoharjo - 8 22.157 34.310 33.777 68.087
4 Tegaldlimo - 9 22.037 33.723 33.028 66.751
5 Muncar - 10 41.843 67.508 65.501 133.009
6 Cluring - 9 25.616 38.890 38.173 77.063
7 Gambiran - 6 20.685 32.663 32.310 64.973
8 Srono - 10 31.770 47.892 46.679 94.571
9 Genteng - 5 27.583 45.086 44.352 89.438
10 Glenmore - 7 24.150 37.571 37.631 75.202
11 Kalibaru - 6 20.794 32.073 32.179 64.252
12 Singojuruh - 11 18.264 26.012 26.036 52.048
13 Rogojampi - 18 34.048 48.727 49.136 97.863
14 Kabat - 16 25.100 36.707 36.128 72.295
15 Glagah 2 8 12.823 17.326 17.691 35.017
16 Banyuwangi 18 - 37.147 57.076 58.132 115.208
17 Giri 4 2 10.517 14.698 14.793 29.491
18 Wongsorejo - 12 26.286 38.769 38.358 77.127
19 Songgon - 9 19,799 28.465 28.274 56.739
20 Sempu - 7 25.971 40.793 39.961 80.754
21 Kalipuro 4 5 27.387 39.878 39.465 79.343
22 Siliragung - 5 15.105 23.866 23.037 46.903
23 Tegalsari - 6 15.407 24.828 24.274 49.102
24 Licin - 8 10.403 14.205 17.033 28.238
JUMLAH 28 189 552.155 838.856 829.582 1.668.438
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI
SUDJANI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590611 197903 1 002
27
PELAKSANAAN PEREKAMAN DAN PENCETAKAN KTP- ELEKTRONIK
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2015
No
. Kecamatan
JUMLAH
Penduduk Wajib
KTP Perekaman
Belum
Rekam Cetak
1 2 3 4 5 6 7
1 PESANGGARAN 50,649 38,252 34115 4,137 33,316
2 BANGOREJO 62,580 47,807 42557 5,250 42,126
3 PURWOHARJO 67,492 52,011 47146 4,865 46,782
4 TEGALDLIMO 66,220 51,068 48388 2,680 47,366
5 MUNCAR 132,097 98,661 91226 7,435 89,360
6 CLURING 76,501 58,607 54350 4,257 53,436
7 GAMBIRAN 64,489 48,746 46272 2,474 45,418
8 SRONO 93,768 70,709 66634 4,075 65,591
9 GENTENG 88,979 65,677 62357 3,320 61,700
10 GLENMORE 75,265 56,653 52064 4,589 51,508
11 KALIBARU 63,855 47,643 43894 3,749 43,158
12 SINGOJURUH 51,768 39,066 38214 852 37,724
13 ROGOJAMPI 97,119 73,134 71912 1,222 70,916
14 KABAT 72,390 53,638 51675 1,963 50,915
15 GLAGAH 34,759 26,671 26210 461 25,933
16 BANYUWANGI 114,442 84,535 80938 3,597 80,836
17 GIRI 29,276 21,992 21832 160 21,599
18 WONGSOREJO 76,947 57,965 49753 8,212 49,415
19 SONGGON 56,292 42,241 41253 988 40,655
20 SEMPU 80,381 60,030 54959 5,071 54,001
21 KALIPURO 78,636 57,855 55309 2,546 54,552
22 SILIRAGUNG 46,447 35,438 31886 3,552 31,685
23 TEGALSARI 48,790 36,809 33309 3,500 32,551
24 LICIN 28,065 21,658 20712 946 20,544
JUMLAH 1,657,207 1,246,866 1,166,970 79,901 1,151,087
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI
SUDJANI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590611 197903 1 002
top related