fileaudit tahap i mei 2013 di bogor tinjauan dokumen auditee membuat rencana kerja penilaian tahap...
Post on 12-Feb-2018
235 Views
Preview:
TRANSCRIPT
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 12
EQI-F102
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7157103
Nomor Fax : 02518326950
E-mail : eq@equalityindonesia.com
e. Direktur : Agustri Warsono
f. Tim Audit : Amin Muchakim (L. Auditor/Auditor Prasyarat)
Pazri Nurfazri (Auditor Produksi)
Joko Isworo (Auditor Ekologi)
Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)
Asep Kurniawan (Auditor VLK)
g. Tim Pengambil Keputusan :
: Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi)
Muchlis (Anggota PK Bidang Ekologi)
Surya Madha Bakti (Anggota PK Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah KPH Pemalang
b. Nomor & Tanggal SK : Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010
c. Luas dan Lokasi : 24 Ha di Kabupaten Pemalang dan Tegal
d. Alamat kantor : 1. Kantor KPH Pemalang:
Jl. Jend. Sudirman Timur No. 1, Pemalang
2. Kantor Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah:
Jl. Pahlawan Nomor No. 15-17, Semarang
e. Nomor telepon : (0284) 321617; (0284) 321841
Nomor Fax : Fax: (0284) 321617
E-mail :
f. Pengurus :
1. Direktur Utama : Bambang Sukmananto
2. Direktur Keuangan : Morgan Syarif Lumban Batu
3. Direktur Sdm & Umum : Achmad Fachroji
4. Dir Perencanaan & Pengembangan Strategis : Tedjo Rumekso
5. Direktur Industri Kayu & Non Kayu : Heru Siswanto
6. Direktur Pengembangan SDH & PUHR : Mustoha Iskandar
7. Direktur Pemasaran : M. Soebagja
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 2 dari 12
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I Mei 2013 di Bogor Tinjauan dokumen Auditee
Membuat rencana kerja penilaian Tahap II untuk
masing-masing auditor
Membuat trip schedule/jadwal perjalanan tim
audit
Membuat Laporan Penilaian Tahap I
Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan
20 Mei 2013
22 Mei 2013
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Tengah yang diwakili Kabid Produksi
Koordinasi BP2HP Wilayah ... Jawa Timur yang
diwakili Sekretaris Kepala Balai
Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan
rencana penilaian kinerja PHPL di KPH Pemalang
dan minta masukan terkait dengan kinerja
Auditee selama ini
Konsultasi Publik 21 Mei 2013 Konsultasi publik dilaksanakan di Kantor KPH
Pemalang
Konsultasi publik dihadiri oleh Kapolsek,
Danramil, Dinas Kehutanan Kabupeten Tegal,
Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, LMDH
Konsultasi publik bertujuan untuk meminta
masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja
dari KPH Pemalang
Pertemuan Pembukaan 21 Mei 2013 Pertemuan dilaksanakan di Kantor KPH
Pemalang
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,
menyampaikan metodologi dan prosedur
penilaian, menyampaikan ketidaksesuaian pada
penilaian Tahap I, serta mengkonfirmasikan
kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat,
dan peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
22 – 30 Mei 2013 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee dan menganalisis
menggunakan kriteria dan indikator pada
Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012
Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit
melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,
dan menganalisis menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1 Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-
BPPHH/2012
Pertemuan Penutupan 31 Mei 2013 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama
penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.
Memberitahukan catatan audit berupa
ketidaksesuaian dan atau observasi
Membacakan atau memperlihatkan laporan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 3 dari 12
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
ringkasan ketidaksesuaian dan atau observasi.
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan 14 Juni 2013 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen
penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa
penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai
dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
BAIK Auditee memiliki dokumen legal dan administrasi
tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi
pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan
Auditee telah melaksanakan tata batas luar,
melaksanakan rekonstruksi batas setiap 10 tahun
sekali, dan membuat laporan pemeriksaan batas
setiap 3 bulan sekali
Para pihak telah mengakui batas areal kerja auditee
atau dalam areal kerja tidak ada konflik batas
dengan pihak lain yang dibuktikan dengan dokumen
BAP antara Auditee dengan LMDH dan diketahui oleh
Kepala Desa
Terdapat perubahan fungsi kawasan dari kawasan
produksi menjadi kawasan lindung/cagar alam yang
dilakukan secara lega) seluas 30,7 Ha di areal kerja.
Perubahan fungsi ini tidak berdampak pada
pengaturan kelestarian hasil
Ada penggunaan kawasan hutan diluar sektor
kehutanan berupa Kantor Camat Bantarbolang,
sekolah, rumah dinas dokter, dan lapangan bola.
Proses surat menyurat antar instansi berjalan dengan
baik karena sedang dalam proses tukar menukar
kawasan oleh para pihak terkait.
1.2. Komitmen Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
BAIK Auditee memiliki visi misi perusahaan berdasarkan
Keputusan Direksi Perum Perhutani No.
17/Kpts/Dir/2009 tanggal 9 Januari 2009 dan telah
sesuai dengan kerangka PHPL
Sosialisasi visi misi dilakukan baru pada level
pemegang hak pengelolaan dan ada bukti
pelaksanaan kegiatan
Auditee telah mengimplemen tasikan kegiatan dalam
rangka Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan visi
misi perusahaan. Laporan kegiatan dalam rangka
implementasi PHL disajikan dalam laporan tahunan.
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional terlatih dan
tenaga teknis pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan implementasi
penelitian, pendidikan dan
BAIK Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di
lapangan kurang dari ketentuan yang berlaku namun
sesuai dengan surat dari Plt. Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan No. S.249/VI-BUKPHH/2012
tanggal 4 April 2012 bahwa kewajiban
mempekerjakan Sarjana Kehutanan dan Tenaga
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 4 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Latihan Teknis PHPL dapat dipertimbangkan pemenuhannya
sampai dengan 1 Januari 2014
Auditee mempunyai rencana dan realisasi
pengembangan SDM. Realisasi peningkatan
kompetensi SDM dalam 5 tahun terakhir (2008-
2012) mencapai 71% dari rencana (>70%)
Dokumen ketenagakerjaan di Kantor Auditee tersedia
lengkap baik yang bersifat internal maupun eksternal
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan
pelaksanaan pemantauan
periodik, evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(kegiatan) Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
BAIK Auditee telah mempunyai struktur organisasi dan job
description melalui Keputusan Direksi Perum
Perhutani No. 060/KPTS/DIR/ 2010 tanggal 1
Pebruari 2010 dan telah sesuai dengan kerangka
PHPL
Auditee mempunyai perangkat SIM dan tenaga
pelaksana tersedia. Pada struktur organisasi KPH
Pemalang terdapat Kaur SIM (Sistem Informasi
Manajemen) dibawah kendali KSS Perencanaan dan
Penanaman Seksi SDH
Terdapat Organisasi SPI/Internal Auditor di Kantor
Direksi Jakarta dan Kantor Unit I Jawa Tengah sesuai
dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani No.
060/KPTS/ DIR/ 2010 tanggal 1 Pebruari 2010.
Hasil verifikasi dokumen dan wawancara fungsi-
fungsi SPI berjalan dengan efektif untuk mengontrol
seluruh tahapan kegiatan
Hasil verifikasi dokumen terhadap pelaksanaan audit
internal tanggal 19 April-4 Mei 2012, Auditee telah
melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan hasil
monitoring dan evaluasi secara konsisten dan
kontinyu
1.5. Persetujuan tanpa paksaan
berdasarkan informasi yang
lengkap
BAIK Kegiatan RTT telah diketahui oleh masyarakat
(LMDH) yang dibuktikan adanya BAP kerjasama
antara LMDH dengan KPH Pemalang
DPPL telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur
Jawa Tengah melalui Keputusan No. 660.1/21/2011
tanggal 21 Juni 2011, hal ini menunjukan bahwa
dalam proses penyusunan DPPL disetujui para pihak
Batas areal kerja KPH Pemalang dengan lahan
masyarakat terlihat dengan jelas berupa Pal B dan
masing-masing pihak sudah saling mengetahui.
Setiap 10 tahun sekali, juga dilakukan kegiatan
rekonstruksi batas dan terakhir. Terdapat
persetujuan proses tata batas dari para pihak berupa
BAP pengakuan batas.
Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan
program CSR/SD dari para pihak. Ini dibuktikan dari
adanya dokumen sosialisasi PKBL tahun 2011 dan
2012 (surat undangan, daftar hadir, foto kegiatan)
serta sosialisasi program GP3K
Kawasan lindung telah di tetapkan melalui
Keputusan Direksi No. 619/KPS/DIR/2013 tanggal
25 April 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan
pada KPH Pemalang. kawasan lindung sudah
mendapat pengakuan dari masyarakat sekitar areal
kerja berupa BAP Pengakuan Kawasan Lindung di
BKPH Jatinegara, Sokawati, dan BKPH Slarang yang
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 5 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
ditandatangani oleh Asper, Ketua LMDH, Kepala
Desa, Camat, Polsek, dan Danramil.
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja jangka
panjang dalam pengelolaan
hutan lestari
BAIK RPKH telah disusun dan disahkan oleh pejabat yang
berwewenang (Keputusan Kepala Biro Perencanaan
Dan Pengembangan Perusahaan Perum Perhutani Unit
I Jawa Tengah Nomor : 1329/KPTS/REMBANG/I
/2004).
RPKH KP Jati KPH Pemalang, luas : 24.423,40 Ha,
Jangka Perusahaan 1 Januari 2000 s/d 31 Desember
2009, disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan I
Pekalongan tanggal 3 Januari 2000, diketahui oleh
Kepala Biro Perencanaan Perum Perhutani Unit I Jawa
Tengah, disetujui Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa
Tengah.
RPKH KP Jati KPH Pemalang, luas : 24.392,67 Ha,
Jangka Perusahaan 1 Januari 2010 s/d 31 Desember
2019, disusun oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan I
Pekalongan tanggal 31 Desember 2009, diketahui
oleh Kepala Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan
Dan Penyehatan Perusahaan, disetujui Kepala Perum
Perhutani Unit I Jawa Tengah.
Implementasi penataan areal kerja di lapangan pada
petak dan blok, seluruhnya sesuai dengan RPKH.
Pemeliharaan batas-batas petak tebangan telah
dilakukan dan tanda batas petak dan blok kerja
seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem
BAIK Auditee memiliki data potensi tegakan berdasarkan
hasil risalah untuk pertimbangan pengaturan hasil dan
jatah penebangan tahunan.
Memiliki informasi riap tegakan berdasarkan hasil
pengukuran PUP secara rutin setiap tahun dan
dianalisis.
Analisis data potensi dan riap digunakan untuk
menyusun JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
BAIK SOP tahapan silvikultur telah tersedia lengkap sesuai
sistem silvikultur yang digunakan.
SOP tahapan silvikultur telah diimplementasikan di
lapangan.
Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang
mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan
hasil.
Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang
masih mampu menjamin terjadinya kelestarian
pemanenan.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi tepat guna
untuk pemanfaatan hutan
BAIK Auditee memiliki prosedur ramah lingkungan dalam
kegiatan pemanenan hasil.
Terdapat penerapan prosedur ramah lingkungan di
lapangan.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 6 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Tingkat pemadatan tanah akibat penyaradan cukup
memadai (tidak diverifikasi/NA).
Pemanenan kayu sangat efisien (Fe : 0,97 – 0,98)
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana kerja
penebangan/ pemanenan/
pemanfaatan pada areal
kerjanya
BAIK Dokumen RTT disusun berdasarkan rencana kerja
jangka panjang (RPKH), untuk menyesuaikan dengan
rencana jangka panjang (RPKH), auditee telah
melakukan revisi dan suplisi untuk RTT tahun 2010,
2011 dan 2012.
Peta kerja telah memuat seluruh fungsi dan
peruntukan, tapi untuk kawasan lindung petanya
tersendiri (Peta Potensi Sumber Daya Hutan).
Terdapat implementasi peta kerja di lapangan.
Kemampuan produksi mencapai > 90% (98,7%,).
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta
peningkatan kemampuan
sumber daya manusia
BAIK Realisasi alokasi dana untuk kegiatan kelola hutan
mencukupi.
Tingkat proporsionalitas alokasi dana secara umum
diperoleh kisaran 23,1 – 44,38 % (kurang proporsional)
dan penyediaannya lancar.
Auditee memiliki kemampuan untuk menjamin
kelestarian hutan dan produksi ditandai kemampuan
penanaman tanaman pokok mencapai 100%, tanaman
kehidupan dan tanaman unggulan sudah termasuk
dalam program share yang diberikan setelah panen.
Realisasi kegiatan fisik penanaman pada 5 tahun
terakhir sudah mencapai 100%.
3. Ekologi
3.1. Keberadaan, kemantapan
dan kondisi kawasan dilindungi
pada setiap tipe hutan
BAIK Kawasan dilindungi yang ditetapkan telah terdapat
tanda-tanda batasnya dan dipasang di lapangan dan
diakui.
Jenis kawasan lindung pada hutan yang tidak
terganggu adalah berupa (1) KPS (Kawasan
perlindungan setempat) 1.346,10 ha, (2) HAS (hutan
alam sekunder) 1.258,60 ha, dan (3) KPKh (kawasan
perlindungan khusus) 12,30 ha dan (4) TBP (Tak baik
untuk produksi) 13,20 ha. Sehingga secara
keseluruhan kawasan lidung pada PT SPA distrik
Serapung adalah seluas 2.632,20 hektar (11%)
Batas kawasan dan kegiatan pengkayaan jenis pada
kawasan lindung secara periodic telah dikelola
dengan baik
Kawasan lindung semuanya berada dalam hutan
bekas tebangan
Laporan Implementasi RKL-RPL tidak mengacu
kepada KepmenLH Nomor: 45 Tahun 2005 karena
tidak mengulas tentang Evaluasi Kecenderungan
(trend evaluation), Evaluasi Tingkat Kritis (criticial
level evaluation) dan Evaluasi Penaatan (compliance
evaluation).
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan
BAIK Terdapat prosedur pengamanan dan perlindungan
hutan yang memadai (6 prosedur).
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 7 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Lembaga pengamanan dan perlindungan hutan
sudah lengkap yaitu Pohut dan Polhutmob serta
sarana prasarana yang mendukungnya.
Kegiatan implementasi pengendalian kebakaran,
patrol keamanan berjalan secara kontinyu dengan
baik
Di dalam laporan Implementasi RKL-RPL semester I
tahun 2011 sampai dengan semester 2 tahun 2012
menggunakan data analisis lab akhir tahun, sehingga
data kualitas airdan tanah tidak berbeda untuk
setiap semesternya
KPH Pemalang sudah membuat early warning system
kebakaran dan peta rawan kebakaran skala 1 :
50.000
3.3. Pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan
BAIK Terdapat SOP Penggunaan Bahan Kimia,
Pengelolaan KPS, Pemantauan Erosi, Pengukuran
Debit dan Sedimentasi Sungai, Pengelolaan B3,
Pengendalian Jenis Tanaman Eksotik Invansif,
Penyimpanan Limbah, Penanganan Tanah Kosong
dan TJBK, Pembuatan dan Pemeliharaan Jalan,
Pengelolaan Sampah dan Pembangunan dan
Pengelolaan HAS
Jumlah SDM yang bertanggung jawab terhadap
pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
tanah dan air akibat pemanfaatan hutan telah
mencukupi.
Implementasi pemantauan subsidensi dan
pengaturan tinggi muka air berjalan dengan sangat
baik dengan frekuensi pelaporan dilaksanakan
setiap 3 bulan sekali.
KPH Pemalang secara rutin memantau hidrologi di 16
titik contoh, laju erosi sebanyak 5 titik contoh dan
curah hujan 6 titik contoh. Disamping itu KPH
Pemalang setiap bulan melakukan serah terima
limbah B3, sampah organik/non organik kepada para
pengumpul atau masyarakat sekitar desa hutan yang
diketui oleh Asper/KBKPH
3.4. Identifikasi spesies flora
dan fauna yang dilindungi
dan/atau langka (endangered),
jarang (rare), terancam punah
(threatened) dan endemik
BAIK Terdapat prosedur, untuk identifikasi spesies flora
dan fauna yang langka (endangered), jarang (rare)
dan terancam punah (threatened).
Implementasi identifikasi spesies flora dan fauna
telah berjalan dan dilaporkan secara periodic..
Tersedia data flora dan fauna dengan status dan
payung hukumnya sebagai flora/fauna dilindungi
serta penyebarannya
KPH Pemalang telah menyusun laporan pemantauan
Biodiversity
3.5. Pengelolaan flora untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap
species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
BAIK Terdapat prosedur pengelolaan flora jarang, langka,
terancam punah dan endemik.
Terdapat 30 transek di petak contoh, yang terdiri dari
13 petak, yaitu berada dalam petak 107G, 12A, 6B,
83, 50, 106, 1D, 96C, 10B, 5, 84D, 78 dan 41
transek di petak contoh kawasan perlindungan dan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 8 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
terancam punah dan
endemic
17 transek di petak contoh kawasan prosuksi.
Kawasan perlindungan : tumbuhan bawah 10, semai
25, pancang 25, tiang 25, pohon 25 plot. Kawasan
produksi tumbuhan bawah 10, semai 6, pancang 6,
tiang 5, pohon 6 plot
Jenis-jenis flora dilindungi di KPH Pemalang adalah :
Jambu-jambuan (Myrtaceae), Mahoni (Swietenia
mahagoni), dan Sonokeling (Dalbergia pinnata)
Kegiatan pengkayaan dilakukan terhadap kawasan
lindung yang mempunyai potensi rata-rata lebih
rendah dari yang ditentukan. KPH Pemalang
Pengkayaan tahun 2011 seluas 52,3 hekatar dengan
jenis Randu, Kersen, Asem, Rambutan, Durian
3.6. Pengelolaan fauna untuk :
a. Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang
tidak rusak.
b. Perlindungan terhadap
species fauna dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan
endemik
BAIK Terdapat prosedur pengelolaan fauna jarang, langka,
terancam punah dan endemic.
Papan larangan untuk melakukan perburuan (satwa
liar) namun papan larangan/informasi yang lain
terkait kegiatan pengelolaan fauna dan kawasan
lindung serta koridor satwa sebagai home range
satwa sudah terpasang dengan kondisi baik
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/unit manajemen
dengan kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK Auditee telah memiliki dokumen mengenai pola
penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat,
identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat, dan rencana
pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan
lengkap.
Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas
partisipatif dan konflik batas kawasan yang telah
disepakati para pihak.
Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak
hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
yang legal, lengkap dan jelas.
Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan
batas kawasan pemegang izin dengan semua
masyarakat hukum adat/ setempat.
Auditee telah memiliki persetujuan atas luas dan
batas areal kerja dengan para pihak
4.2. Implementasi
tanggungjawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku
BAIK Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap
menyangkut tanggungjawab sosial pemegang izin
sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.
Auditee telah memiliki mekanisme pemenuhan
kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
secara lengkap dan legal.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 9 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Auditee telah memiliki sebagian Kegiatan sosialisasi
kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban
pemegang izin terhadap masyarakat dalam
mengelaola SDH, akan tetapi masih belum
terprogram dengan baik.
Auditee memiliki sebagian bukti tentang realisasi
pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap
masyarakat
Auditee telah memiliki Ketersediaan laporan /
dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial
pemegang izin, akan tetapi masih belum rapih dan
belum lengkap
4.3. Ketersediaan mekanisme
dan implementasi distribusi
manfaat yang adil antar para
Pihak
BAIK Auditee telah memiliki data dan informasi
masyarakat hukum adat/ atau masyarakat setempat
yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas
pengelolaan SDH secara lengkap dan jelas.
Auditee memiliki mekanisme peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum
adat/ masyarakat setempat yang lengkap dan jelas.
Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin
mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan
jelas.
Auditee memiliki sebagian bukti implementasi
kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat hukum adat dan atau
masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat
sasaran
Auditee telah memiliki Keberadaan dokumen /
laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat
kepada para pihak yang lengkap dan jelas
4.4. Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal
BAIK Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik
yang lengkap dan jelas
Auditee telah memiliki Peta Konflik yang lengkap dan
jelas, akan tetapi masih terjadi konflik
Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya
manusia, dan pendanaan yang cukup untuk
mengelola konflik.
Auditee telah memiliki dokumen proses penyelesaian
konflik yang pernah terjadi, secara lengkap dan jelas
4.5. Perlindungan,
pengembangan dan
peningkatan kesejahteraan
tenaga kerja
BAIK Auditee telah merealisasikan hubungan industrial
dengan seluruh karyawan.
Auditee telah merealisasikan sebagian besar
rencana pengembangan kompetensi
Auditee telah memiliki Dokumen standar jenjang
karir, dan telah direalisasikan.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 10 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Auditee telah memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan
seluruhnya
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen
hutan terletak di kawasan hutan
produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK)
Memenuhi Auditee telah memiliki dokumen Pemegang Hak
Pengelolaan secara lengkap dan absah.
2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki rencana
penebangan pada areal
tebangan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
Memenuhi Auditee memiliki RPKH dan RTT beserta peta
lampirannya yang sudah disahkan oleh pejabat yang
berwenang secara self approval.
Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh
ditebang dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Peta blok/petak tebangan sudah disahkan (dicap)
oleh pejabat berwenang secara self approval, posisi
blok tebangan benar dan terbukti dilapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang
sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
Memenuhi Keabsahan dan kelengkapan dokumen RPKH
dipenuhi seluruhnya
2.2.2. Seluruh peralatan yg
dipergunakan dalam kegiatan
pemanenan telah memiliki izin
penggunaan peralatan dan
dapat dibuktikan kesesuaian
fisik di lapangan
Tidak diverifikasi karena verifier ini tidak berlaku
untuk Pemegang Hak Pengelolaan.
3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menjamin bahwa
semua kayu yang diangkut dari
Tempat Penimbunan Kayu (TPK)
hutan ke TPK Antara dan dari
TPK Antara ke industri primer
hasil hutan(IPHH)/pasar
mempunyai identitas fisik dan
dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah di–
LHP-kan
Memenuhi LHP sudah dibuat dan disahkan oleh petugas yang
berwenang
LHP dengan fisik kayu sudah sesuai
Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan
pengiriman kayu sudah dilindungi dengan SKSHH
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 11 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
sesuai ketentuan
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
IUPHHKHA/ IUPHHK-
HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak
Pengelolaan
Memenuhi Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai
dengan dokumen
Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu
diterapkan secara konsisten
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan
angkutan kayu ke luar TPK
Memenuhi Dokumen FAKB lengkap dan disahkan oleh petugas
yang berwenang
3.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah melunasi
kewajiban pungutan pemerintah
yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
Memenuhi Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan.
PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan
dokumen SPP.
Pembayaran PSDH sesuai dengan SPP yang telah
diterbitkan sesuai dengan persyaratan ukuran dan
dibayar sesuai dengan tarif.
3.3. Pengangkutan dan
perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang mengirim
kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
Diverifikasi tetapi tidak diterapkan atau tidak dinilai
karena Auditee tidak mengirim kayu bulat antar
pulau.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang
sah
Diverifikasi tetapi tidak diterapkan atau tidak dinilai
karena Auditee dalam pengangkutan kayu bulat
tidak menggunakan kapal.
4.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
AMDAL/DPPL/UKL dan UPL &
melaksanakan kewajiban yang
dipersyaratkan dalam dokumen
lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
Memenuhi Tersedia dokumen DPPL yang lengkap dan telah
disahkan.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan
Memenuhi Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun
mengacu pada dokumen DPPL yang telah disahkan.
Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 12 dari 12
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial
penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan
Implementasi K3
Memenuhi Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional
lapangan.
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan
kebutuhan serta berfungsi baik.
Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja
secara lengkap dan upaya menekan tingkat
kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5..2. Pemenuhan hak-hak
tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja
Memenuhi Terdapat serikat pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
top related