atris {umba * t -...
Post on 18-Apr-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Menimbang
Mengingat
RBPOTUK INDONESIA
PERATORAN MENTBRI KBHUTANAN REPUBLIK INDONESIANomor : P. 32 /Menhut-II/2O13
TENTANG
RENCANA MAKRO PBMAIfTAPAK KAWASAN HOTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MBKTERl KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa] 7 ayat (2)
«raturan Mentcn Kchutanan tentang Rencana MakroPemantapan Kawasan Hutan; MaKro
1. Undang^ndang Nomor 5 Tahun I960 tentang
£" ^^ ATriS {Umba "* T~ tt«h^«Vi'V «""' Lembaran Negara Nomor 2034):2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan »•—=-*--^8 ™ns?rrasi
3.
3888),
_ Nomor 19
j • ■■- -.«.. Pemerintahg-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
w,^,. v u - Undan8-Undang Nomor 41 Tahun 1999SS^p^???"? M?njadi Undang-Undang (Umbaranivcgara Kepublik Indonesia Tahun 2004 Mnmm- qa
Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)'
f ^pbHk Ind^sia Tahun 2004Nomor 44371 ^^ Uinl»«n ^gara Republik IndonesiaSan Unin. fPT8"^61^ bebcraPfl k^li diubah terakhiraengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
SSSJiiJSrJJr W™^N- 32Tahun2oS4tentang Pemenntahan Daerah (Umbaran Negara Reoublik
Republik Indonesia Nomor 4844);
UdU5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
6.
Umbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2SIj.
Nomor 4725)! Negara RepubUk Indonesia
7. Undang-Undang...
-2-
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Oeoapaalal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 49, 'Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5214);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentangPerencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengclolaan Hutan, scrtaPemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemcrintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis'dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasaldari Penggunaan Kawasan Hutan untuk KepentinganPembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada
Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4813);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang WUayah Nnsional (RTRWN), (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang TataCara Perubahan Peruntukan dan Pungsi Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PeraturanPemerint&h Nomor 10 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor5324);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 201C tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomoi
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5325);
16. Peraturan ...
-3-
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentangPengclolaan Daerah Aliran Sungai, (Lcmbaran Negara RcpublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lcmbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5292);
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembcntukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor76 Tahun 2011;
18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,sebagaimana telah beberapa kali diubah tcrakhir denganPeraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
19. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentangPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Presiden Nomor S9/P Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-H/2010tentang Sistem Perencanaan Kehutanan, (Bcrita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Mcnhut-II/2010tentang Mekanisme dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 66);
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-H/2010tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara
RepubHk Indonesia Tahun 2010 Nomor 376), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.41/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 1025);
2.3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010tentang Organisasi dan Tata Kcrja Kementerian Kehutanan,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2Oiitentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun
2011-2030, {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 381);
MEMUTUSKAN:,
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANAMAKRO PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN.
Pasal 1
Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan adalah sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan ini.
Pasal 2
Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan sebagai bagian yang tidak terpisahkandari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2013-2032 yang menjabarkanarahan yang bersifat penting, strategis dan lebih detil dari RKTN 2011-2030 dalamPemantapan Kawasan Hutan.
Pasal 3 ...
-4-
Pasal3
Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan acuan Pemantapan Kawasan Hutan dalam:
a. penyusunan rencana kehutanan tlngkat provlnsi, kabupaten/kota dan rencana
pengelolaan hutan di tlngkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
b. penyusunan rencana pembangunan kehutanan;
c. penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan;
d. mengkoordinasikan perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor;
dan/atau
e. pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.
Pasal 4
Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan berlaku untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, untuk mengakomodir
dinamika pembangunan kehutanan.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2013
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 887
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,
KRISNA RYA
Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : p. ZZAiatitaTanggal : 25 Jiml2013
RENCANA MAKRO PBMANTAPAN KAWASAN HUTAN
TAHUN 2013 - 2032
L PENDAHULUANt
A. Urgvasi Rmoana Makro Pemantapaa Kawasan Hutaa.
Hutan merupakan sumber daya alam yang penting di Indonesia yang
memerankan fungsi strategis dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan,
sehingga wajib diurus dan dikelola secara berkesinambungan bagi sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yang mana pada dasarnya prinsip
dan jiwa penyelenggaraan kehutanan ini selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 194S.
Seluruh kawasan hutan pada dasarnya dfkuasai oleh Negara untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, dan Pemerintah mendapatkan wewenang untuk
mcngatur dan mengurus segala sesuatu yang bcrkaitan dengan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status dan
fungsi kawasan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan
dengan tetap mcmperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional.
Dalam rangka mempertahankan kecukupan luas dan penutupan hutan pada
setiap daerah aliran sungai (DAS) dan pulau guna memperoleh manfaat lingkungan,
ekonomi dan sosial, Pemerintah menetapkan kawasan hutan untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap. Atas dasar terscbut, penyelenggaraan
pengelolaan kawasan hutan didasarkan atas sumberdaya dan potensinya, kepastian
status/fungsi dan luasan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan dan
pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pembentukan
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diseluruh kawasan hutan.
Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kawasan hutan yang
dihadapi sampai sejauh ini sekaligus menghambat terwujudnya kemantapan
kawasan hutan dalam menjamin pengelolaan hutan lestari adalah meningkatnya
kebutuhan ruang dan konflik tenurial dalam kawasan hutan berbagai sektor yang
berbasis sumberdaya lahan. Faktor-faktor pemicunya antara lain pertumbuhan
penduduk/kepadatan agraris, konflik kepentingan ruang, pemekaran wilayah serta
konflik kewenangan, kemiskinan, kepastian dan penegakan hukum yang
berkeadilan serta dinamika pembangunan sektor-sektor di luar kehutanan. Kondisi
ini sebagaimana tercermin dari usulan pemerintah daerah dalam review tata ruang
provinsi dimana hampir setiap provinsi mengusulkan adanya pcrubahan
status/fungsi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain.
Berdaaarkan hal-hal dimaksud dalam rangka perencanaan penyelengaraan
kehutanan telah ditetapkan Rencana Kehutanan Tlngkat Nasional (RKTN) Tahun
2011-2030 sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentcri Kehutanan Nomor
P.49/Menhut-II/2011. Sedangkan untuk mendukung RKTN dan menyclcsaikan
permasalahan kawasan hutan dalam pemantapan kawasan hutan diperlukan
Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan (RMPKH) sebagaimana yang telah
diamanatkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-H/2010 tentang
Sistcm Perencanaan Kehutanan. RMPKH ini memuat target, arahan kebijakan dan
strategi dalam mcwujudkan pemantapan kawasan hutan.
B. Tata Hubwifaii Kexja Perenoaaaan K«hntanan.
Dalam Sistcm Perencanaan Kehutanan (SISPERHUT) dinyatakan bahwa
RMPKH mcrupakan salah satu dari Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan
yang dlsusun scbagai pcnjabaran dari RKTN, yang nantinya menjadi arahan bagi
penyusunan rencana kehutanan di bawahnya (RKTP, RKTK, dan RKPH) bidang
Pemantapan Kawasan Hutan (Qambar 1).
Gambar 1. Posut Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan dalam Siatem PerencanaanKehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2OI0.
C. Rnamg Llagknp.
1. Penjabaran sasaran-sasaran strategis kemantapan kawasan hutan dalam
RKTN 2011-2030;
2. Memuat target, arah kebijakan dan strategi dalam mewujudkan kawasan
hutan yang mantap;
3. Jangka waktu selama 20 Tahun (2013-2032);
4. Basis analisis berupa kawasan hutan sebagaimana dalam RKTN 2011-2030.
D. AXur PiHr dan Sobstaui Reneaaa Hakro Pemantapan Kawasan Hutan.
Gambar 3. Alur PUdr dan Sutwtanat Rencana Makro Pemantapan Katrasan Hutan
B. AstunsL
1. Penyelesaian masalah kawasan hutan tetap menjadi prioritas Pemerimah
.dalam 20 Tahun mendatang;
2. Komitmen yang kuat para pcmangku kepentingan dalam
mengimplementasikan dan mewujudkannya;
3. Kondisi lingkungan strategjs (faktor ekstemal) Udak mengalami perubahan
yang signifikan dan tetap terkendali.
F. Deflnisi, Prinsip dan Kriteri. KemtitUpu Kiwuu Hntan.
Kawasan hutan (Ncgara) yang mantap adalah wiiayah tertentu yang telah
dltetapkan peruntukan dan fungsinya oleh Pemerintah untuk dipertahankan
keberadaanya sebagai hutan tetap [legal dan legitimate serta terkelola dengan
jaminan dan perlindungan hak bagi seluruh pemangku kepentingan.
Prinsip dan kriteria kemantapan kawasan hutan yang didasarkan unsur-
unsur utama untuk tercapainya kemantapan kawasan hutan, yaitu:
1. LegaUtas dan Icgitimasi kawasan hutan, dengan kriteria sebagai berikut:
a. kawasan hutan dikukuhkan melalui proses yang legal dan paitisipatif, untuk
menjamin kepastian status dan fungsi serta bebas kepemilikan pihak ketiga;
b. memiliki luasan yang cukup dan sebaran hutan tetap yang proporsional padaDAS/Pulau.
2. Jaminan hak dan perlindungan bag! seluruh pemangku kepentingan dan
masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut:'
a. arah pcmanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan scsual fungsipokok dan kelayakannya;
b. kepastian ruang kelola sesuai dengan fungsi pokok dan arahan
pemanfaatannya untuk memelihara keutuhan kawasan hutan;
c. perlindungan hukum dan pelayanan publik dalam penyelesaian konftik
kawasan hutan.
3. Pengelolaan kawasan hutan, dengan kriteria sebagai berikut:
a. ada pengelola kawasan hutan sampai tingkat tapak, yang memiliki
kepastian wilayah pengelolaan, organisasi dan kecukupan sumberdaya
manusia serta sarana prasarana pengelolaan;
b. pengamanan dan perlindungan kawasan hutan, guna menjaga dan
memelihara batas dan kawasan hutan.
c. data dan infonnasi sumberdaya hutan dan sistem sosialnya tersedia secara
lengkap, terkini, dan terpercaya;
d. tertib administrasi pemanfaatan, penggunaan kawasan, dan perubahan
peruntukan kawasan hutan.
n. Kondisi Kemantapan Kawasan Hutan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana
telah dlubah dcngan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, menetapkan bahwa
kawasan hutan adalah wilayah tcrtcntu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tctap. Pemerintah menetapkan dan
mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk
sctiap DAS dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial,
dan manfaat ekonomi masyarakat setempat, raelalui penyelenggaraan perencanaan
kawasan hutan. Perencanan kawasan hutan dilakukan melalui:
1. Inventarisasi hutan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi
tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan,. serta lingkungannya secara
lengkap.
2. Pengukuhan kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum mengenai
status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan.
3. Penatagunaan kawasan hutan, untuk menetapkan fungsi pokok, pemanfaatan
dan penggunaan kawasan hutan yang optimal secara ekonomi, sosial dan
lingkungan.
4. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan untuk
mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari dengan
mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi
daerah altran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelcmbagaan masyarakat
setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi
pemerintahan.
5. Penyusunan rencana kehutanan untuk menetapkan arah pengurusan dan
pengelolaan hutan menurut jangkawaktu dan skala geografis.
A. Scrjarah Kawasan Hutan.
Pengukuhan kawasan hutan pada dasarnya telah dimulai sejak jaman
penjajahan Belanda dan telah mengalami beberapa proses penyempumaan sejalan
dengan berkembangnya dan perubahan pola ruang Nasional dan Daerah.
Pemaduserasian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), diawaJi
dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang, seluruh kawasan hutan dilakukan paduserasi antara TGHK dengan peta
RTRWP. Pemaduserasian ini dalam upaya menetapkan kawasan hutan serta
perubahan peruntukkan kawasan hutan untuk mendukung proses pembangunan
yang harus berjalan untuk sektor-sektor lain di luar kehutanan. Dengan demikian
pengukuhan status kawasan hutan berupa register kawasan hutan, hasil Tata Guna
Hutan Kesepakatan (TGHK) atau penunjukan kawasan hutan, penataan batas serta
penetapan kawasan hutan merupakan ketetapan hukum kawasan hutan bagi
seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
Berlkut adalah proses sejarah kawasan hutan dlmaksud:
1. Pada era sampal dengan 1980-an penunjukan kawasan hutan didasarkan atas
penunjukan/penetapan parslal menjadi register-register kawasan hutan.
2. Pada era 1980-an dilakukan penunjukkan/penetapan atas kesepakatan semua
pihak berupa Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TOHK).
3. Pada era 1990-an, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang, penunjukan kawasan hutan dilakukan
berdasarkan paduserasi antara Pcta TOHK dengan Peta Rcncana Tata Ruang
Wilayah ProvinsI (RTRWP).
4. Terakhir penunjukkan kawasan hutan dilakukan melalui pengintegrasian
dengan review RTRWP sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang (Oambar 3).
UU No. 32/2004
UU No. 26/2007
Oambar 3. Sejarah Kawasan Hutan Indonesia
Berikut disajikan perkembangan luas kawasan hutan dan sejak era TGHK
yang telah mengakomodir kebutuhan sektor lain non-kehutanan dan penyelesaian
hak-hak pihak kctiga dalam kawasan hutan.
T«b«l 1. Data Perubahan Luas Kawasan Hutan Sejak Era TOHK Sampai Selcarang
tiBBSROSfflffiffl
MHBffB
KSA/KPA
HL
HPT
HP
HatanTetap
■■.*-■»
HPK
JUMIAH
lUJBIB
19.23
29.33
29.44
32.99
110:99
36.04
147.03
MBNUHBNlDBi9||tl||Bifl
WBBBbBBHBB
22.43
31.60
22.50
36.65
113.19.
22.79
135.9ff
wK^BBBB^^UH^m^B&s
26.82
27.67
19.68
38.17
112.34
18.34
130.68
B. Kondlsl Knrasan Hntan,
Berdasarkan peta kawasan hutan yang dimutakhirkan atas perkembangan
pengukuhan kawasan dan hasil revisi tata ruang provinsi sampai dengan April 2011,
kawasan hutan dan perairan seluruh Indonesia seluas 130,68 juta ha (68,4% dari
luas daratan). Menurut fungsinya, kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan
konscrvasi (HK) 26,82 juta ha, hutan Undung (HL) 28,86 juta ha, hutan produksi
(HP) 32,60 juta ha, hutan produksi terbatas (HPT) 24,46 juta ha, dan hutan produksi
yang dapat dikonversi (HPK) 17,94 juta Ha (Oambar 4).
PfiXIWWWM HUTAN HDOHEIM
Oambar 4. Peta Kawaaan Hutan Indonesia.
Kondisi penutupan hutan berdasarkan data hasil pcnafsiran citra satelit
Tahun 2009 diketahui bahwa 68,6% kawasan hutan atau seluas 89,64 juta Ha
dalam kondisi bcrhutan (41,26 juta Ha hutan primer, 45,55 juta Ha hutan sckundcr,
2,82 juta Ha hutan tanaman), sedangkan 41,04 juta Ha atau 31,4% dalam kondisi
tidak berhutan (Gambar 5).
INDONESIA
A*
': !f
Ounbar 6.Kondisi Tutupan Hutan Indonesia Berdasarkan Citra Satelit Tahun 2009.
C. Pragofcuhui Kawasan Hutan.
Kondisi pengukuhan kawasan hutan yang telah dUaksanakan sampai saat
ini:
1. Kawasan hutan yang telah ditetapkan sampai Tahun 2012 mclalui Keputusan
Mcnteri Kchutanan seluas 21,07 juta Ha atau sckitar 16,3%, namun kawasan
yang telah ditata batas dalam rangka pcnyclesaian pihak ketiga sepanjang
219.206 Km dari total panjang batas 282.323 Km;
2. Kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk penyediaan ruang sektor non
kehutanan seluas 7,6 juta Ha, berasal dari HPK dan Tukar Menukar Kawasan
Hutan (TMKH);
3. Pengakuan terhadap kawasan hutan dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga
masih rendah;
4. Konfiik/klaim kepemilikan pihak ketiga atas kawasan hutan masih tinggi.
D. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hntan.
1. Pemanfataan hutan diluar kawasan konservasi telah mencapai 35 juta Ha;
2. Sebagian besar kawasan konservasi telah dikelola, namun izin pemanfaatan
di dalam hutan konservasi sebanyak 25 izin seluas 2.666 Ha;
3. Penggunaan Kawasan hutan untuk sektor non kehutanan seiuas 274.000
Ha;
4. Konflik pemanfaatan kawasan hutan masih tinggi;
a. izin pemanfaatan hasil hutan yang berada di HPK seluas 3,48 juta Ha;
b. izin pemanfaatan hasil hutan tanaman yang berada di HPT seluas 2,28
juta Ha.
E. Keamanan Kawasan Hutan.
1. Kawasan hutan belum seluruhnya "clear and clean" antara Iain: batas-batas
kawasan hutan belum jelas dan adanya konflik kawasan;
2. Pemeliharaan/ pengamanan kawasan hutan masih rendah;
3. Partisipasi masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan masih rendah;
4. Proses penegakan hukum terkait kawasan hutan belum sepenuhnya tuntas
memberikan kepastian hukum.
F. Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Hutan.
1. Kawasan hutan belum seluruhnya dikelola sampai tingkat tapak;
2. Peraturan-perundangan yang ada belum lengkap dan operasional;
3. Basis data dan sistem informasi kawasan hutan belum terintegrasi;
4. Sumberdaya Manusia (SDM) pengelola kawasan hutan masih terbatas;
5. Hubungan antar penyelenggara kehutanan belum optimal.
m. Kondisi yang Dllnginkan
1. Luas dan status kawasan hutan yang harua dipertahankan 20 Tahun ke
depan scluas 112,34 juta Ha dan bebas konflik tenurial jangka panjang;
2. Luas kawasan Hutan Konservasi akan tctap dipertahankan/dijaga
keberadaannya dan permasalahan hak-hak pihak ketiga serta konflik jangka
panjang dapat terselesaikan;
3. Luas kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dipertahankan dan
dimanfaatkan dengan perubahan peruntukan/fungsi yang diperkenankan
tidak lebih dari 20 % dan tidak ada tumpang tindih areal pemanfaatan atau
pengunaan kawasan hutan;
4. Perubahan peruntukkan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan
sampai Tahun 2030 maksimal tidak lebih dari seluas 18,34 juta ha, dalam
rangka penyelesaian konflik lahan dan pemenuhan kepentingan sektor non
kehutanan/pemda dan masyarakat terkendali;
5. Seluruh kawasan hutan dikeiola oleh KPH untuk menjamin pengelolaan
secara lestari;
6. Seluruh kawasan hutan dimanfaatkan sesuai fungsi pokok, arahan
pemanfaatan dan kelayakannya guna menjamin sebesar besamya manfaat
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan;
7. Perubahan peruntukan dan penggunaan kawasan hutan terkendali dan
sinergis dengan pembangunan di luar sektor kehutanan.
IV. Sltuasi Permasalahan Kemantapan Kawasan Hutan
A. EkatenuO.
1. Semakin tingginya kcbutuhan sektor lain dan masyarakat atas lahan
termasuk kawasan hutan.
2. Tumpang tindihnya potcnsi sumberdaya alam berbagai sektor.
3. Pemekaran wOayah Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Belum tcrkoordinasinya pemanfaatan dan penggunaan ruang/lahan antar
sektor.
5. Belum selarasnya peraturan perundangan di bidang ruang/lahan.
6. Belum manlapnya penyelenggaraan desentralisasi bidang kehutanan.
7. Bcragamnya persepsi terhadap hutan dan kawasan hutan.
8. Masyarakat belum seluruhnya merasakan manfaat kawasan hutan.
9. Penyelesaian legalitas kepemilikan hak masyarakat dalam kawasan hutan
belum sepenuhnya terselesaikan.
B. Internal.
1. Belum optimalnya sistem pcngukuhan kawasan hutan.
2. Belum terbangunnya sistem penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan
(pemanfaatan, penggunaan dan hutan adat) dan permasaiahan hutan
lairnya.
3. Belum terintegrasinya sistem penyediaan data/informasi sumberdaya hutan
termasuk sistem sosialnya (kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan,
data sosek masyarakat, konflik sosial kawasan hutan).
4. Belum terbangunnya Koordinasi, Integrasi, Sinergitas dan Sinkronisasi
(KISS) arah/rencana pemanfaatan dan penggunaan ruang kawasan hutan
pada berbagai tingkat penyelenggara kehutanan.
5. Belum optimalnya sistem pengawasan/pengendalian dan administrasi
pengelolaan kawasan hutan.
C. Isn Strategis Pemantapan Kawasan Hatan.
Berdasarkan permasalahan eksternal dan internal terdapat 3(tiga) isu
strategis dalam pemantapan kawasan hutan guna terwujudnya kawasan hutan yang
legal dan legitimate serta terjaminnya hak dan periindungan bagi seluruh pemangku
kepentingan dan masyarakat (Gambar 6.):
1. Penertiban dan penegakan hukum atas kawasan hutan.
2. Penyelesaian konflik kawasan hutan.
3. Perbaikan tata kclola kawasan hutan.
10
/
\
InatfrnOitula.
ranteWt J*n*MoAi
dan perfndungan
,*- •
PENERT1BAN
PENEGAKAN
HUKUM
/\7 c.
A
*\
/ \
PERBAIKAN
TATAKEUXA
KAWASAN
-^
PENYELESAI-\ANKONFUK \KAWASAN
WTAN
Iy
Gunbar 6. Isu Strategis Kemantapan Kawasan Hutan.
V. Renoana Makro Pemantapan
Kawasan Hutan
A. Prlmaip Palakwnaan Rtncuu BUkro Pvmantapan Kawasaa Hutaa.
Dalam pelaksanaan RMPKH dldasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan
keadUan, tata kelola, ekonomi dan hubungan kelembagaan:
1. Hukum dan keadilan: kcpastlan hukum; keragaman hukum dan kebudayaan;
penghonnatan hak asasi manusia; serta keadilan, termasuk keadilan gender;
2. Tata kelola: partisipasi; transparansi; dan akuntabilitas;
3. Ekonomi: kesetaraan; pemberdayaan; kesejahteraan; serta kelestarian hutan;
4. Hubungan kelembagaan: pelimpahan kewenangan dan desentralisasi; keijasama
para pihak; dan koordinasi antar sektor.
B. Kebljakan Umnm Pemmntapan Kawasaa hntan.
Perencanaan ruang dan pengembangan wilayahpengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan
Pengukuhan dan penyetesaian konflik tenurialkawasan hutan
Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan
Pengendalian/penertiban ruang kawasan hutan
C. Btrmtegl Pcmautapaa Ktwann HntaA dmn Pmtahapauya.
^mI 3. Matriks Kebtfakan dan Strategi Umum Pemantapan Kawaaan Hutan.
Mamparkuat ahuRfjtM dan rinkroniaaci ptntunm
canaan ruang dan pangarabangan wilayah
lolaan dan pamanfaatan kawaaan hutan
I!iMmgamtMngkan ■iatam pmcmdalian kwutn hutan
favncanon
mvig d«n
wOayah
pn^labuui dan
pwiMBifaatan
kawaaan hutan
Mwnmt»t>k«n paKiwanaan tMbutanan bwbaate apnrial
Mwitnfkatkaii koordinan dan tnUgnMi KM dwiupn Tata
Ruang Naaional/Daandt/kabupatan
MMigamautamakan KPH Mbagaf puHtt petayanan
kawasan hutan
Mcningkatkan intograai p«nianfaatan Hutu dalam
WOayahKPH
Mmyadiakan Jumlah SDM fwngilola kawaMn hutan
ran( oukup dan mvmadai
Mamngkadcan kapaaitaa dan kapabttitaa SDM pwigalota
kawaaan hutan
MMiinckatkan pcrMrvpan Uknologl pvngalotaan
kawacan hutan
;;:;y
Manyadiakan wn* dan prMarana panaalote kawaaan
iutan
Mamparkuat •tnaiptaa dan ankmniaaai paraturan
pangukuhan dan panyalaaaian konflik tanurlal kawaaan
hutan
Mampampat panatapan kawaaan hutan
|MenyaWaaikan kapamutkan dan hak-hak pihak katiga
Jam kawaaan hutan
faigukuhan dan
panyalaaaian
konflik tanurial
kawaaan hutan
Pnyalaaaikan kondik-konnik kawaaan hutan
cnparkuat aiatam pangukuhan KH yang bmlcaaduan
dan partiatpatjf
Mamparicuat katjaaama dalam panartO>an dan
panagakan hukum kawaaan hutan
Menguitagraaikan wilayah hutan adat dan ruang kektla
maayarakat dalam kawaaan hutan
laningkatkan kapaatlan hak hutan adat dan ruang
k«lola maayarakat adat dalam kawaaan hutan
Inventariaaai dan
pamantauui
autnbar daya
hutan
■oBialnyayangcapat, akurat dan tarparoaya/terkini
Pengendalian/p
cnertiban ruang
kawasan huun
Mencrtfbkan idn-istn pemanfaatan auu penggunaan
kawaaan hutan.
Menyetesaikan tumpang tindih pemanfaatan KH atau
penggunaan kawaaan hutan.
MengendaUkan perabahan dan pemberian ixin-uin
pemanfaatan atau penggunaan kawaaan hutan.
Memperkuat aiatem pengendaiian dan audit kawaaan
butan.
Memperkuat siatim Gdminiatraai PNBP dari kawasan
iutan.
■ v
HBanHBni
D. Prioritas Keb^akan Regional/Pulau.
Tabel 3. Matriks Prioritas Kebyakan Regional/ Pulau.
JAWA
SUMATERA
a. menertibkan dan menegakan hukum kawasan hutan scrta menyelesaikan
konflik kawasan hutan khususnya konflik pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan termasuk penyelesaian lahan pengganti pelepasan/ tukar
menukar kawasan hutan.
b. meningkatkan pengelolaan kawaaan hutan.
a. menertibkan dan menegakan hukum kawasan huun serta menyelesaikan
konflik kawasan hutankhususnya konflik pemanfaatan atau penggunaan
kawasan hutan.
b. mengarusutamakan KPH sebagai pusat pelayanan pengelolaan kawasan hutan
c. mengendalikan perubahan-perubahan kawasan hutan.
KALIMANTAN
a. meningkatkan kepastian status KH melalui percepatan penetapan kawasan
hutan.
b. menertibkan dan menegakan hukum kawasan hutan serta menyclcaaikan
konflik kawasan hutankhususnya konflik pemanfaatan atau penggunaan
kawasan hutan dan sebagian permasalahan hukum adat.
c. mengarusutamakan KPH sebagai pusat pelayanan pengelolaan kawasan
hutanMengendalikan perubahan-perubahan kawaaan huun.
SULAWESI
a. meningkatkan kepastian status kawaaan hutan melalui percepatan penetapan
kawasan hutan.
b. menertibkan dan menegakan hukum kawasan hutan serta menyelesaikan
konflik kawasan hutan khususnya konflik pemanfaatan atau penggunaan
kawasan hutan dan sebagian permasalahan hukum adat.
mengarusutamakan KPH sebagai pusat pelayanan pengelolaan kawasan
hutan.
MALUKU
menertibkan dan menegakan hukum kawasan huun serta menyelesaikan
konflik kawasan hutankhususnya konflik pemanfaatan atau penggunaan
kawaaan hutan dan sebagian permasalahan hukum adat.
mengarusutamakan KPH sebagai pusat pelayanan pengelolaan kawasan
huunMengendalikan kawasan hutanberbasis pulau.
BALI DAN
NUSA
TENGQARA
a. mencrtibkan , penegakan hukum kawaun hutan serta menyelesaikan konflik
kawasan hutankhususnya konflik pemanfaatan atau penggunaan kawasan
hutan dan aebagian permasalahan hukum adat.
b. mengarusutamakan KPH sebagai pusat pelayanan pengelolaan kawasan
hutan.
c. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan.
d. mengendalikan kawasan hutanberbasis pulau.
PAPUA
meningkatkan kepamtian status kawaian hutan melalui pereepatan penetapan
kawasan hutan.
b. menertibfcan dan menegakan hukum kawasan hutan serta menyelesaikan
konflik kawasan hutan khususnya konflik pemanfaatan atau penggunaan
kawasan hutan dan sebagian permasalahan hukum adat.
c. meningkatkan pengakuan hak hutan adat dan ruang kelola masyarakat
adat.
d. mengarusutamakan KPH sebagai pusat peiayanan pengelolaan kawasanhutan.
E. Prioritas Kebijakan pada tiap Arahan Pemanfaatan.
Tabel 4.Matrik8 Prioritas Kebyakan pada sctiap Arahan Pemanfaatan.
Kawasan Untuk Konservasi
Kawasan Untuk Perlindungan Hutan
Alam dan Lahan Gambut
mempertahankan luas HK dan menyelesaikan
permasalahan hak-hak pihak ketiga serta konflik
jangka panjang.
mengoptimalkan pengelolaan HK.
mengembangkan data dan informasi yg akurat
dan teritegrasi.
Kawasan Untuk Rehabilitasi
Kawasan Untuk Penguaahaan Skala
Besar
Kawasan Untuk Penguaahaan Skala
Kecil
mempertahankan HP dan HLdan memanfaaikan 1
dengan perubahan peruntukan/fungsi yang {
dipcrkenankan tidak lebih dari 20 % dan lidak j
ada tumpang tindih area! pemanfaatan atau i
pengunaan kawasan hutan.
mengarusutamakan KPH sebagai pusat
pelayanan pengelolaan kawasan hutan.
mengembangkan data dan informasi yg akurat
dan teritegrasi.
meningkatkan kepastian status kawasan hulan
melalui percepatan penetapan kawasan hulan.
mengendalikan perubahan dan pembcrian alas
hak pemanfaatan atau penggunaan kawasan
hutan.
menyelesaikan permasalahan tumpang tindih
pemanfaatan kawasan hutan.
Kawasan Untuk Non Kehutanan
mengendallkan penggunaan ruang kawatan
hutan untuk kegiatan non kehutanan sampai
tahun 2030 maksimal seluas 18,34 juta Ha.
menyelesaikan konflik iahan dan kcpcntingan
sektor non kehutanan/pemda dan masyarakat.
mendorong terbangunya Hutan Rakyat.
F. Pengarusutamaan RMPKH.
Untuk memastikan RMPKH ini digunakan sebagai landasan dalam
pemantapan kawasan hutan, diperlukan sejumlah langkah sebagai berikut:
1. Melengkapi penjabaran RKTN bidang pemantapan kawasan hutan kedalam
Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Regional dan Kabupaten/Kota bidang
Pemantapan Kawasan Hutan.
2. RMPKH menjadi pedoman dalam rencana pembangunan kehutanan.
3. Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan antar sektor dan daerah.
4. Penguatan dan pengendalian program kegiatan pemantapan kawasan hutan
dalam pembangunan kehutanan.
VI. Penutup
Kementerian Kehutanan telah menetapkan RKTN Tahun 2011- 2030 melalui
Pennenhut Nomor: P.49/Menhut-II/2011 yang memberikan arahan makro
pemanfaatan ruang kawasan hutan selama 20 tahun kedepan.
Guna menjamin terwujudnya dan tercapainya sasaran strategis sebagaimana
RKTN 2011-2030 bidang pemantapan kawasan hutan, disusun RMPKH untuk
jangka waktu 20 tahun kc depan yang memuat target, arah kebijakan dan strategi
bidang pemantapan kawasan hutan. Rcncana ini selanjutnya akan melengkapi dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKTN 2011-2030 tersebut, sekaligus
menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemantapan kawasan hutan ke depan tingkat
nasional, provinsi, kabupaten/kota dan KPH serta debottlenecking terhadap
hambatan pencapaian pemantapan kawasan hutan dan kegiatan-kegiatan
pemantapan kawasan hutan pada berbagai tingkat pcngelolaan kawasan hutan.
Salinas Maaai dangaa aaliaya MENTERI KEHUTANAN
KEPALA BIRO HUKUM DAN OROANISASI, REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
KRISNA RYA ZULKIFU HASAN
Umpiran
IIPe
ratu
ranMe
nter
iKehutananRepublik
Indo
nesi
a
^mr.
:P.
32^f
enhu
t-II
/201
3Tanggal
:25
Juni
201
3
PETAINDIKATIF
KEMANTAPANKAWASANHUTANINDONESIA
-i',-■.-'.
'•'■
>'n;xT.''-'n~
PETAINDIKATVKEMAHTAPAN
KAWASANHUTANHDONESIA
♦IPMi
RTR«W>
BtRMIWUf
10.ri»l
r PETAPROPORSIKAWASANHUTANHAS*.PENGUKUNAN
TERHADAPLUASOARATANPROVMSI
NUPraponl
DIRBCTOMTPttENCANAANKAWASANHVTAN
MTJENrtANOLOOtKEHUDUUH
KEHEMTVNUNKEHVTftNAN
PETATWGKATPENETAPAN
KAWASANHUTANPROVINSI
■''*
»^
100
DmEKIDMTPStENCMIMNMWASANHUTAN
nTJB)PUNOU>OIKaMnMIAN
KEHRNTEMUtKEHUTKNAN
-^■"^i
^"4©
^"i^
'-W-
i'ii
."^'
B'i^
">^"
?■•'■*
*■
PETATIMGKATPENGELOLAAN
KAWASANHUTANTINGKATTAPAK
(KPH,KSA/KPA,PERHUTANI)
DUEKTCHUTPBUNCANAAHKAWASAN
ffifTAN
OrUENPLAHOLOOIKnUTUMN
KEUENimwKEHUDWAN
-
PETAMOKATTPROPORSIPEMANFAATWl
KAWASANHU1ANTERHADAPLUASKAWKSAN
hutmpRovntsi
DDtEKTORATPEREHCANAANKAWASANHUTAN
NTJENPtAMCMXtOKCHUTMIAN
KEMEHTEMAHKEHtnWMK
sr
PETAINDIKATIFTINOKATPERUBAHAN
KAWASANHUTANPROVINSI
100
omocroRATperbkmuahmwasankutan
MTJENnANOLOOlKEHUTANAN
KOKNTtRIANKEHUTUtAN
PETAINDIKATIF8E8ARANMASYARAKATADAT
DALAMKAWASANHUTAN
DIRBCTORATPOtENCUUANKAWASAHHVTAN
OfTJKNKAMOLOOIKBtUDUWN
KEMEHTmAHK1HUTWWN
»^r^*'?.v-
:►
PETAINOOCATIFSEBARANMASYARAKATDESA
OALAMKAWASANHUTAN
DntEKTOMTratENCUUAMKAWASAHHUTAN
ottjenpuwolooikehvtahan
kehentenankehitmhan
PETAINDIKATIFSEBARANMASYARAKATDESA
UTEPIKAWASANHUTAN
NIMPMMntaM
DIREKTORATPCRENCANAANKAWASANHUTAH
DTTJEHFIAMOLOQIKEHU1ANAM
KEMeKTCRUWKEHUTMUN
top related