asas asas dalam hukum pidana
Post on 03-Apr-2018
263 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
1/32
ASAS-ASAS YANG
TERKANDUNG DALAM
HUKUM PIDANA
FACHRIZAL AFANDI, S.Psi., SH ., MH
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
2/32
ASAS-ASAS
HUKUM PIDANA ASAS YANG DIRUMUSKAN DALAM
KUHP / PER-UU-AN LAIN ASAS YANG TIDAK DIRUMUSKAN
& MENJADI ASAS HUKUM PIDANA
YANG TIDAK TERTULIS, DIANUTDALAM YURISPRUDENSI
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
3/32
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUMPIDANA
1. BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA
MENURUT WAKTU (TIJDSGEBIED)
2. BATAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA
MENURUT TEMPAT DAN ORANG
(GRONDGEBIED/PERSONENGEBIED)
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
4/32
RUANG LINGKUP HUKUM
PIDANA MENURUT WAKTU
ASAS LEGALITAS ASAS CRIMINA EXTRA ORDINARIA(KEJAHATAN-
KEJAHATAN YANG TIDAK DISEBUT DALAM UU)
PRINCIPLE OF LEGALITY TERMAKTUB DALAMPASAL 8 DECLARATION DES DROITS DE LHOMMEET DUCITOYEN(1779) : SEMACAM UUD YANGDIBENTUK DI MASA PECAHNYA REVOLUSI
PERANCIS VON FEUERBACH (1775-1833) : NULLUMDELICTUM
NULLA POENA SINA PRAEVIA LEGE: TIDAK ADATINDAK PIDANA, TIDAK ADA PIDANA TANPA
PERATURAN TERLEBIH DULU
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
5/32
PASAL 1 AYAT (1) KUHP
TIADA SUATU PERBUATAN DAPATDIPIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TELAH ADA SEBELUM PERBUATAN
DILAKUKAN
ARTINYA :
KETENTUAN HUKUM PIDANA HARUS
TERTULIS TIDAK BOLEH DILAKUKAN ANALOGI
TIDAK BOLEH BERLAKU SURUT (RETRO
AKTIF)
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
6/32
KONSEKUENSI ASAS LEGALITAS :
PERBUATAN YANG TIDAK DICANTUMKAN
SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM UU, TIDAKDAPAT DIPIDANA
HUKUM PIDANA TIDAK BOLEH ADA PENAFSIRANANALOGI
ANALOGI : PENAFSIRAN TIDAK BERPEGANGPADA BUNYI PERATURAN, TAPI PADA INTI /RASIO DARI PERATURAN
BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKANKEPASTIAN HUKUM DAN UNTUK MENCEGAHTINDAKAN SEWENANG-WENANG DARIPENGUASA
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
7/32
DIPERBOLEHKAN PENAFSIRAN
EKSTENSIF : MEMPERLUAS ARTI KATA
MENURUT MAKNA PADA WAKTU UUDIBENTUK, TAPI MASIH BERPEGANG
PADA BUNYI PERATURAN.
BEDA PENAFSIRAN ANALOGI DANEKSTENSIF
ANALOGI : TIDAK BERPEGANG PADA
BUNYI PERATURAN, MELAINKAN PADAINTI ATAU RASIO DARI PERATURAN
EKSTENSIF : TETAP BERPEGANG PADA
BUNYI PERATURAN
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
8/32
ASAS RETRO AKTIF
TIDAK SEORANG PUN YANG DAPAT DIHUKUM,KECUALI BERDASARKAN SUATU KETENTUANPIDANA YANG TELAH ADA TERLEBIH DAHULUDARIPADA PERBUATANNYA (TIDAK BERLAKU
SURUT)
PENGECUALIAN (PASAL 1 AYAT (2) KUHP) :
HARUS ADA PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI SUATU PERUBAHAN PERUBAHAN ITU TERJADI ADALAH SETELAH PERBUATAN
DILAKUKAN
PERATURAN YANG BARU ITU LEBIH MENGUNTUNGKAN
ATAU MERINGANKAN PELAKU PERBUATAN
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
9/32
TENTANG ARTI PERUBAHAN PERUNDANG-
UNDANGAN PAHAM FORMIL (PANDANGAN SEMPIT)
TERBATAS PADA PERUBAHAN REDAKSI RUMUSAN SUATU KETENTUAN
DALAM PERUNDANGAN HUKUM PIDANA SAJA PAHAM MATERIIL TERBATAS
PERUBAHAN KEYAKINAN HUKUM PEMBENTUK UU DALAM SEGALA JENISHUKUM AKIBAT PERUBAHAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT, EX.ARREST HR, MUCIKARI DARI VENLO YANG DIKENAI PASAL 295 KUHP,DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DENGAN
PERTIMBANGAN BATAS KEDEWASAAN DALAM PASAL 330 BW BERUBAHPADA SAAT PERKARA INI DIPERIKSA DAN DIPUTUS YANG SEMULASEBELUM 23 TAHUN MENJADI SEBELUM 21 TAHUN
PAHAM MATERIIL TIDAK TERBATAS PERUBAHAN SEMUA UNDANG-UNDANG DALAM ARTI LUAS YANG
MELIPUTI SEGALA MACAM PERUBAHAN, BAIK BERUPA PERUBAHAN
PERASAAN HUKUM PEMBUAT UU MENURUTPAHAM MATERIILTERBATAS, MAUPUN PERUBAHAN KEADAAN KARENA WAKTU, EX.TINDAK PIDANA PENERBITAN CEK KOSONG DALAM UU NO.17 TAHUN1964, PADA SAAT KASASI, UU TERSEBUT DICABUT MELALUI PEPERPUNO. 1 TAHUN 1971, MA MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALATUNTUTAN HUKUM.
MVT WvS : TIDAK TERMASUK PERUBAHAN UU IALAH UU YANG
DIBERLAKUKAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU YANG KEMUDIANDICABUT
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
10/32
TENTANG ARTI LEBIH
MENGUNTUNGKAN TERDAKWA LEBIH RINGAN ANCAMAN PIDANANYA DALAM RUMUSAN UU LEBIH RINGAN DALAM ARTI JENIS PIDANANYA (PASAL 10
KUHP) LEBIH RINGAN TENGGANG DALUWARSANYA BAGI
PENUNTUTAN PIDANA (PASAL 78 KUHP) DAN PENGULANGAN
TINDAK PIDANA (EX. PASAL 157 (2) KUHP) LEBIH RINGAN DALAM HAL PENGADUAN UNTUK PENUNTUTAN
PIDANANYA (EX. DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN)
LEBIH RINGAN ARTI TIDAK DAPAT DIPIDANANYA PERBUATAN(TINDAK PIDANA MENJADI BUKAN TINDAK PIDANA)
LEBIH RINGAN ARTI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA LEBIH RINGAN DALAM ARTI TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANA
LEBIH RINGAN ARTI SISTEM PENJATUHAN PIDANANYAMENJADI PIDANA DENGAN BERSYARAT (PASAL 14A KUHP)
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
11/32
RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA MENURUTMENURUT TEMPAT DAN ORANG
DIKENAL ADA 4 (EMPAT) ASAS BERLAKUNYA HUKUMPIDANA MENURUT TEMPAT, YAITU :
a. ASAS TERITORIALITEIT (TERRITORIALITEITS-BEGINSEL)
ATAU ASAS WILAYAH NEGARA
b. ASAS PERSONALITEIT (PERSONALITEITS-BEGINSEL)
ATAU ASAS KEBANGSAAN, ASAS NASIONAL AKTIF
ATAU ASAS SUBYEKTIF
c. ASAS PERLINDUNGAN (BESCERMINGS-BEGINSEL)ATAU ASAS NASIONAL PASIF
d. ASAS UNIVERSAL (UNIVERSALITEITS-BEGINSEL)ATAU
ASAS PERSAMAAN
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
12/32
a. ASAS TERITORIALITEIT
DIRUMUSKAN SECARA TEGAS DALAM PASAL 2KUHP : KETENTUAN PIDANA DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA BERLAK
TERHADAP SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI DALAM WILAYAH INDONESI
DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADALAH TEMPAT
ATAU WILAYAH NEGARA TANPA
MEMPERSOALKAN KUALITAS ATAU
KEWARGANEGARAAN SIAPAPUN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA.
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
13/32
WILAYAH INDONESIA :
KEPUTUSAN KONSTITUANTE NO. 47/K/1957
WILAYAH BEKAS HINDIA BELANDA DULUMENURUT KEADAAN PADA SAAT PERANGPASIFIK
UU NO. 4/PRP TAHUN 1960 TENTANGPERAIRAN INDONESIA ---- BATAS-BATASTERITORIAL INDONESIA LEBARNYA 12 MILDARI TITIK-TITIK TERLUAR DARI PULAU
INDONESIA WILAYAH UDARA ADALAH WILAYAH DI ATAS
DARATAN DAN LAUT INDONESIA
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
14/32
DIPERLUAS DALAM PASAL 3 KUHP :
KETENTUAN PIDANA DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN INDONESIA BERLAKU BAGISETIAP ORANG YANG DI LUAR WILAYAH
INDONESIA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI
DALAM KENDARAAN AIR ATAU PESAWAT
UDARA INDONESIA.
PASAL 95 KUHP PENGERTIANKENDARAAN AIR DAN PASAL 95A KUHP
TENTANG PESAWAT UDARA INDONESIA
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
15/32
b. ASAS PERSONALITEIT
BERGANTUNG ATAU MENGIKUTI SUBYEK HUKUM ATAU
ORANGNYA YAKNI WARGA NEGARA DI MANAPUNKEBERADAANNYA (NASIONAL AKTIF)
ASAS INI TIDAK DAPAT DITERAPKAN PADA SEMUA TINDAKPIDANA.
DIATUR DALAM PASAL 5 KUHP DAN DIPERLUAS PASAL 5AYAT 2 DIPERLUNAK PASAL 6 DIATUR LEBIH LANJUTDALAM PASAL 7 DAN 8 KUHP
ADA BEBERAPA PASAL DALAM KUHP TERKAIT DENGANHAL INI YANG DIBATALKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
KARENA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 : PASAL 134,136 BIS & 137 MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP MARTABATPRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
16/32
c. ASAS PERLINDUNGAN
BERLAKUNYA HUKUM PIDANA DIDASARKAN ATASKEPENTINGAN HUKUM SUATU NEGARA YANGDILANGGAR DI LUAR WILAYAH INDONESIA
KETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAPATDIBERLAKUKAN TERHADAP WNI MAUPUN WNABAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR WILAYAH
INDONESIA UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGANHUKUM INDONESIA SEPERTI YANG DI SEBUT PASAL4 KUHP.
PASAL 4 KUHP ADALAH JENIS KEJAHATAN YANG
MENGANCAM KEPENTINGAN HUKUM INDONESIAYANG MENDASAR, BERUPA KEAMANAN DANKESELAMATAN NEGARA, PEREKONOMIANINDONESIA, SERTA SARANA DAN PRASARANAANGKUTAN INDONESIA
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
17/32
d. ASAS UNIVERSALITET
ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA YANG
DIDASARKAN ATAS KEPENTINGAN HUKUMINTERNASIONAL YANG DILANGGAR OLEH
SUATU PERBUATAN.
BERDASARKAN KETENTUAN INI, MAKAKETENTUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
DAPAT BERLAKU TERHADAP SETIAP WNI
ATAUPUN WNA, BAIK DI DALAM WILAYAH
MAUPUN DI LUAR WILAYAH INDONESIA.
TERUTAMA PASAL 4 (2), 4 (3) DAN 4 (4) KUHP.
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
18/32
PERKECUALIAN TERHADAP ASASASAS BERLAKUNYA HUKUM
PIDANA DISAMPING BERLAKUNYA ASAS-ASAS
HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT,TERDAPAT SUATU KESEPAKATAN DALAMHUKUM INTERNASIONAL YG MEMBERIKANPERKECUALIAN TERHADAP ASAS-ASAS
BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUTTEMPAT.
PENGECUALIAN TERSEBUT DINAMAKAN
HAK EXTERITORIALITET.
GOLONGAN / ORANG YG MEMPUNYAI
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
19/32
GOLONGAN / ORANG YG MEMPUNYAIHAK EXTERITORIALITET :
a. DIPLOMAT NEGARA ASING YANG BERADA DI
INDONESIA : DUTA, UTUSAN, STAF KEDUTAAN,SERTA KELUARGA MEREKA.
b. KEPALA NEGARA ASING YANG BERADA DIINDONESIA DENGAN PERSETUJUAN PEMERINTAH.
c. ANAK BUAH KAPAL PERANG ASING YANGSEDANG BERADA DI INDONESIA DENGANPERSETUJUAN PEMERINTAH.
d. ANGKATAN PERANG ASING YANG SEDANGBERADA DI INDONESIA DENGAN PERSETUJUANPEMERINTAH.
e. PERWAKILAN BADAN INTERNASIONAL
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
20/32
EKSTRADISI ( PENYERAHAN )
PENYERAHAN SESEORANG YANG MELAKUKANTINDAK PIDANA OLEH SUATU NEGARA PDNEGARA LAIN.
UU NO 1 TAHUN 1979 : PENYERAHAN OLEH SUATU
NEGARA KEPADA NEGARA YANG MEMINTAPENYERAHAN SESEORANG YANG DISANGKA /DIPIDANA KARENA MELAKUKAN KEJAHATAN DILUAR WILAYAH NEGARA YANG MENYERAHKAN
DAN DI DALAM YURISDIKSI NEGARA YANGMEMINTA PENYERAHAN TERSEBUT KARENABERWENANG UNTUK MENGADILI DANMEMIDANANYA
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
21/32
MAKSUD DAN TUJUAN EKSTRADISI
UNTUK MENJAMIN AGAR PELAKU KEJAHATANTIDAK DAPAT MENGHINDARKAN DIRI DARIPENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN AKIBAT DARIPERBUATANNYA.
SERINGKALI NEGARA YANG DIJADIKAN TEMPATPERSEMBUNYIAN PELAKU TINDAK KEJAHATANTIDAK DAPAT MENUNTUT DAN MENJATUHKANPIDANA KEPADANYA KARENA ADANYABEBERAPA KEKOSONGAN HUKUM.
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
22/32
ASAS ASAS DALAM EKSTRADISI :
a. ASAS KEJAHATAN RANGKAP (DOUBLE CRIMINALITY)
: PERBUATAN YANG DILAKUKAN PELAKU
DIANGGAP SUATU KEJAHATAN BAGI NEGARA YANG
MEMINTA MAUPUN NEGARA YANG DIMINTA.
b. ASAS PENOLAKAN : BILA PERBUATAN YANGDILAKUKAN OLEH PELAKU MERUPAKAN AKTIVITAS
POLITIK, MAKA NEGARA YG DIMINTA BERHAK
UNTUK MENOLAK;
c. ASAS PERLINDUNGAN : NEGARA YANG DIMINTAMEMPUNYAI HAK UNTUK TIDAK MENYERAHKAN
WARGA NEGARANYA SENDIRI.
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
23/32
NEGARA YANG PALING LAYAK MENGADILI
DALAM HAL EKSTRADISI NEGARA YANG PALINGLAYAK MENGADILI ADALAH NEGARA YANG
MENJADI TEMPAT DILAKUKANNYA KEJAHATAN.
SELAIN KARENA NEGARA TERSEBUT MEMPUNYAI
KEPENTINGAN TERBESAR, JUGA DISEBABKAN
PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN OLEH NEGARA
TEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN AKAN PALING
MEMUNGKINKAN, SEBAB DIDUKUNG OLEH HUKUMYANG MAMPU MENJANGKAU PERBUATAN PELAKU
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
24/32
PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA
INDONESIA TELAH MEMBUAT PERJANJIAN
EKSTRADISI DENGAN BEBERAPA NEGARA
ASEAN :
MALAYSIA : UNDANG UNDANG NO 9TAHUN 1974
PHILIPINA : UNDANG UNDANG NO 10
TAHUN 1976
THAILAND : UNDANG UNDANG NO 2
TAHUN 1978
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
25/32
LOCUS DELICTIE LOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYA
TINDAK PIDANA. MENETAPKAN APAKAH KETENTUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN DAN KOMPETENSI
PENGADILAN GUNA MENGADILI PELAKU
(KOMPETENSI RELATIF/PASAL 84 (1) KUHAP)
UNTUK MENENTUKAN LOCUS DELICTIE INI DIKENAL
TIGA TEORI, YAITU :
1. TEORI PERBUATAN MATERIIL;2. TEORI INSTRUMEN;
3. TEORI AKIBAT
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
26/32
1. TEORI PERBUATAN MATERIIL
MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAK
PIDANA BERDASARKAN PERBUATAN
JASMANIAH YANG DIWUJUDKAN OLEH PELAKU
TINDAK PIDANA.
MISALNYA KASUS PENCURIAN SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM PASAL 362 KUHP DIMANA
WAKTU DAN TEMPAT PENCURIAN ADALAH
WAKTU DAN TEMPAT DIMANA PETINDAKMELAKUKAN DAN MENYELESAIKAN
PERBUATAN MENGAMBIL
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
27/32
2. TEORI INSTRUMEN
MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYATINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPATDIMANA ALAT DIGUNAKAN DAN BEKERJAEFEKTIF DALAM HAL TERWUJUDNYATINDAK PIDANA.
ARREST HR 1915 : TERJADI TINDAK PIDANAPENYELUNDUPAN KUDA DARI BELANDAMENUJU JERMAN KARENA BEKERJANYAALAT UNTUK MENARIK KUDA TERSEBUT DIWILAYAH BELANDA
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
28/32
3. TEORI AKIBAT
MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA
TINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPAT
TERJADINYA AKIBAT DARI TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN.
EX. TEMPAT PENCULIKAN ANAK DI KOTAMALANG, KEMUDIAN ANAK YANG
DICULIK DISEKAP DI PASURUAN, KARENATIDAK KUAT MENAHAN PENDERITAAN,
ANAK TERSEBUT AKHIRNYA MATI DI
PASURUAN
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
29/32
TEMPUS DELICTIE
YAITU WAKTU SAAT TERJADINYATINDAK PIDANA.
TEMPUS DELICTIE MEMPUNYAI ARTIPENTING KARENA TERKAIT DENGANMASA DALUWARSA BERLAKUNYATINDAK PIDANA, DAN MENENTUKAN
BATAS USIA DALAM PENUNTUTAN.
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
30/32
ASAS TIADA PIDANA TANPA
KESALAHAN
ASAS GEEN STRAF ZONDER SCHULD(TIADAPIDANA TANPA KESALAHAN)
PASAL 6 AYAT (2) UU NO 4 TAHUN 2004TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMANTIDAK SEORANG PUN DAPAT DIJATUHI PIDANA,KECUALI APABILA PENGADILAN, KARENA ALATPEMBUKTIAN YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG, MENDAPAT KEYAKINAN BAHWA
SESEORANG YANG DIANGGAP DAPATBERTANGGUNG JAWAB, TELAH BERSALAH ATASPERBUATAN YANG DIDAKWAKAN ATAS DIRINYA.
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
31/32
Tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf
zonder schuld)
Alasan pembenar(rechtsvaardigingsgronden):
menghapuskan sifat melawan hukumnya
perbuatan, sehingga menjadi perbuatanyg benar
-
7/28/2019 Asas Asas Dalam Hukum Pidana
32/32
Alasan pemaaf(schulduitsluitingsgronden):
menghapus sifat kesalahan terdakwa meskiperbuatannya bersifat melawan hukum tapi
tidak pidana
Alasan penghapus tuntutan(onvervolgbaarheid):pernyataan tidak
menuntut karena tidak dapat diterima oleh
badan penuntut umum, karena konflikkepentingan dengan lebih mengutamakan
kemanfaatannya untuk tidak menuntut
top related