andang seminar akprind okt 2015
Post on 31-Jan-2016
28 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DEWAN ENERGI NASIONAL
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL INDONESIA DAN
PERMASALAHAN EKSPLORASI (MIGAS) NASIONAL
DR. IR. ANDANG BACHTIAR MSc.
Seminar Nasional HUT HMTG GAIA SCG 2015“Mengungkap Permasalahan Energi Indonesia dengan Konsep dan Kemajuan Teknologi di Dunia Geosaintis yang Baru”
Yogjakarta, 18 Oktober 2015
PIMPINAN Ketua : Presiden
Wakil Ketua : Wakil PresidenKetua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
ANGGOTA
STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL
Unsur Pemerintah Unsur Pemangku Kepentingan
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)
2. Dr.Ir. Andang Bachtiar, M.Sc. (Teknologi )
3. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri)
4. Prof. Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen)
5. Prof.Ir.Rinaldy Dalimi, M.Sc.,Ph.D. (Akademisi)
6. Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth.En.Tech., (Industri)
7. Dr. A.Sonny Keraf (Lingkungan Hidup)
8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)
TUGAS DEWAN ENERGI NASIONAL(Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007)
DEN
MERANCANG DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
(PP No. 79 Tahun 2014)
MENETAPKAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN)*
MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT
ENERGI
MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR
TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI GUNA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN
TUJUAN KEN
* ) RUEN disusun oleh Pemerintah (KESDM)
TANTANGAN PENGEMBANGAN ENERGI
Terwujudnya Ketahanan Energi Guna Mendukung
Pembangunan Nasional
Berkelanjutan
Kebijakan Energi Nasional
kebutuhan energi tinggi
Jaminan pasokan energi rendah
Cadangan energi fosil menurun
Energi fosil masih sebagai komoditi ekspor
Pengelolaan belum efisien, upaya konservasi dan kelestarian LH rendah
Pemanfaatan EBT belum optimal
Kapasitas litbang, industri & infrastruktur belum optimal
Akses masyarakat terhadap energi rendah
Harga belum sesuai keekonomian
Cadangan penyangga belum tersedia
Kondisi Energi
Kondisi geopolitik dunia dan isu lingkungan global Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan
energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh gejolak regional maupun internasional
BAURAN ENERGI SAMPAI DENGAN 2050
23%
25%30%
22%5%
46%
31%
18% 31%
20%
25%
24%
2013Total 194
MTOE
2025Total 400
MTOE
2050Total 1000
MTOE
Energi Baru dan TerbarukanMinyak BumiGas BumiBatubara
Pembangkit:51 GWKonsumsi Energi: 0.8 TOE/kapKonsumsi Listrik: 776 KWh/kap
Pembangkit:115 GWKonsumsi Energi: 1.4 TOE/kapKonsumsi Listrik: 2500 KWh/kap
Pembangkit:430 GWKonsumsi Energi: 3.2 TOE/kapKonsumsi Listrik: 7000 KWh/kap
DEWAN ENERGI NASIONAL
6
• Perubahan Paradigma Energi
• Prioritas Pembangunan Energi
• Pengurangan Ekspor Energi Fosil secara bertahap
• Pengurangan Subsidi pada Harga Energi
• Tersedianya Cadangan Energi Nasional
LIMA FAKTOR UTAMA DALAM KEN – 2050
DEWAN ENERGI NASIONAL
7
Paradigma BaruSumber Daya Energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai
modal pembangunan nasional
DEWAN ENERGI NASIONAL
8
• Nilai dari komoditas energi bukan hanya Rp/ton batubara atau Rp/barel minyak, tetapi berapa nilai tambah yang diakibatkan dari pemanfaatan energi tersebut pada proses pembangunan nasional
Paradigma BaruSumber Daya Energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai
modal pembangunan nasional
DEWAN ENERGI NASIONAL
9
• Nilai dari komoditas energi bukan dari Rp/ton batubara atau Rp/barel minyak, tetapi berapa nilai tambah yang diakibatkan dari pemanfaatan energi tersebut pada proses pembangunan nasional
• Pada saat pemerintah menetapkan besarnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, pemerintah juga harus menetapkan kebutuhan pertumbuhan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut.
Paradigma BaruSumber Daya Energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai
modal pembangunan nasional
DEWAN ENERGI NASIONAL
10
• Nilai dari komoditas energi bukan dari Rp/ton batubara atau Rp/barel minyak, tetapi berapa nilai tambah yang diakibatkan dari pemanfaatan energi tersebut pada proses pembangunan nasional
• Pada saat pemerintah menetapkan besarnya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, pemerintah juga harus menetapkan kebutuhan pertumbuhan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut.
• Pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk pembangunan pertumbuhan energi tersebut pada APBN atau menjamin tersedianya dana pembangunan energi.
Paradigma BaruSumber Daya Energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai
modal pembangunan nasional
IMPLIKASI EKSTRIMNYA: TIDAK ADA PENERIMAAN NEGARA DARI MIGAS&BATUBARA SAMPAI KEBUTUHAN DALAM NEGERI TERPENUHI …..
DEWAN ENERGI NASIONAL
11
LIMA FAKTOR UTAMA DALAM KEN – 2050
• Perubahan Paradigma Energi
• Prioritas Pembangunan Energi
• Pengurangan Ekspor Energi Fosil secara bertahap
• Pengurangan Subsidi Pada Harga Energi
• Tersedianya Cadangan Energi Nasional
DEWAN ENERGI NASIONAL
12
1. Minimumkan penggunaan minyak
2. Optimalkan penggunaan gas bumi
3. Batubara sebagai andalan pasokan energi nasional
4. Maksimumkan pemanfaatan Energi Terbarukan
5. Energi nuklir pilihan terakhir
PRIORITAS PEMBANGUNAN ENERGI NASIONAL
?
DEWAN ENERGI NASIONAL
13
LIMA FAKTOR UTAMA DALAM KEN – 2050
• Perubahan Paradigma Energi
• Prioritas Pembangunan Energi
• Pengurangan Ekspor Energi Fosil secara bertahap
• Pengurangan Subsidi Pada Harga Energi
• Tersedianya Cadangan Energi Nasional
DEWAN ENERGI NASIONAL
14
• Pemerintah harus mencari peran pengganti pendapatan negara
dari energi pada APBN, agar pengurangan ekspor energi tidak
berdampak kepada pendapatan negara
Kurangi Ekspor Energi Fosil Secara Bertahap dan
Tentukan Waktu Penghentian Ekspor Tersebut
DEWAN ENERGI NASIONAL
15
Penerimaan dari sektor lain
Rp. 599,9 T Penerimaan dari sektor ESDMRp. 295,0 T
MigasRp. 257,1 T
Pertambangan UmumRp. 36,8 T
Lain-lainRp. 1,1 T
TOTAL PENERIMAAN NASIONAL+ Rp. 894,9 T
KONTRIBUSI SEKTOR ESDM TERHADAP PENERIMAAN NASIONAL
33%67%
DEWAN ENERGI NASIONAL
16
• Pemerintah harus mencari peran pengganti pendapatan negara dari energi pada APBN, agar pengurangan ekspor energi tidak berdampak kepada pendapatan negara
• Pengurangan ekspor bukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tetapi untuk Strategic Energy Reserve
Kurangi Ekspor Energi Fosil Secara Bertahap dan
Tentukan Waktu Penghentian Ekspor Tersebut
DEWAN ENERGI NASIONAL
17
LIMA FAKTOR UTAMA DALAM KEN – 2050
• Perubahan Paradigma Energi
• Prioritas Pembangunan Energi
• Pengurangan Ekspor Energi Fosil secara bertahap
• Pengurangan Subsidi Pada Harga Energi
• Tersedianya Cadangan Energi Nasional
DEWAN ENERGI NASIONAL
18
PENGURANGAN SUBSIDI PADA HARGA ENERGI
Pengurangan subsidi pada harga bukan menghilangkan subsidi kepada masyarakat kecil,
tetapi mengurangi subsidi yang melekat pada harga, sehingga subsidi tidak juga dinikmati
oleh yang tidak berhak menerimanya
DEWAN ENERGI NASIONAL
19
LIMA FAKTOR UTAMA DALAM KEN – 2050
• Perubahan Paradigma Energi
• Prioritas Pembangunan Energi
• Pengurangan Ekspor Energi Fosil secara bertahap
• Pengurangan Subsidi Pada Harga Energi
• Tersedianya Cadangan Energi Nasional
DEWAN ENERGI NASIONAL
20
KONSEP CADANGAN ENERGI(PP 79/2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL)
Untuk menjamin ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan Cadangan Penyangga Energi. (Ps 5 UU 30/2007)
1. Cadangan Strategis• adalah cadangan energi untuk masa depan.• cadangan energi adalah sumber daya energi yang sudah diketahui
lokasi, jumlah, dan mutunya
2. Cadangan Penyangga Energi (CPE)• adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan
secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.
• merupakan cadangan di luar cadangan operasional yang disediakan badan usaha dan industri.
• disediakan oleh Pemerintah dan dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat energi.
3. Cadangan OperasionalCadangan yang disediakan oleh Badan Usaha dan industri penyedia energi untuk menjamin kontinuitas pasokan.
POLA CADANGAN ENERGI NASIONAL
DEWAN ENERGI NASIONAL
21
KONDISI CADANGAN ENERGI NASIONAL
Cadangan minyak mentah, BBM dan LPG nasional yang ada saat ini merupakan cadangan operasional Badan Usaha (Pertamina).
Pemerintah belum memiliki/mengelola cadangan energi.
Crude Oil BBM LPG0
5
10
15
20
25
1422
17
Hari Hanya 1/3 stok tersimpan pada inland terminal
Stok gasoline 16-18 hr, solar 20-22 hr dan
avtur 25-30 hr
Sebagai feedstock intake kilang
RATA2 KONDISICADANGAN OPERASIONAL
PERTAMINA
Sumber: Pertamina 2014
Indonesia
India
Vietnam
Singapura
China
Thailand
Korea Selatan
Jepang
Anggota IEA
0 40 80 120 160
0
14
10
30
40
45
56
83
90
0
37
30
33
36
40
65
Crude Oil BBM
Hari
CADANGAN PENYANGGA ENERGI DI BERBAGAI NEGARA
Crude Oil/BBM
Sumber: Sinergy Consultant, 2014
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
SK Menteri ESDM Nomor: 3097 K/73/MEM/2015, tanggal 11 Juni 2015
Peningkatan Eksplorasi Cadangan Migas Nasional Melalui transformasi sumur penemuan menjadi cadangan nasional
Eksplorasi lanjut struktur ber-indikasi migas
Reformasi perijinan, Keterbukaan data
dan Pencabutan PP No. 79 tahun 2010
Oleh: Andang Bachtiar
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
Mempercepat waktu eksplorasi dari block award sampai POD,
menjadi 3-5 tahun atau 2 kali lebih cepat dari
sebelumnya.
Mencapai target RRR > 75% dalam 5 tahun
dengan menemukan cadangan baru
TEKNIS NON TEKNIS
MISI
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
1. Melakukan evaluasi dan atau mengusulkan rekomendasi revisi terhadap kebijakan pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintah daerah yang kontra produktif dengan usaha kegiatan eksplorasi.
2. Menginisiasi perubahan dari POD Basis menjadi Blok Basis, dan jika diperlukan melakukan renegosiasi dengan KKKS yang aktif dengan POD Basis. Dengan begitu diharapkan banyak kegiatan eksplorasi yang dilakukan.
3. Mengusulkan revisi dari kontrak migas non-konvensional. Hal ini akan membawa semangat baru dalam menemukan cadangan baru yang ekonomis dalam jangka waktu menengah-jangka panjang.
QUICK WIN (1)
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
4. Prospect ranking untuk menajamkan prioritas eksplorasi, dalam rangka mengubah resources menjadi proven reserves dalam 5 (lima) tahun ke depan.
5. Membuat usulan dan menginisiasi riset yang harus dilakukan oleh pemerintah, sesuai dengan karakter cekungan dan geologi minyakbumi di Indonesia.
6. Menginisiasi kegiatan eksplorasi di blok produksi dengan biaya negara dan data hasil yang dihasilkan akan bisa diakses oleh seluruh stake holder.
QUICK WIN (2)
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
Potensi sumber daya migas IndonesiaPetroleum Initial Inplace
*
BEST ESTIMATE Potential Resources = RPS Prospective Resources* + DiscoveryStatus 01.01.2015
* Tidak termasuk lead (1843 struktur)
(BSTBOE)Prospective Resources - Lead (P50) + Discovery (CR2+2P)
INPL
ACE
*Prospective Resource : Drillable (1391 Struktur) Post Drill ( 120 Struktur) Discovery (108 Struktur) 84 BSTBOE 16.6 BSTBOE 5.2 BSTBOE
106
40 basins 40+46 basins
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
Komite Eksplorasi Nasional telah mengidentifikasikan potensi penambahan cadangan migas nasional sejumlah 5,2 Milyar Barrel Minyak Equivalent (2,7 Milyar Barrel Minyak dan 14 TCF Gas) inplace dari 108 Struktur (status 01.01.2015) dari sumur-sumur penemuan migas (discovery) yang sudah terbukti lewat test berisi migas, akan tetapi belum ditingkatkan statusnya menjadi cadangan nasional.
Telah dilakukan pertemuan pertama dengan KKKS yang memiliki sumur-sumur discovery tersebut untuk memulai pendataan masalah-masalah yang menghambat realisasinya menjadi cadangan nasional.
SIARAN PERS
1
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
Terdapat exploration targets berupa prospek-prospek dari berbagai KKKS yang telah dibor dan ada indikasi migas tetapi tidak di-test sejumlah 16,6 Milyar Barrel Minyak Equivalent dari 120 struktur (status 01.01.2015).
Sampai saat ini struktur-struktur tersebut tidak diprioritaskan oleh KKKS yang bersangkutan untuk dieksplorasi lebih lanjut karena berbagai masalah, yang mana kalau dalam 1-4 th ke depan masalah-masalah tersebut bisa kita atasi bersama maka pemerintah akan mendapatkan manfaat ditemukannya cadangan-cadangan baru migas tersebut.
SIARAN PERS
2
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
Komite Eksplorasi Nasional merekomendasikan perijinan satu atap, satu pintu, satu meja untuk mengakselerasi eksplorasi migas Indonesia. Kerumitan jenis dan proses perijinan migas yang memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar harus dihentikan. Kemudahan bagi investor untuk ber-investasi diwujudkan dengan pengurusan perijinan oleh instansi pemerintah c.q Ditjen Migas ke instansi yang mengeluarkan ijin. Seluruh perijinan dapat diproses dan dikendalikan dari dan oleh pemerintah sendiri.
Salah satu contoh kasus: Penawaran terbaru Tender Blok-blok Migas via Web - dimana nantinya ketika sudah didapatkan pemenangnya: PENANDATANGANAN KONTRAK hanya akan dilakukan setelah urusan Tumpang Tindih Lahan, IPPKH. Ijin Lingkungan, Ijin Prinsip dan Ijin Lokasi di Daerah, Tumpang Tindih Regulasi dalam area yang akan di-award sudah dituntaskan sepenuhnya (Clear & Clean) oleh Pemerintah c.q. Ditjen Migas (bukan oleh KKKS). Dengan demikian nantinya setelah penandatanganan kontrak KKKS bisa langsung bekerja.
SIARAN PERS
3
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
Rekomendasi tentang pengelolaan Data Migas. • Sunset Policy serta enforcement keterbukaan data, • Exemption Data Migas dikeluarkan dari Kriteria PNBP, • Penguatan kelembagaan pengelolaan data, termasuk penguatan
infrastruktur dan pembiayaan oleh Negara.
SIARAN PERS
4
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
Rekomendasi untuk dicabutnya Peraturan Pemerintah ( PP) No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.
Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2010 menjadi sebuah momok investasi eksplorasi migas di Indonesia. PP ini bersifat kontroproduktif terhadap kegiatan eksplorasi yang ingin ditingkatkan secara signifikan oleh pemerintah. PP ini juga membatasi ruang bagi Pemerintah untuk membuat Kontrak dengan menggunakan Blok Basis yang mana akan menunjang terjadinya kegiatan eksplorasi secara masif di Indonesia. Lebih jauh lagi, apa yang diatur di dalam PP No. 79 tahun 2010 ini sebenarnya sudah diatur di bawah kewenangan SKKMigas yang tertuang di dalam PTK.
PP 79 tahun 2010 juga menghilangkan prinsip assume and discharge yang merupakan ciri khas dari sistem PSC dan menjadi daya tarik bagi investor.
SIARAN PERS
5
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
Rekomendasi Pembatalan SPPT PBB pada blok eksplorasi yang telah diterbitkan pada tahun 2012 dan 2013 dan mempersiapkan Pemerintah c.q. Ditjen Pajak untuk memperlancar proses pembatalan pada persidangan pajak kasus tersebut.
Tahun 2012 dan 2013 beberapa KKKS telah dikenai PBB eksplorasi dalam jumlah sekitar Rp 3,2 Triliun. Pengenaan PBB ini telah diakui sebagai kekeliruan dan telah dikoreksi melalui penerbitan peraturan pada akhir tahun 2013 dan 2014 tetapi tidak berlaku surut sehingga tidak menghilangkan kewajiban KKKS blok eksplorasi untuk membayar PBB yang telah diterbitkan SPPTnya. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap persidangan dimana KKKS mengajukan upaya banding terhadap pengenaan PBB blok eksplorasi ini. Pengenaan PBB terhadap blok eksplorasi telah dipahami sebagi suatu kekeliruan tetapi tidak ada yang melakukan koreksi.
Pertemuan dengan KSP pada 10 Agustus 2015 telah memutuskan untuk memanggil perwakilan dari Ditjen Pajak guna membantu proses pembatalan pada persidangan pajak tersebut.
REKOMENDASI LAIN
6
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
Rekomendasi perubahan dari POD Basis menjadi Blok Basis.
Rekomendasi perubahan dari POD Basis menjadi Blok Basis sudah diinisiasi dalam rekomendasi KEN terhadap perpanjangan Blok Kampar, WMO dan ONWJ. Kajian KEN menunjukan bahwa potensi eksplorasi tidak dapat dikembangkan dengan sistem POD Basis dalam kontrak kerja sama usaha hulu migas, untuk itu direkomendasikan untuk mengubahnya dalam Blok Basis.
Dengan dikembangkannya potensi eksplorasi migas dengan skema Blok Basis ini akan
meningkatkan penemuan lapangan-lapangan migas baru, penambahan cadangan nasional, peningkatan produksi nasional dan pada akhirnya peningkatan pendapatan bagian pemerintah dari hasil kontrak kerja sama.
REKOMENDASI LAIN
7
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
Rekomendasi revisi dari kontrak migas non-konvensional.
Rekomendasi akhir dari revisi kontrak migas non-konvensional sedang disiapkan. Beberapa identifikasi masalah dan gagasan penyelesaian diantaranya adalah:• Pengelolaan WK migas non-konvensional tidak berjalan baik karena kontrak dan
pengelolaan sama dengan migas konvensional, tanpa mempertimbangkan perbedaan proses eksplorasi dan produksi yang berbeda dengan migas konvensional.
• Evaluasi data teknis migas non-konvensional yang sudah dilaksanakan.• Reformasi kelembagaan dan regulasi lainnya untuk mengatasi kemandegan industri
migas nonkonvensional• Menentukan kriteria WK existing yang dapat melakukan revisi kontrak
REKOMENDASI LAIN
8
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
Proposal usulan riset migas Indonesia.Usulan riset migas dalam skala besar nasional sedang dirumuskan, terutama untuk mendapatkan konsep dan model petroleum system baru yang berpeluang besar terdapat di Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi regional geologi, tektonika dan proses sedimentasi spesifik cekungan Indonesia. Diantaranya:• Terkait dengan Volkanik:
• Strategi mengatasi masalah Endapan Volkanik sebagai penghalang akses mengetahui data bawah permukaan sebagian cekungan Indonesia melalui survei geofisika dan
• Studi khusus Potensi petroleum system cekungan di sekitar jalur gunung api Sumatra dan Jawa • Riset tentang shale/tightsand hydrocarbon specific untuk cekungan Tersier Indonesia• Studi Potensi gas biogenic Indonesia
• sebagian produksi gas Indonesia bersifat biogenic, tapi belum ada studi khusus tentang hal ini dan eksplorasi gas sering mengabaikan indikasi dan tidak secara khusus mengarah pada biogenic gas ini
• Potensi migas Pra-Tersier di Indonesia Timur maupun Indonesia Barat, termasuk basement reservoir
REKOMENDASI LAIN
9
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
Proposal kegiatan eksplorasi di blok produksi dengan biaya negara dan data hasil yang dihasilkan akan bisa diakses oleh seluruh stake holder.
KEN telah melakukan diskusi awal dengan beberapa KKKS mengenai rencana dan kendala eksplorasi migas di struktur-struktur yang memiliki potensi migas yang sangat besar namun saat ini belum dapat dikembangkan. Salah satu cara untuk menarik investasi dalam kegiatan eksplorasi di blok produksi adalah memberikan tanggung-jawab pembiayaan yang lebih kepada Negara pada struktur yang memiliki rangking potensi migas yang sangat baik.
Pembicaraan sudah dimulai dengan salah satu KKKS untuk mengaktifkan kembali proposal pemboran dan testing shale-tight sand hydrocarbon di blok produksi mereka dengan term & condition khusus yang menganggap pemboran dan testing tersebut merupakan riset yang dibiayai negara.
REKOMENDASI LAIN
10
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL
EXPLORATION TODAY, RESERVE AND PRODUCTION TOMORROW
TERIMAKASIH
KOMITE EKSPLORASI NASIONAL 38
Eksplorasi Migas Untuk Generasi Mendatang
DEWAN ENERGI NASIONAL
39
Terima kasihwww.den.go.id
top related