9. deklarasi stop illegal fishing oleh polres kepulauan selayar akbp m hidayat sh sik mh
Post on 12-Mar-2016
231 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
DIBAWAKAN DALAM RANGKA KEGIATAN PERTEMUAN
POKWASMAS SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN
OLEH
AKBP MOH.HIDAYAT.B,SH.SIK.MH.
Benteng, 02 Maret 2013
� UU no 2 thn 2002 ttg Polri
� UU no 8 thn 1981 ttg Kuhap.
� UU no 45 Thn 2009 ttg Perubahan atas UU No
31 Thn 2004 ttg Perikanan.
UU no 12 thn 1992 ttg Sistem Budidaya� UU no 12 thn 1992 ttg Sistem Budidaya
Tanaman.
MAMUJU
ILLEGAL LOGGING,
HANDAK, BIUS, LUNDUP
POLAIR PAREPARE
ILLEGAL LOGGING,
HANDAK, BIUS, LUNDUP
BARRU
ILLEGAL LOGGING,
HANDAK
PALOPO
ILLEGAL LOGGING,
HANDAK, BIUS
BONE
ILLEGAL LOGGING,
DIT POLAIR / KAPAL
ILLEGAL LOGGING, FISHING,
LUNDUP
PANGKEP
ILLEGAL LOGGING,
HANDAK, BIUS TRAWL,
ILLEGAL PUPUK, LUNDUP
TAKALAR
ILLEGAL LOGGING,
HANDAK, BIUS, TRAWL,.
PERKELAIHAN ANTAR
NELAYAN
ILLEGAL LOGGING,
HANDAK, BIUS, LUNDUP
SINJAI
ILLEGAL LOGGING,
HANDAK, BIUS
SELAYAR
ILLEGAL FSHING,
ILLEGAL PUPUK
PERKELAHIAN ANTAR
NELAYAN
BULUKUMBA
ILLEGAL LOGGING,
HANDAK, ILLEGAL OIL
MAKASSAR
ILLEGAL LOGGING,
ILLEGAL FISHING,
, LUNDUP
P. BARRANGLOMPO
ILLEGAL LOGGING,
ILLEGAL FISHING
JENEPONTO
ILLEGAL LOGGING
Kegiatan Illegal Fishing yg paling sering terjadi di wilayah
pengelolaan perikanan Indonesia adlh pencurian ikan oleh kapal2
ikan asing (KIA) yg berasal dr bbrp Negara Tetangga (neighboring
countries). Walaupun sulit utk memetakan dan mengestimasi tngkt
illegal fishing yg trjd di WPP-RI, namun dr hsl pengawasan yg
dilakukan slama ini dpt disimpulkan bhw illegal fishing yg dilakukandilakukan slama ini dpt disimpulkan bhw illegal fishing yg dilakukan
oleh KIA sbagian besar trjadi di ZEE (Exlusive Economic Zone) dan
juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (archipelagic
state). Pada umumnya, Jenis alat tangkap yg digunakan oleh KIA
atau kapal eks Asing illegal di perairan Indonesia adlh alat-alat
tangkap produktif sprti purse seine dan trawl. Giat illegal fishing jg
dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII).
Bbrpa modus/jenis giat illegal yg sring dilakukan KII, antara lain :
Penangkapan ikan tnpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal
Pengangkutan Ikan (SIKPI) memiliki izin tp melanggar ketentuan
sbgaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan,
pelanggaran alat tangkap pelanggaran ketaatan berpangkalan),
pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi,
dan perizinan kapal), transshipment di laut, tdk mengaktifkan
transmitter (khusus bagi kapal-kapal yg diwajibkan memasangtransmitter (khusus bagi kapal-kapal yg diwajibkan memasang
transmitter), dan penangkapan ikan yg merusak (destructive fishing)
dgn menggunakn bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat
dan/atau cara, dan/atau bangunan yg membahayakan melestarikan
sumberdaya ikan
Apa yang dimaksud dengan Illegal Fishing, adalah :1. Giat penangkapan ikan yg dilakukan oleh suatu negara trtentu /
kapal asing di perairan yg bkn mrupakn yuridiksinya tnpa izin dr
negara yg mmiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tsb
brtentangan dgn hukum dan peraturan negara itu.
2. Giat penangkapan ikan yg dilakukn oleh kapal perikanan
berbendera salah satu negara yg trgabung sbg angg. Org.
pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries Management
Organization (RFMO) ttp pengoperasian kapal-kapalnyaOrganization (RFMO) ttp pengoperasian kapal-kapalnya
bertentangan dgn tindakan2 konservasi dan pengelolaan
perikanan yg telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib
mengikuti aturan yg ditetapkan itu atau aturan lain yg berkaitan
dgn hukum internasional.
3. Giat penangkapan ikan yg brtntangn dgn perundang-undangan
suatu negara atau ketentuan internasional, trmsuk aturan2 yg
ditetapkan negara agt RFMO.
Namun hakikat UU no 45 Thn 2009 ttg Perubahan atas UU No 31 Thn
2004 ttg Perikanan adlh melindungi nelayan-nelayan kecil dimana
hal tsb telah tertuang dlm penjelasan UU no 45 Thn 2009 ttg
Perubahan atas UU No 31 Thn 2004 ttg Perikanan alenia pertama.
Dan bagi nelayan-nelayan kecil pengunaan kompressor sangatlah
berperan besar dikarenakan kondisi ekonomi yg lemah sehingga
alangkah baiknya apabila penggunaan kompressor dlm
penangkapan ikan diberikan dispensasi dari pemerintah daerah dan
aparat penegak hukum di daerah – daerah. .
Bagi nelayan-nelayan kecil yg menggunakan kompressor sebaiknyaBagi nelayan-nelayan kecil yg menggunakan kompressor sebaiknya
diberikan sosialisasi agar diberikan ijin dlm penggunaannya shg para
nelayan kecil yang menggunakan kompressor dpt dipantau oleh
pemerintah daerah & aparat penegak hukum .
Namun bila ditemukan nelayan kecil (dengan menggunakan jenis
kapal dibawah 5 GT) menggunakan kompressor dgn disertai alat
penangkap ikan yg dilarang sesuai dgn UU no 45 Thn 2009 ttg
Perubahan atas UU No 31 Thn 2004 ttg Perikanan maka dpt dilakukan
TINDAKAN TEGAS.
Melihat beberapa kelemahan yg terdapat dlm UU no 45 Thn 2009 ttg
Perubahan atas UU No 31 Thn 2004 ttg Perikanan, maka dirasa perlu
dilakukan perubahan-perubahan mengenai pengawasan dan
penegakan hukum antar instansi penyidik dan Kejaksaan.
Jaksa Penuntut Khusus Perikanan, yg telah memiliki sertifikat
Perikanan, memberikan kompensasi bagi nelayan-nelayan kecil yang
memiliki kapal-kapal dibawah 5 GT agar peningkatan taraf hidup
para nelayan-nelayan kecil. Sehingga yg terjadi berkas perkara dari
penyidik Polri cenderung bolak balik yg berdampak padapenyidik Polri cenderung bolak balik yg berdampak pada
ketidakpatuhan dari para pelaku Illegal fishing krn lambannya proses
penyidikan.
Namun bagi nelayan kecil yang menggunakan alat bantu yang
memang sudah dilarang oleh UU no 45 Thn 2009 ttg Perubahan atas
UU No 31 Thn 2004 ttg Perikanan dan pemerintah maka dapat
dilakukan SANKSI TEGAS. Untuk memberikan efek jera yang
mengakibatkan sumber daya laut nusantara menjadi rusak
� Penyelidikan
� Penyidikan
NO JENIS KASUS POLDA POLRES
1.
2.
BAHAN PELEDAK / BOM IKAN
BIUS/POTASIUM
30
45
2
0
3.
4.
5.
6.
PERDAGANGAN IKAN NAPOLEON
PELANGGARAN SIPI DAN SIKPI
PENGRUSAKAN TERUMBU KARANG
ALAT BANTU KOMPRESSOR
1
6
10
10
0
3
0
6
JUMLAH 102 11
1. Kasus Amonium Nitrat
Pada hari Rabu Tanggal 8
September 2010 Bertempat
di Pulau Bonerate Selayar
diamankan pupuk amonium
nitrat sebanyak + 489 zak dari
2 orang tersangka yaitu LK.2 orang tersangka yaitu LK.
Sukri Nahkoda Kapal Fajar
Islam sebanyak 232 zak dan
LK. Hasanuddin nakhoda
Kapal Dewi Anjani sebanyak
257 zak. Barang bukti berupa
pupuk amonium nitrat telah
diamankan di Mako Dit Polair
Polda Sulsel dan tersangka
masih dalam proses
penyidikan.
2. Kasus Illegal Fishing
Pada hari senin Tanggal 27 sep2010 Bertempat di PerairanTaka Latoke Kab. Bone telahdiamankan sebuah kapal tanpanama yang dinakhodai oleh Lk.Sonding Bin Yasin beserta 3 orgSonding Bin Yasin beserta 3 orgABK telah melakukan kegiatanmenangkap ikan denganmenggunakan PotasiumSianida. Dari atas kapalditemukan 2 botol cairan yangdiduga potasium sianida yangsudah dilaurtkan dan 10 butirpotasium sianida padat besertaikan kerapu 4 ekor. Untuksementara tersangka telahdilakukan proses penyidkan.
A. UUD 1945 perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 :
1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan 1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib serta dalam usaha . . . . . . . Keamanan negara.
2) Usaha. . . . Keamanan negara dilaksanakan melalui sistem . . . . keamanan rakyat semesta oleh . . . . .dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan Rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
B. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri1) Pertimbangan huruf b
Pemeliharaan Keamanan Dalam Negeri …dilakukan oleh Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2) Pasal 3 :Pengembangan fungsi kepolisian adalah
2) Pasal 3 :Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :� kepolisian khusus.� penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau� bentuk-bentuk pengawasan swakarsa
C. Skep Kapolri No. Pol. : Skep/ 7 / IX / 2008tanggal 26 September 2008 tentang Pedomen Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
� Sebagai Mitra Polri dalam
penegakan hukum
� Sebagai mata dan telinga
� Sebagai sumber informasi� Sebagai sumber informasi
� Sebagai Pioner pencegahan
TP.
� Dapat mengambil tindakan
pertama terhadap TP
� Dukungan penuh wargathd kegiatan polisi
� Tambahan bagisumberdaya polri secaramateril dan personilmateril dan personil
� Mengurangi beban tugaspolisi
� Keberhasilanpencegahan kejahatan, polisi berfokus padakejahatan berat.
top related