47 bab iii hasil penelitian dan pembahasan a...
Post on 31-May-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
47
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Polres Malang Kota
1. Fungsi Teknis Operasional
Polres Malang Kota terletak di jalan Jaksa Agung Suprapto
nomor 19 Malang Jawa Timurdan sekarang di pimpin oleh AKBP Decky
Hendarsono, S.IK. Polres Malang Kota memiliki salah satu tanggung
jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah
Hukum Kota Malang yang mencakup lima wilayah kecematan yaitu
Kecematan Lowok Waru, Kecematan Blimbing, Kecematan Kedung
Kandang, Kecematan Sukun dan Kecematan Klojen dan membawahi 58
kelurahan.34
Polres Malang kota memiliki 5 fungsi teknis operasional yaitu
Satuan lalulintas (satlantas), Satuan intelijen dan Pengamanan
(satintelkam), Satuan reserse kriminal (satreskrim), Pembinaan dan
Kemitraan (Binamitra), dan Satuan samapta (satsamapta).
Tugas secara umum dari masing-masing teknis operasional
adalah:
a) Satlantas bertugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan
fungsi teknis lalu lintas dalam seluruh wilayah polres.
34Di peroleh dari AIPTU Safari, SH Satlantas Polres Malang Kota, Tanggal 6 MaretTahun 2017.
47
48
b) Satintelkam bertugas melakukan deteksi dini dan memberikan
peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan
sosial dalam msyarakat.
c) Satreskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
d) Bina mitra bertugas untuk pembinaan dan penyuluhan tentang
peraturan peraturan-peraturan baru kepada masyarakat.
e) Satsamapta bertugas untuk memberikan perlindungan, dan
pengayoman dan pelayanan masyarakat.35
Visi dan Misi Instansi Berdasarkan tugas pokok dan fungsi PolresMalang
Kota tersebut, dengan dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan
masyarakat Kota Malang serta faktor lingkungan baik internal maupun
eksternal, maka telah ditetapkan visi, misipada tahun 2017 sebagai berikut:
a. Visi dan Misi Polres Malang Kota.
1) Visi.Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan
dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yangberdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskansemangat gotong royong di wilayah hukum Polres Malang Kota.
2) Misi.a) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (trust building)
dengan perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai liniterdepan, melalui konsep “Mabes Kecil-Polda Cukup-PolresBesar-Polsek Kuat”.
b) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polriyang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dansendi-sendi hak asasi manusia.
c) Meningkatkan motivasi dan kesejahteraan personel Polri (wellmotivated dan welfare).
35Ibid.
49
d) Mewujudkan deteksi dini melalui kegiatan deteksi dini,peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif.
e) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakatdengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melaluistrategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktifdengan Kementerian/Lembaga.
f) Melakukan penegakan hukum yang berkeadilan, menjujung tinggiHAM dan anti KKN.
g) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaranberlalulintas.
h) Mewujudkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secaraberkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh (nasional),yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebihmengoptimalkan kinerja Polri.
i) Mewujudkan anggota Polri yang kompeten yang dibuktikandengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi.
j) Mewujudkan intelijen kepolisian yang profesional dan kompetenuntuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan,pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yangtepat pada kebijakan keamanan. 36
2. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Malang K ota
Struktur organisasi sangat di perlukan dalam berorganisasi karena
merupakan sesuatu tatan perkumpulan atau sekelompok orang yang
mempunyai posisi atau bagian-bagian untuk menjalankan suatu
tanggungjawab pekerjaan secara terorganisir supaya mencapai suatu
tujuan.
Dari data yang ada penulis mengambil contoh bagan struktur dari
Polres Malang Kota sebagai bentuk penyampaian secara visual, dan bagan
struktur organisasi satuan lalu lintas Polres Malang Kota tersebut beserta
penjelasan-penjelasan tugas pokok struktur organisasi satuan lalu lintas
Polres Malang Kota yang di tulis di bawah ini, sebagai berikut.
36Ibid.
50
Bagan I
Struktur Organisasi Satuan Lalu lintas Polres Malang Kota
Sumber data : MINOPS LANTAS POLRES MALANG KOTA.
Tugas pokok struktur organisasi :
1. Kasatlantasa) Menyelenggarakan fungsi teknis lalu lintas dalam wilayah Resort
Malang Kota yang meliputi sebagai berikut :a. Gakumlantasb. Dikmas lantasc. Perekayasaan jaland. Reg ident lantas
b) Kasat lantas bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajibanyakepada kapolres dan dalam melaksanakan tugas kewajibanya dibantuoleh kaur min ops.
2. Kaur min opsa) Menyelenggarakan administrasi pelayanan bidang lalu lintas.b) Koordinator staff lalulintas dalam rangka melaksanakan,
merencanakan, serta melaporkan kegiatan.c) Menyelenggarakan dan merencanakan operasional lalu lintas.
3. Kanit dikyasaa) Unit yang melaksanakan kegiatan dalam rangka pendidikan kepada
masyarakat yang terorganisir maupun tidak terorganisir sertarekayasa lalu lintas.
b) Memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penerapan kepadapengguna jalan.
4. Kanit patroliMenyelenggrakan kegitan dalam rangka preventif, represif danprempetif pada pengguna jalan.
KASATLANTAS
Unit BPKB
KAUR MINTOPS
Unit STNK
KANITPATROLI
KANITLAKA
KANITDIKYASA
Unit SIM
KANITREK
51
5. Kanit reg identMenyelenggarakan kegiatan registrasi kendaraan bermotor danpengemudikendaraan bermotor.
6. Kanit lakaMenyelenggarakan bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas dalamrangka penegakan hukum.37
3. Visi dan Misi Polisi Lalu Lintas Resort Malang Kota
a) Visi PolantasTerwujudnya insan polri yang profesional, bermoral, bersih danterpercaya dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakatpenegakan hukum dalam rangka mendukung upaya pemerintah KotaMalang untuk menjadi Kota yang lebih maju dan aman.
b) Misi Polantasa) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara
mudah, tanggap atau responsif dan tidak distkriminatif agarmasyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
b) Memelihara keamanan dan ketertiban msyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah serta menfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalammemelihara keamanan, ketertiban masyarakat di lingkungan masing-masing.
c) Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untukmenjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
d) Mengembangkan perpolisian masyarakat ( Comunity policing) yangberbasis pada masyarakat patuh hukum ( Law abading citizen )
e) Menegakan hukum secara profesional, objektif profesional,transparan dan angkutabel untuk menjamin kepastian hukum danrasa keadilan.
f) Mengelola secara profesional, transparan, angkutabel dan modernseluruh sumberdaya polri guna mendukung operasional tugas dalamjajaran polres malang kota.
g) Mendukung upaya pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaanpembangunan.38
4. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor LAKA Polres Malang Kota
Sejarah satlantas polres malang kota ini kan kantornya kecil, jadi
tidak mampu untuk menampung operasional dari semua fungsi, bukan lalu
lintas saja,semua fungsi barang satlantasnya, disini ada asset yang dapat di
limpahkan dari polwil, polwil yang dulunya ada di singosari dan polwil
37Ibid.
38Ibid.
52
tersebut mempunyai aset di jalan Dr. Cipto no 6 yaitu di sini yang menjadi
Unit LAKA, serta polwil juga mempunyai aset di jalan wahiddin sebelah
kanan Unit LAKA. Asset yang berada di tempat polresta itu di serahkan di
polresta itu sendiri contohnya asset ini awalnya rumah dinas Waka Polwil
karna Polwilnya bubar, di sini kosong dan di serahkan di polresta,
sehingga dari pada kosong ini di tempati untuk Unit LAKA berangkatnya
dari hotel trio 2 itu ada tukar boleng, sehingga dulu yang Polres yang di
tempati sekarang ini dulunya sebuah asrama, tukar buleng itu di buat
kantor akhirnya kantornya jadi satu di Polres tersebut, terus ada
pelimpahan asset dari polwil bubar likutidasi ini di serahkan di Polres,
sama Polres di buatlah Unit LAKA yang di Wahiddin tersebut di buat Unit
SIM untuk keperluan pengurusan sim, pengurusan kecelakaan atau
pelanggaran lalulintas di Unit LAKA dan yang untuk pelanggaran yang di
bagian belakang Unit LAKA.39
5. Gambaran Umum Wilayah Hukum Polres Malang Kota
Kota malang yang terletak di dataran tinggi yaitu pada ketinggian
antara 440-667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu
kota tujuan pariwisata karena keindahan alamnya yang di kelilingi
pegunungan. Letak kota malang 112.06 – 112.07 bujur timur dan 7.06 –
8.02 lintang selatan. Dengan batas wilayah sebagai berikut:
a) Sebelah Utara: Kecematan Singosari dan Kecematan Karangploso,
Kabupaten Malang.
39Hasil wawancara dengan IPTU JUNAEDI Kanit Laka Polres Malang Kota. Tanggal 10Maret Tahun 2017
53
b) Sebelah Timur: Kecematan Pakis dan Kecematan Tumpang, Kabupaten
Malang.
c) Sebelah Selata: Kecematan Tajinan dan Kecematan Pakisaji, Kabupaten
Malang.
d) Sebelah Barat : Kecematan Wagir, Kecematan Dau, Kabupaten Malang.
Kota Malang juga di kelilingi beberapa pegunungan besar, di antaranya
adalah pegunungan bromo tengger (berkisar 2.700 m dpl), gunung semeru
(3.676 m dpl), gunung arjuno (3.339 m dpl), gunung botak (2.868 m dpl),
gunung kawi (2.551 m dpl), gunungn anjasmoro (2.277 m dpl), serta
gunung panderman (2.045 m dpl). Kota Malang juga di lalui oleh salah
satu sungai terpanjang di indonesia serta terpanjang ke dua di pulau jawa
setelah begawan solo yaitu sungai brantas yang mata airnya terletak di
lereng gunung arjunodi sebelah barat laut kota.40
Kota Malang terdiri dari 5 kecematan dan 57 kelurahan berikut adalah
Kecematan di Malang:
a. Kedungkandang
Batas wilayah administratif Kecematan Kedungkandang Kota Malang
banyak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Malang adapun batas
wilayahnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kecematan Pakis Kabupaten Malang.
Sebelah Timur : Kecematan Tumpang dan Tajinan Kab. Malang.
Sebelah Selatan : Kecematan Tajinan dan Pakisaji Kota Malang.
40Hasil wawancara dengan AIPTU SAFARI, SH Kasat Lantas Polres Malang Kota.Tanggal 6 Maret Tahun 2017
54
Sebelah Barat : Kecematan Sukun, Klojen dan Blimbing kota Malang.
DEMOGRAFI.jumlah penduduk di Kedungkandang Kota Malang pada
akhir tahun 2012 sebanyak 173.762 jiwa dalam 52.639 kk.
b. Sukun
Letak geografis, Keceamatan Sukun mempunyai luas wilayah 2.655,99
ha yang terbagi dalam 11 kelurahan, yaitu Kelurahan Ciptomulyo,
Kelurahan Gadang, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Bendungrejosari,
Kelurahan Sukun, Kelurahan Tanjung Rejo, dan Kelurahan Bangkalan
Krajan, Kelurahan Pisancandi, Kelurahan Karang Besuki, Kelurahan
Bandulan, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Bangkalankrajan.
Sebelah Utara : Kecematan Lowokwaru dan Klojen.
Sebelah Timur : Kecematan Kedungkandang.
Sebelah Selatan : Kecematan Pakisaji Kab. Malang.
Sebelah Barat : Kecematan Wagir dan Dau Kab. Malang.
c. Klojen
Klojen adalah sebuah kec. di Kota Malang, Profinsi Jawa Timur
Indonesia. Kecematan ini di sebelah utara berbatasan dengan
Kecematan Lowokwaru dan Blimbing, Timur dengan Kecematan
Kedung kandang. Selatan dengan Kecematan Sukum dan Barat dengan
Kecematan Sukun dan Lowokwaru.
Daerah ini terletak di 112.26.14 hingga 112 40 42 bujur timur dan 007
36 38 hingga 0080157 lintang selatan.41
41Ibid.
55
d. Blimbing
Kecematan Blimbing letaknya di bagian utara Wilayah Kota Malang
dengan luas wilayah 17.76 km2 yang terdiri dari 11 kelurahan, yang
sebagian wilayahnya dilalui sungai brantas suhu udara rata-rata 240c
dengan ketinggian rata-rata dengan permukaan air laut antara 440-
525m.
Batas administratif.
Sebelah Utara : Kecematan Singosari Kab. Malang.
Sebelah Timur : Kecematan Kedungkandang dan Pakis Kab. Malang.
Sebelah Selatan : Kecematan Kedungkandang Kota Malang.
Sebelah Barat : Kecematan Lowokwaru Kota Malang.
e. Lowokwaru
Lowokwaru adalah sebuah Kecematan di Kota Malang jawa timur,
Kecematan ini di sebelah utara berbatasan dengan Kecematan
Karanglo, sebelah timur dengan Kecematan Blimbing, selatan dengan
Kecematan Klojen dan barat dengan Kecematan Dau daerah ini
memiliki suhu minimum 20 c dan maksimum 28 c dengan curah hujan
rata-rata 2.71 mm.42
B. Penggunaan Ketentuan Concursus Dalam Memeriksa Tersangka TindakPidana Yang Ditimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas.
Perdebatan mengenai penerapan perbarengan tindak pidana terhadap
kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa semakin
mengemuka manakala upaya penerapanya lebih mengedepankan kepentingan
42Ibid.
56
pelaku di bandingkan dengan kepentingan korban. Presepsi masyarakat
menjadikan upaya penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan tersebut
menjadi semu, sehingga muncul sikap pro dan kontra di tengah masyarakat,
ada yang berpendapat bahwa penghukuman terhadap pelaku sudah memenuhi
rasa keadilan karena adanya korban jiwa yang di timbulkan akibat kecelakaan
tersebut namun di sisi lain menganggap hukuman pelaku dengan pidana
penjara di rasa memberatkan karena unsur penyebab kecelakaan merupakan
tindakan ketidak sengajaan atau kelalaian semata. Sebelum melakukan
penerapan pasal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan
korban jiwa, terlebih dahulu di lihat dari saksi-saksi dan pertimbangan-
pertimbangan yang ada.
Menurut bapak Junaidi selaku Kanit Laka Polres Malang Kota
bahwa ketentuan concursus/perbarengan sudah pernah di terapkan dalam
beberapa kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan koraban meninggal
dunia, di karenakan pelakunya mengalami beberapa keadaan misalnya
terpengaru oleh narkotika, miras, tabrak lari maupun keadaan karna
kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi tetap mengedepankan
aturan yang mengatur secara khusus yaitu Undang–Undang No 22 tahun 2009
tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Maka dari itu sangat di perlukan
upaya penyelidikan maupun penyidikan untuk menggungkap kejadian yang
sebenarnya.
Mekanisme dalam menentukan pelakunya sudah jelas di lakukan
pemeriksaan dan awalnya di lakukan olah TKP, bertanya kepada saksi yang
melihat kejadian tersebut dan nantinya akan di singkronkan dengan bukti–
57
bukti yang ada di TKP, kemudian setelah melakukan pertimbangan–
pertimbangan dan telah di dapatkan singkronisasi barulah kemudian bisa
menentukan siapa yang patut di duga siapa pelakunya, harus di gelar dulu
fakta yang sebenarnya berdasarkan keterangan saksi tersebut. Dalam praktik
sehari-hari polisi sebagai penyidik khususnya dalam penanganan perkara
kecelakaan lalulintas luka-luka maupun meninggal dunia, pada diri orang lain
dapat menerima penyelesainya di lakukan di luar pengadilan meskipun
perkara tersebut termasuk delik biasa, penyelesaian perkara pidana lalulintas
ada yang penyelesaiannya di pengadilan dan ada yang di luar pengadilan
menyebabkan korban meninggal dunia yaitu penyelesaian perkara antara para
pihak yang terlibat tampa melalui pengadilan.43
Prosedur pertama dalam penanganan perkara Kecelakaan Lalu
Lintas.Sebagai optimalisasi dibidang peningkatan pelayanan penanganan
kecelakaan lalu lintas, Petugas Unit Kecelakaan dan Lalu Lintas Satuan Polisi
Lalulintas PolresMalang Kota mempersiapkan dan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:44
1. Menerima laporan dan pengaduan laka lantas.
a) Tempat dilaksanakan di Kantor Polres Malang Kota.
b) Di pos-pos tetap di Wilayah Polres Malang Kota.
c) Menerima laporan yang disampaikan seseorang secara tertulis
maupun lisan tentang suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas.
43Hasil wawancara dengan IPTU JUNAIDI Kanit Laka Polres Malang Kota. Tanggal 10Juni 2016
44Hasil wawancara dengan Pak SAFARI Satlantas Polres MalangKota, StandarOperasional Prosedur (SOP) Pam Dan Olah TKP Laka Lantas Traffic Accident Center Sat LantasPolres Malang Kota. Tanggal 20 Juni 2016
58
d) Menerima dan mencatat identitas pelapor dimana lokasi terjadinya
kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam hal penanganan laka lantas, terutama perihal kecepatan anggota
laka lantas Polres Malang Kota dalam pelaksanaannya mendatangi
TPTKP lantas dengan tenggang waktu dari menerima laporan sampai
dengan tiba di lokasi laka lantas maksimal 15 menit.
3. Unit laka lantas Polres Malang Kota didukung dengan pos tetap yang
ada di setiap wilayah polsek masing-masing, dan ditambah pos TAC
(Traffic Accident Center) serta pos pantau yang ada di jalur rawan laka
/ black spot memiliki berbagai fasilitas pendukung yaitu:
a. Kendaraan unit laka untuk ke TPTKP.
Kendaraan ambulance yang dilengkapi dengan Traffic Accident Box
yang digunakan untuk mendatangi TKP dengan kecepatan dan
mobilitas yang tinggi diharapkan mampu untuk memberikan
pertolongan serta penanganan laka lantas secara maksimal.
Setibanya di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas, tindakan
yang harus dilakukan oleh anggota Sat Lantas Kepolisian Resort
Malang Kota antara lain:45
1. Mengamankan TKP kecelakaan lalu lintas agar tidak terjadikecelakaan lalu lintas baru.
2. Memberikan pertolongan pertama kepada korban.3. Mengamankan tersangka dan saksi serta mengumpulkannya pada
tempat di luar batas yang telah ditentukan.4. Mengamankan barang bukti kecelakaan lalu lintas.5. Memisahkan saksi dan tersangka dengan maksud untuk tidak saling
mempengaruhi.6. Membuat tanda di TKP kecelakaan lalu lintas.
45Ibid.
59
a) Terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas.b) Terhadap korban kecelakaan lalu lintas.c) Terhadap alat bukti lainnya.d) Terhadap titik tabrak.e) Terhadap bekas rem.f) Setelah alat bukti diberi tanda dan di foto segera dipindahkan ke
tepi jalan sehingga arus lalu lintas dapat lancar kembali.g) Untuk penanganan di jalur Black Spot yang dilakukan oleh Tim
Laka Lantas Terpadu, setiba di TKP, masing-masing instansimelakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Selanjutnya, petugas Polres Malang Kota dalam rangka
penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas
melakukan pengamatan secara umum, yang meliputi pengamatan terhadap
keadaan jalan (sempit/lebar/tanjakan/turunan/tikungan/simpangan/lurus
dan lain-lain), keadaan lingkungan (ramai/sepi/bebas pandangan dan lain-
lain), keadaan cuaca pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan
yang terlibat kecelakaan lalu lintas, kerusakan pada kendaraan, kerusakan
pada jalan dan kelengkapannya, letak kendaraan dan korban, bekas-bekas
tabrakan yang tertinggal di jalan seperti; bekas rem, pecahan kaca, tetesan
darah, bekas cat/dempul, bekas oli, suku cadang yang terlepas/jatuh dan
lain-lain dan arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan.46
Selain itu, petugas Polresta Malang juga melakukan pemeriksaan
terhadapkendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, berupa
kelengkapan surat-surat kendaraan (STNK,STCK, Buku Kir), keadaan
lampu-lampu kendaraan (apakah semua menyala dengan baik dan
bagaimana penyetelan tinggi rendahnya sorot lampu), keadaan klakson,
46Interview dengan BRIPTU Robby Arya W, Penyidik Unit Laka Lantas Polres MalangKota.Tanggal 12 Februari 2017.
60
keadaan alat penghapus kaca, kedudukan porseneling pada gigi berapa.
keadaan kemudi, penyetelan dari pada kaca spion, kondisi rem, kondisi
ban kendaraan, kedudukan spido meter/ukuran kecepatan kendaraan,
kondisi per dan muatan kendaraan.
Kondisi jalan dan kelengkapannya seperti kondisi jalan (hotmix/
sirtu/ berlobang/ bergelombang dan lain-lain), rambu-rambu yang ada di
sekitar TKP. Kondisi bahu jalan dan Marka jalan tempat terjadinya
kecelakaan juga dilakukan pemeriksaan demi mengetahui lebih jelas faktor
dominan penyebab kecelakaan lalu lintas.
Mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka,
Aparat Kepolisian wajib mengamankan tersangka termasuk memberikan
perlindungan apabila ada masyarakat yang main hakim sendiri, selanjutnya
melakukan interview dengan mengajukan pertanyaan singkat kepada
tersangka untuk memperoleh keterangan sementara tentang bagaimana
terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut di samping mencatat indentitas
tersangka (SIM, KTP dan lain-lain).47
Untuk kepentingan pembuktian, diperlukan adanya pemotretan di
TKP, yang terdiri dari foto situasi TKP secara keseluruhan, sebanyak 4
(empat) kali dari 4 (empat) penjuru, foto posisi dari kendaraan yang
terlibat kecelakaan, sebanyak 4 (empat) kali dari 4 (empat) penjuru, foto
korban sebelum dipindahkan dari TKP, foto kerusakan yang ada pada
kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan foto bekas-bekas yang
47Ibid.
61
tertinggal di TKP seperti bekas rem, pecahan kaca, pecahan cat/dempul
dan hal lain. Setelah pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas selesai
dilaksanakan maka dilakukan pengecekan terhadap personil, perlengkapan
dan segala hal yang diketahui, ditemukan dan yang dilakukan di
TKP,kemudian TKP dibuka dengan konsekuensi arus lalu lintas harus
normal kembali. Langkah penting lanjutan adalah petugas melakukan
permintaan Visum et Repertum (keterangan tertulis yang di buat oleh
dokter dalam ilmu kedokteran forensik) ke Rumah Sakit di mana korban
dirawat.
Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat oleh
Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan pengolahan TKP, dengan
materi hasil yang diketemukan di TKP baik TKP itu sendiri, korban, saksi-
saksi, tersangka maupun barang bukti, dan tindakan yang dilakukan oleh
petugas (TPTKP dan pengolahan TKP) terhadap hasil yang ditemukan di
TKP. Di samping Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat juga Berita
Acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.48
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yang
berlokasi di Polresta Malang Kota, penulis memperoleh data mengenai
jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2015 dan tahun
2016, ini merupakan suatu masalah yang sering kali terjadi di jalan raya
dan tidak dapat dihindari karna kecelakaan lalu lintas sifatnya tidak dapat
diprediksi.
48Ibid.
62
Adapun data jumlah kecelakaan lalu lintas yang ada pada tabel di bawah
ini:
TABEL I JUMLAH LAKA LANTAS TAHUN 2015
NO BULAN JUMLAH KORBAN KERUGIANMATERIIL
KETLAKA MD LB LR
1 Januari 15 7 0 23 Rp 9.900.0002 Penruari 12 6 2 14 Rp 20.250.0003 Maret 24 5 1 26 Rp 42.100.0004 April 20 7 1 29 Rp 43.600.0005 Mei 25 16 3 24 Rp 14.800.0006 Juni 27 9 1 34 Rp 29.300.0007 Juli 29 2 0 40 Rp 48.900.0008 Agustus 38 9 0 46 Rp 34.450.0009 September 34 10 0 32 Rp 15.750.00010 Oktober 37 9 0 45 Rp 29.850.00011 Nopember 32 12 0 37 Rp 33.850.00012 Desember 35 10 0 49 Rp 48.850.000
JUMLAH 328 102 8 339 Rp 371.600.000
Sumber data: KANIT LAKA LANTAS Malang Kota.
TABEL II JUMLAH LAKA LANTAS TAHUN 2016
NO BULAN JUMLAH KORBAN KERUGIANMATERIIL
KETLAKA MD LB LR
1 Januari 22 5 - 28 Rp 24.750.000,002 Penruari 30 7 - 43 Rp 14.800.000,003 Maret 27 9 - 24 Rp 25.000.000,004 April 34 12 - 40 Rp 16.400.000,005 Mei 26 10 - 30 Rp 23.200.000,006 Juni 30 6 - 34 Rp 10.150.000,007 Juli 24 1 - 38 Rp 23.900.000,008 Agustus 33 5 - 40 Rp 21.100.000,009 September 44 6 - 53 Rp 24.075.000,0010 Oktober 33 9 - 37 Rp 18.400.000,0011 Nopember 32 9 - 36 Rp 16.050.000,0012 Desember 21 4 - 24 Rp 27.955.000,00
JUMLAH 356 83 - 427 Rp 245.780.000,00
Sumber data: KANIT LAKA LANTAS Malang Kota.
63
Dari tabel di atas maka dapat di uraikan bahwa kesadaran
pemakai jalan sangat rendah, hal ini dapat di lihat sesui dengan tabel di
atas yakni berdasarkan jumlah laka dan korban yang ada, jenis laka
tersebut adalah meninggal dunia, luka berat dan luka ringan.
Pada tabel I jumlah laka lantas tahun 2015, mulai dari bulan
januari sampai desember sebanyak 328 kasus, korban meninggal dunia
102, luka berat 8, luka ringan 339 dan kerugian materilnya Rp
371.600.000.
Pada tabel II jumlah laka lantas tahun 2016, mulai bulan januari
samapai desember sebanyak 356 kasus, korban meninggal dunia 83, luka
berat 0, luka ringan 427 dan kerugian materilnya Rp 245.780.000.
Perbandingan jumlah laka pada tabel I tahun 2015 dan tabel II
tahun 2016 berdasarkan laka tertinggi jumlahnya mulai dari januari
sampai desember adalah tahun 2016 sebanyak 356 dapat dilihat bahwa
kasus kecelakaan lalu lintas di Malang Kota, masih relatif tinggi itu
dikarenakan banyaknya penyebab-penyebab yang dilakukan oleh
masyarakat mulai daripelanggaran lalu lintas, kelalaian terhadap
pengendara kendaraan bermotor, ketidak hati-hatian masyarakat dan
ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.49
Proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh penyidik
Kepolisian Resort Kota Malang pada kurun waktu 2015-2016, jika
dicermati dari total 684 kasus di atas hanya 15 kasus yang disidik dan
49Interview dengan pak JOENAEDI, Kepala Unit Laka Lantas Polresta MalangKota.Tanggal 19 September 2016.
64
diteruskan ke penuntutan P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan
sudah Lengkap),hingga dilimpahkan ke pengadilan. Tabrak lari 58
kasus,sebanyak 59 kasus lainnya dihentikan dengan dasar SP3(Surat
Perintah Penghentian Penyidikan).Dasar penghentian 59 kasus tindak
pidana kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP
dikarenakan tersangka meninggal dunia, nebis in idem atau daluwarsa,
Pasal 76, 77, 78 KUHP, kurangnya alat-alat bukti dan sisanyapenyelesaian
perkara khusus perdamaian untuk ganti rugi dapat ditempuh melalui ADR
(Alternative Dispute Resolution).
Kurangnya disiplin para pemakai jalan dalam mematuhi aturan
yang ada dalam berkendara dapat menjadi suatu ancaman bagi si
pengendara, yakni dapat menimbulkan bahaya kecelakaan atau dapat
menimbulkan kerugian bagi si pengendara ketika terjadi
kecelakaan.Berbagai macam yang di lakukan oleh polisi lalulintas untuk
memberikan efek jera kepada pelanggar lalulintas yakni mulai
memberikan tilang sampai mengamankan kendaraan para pelanggar untuk
batas waktu tertentu tetapi hal tersebut tidak memberikan efek jera.
Bentuk penindakan yang di lakukan satlantas Polres Malang Kota
terhadap pelanggar lalulintas adalah bentuk tilang.Hal ini menunjukkan
kurang di siplin pada pengendara di jalam maupun pada kelengkapan
kendaraan, surat-surat yang di miliki pengendara.
Berdasarkan data yang di peroleh dari Polres Malang Kota dapat
di pahami bahwa penerapan concursus untuk memeriksa tersangka dalam
tindak pidana yang di timbulkan oleh kecelakaan lalu lintas harus di
65
upayakan untuk diterapkan sehingga nanti dapat meminimalisir terjadinya
kecelakaan dan ada efek jera yang memberatkan. Peneliti mengambil 2
contoh kasus yang perna terjadi di bawah ni:
Kasus A
Kasus posisi pada tanggal 22 juni 2016 terjadi tabrakan yang
melibatkan pengendara sepeda motor yang terjadi di jalan kolonel sugiono
tepatnya di depan gang VIII, kecelakaan ini melibatkan pengendara sepeda
motor dengan pengendara sepedamotor lainya kejadian bermula saat
korban berinisial ruslanto tri joko berumur 25 tahun asal dusun gunung,
kaduara timur, prangan sumenep madura yang sehari-hari tinggal di suko
sumberpacung kabupaten malang. Mengendarai sepedamotor di jalan
kolonel sugiono tepatnya di depan gang VIII dari arah selatan pada waktu
tengah malam sekitar pukul 00,50 , Ruslan yang saat itu mengendarai
motor vario nopol N 538 DS pada saat pengendara sepedamotor muncul
kendaraan pada motor lain dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi
yang di kendarai oleh Hendra Sumantri umur 27 tahun warga judipan
wetan gang III kecematan blimbing, menabrak korban bernama ruslanto
yang pada saat itu berkendara di jalur yang berlawanan. Korban
mengalami luka serius di bagian kepala hingga korban meninggal dunia di
TKP akibat luka yang di alaminya, sedangkan pelaku yang saat itu juga
terjatuh langsung melarikan diri dengan sepeda motor Happy N 3798 CY
yang di kemudikanya. Dari keterangan saksi dan pihak kepolisian
menyebutkan, malam hari itu hendra mengendarai motornya dengan
kecepatan tinggi melaju dari arah utara. Di duga karena dalam keadaan
66
terpengaruh minuman keras, dia mengandarai motornya dalam kondisi
kurang bisa mengontrol motor yang di kendarainya hingga motor yang di
kendarainya melaju ke arah kanan. Akibatnya, dia menabrak ruslan yang
mengendarai motor vario dari arah selatan. Benturan terjadi hingga ruslan
tewas seketika dengan luka parah di kepala. Sementara itu hendra yang
juga jatuh segera bangun dan kabur. Pada saat polisi berada di TKP
pihakya mendapat informasi bahwa pelaku tabrak lari mengendarai
sepedamotor Happy dengan nomor polisi N 3798 CY.50
Sebagaimana dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas
dan Angkutan Jalan.
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibatkecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikankendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkankecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesiaterdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231ayat (1) huruf a,huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah).
Hal tersebut menunjukkan bahwa kelalaian hanya merupakan salah satu
unsur daritabrak lari. Kemudian lari merupakan unsur dari kesengajaan,
yakni mengabaikan tanggung jawab setelah terjadinya kecelakaan.
Sehingga tidak dapat disebut tabrak lari jika tidak terdapat unsur lalai
sebagai perwujudan dari kecelakaan, dan melarikan diri.
Terdapat kata “dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya,
tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas
kepadaKepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”.Dalam pasal 312
50Lampiran polisi nomor K/LP/B64/VI/2016/lantas, Tanggal 20 Juni 2016
67
di atas. Katate rsebut secara tegas menyebutkan apabila perbuatan tersebut
dilakukan merupakan tindak kejahatan tabrak lari.Ketentuan tersebut
menjadi dasar apabila pengendara yang terlibat kecelakaan tidak berhenti,
tidak menolong korban, atau tidak melapor kepada pihak kepolisian maka
perbuatan pengemudi tersebut adalah tabrak lari.
Mengenai seseorang yang perlu ditolong, sebelum di
undangkannya UU lalu lintas telah ada ketentuan yang mengaturnya, yakni
dalam pasal 531 KUHP sebagai berikut:
Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedangmenghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikanpadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atauorang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengankurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratusrupiah.
Sedangkan dalam pasal 283 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secaratidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau di pengaruhi oleh suatukeadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalammengemudi dijalan sebagaimana di maksut pasal 106 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda palingbanyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah.
Sebagaimana juga diatur dalam pasal 310 UU No 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:
1. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karenakelalaianyamengakibatkan kecelakaan lalulintas dengankerusakan kendaraan dan/atau barang sebagai mana di maksuddalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rpiah).
2. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karenakelalaianyamengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korbanluka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang
68
sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), di pidanadengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karenakelalaianya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengankorban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat(4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggaldunia dipidanapenjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dendapaling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Berbeda halnya dengan tabrak lari yang mengandung unsur
kelalaian dan kesengajaan, kelalaian atau kealpaan sendiri merupakan
sikap yang kurang hati-hati sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang
lain. Kealpaan diantaranya diatur dalam pasal 359 KUHP, disebutkan
bahwa:
“ Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain,diancam dengan pidanapenjara paling lama lima tahun atau kurunganpaling lama satu tahun”.
Sebagaimana pasal 316 ayat (1) adalah pelanggaran dan ayat(2)
adalah kejahatan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas
dan angkutan jalan. Tabrak lari pada mulanya adalah tindak pelanggaran
yang mengakibatkan ruginya seseorang Yakni menabrak karena kelalaian,
yang mana perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku atau tidak ada
niat untuk melakukan. Kemudian terdapat unsur kesengajaan yang
merupakan bagian dari unsur tabrak lari, yakni pengemudi tidak
menghentikan kendaraannya, tidak menolong, tidak melapor ke polisi
terdekat.
69
Dari penjelasan di atas tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur secara terpisah, yakni
dengan kelalaianya menyebabkan kecelakaan diatur dalam pasal 310, pasal
283 dan tindakan melarikan diri dalam pasal 312. Demikian dapat
dikatakan bahwa tabrak lari merupakan Concursus tindak pidana.
Terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat menyatakan adanya
perbarengan adalah :
a. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana dilakukan
b. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu
orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)
c. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
d. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus
Mengenai Concurcus dari kecelakaan yang mengakibatkan
korban meninggal duni tergolong sebagai Concurcus realis, karena
terdapat lebih dari dua kejadian, yakni kelalain mengakibatkan
kecelakaan, mengemudi kendaraan dalam keadaan terpengaruh miras dan
meninggalkan korbanya.
Kasus B
Kasus kecelakaan yang terjadi pada tanggal 11 september 2016 di
jalan L.A Sucipto tepatnya di depan indomaret kota malang yang
melibatkan pengemudi kendaraan sepeda motor dengan nomor polisi N
6414 HM dengan sebuah truk dengan nomor kedaraan N 8031 UI, bermula
truc yang di kemudikan pelaku yang inisial Samui 46 tahun warga Jalan
Jabal Nur RT02 RW06, Tlogowaru, berjalan dari arah barat ke timur
70
karena kurang hati- hati dan kurang waspada mengemudikan saat
kendaraan menyalip dari arah kiri sebuah sepeda motor dengan nomor
polisi N6414 HM yang di kemudikan oleh korban yang mernama Muzaki
Sehingga truc pelaku menyenggol motor korban dan terjatuh yang berjalan
searah dari barat ketimur yang berakibat korban mengalami luka – luka
memar pada bagian pinggul dan luka pada bagian kiri dan korban langsung
di bawa ke Rumah sakit sumber santoso Tumpang kabupaten Malang dan
korban meninggal dunia dalam perjalanan menju Rumah sakit. Di duga
karena dalam keadaan terpengaruh minuman keras pelaku mengandarai
dalam kondisi kurang bisa mengontrol trucnyadan terdapat beberapa
minuman beralkohol didalam truc tersebut. Menurut saksi yang bernama
Imam Syafii umur 26 tahun bekerja sebagai tukang parkir kendaraan truc
pelaku melaju sangat kencang saat mendahului sepeda motor koraban dari
kiri hingga pada akhirnya motor korban terserempet hingga terjatuh
korban awalnya masih bernafas. Ia juga meminta bantuan, warga yang
langsung berdatangan ke TKP. “Truk juga langsung diamankan bersama
pengemudinya namun takdir berkata lain korban ini tewas dalam
perjalanan ke Rumah sakit”.51
Dalam pasal 283 undang-undang Lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai
berikut:
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secaratidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau di pengaruhi oleh suatukeadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalammengemudi dijalan sebagaimana di maksut pasal 106 ayat (1) di
51Wawancara dengan AIPTU Mustakin anggota Unit LAKA Polres MalangKota.Tanggal 30 febuari 2017
71
pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda palingbanyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah.
Kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa kelalaian hanya
merupakan salah satu unsur dari kecelakaa. Unsur dari kesengajaan, yakni
mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan dalam keadaan
terpengaruh oleh minuman keras. Sehingga tidak dapat disebut tabrakan
biasa jika tidak terdapat unsur lalai serta dalam keadaan terpengaruh
minuman keras sebagai perwujudan dari kecelakaan.
Sebagaimana juga diatur dalam pasal 311 UU No 22 Tahun 2009
Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:
1. setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraanbermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baginyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakankendaraan dan /atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal229 ayat (2), pelaku dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahunatau denda paling banyak Rp 4.000.000,00
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban lukaringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang sebagaimanadimaksud dalam pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana denganpidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda palingbanyak Rp 8.000.000,00
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka beratsebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidanadengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda palingbanyak Rp 20.000.000,00
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidanadengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda palingbanyak Rp 24.000.000,00.
72
Dari penjelasan di atas tabrakan yang mengakibatkan matinya
orang dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan
Jalan diatur secara terpisah, yakni dengan kesengajaan menyebabkan
kecelakaan diatur dalam pasal 311 dan tindakan mengemudikan kendaraan
bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau di
pengarh oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi
dalam pasal 283. Demikian dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas
ini merupakan Concursus tindak pidana.
Terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat menyatakan adanya
perbarengan:
a. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana dilakukan
b. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu
orang (atau dua orang dalam hal penyertaan)
c. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
d. Terpenuhinya dua/ lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus
Mengenai Concurcus dari tindak pidana kecelakaan yang
mengakibatkan matinya orang tergolong sebagai Concurcus realis, karena
terdapat dua kejadian, yakni kesengajaan menimbukan korban jiwa dan
tindakan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar.
C. Penyidik Menggunakan Ketentuan Concursus Dalam Penyidikan TindakPidana Yang Ditimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas
1. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu LintasDi Kepolisian Resort Malang Kota
Proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas
tunduk pada aturan KUHAP, dimana selaku penyidik, petugas Kepolisian
73
Resort Malang Kota dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang
yang tercantum pada pasal 7 KUHAP yaitu sebagai berikut:
1) Penyidik sebagai mana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf akarena kewajibanya mempunyai wewenang:a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana.b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka.d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeldahan, dan
penahanan.e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka
atau saksi.h. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubunganya
dengan pemeriksaan perkara.i. Mengadakan penghentian penyidikan.j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab.2) Penyidik sebagai mana yang di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b
mempunyai wewenang sesui dengan undang- undang yang menjadidasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnyaberada di bawah koordinasi dan pngawasan penyidik tersebut dalampasal 6 ayat(1) huruf a.
3) Dalam melakukan tugasnya sebagai mana di maksud dalam ayat (1)dan ayat (2), penyidik wajib menjujung tinggi hukum yang berlaku.
Di sisi lain kewenangan penyidik dalam menangani kasus kecelakaan Lalu
lintas biasa maupun berat meniggal dunia di atur dalam pasal 260 undang–
undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan:
1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidanapenyidik kepolisian negara republik indonesia selain yang di atur dalamkitab undang-undang hukum acara pidana dan undang-undang tentangnegara kepolisian repoblik indonesia, di bidang lalu lintas dan angkutanjalan berwenang.
74
a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian danmenyita sementara kendaraan bermotor yang patut di dugamelanggar peraturan berlalulintas atau merupakan alat dan/atauhasil kejahatan.
b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitandengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan ankutanjalan.
c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotordan/atau perusahaan mumum.
d. Melakukan penyitaan terhadap surat ijin mengemudi kendaraanbermotor, muatan, surat tanda kendaraan bermotor dan/atau tandalulus uji sebagai barang bukti.
e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran ataukejahatan lalulintas menurut ketentuan praturan perundang-undangan.
f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.g. Menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti.h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana
kejahatan lalulintas dan/ataui. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung
jawab.2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana
sebagai mana di maksud pada ayat (1) di lakukan sesui ketentuanperaturan perundang-undangan.
Penyidik Kepolisian Resort MalangKota dalam kurun waktu tahun 2015
hingga tahun 2016 telah menangani 684 kejadian kecelakaan Lalu Lintas.
Dari total 684 kejadian kecelakaan Lalu Lintas terdapat 185 korban
meninggal dunia, 8 korban luka berat dan 766 korban luka ringan dengan
totalkerugian Rp. 617.380.000,- (enam ratus tujuh belas juta tiga ratus
delapan puluh ribu rupiah).
Proses penyelesaian perkara kecelakaan Lalu Lintas oleh penyidik
Kepolisian Resort MalangKota pada kurun waktu 2015-2016, jika
dicermati dari total 684 kasus di atas hanya 15 kasus yang disidik dan
diteruskan ke penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Tabrak lari
58 kasus, sebanyak 59 kasus lainnya dihentikan dengan dasar SP3. Dasar
75
penghentian 59 kasus tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas adalah Pasal
140 ayat 2 huruf a KUHAP dikarenakan tersangka meninggal dunia, nebis
in idem atau daluwarsa, Pasal 76, 77, 78 KUHP, kurangnya alat bukti dan
sisanya melalui jalur perdamaian.52
2. Proses Penyidikan Menggunakan Ketentuan Concursus TerhadapTindak pidana Yang Ditimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas
Penyidik merupakan satuan yang mempunyai wewenang untuk
mengadakan penyelidikan dan penyidikan, yang mendapatkan wewenang
sebagai penyidik ialah anggota polisi yang mempunyai wawasan dan
kemampuan yang memadai dengan tugas yang akan di lakukan dan
serendah-rendahnya polisi itu harus berpangkat pembantu letnan dua,
maka dari itu tidak semua anggota polisi bisa menjadi penyidik sebelum
memenuhi sarat-sarat tersebut.53
Jika penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu
peristiwa merupakan tindak pidana dalam hal ini kecelakaan lalu lintas
yang mengakibatkan matinya korban, penyidik memberitahukan hal itu
kepada penuntut umum melalui surat yang di sebut SPDP (surat
pemberitahuan di mulainya penyidikan) yang sesuai dengan pasal 109 ayat
(1) KUHP.
Setelah bukti-bukti di kumpulkan dan di duga tersangka telah di
temukan,maka di lakukan penangkapan dan penahanan adalah sesuai
dengan bunyi Pasal 1 butir 21 jo pasal 20 KUHAP tetapi penyidik akan
52Interview dengan Pak JOENAEDI, Kepala Unit Laka Lantas PolresMalangKota.Tanggal 19 September 2016.
53Wawancara dengan AIPTU JokoAgus, SH Penyidik Unit Laka Polres Malang Kota.Tanggal 28 Febuari 2017
76
mendalami dan menilai dengan cermat apakah cukup bukti untuk di
limpahkan kepada penuntut umum (kejaksaan).
Jika apabila penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana maka penyidikan di hentikan demi hukum atau
“pemberhentian penyidikan dengan di sertai surat SP3 dengan merujuk
pada pasal 109 ayat (2) KUHP”
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS,pemberitahuan penyidikan di sampaikan kepada:
a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukankoordinasi atas penyidikan,dan
b. Penuntut umum
Menurut pak Junaedi selaku kepala Kanit Laka Lantas Polres Malang Kota
bahwa prosesnya memerlukan waktu yang cukup panjang, prosedurnya
juga sesuai SOP yang sudah ada dan mekanisme dalam menentukan
pelakunya sudah jelas di lakukan pemeriksaan dan awalnya di lakukan
olah TKP seperti yang saya jelaskan sebelumnya ketentuan concursus
tindak pidana di terapkan dalam beberapa kasus kecelakaan berat yang
mengakibatkan koraban meninggal dunia saja meskipun ada beberapa
pasal yang telah di langgar oleh tersangka. Tetapi tetap mengedepankan
aturan yang mengatur secara khusus yaitu Undang–Undang No 22 tahun
2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Maka dari itu sangat di
perlukan upaya penyelidikan maupun penyidikan untuk menggungkap
kejadian yang sebenarnya.54 Dalam setiap melakukan penyidikan, penyidik
dari Polres Malang Kota Unit Laka melakukan serangkaian tindakan
sebagai berikut:
54 Ibid
77
Bagan IIPenerimaan Laporan Dan Proses Penyidikan Kecelakaan
Sumber data: KANIT LAKA LANTAS Malang Kota dan di olah Peneliti.
laporan Olah TKP
Pelimpahan berkaske kejaksaan
Pengajuan surat perintahpenyitaan barang bukti
ke PN
Pengumpulan dokumendan pengamanan barang
bukti
Pembuatan BAP
Surat perintahpenyidikan
Pembuatan BAPtersangka dan saksi
Surat perintah dimulainya penyidikan
Pemeriksaan saksi
Surat penangkapantersangka
Melakukan visum etrepertum korban
Membuat resume darikeseluruhan data
Surat perintahpenyitaan barang bukti
78
Pada gambar skema di atas menggambarkan alur dalam proses
penyidikandalam hal ini penyidikan tindak pidana di timbulkan oleh
kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal yang pertama untuk dapat
mlakukan penyidikan adalah adanya laporan bahwa adanya suatu kejadian
keclakaan lalu lintas di jalan raya.Laporan tersebut biasanya datang dari
masyarakat atau dari anggota kepolisian yang sedang bertugas di jalan raya
yang kebetulan mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut. Setelah laporan
tersebut di terima oleh anggota kepolisian di markas polisi, Maka penyidik
polisi segera bertindak menuju TKP.
Setelah penyidik polisi sampai di TKP karena adanya
pengaduan/laporan, hal yang akan di lakukan penyidik sesampainya di
TKP adalah ia akan melakukan pemeriksaan di TKP atau yang juga di
sebut olah TKP, dalam olah TKP penyidik melakukan serangkaian
tindakan seperti:55
a. Menolong koraban
b. Mengamankan TKP
c. Mengamankan tersangka
d. Pencarian saksi, pencatatan saksi-saksi dan melakukan waancara secara
singkat terhadap saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut.
e. Pengumpulan data atau dokumen yang ada di TKP seperti identitas diri
korban kecelakaan, saksi-saksi, dan yang di duga sebagai tersangka
dalam terjadinya kecelakaan lalulintas yang melibatkan matinya korban.
55Wawancara dengan Aiptu joko Agus. SH dan Bapak Mustakin Penyidik Unit LakaPolres Malang Kota. Tanggal 30 Febuari 2017
79
f. Pengamanan barang bukti seperti kendaraan bermotor milik pelaku atau
korban atau kedua-duanya jika kecelakaan tersebut melibatkan antara
kendaraan dan kendaraan.
g. Melakukan pemotretan di TKP, pemotretan tersebut di tunjukan kepada
korban, tersangka, saksi, barang bukti, lokasi TKP.
h. Penggabaran sketsa peta terjadinya kecelakaan yang nantinya seketsa
tersebut di gambar ulang setelah mendengarkan keterangan saksi dan
tersangka setelah di lakukan penyidikan.
Pembuatan peta kronologi tentang kejadian kecelakaan tersebut sangatlah
sangat penting untuk mengetahui fakta dan bagai mana kronologi
terjadinya kecelakaan tersebut. Seperti pada peta salah satu contoh kasus
kecelakaan lalulintas yang melibatkan antara pengemudi sepeda motor
dengan penyebrang jalan yang terjadi di salah satu jalan raya yang ada di
Kota Malang bentuk peta tersebut seperti contoh gambar di bayah ini.56
Bagan IIIPembuatan Peta Kronologi Tentang Kejadian Kecelakaan
Sumber: Berkas BAP Polres Malang Kota Unit Laka
56Di peroleh dari anggota polisi AIPTU Mustakin. Berkas BAP PolresMalang Kota UnitLakadari peristiwa kecelakaan lalu lintas.Tanggal 30 Febuari 2017.
80
Dari di buatnya peta kronologis kejadian di TKP penyidik dan jaksa
penuntut umum akan mengetahui bagai mana kronologi penyebab
terjadinya kecelakaan dari awal sebelum kejadian samapai akhir dari
kejadian kecelakaan tersebut.
Jika olah TKP sudah di selesaikan penyidik, masuk pada tahap ke tiga
yaitu pembuatan BAP dari olah TKP yang di lakukan oleh penyidik,
pembuatan BAP tentang pemeriksaan di tempat kejadian atas olah TKP di
atur dalam pasal 75 KUHAP yang bunyinya.57
1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:a. Pemeriksaan tersangkab. Penangkapanc. Penahanand. Penggeledahane. Pemasukan rumahf. Penyitaan bendag. Pemeriksaan surath. Pemeriksaan saksii. Pemeriksaan di tempat kejadianj. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilank. Pelaksanaan tindakan lain sesui dengan ketentuan dalam
undang–undang ini2) Berita acara di buat oleh pejabat yang bersangkutan dalam
melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan di buat ataskekuatan sumpah jabatan.
3) Berita acara tersebut selain di tanda-tangani oleh pejabat tersebutpada ayat (2) di tandatangani pula oleh semua pihak yang terlibatdalam tindakan tersebut pada ayat (1).
Di dalam BAP tentang pemeriksaan di tempat kejadian dimuat tentang
segala sesuatu yang di lihat, di alami atau di dengar oleh penyidik di TKP
dan di tandatangani oleh penyidik, BAP di tempat kejadian perkara ini
merupakan alat bukti yang sah, yakni “surat” dengan membaca BAP
57R.Soesilo. 1988. Kitab undang – undang hukum acar pidana. Bogor Puliteia. Hal 70
81
tersebut telah dapat di ketahui secara sepintas tentang kejadian dan di
peroleh pula alat bukti.
Setelah berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara telah
di buat, maka laporan pengaduan, BAP TKP, dan data-data lain yang di
dapat dari olah TKP akan di proses selama beberapa hari untuk di lakukan
penelitian apakah kecelakaan tersebut merupakan suatu perbuatn pidana
atau tidak. Untuk mnentukan apakah kecelakaan tersebut merupakan
perbuatan pidana atau tidak dapat di lihat dari unsur–unsur dari kejadian
tersebut, unsur itu seperti kelakuan dan akibat perbuatan pelaku. Jika
dalam penelitian itu di temukanya suatu tindak pidana maka akan di
keluarkanya surat perintah penyidikan dan surat perintah dimulainya
penyidikan yang di kuluarkan oleh kapolres atau pimpinan kepolisian kota.
Setelah di keluarkanya surat tersebut maka penyidik akan memerintahkan
untuk di lakukanya visum et repertum untuk korban sebagai alat bukti
surat yang menerangkan bagai mana kondisi fisik atau kondisi fisik
kesehatan korban kecalakaan lalu lintas tersebut dan apa penyebab luka-
luka yang di alami korban.
Jika korban telah di visum beberapa saat setelah kejadian
kecelakaan tersebut maka proses akan langsung ke pengadilan dan
pemeriksaan saksi–saksi. Penyidik dalam melakukan tindakan
pemanggilan terhadap saksi harus di laksanakan secara tertulis dengan
penerbitan surat panggilan.58
58Lampiran Skep Kabareskrim Nomor SKEP:82/XII/2016/BARESKRIM. Tanggal30Febuari 2017
82
Dalam pemeriksaan saksi-saksi, saksi tersebut di haruskan
menjawab pertanyaan penyidik dan memberikan keterangan kepada
penyidik perihal peristiwa kecelakaan yang terjadi dan harus memberikan
keterangan terhadap peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan
ia alami sendiri. Hal ini di dasarkan peraturan undang-undang No 8 tahun
1981 tentang hukuman acara pidana (KUHP), dalam memberikan
keterangan saksi tidak harus menceritakan semua kejadian, tetapi boleh
menceritakan sebagian dari kejadian tersebut asalkan ia dengr sendiri, ia
lihat sendiri, dan ia alami sendiri peristiwa tersebut. Di dalam peristiwa
kecelakaan lalu lintas menurut penyidik saksi yang paling tepat dan di rasa
mengetahui secara jelas tentang kronologis dan bagaimana kecelakaan itu
terjadi adalah pengemudi kendaraan bermotor lain yang berada tepat di
belakang korban atau tersangka dan pengemudi lain yang berlawanan
arah.59
Tetapi kendala yang di hadapi untuk mendapatkan kesaksian dari
saksi ini adalah biasanya saksi tersebut pergi setelah menolong koraban
yang terluka pada saat kejadian, atau bahkan saksi tersebut tidak
menghiraukan kejadian ini dan melanjutkan laju kendaraanya.Kendala
inilah yang selalu di hadapi oleh penyidik karena tidak mendapatkan
identitas saksi tersebut sehingga penyidik mengalami kesuliatan dalam
melakukan pemanggilan saksi ini. Setelah di peroleh keterangan yang
cukup tentang tersangka dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, maka penyidik
59Hasil wawancara dengan anggota Polisi polres Malang Kota AIPTU Mustakin UnitLaka. Tanggal 30 Febuari 2017.
83
akan segera melakukan penangkapan terhadap tersangka berbekal surat
penangkapan yang di tanda tangani oleh pemimpin kepolisian. Proses
penangkapan tidak selalu setelah proses pemeriksaan saksi, tetapi juga
beberapa saat setelah peristiwa kecelakaan tersebut.
Penangkapan tersebut dikarenakan hal tertangkap tangan atau di
maksud untuk mengamankan tersangka dari hal-hal yang tidak di inginkan
seperti tersangka melarikan diri atau akan di hakimi/di amuk oleh masa.
Lama masa tahanan yang di lakukan oleh penyidik adalah 20 hari yang di
dasari atas pasal 21 ayat (1) KUHAP. Dan masa tahanan itu dapat di
perpanjang menjadi 40 hari setelah penyidik mngajukan perpanjangan
masa tahanan kepada penuntut umum/jaksa. Perpanjangan masa tahanan
tersebut di berikan apabila penyidik sudah mengirimkan surat
pemberitahuan di mulainya penyidikan kepada penuntut umum.
Penahanan oleh penyidik di maksudkan untuk menghindari
larinya tersangka dari tanggung jawab hukum dan untuk memudahkan
penyidik untuk melakukan penyidikan kasus tersebut dan untuk
memudahkan pemeriksaan tersangka. Dalam proses pemeriksaan terhadap
tersangka, penyidik akan melakukan beberapa pertanyaan kepada
tersangka yang wajib di jawab oleh tersangka. Dalam pemeriksaan tersebut
penyidik akan menanyakan seputar bagai mana kronologis kejadian,
kecepaan kendaraan yang di kendarai oleh tersangka, keadaan tersangka
saat mengemudikan kendaraan, dan lain-lain.60
60Ibid.
84
Setelah saksi dan tersangka di lakukan pemeriksaan oleh penyidik maka
akan di buatkan berita acara pemerikaan tersangka dan sanksi yang isinya
keterangan- keterangan yang telah di ungkap oleh saksi dan tersangka
selama proses pemeriksaan yang telah di lakukan oleh penyidik. Penyidik
juga akan membuat BAP penyitaan barang bukti, setelah melakukan
penyitaan terhadap barang bukti, untuk dapat melakukan penyitaan barang
bukti penyidik harus mengajukan terlebih dahulu kepada pengadilan negeri
setempat dan nantinya akan dikeluarkanya surat perintah penyitaan.
Tetapi biasanya dalam kasus kecelakaan lalu lintas penyitaan di
lakukan pada saat itu juga setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tampa
meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pengadilan negeri setempat,
hal ini di maksudkan untuk mengamankan barang bukti guna
mempermudah kepentingan proses penyidikan.
Jadi dalam penyitaan barang bukti tersebut surat persetujuan dari
pengadilan akan mengamankan barang bukti guna mempermudah
kepentingan proses penyidikan, jadi dalam penyitaan barang bukti tersebut
surat persetujuan dari pengadilan akan di ajukan belakangan/menyusul
(setelah di lakukannya penyitaan barang bukti). Setelah seluruh berkas
perkara telah lengkap seperti BAP, olah TKP, BAP saksi, BAP tersangka,
BAP penyitaan barang bukti, hasil visum etrepertum, dan lain-lain maka
penyidik akan membuat resume atau kesimpulan dari kasus kecelakaan
tersebut dalam resume yang di buat oleh penyidik berisikan tentang.61
1. Dasar pembuatan resume.
61Ibid.
85
2. Kronologis kejadian.
3. Fakta-fakta yang ada.
a. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi dan tersangka
b. Penangkapan
c. Penggeledahan
d. Penyitaan barang bukti
e. Kerangan saksi
f. Keterangan tersangka
4. Pembahasan pasal-pasal pidana yang di langgar oleh tersangka.
a. Analisa fakta/kasus
b. Analisa yuridis
a) Unsur-unsur pasal yang dijerat kepada tersangka
b) Pembahasan unsur-unsur pasal
5. Kesimpulan kasus
Jika seluruh tahap dalam penyidikan mulai dari olah tempat
kejadian perkara sampai dengan pembuatan resume oleh penyidik
maka langkah yang terakhir adalah penyerahan seluruh berkas
penyidikan kapada jaksa penuntut umum, dalam penyerahan
tersebut penyidik wajib menggadakan 1 eksemplar berkas perkara
untuk di jadikan sebagai arsip penyidik.
Dalam kejadian kecelakaan lalu lintas kerap di temui kasus kecelakaan
kecelakaan lalu lintas baik pengemudinya dalam keadaan terpengaruh
narkotika, alkohol maupun tabrak lari.
86
3. Proses Penyidikan Tidak Menggunakan Ketentuan ConcursusTerhadap Tindak Pidana Yang Ditimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas
Menurut Pak Junaedi selaku Kanit Laka Lantas Polres Malang
Kota dalam praktik sehari-hari polisi sebagai penyidik khususnya dalam
penanganan perkara kecelakaan lalu lintas luka-luka maupun meninggal
dunia, pada diri orang lain dapat menerima penyelesainya di lakukan di
luar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa,
penyelesaian perkara pidana lalu lintas ada yang penyelesaiannya di
pengadilan dan ada yang di luar pengadilan, menyebabkan korban
meninggal dunia yaitu penyelesaian perkara antara para pihak yang terlibat
tampa melalui pengadilan.62
Proses tersebut di lakukan oleh para pihak sendiri karena masing-
masing pihak sepakat untuk menyelesaikan tampa melalui proses yang
berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Tetapi tetap prosesnya sesui
SOP Kopolisian mulai dari Olah TKP sampai pembuatan BAP tersangka
dan saksi dalam proses itu tetap di upayakan dengan jalur perdamaian,
penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut tugas polisi selaku
penyidik dan penegak hukum bertugas sebagai penengah dari masing-
masing pihak dan apabila masing-masing pihak sudah ada kesepakatan
mengenai penggatian biaya apa bila sebelum meninggal korban terlebih
dahulu di rawat di rumah sakit, menanggung biaya pemakaman, selamatan
dan sampai selesai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka
setelah itu membuat surat pernyataan yang berisikan telah selesainya
62Ibid.
87
perkara tersebut dan tidak ada penuntutan kembali dari masing-masing
pihak, maka perkara tersebut dinyatakan selesai oleh pihak kepolisian.
Terjadinya kecelakaan menyebabkan korban meninggal dunia pada
umumnya tidak ada unsur kesengajaan dan yang ada unsur kealpaan.
Mediasi penal yang di lakukan oleh kepolisian merupakanimplementasi seluruh aturan yang di kemukakan dalam UU no 2 tahun2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisuan tersirat respon masyarakat terhadap kinerja polisidlam menangani kasus laka lantas karena lembaga mediasi penal ini justrumerupakan upaya positif polisi dalam menyelesaikan kasus laka lantasmelalui jalur di luar pengadilan/ alternative dispute resulition (ADR). 63
Dalam proses mediasi polisi berperan sebagai mediator antara
pelaku dan korban atau anggota korban laka lantas.
Mediator menyediakan formolir pernyataan kepadakorban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karenasegala sesuatu yang di sepakati dalam formulir tersebut telah di penuhi.Kesepakatan antara lain mengenai uang ganti rugi/santunan kepadakorban,uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya. Disaksikan oleh mediator (polisi) pihak ketiga formolir pernyataan tersebutmenjadi dasar mediator untuk menerbitkan SP3. 64
Kesimpulan menurut peneliti yaitu penyelesaian secara mediasi
tersebut di harapkan dapat mencerminkan penyelesaian di luar pengadilan
secara asas cepat, sederhana dan biaya ringan, polisi dengan kebijakan
yang di miliki dapat menjadi pihak yang netral dalam penyelesaian kasus
lalu lintas berat pengaturan mengenai penyelesaian di luar pengadilan
melalui mekanisme mediasi di tingkat kepolisian secara kongkrit belum
ada, tetapi dalam praktek di masyarakat seringkali di gunakan oleh
63Ruslan Saleh.Mr. 1984. segilain hukum pidana. Jakarta. Gralia Indonesia. Hal 1464
Ibid. Hal 21
88
masyarakat mengingat penyelesaian melalui mediasi ini banyak
manfaatnya baik bagi korban maupun pelakunya sendiri.
Contoh dari kasus A:
Tabraklari adalah jika pengemudi atau pengendara yang
menabrak korban melarikan diri dan meninggalkan kendaraanya di lokasi
kejadian atau bisa juga pengemudi itu kabur setelah menabrak korabanya
besertakendaraanya.
Jika penyidik menghadapi kasus tabrak lari tersebut maka
penyidik akan melakukan serangkaian tindakan guna mengetahui identitas
pelaku dan melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut untuk
menjalankan peyidikan dan untuk bertanggung jawab atas perbuatan
pidana tersangka yakni timbulnya kecelakaan lalu lintas yang
menyebabkan kematian korban atau mengakibatkan luka berat atau
menimbulkan luka ringan.
Hal yang pertama yang di lakukan oleh penyidik untuk dapat
mengetahui identitas pelaku tabrak lari tersebut adalah dengan melakukan
olah TKP untuk mengamankan barang bukti yang tertinggal di TKP.
Mencatat saksi- saki (dalam kasus ini ada 4 saksi, 1 diantaranya saksi
ahliwaris). Membuat peta/skema TKP dan melakukan pemotretan TKP.
Setelah melakukan olah TKP penyidik/penyelidik akan
melakukan proses tindakan pengusutan untuk mencari dan menemukan
jejak-jejak berupa keterangan yang di peroleh dari saksi-saksi peristiwa
tersebut.
89
Apabila keterangan saksi sudah lengkap dan telah mencapai titik
temu tentang gambaran tersangka ,ciri tersangka , ciri-ciri kendaraan dan
yang paling penting saksi yang mengetahui plat nomor kndaraan
tersangka, setelah itu penyidik akan melakukan pengecekan nomor
kendaraan ke sistem administrasi manunggal satu atap (samsat). Tujuan
pengecekan tersebut untuk mengetahui jenis kendaraan, pemilik kendaraan
dan alamat pemilik kendaraan. Jika sudah di peroleh data yang lengkap
dari samsat maka penyidik akan menerjunkan reserse untuk melakukan
penyelidikan dan menelusuri keberadaan pelaku tabrak lari tersebut, dalam
menjalankan tugasnya reserse selalu melakukan penyamaran untuk
menghindari kaburnya pelaku akibat mengetahui pencarian oleh polisi
terhadap pelaku tabrak lari tersebut.65
Setelah reserse mengetahui/menemukan tempat tinggal/tempat
persembunyian pelaku secara pasti dan telah di ketahui pelaku sedang
berada di tempat, maka informasi ini aakan segera di laporkan kepada
penyidik yang telah berada di markas polisi agar segera di buatkan surat
perintah penangkapan dan penahanan selama 20 hari terhadap pelaku
tersebut.
Apabila pelaku sudah tertangkap maka proses penyelidikan di
tingkatkan ke penyidikan sejalan di turunka surat perintah penyidikan dan
surat di mulainya penyidikan. Tetapi dalam kasus ini penyidik melakukan
permohonan perpanjangan masa penahanan tersangka selama 40 hari
65Hasil wawancara dangan Pak JUNAEDI Kanit Laka Lantas Polres Malang Kota.Tanggal 3 April 2017
90
kepada penuntut umum di karenakan penyidikan kasus tersebut belum
selesai dan penahanan tersebut di lakukan di rumah tahanan Polres Malang
Kota.
Setelah penyidik melakuakan serangkaian tindakan dan prosedur
di atas maka dapat menemukan tersangka serta menangkapnya melakukan
pencarian selama 10 hari. lamanya pencarian ini dikarenakan ternyata
sepeda motor pelaku tabrak lari tersebut telah beberapa kali berpindah
tangan atau di jual oleh pemilik pertama sepeda motor hingga pada
akhirnya sepeda motor tersebut di beli oleh pelaku tabrak lari yang
bernama Hendra Sumatri.66
Dalam kasus tabrak lari di jerat dengan pasal 283, pasal 312 dan
pasal 310. Undang–Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan
Angkutan Jalan kasus tabrak lari ini telah di sidangkan di Pengadilan
Negeri Malang dan di putus dengan hukuman kurungan 12 bualan.
Kasus tabrak lari termasuk dalam Concurcus realis karena pelaku
melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan tersebut berdiri
sendiri. Tetapi di antara perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian
eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan tersebut harus di
anggap beberapa tindak pidana. Hal ini di atur dalam pasal 65 KUHP
yaitu:
a) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yangsejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.
66Ibid.
91
b) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidanayang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih darimaksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
Dari kasus B
Dalam kasus tabrakan yang ke dua mengakibatkan korban
meninggal dunia yaitu kecelakaan yang terjadi di jalan L.A Sucipto yang
melibatkan antara sepeda motor dengan sebuah truc.
Dalam kasus ini penyidik menjerat tersangka dengan pasal 283
dan pasal 311 Undang–Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan
Angktan Jalan.
Kasus B jika di lihat dari unsur kesengajaan tersangka yang
mengemudikan kendaraanya melaju sangat kencang saat mendahului
sepeda motor koraban dari kiri hingga pada akhirnya motor korban
terserempet hingga terjatuh dan mengemudikan kendaraanya dalam
keadaan mabuk minuman beralkohol. Kasus ini termasuk dalam
Concurcus realis. karena syarat-syarat sudah dipenuhi untuk dapat
menyatakan adanya perbarengan, tersangka melakukan beberapa
perbuatan dan beberapa perbuatan tersebut berdiri sendiri. Tetapi di antara
perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian eratnya satu sama lain
sehingga beberapa perbuatan tersebut harus di anggap beberapa tindak
pidana.
top related