2017-03-05 penyaluran dana desa
Post on 07-Apr-2017
184 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN DAN MEKANISME
PENYALURAN DANA DESA
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
LOKAKARYA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
1
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
2
Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa dalam paparan ini bersifat sementara (belum final) mengingat PMK masih dalam proses. Bahan ini dimaksudkan sebagai pengantar Bapak/Ibu peserta Lokakarya dalam
memahami konsep penyaluran Dana Desa. Pelaksanaan penyaluran Dana Desa oleh KPPN merujuk pada PMK yang akan ditetapkan.
DISCLAIMER
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIAOUTLINE
3
Prinsip dan Kebijakan Dana Desa Dasar Hukum Latar Belakang Dana Desa
Kebijakan Pengalokasian Dana Desa Mekanisme Penyaluran Dana Desa oleh KPPN
Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Pemantauan dan Evaluasi Sisa Dana Desa dan Sanksi
Tata Cara Evaluasi Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
PRINSIP DAN KEBIJAKAN DANA DESA
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
LOKAKARYA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
4
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
DASAR HUKUM
5
PP 47/2015 tentangPerubahan atas PP 43/2014
UU 6/2014tentang
Desa
PP 43/2014tentang Peraturan
Pelaksanaan UU 6/2014
PP 60/2014tentang Dana Desa Bersumber dari
APBN
PERMENDAGRI:1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di
Desa2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
PERMENDES:1. Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan,dan
Pembubaran BUMDes5. Permendes No.22/2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA
2017
PP 22/2015 tentangPerubahan atas PP 60/2014
PMK Nomor 49/PMK.07/2016Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
PMK Nomor 257/PMK.07/2015Tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi ADD
PP 8/2016 tentangPerubahan Kedua atas PP 60/2014
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
6
Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan.
UU 6/2014tentang
Desa(Pasal 72) Besaran Dana Desa adalah 10% dari dan diluar
dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap;
“Dana Desa: mendukung Nawacita (cita ketiga), membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”
Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
Janji kampanye Jokowi – JK, Dana Desa Rp1 – 1,4 miliar/desa
Latar Belakang Dana Desa
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Latar BelakangDana Desa meningkat signifikan dalam APBN (2015 = Rp20,7T; 2016 = Rp46,9T; 2017 = Rp60,0T).
1
2
3
Penyaluran Dana Desa masih berdasarkan kinerja penyaluran, belum berdasarkan kinerja capaian output.
Output penggunaan Dana Desa belum dapat disajikan dengan baik.
Tujuan
4
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa di Desa belum dilakukan secara optimal.
5 Masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Dana Desa di daerah maupun di Desa.
Penyaluran Dana Desa oleh KPPN
Memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara tepat untuk mengatasi kesenjangan dam kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat desa.
7
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Pengalokasian Dana Desa
LOKAKARYA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
8
9INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
Pendapatan asli Desa
Lain-lain Pendapatan yang sah
hibah dan sumbangan pihak ketiga
PENDAPATAN DESA
1
5
6
7
bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN :• Dari realokasi anggaran pusat
berbasis desa• 10% dari dan diluar dana
transfer ke daerah secara bertahap
Bagian dari PDRD kabupaten/kota• Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD)• Paling sedikit 10% dari dari dana
perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK
• Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD
10INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PERKEMBANGAN DANA KE DESA TA 2015-2017
dalam miliar
2015 2016 20170
10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
100,000
DD ADD BAGI HASIL PDRD
(dalam miliar) 2015 2016 2017DANA DESA (DD) 20.766 46.982 60.000
ALOKASI DANA DESA (ADD) 33,835 35.455 40.068BAGI HASIL PDRD 2.650 2.849 3.119
TOTAL 57.251 85.286 103.187JUMLAH DESA 74.093 74.754 74.954
RATA-RATA DANA PER DESA (dlm juta rupiah) 772,6 1.140,8 1.376,7
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIAPengalokasian Dana Desa (existing)
11
Transfer ke Daerah
Dana Desa
APBN DANA DESA PER KAB/KOTA DANA DESA PER DESA
10 % Formula
25% x Jumlah Penduduk Desa
35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa
10% x Luas Wilayah Desa
30% x IKK
MENTERI KEUANGAN BUPATI/WALIKOTA
25% x Jumlah Penduduk Desa
35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa
10% x Luas Wilayah Desa
30% x IKG
Alokasi Dasar Formula = PAGU DD - ALOKASI DASAR
ALOKASI DASAR/DESA
X JUMLAH
DESA
90% Alokasi Dasar
“Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dialokasikan secara merata dan
berkeadilan”
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIASimulasi Dana Desa 2015-2017
12
Proporsi
(Alokasi Dasar: Formul
a)
TA 2015Rp20,7 Triliun
TA 2016Rp46,9 Triliun
TA 2017Rp60,0 Triliun
Rata-rata/Desa (juta)
Alokasi max
(juta)
Alokasi min (juta)
Rasio
Rata-rata/Desa
(juta)
Alokasi max (juta)
Alokasi min
(juta)Rasio
Rata-rata/Desa
(juta)
Alokasi max (juta)
Alokasi min
(juta)Rasio
90:10 280 1.121 254 1:4 628 2.221 570 1:4 800 2.819 726 1:480: 20 280 1.961 228 1:8 628 3.813 512 1:8 800 4.838 652 1 : 775: 25 280 2.382 215 1:11 628 4.610 483 1:10 800 5.848 616 1:100:100
(full formula)
280 8.768 13 1:662 628 16.555 48 1:340 800 20.992 62,670 1:335Dari hasil simulasi tersebut, proporsi 90:10 dipilih dengan pertimbangan sbb:• Proporsi 90:10 tsb msh mengindikasikan kebutuhan anggaran APBN terendah jika dikaitkan
dengan Dana Desa Rp1,4 miliar/desa.• Proporsi 90: 10 tsb menunjukkan rasio perbedaan antara desa penerima terkecil dan terbesar,
paling kecil, menciptakan stabilitas.• Cara perhitungan konsisten selama tiga tahun memberikan kepastian bagi daerah dan desa.
“Memenuhi janji kampanye Jokowi – JK, Dana Desa Rp1,4 miliar/desa”
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2017
13
Pilihan terbaik dengan mempertimbangkan:• Aspek pemerataan dan keadilan;• Rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4; dan• Standar deviasi yang paling rendah.
Dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan.
Dialokasikan untuk 74.954 Desa1
Pengalokasian Dana Desa TA 2017 menggunakan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:• sebesar 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar-AD); dan • sebesar 10% berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas
wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%.
Cara penghitungan konsisten dengan tahun sebelumnya2
Merupakan pilihan yang terbaik3
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
JUMLAH DESA PER PROVINSI(Perubahan dari tahun 2016 ke tahun 2017)
14
Aceh 6474 -> 6497
Sumut 5418
Sumbar 880 -> 928
Bengkulu 1341
Kepri 275
Jambi1399
Riau 1592
Babel 309
Sumsel 2859
Lampung 2435
Banten 1238
Jateng 7809
Jabar 5319 -> 5312
DIY 392
Jatim7724
Bali636
NTB995
NTT2995->2996
Kalbar1977->2031
Kalteng1434
Kalsel1866->1865
Kaltim836->841
Kaltara 447
Gorontalo657
Sulut1505->1508
Sulteng1842
Sulbar576 -> 575
Sulsel2253 ->
2257
Sultra1846->1917
Malut1064
Maluku1198
Papua5419->5420
PaBar1744->1743
Jumlah Desa2015: 74.0932016: 74.7542017: 74.954
14Ket: Jumlah Desa berdasarkan Data Kementerian Dalam Negeri per tanggal
29 Juni 2016. Berdasarkan data terakhir, jumlah yg akan disalurkan 74.910 desa
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
“Penguatan pemantauan untuk melihat hasil setiap rupiah dari APBN untuk Dana Desa”
Pokok-Pokok Perubahan : Capaian Output
15
12.540 UNITIRIGASI
11.221 UNITPAUD
7.428 UNITPOSYANDU
3.100 UNITPOLINDES
13.988 UNITSUMUR
1.810 UNITPASAR DESA
65.573 UNITDRAINASE
66.179 KMJALAN DESA
511.484 MJEMBATAN
36.951 UNITMCK
16.069 UNIT AIR BERSIH
1.366 UNIT TAMBATAN
PERAHU
686 UNIT EMBUNG
DANA DESA
BIDANG PEMBANGUNANRp40,8 Triliun
(87,7%)
37.926 UNIT TEMBOK
PENAHAN TANAH
Pelatihan pemanfaatan
limbah organik rumahtangga
Pelatihan benih kerapu,tukik dan budidayacemara laut dan bakau.
Kursus/pelatihankerajinan tangan(handycraft)
Pelatihan kuliner dan
pengembangan makanan lokal
Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda
Pelatihan Business
Plan
Pelatihan pengolahan
danpemasaran
hasil pertanian
Pelatihan e-marketing & pembuatan website industri rumahtangga.
DANA DESA
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKATRp3,1 Triliun
(6,8%)
16INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
REALISASI PENYALURAN DANA DESA TA 2016 (PER 31 DESEMBER 2016)
Tahap II
Tahap I
Pagu Realisasi
27,9 triliun; 99,2%
18,8 triliun
18,7 triliun; 99,5%
REALISASI PENYALURAN
Total Tahap I & IIRp 46,6T dari
46,9T99,4%
28,1 triliun
Dana Desa TA 2016 tidak tersalur dari RKUN ke RKUD sebesar Rp302.750.820.634,00 atau 0,64% dari pagu nasional Dana Desa:
No. Sebab Nilai (miliar)
1. Sanksi akibat Dana Desa TA 2015 masih mengendap di RKUD
203,7
2. Jumlah Desa lebih sedikit dari data Kementerian Dalam Negeri sebanyak 35 Desa
19,8
3. Dana Desa Tahap I dan II Kota Batu TA 2016 tidak tersalur akibat tidak memenuhi persyaratan administrasi penyaluran.
14,6
4. Kota Gunungsitoli, Kab. Mamberamo Tengah & Kab. Dogiyai yang tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Tahap II.
64,6
Total 302,7
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PERIODE PENYALURAN TAHAP I DAN TAHAP II TA 2016 (PER 31 DESEMBER 2016)
17
MaretAprilMeiJuniJuli
AgustusSeptember
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
102168
9250
811
2
Penyaluran Tahap I (60%)
Jumlah Daerah
Agustus
September
Oktober
November
Desember
0 20 40 60 80 100 120 140
56
132
109
56
77
Penyaluran Tahap II (40%)
Jumlah Daerah
Kinerja penyaluran Dana Desa Tahap I: • 433 dari 434 daerah tersalurkan (kecuali Kota
Batu).• Daerah paling banyak disalurkan pada bulan april
atau bulan ke-2 dari bulan pertama penyaluran tahap I
• Sebanyak 21 daerah disalurkan Dana Desa Tahap I melampaui semester I.
Kinerja penyaluran Dana Desa Tahap II: • 430 dari 434 daerah tersalurkan• Daerah paling banyak disalurkan pada bulan
September dan Oktober atau bulan ke-2 dari bulan pertama penyaluran tahap II
• Sebanyak 77 daerah disalurkan Dana Desa Tahap II pada bulan Desember.
17
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIAMengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa
(1)
18
TUJUAN untuk memastikan agar penggunaan dana desa memiliki dampak stimulus bagi ekonomi, penggunaan Desa Desa diarahkan untuk:
Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat desa sehingga konsumsi Rumah Tangga dapat terjaga; Peningkatan pelayanan dasar berskala, terutama di sektor kesehatan, pendidkan, dan infrastruktur. Konektivitas desa melalui pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata.
PRIORITAS PENGGUNAAN Dana Desa diarahkan untuk membiayai:• bidang pembangunan; • bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
1
2
CARA PELAKSANAAN diutamakan melalui swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat, bahan baku lokal, serta kegiatan lainnya yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi.
“Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam regulasi, berhasil mengarahkan penggunaan untuk kegiatan yang memiiki daya ungkit pertumbuhan
ekonomi”
Pemerintahan6,5%
Pembangunan82,2%
Pem-ber-
dayaan7,7%
Ke-masyarakatan
3,5%
Tak Terduga0.1%
Pemerin-tahan, 3.6%
Pem-ban-
gunan; 87.7%
Pem-ber-
dayaan, 6.8%
Ke-masyarakatan, 1.8%
Tak ter-
duga; 0.0%
Penggunaan 2015
Penggunaan 2016
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Kegiatan pro-poor:• pelayanan kesehatan masyarakat miskin • pelayanan pendidikan masyarakat miskin• pemberian gizi masyarakat miskin• pembinaan fakir miskin• pembinaan anak terlantar• pembinaan para penyandang cacat
19
Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa (2)
“Dana Desa yang pro-poor bukan sekedar menghitung alokasi berdasarkan jumlah masyarakat miskin, namun mengarahkan pemanfaatan Dana Desa untuk pro-poor
sehingga dampaknya langsung terasa. Peraturan Menteri Keuangan dapat mengarahkan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, yang pro-poor dengan
mengatur penggunaanya”
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
2015 2016 20170
10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
100,000
DD ADD BAGI HASIL PDRD
20
• Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.
• Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.
• Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat setempat dan bahan baku lokal, dikerjakan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa.
• Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai.
• Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa.
• Belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDesa.
EVALUASI PENGGUNAAN
“Semakin besarnya dana yang mengalir ke Desa, harus semakin diperkuat akuntabilitasnya. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan Desa suatu keharusan”
20
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PEMBAGIAN KEWENANGAN MONEV ANTAR K/L
21
K/L Aspek MonevKemendagri
Penyelenggaraan capacity building bagi aparat desa Penyelenggaraan pemerintahan desa Pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa Penguatan desa terhadap akses, aset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi
kesejahteraan masyarakat Penyusunan dokumen Perencanaan Desa Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan skala lokal desa Tata cara penyusunan Pedoman Teknis Peraturan Desa
Kemenkeu
Penganggaran Dana Desa dalam APBN Penetapan rincian alokasi Dana Desa pada peraturan bupati/walikota Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD Pengenaan sanksi tidak dipenuhinya porsi ADD dalam APBD
Kemendes Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa Pengadaan Tenaga Pendamping untuk Desa Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif Pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran
BUMDes Pembangunan Kawasan Perdesaan
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Mekanisme PenyaluranDana Desa
22
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PERUBAHAN POLA DAN SYARAT PENYALURAN DANA DESA
23
23
Tidak berdasarkan kinerja penyaluran/penggunaan Dana Desa Tahap sebelumnya
Penyaluran
Persyaratan Penyaluran
2 TahapMaret (60%), Agustus (40%)
Berdasarkan kinerja penyaluran/penggunaan Dana Desa Tahap sebelumnya
3 TahapApril (40%,) Agustus (40%), Oktober (20%)
Dari RKUN ke
RKUD(Oleh menkeu
C.q. DJPK)
Tahap I : 40%, Minggu II AprilSyarat :• Perda APBD thn berjalan;• Perkada ttg tata cara pembagian dan penetapan DD
setiap desa ; dan• Laporan realisasi thn sebelumnya
Dari RKUD
ke RKD(Oleh
Walikota/ Bupati)
Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUNSyarat : Perdes APB Desa Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran
sebelumnya
Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUNSyarat :• Laporan penggunaan DD Tahap I paling kurang 50%
DD Tahap I telah digunakan.
Tahap II : 40%, Minggu II AgustusSyarat: Syarat Tahap I terpenuhi.
Tahap III : 20%, Minggu II OktoberSyarat : Syarat Tahap II terpenuhi.
Dari RKUD ke
RKD(Oleh
Walikota / Bupati)
Tahap I : 40%, 7 hari setlh diterima dari RKUNSyarat: Penyampaian APB Desa;
Tahap II : 40%, 7 hari setlh diterima dari RKUNSyarat: Laporan penggunaan semester sebelumnya .
Tahap III : 20%, Minggu II OktoberSyarat: Syarat tahap sebelumnya terpenuhi.
Dari RKUN ke
RKUD(Oleh menteri
Keuangan C.q. DJPK)
Tahap I : 60%, bulan MaretSyarat : Perda mengenai APBD TA berjalan Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian DD setiap Desa Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan
DD TA sebelumnyaTahap II : 40%, bulan AgustusSyarat :• Laporan DD Tahap I telah disalurkan paling kurang
50% dan telah digunakan oleh desa paling kurang paling kurang 50%.
2015 2016
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
24
Pokok-Pokok Perubahan: Penyaluran EXISTING MENJADI
Dari RKUN ke RKUD(KPPN
JAKARTA II)
Tahap I : 60%, bulan MaretSyarat:
1. Perda mengenai APBD TA berjalan;
Dari RKUN ke
RKUD(KPPN
DAERAH)
Tahap I : 60%, paling cepat bulan Maret, paling lambat bulan JuliSyarat :
1. Perkada mengenai Penjabaran APBD TA berjalan;
2. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa; dan
2. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa; dan
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD TA sebelumnya.
3. Laporan konsolidsi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya.
Tahap II : 40%, bulan AgustusSyarat:
1. Laporan DD Tahap I telah disalurkan paling kurang 50%;
Tahap II : 40%, paling cepat bulan AgustusSyarat :
1. Laporan DD Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%;
2. Laporan DD Tahap I telah digunakan oleh desa paling kurang paling kurang 50%.
2. Laporan DD Tahap I telah diserap oleh desa paling kurang 75%; capaian output paling kurang 50%.
Dari RKUD ke RKD(Oleh
Walikota/ Bupati)
Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUNSyarat:
1. Perdes APB Desa;
Dari RKUD ke
RKD(Oleh
Walikota/ Bupati)
Tahap I : 60% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUNSyarat:
1. Perdes APB Desa; dan
2. Laporan realisasi penggunaan DD tahun anggaran sebelumnya
2. Laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya.
Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUNSyarat:
1. Laporan penggunaan DD Tahap I paling kurang 50% DD Tahap I telah digunakan.
Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima dari RKUNSyarat:
1. Laporan penyerapan DD Tahap I menunjukkan paling kurang 75%; dan capaian output paling kurang 50%.
“Penyaluran berbasis kinerja memotivasi Desa melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran lebih optimal serta lebih baik sehingga dampak dari pemanfaatan Dana Desa dapat segera dirasakan oleh masyarakat desa”
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA TA 2015 dan 2016
25
Pemerintah Pusat(Mekanisme transfer APBN)
Pemerintah Kab/Kota(Mekanisme transfer APBD)
KPA DJPKMenerbitkan SPM
KPPN Jakarta II selaku kuasa
BUNMenerbitkan
SP2D
Bank OperasionalMelaksanakan Transfer DD ke
Kab/Kota(dari RKUN ke RKUD)
1 2 3
Pemerintah Kab/Kota
Melaksanakan transfer DD ke Desa
(Dari RKUD ke RKD)
REKENING KAS DESA
4 5
Pihak yang terlibat dalam mengalirkan Dana Desa:1. DJPK: KPA Dana Desa2. KPPN, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu: Menerbitkan SP2D3. Bank Operasional4. Daerah: Bendahara Umum Daerah (BUD) -> Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah5. Bank Operasional BUD
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
26
DESAMenyampaikan
Persyaratan Penyaluran Manual
atau Aplikasi Siskeudes
PEMDAMenginput manual data/persyaratan yang disampaikan
oleh Desa menggunakan
aplikasi feeder
Selaku Verifikator
Menerbitkan SPP & SPM/Menerima data
offline/online dari Pemda menggunakan aplikasi SAKTI
Selaku BUNMenerbitkan SP2D /
Menyalurkan Dana Desa dari RKUN ke RKUD
melalui aplikasi SPAN
DJPB
• Laporan Penyerapan dan Capaian Output
• Foto
• Laporan Penyaluran RKUD-RKD + Sisa DD di RKUD
• Lap. Konsolidasi Penyerapan dan lonsolidasi Capaian Output
• Foto • Perkada Penjabaran
APBD• Perkada Penetapan DD
setiap Desa• Monitoting waktu
penyaluran
• Laporan Konsolidasi Penyaluran RKUD-RKD + Sisa DD di RKUD
• Lap. Konsolidasi Penyerapan dan konsolidasi Capaian Output
Pusataplikasi
OM SPAN
• Laporan Penyaluran RKUN-RKUD
• Laporan Penyaluran RKUN-RKUD
• Laporan Konsolidasi Penyaluran RKUD-RKD + Sisa DD di RKUD
• Lap. Konsolidasi Capaian Output
• Foto• Rekap Evaluasi
Perkada• Monitoting waktu
penyaluranDJPKMelakukan pemantauan dan
evaluasi dengan mengakses data yang terdapat pada aplikasi
Pokok-Pokok Perubahan Penyaluran (Future)
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Dokumen Penyaluran Dana Desa RKUN ke RKUD (Future)
27
Direktur PTNDP(KPA BUN Transfer Non
Dana Perimbangan)
Kepala KPPN(KPA Penyaluran Dana Desa )
RKA BUN TKDD
RDP BUN TKDD
DIPA BUN TKDD
menyusun dan menetapkan
SKPRTDD Dana Desa
SPP
SPM
SP2D
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
28
• Penetapan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan DD setiap Desa
Untuk memastikan
hak keuangan desa
terpenuhi
• Penyaluran DD Dari RKUD ke RKD
Untuk memastikan
penyaluran DD tepat waktu dan
tepat jumlah
• Laporan Realisasi Penyaluran dan Laporan Konsolidasi Penyerapan DD
Untuk menghindari penundaan
penyaluran DD tahap
berikutnya
• Sisa DD di RKUD
Untuk mengetahui
besaran DD yg belum
disalurkan dari RKUD ke RKD
TA sebelumnya
• Capaian output
Untuk mengetahui
pemanfaatan Dana Desa
“Pengalihan penyaluran melalui kppn daerah akan mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat governance & akuntabilitas dana desa”
Pokok-Pokok Perubahan : Pemantauan dan Evaluasi
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
“Penguatan pemantauan untuk melihat hasil setiap rupiah dari APBN untuk Dana Desa”
Pokok-Pokok Perubahan : Capaian Output
29
12.540 UNITIRIGASI
11.221 UNITPAUD
7.428 UNITPOSYANDU
3.100 UNITPOLINDES
13.988 UNITSUMUR
1.810 UNITPASAR DESA
65.573 UNITDRAINASE
66.179 KMJALAN DESA
511.484 MJEMBATAN
36.951 UNITMCK
16.069 UNIT AIR BERSIH
1.366 UNIT TAMBATAN
PERAHU
686 UNIT EMBUNG
DANA DESA
BIDANG PEMBANGUNANRp40,8 Triliun
(87,7%)
37.926 UNIT TEMBOK
PENAHAN TANAH
Pelatihan pemanfaatan
limbah organik rumahtangga
Pelatihan benih kerapu,tukik dan budidayacemara laut dan bakau.
Kursus/pelatihankerajinan tangan(handycraft)
Pelatihan kuliner dan
pengembangan makanan lokal
Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda
Pelatihan Business
Plan
Pelatihan pengolahan
danpemasaran
hasil pertanian
Pelatihan e-marketing & pembuatan website industri rumahtangga.
DANA DESA
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKATRp3,1 Triliun
(6,8%)
30INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
REALISASI PENYALURAN DANA DESA TA 2016 (PER 31 DESEMBER 2016)
Tahap II
Tahap I
Pagu Realisasi
27,9 triliun; 99,2%
18,8 triliun
18,7 triliun; 99,5%
REALISASI PENYALURAN
Total Tahap I & IIRp 46,6T dari
46,9T99,4%
28,1 triliun
Dana Desa TA 2016 tidak tersalur dari RKUN ke RKUD sebesar Rp302.750.820.634,00 atau 0,64% dari pagu nasional Dana Desa:
No. Sebab Nilai (miliar)
1. Sanksi akibat Dana Desa TA 2015 masih mengendap di RKUD
203,7
2. Jumlah Desa lebih sedikit dari data Kementerian Dalam Negeri sebanyak 35 Desa
19,8
3. Dana Desa Tahap I dan II Kota Batu TA 2016 tidak tersalur akibat tidak memenuhi persyaratan administrasi penyaluran.
14,6
4. Kota Gunungsitoli, Kab. Mamberamo Tengah & Kab. Dogiyai yang tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Tahap II.
64,6
Total 302,7
31INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
PERIODE PENYALURAN TAHAP I DAN TAHAP II TA 2016 (PER 31 DESEMBER 2016)
31
MaretAprilMeiJuniJuli
AgustusSeptember
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
102168
9250
811
2
Penyaluran Tahap I (60%)
Jumlah Daerah
Agustus
September
Oktober
November
Desember
0 20 40 60 80 100 120 140
56
132
109
56
77
Penyaluran Tahap II (40%)
Jumlah Daerah
Kinerja penyaluran Dana Desa Tahap I: • 433 dari 434 daerah tersalurkan (kecuali Kota
Batu).• Daerah paling banyak disalurkan pada bulan april
atau bulan ke-2 dari bulan pertama penyaluran tahap I
• Sebanyak 21 daerah disalurkan Dana Desa Tahap I melampaui semester I.
Kinerja penyaluran Dana Desa Tahap II: • 430 dari 434 daerah tersalurkan• Daerah paling banyak disalurkan pada bulan
September dan Oktober atau bulan ke-2 dari bulan pertama penyaluran tahap II
• Sebanyak 77 daerah disalurkan Dana Desa Tahap II pada bulan Desember.
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIASANKSI 32
Pemotongan Dana Desa
MENKEU
JENIS SANKSIPEMBERI SANKSI JENIS PELANGGARAN
Penundaan Penyaluran Dana Desa Kab./Kota
Penundaan DAU dan/atau DBH Kab./Kota sebesar selisih kewajiban
DD yg harus disalurkan ke Desa Bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran setiap Tahap;
Bupati/walikota tidak menyampaikan perubahan perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang dalam perkada sebelumnya tidak sesuai ketentuan.
Bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan
BUPATI/ WALIKOTA
Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota; Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota
Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar
Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa
Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa;
Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya; dan
Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
Terdapat Sisa Dana Desa > 30% selama 2 tahun berturut-turut
Bupati/walikota tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran
Sisa angggaran DD Tahap II menjadi SAL pada RKUN dan tidak disalurkan kembali
Pemotongan Dana Desa ke Desa
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA 33
Sisa Dana Desa di RKUN
(Psl. 38 PMK 49)
Apabila kab/kota blm menyampaikan dokumen sebagai persyaratan
penyaluran Dana Desa tahap I dan II sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran
• Sisa Dana Desa tidak dapat disalurkan.• Dana Desa yang tidak disalurkan tsb
menjadi sisa Dana Desa di RKUN. • Sisa Dana Desa tsb merupakan Sisa
Anggaran Lebih (SAL) APBN
Sisa Dana Desa di RKD
(Psl. 39 PMK 49)
Apabila Sisa Dana Desa di RKD kurang
dari/sama dengan 30%Apabila Sisa Dana
Desa di RKD lebih dari 30%
Dana Desa tahap I TA berikutnya disalurkan sesuai besaran dan
waktu yg ditentukanDana Desa tahap I TA
berikutnya ditunda penyalurannya sebesar sisa tsb
Dana Desa tahap I yg ditunda, dapat disalurkan kembali sebelum bulan Juli TA berikutnya apabila Sisa Dana Desa tsb telah digunakan sehingga sisanya
kurang dari 30%
Apabila sampai bulan Juli TA berikutnya Sisa Dana Desa masih lebih besar dari
30%, maka Dana Desa tahap I yang ditunda tsb disalurkan bersamaan
dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
Januari - MaretDesember April - Agustus Setelah Agustus• Sisa DD dianggarkan dalam
APBD TA 2017• Jika APBD 2017 telah
ditetapkan, dilakukan perubahan penjabaran APBD 2017, kemudian dimasukkan dalam APBD-P
• Melaporkan Sisa DD ke Dirjen PK
• Menyalurkan ke RKD jika Desa telah menyampaikan persyaratan
• Melaporkan penyaluran Sisa DD kepada Dirjen PK
• Jika belum menyalurkan s.d. penyaluran tahap I, Transfer Tahap I dikurangi sebesar Sisa DD 2016 yang belum disalurkan
• Menyalurkan kembali DD yang diperhitungkan berdasarkan permintaan bupati/walikota
• Sisa DD 2016 di RKUD yang tidak disalurkan menjadi SAL di RKUN
Sisa Dana Desa di RKUD
(Psl. 40 PMK 49)
SISA DANA DESA
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Tata Cara Evaluasi Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
34
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
DASAR HUKUM• Pasal 32 PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi terhadap peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.
• Pasal 33 ayat (1), evaluasi dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pasal 33 ayat (2), dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa oleh kabupaten/kota, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/walikota tersebut di atas.
• Pasal 34 ayat (3 dan 4), Perubahan dimaksud disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
35
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
UNSUR YANG DIEVALUASI
36
tata cara penghitungan pembagian Dana Desa
penetapan rincian Dana Desa
mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa
prioritas penggunaan Dana Desa
penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sanksi administratif
jumlah desa (tambahan)
Mengacu pada pasal 10 ayat (2) PMK 49/PMK.07/2016, evaluasi terhadap peraturan bupati/walikota, dilakukan paling sedikit terhadap unsur:
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
HASIL EVALUASI PERATURAN KEPALA DAERAHTENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
37
*Kesimpulan: 76 daerah yang penetapan rincian Dana Desa setiap Desa belum sesuai, diminta untuk direvisi peraturan kepala daerahnya.
Jumlah Desa
Tata Cara Penghitungan
Penetapan Rincian
Mekanisme Penyaluran
Prioritas Penggunaan
Laporan Penggunaan
Sanksi
403
378
352
135
380
187
306
19
44
76
287
42
235
116
Sesuai Tidak Sesuai
Unsur yang dievaluasi:
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
38
DJPK sbg PPA Dana Desa DJA Dit. PA sebagai Koordinator KPA DJPb
KPPN sbg KPA Penyaluran Dana Desa
Resume: Peran dalam Penyaluran Dana Desa oleh KPPN
RKA(Input DIPA Induk dan
Petikan)
Review APIP
DIPA Induk Pengesahan DIPA
DIPA Petikan per KPPN SKPRDD
Verifikasi Laporan
SPPSPMSP2D
Laporan UAKPAKonsolidasi Laporan
BulananRekap Laporan
Bulanan
KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Gedung Radius PrawiroJalan Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021 3509442 Fax. 021 3509443www.djpk.depkeu.go.id
TERIMA KASIH
39
top related