peradin.id · 2016. 11. 2. · makalah dan rancangan naskah akademik tentang revisi undang‐undang...
Post on 03-Dec-2020
20 Views
Preview:
TRANSCRIPT
MAKALAHDANRANCANGANNASKAHAKADEMIKTENTANGREVISIUNDANG‐UNDANGNARKOTIKA
PERMASALAHANDANSOLUSIDALAMPRAKTIKPENYIDIKAN,PENUNTUTANDANPROSESDELIKNARKOTIKA
DALAMRANGKAREVISIUNDANG‐UNDANGNomor35Tahun2009tentangNARKOTIKA
ADVOKATROPAUNRAMBEKETUAUMUMPERKUMPULANADVOKATINDONESIA
HotelBidakara,Jakarta02Nopember2016
Halaman‐1 SEMINAR, 02 NOPEMBER 2016
REVISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
MAKALAHDANRANCANGANNASKAHAKADEMIKTENTANGREVISIUNDANG‐UNDANGNARKOTIKA
*****
POKOKPEMIKIRAN(COREIDEA)
DalamrangkaefektifitassistemkinerjaBadanNarkotikaNasional(BNN),khususnya
tentang pelaksanaan fungsi tugas penanganan dan PemberantasanmasalahNarkotika
berdasarkan ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Undang‐Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentangNarkotika, jis. Peraturan PresidenRepublik IndonesiaNomor 23
Tahun2010tentangBadanNarkotikaNasional,jis.PeraturanPemerintahRepublikIndonesia
Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang‐Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentangNarkotika.
Pada prinsipnya, berdasarkan surat dari BNN‐RINomor: B/3333/X/DE/HK.01.
03/2016/BNNtertanggal24Oktober2016sebagaimanaisipadapokoksuratdimaksud,
makabersamainiAdvokatRopaunRambesebagaiNaraSumbersecarapribadimaupun
Organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) menyambut gembira tentang
maksuddan tujuandari prakarsaBNNdenganKomisi IIIDPR‐RIdalam rangkauntuk
usulanperbaikan(revisi)Undang‐UndangNarkotikadalamcakupanNaskahAkademik
yangtelahdipercayakandalamhalpenyampaianpandangandanpendapatsebagaiNara
Sumber.
Sejalan dengan itu, tentunya wajib berpedoman kepadaRatifikasiKonvensi
PBB tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, seperti
yangtelahtertuangdalammaterimuatanUndang‐UndangNomor7Tahun1997tentang
PengesahanUNITEDNATIONCONVENTIONAGAINTSILLICITTRAFFICINNARCOTICS
DRUGSANDPSYCHOTROPICASUBSTANCE1988dengansegalaakibathukumnyayang
berlakudiwilayahhukumRepublikIndonesia.
Makaberdasarkan10(sepuluh)pointerusulanyangterindikasidalamusulrevisi
Undang‐Undang Narkotika dimaksud antara lain adalah : (1) terkait dengan Legalitas
PenyidikBNN‐RIsesuaiUndang‐UndangNomor35Tahun2009tentangNarkotikadan
Undang‐UndangNomor8Tahun1981tentangKUHAP,(2)PeningkatanKedudukanBNN‐
RIuntukdijadikansetingkatMenteriNegaradalamrangkakoordinasi tugasP4GN,(3)
PenggunaanHartaKekayaandarihasiltindakpidanaNarkotikauntukdipergunakandalam
halpelaksanaanP4GNdalamprosesrehabilitasmedisdansosial,(4)PemberianPremi
Halaman‐2 SEMINAR, 02 NOPEMBER 2016
REVISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Kepada Penegak Hukum, (5) Tuntutan JPU dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
terkaitHartaKekayaandanPrekursoryangdirampasuntukNegara,untukdipergunakan
bagikepentinganP4GNdalamupaya rehabilitasimedisdansosial, (6)PutusanHakim
dalamPerkaraTindakPidanaNarkotikaterkaitdenganHartaKekayaandarihasiltindak
pidananarkotikayangdirampasuntukkepentinganP4GNgunaupayarehabilitasimedis
dansosial,(7)Mempertegassistemrehabilitasimedisbagipemakai/penggunaNarkotika
sebagaiparadigmabarudalamsistempenjatuhanhukumanpidanasecaraselektif, (8)
Pembatasan subyek Pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana rehabilitasi,
(9) Legalisasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) serta rekomendasi TAT dalam konteks
penangananbagiparapecandudankorbanpenyalahgunaannarkotika,(10)Penegasan
tentangbatasankonseprehabilitasimedisdansosialsertakewenangandalampelaksanaannya.
Petunjuk pelaksanaan usul revisi Undang‐UndangNarkotika sebagaimana yang
dijabarkan tersebut di atas, merupakan suatu pemikiran dari pihak BNN‐RI dengan
terlebihdahulutelahdiadakanRapatDengarPendapat(RDP)tanggal04Februari2016
yanglalu,makaatasdasarhaltersebutdijadikanacuandalamhalmendengarkansaran
danusulandariparanarasumbergunapelaksanaanpembuatandraft(naskah)akademik
untukperbaikan(revisi)Undang‐UndangNarkotikayangdititik‐beratkan10(sepuluh)
pointeryangmenjadipusatperhatiansepertiyangdiusulkanolehBNN‐RI.
TOPIKDANMATERIPEMBAHASAN
Sesuaidengan isimateripembahasandanusulperbaikan(revisi)Undang‐Undang
Narkotikaaquo,adalahmengenai:“PERMASALAHANDANSOLUSIDALAM
PRAKTIKPENYIDIKAN,PENUNTUTANDANPROSESDELIKNARKOTIKA
DALAMRANGKAREVISIUNDANG‐UNDANGNomor35Tahun2009tentang
NARKOTIKA”.
Topik pembahasan tersebut, terlebih dahulu perlu untuk mencermati produk
hukumyangmasihrelevanterkait,denganmemperhatikanperundang‐undangan:
1. Undang‐UndangNomor8Tahun1981tentangKUHAP
2. PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor58Tahun2010tentangPerubahan
AtasPeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor27Tahun1983tentangPeraturan
PelaksanaanKitabUndang‐UndangHukumAcaraPidana(KUHAP)
3. Undang‐UndangNomor2Tahun2002tentangKepolisianNegaraRepublikIndonesia
Halaman‐3 SEMINAR, 02 NOPEMBER 2016
REVISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
4. Undang‐UndangNomor16Tahun2004tentangKejaksaanRepublikIndonesia
5. Undang‐UndangNomor48Tahun2009tentangKekuasaanKehakiman
6. Undang‐UndangNomor35Tahun2009tentangNARKOTIKA
7. PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor40Tahun2013tentangPelaksanaan
Undang‐UndangNomor35Tahun2009tentangNARKOTIKA
8. Undang‐UndangNomor39Tahun1999tentangHakAsasiManusia(HAM)
9. Danseluruhketentuanhukumsertaperaturanpelaksanaannyayangberlaku.
Untukmenindaklanjutipelaksanaanaturanhukumsebagaimanayangtelahdijelaskan
tersebut, maka secara yuridis formal maupun materil, tentunya harus pula mengacu
tentangteknikpenyidikandanpenyelidikanaparaturnegarayangharustundukdantaat
kepada tata aturan terkait dengan konteks investigasi terhadap suatu perkara tindak
pidanaNARKOTIKAdansubyekpelakuperedaran(prekursor),maupunsubyekpengguna
/pemakai/pecanduNARKOTIKAitusendiri.
Dalamhubungantersebut,baikantarapengedar(bandar)NARKOTIKA,danpengguna
atau pecandu NARKOTIKA dan teknik investigasi serta penyidikan dan penyelidikan
seperti yang tertuang dalam materi muatan Undang‐Undang Nomor 22 Tahun 1997
tentangNARKOTIKA(videPasal63sampaidenganPasal70)jis.Undang‐UndangNomor
5tahun1997tentangPSIKOTROPIKA(videPasal55danPasal56)terdahulu,yangtelah
diperbaikidandiubahdenganUndang‐UndangNomor35Tahun2009tentangNARKOTIKA
(videPasal73sampaidenganPasal90)sebagaibahanacuan.
APLIKASIDAN IMPLEMENTASI SERTA IMPLIKASI (TEKNIK PENYIDIKANDAN
PENYELIDIKAN).
TopikdanMateriPembahasandalamMakalahiniterletakpadasistempenyelidikan
danpenyidikanpihakberwajib,dalamhal iniPolisiPenyidikdanPenyidikBNNsesuai
dengan kewenangannya yang diberikan oleh ketentuan hukum dan Undang‐Undang,
makaPemakalahdalamhaliniterfokuspadaKORBANPENGGUNAANNARKOTIKAsebagai
subyekutamadalamperkaratindakpidananarkotikakhususnya,yangdijadikanpesakitan
(residivis)disatupihak,sedangkandilainpihakadalahPengedar(bandar),yangsering
hilangmatarantainyadalamsuatulingkaranperistiwatindakpidanaterkaitdengan
NARKOTIKAdanPSIKOTROPIKApadaumumnya.
Halaman‐4 SEMINAR, 02 NOPEMBER 2016
REVISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
TeknikpenyidikandanpenyelidikanpihakKepolisiandanBNN‐RIsebagaimana
telahsecarajelasdantegasdiaturdengankomprehensifotoritaskewenangannyadiberikan
dalambeberapaketentuanaturanhukumdanperundang‐undangansebagaiberikut:
1. Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (vide Pasal 1 angka (1),
sampai angka (5) yang dalam melaksanakan tugasnya diberikan hak sepenuhnya
sepertiditentukandalamPasal1angka(16)sampaiangka(21),merupakantindakan
awalgunapencegahan(prevensi)danmelakukanserangkaiantindakanhukumlainnya
sesuaidenganketentuanPasal4sampaiPasal9KUHAPdanseluruhperaturanundang‐
undangsertaperaturanpelaksanaannya.
2. Undang‐UndangNomor2Tahun2002tentangKepolisianNegaraRepublikIndonesia
(videPasal1angka(8)sampaiangka(13)sesuaidengan tugasnyasebagaimanadi
aturdalamPasal13,Pasal14,danPasal15,sertaPasal16sampaidenganPasal19)
dandijalankansesuaidengannorma‐normakesusilaandanazas‐azashukumpositif
yangberlakuumum.
3. Undang‐Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA (vide Pasal 73 sampai
denganPasal78)yangmerupakanbagianintegralantaraPenyidikPolisidanBNN‐RI
dalamrangkapencegahanterhadaptindakpidanaumummaupunkhusussesuaidengan
aturanhukumdanperundang‐undangandalamrangkamenjalankanfungsitugasnya.
Berdasarkan kompetensi Undang‐Undang aquo, maka secara hukum antara Penyidik
KepolisianmaupunBNN‐RImerupakanbagiantidakterpisahkandalamrangkapencegahan
(prevensi)maupunPenekanan(represif)terhadapperbuatantindakpidanakhususnya
NARKOTIKA,baik terhadapPengedar (bandar) atauPrekursormaupunPenggunadan
PemakaiNARKOTIKAsebagaikorban(victims)dalamhalpenyalahgunaanbahan‐bahan
yangmengandungzat‐zatNARKOTIKAdanPSIKOTROPIKApadaumumnyauntukpena‐
nggulangannya.
Padaumumnya,menurutPemakalahsebagaiAdvokatkegiatankesehariannya
berpraktikdalampembelaanKlien,tentunyalebihmenekankankepadapasal‐pasaldan
ayat‐ayatkrusialdalampemberlakuanUndang‐UndangNARKOTIKAdengansegalaimplikasi
paraktik lapangan yang sering menjadi bahan gunjingan dan pertentangan dalam
aplikasidanimplementasihukumpositifterkaitdenganNARKOTIKAdanpenyalahgunaan
penerapannyabaikdalampenyelidikandanpenyidikansertapenuntutanpidanaterhadap
KORBAN(victim).
Halaman‐5 SEMINAR, 02 NOPEMBER 2016
REVISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Dengandemikianperluuntukdiperhatikan tatacarapenyelidikandanpenyidikan
dilapangan oleh pihak penyidik Kepolisian maupun BNN‐RI dalam upaya pencegahan
danpenyalahgunaankewenangannyaakibatdarisalahdankelirupenerapanpasal‐pasal
danayat‐ayatkrusialdimaksud,danolehkarenanyamakaPemakalahmenitik‐beratkan
terlebihdahulupelaksanaanketentuanpenyelidikandanpenyidikanterkaitdenganpasal
danayatdalamundang‐undangNARKOTIKAsebagaiberikut:
1. KetentuanPasal75huruf(j),juncto.Pasal79Undang‐UndangNomor35Tahun2009
tentangNARKOTIKA,terkaitdengantatacara“PEMBELIANTERSELUBUNG”adalah
suatu indikasi yang bisa menciderai hak orang lain dengan cara‐cara yang tidak
benardantidaktepatjikaadanyasentimentertentuterhadaporangtertentudalam
rangkapenyalahgunaankewenanganmenurutperintahhukumdanundang‐undang,
denganmengutip keberatan Fraksi PDIP Bapak Y. B.WIYANDJONO, SH., pada saat
pembahasan RDPU terkait dengan pembuatan RUU NARKOTIKA / PSIKOTROPIKA
(halaman31–32–60)yangmenyatakanbahwa:“Didalamkontrolmengenaipembelian
terselubung, ini terletak dimana..? sehingga pembelian terselubung itu betul‐betul
tidak diboncengi oleh kepentingan‐kepentingan lain yang lepas dari kondisi untuk
menjebaktadi,sedangkanadaduaaliranmengenaimenolakpembelianterselubung
ituPakLoebbyLuqman,itukankurangfairbegitulahkelihatannya,inipolisimenyidik
pura‐purasemacamitu,karenadiIndonesiabagaimanapunjugakalauinikitatidak
tolerir, tidak tertangkap‐tangkap, kira‐kira begitu saja, tidak ada pertanggungan
jawabmorildarikita,bahwabiarsajauntukkaliiniatausampaikapantidakngerti
kitarubah lagi, inimasihcocokcumanpermasalahannyakontrol terhadap ituyang
lantasbagaimanayangkira‐kirauntukmemberikangambaranbahwakitaitumemberikan
persetujuan, tetapi juga tidak terlalu berdosa kalaumembuka peluang. Itumohon
keteranganlebihlanjut,setelahsetuju(.....?????)tadiPak,iniketerangansaja.Terimakasih.
2. BerkaitandenganRDPUtersebut,makakelanjutandalampembahasanRUUNARKOTIKA
ini,menurutketerangandaripihakPemerintahcq.BakolakInpresDrs.MD.Tanjung
tentangpembelianterselubungyangdilanjutkanolehFraksiPDIPDJUWARDIEFFENDI
mengatakan:Materimuatanpasal‐pasalRUUNARKOTIKAinisaratdenganberbagai
halyangeratkaitannyadenganpertanggunganjawabmoral.Apabilasalahmerumuskannya,
orangyangtidakmelakukanperbuatanpidanabisadipidana.Dansebaliknyaorang
yangberbuatpidanabisalolosdaritanggungjawabnya.(BeritaKoranKOMPAS,terkait
denganpengedar(bandar)danprekursorsertaKorbantindakpidanaNARKOTIKA).
Halaman‐6 SEMINAR, 02 NOPEMBER 2016
REVISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
3. Hemat Pemakalah, dalam praktik aplikasi dan implementasi terkait dengan saksi
“Mahkota”(penyamaranpenjualnarkotika terselubung),adalah juga informanatau
pihak polisi itu sendiri yang juga sebagai kepanjangan tangan dan/atau oknum‐
oknumyangdipergunakan sebagai kaki‐tangan atau sebagai pihak berkepentingan
untuk menjaring atau menjebak para korban pemakai atau pengguna narkotika
(victims)sebagaibekasresidivisyangseringdijebloskankembalikedalampenjara,
danbukandirehabilitasimedismaupunsosial(videPasal99ayat(1)dan(2),yang
tidakbisadimunculkandalampersidangandenganalasanperlindungansaksi yang
merupakanotoritaspihakKepolisianatauBNN‐RIdalampraktikaplikasidanimple‐
mentasiUndang‐UndangNARKOTIKA,sehinggamatarantaiiniseringterputusditengah
jalan bahwa siapa sebenarnya penjual atau pengedar narkotika...? namunpenyidik
dapatmelakukan penyelidikan dengan bebas tanpa dosamengorbankan pengguna
saja).Olehsebabitu, implikasidaneksesdaripenyalah‐gunaannarkotikainihanya
berkisar pada diri korban pengguna/pemakai yang menjadi subyek dan sekaligus
sebagaipengedar).
4. Berdasarkanketigapermasalahantersebutdiatas,makamenuruthematPemakalah
agarpasaldanayattersebutsupayadapatditinjauulangolehPihakKepolisiandan
BNN‐RIdanpihakKomisiIIIDPR‐RIagartidakterusmenerusberputardalamlingkaran
setan pengguna/pemakai narkotika, sedangkan pengedar (bandar) dan prekursor
narkotikatidakdiketahuijuntrungannya,danpihakkorbanadalahpengguna/pemakai
(residivis) tidak lagi dijadikan korban (victims) melainkan direhabilitasi medis
berdasarkanvisumdokterdantidakdijatuhihukumanpenjarayangberulang‐ulang
sebagai efek jera yang tidak bersifat futuristik atau progresifitas hukum responsif
dalamrangkapenanggulangannarkotika.
MENGENAIUSULPENINGKATANLEGALITASKEDUDUKANPENYIDIKBNN‐RI
Pemakalah dalam hal ini tidak memiliki konsep dan otoritas menurut hukum
gunamemberikanbahanmasukan(input)sesuaidenganpointer(1)tentangpeningkatan
kewenangan Penyidik BNN‐RI tetapi pertimbangan ini adalah menjadi kewenangan
Legislator di Komisi III DPR dengan segala konsekuensi pertimbangan dari berbagai
pihakterkaitgunapemberianwewenangberdasarkanhukumdanundang‐undang.Oleh
karenanya,hematPemakalah,hakdanotoritasmempertimbangkanusulaninidikembalikan
kepadaLegislatorgunamelakukan“judicialpreview”bahwaapakahdaruratnarkotika
perlu evaluasi status Penyidik BNN‐RI, dan pointer (2) tentang kedudukan BNN‐RI
Halaman‐7 SEMINAR, 02 NOPEMBER 2016
REVISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
diakseskanmenjadisetingkatMenteridalampelaksanaantugasP4GNmenurutefektifitas
fungsiuntukkepentingandalampemberantasannarkotikasecarakomprehensifintegralistik
adalahmerupakanhakdankewenanganotoritasdaripihakKomisiIIIDPR‐RI.
Sedangkanaplikasidan implementasiusulanRevisiUndang‐UndangNarkotikadengan
mengakseskan kepentingan terkait dengan permasalahan lainnya seperti pointer (3)
tentangpenggunaanhartakekayaanyangdiperolehdaritindakpidanaNarkotikauntuk
rehabilitas medis dan sosial terhadap korban penyalahgunaan Narkotika telah diatur
dalambeberapapasalsebagaiberikut:
a. PenambahandanselipanbeberapaPasaldanayattentangpenyitaandanpenyimpanan
terhadap semua harta kekayaan pengedar (bandar) dan prekursor Narkotika oleh
pihak penyidik Polisi dan BNN‐RI yang terkait ketentuan Pasal 64 sampai dengan
Pasal 98 Undang‐Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana di atur dalamUndang‐undang Nomor 39
Tahun1999tentangHakAsasimanusiadanseluruhperaturanpelaksanaannyaserta
hakkonstitusionaloranglainyangdidugamemperolehkekayaandarihasilperedaran
ataupenjualanNarkotikasecaraefektifdanprogresif.
b. Mengenaipemberianpremi(reward)kepadapenegakhukumdanmasyarakatyang
berperanserta dalam pembasmian peredaran Narkotika dapat diselipkan dan
ditambahkanbeberapapasaldanayatkelengkapansesuaiketentuanPasal104sampai
dengan Pasal 110 Undang‐Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang
menjadi usul revisi oleh Fraksi‐Fraksi di Komisi III DPR‐RI dan pihak Pemerintah
untukmengakses kepentingan dimaksudkan termasuk rancangannaskah akademik
yangakandiurunrembukbersamapadasaatnya.
c. Sedangkan mengenai sistem penuntutan dan penyitaan serta penggunaan harta
kekayaanyangdiperolehdarikejahatanperedarannarkotikaolehPenuntutUmum
dan Putusan Hakim Pengadilan sesuai pointer (5) dan (6)merupakan satu bagian
tidakterpisahkanyangharusdiselipkandalamPasal‐PasaldanAyat‐ayatsebagaimana
di atur dalam Pasal 70 sampai Pasal 72, juncto. Pasal 53 sampai dengan Pasal 59
UndangUndangNomor35Tahun2009yangharusdilibatkandalampembuatandraft
naskahakademiksecaraterpadudanmerupakanotoritasKomisiIIIDPR‐RI,Pemerintah
danMenteriKesehatansebagaiakseleratormenurutketentuanhukumdanperundang‐
Halaman‐8 SEMINAR, 02 NOPEMBER 2016
REVISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
undanganuntukmelakukanpembahasandanusulanterkaitdengansistemrehabilitasi
penyalahgunaanNarkotikabagipengguna/pemakai(korban)atauresidivis.
d. Selanjutnyamengenai pointer (7), (8) dan (10) tentang usul mempertegas terkait
dengan sistem rehabilitasmental danpsikologisdari pengguna/pemakainarkotika
(korban)atauresidivis,makaproporsiinijugaberadaditanganLegislator,Pemerintah
dan Menteri Kesehatan menurut ketentuan undang‐undang, oleh karena adanya
paradigmabaruyangdiakibatkanbanyaknyakorbanpemakaidanpenggunanarkotika
yangseringditangkapdanditahankemudiandiadilidanmengulangiperbuatannya
yang sama dalam kurun waktu tertentu danmenjadi endemi serta epidemi sosial
yangsangatperluuntukdiberikanperlindunganolehhukumgunaprosespemulihan
danpenyembuhannyayangsangatbanyakmembutuhkanbiayamedismaupuntempat
penampunganyangmemadaidenganperalatanmaupunkegiatanyangmemfasilitasi
para pecandu/pemakai/pengguna dapat direhabilitasimental dan kejiwaannya untuk
memilikiketrampilankhusussetelahlepasrehabilitasi.
e. Tentang legislasi khusus bagi Tim Assesmen Terpadu (TAT) adalah bagian tidak
terpisahkan dari Lembaga Rehabilitas maupun Dinas Kesehatan Masyarakat dan
Lembaga Rehabilitasi yang dibentuk oleh pihak Pemerintah guna mengakomodir
atau memfasilitas terwujudnya sistem pengobatan dan rehabilitasi mental dan
psikologisparapecandu/pemakaidanpenggunaNarkotikasebagai zatadiktifyang
mematikanuntukdipulihkansebagaimanayangtelahditentukansecarajelasdalam
Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang‐Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.Dengandemikian,makapasal‐pasaldanayat‐ayatsebagaimana tersebut
diperlukan penjabaran yang lebih jelas dan transparan dan ditambahkan selipan
pasaldanayatuntukmengaturlebihlanjuttentangpokokpermasalahandimaksud,
agar menjadi jelas dan terang dalam rangka merevisi Undang‐Undang Narkotika
yanglebihakuntabilitasdanberdayagunasertabermanfaatbagikepentingannegara
dalamrangkaefektifitasdanefisiensiprosespemulihandanpenyembuhanbagipara
pecandunarkotikapadaumumnya.
Berdasarkanuraian‐uraiansebagaibahanmasukandarinarasumberPemakalah
pada huruf (a) sampai (e) di atas, maka pada dasarnya menurut pandangan dan
pendapat dari pengalaman teoritis maupun empirisme praktik hukum di lapangan
sebagai seorang Advokat adalah sekaligus sebagai nara sumber dari aplikasi dan
implementasi serta implikasidalampenerapanUndang‐UndangNarkotikayangbelum
Halaman‐9 SEMINAR, 02 NOPEMBER 2016
REVISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
maksimal mencapai sasaran dan target dari apa yang dicanangkan sebagai “Darurat
Narkotika” (Narcotics Emergency) untuk membasmi dan berperang melawan mafia
narkotikaterselubungmamputerang‐terangan.
Maka berdasarkan hal tersebut, perlu untuk menekankan dan mengusulkan
beberapahalpentingyangterkaitdenganusulRevisiUndang‐UndangNarkotikadengan
segalaresiko‐resikopenanggulangannyasesuaidenganpengalamansebagaimanayang
akandiuraikanberikutini:
BNN‐RISEBAGAILEMBAGASUPERVISI/PREVENTIFBUKANREPRESIF
Sebagaimana yang telah jelas termuat dalam materi muatan Undang‐Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentangNARKOTIKA (vide Pasal 75 sampai denganPasal 90),
perlu dipertegas fungsi BNN‐RI dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yang
tidak bertentangan dengan kewenangan insitusi Kepolisian Undang‐Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku
sertaUndang‐UndangNomor8Tahun1981tentangKUHAP,yangmelakukanpenekanan
(represif) terhadap pelaku pengedar/prekursor narkotika, sedangkan pemakai dan
penggunayangmenjadikorban(victims)hanyadilakukantindakanpencegahan(preventif)
danprosesrehabilitasimedisdanstatussosial,untukdipulihkanhakkonstitusionalnya
dibawahpengawasandarilembagarehabilitasiyangmenjadimotorpenggerakdan
pelaksanarestitusi.
Adalah sangat ironis dan ambigu, jika antara penyidik kepolisian dan penyidik
BNN‐RIdijadikanduainstitusiyangberbedakepentingandalampenangananpencegahan
peredarandanpenggunaannarkotika,karenajikaperluasankewenanganBNN‐RIsetingkat
MenteriNegara,makaterkaitdenganketentuanUndang‐UndangNomor8Tahun2010
tentangPencegahandanPemberantasanTindakPidanaPencucianUangakanmenjadi
krusialitasdenganPPATKmaupunKPKsebagaimanadiaturdalamUndang‐UndangNomor
31Tahun1999 juncto.Undang‐UndangNomor20Tahun2001 tentangTindakPidana
Korupsi.
Sedangkan mengenai ketentuan Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi dan
PencucianUangsecarahukumtelahdiaturdalamPP‐RINomor19Tahun2000,juncto.
Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang hakikatnya menjadi korelasi aktif antara
KepolisianNegaraRI,KejaksaanRI,danKPKgunamelakukanpemeriksaandanpenyelidikan
Halaman‐10 SEMINAR, 02 NOPEMBER 2016
REVISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
sertapenyidikanterhadapgratifikasipencucianuangdarihasilkejahatankorporatisme
maupunperdagangangelap(trafficking)lintasnegara(interstates).
Hal ini sejalan dengan Konvensi PBB yang telah diratifikasi dalam ketentuan
peraturanUndang‐UndangNomor7Tahun1997juncto.DokumenPBBNomor:E/CONF.
88/2(tanggal18Agustus1994)yangtelahmasukdalamkelompokkegiatanOrganisasi
KejahatanInternasional(InternationalCrimesOrganization/ActivitiesofTransnational
Criminal Organization)meliputi:Drug Trafficking Industry, smuggling of illegalmigrants,
armstrafficking,trafficking innuclearmaterial,transnationalcriminalorganizationand
terrorism,traffickinginwomenandchildren,traffickinginbodypart,theftandsmugglingof
vihicles,danmoneylaundring,sertakejahatanlainnyayangsejenisdenganitu.
Maka dari itu, BNN‐RI sesuai kewenangannya terkait dengan fungsi preventif
tidakakanmenunjangeksistensinyasecaraoptimaljikadiberikankewenanganregulatif
yangbersifatrepresifakantetapitermasukdalamkategorirestitutifdalammenjalankan
fungsitugasnyasebagaiinstitusipemantaudanpencegahanmasukkeluarnyaperdagangan
gelapnarkotikayangdapatmerusakgenerasibangsadanmerongrongkewibawaandari
kekuasaanpemerintahannegara.
KESIMPULAN/KONKLUSI
Darihasil simulasi tentangevaluasiperihalusulanperbaikan(revisi)peraturan
Undang‐Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana yang telah
diuraikansecarajelastersebutdiatas,makadapatditarikkesimpulan(Konklusi):
1. DiperlukanoptimalisasidanmaksimalisasifungsitugasBNN‐RIdalamrangkauntuk
prevensisertasupervisiyangbersifatkekhususanterhadapperedarangelapnarkotika
darihulukehilirdanbukandarihilirkehulu,sehinggaPolisipenyidiktidaksemata‐
matamelakukan tindakanpenyelidikandanpenyidikan terhadappelakupengguna
narkotika, tetapi terhadap pengedar (bandar) dan bukanmelalui pendayagunaan
kepanjangan‐tangandari“CEPU”yangnotabenemenyalah‐gunakanPasal75huruf
(j), juncto. Pasal 79 Undang‐Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA,
terkaitdengantatacara“PEMBELIANTERSELUBUNG”.
2. Diperlukankejelasantentangpermasalahanyangterkaitdengansaksi“Mahkota”
(penyamaranpenjualnarkotikaterselubung),adalahjugainformanataupihakPolisi
itusendiriyangjugasebagaikepanjangantangandan/atauoknum‐oknumyang
dipergunakansebagaikaki‐tanganatausebagaipihakberkepentinganuntukmenjaring
Halaman‐11 SEMINAR, 02 NOPEMBER 2016
REVISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
ataumenjebakparakorbanpemakaiataupenggunanarkotika(victims)sebagaibekas
residivisyangseringdijebloskankembalikedalampenjara,danbukandirehabilitasi
medismaupunsosial (videPasal99ayat (1)dan (2), yang tidakbisadimunculkan
dalampersidangandenganalasanperlindungan saksi yangmerupakanotoritaspihak
kepolisian atau BNN‐RI dalam praktik aplikasi dan implementasi Undang‐Undang
NARKOTIKAagartidaksalahkaprahdalampenerapanketentuandimaksud.
3. PerlupenambahanpasaldanayatsebagaimanadiaturdalamPasal70sampaiPasal
72,juncto.Pasal53sampaidenganPasal59Undang‐UndangNomor35Tahun2009
yangharusdilibatkandalampembuatandraftnaskahakademiksecaraterpadudan
merupakanotoritasKomisi IIIDPR‐RI, PemerintahdanMenteriKesehatan sebagai
akseleratormenurutketentuanhukumdanperundang‐undanganuntukmelakukan
pembahasandanusulan terkaitdengansistemrehabilitasipenyalahgunaanNarkotika
bagipengguna/pemakai(korban)atauresidivis.
4. Mengenaisistempenuntutandanpenyitaansertapenggunaanhartakekayaanyang
diperoleh dari kejahatan peredaran narkotika oleh Penuntut Umum dan Putusan
Hakim Pengadilanmerupakan satu bagian tidak terpisahkan untukmenambahkan
rumusanbaruagarsejalandenganPasal70sampaiPasal72,juncto.Pasal53sampai
denganPasal59Undang‐UndangNomor35Tahun2009dalamdraftnaskahakademik
secara terpaduolehKomisi IIIDPR‐RI, PemerintahdanMenteriKesehatan sebagai
akselerator untuk melakukan pembahasan dan usulan terkait dengan rehabilitasi
bagipengguna/pemakai(korban)atauresidivisnarkotika.
5. Tidak adanya inventarisasi dan sinkronisasi data yang baik tentang pengelolaan
barang sitaan Narkotika dari daerah ke pusat dan dari pusat ke daerah terbukti
dengan jelasdari tidakmudahnyadiperolehdata tentangbarangsitaantersebutdi
LembagaPenegakHukum,menjadipenyebabutama sulitnyamelakukanpengawasan
pengelolaanbarangsitaansehinggaberpotensialkuatterjadinyapenyelewengandan
penggelapanbarangsitaan.
PENUTUPdanSARANsertaUSULAN
SampailahpadabagianPenutupdalammakalahini,menurutpendapatPemakalah
bahwa perlu diberikan Saran dan Usulan‐usulan terkait dengan revisi Undang‐Undang
Nomor35Tahun2009 tentangNARKOTIKAdimaksudyangperlumelibatkankembali
berbagai komponen dan elemen masyarakat dalam rapat dengan pendapat akhir
Halaman‐12 SEMINAR, 02 NOPEMBER 2016
REVISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
sebelumdiajukannyahasil revisiRancanganUndang‐Undang (RUU)Narkotikadengan
caradanmelaluiseminar‐seminardanataudiskusilebihlanjutdengansemuainstitusi
hukumterkait,akademisi,OrganisasiAdvokat,danparaPraktisiHukumsepertiAdvokat
dan Polisi, Jaksa, Hakim, untuk menerima masukkan terkait dengan pemberantasan
narkotika.
SARAN‐SARAN
1. Disarankanagaradanyapeningkatankerjasamapenangananpemberantasannarkotika
melaluimekanismesecarakomprehensifmulaidari tingkatRT,RW,Kelurahandan
Kecamatan,denganpartisipasikeluargamaupunwargamasyarakat setempat,dengan
caramemberikanpengarahan,punishmentdanrewardapabilamengetahuiadanya
peredaran gelap narkotika dan sengaja didiamkan atau adanya pembiaran warga
setempat untukmelakukan peredaran atau penampungan dan penjualan terhadap
warga dilingkungannya sendiri, sehingga efek jera akan berdampak kepada semua
wargamasyarakatdidalamlingkunganwilayahnyaagarmenjauhidiridanmenganti‐
sipasipengaruh‐pengaruhdaribahayanarkotikaterhadapmasadepandaripengguna
ataupemakai.
2. DisarankanagarpengedaryangadalahwargadalamsuatuwilayahRT,RW,Kelurahan
dan Kecamatan tersebut diberikan sanksi sosial berupa dukungan penghukuman
yang seberat‐beratnya dan mengisolirkan dirinya sebagai warga masyarakat yang
direhabilitasi mental dan perilaku menyimpang dari akibat penggunaan narkotika
yangmerupakanmusuhmasyarakat.
3. Bagipecandunarkotikatingkatakutdisarankanagarmenjadipenghunitetapdalam
LembagaRehabilitasiMentalPenggunaNarkotikadandalampengawasanpihakber‐
wenang.
4. BagiPengedar(bandar)Narkotika,pemasok,pembuat,pemilikdanpengelolapabrik
dantempatpenampunganNarkotika,dihukumsebarat‐beratnyaataudihukummati.
5. Bagiaparaturhukumyangsengajamemakai,mengedar,menjual‐belikannarkotika,
ataudengansengajamenjadiperantaraataupenjualterselubungdenganpenyamaran,
tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu tentang pasal krusial sistem
PembelianTerselubung dan SaksiMahkota yang dilindungi tersebut perlu ditinjau
kembalieksistensidanefekyangditimbulkandariproseduralyangmasihtidakjelas
dalampenerapannya.
Halaman‐13 SEMINAR, 02 NOPEMBER 2016
REVISI UNDANG‐UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
6. Perlusuatuaturanhukumtentangpenyelewengandanpenggelapanterhadapbarang
sitaan Narkotika supaya dalam proses penjatuhan hukuman nantinya tidak rumit
sehinggaprosespenyelesaiannyaakan lebihcepatdan jelas.Pelaksanaanhukuman
terhadapkasuspenyelewengandanpenggelapanbarang sitaannarkotika ini perlu
adanyadukungandariKepalaNegarasupayadalamprosespenjatuhanhukumandan
vonis bagi para oknum yang melanggar nantinya akan lebih cepat proses penye‐
lesaiannya. Dan bagi Instansi yang terkait dengan masalah ini supaya turut
membantumenyelesaikan dan tidakmenutupi kesalahan anggota‐nya karena akan
sangatmerugikannegarasendiridanjugahukumdinegarainisemakinlamasemakin
tidakmempunyaiwibawadimatadunia.
7. Bahayanarkotikaadalahendemidanepidemisosialyangmerusakgenerasibangsa
dannegara,olehkarenanyaperang terhadapnarkotikaperludidukungolehsemua
pihak, terutama peranmasyarakat, aparatur penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa,
Hakim,danAdvokat,maupunLSMdansemuakomponenmasyarakatdalamrangka
perangterhadapbahayanarkotikayangsangatberbahayadanakanmerusakmental
sertajiwamanusiadanmenghancurkaneksistensibangsadannegara.
SEKIAN....!
ADVOKATROPAUNRAMBEKETUAUMUM
PERKUMPULANADVOKATINDONESIA(PERADIN).
top related