2. peraturan perundangan
Post on 18-Jul-2015
372 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA [K3]
MIGAS
1
2
PERATURAN PERUNDANGAN
2
Undang-Undang
◊ Undang Undang No. 1 Thn 1970 tentang KeselamatanKerja
◊ Undang Undang No. 44 Prp. Thn 1960 tentangPertambangan dan Gas Bumi jo. UU No. 8 Thn 1971 tentang Perusahaan Pertambangan dan Minyak Gas BumiNegara
◊ Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
◊ Undang Undang No. 22 Thn 2001 tentang Minyak danGas Bumi
◊ Undang-undang No. 13 Thn 2003 tentangKetenagakerjaan
Peraturan Keselamatan Kerja TambangMijn Politie Reglemen No. 341 Thn 1930
3
Peraturan Pemerintah No. 35 Thn 2004 No. jo PP 34 Thn 2005 tentang : Kegiatan HuluMinyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah No. 36 Thn 2004 tentang : Kegiatan Usaha Hilir Minyak danGas Bumi
4
1. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 1973 tentang : Pengaturan Dan PengawasanKeselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Thn 1974 tentang : Pengawasan PelaksanaanEksplorasi Dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Thn 1979 Tentang : Keselamatan Kerja Pada Pemurniandan Pengolahan Migas
5
Peraturan Menteri PertambanganNo. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang KewajibanMemiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untukPlatform Migas di Daerah Lepas Pantai
Peraturan Menteri Pertambangan dan EnergiNo. 06P/0746/M.PE/1991 tentang PemeriksaanKeselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan danTeknik yang Dipergunakan dalamPertambanganMigas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
6
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN K3 LINGKUNGAN
UU NO.22/2001
PASAL 40 AYAT (2), (3), DAN (6) MPR NO. 341
TAHUN 1930
UU NO. 44 Prp.THN 1960 JO. UUNO. 8 THN 1971
UU NO. 1/1970
UU NO. 13/2003
UU NO. 32/2009
PPLH
PP No. 35/2004
PP No. 36/2004
RPP K3PL
KEPMEN ESDM danTERKAIT
PP NO. 19/1973
PP NO. 17/1974
PP NO. 11/1979
PP No. 27/1999
PP No. 85/1999
PP No. 82/2001
PP No. 41/1999, Dll.
7
MPR No 341 Tahun 1930 MIJN POLITE REGLEMENT
2.1
8
PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANGPASAL 4
9
1. Pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan di suatu pekerjaan tambang atausuatu pekerjaan eksplorasi, di manakeselamatan atau kesehatan dari orang-orang yang dipekerjakan pada perusahaanitu tergantung pada kesempurnaanperlakuan pekerjaan, maka hanya dapatditugaskan kepada karyawan-karyawanyang memiliki kecakapan dan kejujuranyang dibutuhkan baik jasmani maupunrohani.
PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)
PASAL 4
10
2. Apabila ternyata tidak cakap dan tidakjujur, atau jika oleh inspektur tambangterhadap keadaan itu telah diadakanpenyelidikan dan ia menganggap perluuntuk memberhentikan, maka karyawan-karyawan yang demikian itu harus segeradiberhentikan dari tugas-tugas danpekerjaan-pekerjaannya.
PASAL 5
PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)
11
1. Dilarang untuk menyalah gunakan sesuatu
bagian dari pekerjaan tambang atau pekerjaan
eksplorasi untuk secara lain melepaskan diri
pada tujuannya atau merusakkan atau tanpa
berwenang menjalankan alat-alat bila dengan
perbuatan itu dapat me-nimbulkan bahaya
terhadap keselamatan dari orang-orang atau
lalu lintas umum.
PASAL 5
(PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)
12
2. Tiap orang yang melihat atau
mendengar bahwa perbuatan yang
termaksud dalam ayat (1) di atas itu
dijalankan, berwajib untuk segera
memberitahukan hal ini kepada salah
satu dari orang-orang yang bertugas
untuk mengawasi pekerjaan disitu.
UU No 1 Tahun 1970 KESELAMATAN KERJA
XI Bab18 Pasal
2.2
13
TEMPAT KERJA
SDM
BAHAN
PERALATAN
PROSES PRODUKSI
CARA KERJA
SIFAT PEKERJAAN
LINGKUNGAN KERJA
FAKTORPENYEBAB
AMANSEHAT
ANALISIS
Manajemen
Produktivitas
KECELAKAAN
14
XI Bab, 18 pasal
Bab I : Tentang Istilah-istilahBab II : Ruang LingkupBab III : Syarat-syarat
Keselamatan KerjaBab IV : PengawasanBab V : PembinaanBab VI : Panitia Pembina K3
Bab VII : KecelakaanBab VIII : Kewajiban dan Hak
Tenaga KerjaBab IX : Kewajiban Bila
Memasuki Tempat KerjaBab X : Kewajiban PengurusBab XI : Ketentuan-ketentuan
Penutup
Simbol : jumlah gigi roda = 11Tanda silang = keselamatan
15
Tempat kerja ruangan/lapangan, tertutup/terbuka,diam/bergerak, tenaga kerja bekerjaruangan/lapangan/halaman/sekelilingnya
Pengurus Manajemen Pengusaha Orang, Badan Hukum Direktur petugas ditunjuk Menaker
sebagai pelaksana UU Pegawai pengawas pegawai teknis berkeahlian
khusus dari Depnaker yangditunjuk oleh Menaker
Ahli Keselamatan Kerja tenaga teknis berkeahliankhusus dari luar Depnaker
16
Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat,
di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di
udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum
Republik Indonesia
Rincian aktivitas dan tempat pada ayat 2 dan 3
Ruang Lingkup Keselamatan Kerja [pasal 2]
17
a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada
waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;e. memberi pertolongan pada kecelakaan;f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya
suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusanangin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerjabaik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
i. memperoleh ......
i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja,
lingkungan, cara dan proses kerjanya;n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang,
binatang, tanaman atau barang;o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar
muat,perlakuan dan penyimpanan barang;q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada
pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambahtinggi
Syarat-syarat Keselamatan Kerja
19
Direktur : Pengawasan umum pelaksanaan UUPegawai Pengawas dan Ahli Keselamatan Kerja : pengawasan langsung pelaksanaan
Pengurus di wajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifaf pekerjaan yang diberikan padanya Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.
20
Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
1. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja
2. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja;
3. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
4. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
21
Pengurus diwajibkan menyelenggarakan
pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada
di bawah pimpinannya, dalam pencegahan
kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta
peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja,
pula dalam pemberian pertolongan pertama pada
kecelakaan
22
Pembentukan P2K3Pengusaha/Pengurus dan tenaga kerja
melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi
23
Pelaporan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja
Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
24
I. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;II. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan
kesehatan kerja yang diwajibkan;III. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat
keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;IV. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai
pengawas dan atau keselamatan kerja;
V. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syaratkesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungandiri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-halkhusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan
25
[pasal 12]
mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
26
27
secara tertulis menempatkan semua syaratkeselamatan kerja yang diwajibkan dalam tempatkerja
memasang semua gambar keselamatan kerja padatempat-tempat yang mudah dilihat dan terbacamenurut petunjuk pegawai pengawas atau ahlikeselamatan kerja.
menyediakan secara cuma-cuma semua alatperlindungan diri yang diwajibkan pada tenagakerja dan bagi setiap orang lain yang memasukitempat kerja
28
PP No 19 Tahun 1973 Pengaturan Dan
Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
2.3
Menimbang : Departemen Pertambangan telah mempunyai personil
dan peralatan yang khusus untuk menyelenggarakanpengawasan keselamatan kerja dibidangpertambangan;
1. Pasal 2 :Menteri Pertambangan melakukan pengawasan ataskeselamatan kerja dalam bidang Pertambangandengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 serta peraturan-peraturanpelaksanaannya.
2. Pasal 5Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagipengaturan dan pengawasan terhadap Ketel Uapsebagaimana termaksud dalam Stoom Ordonnantie1930 (Stbl. 1930 Nomor 225).
29
PP No 17 Tahun 1974 PengawasanPelaksanaan
Eksplorasi danEksploitasi Minyak
dan Gas Bumi diDaerah Lepas Pantai
30
Pasal 1: 1) Eksplorasi: usaha pertambangan minyak dan gas bumi
eksplorasi didaerah lepas pantai; 2) Eksploitasi: usaha pertambangan minyak dan gas bumi
eksploitasi didaerah lepas pantai; 3) Daerah lepas pantai: daerah yang meliputi perairan
Indonesia dan landas kontinenIndoneesia;
4) Instalasi pertambangan: instalasi pertambangan minyakdan gas bumi yang didirikan didaerah lepas pantai untukmelaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
5) S u m u r: sumur minyak dan gas bumi didaerah lepaspantai;
31
1) Tata usaha dan pengawasan atas pekerjaan-pekerjaan dan pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan pada Menteri.
2) Menteri melimpahkan wewenangnya untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini kepada Direktur Jendral dan Direktur Jendral menunjuk Direktur sebagai pelaksananya.
3) Pelaksanaan tugas dan pekerjaan Direktur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh pejabat-pejabat Direktorat minyak dan gas bumi, yang ditunjuk oleh Direktur Jendral atas usul Direktur, sebagai inspektur tambang minyak dan gas bumi, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Inspektur.
4) Inspektur bertanggung-jawab atas tugas dan pekerjaannya kepada Direktur.
32
Pasal 2
PP No 11 Tahun 1979 Keselamatan Kerja Pada
Pemurnian dan PengolahanMigas
2.4
33
1. Pemurnian dan Pengolahan adalah usaha memproses minyak dan gas bumi di daratan atau di daerah lepas pantai dengan cara mempergunakan proses fisika dan kimia guna memperoleh dan mempertinggi mutu hasil-hasil minyak dan gas bumi yang dapat digunakan;
2. Tempat pemurnian dan pengolahan adalah tempat penyelengaraan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, termasuk di dalamnya peralatan, bangunan dan instalasi yang secara langsung dan tidak langsung (penunjang) berhubungan dengan proses pemurnian dan pengolahan;
34
Pasal 1:
1) Tatau saha dan pengawasan keselamatan kerja atas pekerjaan-pekerjaan serta pelaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi berada dalam wewenang dan tanggungjawab Menteri.
2) Menteri melimpahkan wewenangnya untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini kepada Direktur Jenderal dengan hak substitusi.
3) Pelaksanaan tugas dan pekerjaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2)dilakukan oleh Kepala Inspeksi dibantu oleh Pelaksana Inspeksi Tambang.
4) Kepala Inspeksi memimpin dan bertanggungjawab mengenai pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mempunyai wewenang sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang.
5) Pelaksana Inspeksi Tambang melaksanakan pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
35
top related