1. uu keperawatan 2015 harif fadhillah
Post on 16-Feb-2016
37 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASIIMPLEMENTASIUU NO. 38 TAHUN 2014UU NO. 38 TAHUN 2014TENTANG TENTANG KEPERAWATANKEPERAWATANKonsekuensinya Konsekuensinya bagi bagi PROFESIPROFESI dan dan RUMAH SAKITRUMAH SAKIT
Harif fadhillah
SIKAP KITA……….?SIKAP KITA……….? Pengesahan UUK di th 2014 sebagai Momentum
yang tepat Walau banyak kekurangan ….UU Kep adalah
Upaya maksimal saat ini mengingat kurangnya dukungan pada awal perjuangan
UU Kep dijadikan Instrumen utama Pengembangan Sistem Keperawtan Jangka Panjang Profesionalitas, Perlindungan, Pengakuan- Penghargaan dan citra Perawat Indonesia
Implementasinya memerlukan waktu dan Proses yang cukup sehingga dapat dirasakan manfaatnya
S1
S2
Perlindungan dan kepastian hukum
Pengembangan dan Qualitas Keperawatan (Profesionalisme)
UNDANG-UNDANG KEPERAWATAN
PEMERINTAH
OP ,KOLEGIUM,AIP
KONSIL
PRAKTIK
TUGAS
WEWENANG
Sistem keperawatan yang baik
LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG UU KEPERAWATAN UU KEPERAWATAN
PELAYANAN KEPERAWATANBertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman,
dan terjangkau oleh perawat yg kompeten, berwenang, beretika dan bermoral yg tinggi
Perlu diatur secara komprehensif Memberi perlindungan dan kepastian hukum :
perawat dan masyarakat
UMUMUMUM
KEPERAWATAN : KEGIATAN PEMBERIAN ASUHAN KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK, ATAU MASYARAKAT BAIK DALAM KEADAAN SAKIT MAUPUN SEHAT.
PERAWAT : SESORANG YANG TELAH LULUS PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN, BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI YANG DIAKUI OLEH PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERUBAHAN DEFINISI……..
UMUMUMUM
PRAKTIK KEPERAWATAN : PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERAWAT DALAM BENTUK ASUHAN KEPERAWATAN
ASUHAN KEPERAWATAN : RANGKAIAN INTERAKSI PERAWAT DENGAN KLIEN DAN LINGKUNGANNYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEMANDIRIAN KLIEN
KLIEN : perseorangan, keluarga, kelompok, ataumasyarakat yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan
AZASAZASPerikemanusiaannilai ilmiahetika dan profesionalitasManfaatKeadilanpelindungan; dankesehatan dan keselamatan Klien
TUJUAN PENGATURANTUJUAN PENGATURAN
JJENIS PERAWATENIS PERAWAT
Perawat Profesi
-Ners(gelar yg
diperloleh setelah pendidikan profesi perawat)- Ners Spesialis
Perawat vokasi
1 2
9PMK 1
Lulusan Diploma III =>Lulusan SPK….? (6 th)
KONSEKUENSIKONSEKUENSI Nomenklatur Perawat di (TIDAK TERMASUK
BIDAN, PERAWAT GIGI, PENATA ANESTESI) Komposisi / rasio sesuai dengan Jenis
perawat Kajian Kebutuhan HRD yang memahami Keprofesian tenaga
Kesehatan Kebijakan Rekruitmen kualitas/jenis Perawat Program Peningkatan Perawat SPK sebelum
tahun 2020
PENDIDIKAN TINGGI PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATANKEPERAWATAN JENIS PROGRAM
11
PENDIDIKAN TINGGI PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATANKEPERAWATAN
PERSYARATAN FASYANKES : PMDIK 1
PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEPERAWATANKEPERAWATAN
Kepmendik 1
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEPERAWATAN (SNPK)
STANDAR NASIONAL PERGURUAN TINGGI (SNPT)
PENDIDIKAN TINGGI PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATANKEPERAWATAN
PENDIDIKAN TINGGI PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATANKEPERAWATAN
PP 1
PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEPERAWATANKEPERAWATAN
KONSEKUENSI …….KONSEKUENSI ……. Penguatan Fungsi RS ttg Penyelenggaraan Pendidikan &
Pelatihan Pelayanan Keperawatan yang Profesional menjadi contoh
pengalaman Belajar Klinik mahasiswa Profesionalisme sbg Perawat dan sebagai Instruktur Klinik
sekaligus (dosen Wahana Pendidikan Keperawatan) Perjanjian RS – Pendidikan dengan tujuan berkembang
bersama termasuk Penyediaan sbg Wahana Pendidikan Keperawatan (membolehkan dosen praktik keperawatan di RS)
Pengembangan SNPK ….RS dapat melalui OP untuk sinronisasi Pendidikan-Pelayanan
Registrasi dan Re Registrasi dan Re registrasiregistrasi
PERSYARATAN :-Ijazah-Serkom/SerProf-Keterangan sehat fisik dan mental-Pernyataan Telah ucap sumpah/janji Profesi-Pernyataan mematuhi Etika Profesi
RE-REGISTRASI DITAMBAH :-STR lama-Telah mengabdi sbg perawat vokasi/profesi-Kecukupan kegiatan pelayanan , diklat atau ilmiah lainnya
Perkonsil
IZIN PRAKTIKIZIN PRAKTIK(SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT : (SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT :
SIPP)SIPP)
PERIZINAN : PMK 3
PERSYARATAN SIPP :oSalinan STR yg masih berlakuoRekomendasi OPoPernyataan Memiliki tempat praktik atau keterangan Pimpinan fasyankes
IZIN PRAKTIK PERAWAT IZIN PRAKTIK PERAWAT WNAWNA WAJIB EVALUASI KOMPETENSI
– Kelengkapan Administrasi– Penilaian kemampuan praktik
Wajib STR Sementara (1 th) Wajib SIPP (1 th) dan hanya perpanjangan 1 th Pendayagunaan Perawat WNA diatuir PP
PP 2
IZIN PRAKTIK PERAWAT IZIN PRAKTIK PERAWAT WNIWNIlulusan LUAR NEGERIlulusan LUAR NEGERI WAJIB EVALUASI KOMPETENSI
– Kelengkapan Administrasi– Penilaian kemampuan praktik
STR dan SIPP sesuai dengan UU ini
Pendayagunaan diatur Kemkes PMK 4
KONSEKUENSI …..KONSEKUENSI ….. STR SEBAGAI SYARAT REKRUITMEN REVITALISASI DAN AKTIVASI PPNI DI TEMPAT
KERJA PENEMPATAN YANG TEPAT SEBAGAI PERAWAT AKSES UNTUK DIKLAT ATAU KEGIATAN ILMIAH PENGELOLAAN DATA PERAWAT DI HRD KEHARUSAN MENJADI ANGGOTA PPNI JENIS/KUALIFIKASI PERAWAT YANG MANA YANG
DAPAT DOUBLE JOB DI INSTITUSI LAIN …2 SIPP PERAWAT WNA TIDAK MUDAH
PRAKTIK KEPERAWATANPRAKTIK KEPERAWATAN
Kebutuhan Yankes/Yankep disuatu wilayah
Bentuk Praktik
1
2
Dasar
PRAKTIK DI FASYANKESPRAKTIK DI FASYANKESPraktik Perawat di RS (UKP)Praktik Perawat di Puskesmas
(UKM-UKP)Praktik Perawat di Klinik (UKP)Dll………
PRAKTIK MANDIRIPRAKTIK MANDIRI DITEMPAT PRAKTIK
MANDIRI Tempat lain sesuaiklien
sasaran Antara lain :
rumah Klien, rumah jompo, Panti Asuhan, Panti sosial, sekolah dan perusahaan
PRAKTIK BERDASARKANPRAKTIK BERDASARKAN KODE ETIK ORGANISASI PROFESI STANDAR PELAYANAN PEMERINTAH
STANDAR PROFESI ORGANISASI PROFESI STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL INSTITUSI /FASYANKES
KODE ETIK KEPERAWATANKODE ETIK KEPERAWATANINDONESIA INDONESIA
MUKADDIMAHPERAWAT-KLIENPERAWAT- PRAKTIKPERAWAT – MASYARAKATPERAWAT – TEMAN SEJAWATPERAWAT - PROFESI
PRAKTIK PERAWATPRAKTIK PERAWAT
PRAKTIK PERAWAT DI RSPRAKTIK PERAWAT DI RSDOKUMEN TAMBAHAN KHUSUS:CLINICAL APOINTMENTCLINICAL PRIVILAGE
– UMUM– KHUSUS– ISTIMEWA
KREDENSIALING
KONSEKUENSIKONSEKUENSI ASKEP adalah kewajiban Yuridis di RS Perawat di RS adalah “praktik” Penerapan Norma :
– Kode Etik– Standar Pelayanan– Stanfdar Profesi– SPO
Semakin Jelas Peran dan Tugas Perawat di RS Model Praktik Perawat di Fasyankes(RS)
TUGAS PERAWA
T
Bersama-sama atau sendiri
Bertanggung jawab dan akuntabel
WEWENANGWEWENANG
1 2
3 4 6
Wewenang sbg Pemberi AskepUpaya Kesehatan Masyarakat
Wewenang sebgaiWewenang sebgaiPenyuluhan & Konselor
Melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik ditingkat individu dan keluarga, serta tingkat kelompok masyarakat
Melakukan pemberdayaan masyarakat Melakukan advokasi dalam perawatan
kesmas Menjalin kemitraan dalam perawatan kesmas Melakukan Penyuluhan kesehatan &
Konseling
Wewenang …Wewenang …Pengelola Pelayanan Pengelola Pelayanan
KeperawatanKeperawatan
Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan
Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan
Mengelola kasus
Wewenang sebagai Wewenang sebagai Peneliti KeperawatanPeneliti Keperawatan
Melakukan penelitian sesuai dengan Standar dan etika
Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan Kesehatan atas izin Pimpinan
Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PELAKSANA TUGAS DALAM PELAKSANA TUGAS DALAM PELIMPAHAN WEWENANGPELIMPAHAN WEWENANG
DELEGATIFtanggung jawab berpindah
hanya dapat diberikan kepada perawat Profesi /Vokasi terlatih sesui kompetensi yg dibutuhkan
MANDAT tindakan medis dibawah pengawasan
Tg jwb berada pada pemberi wewenang
1 2
37
PMK 6
Tertulis dari tenaga medis ke perawat dan di evaluasi pelaksanaannya
-Memasang Infus-Menyuntik-Imunisasi Dasar
- TERAPI PARENTERAL- MENJAHIT LUKA
WEWENANG WEWENANG DALAM TUGAS LIMPAHDALAM TUGAS LIMPAH
Tugas Tugas dalam keadaan keterbatasan dalam keadaan keterbatasan
tertentutertentu
Wewenang ….Wewenang …. dalam keadaan keterbatasan dalam keadaan keterbatasan
tertentutertentu
PMK 6
DALAM KEADAAN DARURATDALAM KEADAAN DARURAT
KONSEKUENSIKONSEKUENSI PEMBEDAAN KEWENANGAN PROFESI & VOKASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN WEWENANG KEWENANGAN KLINIK SEMAKIN JELAS KERJASAMA PENGATURAN KOMITE MEDIK-KOMITE
KEPERAWATAN PENGEMBANGAN MITRA BESTARI DI RS SERTIFIKASI GADAR PERAWAT SERTIFIKASI BAGI PERWAT VOKASI PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN PERAWAT SBG
PROFESI DAN ASUHAN KEPERAWATAN TERMASUK DALAM HAL PELIMPAHAN WEWENANG
HAK & KEWAJIBAN HAK & KEWAJIBAN
Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai : std profesi, std pelayanan, SPO dan ketentuan Peruu-an
Memperoleh Informasi yang benar, jeas dan jujur dari klien dan/atau keluarga
Menerima imbal jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan
Menolak keinginan Klien yg bertentangan dengan Standar (profesi/Pelayanan/PO/ Kode etik) dan per UU-an
Memperoleh fasilitas kerja sesuai standar
HAK PERAWAT
Melengkapi sarana dan Prasarana Pelayanan keperawatan sesuai dg standar Pelayanan keperawatan dan ketentuan Per UU-an
Memberi Peleyanan Keperawatan sesuai Standar (profesi/Pelayanan/PO/ Kode etik) dan per UU-an
Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau nakes lain
Mendokumentasikan Asuhan keperawatan Memberi informasi yang lengkap, jujur, benar, jelasn dan mudah
dimengerti mengenai tindakan keperawatan kpd klien dan/atau keluarga sesuai dengan batas kewenangannya
Melaksanakan tindakan Pelimpahan wewenang dari Nakes lain sesuai dengan kompetensi Perawat
Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan pemerintah
KEWAJIBAN PERAWAT
mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan Keperawatanyang akan dilakukan;
meminta pendapat Perawat lain dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik,standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
memberi persetujuan atau penolakan tindakan Keperawatan yang akan diterimanya; dan
memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.
HAK KLIEN
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya;
mematuhi nasihat dan petunjuk Perawat;mematuhi ketentuan yang berlaku di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan
yang diterima.
KEWAJIBAN KLIEN
ORGANISASI PROFESIORGANISASI PROFESI Sebagai wadah yang menghimpun perawat
secara nasional dan berbadan hukum PPNI Tujuan :
Meningkatkan dan /atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi perawat
Mempersatukan dan memberdayakan perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan
Berfungsi : Pemersatu, pembina, Pengembang dan Pengawas keperawatan di INDONESIA
Berlokasi di IBU KOTA NKRI dan dapat membentuk perwakilan di daerah
KOLEGIUM KEPERAWATANKOLEGIUM KEPERAWATANBadan otonom di dalam organisasi
profesi perawatBertanggung jawab Kepada OPFungsi : mengembangkan cabang
disiplin ilmu Keperawatan dan mengembangkan standar pendidikan tinggi bagi perawat profesi
PER-OP 1
KONSIL KEPERAWATANKONSIL KEPERAWATAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PRAKTIK
KEPERAWATAN, MEMBERI PERLINDUNGAN SERTA KEPASTIAN HUKUM KEPADA PERAWAT DAN MASYARAKAT
MERUPAKAN BAGIAN DARI KONSIL NAKES BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA NEGARA FUNGSI PENGATURAN, PENETAPAN DAN
PEMBINAAN PERAWAT DALAM MENJALANKAN PRAKTIK
TUGAS KONSILTUGAS KONSILMelakukan RegistrasiMelakukan Pembinaan perawat dalam
menjalankan Praktik keperawatanMenyusun standar Pendidikan
keperawatanMenyusun standar Praktik dan
Standar Kompetensi PerawatMenegakkan didiplin perawat
PERKON 3
Wewenang KONSILWewenang KONSIL Menyetujui/menolak permohonan registrasi
Perawat termasuk perawat WNA Menerbitkan atau mencabut STR Menyelidiki dan menangani masalah
pelanggaran disiplin perawat Menetapkan dan memberikan sanksi
disiplin profesi perawat Memberi pertimbangan pendirian atau
penutupan Institusi Pendidikan keperawtan
KEANGGOTAAN KONSILKEANGGOTAAN KONSILJUMLAH PALING BANYAK 9 ORANGTRDIRI ATAS UNSUR : PEMERINTAH,
OP, KOLEGIUM, ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEPERAWATAN, ASOSIASI FASYANKES DAN TOMAS
PEMBIAYAAN APBN dan Sumber lain yang tidak
mengikat sesuai Pr UU-an
PERPRES 1
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASANDAN PENGAWASAN
Pengembangan Praktik Keperawatan
– Tujuan mempertahankan dan meningkatkan Keprofesionalan Perawat
– melalui : Pendidikan Formal dan Non formal atau Pendidikan berkelanjutan
– Pemilik atau pengelola Fasyankes harus memfasilitiasi Perawat mengikuti Pendidikan Berkelanjutan
– Pendidikan Non forMal dan berkelanjutan dapat diaksanakan oleh : Pemerintah, Pemda, Organisasi Profesi atau lembaga lain yg terakreditasi sesuai dengan Per uu-an
– Dasar : kebutuhan sesuai dg Std Pelayanan, Std profesi dan SPO
KONSEKUENSI DALAM KONSEKUENSI DALAM PENGEMBANGAN PRAKTIKPENGEMBANGAN PRAKTIK
PROGRAM PRLATIHAN PERAWAT YG HARUS TERARAH KOMPETENSI
KEHARUSAN ALOKASI ANGGARAN BAGI FAYANKES UTK MEMFASILITASI PENGEMBANGAN
PENYELENGGARAAN DIKLAT UNTUK PERAWAT : TERSTANDARISASI (PEMERINTAH DAN OP)
SANKSI ADMINISTRATIFSANKSI ADMINISTRATIFTeguran LisanPeringatan TertulisDenda Administratif dan/atauPencabutan izin
PP 3
PERALIHANPERALIHAN
PENUTUPPENUTUP
PERMENKES (8)1. Jenis Perawat2. Perizinan Perawat 3. tata cara proses evaluasi kompetensi bagi Perawat WNI lulusan luar negeri 4. kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau Keperawatan dalam suatu wilayah5. tugas dan wewenang Perawat6. keadaan darurat 7. rahasia kesehatan Klien8. pembinaan dan pengawasan Praktik Keperawatan yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi ProfesiKEPMENKES/SK MENKES (1)1. Standar Kompetensi Perawat
PERMENDIK..(3)1. Persyaratan Fasyankes sebagai wahana Pendidikan2. Ketentuan Kuota Nasional Penerimaan mahasiswa3. tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi
KEPMENDIK/SK MENDIK (1)1. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEPERAWATAN
PERATURAN PELAKSANAAN UU KEPERAWATAN……….
PERATURAN PEMERINTAH (3)1. Kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit
dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan
2. Pendayagunaan dan praktik Perawat Warga Negara Asing
3. Tata cara pengenaan sanksi administratif
PERATURAN PRESIDEN (1)1. susunan organisasi, pengangkatan,
pemberhentian, dan keanggotaan Konsil Keperawatan
PERATURAN PELAKSANAAN UU KEPERAWATAN……….
PERATURAN KONSIL (3)1. Persyaratan telah mengabdikan diri
sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya; dan memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya
2. tata cara Registrasi dan Registrasi ulang3. pelaksanaan fungsi dan tugas KONSIL
PERATURAN ORGANISASI PROFESI (1)1. Kolegium Keperawatan
PERATURAN PELAKSANAAN UU KEPERAWATAN……….
top related