02 materi mbs april 2011
Post on 10-Dec-2015
12 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Materi Pelatihan Penguatan KemampuanKepala Sekolah
PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
i
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
2011SAMBUTAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Dalam rangka pelaksanaan program penguatan kemampuan
kepala sekolah yang merupakan amanat Inpres No 1 tahun 2010,
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan
dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP) telah
menyusun materi pelatihan untuk penguatan kemampuan kepala
sekolah. Pengembangan materi tersebut telah mengacu pada
standar kepala sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam
Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah. Saya memberikan penghargaan yang tinggi
kepada Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan atas
dihasilkannya materi penguatan kemampuan kepala sekolah
dalam rangka meningkatkan kompetensi kepala sekolah.
Materi pelatihan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi
individu kepala sekolah dan lembaga yang terkait dalam
penguatan kemampuan kepala sekolah di propinsi dan
kabupaten/kota. Berbagai pihak yang ingin berkontribusi
terhadap program penguatan kepala sekolah dapat memperkaya
dengan berbagai referensi dan khasanah bacaan lainnya untuk
mewujudkan kepala sekolah yang profesional dan akuntabel.
Semoga semua usaha kita untuk penguatan kemampuan
kepala sekolah sesuai dengan standar kepala sekolah
sebagaimana diamanahkan dalam Permendiknas No. 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dapat
diwujudkan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di
sekolahnya dan menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif,
inovatif, berpikir kritis, cakap menyelesaikan masalah, dan
bernaluri kewirausahaan.
Jakarta, Maret 2011Kepala Badan PSDMP dan PMP
ii
Prof. Dr. Syawal Gultom, M.PdNIP.196202031987031002
KATA PENGANTAR
Materi pelatihan yang telah disusun merupakan bagian dari
rencana pelaksanaan program penguatan kepala sekolah,
program kedua dari delapan program 100 hari Mendiknas.
Program penguatan kemampuan kepala sekolah sangat penting
mengingat peran strategis kepala sekolah di dalam proses
peningkatan mutu pendidikan.
Kepala sekolah mempunyai tugas yang sangat penting di
dalam mendorong guru untuk melakukan proses pembelajaran
yang mampu menumbuhkan berpikir kritis, kreatif, inovatif,
cakap menyelesaikan masalah, dan bernaluri kewirausahaan
bagi siswa sebagai produk suatu sistem pendidikan. Materi
pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi
peningkatan kompetensi kepala sekolah sesuai yang
diamanahkan Permendiknas No 13 Tahun 2007 tentang Standar
Kepala Sekolah/Madrasah.
Kami menyadari bahwa materi pelatihan ini masih jauh dari
sempurna. Namun kami perlu menyampaikan penghargaan
kepada tim penyusun yang telah berusaha dan berhasil
menyiapkan materi pelatihan yang dapat dijadikan bahan
bacaan bagi usaha peningkatan kompetensi kepala sekolah.
Berbagai pihak yang terkait dengan penguatan kemampuan
kepala sekolah dapat memperkaya dengan materi yang lain
sepanjang mencapai tujuan yang sama yaitu meningkatkan
kompetensi kepala sekolah sesuai dengan Permendiknas No 13
Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
Semoga materi pelatihan ini bermanfaat bagi usaha
penguatan kemampuan kepala sekolah di seluruh
kabupaten/kota di Indonesia.
iii
Jakarta, Maret 2011Kepala Pusat
PengembanganTenaga Kependidikan
Dr. Abi Sujak
NIP. 19621011 198601 1
001
DAFTAR ISI
Halaman
SAMBUTAN .................................................................................
i
KATA PENGANTAR.......................................................................
ii
DAFTAR ISI.................................................................................
iii
PENDAHULUA
N............................................................................1
A. Latar
Belakang .....................................................................1
B. Kompetensi yang
Diharapkan ................................................1
C. Ruang Lingkup
Materi............................................................1
D. Langkah-langkah
Pembelajaran..............................................1
KEGIATAN BELAJAR 1
KONSEP MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH ..................................... 3
A. Penganta 3
iv
r ............................................................................
B. Materi
Pokok ..........................................................................3
C. Kasus …………………………………………....
……………………….............14
D. Rangkuman …………...……………………....
………………………............15
KEGIATAN BELAJAR 2
PELAKSANAAN
MBS ...................................................................... 16
A. Penganta
r ..............................................................................16
B. Materi
Pokok.........................................................................17
C. Latihan............................................................................
.......23
D. Rangkuman.......................................................................
......24
KEGIATAN BELAJAR 3
TATA KELOLA YANG
BAIK ............................................................. 25
A. Penganta
r ...........................................................................25
B. Materi
Pokok........................................................................25
C. Kasus
.....................................................................................31
D. Rangkuman....................................................................... 36
v
......
KEGIATAN BELAJAR 4
MONITORING DAN
EVALUASI ........................................................ 37
A. A.
Pengantar ........................................................................
......
37
B. Materi
Pokok..........................................................................38
C. Kasu
s.....................................................................................42
D. Rangkuman.......................................................................
......42
REFLEKSI .................................................................................... 43
DAFTAR PUSTAKA.........................................................................44
vi
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan
bahwa seorang kepala sekolah/madrasah harus memiliki lima
dimensi kompetensi minimal yaitu kepribadian, manajerial,
kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Untuk mencapai lima
kompetensi tersebut, lima materi pelatihan telah disusun
yaitu: (1) Manajemen Berbasis Sekolah/MBS, (2)
Kepemimpinan Pembelajaran, (3) Kewirausahaan, (4)
Supervisi Akademik, dan (5) Penelitian Tindakan Sekolah.
B. Kompetensi yang Diharapkan
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan belajar MBS, peserta
penguatan kepala sekolah diharapkan memiliki kompetensi-
kompetensi berikut:memahami konsep MBS, mengidentifikasi
tahap-tahap pelaksanaan MBS, menerapkan tata kelola yang
baik dalam MBS, danmelaksanakan monitoring dan evaluasi
MBS.
C. Ruang Lingkup Materi
Untuk mencapai empat kompetensi MBS terdapat empat
bahan pelatihan (kegiatan belajar), yaitu: Konsep MBS;
Pelaksanaan MBS;Tata Kelola yang Baik; dan Monitoring dan
Evaluasi.
D. Langkah-langkah Pembelajaran
Materi pelatihan ini dirancang untuk dipelajari oleh kepala
sekolah/madrasah dalam pelatihan. Oleh karena itu langkah-
langkah yang harus dilakukan dalam mempelajari materi
pelatihan ini mencakup aktivitas individual dan kelompok. 1
Aktivitas Kelompok
Aktivitas Individu
Membaca Materi Pelatihan
MendiskusikanMateri Pelatihan
Melaksanakan Latihan/Tugas/
Studi Kasus
Sharing dalam latihan
menyelesaikan masalah/kasus
Membuat Rangkuman
Membuat Rangkuman
Melakukan Refleksi
Aktivitas individual meliputi: (1) membaca materi pelatihan,
(2) melakukan latihan/mengerjakan tugas, menyelesaikan
masalah/kasus pada setiap kegiatan belajar, (3) membuat
rangkuman, dan (4) melakukan refleksi. Sedangkan aktivitas
kelompok meliputi: (1) mendiskusikan materi pelatihan, (2)
bertukar pengalaman (sharing) dalam melakukan latihan
menyelesaikan masalah/kasus, dan (3) membuat rangkuman.
Langkah-langkah pembelajaran dapat digambarkan seperti
berikut.
Gambar : Langkah-langkah Kegiatan Pelatihan
2
KEGIATAN BELAJAR 1
KONSEP MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Bacalah materi di bawah ini dengan cermat!
A. Pengantar
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh
bangsa Indonesia adalah masih rendahnya mutu
pendidikan. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan
untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya
pengembangan delapan standar nasional pendidikan,
alokasi dana pendidikan minimal 20% APBN dan APBD,
sertifikasi pendidik beserta tunjangan profesinya,
penerapan ujian nasional, peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pendidikan, dan sejumlah terobosan
baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
B. Materi Pokok
Pada bagian ini akan diuraikan seperlunya mengenai
topik-topik berikut: (1) pola baru manajemen pendidikan
masa depan, (2) arti MBS, (3) tujuan MBS, (4) karakteristik
MBS, dan (5) urusan-urusan yang menjadi kewenangan dan
tanggungjawab sekolah.
1. Pola Baru Manajemen Pendidikan Masa Depan
Bukti-bukti empirik lemahnya pola lama manajemen
pendidikan nasional dan digulirkannya otonomi daerah
3
telah mendorong dilakukannya penyesuaian dari pola lama
manajemen pendidikan menuju pola baru.
Tabel Dimensi-Dimensi Perubahan Pola Manajemen
Pendidikan
2.
Arti MBS
MBS dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang
memberikan otonomi, dan keluwesan (fleksibilitas)
4
Pola Lama Menuju Pola Baru
Subordinasi Otonomi
Pengambilan
keputusan terpusat
Pengambilan keputusan
partisipatif
Ruang gerak kaku Ruang gerak luwes
Pendekatan
birokratik
Pendekatan professional
Sentralistik Desentralistik
Diatur Motivasi diri
Overregulasi Deregulasi
Mengontrol Mempengaruhi
Mengarahkan Memfasilitasi
Menghindari resiko Mengelola resiko
Gunakan uang
semuanya
Gunakan uang seefisien
mungkin
Individual yang
cerdas
Teamwork yang cerdas
Informasi terpribadi Informasi terbagi
Pendelegasian Pemberdayaan
Organisasi herarkis Organisasi datar
yang lebih besar kepada sekolah, dan
mendorongpartisipasiaktif langsung warga sekolah dan
masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah
berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Anonim, 2007).
3.Tujuan MBS
MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui
pemberian kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar
kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-
prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi,
transparansi, dan akuntabilitas. Peningkatan kinerja
sekolah yang dimaksud meliputi peningkatan kualitas,
efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasi
pendidikan.Prinsip MBS menurut PP 19 Tahun 2005
tentang Standar Pendidikan Nasional, pasal 54 adalah
mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
4.Karakteristik MBS
MBS memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh
sekolah yang akan menerapkannya.Pendekatan sistem
yaitu input-proses-outputdigunakan sebagai panduan
dalam menguraikan karakteristik MBS.
a. Output yang Diharapkan
Sekolah memiliki output yang diharapkan. Output
sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh
proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada
umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu
prestasi akademik (academic achievement) dan prestasi
non-akademik (non-academic achievement).
b. Proses
Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki 15
5
karakteristik proses sebagai berikut.
(1) Proses Pembelajaran yang Efektivitasnya Tinggi
Sekolah yang menerapkan MBS memiliki
efektivitas proses pembelajaran yang tinggi. Ini
ditunjukkan oleh sifat proses pembelajaran yang
menekankan pada pemberdayaan peserta didik.
Proses pembelajaran yang efektif juga lebih
menekankan pada belajar mengetahui (learning to
know), belajar bekerja (learning to do), belajar
hidup bersama (learning to live together), dan
belajar menjadi diri sendiri (learning to be).
(2) Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Kuat
Kepala sekolah merupakan salah satu faktor
yang dapat mendorong sekolah untuk dapat
mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran
sekolahnya melalui program-program yang
dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh
karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki
kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang
tangguh agar mampu mengambil keputusan dan
inisiatif/prakarsa untuk meningkatkan mutu
sekolah.
(3) Lingkungan Sekolah yang Aman dan Tertib
Sekolah memiliki lingkungan (iklim) belajar
yang aman, tertib, dan nyaman sehingga proses
pembelajaran dapat berlangsung dengan nyaman
(enjoyable learning).
6
Pengelolaan tenaga kependidikan, mulai dari
analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan,
evaluasi kinerja, hubungan kerja sehingga sampai
pada imbal jasa, merupakan garapan penting bagi
seorang kepala sekolah.
(4) Sekolah Memiliki Budaya Mutu
Budaya mutu memiliki elemen-elemen sebagai
berikut: (a) informasi kualitas harus digunakan
untuk perbaikan, bukan untuk
mengadili/mengontrol orang; (b) kewenangan harus
sebatas tanggungjawab; (c) hasil harus diikuti
penghargaan (rewards) atau sanksi (punishment);
(d) kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi, harus
merupakan basis untuk kerjasama; (e) warga
sekolah merasa aman terhadap pekerjaannya; (f)
atmosfir keadilan (fairness) harus ditanamkan; (g)
imbal jasa harus sepadan dengan nilai
pekerjaannya; dan (h) warga sekolah merasa
memiliki sekolah.
(5) Sekolah Memiliki “Teamwork” yang Kompak, Cerdas,
dan Dinamis
Budaya kerjasama antar fungsi dalam
sekolah, antar individu dalam sekolah, harus
merupakan kebiasaan hidup sehari-hari warga
sekolah.
(6) Sekolah Memiliki Kewenangan
Sekolah memiliki kewenangan untuk
melakukan yang terbaik bagi sekolahnya sehingga
dituntut untuk memiliki kemampuan dan
7
kesanggupan kerja yang tidak selalu
menggantungkan pada atasan.
(7) Partisipasi yang Tinggi dari Warga Sekolah dan
Masyarakat
Sekolah yang menerapkan MBS memiliki
karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah dan
masyarakat merupakan bagian kehidupannya.
(8) Sekolah Memiliki Keterbukaan (Transparansi)
Manajemen
Keterbukaan ini ditunjukkan dalam
pengambilan keputusan, perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan
sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak
terkait sebagai alat kontrol.
(9) Sekolah Memiliki Kemauan untuk Berubah (psikologis
dan Fisik)
Perubahan harus merupakan sesuatu yang
menyenangkan bagi semua warga sekolah.
Perubahan merupakan peningkatan, baik bersifat
fisik maupun psikologis.Hasil perubahan diharapkan
lebih baik dari sebelumnya.
(10)Sekolah Melakukan Evaluasi dan Perbaikan Secara
Berkelanjutan
Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya
ditujukan untuk mengetahui tingkat daya serap dan
kemampuan peserta didik, tetapi yang terpenting
adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi
belajar tersebut untuk memperbaiki dan
8
menyempurnakan proses pembelajaran di sekolah.
(11) Sekolah Responsif dan Antisipatif terhadap
Kebutuhan
Sekolah selalu tanggap (responsif) terhadap
berbagai aspirasi yang muncul bagi peningkatan
mutu, serta mampu mengantisipasi hal-hal yang
mungkin bakal terjadi.
(12) Memiliki Komunikasi yang Baik
Sekolah yang efektif umumnya memiliki
komunikasi yang baik, terutama antar warga
sekolah, dan antar sekolah dan masyarakat,
sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
masing-masing warga sekolah dapat diketahui.
(13) Sekolah Memiliki Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah bentuk
pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah
terhadap keberhasilan program yang telah
dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan
prestasi yang dicapai dan dilaporkan kepada
pemerintah, orangtua siswa, dan masyarakat.
(14) Manajemen Lingkungan Hidup Sekolah Bagus
Sekolah efektif melaksanakan manajemen
lingkungan hidup sekolah secara efektif. Sekolah
melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan kesadaran warga
sekolah tentang nilai-nilai lingkungan hidup dan
mampu mengubah perilaku dan sikap warga
sekolah untuk menuju lingkungan hidup yang
9
sehat.
(15) Sekolah memiliki Kemampuan Menjaga
Sustainabilitas
Sekolah yang efektif juga memiliki
kemampuan untuk menjaga kelangsungan
hidupnya (sustainabilitasnya) baik dalam program
maupun pendanaannya.
c. Input Pendidikan
(1) Memiliki Kebijakan, Tujuan, dan Sasaran Mutu yang Jelas
Secara formal, sekolah menyatakan dengan
jelas tentang keseluruhan kebijakan, tujuan, dan
sasaran sekolah yang berkaitan dengan mutu.
Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu tersebut
dinyatakan oleh kepala sekolah. Kebijakan, tujuan,
dan sasaran mutu tersebut disosialisasikan kepada
semua warga sekolah, sehingga tertanam
pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga sampai
pada kepemilikan karakter mutu oleh warga
sekolah.
(2) Sumberdaya Tersedia dan Siap
Sumberdaya merupakan input penting yang
diperlukan untuk berlangsungnya proses
pendidikan di sekolah. Sumberdaya dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumberdaya
manusia dan sumberdaya lainnya (uang,
peralatan, perlengkapan, bahan, dan sebagainya).
Secara umum, sekolah yang menerapkan MBS
harus memiliki tingkat kesiapan sumberdaya yang
10
memadai untuk menjalankan proses pendidikan.
Oleh sebab itu, diperlukan kepala sekolah yang
mampu memobilasi sumberdaya yang ada di
sekitarnya.
(3) Staf yang Kompeten dan Berdedikasi Tinggi
Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki
staf yang mampu (kompeten) dan berdedikasi
tinggi terhadap sekolahnya.
(4) Memiliki Harapan Prestasi yang Tinggi
Sekolah yang menerapkan MBS mempunyai
dorongan dan harapan yang tinggi untuk
meningkatkan prestasi peserta didik dan
sekolahnya. Harapan tinggi dari kepala sekolah,
guru, dan peserta didik di sekolah merupakan
salah satu faktor yang menyebabkan sekolah
selalu dinamis untuk selalu menjadi lebih baik dari
keadaan sebelumnya.
(5) Fokus pada Pelanggan (Khususnya Siswa)
Pelanggan, terutama siswa, harus merupakan
fokus dari semua kegiatan sekolah.
(6) Input Manajemen
Kelengkapan dan kejelasan input manajemen
akan membantu kepala sekolah mengelola
sekolahnya dengan efektif. Input manajemen yang
dimaksud meliputi: tugas yang jelas, rencana yang
rinci dan sistematis, program yang mendukung
bagi pelaksanaan rencana, ketentuan-ketentuan
(aturan main) yang jelas.
11
5. Urusan-urusan yang Menjadi Kewenangan dan
Tanggung Jawab Sekolah
Desentralisasi urusan-urusan pendidikan di sekolah tidak
semua urusan dilimpahkan ke sekolah, tetapi sebagian
urusan masih merupakan kewenangan dan tanggungjawab
Pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah
kabupaten/kota, dan sebagian urusan lainnya diserahkan
ke sekolah. Urusan-urusan pendidikan yang sebagian
menjadi kewenangan dan tanggungjawab sekolah, yaitu:
(1) proses belajar mengajar, (2) perencanaan dan evaluasi
program sekolah, (3) pengelolaan kurikulum, (4)
pengelolaan ketenagaan, (5) pengelolaan peralatan dan
perlengkapan, (6) pengelolaan keuangan, (7) pelayanan
siswa, (8) hubungan sekolah-masyarakat, dan (9)
pengelolaan kultur sekolah.
(1)Pengelolaan Proses Belajar Mengajar
Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama
sekolah. Secara umum, strategi/metode/teknik
pembelajaran dan pengajaran yang dipilih harus pro-
perubahan.
(2) Perencanaan dan Evaluasi
Sekolah diberi kewenangan untuk menyusun
rencana pengembangan sekolah (RPS) atau school-
based plan sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah harus
membuat rencana peningkatan pemerataan, mutu,
relevansi dan efisiensi sekolah.Untuk itu, sekolah harus
melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan
secara internal.
(3) Pengelolaan Kurikulum
12
Pengelolaan kurikulum yang dimaksud dinamakan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pemerintah
Pusat hanya menetapkan standar dan sekolah
diharapkan mengoperasionalkan standar yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya sekolah
berhak mengembangkan KTSP ke dalam silabus, materi
pokok pembelajaran, proses pembelajaran, indikator
kunci kinerja, sistem penilaian, dan rencana pelaksanaan
pembelajaran.
(4)Pengelolaan Ketenagaan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
Pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis
kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan,
hadiah dan sanksi (reward and punishment), hubungan
kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah
(guru, tenaga administrasi, laboran, dan sebagainya)
dapat dilakukan oleh sekolah, kecuali pengupahan dan
rekrutmen pegawai negeri.
(5) Pengelolaan Fasilitas (Peralatan dan
Perlengkapan)
Pengelolaan fasilitas sekolah meliputi pengadaan,
pemeliharaan dan perbaikan, hingga pengembangan.
(6) Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan dan penggunaan keuangan menjadi
kewenangan sekolah sesuai kebutuhannya. Sekolah juga
harus diberi kebebasan untuk melakukan “kegiatan-
kegiatan yang mendatangkan penghasilan” (income
generating activities), sehingga sumber keuangan tidak
semata-mata tergantung pada pemerintah.
(7)Pelayanan Siswa
13
ProsesBelajarMengajar
Perencanaan dan evaluasiPengelolaan KurikulumPengelolaan KetenagaanPengelolaan peralatan dan perlengkapanPengelolaan KeuanganPelayanan siswaHumasPengelolaan kultur sekolah
Prestasi Siswa
Input Proses Output
Pelayanan siswa, mulai dari penerimaan siswa baru,
pengembangan/pembinaan/pembimbingan, penempatan
untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia
kerja, hingga sampai pada pengurusan alumni.
(8) Hubungan Sekolah-Masyarakat
Esensi hubungan sekolah-masyarakat adalah untuk
meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan,
dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan
moral dan finansial.
(9) Pengelolaan Kultur Sekolah
Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme
dan harapan/ekspektasi yang tinggi dari warga sekolah,
kesehatan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat
pada siswa (student-centered activities).
Uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut.
14
Gambar 1. Urusan-urusan yang Didesentralisasikan
C. Kasus
Kasus untuk semua Kepala Sekolah
Diskusikan kasus berikut selama 10 menit! Buat
powerpointnya! Sajikan di depan kelompok lainnya untuk
mendapat komentar-komentar dan saran-saran sebagai
umpan balik!
15
Kemajuan Sekolah, sebenarnya tidak hanya berada di
pundak kepala sekolahnya saja, melainkan tim kerja yang
terdiri guru, karyawan, siswa, dan komite sekolah. Kepedulian
para guru terhadap materi yang diajarkan, kepedulian para
orang tua terhadap mutu pendidikan yang telah diterima
anaknya, dan juga kepedulian komite sekolah terhadap
kualitas sekolah yang turut mereka kelola. Disamping itu
terbuka kemungkinan untuk membuat jalur hubungan
dengan pihak di luar dinas pendidikan setempat, misalnya
mendorong pihak swasta untuk menyelenggarakan
pendidikan yang tidak jauh dari wilayah kerjanya.
Kontribusi pihak swasta bisa kita masukkan pada aneka
aspek. Mulai dari kontribusi fisik sampai pada peningkatan
mutu guru dan kepala sekolah melalui penyelenggaraan
pelatihan. Sponsor-sponsor utamanya dapat ditarik dari pihak
swasta. Dalam kenyataannya, semua cerita diatas belum
terjadi secara maksimal (dimodifikasi dari cerita Ade Hidayat,
Guru SD Cipayung, Bogor). Upaya-upaya apa yang harus
dilakukan agar teamwork yang kompak, cerdas, dinamis,
harmonis, dan lincah, baik di dalam sekolah maupun dengan
pihak di luar sekolah dapat diwujudkan secara ikhlas dan
amanah?
D. Rangkuman
MBS dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang
memberikan otonomi, dan keluwesan (fleksibilitas) yang lebih
besar kepada sekolah, dan mendorongpartisipasiaktif
langsung warga sekolah dan masyarakat untuk
meningkatkan mutu sekolah.MBS bertujuan untuk
meningkatkan kinerja sekolah.mandiri, efisien, efektif, dan
akuntabel.Karakteristik MBS meliputi: (1) input,(2) proses,
dan (3) input pendidikan.
16
KEGIATAN BELAJAR 2
PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Bacalah materi di bawah ini dengan cermat!
A. Pengantar
Pelaksanaan MBS sudah sepantasnya menerapkan pendekatan
“idiograpik” (membolehkan adanya keberbagaian cara
melaksanakan MBS) dan bukan lagi menggunakan pendekatan
“nomotetik” (cara melaksanakan MBS yang cenderung
seragam/konformitas untuk semua sekolah). Oleh karena itu,
dalam arti yang sebenarnya, tidak ada satu resep pelaksanaan
MBS yang sama untuk diberlakukan ke semua sekolah. Tetapi
satu hal yang perlu diperhatikan bahwa mengubah
pendekatan manajemen berbasis pusat menjadi manajemen
berbasis sekolah bukanlah merupakan proses sekali jadi dan
bagus hasilnya (one-shot and quick-fix), akan tetapi
merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus
dan melibatkan semua pihak yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan sekolah. Paling
tidak, proses menuju MBS memerlukan perubahan empat hal
pokok berikut.
(1)Perlu penyempurnaan peraturan-peraturan, ketentuan-
ketentuan, dan kebijakan-kebijakan bidang pendidikan
yang ada di daerah yang menjadikan sekolah bersifat
otonom dan mendudukkannya sebagai unit utama.
(2)Kebiasaan (routines) berperilaku warga (unsur-unsur)
sekolah perlu disesuaikan karena MBS menuntut
17
kebiasaan-kebiasaan berperilaku baru yang mandiri,
kreatif, proaktif, sinergis, koordinatif/kooperatif, integratif,
sinkron, luwes, dan professional.
(3)Peran sekolah yang selama ini biasa diatur (mengikuti apa
yang diputuskan oleh birokrat diatasnya) perlu disesuaikan
menjadi sekolah yang bermotivasi-diri tinggi (self-
motivator).
(4)Hubungan antar warga (unsur-unsur) dalam sekolah,
dengan instansi terkait.
B. Materi Pokok
1. Tahap-tahap Pelaksanaan
a. Melakukan Sosialisasi MBS
Sosialisasi konsep MBS dilakukan oleh sekolah kepada
semua warga/unsur sekolah (guru, siswa, wakil kepala
sekolah, guru BK, karyawan, orangtua siswa,
pengawas, pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
pejabat Dinas Pendidikan Provinsi, dan sebagainya)
melalui berbagai mekanisme.
b. Memperbanyak Mitra Sekolah
Kemitraan dalam sekolah meliputi: kepala
sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan
siswa, siswa dengan siswa. Kemitraan sekolah dengan
masyarakat sekitarnya meliputi: kepala sekolah
dengan komite sekolah, guru dengan orangtua siswa,
kepala sekolah dengan instansi terkait.
c. Merumuskan Kembali Aturan Sekolah, Peran Unsur-
unsur Sekolah,Kebiasaan dan Hubungan antar Unsur-
unsur Sekolah
18
vvvvvDana
vvvvvSarpras
vvvvvKesiswaan
vvvvvPendidik & TK
vvvvvPenilaian
vvvvvKurikulum
vvvvvPBM
PengontrolanPengkoor-dinasian
Pelaksa-naan
Pengorgani-sasian
Perenca-naanFungsi
Aspek
Aturan sekolah perlu dirumuskan kembali agar sesuai
dengan tuntutan MBS yaitu otonomi, fleksibilitas, dan
partisipasi. Demikian juga, peran masing-masing
unsur sekolah perlu ditinjau kembali sesuai dengan
tuntutan MBS yaitu demokratisasi sekolah. Ini berarti
bahwa peran-peran yang semula lebih bersifat
otoriter perlu diubah agar menjadi egaliter.
d. Menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik
Prinsip-prinsip tata kelola yang baik meliputi:
partisipasi, transparansi, tanggung jawab,
akuntabilitas, wawasan kedepan, penegakan hukum,
keadilan, demokrasi, prediktibilitas, kepekaan,
profesionalisme, efektivitas, efisiensi, dan kepastian
jaminan hukum.
e. Mengklarifikasi Fungsi dan Aspek Manajemen Sekolah
Manajemen sekolah merupakan pengelolaan sekolah
yang dilakukan dengan dan melalui pendidik dan
tenaga kependidikan untuk mencapai tujuan sekolah
secara efektif dan efisien.Fungsi-fungsi manajemen
dan urusan-urusan sekolah (digabung menjadi
manajemen sekolah) perlu diklarifikasi secara
bersama-sama untuk menemukan pembagian urusan-
urusan tentang fungsi-fungsi manajemen dan urusan-
urusan pendidikan yang menjadi kewenangan dan
tanggungjawab sekolah, termasuk komite sekolah.
Matrik Manajemen Berbasis Sekolah
19
Kesesuaian Hasil dengan Desain RPS
Desain
RPS
ImplementasiRPS
EvaluasiRPS
- Cakupan Isi RPS- Kualitas RPS
Kepatuhan Implementasi dengan Desain RPS
f. Meningkatkan Kapasitas Sekolah
Keberhasilan MBS sangat tergantung pada
kesiapan kapasitas (kemampuan dan kesanggupan)
sekolah. Makin tinggi tingkat kesiapan kapasitas
sekolah dalam melaksanakan MBS, makin tinggi pula
tingkat keberhasilan MBS di sekolah yang
bersangkutan.
g. Meredistribusi Kewenangan dan Tanggung jawab
Dalam MBS, kewenangan dan tanggung jawab
tidak lagi terpusat pada kepala sekolah, tetapi
disebar/didistribusikan kepada para pemangku
kepentingan pendidikan sekolah. Kekuatan di sekolah
tidak lagi semata-mata di satu pundak kepala
sekolah, melainkan menjadi kekuatan kolektif (team
work).
h. Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah
(RPS/RKAS), Melaksanakan, dan Memonitor serta
Mengevaluasinya
Sekolah pelaksana MBS diharapkan menyusun desain,
melaksanakan dan melakukan evaluasi RPS/RKAS secara
berkelanjutan setiap 5 tahun (renstra) dan rencana tahunan
seperti gambar berikut.
20
Feed Back
Gambar 2. Disain, Implementasi, dan Evaluasi RPS
2. Penyusunan RPS/RKAS berdasarkan tuntutan MBS
a. Menyusun Desain RPS/RKAS
RPS/RKAS disusun dengan tujuan untuk: (1)
menjamin agar perubahan/tujuan sekolah yang telah
ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian
yang tinggi dan resiko yang kecil; (2) mendukung
koordinasi antar pelaku sekolah; (3) menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik
antar pelaku sekolah, antar sekolah dan dinas
pendidikan kabupaten/kota, dan antar waktu; (4)
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan; (5) mengoptimalkan partisipasi warga
sekolah dan masyarakat, dan (6) menjamin
tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,
efektif, dan berkeadilan dan berkelanjutan.
b. Melaksanakan RPS/RKAS
Dalam melaksanakan rencana peningkatan mutu
pendidikan, maka sekolah perlu mengambil langkah
proaktif untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan. Kepala sekolah dan guru bebas mengambil
inisiatif dan kreatif dalam menjalankan program-
21
program yang diproyeksikan supaya dapat mencapai
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi RPS/RKAS
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program,
sekolah perlu mengadakan evaluasi pelaksanaan
program jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam melaksanakan evaluasi, kepala sekolah harus
mengikutsertakan setiap unsur yang terlibat dalam
program, khususnya guru dan tenaga lainnya.
Demikian pula, orangtua peserta didik dan masyarakat
sebagai pihak eksternal harus dilibatkan untuk menilai
keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Hasil
evaluasi pelaksanaan MBS perlu dibuat laporan yang
terdiri dari teknis dan keuangan.
d. Tugas dan Fungsi Jajaran Birokrasi
Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
(Bidang Pendidikan) antara Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (selanjutnya
disingkat PP 38/2007), maka tugas dan fungsi masing-
masing jajaran birokrasi pendidikan dalam
penyelenggaraan MBS dapat dituliskan sebagai
berikut.
1) Direktorat Pembinaan Sekolah (SD, SMP, SMA,
SMK)
Direktorat Pembinaan Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK,
selanjutnya disingkat Direktorat Pembinaan)
mempunyai tugas dan fungsi menyusun norma-
norma (peraturan perundang-undangan), standar, 22
kriteria, prosedur, dan kebijakan, baik pada tataran
formulasi/penetapan, implementasi, maupun
evaluasinya pada tingkat nasional.
2) Dinas Pendidikan Provinsi
Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi adalah
menjabarkan kebijakan dan strategi MBS yang telah
digariskan oleh Direktorat Pembinaan untuk
diberlakukan di Provinsi masing-masing.
3) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjalankan
tugas dan fungsi utamanya memberikan pelayanan
dalam pengelolaan satuan pendidikan di
Kabupaten/Kota masing-masing yang menjalankan
MBS.
4) Sekolah
Tugas dan fungsi utama sekolah adalah
mengelolapenyelenggaraan MBS di sekolah masing-
masing. Sekolah menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai berikut:Menyusun rencana dan program
pelaksanaan MBS dengan melibatkan pemangku
kepentingan, antara lain: wakil sekolah (kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata usaha),
wakil siswa (OSIS), wakil orangtua siswa, wakil
organisasi profesi, wakil pemerintah, dan tokoh
masyarakat;Melaksanakan MBS secara efektif dan
efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip total
quality management (fokus pada pelanggan,
perbaikan secara terus-menerus, dan keterlibatan
total warga sekolah dalam meningkatkan mutu 23
sekolah) dan berpikir sistem (berpikir holistik/tidak
parsial, saling terkait, dan terpadu); Melaksanakan
pengawasan dan pembimbingan dalam
pelaksanaan MBS sehingga implementasi dapat
dijamin untuk mencapai sasaran MBS;Melakukan
evaluasi untuk menilai tingkat ketercapaian sasaran
program MBS yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi
digunakan untuk menentukan sasaran baru
program MBS tahun berikutnya;Menyusun laporan
penyelenggaraan MBS beserta hasilnya secara
lengkap untuk disampaikan kepada pihak-pihak
terkait; danMempertanggung jawabkan hasil
penyelenggaraan MBS kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan sekolah.
5) Komite Sekolah
Tugas dan fungsi utama Komite Sekolah dalam
pelaksanaan MBS di sekolah adalah: (1) memberi
masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada
sekolah mengenai kebijakan dan program
pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria
pendidik dan tenaga kependidikan, kriteria fasilitas
pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan
pendidikan; (2) mendorong orangtua siswa dan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan,
(3) menggalang dana masyarakat dalam rangka
pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, (4)
mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen
masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu tinggi, (5) melakukan evaluasi dan
pengawasan terhadap
24
kebijakan/program/penyelenggaraan dan keluaran
pendidikan, (6) melakukan kerjasama dengan
masyarakat, dan (7) menampung dan menganalisis
aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
C. Latihan
Untuk semua kepala sekolah
(1) Diskusikan sistematika RKS/RKAS menurut Panduan
ESDM!
(2) Tuliskan garis besar isi setiap komponen RKS/RKAS!
(3) Lengkapi isi RKS/RKASdi atas pada saat on the job
learning dan kumpulkan pada saat in the job learning2!
D. Rangkuman
Pelaksanaan MBS memerlukandelapan tahapan. Agar
pelaksanaan MBS dapat berhasil dengan baik, masing-masing
jajaran birokrasi pendidikan tingkat pusat, propinsi,
kabupaten/kota, dan sekolah melakukan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pembagian
tugas dan fungsi jajaran birokrasi pendidikan dalam
penyelenggaraan MBS mengikuti PP 38/2007.
25
KEGIATAN BELAJAR 3
TATA KELOLA YANG BAIK
Bacalah materi di bawah ini dengan cermat!
A. Pengantar
Sekolah diberi otonomi (kewenangan dan tanggung
jawab) yang lebih besar untuk mengelola sekolahnya.
Namun, kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar
hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila sekolah
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu
partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi,
berwawasan ke depan, hukum dilaksanakan dengan baik,
26
keadilan, demokrasi/egaliterisme, prediktif, peka terhadap
aspirasi stakeholders, dan pasti dalam penjaminan mutu.
Berikut uraian singkat tentang partisipasi, transparansi, dan
akuntabilitas.
B. Materi Pokok
1.Partisipasi
a.Latar Belakang
MBS mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari
semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pendidikan di sekolah (stakeholders), baik warga
sekolah seperti guru, kepala sekolah, siswa, dan tenaga-
tenaga kependidikan lainnya, maupun warga di luar
sekolah seperti orang tua siswa, akademisi, tokoh
masyarakat,dan pihak-pihak lain yang mewakili
masyarakat yang diwadahi melalui komite sekolah. Saat
ini, Komite Sekolah merupakan wadah formal bagi
stakeholdersuntuk berpartisipasi secara langsung
maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan sekolah.
b.Arti Partisipasi
Partisipasi adalah proses di mana stakeholders
(warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik
secara individual maupun kolektif, secara langsung
maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan,
pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan/ pengevaluasian pendidikan sekolah.
Diharapkan, partisipasi dapat mendorong warga sekolah
dan masyarakat sekitar untuk menggunakan haknya
dalam menyampaikan pendapat dalam proses
pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan,
27
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengevaluasian
yang menyangkut kepentingan sekolah, baik secara
individual maupun kolektif, secara langsung maupun
tidak langsung.
c. Tujuan Partisipasi
Tujuan utama peningkatan partisipasi adalah untuk:
(1) meningkatkan dedikasi/ kontribusi stakeholders
terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik
dalam bentuk jasa (pemikiran/intelektualitas,
keterampilan), moral, finansial, dan material/barang; (2)
memberdayakan kemampuan yang ada pada
stakeholders bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional; (3) meningkatkan peran
stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan di
sekolah, baik sebagai advisor, supporter, mediator,
controller, resource linker, and education provider, dan
(4) menjamin agar setiap keputusan dan kebijakan yang
diambil benar-benar mencerminkan aspirasi
stakeholders dan menjadikan aspirasi stakeholders
sebagai panglima bagi penyelenggaraan pendidikan di
sekolah.
d.Upaya-Upaya Peningkatan Partisipasi
Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam
rangka meningkatkan partisipasi stakeholders adalah
sebagai berikut.
(1) Menyediakan sarana partisipasi atau saluran
komunikasi agar stakeholders dapat mengutarakan
pendapatnya, keinginannya, dan aspirasinya melalui
pertemuan umum, temu wicara, konsultasi, dan
penyampaian pendapat secara tertulis.
28
(2) Melakukan advokasi, publikasi, komunikasi, dan
transparansi kepada stakeholders.
e.Indikator Keberhasilan Partisipasi
Keberhasilan peningkatan partisipasi stakeholders
dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat
diukur dengan enam indikator berikut.
(1) Kontribusi/dedikasi stakeholders meningkat dalam
hal jasa (pemikiran, keterampilan), finansial, moral,
dan material/barang.
(2) Meningkatnya kepercayaan stakeholders kepada
sekolah, terutama menyangkut kewibawaan dan
kebersihan.
(3) Meningkatnya tanggungjawab stakeholders terhadap
penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
(4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik
dan saran) untuk peningkatan mutu pendidikan.
(5) Meningkatnya kepedulian stakeholders terhadap
setiap langkah yang dilakukan oleh sekolah untuk
meningkatkan mutu.
(6) Keputusan-keputusan yang dibuat oleh sekolah
benar-benar mengekspresikan aspirasi dan pendapat
stakeholders dan mampu meningkatkan kualitas
pendidikan.
2.Transparansi
a.Latar Belakang
Sekolah adalah organisasi pelayanan yang diberi
mandat oleh publik untuk menyelenggarakan pendidikan
sebaik-baiknya. Mengingat sekolah adalah organisasi
pelayanan publik, maka sekolah harus transparan
kepada publik mengenai proses dan hasil pendidikan
29
yang dicapai. Transparansi dicapai melalui kemudahan
dan kebebasan publik untuk memperoleh informasi dari
sekolah.Pengembangan transparansi sangat diperlukan
untuk membangun keyakinan dan kepercayaan publik
kepada sekolah.Dengan transparansi yang tinggi, publik
tidak lagi curiga terhadap sekolah dan karenanya
keyakinan dan kepercayaan publik terhadap sekolah
juga tinggi.
b.Arti Transparansi
Transparansi sekolah adalah keadaan di mana
setiap orang yang terkait dengan kepentingan
pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil
pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Dalam
konteks pendidikan, istilah transparansi sangatlah jelas
yaitu kepolosan, apa adanya, tidak bohong, tidak curang,
jujur, dan terbuka terhadap publik tentang apa yang
dikerjakan oleh sekolah. Ini berarti bahwa sekolah harus
memberikan informasi yang benar kepada publik.
Transparansi menjamin bahwa data sekolah yang
dilaporkan mencerminkan realitas.
c. Tujuan Transparansi
Pengembangan transparansi bertujuan untuk
membangun kepercayaan dan keyakinan publik kepada
sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan
pendidikan yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam
arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti profesional.
d.Upaya-Upaya Peningkatan Transparansi
Transparansi sekolah perlu ditingkatkan agar publik
memahami situasi sekolah dan dengan demikian
mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam
30
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Upaya-upaya
yang perlu dilakukan dalam kerangka meningkatkan
transparansi sekolah kepada publik antara lain melalui
pendayagunaan berbagai jalur komunikasi, baik secara
langsung melalui temu wicara, maupun secara tidak
langsung melalui jalur media tertulis (brosur, leaflet,
newsletter, pengumuman melalui surat kabar) maupun
media elektronik (radio dan televisi lokal), serta
handphone.
e.Indikator Keberhasilan Transparansi
Keberhasilan transparansi sekolah ditunjukkan oleh
beberapa indikator berikut: (a) meningkatnya keyakinan
dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah
adalah bersih dan wibawa, (2) meningkatnya partisipasi
publik terhadap penyelenggaraan sekolah, (3)
bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik
terhadap penyelenggaraan sekolah, dan (4)
berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku di sekolah.
3.Akuntabilitas
a.Latar Belakang
MBS memberi kewenangan yang lebih besar kepada
penyelenggara sekolah yaitu kewenangan untuk
mengatur dan mengurus sekolah, mengambil keputusan,
mengelola, memimpin, dan mengontrol sekolah. Agar
penyelenggara sekolah tidak sewenang-wenang dalam
menyelenggarakan sekolah, maka sekolah harus
bertanggungjawab terhadap apa yang dikerjakan. Untuk
itu, sekolah berkewajiban mempertanggungjawabkan
31
kepada publik tentang apa yang dikerjakan sebagai
konsekwensi dari mandat yang diberikan oleh publik/
masyarakat.
b.Arti Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara
organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.
Akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban
penyelenggara sekolah yang diwujudkan melalui
transparansi dengan cara menyebarluaskan informasi
dalam hal: (a) pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
serta perencanaan, (b) anggaran pendapatan dan
belanja sekolah, (c) pengelolaan sumberdaya pendidikan
di sekolah, dan (d) keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
Menurut jenisnya, akuntabilitas dapat dikategorikan
menjadi 4: (1) akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas
pilihan atas kebijakan yang akan dilaksanakan, (2)
akuntabilitas kinerja (product/quality accountability),
yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan
pencapaian tujuan sekolah, (3) akuntabilitas proses,
yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan proses,
prosedur, aturan main, ketentuan, pedoman, dan
sebagainya., dan (4)akuntabilitas keuangan (kejujuran)
atau sering disebut (financial accountability), yaitu
akuntabilitas yang berhubungan dengan pendapatan dan
pengeluaran uang (cash in and cash out). Sering kali
32
istilah cost accountability juga digunakan untuk kategori
akuntabilitas ini.
c. Tujuan Akuntabilitas
Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk
mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah
sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya sekolah
yang baik dan terpercaya. Selain itu, tujuan akuntabilitas
adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan
publik terhadap pelayanan pendidikan yang
diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan
publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan
untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan
pendidikan kepada publik.
Sekolah dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika
proses dan hasil kinerja sekolah dianggap benar dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya.
d.Indikator Keberhasilan Akuntabilitas
Keberhasilan akuntabilitas dapat diukur dengan
beberapa indikator berikut, yaitu: (a) meningkatnya
kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah, (b)
tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai
terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, (c)
berkurangnya kasus-kasus KKN di sekolah, dan (d)
meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah
dengan nilai dan norma yang berkembang di
masyarakat.
C. Kasus
Kasus untuk Kepala SD
33
Diskusikan kasus berikut selama 10 menit! Selesaikan
kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan MBS. Buat
powerpointnya untuk disajikan di depan kelompok lain!
Kelompok lain memberi komentar-komentar dan saran-saran
untuk masukan!
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan sekolah antara lain disebabkan tidak berjalannya
mekanisme pengawasan. Agar pengawasan dapat berjalan,
maka komite sekolah yang sesungguhnya dibentuk untuk
melaksanakan fungsi kontrol atas sekolah harus diperkuat
dan diberdayakan.
“Selain itu, peran supervisi atau pengawas sekolah perlu
ditingkatkan kompetensinya”, kata Unifah Rosyidi, dosen
manajemen pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Kamis
(1/9).
Diingatkan bahwa munculnya konsep komite sekolah
antara lain dilandaskan pada kebutuhan untuk mengontrol
penyelenggara sekolah di era otonomisasi pendidikan.
Kontrol ini menjadi penting karena akuntabilitas merupakan
bukti keotonomian sekolah, termasuk dalam hal
pertanggungjawaban keuangan kepada stakeholder
pendidikan.
Selama ini, sulitnya mewujudkan transparansi pengelolaan
keuangan sekolah terjadi karena komite dan penyelenggara
sekolah belum memahami tugasnya masing-masing di era
otonomi sekolah. Selain itu, pengangkatan anggota dan
pengurus belum sepenuhnya terbuka.
“Ada kecenderungan anggota komite sekolah yang dipilih
merupakan orang yang punya jabatan dan hidup mapan
34
sehingga secara finansial tidak kesulitan atau tidak terlalu
peduli. Sementara waktu, mereka bekerja sebagai anggota
komite sekolah juga terbatas”, kata Unifah.
Kendala lain, anggota komite sekolah dipilih dari antara
orang tua murid yang anaknya menempuh pendidikan di
sekolah tersebut. Akibatnya, anggota komite sekolah enggan
atau tak mampu menjalankan fungsi kontrolnya.
Kasus untuk Kepala SMP
Diskusikan kasus berikut selama 10 menit! Selesaikan
kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan MBS! Buat
powerpointnya untuk disajikan di depan kelompok lain.
Kelompok lain memberi komentar-komentar dan saran-saran
untuk masukan.
Pak Nanang (nama samaran) adalah salah satu orang
tua murid SMP XXX di salah satu kabupaten di Indonesia. Ia
mengetahui bahwa sesuai dengan yang disosialisasikan
pemerintah, pemakaian dana Biaya Operasional Sekolah
(BOS) harus dibicarakan dengan seluruh orang tua/wali
murid. Tetapi saya dan orang tua/wali murid lainnya sampai
saat ini tidak pernah mendapat undangan mengenai
penggunaan dana BOS tersebut. Besarnya pun kami tidak
mengetahui, apalagi penggunaannya. Hanya dua pihak yang
mengetahui detail penggunaan dana BOS yakni kepala
sekolah dan Tuhan. Demikian keluhan orang tua/wali murid
dan wakil kepala sekolah.Kenyataannya, meski pun katanya
sekolah mendapatkan BOS, kami sebagai orang tua/wali
murid masih saja dibebani untuk membeli LKS dan buku
paket yang katanya untuk membantu murid dalam belajar.
35
Namun, LKS anak saya tidak pernah sekali pun diperiksa
guru.Pada hal hasil pemeriksaan guru sangat penting bagi
anak saya dan saya sebagai umpan balik membimbing dan
memotivasi belajar anak saya agar prestasi belajarnya
meningkat secara berkelanjutan.Satu hal lagi yang membuat
saya bertanya, “Mengapa masih ada pungutan sekolah dan
berapa anggaran pembelian buku pelajaran?” sering tidak
dijawab oleh Pak Nanang. Apakah pungutan untuk membeli
LKS dan buku paket sudah mendapat persetujuan Dinas
Pendidikan setempat?Sebaliknya, orang tua/wali murid dan
guru justru mendapat ancaman jika sering bertanya
mengenai pengelolaan BOS, dari anak dikeluarkan sampai
kenaiakan pangkat guru yang dihambat.
Kasus untuk Kepala SMA
Diskusikan kasus berikut selama 10 menit! Selesaikan
kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan MBS! Buat
powerpointnya untuk disajikan di depan kelompok lain!
Kelompok lain memberi komentar-komentar dan saran-saran
untuk masukan.
Selain komite sekolah, yang harus disegarkan adalah peran
para pengawas sekolah. ”Para pengawas sekolah harus
diperhatikan dan ditingkatkan kompetensinya agar mereka
dapat menjalankan fungsinya dengan benar”, kata Unifah.
Para pengawas sekolah seharusnya mampu mengawasi
sekolah secara keseluruhan. Unifah mengatakan, ada
sembilan komponen di sekolah yang harus berjalan dengan
baik sehingga perlu diawasi. Komponen itu mulai dari sarana,
36
proses pembelajaran sampai dengan masalah keuangan yang
harus memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
Sayangnya, pengawas sekolah cenderung mengawasi
sekolah secara normatif saja dan tidak mendetail. Termasuk
dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan sekolah.
Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII)
Suparman mengatakan, ketidaktransparan pengelolaan
keuangan sekolah merupakan kebiasaan buruk kepala
sekolah yang akhirnya menjadi budaya. Untuk menciptakan
mekanisme pengawasan, perlu keterlibatan pengurus komite
sekolah, orang tua, dan guru. Pengawasan tidak hanya cukup
oleh komite sekolah karena usianya masih terbilang baru dan
masih membutuhkan pencerahan.
Keterlibatan stakeholder pendidikan itu harus dilandasi
keterbukaan kepala sekolah. “Kalau tidak demikian maka
tidak akan terjadi perubahan. Sulit mengandalkan
pengawasan dari birokrasi”, katanya. Ketidakterbukaan
penyelenggaraan kepala sekolah kerap menciptakan
kecurigaan di kalangan guru. “Iklim kecurigaan tentu tidak
kondusif”, kata Suparman.
Kasus untuk Kepala SMK
Diskusikan kasus di atas selama 10 menit! Selesaikan
dengan pendekatan MBS! Hasilnya tuliskan di powerpoint.
Sajikan di depan kelompok lainnya untuk mendapat
komentar-komentar dan saran-saran sebagai umpan balik!
37
Ani (nama samaran), orang tua siswa di SMK
berpendapat bahwa SMK menggunakan standar ganda. Di
satu pihak, Kepala SMK mengklaim bahwa seluruh usaha di
Unit Produksi Sekolah (UPS) sebagai usaha untuk menunjang
biaya operasional sekolah dan tempat proses menjadikan
lulusan sebagai wirausahawan/wirausahawati. Tetapi, di
pihak lain, Kepala SMK yang bersangkutan tidak mau
menggunakan keuntungan usaha UPS untuk biaya
operasional sekolah. Menurut Ani, “Kalau ada keuntungan
diambil oleh Kepala SMK dan kroni-kroninya saja. Ada
kecenderungan pengelolaan keuangan tidak transparan.”
Akibatnya, timbul kecemburuan dan kecurigaan bagi mereka
yang tidak termasuk kroni-kroni. Selanjutnya, Ani berkata,
“jika UPS ingin dibisniskan, harus jelas dasar hukumnya dan
juga aturan mainnya”.
D. Rangkuman
MBS dapat dilaksanakan dengan baik apabila sekolah
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Prinsip-
prinsip tata kelola yang baik meliputi partisipasi,
transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, berwawasan
ke depan, hukum dilaksanakan dengan baik, keadilan,
demokrasi/egaliterisme, prediktif, peka terhadap aspirasi
stakeholders, dan pasti dalam penjaminan mutu. Dalam
materi pelatihan ini hanya diuraikan tiga tata kelola yang baik
yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.
38
KEGIATAN BELAJAR 4
MONITORING DAN EVALUASI
Bacalah materi di bawah ini dengan cermat
A. Pengantar
Monitoring dan Evaluasi (ME) merupakan bagian integral
dari pengelolaan pendidikan, baik di tingkat mikro (sekolah),
meso (dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan
provinsi), maupun makro (kementerian).
Monitoring adalah suatu proses pemantauan untuk
mendapatkan informasi tentang pelaksanaan MBS. Jadi, fokus
monitoring adalah pemantauan pada pelaksanaan MBS,
bukan pada hasilnya. Tepatnya, fokus monitoring adalah
pada komponen proses MBS, baik menyangkut proses
pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan,
pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar
39
mengajar. Sedang evaluasi merupakan suatu proses untuk
mendapatkan informasi tentang hasil MBS. Jadi, fokus
evaluasi adalah pada hasil MBS. Informasi hasil ini kemudian
dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan.
ME pada MBS bertujuan untuk mendapatkan informasi
yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Hasil
monitoring dapat digunakan untuk memberi masukan (umpan
balik) bagi perbaikan pelaksanaan MBS. Sedang hasil evaluasi
dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk
memberi masukan terhadap keseluruhan komponen MBS,
baik pada konteks, input, proses, output, maupun
outcomenya. Masukan-masukan dari hasil monitoring dan
evaluasi akan digunakan untuk pengambilan keputusan.
B. Materi Pokok
1.Komponen-Komponen MBS yang Dimonitor dan
Dievaluasi
MBS sebagai sistem, memiliki komponen-komponen
yang saling terkait secara sistematis satu sama lain, yaitu
konteks, input, proses, output, dan outcome.
Konteks adalah eksternalitas sekolah berupa demand and
support(permintaan dan dukungan) yang berpengaruh
pada input sekolah. Dalam istilah lain, konteks sama
artinya dengan istilah kebutuhan. Dengan demikian,
evaluasi konteks berarti evaluasi tentang kebutuhan. Alat
yang tepat untuk melakukan evaluasi konteks adalah
penilaian kebutuhan (needs assessment).
Input adalah segala “sesuatu” yang harus tersedia
dan siap karena dibutuhkan untuk berlangsungnya
40
proses.Secara garis besar, input dapat diklasifikasikan
menjadi tiga, yaitu harapan, sumberdaya, dan input
manajemen. Harapan-harapan terdiri dari visi, misi, tujuan,
sasaran. Sumberdaya dibagi menjadi dua yaitu
sumberdaya manusia dan sumberdaya selebihnya (uang,
peralatan, perlengkapan, bahan). Input manajemen terdiri
dari tugas, rencana, program, regulasi (ketentuan-
ketentuan, limitasi, prosedur kerja, dan sebagainya), dan
pengendalian atau tindakan turun tangan. Esensi evaluasi
pada input adalah untuk mendapatkan informasi tentang
“ketersediaan dan kesiapan” input sebagai prasyarat untuk
berlangsungnya proses.
Proses adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang
lain. Dalam MBS sebagai sistem, proses terdiri dari: proses
pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan,
proses pengelolaan program, proses belajar mengajar,
proses evaluasi sekolah, dan proses akuntabilitas. Dengan
demikian, fokus evaluasi pada proses adalah pemantauan
(monitoring) implementasi MBS, sehingga dapat ditemukan
informasi tentang konsistensi atau inkonsistensi antara
rancangan/disain MBS semula dengan proses
implementasi yang sebenarnya. Dengan didapatkan
informasi inkonsistensi tersebut, segera dapat dilakukan
koreksi/pelurusan terhadap pelaksanaan.
Outputadalah hasil nyata dari pelaksanaan MBS. Hasil
nyata yang dimaksud dapat berupa prestasi akademik
(academic achievement), misalnya, nilai NUN, dan
peringkat lomba karya tulis, maupun prestasi non-
akademik (non-academic achievement), misalnya, IMTAQ,
kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi olahraga, kesenian,
41
dan kerajinan. Fokus evaluasi pada output adalah
mengevaluasi sejauhmana sasaran (immediate objectives)
yang diharapkan (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai
oleh MBS. Dengan kata lain, sejauhmana “hasil nyata
sesaat” sesuai dengan “hasil/sasaran yang diharapkan”.
Tentunya makin besar kesesuaiannya, makin besar pula
kesuksesan MBS.
Outcome adalah hasil MBS jangka panjang, yang
berbeda dengan output yang hanya mengukur hasil MBS
sesaat/jangka pendek. Karena itu, fokus evaluasi outcome
adalah pada dampak MBS jangka panjang, baik dampak
individual (siswa), institusional (sekolah), dan sosial
(masyarakat). Untuk melakukan evaluasi ini, pada
umumnya digunakan analisis biaya-manfaat (cost-benefit
analysis).ME dilakukan untuk mengetahui apakah ada
perubahan konteks, input, proses, output, dan outcome
pada waktu sebelum dan sesudah melaksanakan MBS.
Selain memonitor dan mengevaluasi komponen-komponen
konteks, input, proses, output, dan outcome sekolah, yang
tidak kalah penting untuk dimonitor dan dievaluasi adalah
pelaksanaan prinsip-prinsip MBS yang baik (tata
pengelolaan yang baik), seperti disebut sebelumnya yaitu
meliputi: partisipasi, transparansi, tanggungjawab,
akuntabilitas, wawasan ke depan, penegakan hukum,
keadilan, demokrasi, prediktif, kepekaan, profesionalisme,
efektivitas dan efisiensi, dan kepastian jaminan hukum.
Setiap tata pengelolaan harus dievaluasi apakah sebelum
dan sesudah MBS ada perubahan tata pengelolaan
sekolah.Berikut adalah visualisasi ME pada saat sebelum
dan pada saat sesudah melaksanakan MBS.
42
MBS
SEBELUMSESUDAH
PRA & PASCA MPMBS ?
Konteks Input
ProsesOutput
OutcomeTata Pengelolaan yang Baik
(Good Governance)
? ?
Gambar 3: Monitoring dan Evaluasi MBS
2.Jenis Monitoring dan Evaluasi: Internal dan Eksternal
Ada dua jenis monitoring dan evaluasi sekolah, yaitu
internal dan eksternal. Yang dimaksud monitoring dan
evaluasi internal adalah monitoring dan evaluasi yang
dilakukan oleh sekolah sendiri. Pada umumnya, pelaksana
monitoring dan evaluasi internal adalah warga sekolah
sendiri yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orangtua siswa,
guru bimbingan dan penyuluhan, dan warga sekolah
lainnya. Tujuan utama monitoring dan evaluasi internal
sekolah adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan dirinya
sendiri (sekolah) sehubungan dengan sasaran-sasaran
yang telah ditetapkan. Sedang yang dimaksud monitoring
dan evaluasi eksternal adalah monitoring dan evaluasi
yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah (external
institution), misalnya Dinas Pendidikan, Pengawas, dan
Perguruan tinggi, atau gabungan dari ketiganya. Hasil
43
monitoring dan evaluasi eksternal dapat digunakan untuk:
rewards system terhadap individu sekolah, meningkatkan
iklim kompetisi antar sekolah, kepentingan akuntabilitas
publik, memperbaiki sistem yang ada secara keseluruhan,
dan membantu sekolah dalam mengembangkan dirinya.
3.Tonggak-tonggak Kunci Keberhasilan MBS
Untuk mengevaluasi keberhasilan MBS, sekolah-
sekolah yang melaksanakan MBS harus membuat tonggak-
tonggak kunci keberhasilan untuk kurun waktu tertentu.
Tonggak-tonggak kunci keberhasilan MBS merupakan
target-target hasil MBS yang akan dicapai dalam jangka
menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Target-
target tersebut bersumber dari pemerataan kualitas
pendidikan, dan tata kelola sekolah yang baik (good
governance) yang meliputi: partisipasi, transparansi,
tanggungjawab, akuntabilitas, wawasan kedepan,
penegakan hukum, keadilan, demokrasi, prediktif,
kepekaan, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi, dan
kepastian jaminan hukum. Sebaiknya, tonggak-tonggak
kunci keberhasilan dibuat tabuler yang terdiri dari
program-program strategis dan tonggak-tonggak kunci
keberhasilan dari setiap program strategis.
C. Kasus
Tugas Individu untuk semua Kepala Sekolah
44
SMP Perdana menetapkan sasaran kinerja tahun 2014
antara lain:
a. Nilai UN = 7,50 ; b. Juara Olimpiade dan c. Guru Teladan
Nasional
Susunlah Rencana Kerja berbasis MBS untuk mewujudkan
sasaran tersebut!, Gunakan format program berbasis Target,
untuk dua tahun yakni tahun 2012 dan tahun 2013
Tugas Kelompok untuk semua kepala sekolah
1) Rumuskan pokok permasalahan dalam kasus di atas.
2) Tuliskan 3 rencana kegiatan pokok dalam menyelesaiakan
masalah
3) Susun uraian dari masing masing dari tiga rencana
kegiatan sebagai tahapan penyelesaian!
D. Rangkuman
Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian
integral dari pengelolaan pendidikan, baik di tingkat mikro,
meso maupun makro. Monev dapat mengukur tingkat
kemajuan pendidikan pada tingkat sekolah, dinas pendidikan
kabupaten/kota, dinas pendidikan propinsi, dan kementerian.
Dengan monev, kita dapat menilai apakah MBS benar-benar
mampu meningkatkan mutu pendidikan. Monev MBS
bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat
digunakan untuk memperbaiki/mengembangkan MBS. Ada
dua jenis monev sekolah, yaitu internal dan eksternal. Untuk
mengevaluasi keberhasilan MBS, sekolah-sekolah yang
melaksanakan MBS harus membuat tonggak-tonggak kunci
keberhasilan untuk kurun waktu tertentu. Tonggak-tonggak
kunci keberhasilan MBS merupakan target-target hasil MBS
yang akan dicapai dalam jangka menengah (5 tahun) dan
jangka pendek (1 tahun).
45
1. Apa yang Saudara pahami setelah mempelajari materi ini?
2. Pengalaman penting apa yang Saudara peroleh setelah mempelajari materi ini?
3. Apa manfaat materi ini terhadap tugas Saudara sebagai kepala sekolah?
4. Apa rencana tindak lanjut yang akan Saudara lakukan setelah kegiatan ini?
REFLEKSI
Mata Diklat : Manajemen Berbasis Sekolah
Nama Peserta :_____________,Tanggal: _______________
Setelah kegiatan berakhir saudara dapat melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan berikut ini!
46
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen. Depdiknas (rujukan utama dari materi pelatihan ini).
BACAAN YANG DIANJURKANDornseif, A. 1996.Pocket Guide to School-Based Management.
Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
E.Mulyasa. 2004.Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT.Remaja
Rosda.
Ibtisam Abu & Duhou. 2002. School-Based Management (Manajemen
Berbasis Sekolah) (terjemahan: Noryamin Aini, Suparto & Abas Al-
Jauhari). Jakarta: Logos.
Odden,A.1994. School-Based Management Organizing for High Performance.San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Reynold, Larry. 1997. Successful Site-Based Management. Thousand
Oaks, California: Corwin Press, Inc.
Rutmini & Jiyono. 1999. Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep dan
Kemungkinan Strategi Pelaksanaannya di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.Juni Tahun Ke-5.No.017. h.77-107.
Wohlstetter, P., Kirk, A.N.V., Robertson, P.J. & Mohrman (1997). Succesful
School-Based Management.Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
Zuldan K.Prasetyo & Slamet.2003. Manajemen Berbasis Sekolah dalam Mengembangkan dan Mewujudkan Budaya Mutu dalam Pendidikan.Cakrawala pendidikan.Juni, Th.XXII.No. h.17.
47
top related