0 sistem akuntansi pemerintahbandi.feb.uns.ac.id/.../0-sistem-akuntansi-pemerintah-1.pdfmelakukan...
Post on 16-Dec-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH
Magister Akuntansi UNS
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
BANDI
KEUANGAN NEGARA
KEUANGAN
Dilaksanakan
Pelaksana
BENDAHARA
DILAPORKAN/
Dipertanggung
jawabkan
UU 17/2003
Keuangan
UU 1/2004
Perbendaharaan
UU 15/2004
Pemeriksaan
PELAPORAN KEUANGAN
Pelaksana
BENDAHARA
UU 1/2004
Perbendaharaan
PP 8/2006
Pelp. Keuangan
Sistem Akuntansi
•PMK 233/2011
•PMK 171/2007
•PMK 59/2005
PP 71/2010
Standar Akuntansi
LAPORAN
KEUANGAN
• PA
• KPA
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
(SiAP)• UU 1 psl 7 ayat 2 huruf o)
– Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara
Laporan Keuangan
Sistem
Akuntansi
PemerintahSistem Akuntansi
•PMK 233/2011
•PMK 171/2007
•PMK 59/2005
PENDAHULUAN
• Indonesia adalah negara hukum
• Negara hukum bersandar pada keyakinan
bahwa kekuasaan negara harus dijalankan
atas dasar hukum yang adil dan baik
(Wikipedia.org, 2014)
• Keuangan Negara dilaksanakan berdasarkan
pada hukum/ peraturan perundang-undangan
DASAR HUKUM
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, dan
• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
• PMK No. 233/PMK.05/2011
• PMK No. 171/PMK.05/2007
• PMK No.59/PMK.06/2005
PENDAHULUAN
• PMK No. 171/PMK.06/2007: PengaturanFungsi Menteri Keuangan sebagai Kuasa BUN yang belum banyak diatur dalam PMK No.59/PMK.06/2005
• Penyempurnaan Sistem dan ProsedurPenyusunan LK sebagai akibat hasil temuanBPK terhadap LKPP
• Penyesuaian Sistem dan Prosedur terhadapperaturan-peraturan perundangan yang mempengaruhi Sistem Akuntansi
FUNGSI MENTERI KEUANGAN
UU 1/ 2004 ps 51:
1. Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas
dana, termasuk pembiayaan dan perhitungannya. � (SA-
BUN)
2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset,
utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan
dan belanja � (SAI)
3. Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan
KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
1. Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepadaMenteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalamkepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (UU 17 pasal 6 ayat 2 huruf a).
2. Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Negara (UU 17 pasal 8 huruf f)3. Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8 huruf g).
4. Menetapkan sistem Penerimaan dan pengeluran kas negara (UU 1 pasal7 ayat 2 huruf d)
5. Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h)
6. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)
7. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf l)
8. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporankeuangan negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o)
9. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaanserta penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal7 ayat 2 huruf q)
10. Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s).
11. Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola KeuanganDaerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksikeuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuktransaksi pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat 1)
KEWENANGAN MENTERI KEUANGANKEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN
Pemegang kekuasaan PKN
MENTERI………
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI……
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN
SELAKU PENGELOLA FISKAL
(BUN DAN PENGGUNA ANGGARAN
BAPP)
UTANG
DAN HIBAH
PENERUSAN
PINJAMANINVESTASI
SUBSIDI
BELANJA
LAIN-LAIN
TRANSFER
KE DAERAH
BADAN
LAINNYA
TRANSAKSI
KHUSUS
Business Process
(Reforms, Regulation,
Chart of Accounts)
Acct. Standards
(Development &
Dissemination)
IT Support
(Selection & Adoption)
Personnel
(Capacity Building)
Institutional
Arrangement
GOV’T F/S
Spending Ministries FS
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH
Acct.
Systems
(Building)
STANDAR & SISTEM AKUNTANSI
Standar Akuntansi
SISTEM AKUNTANSI
Transaksi- Keuangan- Kekayaan- Kewajiban
Proses Akuntansi- Analisa Transaksi
- Jurnal / Entries- Posting
Lap. Keuangan- LRA- Neraca- LAK- CaLK
-Relevan
-Andal
-Dpt dibandingkan
-Dpt dipahami
Input Process Output
FormulasiProsedurTransaksi
BaganAkun
Standar
PengaturanKelembagaan
HardwareDan
Software
PersonilTerampil
KERANGKA UMUM SAPP
SAPP
SAISA-BUN999
SAKSIMAK-BMN
SiAPSAUP&H01,02
SA-IP03
SA-PP04
SAKUN SAU061,096,097,101102
099 098
SA-TD05
070,071
SA-BL
Kemayoran,Bungkarno,
TMII
SA-BSBL06
062,069
DJKN
Utang yang
diteruspinjamkan
Piutang Penerusan
Pinjaman (RDI/RPD?)
SA-TK99
Jasa
Perbendahar
aan; PFK;
Koreksi
kesalahan
Pengelolaan Fungsi Bendahara Umum Negara(PMK171/PMK.05/2007)
MENTERI KEUANGAN
Selaku PimpinanDepartemen Keuangan
(PA)
Dilaksanakan olehSetjen Depkeu
(SAI)
Selaku Bendahara Umum Negara (SA-BUN)
PengelolaBAPP
Pengelola Utang Pemerintah dan Hibah
DilaksanakanDJPU
SA-UPH061,096,097,
101,102
PengelolaInvestasi Pemerintah
DilaksanakanDJKN
SA-IP099
Pengelola Penerusan Pinjaman
DilaksanakanDJPBN
SA-PP098
PengelolaTransfer ke Daerah
DilaksanakanDJPK
SA-TD070,071
PengelolaBelanja Subsidi dan
Belanja Lain-lain
DilaksanakanDJA
SA-BSBL062,069
PengelolaBadan Lain
DilaksanakanDJPBN
SA-BL
PengelolaTransaksi Khusus
Dilaksanakan Masing-masingEselon I Depkeu
SA-TK
Pengelola Barang(DJKN)
SIMAK-BMN
“BUN”(SiAP)
UA-BUN
Lender vs BUMN/ Pemda
(Utang) (Piutang)
DESIGN BABUN
B
N
B
A
B
U
N
9
9
9
A
-
B
S
B
L
9
9
9
.
0
6
mbayaran
Subsidi
elanja
Lain-lain
N
S
A
-
P
P
9
9
9
.
0
4
S
A
-
T
D
9
9
9
.
0
5
ransferKe
Daerah
ibah
dan
PinjamanKe
PEMDA
S
A
-
I
P
9
9
9
.
0
3
PenyertaanModal
Pemerintah
N
S
A
-
T
K
9
9
9
.
9
9
asama
Internasional
an
Hukum
Internasional
I
K
U
B
AH
9
9
9
.
0
1
9
9
9
.
0
2
n
Bunga
Utang
DN
dan
LN
icilan
Pokok
UtangDN
dan
LN
PinjamanSebagai
Hibah
Penerusan
Hibah
Satker PNBP
Keuangan
Satker Koreksi
dan
Pengembalian
Satker PFK
Satker Penerusan
pinjaman
ke BUMN
Hibah dan Pinjaman
Satker Penerusan
Hibah dan Pinjaman
Ke PEMDA
Satker Jasa
Perbendaharaan
UNIT AKUNTANSI BUN
1)UABUNSAPP
2)UAPBUNSiAP
10)UAKBUN-P
11)UAKBUN-D
3)UAPBUNSA-UPH
4)UAPBUNSA-IP
5)UAPBUNSA-PP
6)UAPBUNSA-BSBL
7)UAPBUNSA-TD
8)UAPBUNSA-TK
9)UAPBUNSA-BL
Ket.
UABUN = Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara
UAPBUN = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara
UAKBUN-P = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat
UAKBUN-D = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah
1) DJPBN Dit. APK
2) DJPBN Dit. APK
3) DJPU Dit. EAS
4) DJPBN Dit. PDI
5) DJKN
6) DJA Dit. Anggaran III
7) DJPK Dit. DP& PHKD
8) Masing- masing Eselon I
9) DJPBN Dit. APK
10) DJPBN Dit. PKN
11) DJPBN KPPN
HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAIN
SAPP
PERENCANAAN
ANGGARAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
PENGAWASAN
DIPA
SPM
SP2D
MPN
APBN
RKA-K/L
SIMAK-BMNSAKSA-BUN
Bagan Akun
Standar
PELAPORAN KEUANGAN BABUN
BABUN (999)
UABUN
SEKJEN (999.0x)
UAPBUN
DJA (999.0x)
UAPBUN
DJPB (999.0x)
UAPBUN
DJPK (999.0x)
UAPBUN
DJKN(999.0x)
UAPBUN
BKF(999.0x)
UAPBUN
DJPU(999.0x)
UAPBUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
MENKEU
LKPP
PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAG
UAPA/B
Eselon I
UAPPA/B-E1
Eselon I
UAPPA/B-E1
Eselon I
UAPPA/B-E1
Eselon I
UAPPA/B-E1
Eselon I
UAPPA/B-E1
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
MENKEU
LKPP
Eselon I
UAPPA/B-E1
Eselon I
UAPPA/B-E1
Satker BLU
UAKPA
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
Satker BLU
UAKPA
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
Satker BLU
UAKPA
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
Satker BLU
UAKPA
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
Satker BLU
UAKPA
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
Satker BLU
UAKPA
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
Satker BLU
UAKPA
MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PROSES AKUNTANSI SAPP
GL SA-BUN
ASET
(SIMAK-BMN)
DJKN
Budget
(APBN)
RKA-K/L
DIPA
GL SAI
GL SAPP
LK
K/L
LK
BUN
LKPP
Transaksi
PersediaanAnggaran
Transaksi
Aset
Transaksi
Realisasi
Transaksi
Piutang
SIMAK-BMN SAK
Transaksi
Lainnya
Transaksi
BLU
SAUP SA-IP SA-PP
SA-BUN
SA-TD SA-BSBL SA-BL
Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran
MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL
SiAP
SAKUN SAU
BPK
SA-TK
21.952
Satker
WilayahEselon I
K/L
KEMENTERIAN/LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
LKPP
LRANERACAARUS KASCALK
CALK
LRANERACA
LK- K/L
ARUS KASNERACALRA
CALK
LK-BUN BEPEKA
DPR
ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
179
KPPN/PKN
30
Kanwil DJPBN
1
DJPBN-DAPK
SA-BL
MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA
SIA
P
BUN
UAKPA
UAPPA/B-W UAPPA/B-E1 UAPA/B
38
Satker BLU
1.486 282 73
S-AUP & H
SA-IPSA-
BSBLSA-TK
SA-TD
KONSOLIDASI
SA BUN
21.952
Satker
WilayahEselon I
K/L
KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA SEBAGAI COO
REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN ANTARA COO VS CFO
178
KPPN/PKN
30
Kanwil DJPBN
1
DJPBN-DAPK
SA-BL
SIA
P
UAKPA
UAPPA/B-W UAPPA/B-E1 UAPA/B
38
Satker BLU
1.486 282 73
S-AUP & H
SA-IPSA-
BSBLSA-TK
SA-TD
SA BUN
1
PKNMENTERI KEUANGAN SEBAGAI CFO
MENTERI KEUANGAN SEBAGAI COO - BAPP
SAI
KORELASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DENGAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
APBN
DIPA
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERIKSAAN
APROPRIASI
PENJATAHAN
JURNAL ENTRY
REVIU
LAPORAN KEUANGAN
AUDIT LKPP
Apakah semua aprosiasi sudah dijatah (allotment)
BAS
Apakah semua Allotment/DIPA sudah dipertanggungjawabkan
Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
• Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca KUN
• Bertindak selaku penyedia data CFO untukdilakukan rekonsiliasi dengan COO (K/L danBUN)
• KPPN selaku UAKBUN-D dan Dit.PKN selakuUAKBUN-P;
• Kanwil DJPBN selaku UAP-BUN;
• Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK) selaku UA-BUN .
Sistem Akuntansi Utang (SA-UP)
• SA-UP dilaksanakan oleh oleh DJPU dengan
Kode BA. 999.01
• Transaksi dalam SA-UP mencakup
• Penerimaan pembiayaan utang jangka
panjang dalam dan luar Negeri
• Pembayaran cicilan pokok utang
• Pembayaran bunga dan biaya utang
Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah)
• Sikubah dilaksanakan oleh DJPU dengan BA.
999.02
• Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dicatat
oleh Menteri Keuangan sebagai BUN
(dilaksanakan oleh DJPU)
• Belanja yang didanai dari Hibah dicatat oleh
Kementerian Negara/Lembaga
• Pendapatan Hibah yang diterima langsung oleh
K/L dicatat melalui mekanismen SPM
Pengesahan
Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
(SA-IP)
• SA-IP dilaksanakan oleh DJKN dengan kode BA
999.03
• Transaksi SA-IP mencakup :
• Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN
• Penyertaan Modal Pemerintah pada Lembaga
Keuangan Internasional
• Dana bergulir yang dikeluarkan oleh APBN
• Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA-
Pembiayaan dan CaLK
Sistem Akuntansi Penerusan
Pinjaman (SA-PP)
• SA-PP dilaksanakan oleh DJPBN dengan kode
BA 999.04
• Transaksi SA-PP mencakup :
• Penyaluran Pinjaman kepada BUMN (RDI)
• Penyaluran Pinjaman kepada Pemda (RPD)
• Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA-
Pembiayaan dan CaLK
Sistem Akuntansi Transfer ke
Daerah (SA-TD)
• SA-TD dilaksanakan oleh DJPKdengan kode BA
999.05
• Transaksi SA-TD mencakup :
• Transfer Dana Bagi Hasil
• Transfer Dana Perimbangan
• Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA dan
CaLK
Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan
Lain-Lain (SA-BSBL)
• SA-BSBL dilaksanakan oleh DJA dengan kode
BA 999.06
• Transaksi SA-BSBL mencakup :
• Belanja Lain-Lain
• Belanja Subsidi
• Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA dan
CaLK
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
• Menangani transaksi berupa :
• Penerimaan dan Pengeluaran Jasa
Perbendaharaan, Jasa Giro KPPN/BUN,
Koreksi Pembukuan, Transaksi PFK,
• Keanggotaan dengan lembaga internasional
yang dikelola oleh BKF atau Setjen Depkeu
• Dicatat oleh masing-masing unit E1 lingkup
Depkeu dengan kode BA. 999.99
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
• PMK No. 171/PMK.05/2007
• PMK No.59/PMK.06/2005• ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/.../01_MATERI%20S..
REFERENSI
top related