dinsos.kendalkab.go.iddinsos.kendalkab.go.id/docs/download/perubahan_renstra... · web...
Post on 28-Jul-2019
227 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PERUBAHAN RENSTRA
DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL
2016-2021
BAB I
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) memerlukan perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun pendek agar dapat berjalan pada jalur yang tepat.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didalam pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Dan Pasal 273 (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.
Bersamaan dengan proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka setiap Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman padaRPJMD dan bersifat Indikatif.
Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Daerah tentang
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 2
Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021, disusun sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun), yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016 - 2021 dan Organisasi Tata Kerja.
Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:
Gambar 1.1
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 3
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
1.2LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renstra Dinas Sosial tahun 2016 - 2021 berlandaskan pada :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia;
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 4
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin;15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial;
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 5
17. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
18. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 6
28. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial:
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
34. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Karang Taruna;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
36. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Peraturan Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
37. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 7
38. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Pekerjaan Sosial;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
41. Peraturan Daerah Kabupaten KendalNomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kendal Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten KendalNomor 30 );
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021;
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Dengan tersusunnya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kendal ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran.1. Maksud
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kendal ini dimaksud untuk :Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 8
daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2016- 2021) serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati;
2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kendal dengan tujuan :a.Sebagai acuan penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Pendek
tahunan b.Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) dan Rencana
Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam periode 5 (lima) tahun;
c. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2016 – 2021;
d.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten KendalTahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) bab, sebagai berikut :
1. BAB I PENDAHULUAN menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan Renstra Perangkat Daerah dan sistematika penulisan.
2. BAB IIGAMBARAN PELAYANANPERANGKAT DAERAH Dinas Sosial, Kabupaten Kendal menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 9
Daerah; Kinerja Pelaayanan Perangkat Daerah; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Palayanan Perangkat Daerah.
3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSImenjelaskan tentang Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Startegis.
4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, bagian ini menjelasakan tujuan dan sasaran jangka menengah
5. BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, menjelaskan tentang Strategi dan Kebijakan jangka menengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
6. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARANDAN PAGU INDIKATIF, Bagian ini menguraikan Program dan Kegiatan Pokok Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif serta capaian pada awal Renstra dan proyeksi capaian 5 (lima) tahun kedepan.
7. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN, Bagian ini menguraikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial yang mengacu pada RPJMD.
8. BAB VIII PENUTUP, Pada Bab ini memuat kaídah pelaksanaan yang menjelaskan bahwa Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kendal tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan dan merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun serta harapan DinSos Kab. Kendal.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 10
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDALPeran Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah
Daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi sangat besar dan jelas, hal ini disebabkan karena urusan sosial termaksud satu dari 6 urusan wajib pelayanan dasar. Sehingga meskipun saat ini Dinas Sosial Kabupaten Kendal masih relatif kecil, baik dari segi besarnya alokasi anggaran maupun jangkungan pelayanan kesejahteraan sosial.Seiring dengan proses perubahan SOTK maka diharapkan kedepan akan menjadi lebih baik dalam penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial PMKS dan PSKS.
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas SosialSesuai dengan Perbub No 55 Tahun 2016 tentang Rincian tugas
pokok, Fungsi, Uraian tugas jabatan struktural dan tata kerja dan Dinas Sosial Kabupaten Kendal, disebutkan sebagai berikut:
- Tugas Pokok dan Fungsi1. Tugas pokok Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan Pemerintah
Daerah dibidang Sosial.2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
Nomor 1, Dinas Sosial mempunyai fungsi:a. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan
naskah dinas di bidang Sosial;b. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitas kegiatan di
bidang Sosial;RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 11
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Sosial; dan
d. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Sosial.
1. Kepala Dinas :(1) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah di bidang sosial.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi:a.Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis
dan naskah dinas di bidang Sosial;b.Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di
bidang Sosial;c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Bidang sosial; dand. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Sosial.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas :a. Merumuskan rencana dan program kegiatan Dinas Sosial,
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peranturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan;
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 12
c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi pentunjuk serta arahan secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung utnuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permaslahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
e. Menyelenggarakan urusan pemerintah pelayanan umum bidang sosial;
f. Memberikan pembinaan fasilitasi bidang sosial lingkup kabupaten;
g. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial;
h. Melaksanakan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan bidang sosial;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
j. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
2. Sekretariat(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 13
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
kesekretariatan; d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas :a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat
berdasarkan peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 14
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap,
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 15
serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimalserta untuk menghindari penyimpangan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 16
(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi Dinas, dan administrasi keuangan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 17
f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing seksi, subbagian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan menghimpun dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing subbagian, seksi, dan UPTD;
k. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
l. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masingmasing subbagian, seksi dan UPTD sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 18
Pemerintah (SPIP) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
n. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi dinas;
o. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
p. menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
r. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;
s. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
t. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 19
w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 20
a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
e. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak tetap, aset tidak berwujud
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 21
dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 22
q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
5. Bidang Pelindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan(1) Bidang Pelindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pelindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan, mempunyai fungsi:
a. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Pelindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan;
b. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Pelindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pelindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan; dan
d. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Pelindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 23
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pelindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundangan;
c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya;
d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanakan tugas;
e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. Menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan sosial dan korban bencana, jaminan sosial, serta data dan penyuluhan sosial;
g. Merumuskan kebijakan kepala dinas di bidang perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial, dan data penyuluhan;
h. Membina pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perlindungan sosial dan korban bencana, jaminan sosial dan data penyuluhan;
i. Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang perlindungan sosial dan korban bencana, jaminan sosial serta data dan penyuluhan sosial berdasarkan peraturan perundangan;
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 24
j. Merencanakan dan mengoordinasikan penerapan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundangan;
k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
l. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
6. Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial
(1) Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial mempunyai fungsi:
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 25
a. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial;
b. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial; dan
d. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundangan;
c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya;
d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanakan tugas;
e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan potensi
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 26
sumber kesejahteraan sosial (PSKS), penanganan kemiskinan serta kepahlawanan keperintisan dan restorasi;
g. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama kemitraan kegiatan penanganan kemiskinan di desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh instansi sektoral, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lain guna keterpaduan langkah dalam penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial di daerah;
h. Memfasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Kabupaten (TKPK) dan program nasional yang berkaitan dengan program penanggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan instansi terkait sebagai upaya mempercepat penanganan kemiskinan daerah;
i. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyaluran, monitoring, dan evaluasi terhadap bantuan kemiskinan sesuai dengan peraturan perundangan;
j. Megarahkan dan mengendalikan pembinaan teknis penggunakan dana serta pengembangan usaha produktif masyarakat miskin guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan;
l. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 27
n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
7. Bidang Rehabilitasi Sosial(1) Bidang Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Rehabilitasi Sosial.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi:
a. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Rehabilitasi Sosial;
b. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Rehabilitasi Sosial;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
d. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Rehabilitasi Sosial.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundangan;
c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya;
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 28
d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanakan tugas;
e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
f. Menyiapkan konsep kebijakan kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi sosial anak, keluarga, dan lanjut usia, rehabilitasi sosial disabilitas serta rehabilitas sosial tuna sosial;
g. Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang Rehabilitasi Sosial (Rumah singgah Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT), Rumah Aman korban tindak kekerasan) berdasarkan peraturan perundangan;
h. Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang Rehabilitasi Sosial;
i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan;
j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan;l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab.Kendal
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 29
BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 30
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial
Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
YENTI HHARIYANI,SE
ALFEBIAN YULANDO, ST.MA
SURAMAH
Drs.KUNCAHYADI
ALBERTUS HENDRI S, SP.MT.
ROMDHON,SE
Seksi Penangan Kemiskinan
AGUSTINUS BAMBANG.S,SH
Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Restorasi
ANJAR SETIASIH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Bidang Rehabilitasi Sosial
JUDIASTINI BENIASIH,S.Sos
Seksi Rehabilitasi Sosial Anak,Keluarga dan Lanjut Usia
WAHYUDI,S.Sos
Seksi Rehabilitas Sosial Disabilitas
AKHMAD DJUFRI,S.Sos.
Seksi Rehabilitas Sosial Tuna Sosial
IRSADI,SE,MM
Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data
Penyuluhan
JAMBARI,S.Sos
Seksi Perlindungan Sosial dan Korban
Becana AlamSAM’ANI,S.Ag,MH
Seksi Jaminan Sosial
SUKAMTO,SH
Seksi Data dan Penyuluhan Sosial
WIDODO,A,KS
UPTD
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah1. Gambaran SDM Aparatur
Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Sosial saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal di bandingan dengan beban kerja, jenis dan jumlah PMKS yang ditangani.Kedepannya diusulkan penambahan jumlah pegawai yang lebih optimal seiring dengan akan berubahnya SOTK Dinas Sosial menjadi kategori Dinas Sosial dengan kelas A. Berikut data Sumber Daya Aparatur Dinas Sosial sebagai berikut dan harapan yang akan datang:
Tabel 2-1. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Jabatan, Tingkat
Pendidikan Dan Golongan
No Jumlah Karyawan/Pegawai Jumlah
Jenis KelaminL P
A Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatana. Pejabat Sruktural
1. Eselon II b2. Eselon III a3. Eselon III b4. Eselon IV a5. Eselon IV b
b. Pejabat Fungsionalc. Staf
1 Orang1 Orang3 Orang11 Orang
--
23 Orang
1129--
12
--12--
11B Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
a. S2b. SIc. D4d. Sarjana Muda/D3e. DIf. SLTAg. SLTPh. SD
2 Orang19 Orang1 Orang3 Orang
-11 Orang1 Orang1 Orang
21212-611
-8-1-5--
C Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongana. IVb. IIIc. IId. I
7 Orang24 Orang5 Orang2 Orang
61332
1112-
Catatan : Tenaga PTT 1 Orang 1 -
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 31
2. Aset/Modal (Sarana dan Prasarana)Mengingat Dinas Sosial tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup, maka harus dilakukan penataan ulang karena sempitnya luasan tanah, bangunan dan fasilitas pendukung untuk memperlancar pelayanan kepada masyakat, antara lain sebagai berikut:
Tabel 2-2.Gambaran Sarana Dan Prasarana
No Sarana Prasarana 2016 Kondisi saat ini
Jumlah yang
diusulkan1. Tanah 1.920 Sempit/kurang luas 4000 m2
2. Bangunan 900 m2 Sempit/kurang luas lantai 2-3= 1500 m2
3. Kendaraan Dinas
479
a. Roda 4 7 buah Baik = 6, Tua =1 8 mobil (tambah 3) buah
b. Roda 2 59 buah Baik= 59 .4. Komputer 15 buah Baik
baik5. Laptop 37 buah Baik6. LCD 2 buah Baik7. AC 11 buah Baik8. Camera 10 buah Baik9. Handycam 2 unit Baik10.
Soundsistem 3 buah Baik
11.
Hometeater 1 buah Baik
12.
TV 3 buah
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 32
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahKewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar
tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Pasal 34 ayat (1). Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.
Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kendal dalam menangani PMKS sudah cukup baik namun hasilnya masih belum optimal. Untuk jumlah PMKS dalam jangka waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 385.685 orang.Sedangkan persentase (%) PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial dalam kondisi fluktuatif, dimana pada tahun 2012 sebanyak 26,25% PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dan pada tahun 2015 sebesar 22,5%.
Keseriusan pemerintah Kabupaten Kendal dalam menangani PMKS juga bisa dilihat dari capaian Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 33
menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dimana dalam 2 tahun terakhir menunjukkan hasil yang meningkat walaupun masih belum optimal, dimana pada tahun 2014 sebesar 1,2% menjadi 2,4% di tahun 2015.
Penanggulangan bencana sejak tahun 2014 ditangani oleh BPBD. Capaian Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mengalami peningkatan, tahun 2012 sebesar 16,66% menjadi 100% pada tahun 2015.
Bagi para penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial perlu diberikan jaminan sosial agar mereka bisa hidup dengan layak, namun capaian dari Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial masih sangat terbatas dan cenderung mengalami penurunan, tahun 2012 sebesar 6,03% dan ditahun 2015 menjadi 3,9%.
Terkait dengan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, sampai dengan tahun 2015 baru sebesar 4% dimana hal tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2012 yang sebear 10%. Sedangkan persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosialdi Kabupaten Kendalmenunjukkan sampai dengan tahun 2015 sudah mencapai 100%. Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 34
Tabel 2-3.Capaian Indikator Urusan Sosial Di Kabupaten Kendal
Tahun 2011-2015
No Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi PD
Capaian2012 2013 2014 2015 2016
1. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
26,25 26,05 22,5 22,5 22,5
2. Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
16,25 3,0 1,2 2,4 57,14
3. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggu-nakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
16,66 82,2 100 100 100
4. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
6,03 4,4 7,3 3,9 8,8
5. Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
71 100 100 100 100
6. Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
10 4 4 4 4
7. Jumlah PMKS (orang) 385.685
385.685
385.685
385.685
338297
8. Jumlah Panti asuhan/Panti Jompo/ Panti Sosial
14 14 14 14 14
9 Prosentase fakir miskin, KAT yang tertangani
20 20 20 20 57
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 35
No Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi PD
Capaian2012 2013 2014 2015 2016
10 Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial
25 25 25 25 25
11 Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosail
6,71 6,71 6,71 6,71 6,71
12 Persentase pemulangan warga migran yang mengalami kekerasan
0 0 0 0 67
13 Jumlah Taman Makan Pahlawan dalam kondisi baik
1 1 1 1 1
14 Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan kebutuhandasar dan pemulihantrauma
0 0 0 0 100
(Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2016)
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 36
Kinerja keuangan Dinas Sosial dari tahun 2011 – 2015 menunjukkan kinerja yang baik. Berikut ini anggarandan realisasi keuangan dari tahun 2011 – 2015;
No Program Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
521.183.500
477.388.431
249.369.900
236.046.834 371.050.000 324.050.685 485.640.000 365.425.838 473.700.000 387.011.815
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - 129.853.50
0125.134.700 382.950.000 337.506.475 339.600.000 259.562.175 1.180.700.00
0 694.165.344
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.750.000 12.750.000 6.000.000 5.400.000 7.400.000 7.030.000 8.000.000 6.270.000 8.000.000 8.000.000
4.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
27.984.000 27.984.000 30.000.000 30.000.000 49.500.000 49.375.000 64.550.000 64.320.000 64.000.000 61.666.000
5.Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
79.260.000 74.140.000 70.080.000 43.080.000 117.150.000 114.000.000 170.950.000 164.500.000 225.950.000 209.350.000
6. Program Pemberdayaan124.345.000
124.345.000
185.000.000
185.000.000 140.000.000 139.683.500 - - - -
7.Program Pelayanan dan Rehabilitas kesejahteraan Sosial
95.000.000 95.000.000 115.000.000
115.000.000
271.350.000 242.235.000 342.500.000 255.969.000 382.500.000 315.222.000
8.Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 42.789.000 15.000.000 15.000.000 760.000.000 683.833.600
9.Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
26.542.000 26.542.000 648.000.000
613.072.100
1.632.350.000
1.567.294.000
1.489.950.000 1.411.936.450 1.428.800.00
01.407.811.181
10. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 8.000.000 8.000.000 - - 13.000.000 13.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
11.( Eks. Narapidana,PSK,Narkoba & penyakit Sosial Lainnya )
67.000.000 65.300.000 - - 35.000.000 28.304.800 35.000.000 35.000.000 25.000.000 25.000.000
12.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- - - - 50.000.000 50.000.000 50.060.000 50.010.000 30.000.000 30.000.000
13. Program Pembinaan Anak - - - - 67.050.000 58.550.000 56.750.000 56.700.000 56.750.000 56.750.000
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 37
No Program Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015
Terlantar
14.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya
- - - - - - 80.000.000 78.275.000 - -
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 38
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
1. Tantangan pembangunan bidang sosiala. Semakin meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial menjadi permasalahan di daerah b. Penanganan kemiskinan di dinas Sosial menjadi tantangan
tersendiri, yang selama ini kemiskinan terkoordinasi oleh Bapelitbanda
c. Tanpa kemiskinan didalam Tujuan Pembangunan Kemiskinan juga menjadi tantangan pada pembangunan bidang Sosial
d. Luas wilayah yang luas, permasalahan yang besar belum didukung oleh kualitas SDM yang memadai dabik dari jumlah maupun kualitas
e. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pembangunan bidang sosial
2. Peluanga. Isu sosial menjadi isu nasional sehingga pembiayaan
penanganan kemiskinan, PMKS akan menjadi prioritas nasional, dan provinsi
b. Dukungan kebijakan dari pemerintah Kabupaten dalam pembangunan dan penyelesaian permasalahan sosial
c. Urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar, sehingga penanganan sosial telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 39
BAB IIIPERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan perangkat daerah
1. Belum optimalnya pemberdayaan fakir miskin, dan PMKS lainya2. Belum optimalnya pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin
(KUBE)3. Belum optimalnya fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga
miskin4. Belum tersedianya bantuan perlindungan sosial bagi fakir miskin
(indikator 9-SPM)5. Belum tersedianya sarana dan prasarana layanan rehab kesos
bagi PMKS-SLRT (indikator 1-SPM)6. Belum tersedianya sarana dan prasarana usaha keluarga miskin 7. Belum tersedianya sarana dan prasarana R.Singgah/selter8. Belum optimalnya monitoring,evaluasi dan pelaporan9. Belum optimalnya pengelolaan gudang logistik10. Belum optimalnya penanganan orang terlantar11. Belum optimalnya pemulangan warga migran tindak kekerasan
dari debarkasi kendal ke daerah asal (indikator 3-SPM)12. Belum optimalnya penanganan pengemis gelandangan dan orang
terlantar13. Belum optimalnya penyelenggaraan layanan rehabsos bagi anak
luar lembaga (indikator 5-SPM)14. Belum optimalnya pelayanan dan perlindungan sosial dan
hukum,bagi korban expl.perd,prp,anak15. Belum optimalnya penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial
bagi penyandang disabilitas luar lembaga (indikator 4SPM)16. Belum optimalnya penyelenggaraan layanan sosial bagi lanjut
usia terlantar luar lembaga (indikator 6-SPM)17. Belum optimalnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi Tuna
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 40
Sosial selain orang dengan HIV/AIDS luar lembaga (indikator 7-SPM)
18. Belum optimalnya pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
19. Belum tersedianya penyelenggaraan perlindungan bagi anak terlantar (indikator 8SPM)
20. Belum optimalnya pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar
21. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
22. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kesos23. Belum optimalnya pemeliharaan TMP(taman makam pahlawan24. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
(alam dan sosial) saat tanggap darurat dan pasca bencana 25. Belum optimalnya penyusunan kebijakan terbentuknya kelompok
masyarakat tanggap bencana26. Belum optimalnya layanan dukungan psiko sosial bagi korban
bencana (alam dan sosial) pasca bencana
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TerpilihVisi Misi Bupati periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:
Visi : Terwujudnya Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal Yang Merata Berkeadilan Didukung Oleh Kinerja Aparatur Yang Amanah Dan Profesional Serta Berahlak Mulia Berlandaskan Iman Dan Taqwa Kepada Alloh SWT.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 41
Misi adalah sebagai berikut:1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efektif - efisien, bersih, bebas KKN 2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta
berakhlak mulia. 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian
penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta penanggulangan kemiskinan
4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalisme
5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal
6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya
7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragama
8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja
Maka Dinas Sosial terkait dengan misi yang ke 3 (tiga ),yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta penanggulangan kemiskinan. Keseesuaian dengan Misi 3 terutama pada penanganan PMKS, Bencana dan penanggulangan kemisknan.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 42
No Misi Faktor
Penghambat Faktor Pendukung1. Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, pengendalian pendu-duk, pemberdayaan perempuan dan per-lindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejah-teraan Sosial (PMKS), serta penang-gulangan kemiskinan
- Jumlah SDM yang kurang memadai
- Kompetensi yang kurang sesuai dengan job description
- Sarana prasarana yang kurang memadai
- Penganggaran yang kurang memadai
- Data pendukung yang kurang lengkap
- Dukungan kemajuan teknologi menunjang pelaksanaan pekerjaan
- Pelaksanaan Bimtek secara kontinu dalam rangka peningkatan kualitas SDM
- Lokasi kantor yang strategis
- Koordinasi internal yang dilakukan secara rutin dan berkala
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota;
Kementerian Sosial RI dalam 5 (lima) tahun ke depan(2015-2019) menyesuaikan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 (Visi Presiden) adalah
“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2015-2019 (NAWA CITA)
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 43
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Kementerian Sosial dalam 5 (lima) tahun kedepan menggunakan 4 (empat) agenda dari 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu:
Nawacita No. 3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”
Nawacita No. 5 “Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia”.
Nawacita No: 8 “Melakukan revolusi karakter bangsa Nawacita No. 9 “Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat
restorasi sosial Indonesia”.Tujuan yang ingin dicapai Kementerian sosial adalah :
1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
2. Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 - 2019 adalah :
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 44
1. Berkontribusi menurunkan jumlah FM, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar satu persen dari target nasional pada tahun 2019, melalui :❑ Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta
PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar❑ Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak,
penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas
2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.❑ Meningkatnya kapasitas SDM kesejahteraan sosial dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial❑ Meningkatnya kualitas pendamping dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial❑ Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial
dalam penyelenggaraan sosial
Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial mendukung capaian seluruh misi dan tujuan Kementerian Sosial. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial dalam mendukung 4 (empat) agenda prioritas nawa cita dan tujuan Kementerian Sosial sebagai berikut :
Tabel 3.1Faktor Penghambat yang dihadapi Dinsos dalam mendukung
Tujuan Renstra Kementerian Sosial
NoTujuan Renstra Kementerian
SosialFaktor Penghambat yang Dihadapi
Dinsos1. Meningkatkan taraf
kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
- Kurangnya koordinasi antar sektoral- Adanya moratorium pegawai (Jumlah
SDM yang kurang memadai)- Banyaknya kelompok masyarakat yang
tidak bisa menerima bantuan karena
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 45
NoTujuan Renstra Kementerian
SosialFaktor Penghambat yang Dihadapi
Dinsostidak memenuhi persyaratan (terkait dengan mekanisme Belanja Hibah)
- Kompetensi pegawai yang kurang sesuai dengan job description
- Sarana prasarana yang kurang memadai
- Penganggaran yang kurang memadai- Banyaknya urusan yang ditangani- Data pendukung yang kurang lengkap
Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Kurangnya koordinasi antar sektoral- Adanya moratorium pegawai (Jumlah
SDM yang kurang memadai)- Banyaknya kelompok masyarakat yang
tidak bisa menerima bantuan karena tidak memenuhi persyaratan (terkait dengan mekanisme Belanja Hibah)
- Kompetensi pegawai yang kurang sesuai dengan job description
- Sarana prasarana yang kurang memadai
- Penganggaran yang kurang memadai- Banyaknya urusan yang ditangani- Data pendukung yang kurang lengkap- Kurangnya disiplin dan etos kerja
Pegawai
Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS MELALUI PEMBERDAYAAN PSKS YANG PROFESIONAL”
Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yakni :a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan
rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
b. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
c. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 46
d. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 diatas, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ditargetkan akan dapat melaksanan pemberdayaan, rehabilitasi serta perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS sejumlah 173.355 jiwa atau 3 % dari total populasi PMKS di Jawa Tengah sebanyak 5.507.993 jiwa serta penguatan kapasitas PSKS ditargetkan akan menangani sebanyak 12.200 PSKS. Secara teknis visi dan misi tersebut dijabarkan kedalam TUPOKSI Dinas Sosial melalui 4 (empat) Bidang Teknis dan 1 (satu) Sekretariat, sebagai berikut :
1. MISI 1 :Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS; TUJUAN:a. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia
Terlantar.b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang
Disabilitas (penyandang cacat).c. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial, Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.
2. MISI 2 :Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga miskin dan keluarga serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); TUJUAN:a. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di
lingkungannya.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 47
b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
c. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.
3. MISI 3 :Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;TUJUAN :a. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan
sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial. b. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan
sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan
barang, undian dan jaminan sosial. 4. MISI 4 :
Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial; TUJUAN :a. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan
sosial. b. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam
mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. c. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.5. MISI 5 :
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. TUJUAN :a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang
mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 48
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
c. Meningkatkan integrasi program antar unit kerja eselon III yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi antara lain:
1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial;2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Bidang Sosial;3. Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial lingkup Provinsi dan
Kabupaten/Kota;4. Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi
Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial;6. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan
ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan manfaatan ruang juga ditunjukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib Sosial berdasarkan kajian RTRW tidak akan mengubah pola dan struktur ruang.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 49
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengembilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan subtantif yang didukung kehadiran good governance yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Penanganan PMKS, Kemiskinan dan Bencana sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam pebangunan tersebut yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya penanganan permasalahan sosial.
3.5. Penentuan Isu-isu StrategisBerdasarkan dari hasil identifikasi permasalahan yang terkait
dengan pelayanan yan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal maka langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan selama 5 tahun mendatang. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis adalah dengan melakukan diskusi secara mendalam dari bidang-bidang yang ada di Dinas Sosial. Hasil yang diperoleh untuk isu-isu strategis urusan sosial adalah sebagai berikut :
1. Tingginya Jumlah Fakir miskin dan PMKS lainya2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan
rehabibilitasi sosialRENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 50
3. Belum semua PMKS medapatkan perlindungan dan jaminan sosial
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 51
Tabel 3.2.Keterkaitan Permasalahan dan Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kabupaten Kendal
Tahun 2016-2021
No
Masalah Pokok
Masalah Akar Masalah Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Data Awal
(2015/ 2016)
Strategi Kebijakan
1 Tingginya Jumlah Fakir miskin dan PMKS lainya
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya
Belum optimalnya peran potensisumber kesejahteraansosial
Meningkat kan kualitas penangan an PMKS
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jangkauan pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainya
Prosentase fakir miskin, KAT yang tertangani
57 Memberikan dukungan pember dayaan kepada FM dan PMKS lainya meliputi KUBE, Fasilitasi manejemen usaha, Bantuan perlin dungan sosial, akses ke SLRT, Sarana Rumah Singgah,rumah usaha kaum disabilitas
Pemberdayaan FM ,sesuai kebutuhan , bakat, perlindungan sosial dan akses layanan dan rujukan terpadu(SLRT)
Belum optimalnya pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin
Meningkatkan peran masyarakat, DUDI, TKSK,
Peningkatan Peran PSKS dalam penangana
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 52
No
Masalah Pokok
Masalah Akar Masalah Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Data Awal
(2015/ 2016)
Strategi Kebijakan
(KUBE) PSKS dalam penanganan PMKS
n PMKSBelum optimalnya fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskinBelum tersedianya bantuan perlindungan sosial bagi fakir miskin (indikator 9-SPM)Belum tersedianya sarana dan prasarana layanan rehab kesos bagi PMKS-SLRT (indikator 1-SPM)Belum tersedianya sarana dan prasarana usaha
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 53
No
Masalah Pokok
Masalah Akar Masalah Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Data Awal
(2015/ 2016)
Strategi Kebijakan
keluarga miskinBelum tersedianya sarana dan prasarana R.Singgah/selterBelum optimalnya monitoring, evaluasi dan pelaporan
2 Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan rehabibilitasi sosial
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan rehabilitasi sosial
Belum optimalnya pengelolaan gudang logistik
Meningkat nya pelayanan dan rehabilitasi sosial pada PMKS
Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial
25 Memberikan pelayanan dan rehabsos yang meliputi orang terlantar, warga migran, PGOT, anak luar lemba ga, disabilitas, lan sia,anak terlantar, tuna sosial, eks perd. anak dll.
Pemberian layanan reh sos pada disa bilitas, anak berhadapan dengan hukum dan balita terlan tar berbasis masyarakat.
Belum optimalnya penanganan orang terlantar
Belum optimalnya Meningkatakan Mengurangi
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 54
No
Masalah Pokok
Masalah Akar Masalah Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Data Awal
(2015/ 2016)
Strategi Kebijakan
pemulangan warga migran tindak kekera san dari debarkasi kendal ke daerah asal (indikator 3-SPM)
penjangkauan penemuan korban, pembahasan kasus, memberikan bimbingan psikosossial dan melakukan reinte-grasi pemulangan korban
kasus perdagangan perempuan dan mengembalikan korban pada masyarakat.
Belum optimalnya penanganan penge-mis gelandangan dan orang terlantarBelum optimalnya penyelenggaraan layanan rehabsos bagi anak luar lembaga (indikator 5-SPM)Belum optimalnya pelayanan dan perlin dungan sos hukum, bagi korban expl. perd,prp,anakBelum optimalnya
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 55
No
Masalah Pokok
Masalah Akar Masalah Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Data Awal
(2015/ 2016)
Strategi Kebijakan
penyelenggaraan la yanan rehabilitasi so sial bagi penyandang disabilitas luar lemba ga (indikator 4SPM)Belum optimalnya penyelenggaraan layanan sosial bagi lanjut usia terlantar luar lembaga (indikator 6-SPM)Belum optimalnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial selain orang dengan HIV/ AIDS luar lembaga (indikator 7-SPM)Belum optimalnya pemantauan kemajuan
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 56
No
Masalah Pokok
Masalah Akar Masalah Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Data Awal
(2015/ 2016)
Strategi Kebijakan
perubahan sikap mental eks penyan-dang penyakit sosial
3 Belum semua PMKS men-dapatkan perlindungan dan jaminan sosial
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pembinaan anak terlantar
Belum tersedianya penyelenggaraan perlindungan bagi anak terlantar (indikator 8SPM)
Meninkat nya Perlin dungan dan jaminan sosial pada PMKS
Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosail
6,71 Meningkatkan peran rumah singgah, pemeliharaan anak terlantar, dan pengum-pulan data fakir miskin
Optimalisasi penangana anak terlantar dan validasi data fakir miskin
Belum optimalnya pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantarBelum optimalnya kualitas dan kuan-titas pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosialBelum optimalnya peningkatan
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 57
No
Masalah Pokok
Masalah Akar Masalah Tujuan Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Data Awal
(2015/ 2016)
Strategi Kebijakan
kualitas SDM kesos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 58
BAB IVTUJUAN DAN SASARAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang meliputi :
4.1 Tujuan 1. Pengurangan tingkat kemiskinan
4.2 Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pembangunan desa
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 59
Tabel 4-1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2016 - 2021
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ Indikator
Kinerja Satuan
Kondisi
AwalTarget Kinerja Sasaran
Tahun
20162017 2018 2019 2020 2021
1. Pengurangan tingkat kemiskinan
Meningkatnya kualitas pembangunan desa
Jumlah desa tertinggalNA 8
5 65 4 23 0
Prosentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya yang tertangani
% NA 20 20 20 20 20
Prosentase fakir miskin dan PMKS yang mendapat pembinaan
% 100 100 100 100 100 100
Persentas PSKS yang dibina % 10 10 10 10 10Prosentase PMKS yang didampingi
% NA 20 20 20 20 20
Prosentase Anak terlantar yang dibina
% NA 10 10 10 10 10
Prosentase meningkatnya pembinaan anak cacat dan trauma
% 316 10 10 10 10 10
Prosentase Meningkat-nya kemam-puan pencegahan dini dalam penanggulangan
% NA 10 10 10 10 10
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 60
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran/ Indikator
Kinerja Satuan
Kondisi
AwalTarget Kinerja Sasaran
Tahun
20162017 2018 2019 2020 2021
bencana (alam dan sosial)Prosentase pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainya yang tertangani
% / tahun
NA 20 20 20 20 20
Prosentase pembinaan Anak terlantar yang terta ngani
% / tahun
NA 10 10 10 10 10
Prosentase pembinaan anak cacat dan trauma yang tertangani
% / tahun
NA 10 10 10 10 10
Prosentase Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
% / tahun
7 7 7 7 7 7
Prosentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani
% / tahun
100 100 100 100 100 100
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 61
BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi 1. Memberikan dukungan pemberdayaan kepada FM dan PMKS
lainya meliputi KUBE, Fasilitasi manejemen usaha, Bantuan perlindungan sosial,akses ke SLRT, Sarana Rumah Singgah, rumah usaha kaum disabilitas
2. Meningkatkan peran masyarakat, DUDI, TKSK, PSKS dalam penanganan PMKS
3. Memberikan pelayanan dan rehabsos yang meliputi orang terlantar, warga migran, PGOT, anak luar lembaga, disabilitas, lansia, anak terlantar, tuna sosial, eks perdaganan anak, dll.
4. Meningkatakan penjangkauan penemuan korban, pembahasan kasus, memberikan bimbingan psikosossial dan melakukan reintegrasi pemulangan korban
5. Meningkatkan peran rumah singgah, pemeliharaan anak terlantar, dan pengumpulan data fakir miskin
5.2. Kebijakan 1. Pemberdayaan FM, sesuai kebutuhan, bakat, perlindungan sosial
dan akses layanan dan rujukan terpadu(SLRT)2. Peningkatan Peran PSKS dalam penanganan PMKS3. Pemberian layanan rehsos pada disabilitas, anak berhadapan
dengan hukum dan balita terlantar berbasis masyarakat.4. Mengurangi kasus perdagangan perempuan dan mengembalikan
korban pada masyarakat.5. Optimalisasi penanganan anak terlantar dan validasi data miskin
Selanjutnya disajikan tabel Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah berikut ini.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 62
Tabel 5-1.Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2021
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Meningkatkankualitaspenanganan PMKS
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jangkauan pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainya
1. Memberikan dukungan pemberdayaan kepada FM dan PMKS lainya meliputi KUBE, Fasilitasi manejemen usaha,Bantuan perlindungan sosial,akses ke SLRT, Sarana Rumah Singgah, rumah usaha kaum disabilitas
1. Pemberdayaan FM,sesuai kebutuhan,bakat, perlindu- ngan sosial dan akses layanan dan rujukan terpadu(SLRT)
2. Meningkatkan peran masyarakat, DUDI, TKSK, PSKS dalam penanganan PMKS
2. Peningkatan Peran PSKS dalam penanganan PMKS
Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial pada PMKS
1. Memberikan pelayanan dan rehabsos yang meliputi orang terlantar,warga migran,PGOT,anak luar lembaga, disabilitas, lansia, anak terlantar, tuna sosial, eks perd.anak, dll.
1. Pemberian layanan rehsos pada disabilitas, anak berhadapan dengan hukum dan balita terlantar berbasis masyarakat.
2. Meningkatakan penjangkauan penemuan korban, pembahasan kasus, memberikan bimbingan psikosossial dan melakukan
2. Mengurangi kasus perdagangan perempuan dan mengembalikan korban pada masyarakat.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 63
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
reintegrasi pemulangan korbanMeninkatnya Perlindungan dan jaminan sosial pada PMKS
Meningkatkan peran rumah singgah, pemeliharaan anak terlantar, dan pengumpulan data fakir miskin
Optimalisasi penangana anak terlantar dan validasi data fakir miskin
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 64
BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
Sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pencapaian target kinerja Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun dan pencapaian 2016-2020 yang merupakan tindak lanjut Peraturan menteri Sosial Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi dan DaerahKabupaten/Kota. Selanjutnya implementasinya terintegrasi ke dalam tugas pokok fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal, sebagai berikut:
a. Program pelayanan administrasi perkantoran, yang meliputi: 1. Penyediaan jasa surat menyurat.2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.4. Penyediaan alat tulis.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan.7. Penyediaan makanan dan minuman.8. Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah.
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang meliputi:1. Pengadaan aset peralatan dan mesin.2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin inventaris kantor.3. Pemeliharaan gedung dan kantor.4. Rehab sedang/ berat gedung dan bangunan.
c. Program peningkatan disiplin aparatur, yang meliputi: 1. Pengadaan pakaian dinas perlengkapannya.
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang meliputi :1. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Sumber Daya Manusia
(SDM)
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 65
e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,yang meliputi:1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD. 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran.
f. Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah, yang meliputi: 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran.
g. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, yang meliputi:1. Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunikasi Adat Terpencil dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.2. Pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin (KUBE).3. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin.4. Bantuan perlindungan sosial bagi fakir miskin (indikator 9-SPM).5. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahtrraan sosial bagi PMKS (Sistem Layanan Rujukan Terpadu/ SLRT ) (Indikator 1-SPM).
6. Fasilitasi sarana dan prasarana usaha keluarga miskin.7. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Rumah Singgah
/selter.8. Monitoring,evaluasi dan pelaporan.9. Pendampingan penyaluran beras miskin ( Raaskin ).
10. Bantuan Rastra ( beras sejahtera ) .h. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, yang
meliputi:1. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.2. Pengelolaan Gudang Logistik .3. Penanganan orang - orang terlantar.4. Penanganan pekerja migran bermasalah.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 66
5. Pemberian layanan psikososial bagi korban bencana.6. Penanganan pengemis gelandangan dan orang terlantar.7. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial bagi anak luar panti.8. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi,
perdagangan perempuan dan anak.9. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas luar
lembaga (indikator 4-SPM).10. Penyelenggaraan layanan sosial bagi lanjut usia terlantar luar
lembaga (indikator 6-SPM).11. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi Tuna Sosial selain orang
dengan HIV/AIDS luar lembaga (indikator 7-SPM).12. Pengiriman PMKS ke Barehsos/ LKS/ Rumah Sakit/ keluarga.13. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi eks penyandang penyakit sosial.14. Penanganan pengangkatan Anak /Adopsi15. Bantuan Sosial Peningkatan gizi dan kesehatan anak panti asuhan16. Bantuan sosial kepada Persatuan penyandang cacat indonesia
Kabupaten Kendal17. Bantuan Sosial kepada Komda Lanjut Usia18. Costing pembiayaan kegiatan SPM.
i. Program pembinaan anak terlantar, yang meliputi:1. Penyelenggaraan perlindungan bagi anak terlantar (indikator 8-
SPM).j. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, yang
meliputi:1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.2. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.3. Pendampingan Keluarga Harapan (PKH).4. Penanaman dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.5. Pengenalan dan penyebarluasan informasi dinas.6. Penanganan operasional Rumah Singgah.7. Peningkatan kemampuan ( Capacity Building ) petugas dan
pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 67
8. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.9. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan
sosial masyarakat.10. Sosialisasi penyelenggaraan undian berhadiah.11. Sosialisasi pengangkatan anak (Abdopsi).
k. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang meliputi :1. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial)
indikator 10-SPM.2. Penyusunan kebijakan terbentuknya kelompok masyarakat tanggap
bencana.
Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1.
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 68
Tabel 5-1.Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial
Kabupaten Kendal Tahun 2017 - 2021
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan (output)
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penanggung-jawab
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
Renstra
T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
Mencapai target IKU OPD
Tercapainya target IKU OPD
Persentase IKU dinas Sosial
Program pelayanan administra-si perkan-toran
Prosentase unit kerja yang terlayani
% 100 100 387.500.00
100
507.200.00
100
553.770.00
100
526.081.50
100
473.473.35
72 2.448.024.85
Dinsos
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat
bln 12 12 7.500.
000
12 7.500.
000
12 7.500.
000
12 7.500.
000
12 7.500.
000
72 45.000.000
Dinsos
Penyediaan jasa komunikasi,
Jumlah bulan penyediaan
bln 12 12 66.000.000
12 72.000.000
12 79.000.000
12 87.000.000
12 95.000.000
12 459.000.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 69
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
sumberdaya air dan listrik
pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perleng-kapan kantor
Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
bln 12 12 10.000.000
12 15.000.000
12 16.500.000
12 18.000.000
12 19.500.000
72 84.000.000
Dinsos
Penyediaan alat tulis kantor
jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor
bln 12 12 30.000.000
12 42.000.000
12 43.000.000
12 44.000.000
12 45.000.000
72 229.000.000
Dinsos
Penyedia jumlah bln 12 12 25. 12 22. 12 24. 12 26. 12 29. 72 147. Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 70
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
an barang cetakan dan penggandaan
bulan barang yang di cetak dan penggandaan
000.000
000.000
200.000
620.000
282.000
102.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang an
jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan publikasi
bln 12 12 15.000.000
12 13.200.000
12 14.520.000
12 15.972.000
12 17.569.200
72 88.261.200
Dinsos
Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat dinas
jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman
bln 12 12 35.000.000
12 33.000.000
0 36.300.000
12 39.000.000
12 43.000.000
72 236.300.000
Dinsos
Rapat- Jumlah kali 12 12 200. 12 302. 12 332. 12 366. 12 402. 72 1.85 Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 71
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
rapat koordinasi dalam dan luar daerah
bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi di dalam dan luar daerah
000.000
500.000
750.000
025.000
627.500
3.402.500
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja
% 0 100 140.000.00
100
310.000.00
100
331.500.00
100
298.350.00
100
268.515.00
100
1.348.365.00
Dinsos
Pengadaan aset peralatan
jumlah pengadaan asset
paket
1 1 60.000.
1 55.000.
1 60.500.
1 66.550.
1 73.205.
6 365.255.
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 72
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
dan mesin
peralatan dan mesin
000 000 000 000 000 000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin kantor
Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin
bln 12 12 50.000.000
12 180.000.000
12 195.000.000
12 210.000.000
12 225.000.000
72 960.000.000
Dinsos
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan
bln 12 12 30.000.000
12 25.000.000
12 26.000.000
12 27.000.000
12 28.000.000
72 161.000.000
Dinsos
Rehab sedang/
Jumlah rehab
gedu
0 0 0 1 50.000.
1 50.000.
1 50.000.
1 50.000.
4 200.000.
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 73
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
berat gedung dan bangunan
seang/ berat gedung dan bangunan yang disediakan
ng 000 000 000 000 000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
% 100 100 15.000.00
100
18.000.00
100
18.000.00
100
18.000.00
100
18.000.00
100
87.000.000
Dinsos
Pengadaan pakaian Dinas dan perlengka
jumlah pakaian dinas dan
stel 32 48 15.000.00
40 18.000.00
40 18.000.00
40 18.000.00
40 18.000.00
208 87.000.00
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 74
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
pannya kelengkapanya yang diadakan
Program Peningkatan Kapasitas SDM
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar
% 0 3.00
15.000.00
5.00
25.000.00
5.00
25.000.00
5.00
25.000.00
5.00
25.000.00
23.00
115.000.00
Dinsos
Peningkatan dan pengem-bangan Sumber daya manusia (SDM)
Jumlah PNS yang akan ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya
org 0 3 15.000.00
5 25.000.00
5 25.000.00
5 25.000.00
5 25.000.00
23 115.000.00
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 75
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah
Rata rata nilai sasaran kinerja pegawai ( SKP )
Rata rata
nilai SKP
86.50
87.75
115.000.00
87 254.500.00
12 279.150.00
87.25
265.192.50
87.50
251.932.88
88.00
1.205.775.38
Dinsos
Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah bulan terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan, supporting staff
bln 12 12 140.600.000
12 236.500.000
12 260.150.000
12 286.165.000
12 314.781.500
72 1.503.
396.500
Dinsos
Penunjang pelaksan
Jumlah bulan terbayar
bulan
12 12 15.000.
12 18.000.
12 19.500.
12 21.000.
12 22.500.
12 111.000.
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 76
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
aan pekerjaan perkantoran
nya tenaga penunjang kegiatan
000 000 000 000 000 000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar
laporan
12 50.000.00
12 105. 000.00
12 115.000.00
12 109.250.00
12 103.787.50
12 483.037.50
Dinsos
Penyusunan laporan capaian kinerja
jumlah laporan kegiatan yang disusun
bln 12 12 25.000.000
12 60.000.000
12 65.000.000
12 70.000.000
12 75.000.000
72 325.860.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 77
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDPenyusunan laporan keuangan semesteran
jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun
semester
2 2 25.000.000
2 45.000.000
2 50.000.000
2 50.000.000
2 50.000.000
12 223.842.000
Dinsos
Meningkatkan kualitas penanganan PMKS
Meningkatnya kua-litas dan kuantitas jangkau-an pem-berdaya an
Prosenta-se fakir miskin dan PMKS yang ter-tangani
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS
Prosentasepemberdayaan fakir miskin , KAT dan PMKS lainnya yang tertang
% 20 200.011.99
20 200.986.00.
20 200.631.00
20 201.236.00
20 201.361.00
20 1.004.225.99
Dinsos dan DPPK
AD
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 78
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
Fakir Miskin dan PMKS lainya
aniPemberdayaan fakir miskin,komunitas adat terpencil ( KAT ) dan penyandang masalah kesejahteraan ( PMKS ) lainnya
jumlah Fakir mis-kin dan PMKS yang diberdaya-kan
org 20 20 15.000.000
30 25.000.000
40 40.000.000
50 60.000.000
60 70.000.000
290 260.600.000
Pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin (KUBE)
jumlah penerima KUBE yang mendapatkan pelatiha
org 80 0 0 80 30.000.000
80 35.000.000
80 40.000.000
80 45.000.000
400 173.580.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 79
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
n ketrampilan
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
jumlah keluarga miskin yang difasilitasi menejemen usaha
org 30 35 15.000.000
30 30.000.000
40 40.000.000
50 50.000.000
60 60.000.000
250 209.050.000
Dinsos
Bantuan perlindungan sosial bagi fakir miskin
Jumlah fakir miskin yang dapat perlindungan sosial
org 0 314.
468
190.480.000.000
314.
468
190.480.000.000
314.
468
190.000.000.000
314.
468
190.480.000.0
00
314.
468
190.000.000.000
314.
468
951.920.000.000
Dinsos
Peningkatan kualitas pelayana
Jumlah tempat layanan rujukan
unit
0 1 280.300.000
1 400.000.000
1 400.000.000
1 400.000.000
1 400.000.000
5 1.880.
300.
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 80
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
n sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS ( Sistem Layanan Rujukan Terpadu/ SLRT) (indikator 1-SPM)
terpadu 000
Fasilitasi sarana dan prasarana usaha keluarga
jumlah dan jenis sarana dan prasaran
org 0 10 15.000.000
10 20.000.000
10 25.000.000
10 30.000.000
10 30.000.000
50 120.000.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 81
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
miskin a usaha keluarga miskin yang diadakan
pengadaan sarana dan prasarana penunjang R.Singgah/selter
jumlah sarana dan prasarana penunjang rumah singgah yang disediakan
unit
0 0 0 1 75.000.000
1 100.000.000
1 125.000.000
1 150.000.000
1 450.000.000
Dinsos
Monitoring,evaluasi dan pelaporan
jumlah bulan monitoring ,evaluasi dan pela-
bln 0 12 15.000.000
12 40.000.000
12 45.000.000
12 50.000.000
12 55.000.000
72 205.000.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 82
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
poran yang dilaksana kan
Pendampingan Penya-luran Beras Miskin (Raskin)
Jumlah bulan pendampingan penyaluran raskin
bln 0 12 586.100.000
12 625.000.000
12 685.000.000
12 740.000.000
12 810.000.000
60 3.446.
100.000
Dinsos
Bantuan Rastra (beras Sejahtera)
Jumlah fakir miskin yang dapat Rastra
org 0 65.046
8.605.
585.800
70.000
9.261.
000.000
70.000
9.261.
000.000
70.000
9.261.
000.000
70.000
9.261.
000.000
404.
179
53.472.881.700
Dinsos
Program pemberda-yaan kelemba-gaan kesejah
Persentas PSKS yang dibina
% 10 934.300.00
10 1.000.000.00
10 1.965.00
0
10 2.045.000.00
10 2.130.00
0
42.00
8.074.300.00
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 83
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
tera-an sosialpeningkatan Kualitas SDM kese-jahteraan sosial masyarakat
Jumlah SDM kesos yang diting-katkan kualitasnya
org 400 300 30.000.000
500 180.000.000
500 180.000.000
500 180.000.000
500 180.000.000
2.600
778.575.000
Dinsos
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Jumlah TMP dan MP yang dipelihara
TMP
1 2 50.000.000
2 75.000.000
2 100.000.000
2 150.000.000
2 200.000.000
11 909.750.000
Dinsos
Pendampingan keluarga Harapan
Jumlah Kecamatan yang men-dapatkan pendam
kec.
20 20 669.300.000
20 1.000.
000.000
20 1.000.
000.000
20 1.000.
000.000
20 1.000.
000.000
120 4.999.
995.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 84
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
pingan PKH
Penanaman dan pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan
Jumlah orang yang diikutkan dalam penanaman nilai -nilai kepahlawa-nan
org 200 200 50.000.000
250 65.000.000
275 75.000.000
300 85.000.000
325 100.000.000
1.550
423.550.000
Dinsos
Pengenalan dan penyebarluasan informasi dinas
Jumlah kegiatan pengenalan dan penye-barluasan informasi dinas
keg 1 1 30.000.000
1 50.000.000
1 60.000.000
1 70.000.000
1 75.000.000
1 305.000.000
Dinsos
penanganan
jumlah bulan
bl 0 0 0 12 60.000.
12 65.000.
12 70.000.
12 80.000.
48 275.000.
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 85
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
operasional Rumah singgah
keg. operasional penanganan r.singah
000 000 000 000 000
Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
jumlah orang pen-damping sosial PMKS (Tagana) yang ditingkat-kan kapasi-tasnya
org 30 37 15.000.000
40 40.000.000
50 45.000.000
50 50.000.000
60 55.000.000
237 219.050.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 86
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif
org 200 200 20.000.000
250 75.000.000
250 75.000.000
250 75.000.000
250 75.000.000
1.200
320.000.000
Dinsos
peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kese-jahteraan sosial masyarakat
jumlah orsos pelaku usaha Kesos msyarakat yang ditingkat-kan .
orsos
1 20 50.000.000
225 315.000.000
225 315.000.000
225 315.000.000
225 315.000.000
940 1.340.
000.000
Dinsos
Sosialisasi penyelenggaraan
jumlah orang yang mengiku
org 0 30 10.000.000
40 40.000.000
50 50.000.000
50 50.000.000
50 50.000.000
250 209.050.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 87
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
undian berhadiah
ti sosialisasi Undian berhadiah
Sosialisasi pengangka-tan anak (Adopsi)
Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi pengangkatan anak (ADOPSI)
org 50 40 10.000.000
50 20.000.000
50 25.000.000
50 30.000.000
50 35.000.000
280 128.500.000
Dinsos
1. Meningkatnya pelayanan dan
Persenta-se PMKS yang mendapatkan
Program pelayanan dan Reha-bilitasi
Persentase PMKS yang didampi-ngi
% 20 2.740.
000.00
20 2.804.210.00
20 2.918.210.00
20 3.032.210.00
20 3.152.210.00
100
14.646.840.0
0
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 88
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
rehabilita-si sosial pada PMKS
pelayanan rehabilita-si sosial
Kesejahteraan sosialPenyusunan kebijakan Pelayanan rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Jumlah Perda, perbub, renstra dan profil PMKS
keg 0 2 75.000.000
2 155.000.000
1 160.000.000
1 165.000.000
1 170.000.000
9 775.000.000
Dinsos
Pengelolaan gudang logistik
jumlah gudang logistik yang di kelola
bln 1 12 10.000.000
12 40.000.000
12 45.000.000
12 50.000.000
12 55.000.000
72 208.100.000
Dinas
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 89
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
Penanganan pekerja migran bermasalah
Jumlah Warga Migran korban tiker yg di pulangkan dari titik debarkasi di kabupaten ke daerah asal
Orang
30 48 25.000.000
50 120.000.000
50 130.000.000
50 140.000.000
50 150.000.000
248 565.000.000
Dinsos
Pemberian layanan Psiko sosial bagi korban bencana
Jumlah korban bencana(alam dan sosial)yang dapat dukungan psiko
org 0 35 10.000.000
41 25.000.000
41 30.000.000
41 35.000.000
41 40.000.000
199 140.000.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 90
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
sosial paska bencana
Penanganan pengemis gelandangan dan orang terlantar
Jumlah PGOT yang tertangani
orang
0 50 60.000.000
50 60.000.000
50 60.000.000
50 65.000.000
50 65.000.000
250 347.000.000
Dinsos
penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial bagi anak luar panti
Jumlah anak yang mendapatkan layanan rehapsos luar lembaga
orang
0 32 15.000.000
32 70.000.000
32 80.000.000
32 90.000.000
32 100.000.000
160 355.000.000
Dinsos
Pelayanan dan perlindun
Jumlah orang yang
orang
0 16 10.000.
16 14.000.
20 16.000.
25 30.000.
25 35.000.
102 105.000.
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 91
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
gan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
mendapatkan pelayanan dan perlindungan sos hukum,korban exp.perd,perp anak
000 000 000 000 000 000
Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas luar lembaga
Jumlah Penyandang DisabilitaS Yg mendapt lay.rehab
org 316 316 300.000.000
425 863.516.250
425 863.516.250
425 863.516.250
425 863.516.250
2016
3.754.
065.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 92
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
Penyelenggaraan layanan sosial bagi lanjut usia terlantar luar lembaga
Jumlah Lanjut Usia terlantar yang dapat layanan sosial luar lembaga
orang
20 553 200.000.000
553 868.210.000
553 868.210.000
553 868.210.000
553 868.210.000
2765
3.672.
840.000
Dinsos
Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi Tuna sosial selain orang dengan HIV/AIDS luar lembaga
Jumlah tuna social yang mendapatkan rehabilitasi
orang
0 60 75.000.000
60 85.000.000
60 95.000.000
60 105.000.000
60 115.000.000
300 475.000.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 93
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
Pengiriman PMKS ke Baresos/ LKS/Rumah Sakit/ keluarga
Jumlah bulan dalam pengiriman PMKS ke barehsos/lks/RS/keluarga
orang
0 90 148.000.000
90 150.000.000
100 150.000.000
100 150.000.000
110 155.000.000
490 753.000.000
Dinsos
Pelayanan rehabilitasi sosial bagi Eks penyandang penyakit sosial
Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial
orang
0 50 60.000.000
50 60.000.000
60 65.000.000
60 65.000.000
70 70.000.000
290 320.000.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 94
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
Bantuan Sosial Peningkatan gizi dan kesehatan anak panti asuhan
Jumlah panti asuhan yang mendfapatkan bantuan sosial peningkatan gizi dan kesehatan
lembag
a
16 650.000.000
16 700.000.000
16 750.000.000
16 800.000.000
64 2.900.
000.000
Dinsos
Bantuan sosial kepada Persatuan penyandang cacat indonesia Kabupaten Kendal
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan sosial
orang
63 300.000.000
63 300.000.000
63 300.000.000
63 300.000.000
252 1.200.
000.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 95
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
Penanganan pengangkatan Anak /Adopsi
Jumlah Penanganan adopsi yang mendapatkan SK izin Adopsi dari Dinsos Prov.Jateng
org 36 48.700.000
40 50.000.000
40 50.000.000
40 50.000.000.
171 208.700.000
Dinsos
Bantuan Sosial kepada Komda Lanjut Usia
Jumlah Lanjut Usia Yang mendapat bantuan sosial
orang
553 1.659.
000.000
553 1.659.
000.000
553 1.659.
000.000
553 1.659.
000.000
2212
6.636.
000.000
Dinsos
Costing jumlah bl 0 12 140. 12 150. 12 160. 12 170. 12 180. 60 800. Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 96
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
pembiayaan kegiatan SPM ( 10 Indikator)
PMKS yang diverifikasi dan disele-ksi sbg penerima bantuan Bansos(sesuai SPM)
000.000
000.000
000.000
000.000
000.000
000.000
Meninkat-nya Perlindungan dan jaminan sosial pada PMKS
Persenta-se PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosail
Program pembinaan anak terlantar
Persentase Anak terlantar yang dibina
%
10
10 60.000.00
10 70.000.00
10 80.000.00
10 90.000.00
10 100. 000.00
10 400.000.000
Dinsos
Penyeleng-garaan perlindungan bagi anak
jumlah anak terlantar yang menda-
anak
88 60.000.000
88 70.000.000
88 80.000.000
88 90.000.000
88 100.000.000
440 400.000.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 97
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
terlantar. patkan per-lindungan dan jamsos
Program pembinaan penyan-dang Cacat dan trauma
Jumlah meningkatnya pembinaan anak cacat dan trauma
orang
316 10 475.000.00
10 540.000.00
10 545.000.000
10 550.000.00
10 555.000.00
366
2.665.00
0.00
Dinsos
Verivikasi dan validasi data PMKS,PSKS dan PBIJK
Jumlah desa yang terverifikasi dan tervalidasi data PMKS, PSKS dan
desa
286 286 450.000.000
286 500.000.000
286 500.000.000
286 500.000.000
286 500.000.000
1716
2.931.
900.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 98
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
PBJIK nya.
Pelayanan dan rehabilitasi penyandang Disabilitas
Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan pendampingan pelayanan dan rehabilitasi
org 316 340 25.000.000
316 40.000.000
316 45.000.000
316 50.000.000
316 55.000.000
1920
237.900.000
Dinsos
Program pencegahan dini dan penanggulagan
Prosentase meningkat nya kemam
% 10 10 200.000.00
10 305.092.00
10 495.000.00
10 530.092.00
10 540.092.500
60 2.070.276.00
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 99
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
bencana alam
puan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)
Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) indikator 10-SPM
Jumlah masyarakat terdampak bencana yang mendapatkan bantuan
Orang
230 338 340.092.500
325 340.092.500
338 320.000.000
338 340.092.500
338 340.092.500
1.983
1.880.
370.000
Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 100
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
IndikatorKinerja
Program(outcome
) dan Kegiatan
SatKondisi Awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
perangkat
daerah Penan
2017 2018 2019 2020 2021Target Akhir
RenstraT Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp
Penyusunan kebijakan terbentuknya kelompok masyarakat tanggap bencana
Jumlah kelompok masyarakat yang tanggap bencana
desa
1 0 0 2 165.000.000
2 175.000.000
2 190.000.000
2 200.000.000
8 730.000.000
Dinsos
Total Dana Per tahun206.571.178.300
208.381.518.500
208.156.646.000
209.180.650.500
209.518.983.700
1.050.
210.410.900
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 101
BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator pada bab ini diambil dari bab IX RPJMD.
Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.
Tabel 7-1.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Tahun 2016-2021
No
Aspek/ Fokus/Bida
ng Urusan/Ind
ikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMDTarget Kinerja
Kondisi Kinerja
Akhir
Periode RPJM
D
PD Penanggung Jawa
b2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1) Prosentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya yang tertangani
% NA NA 20 20 20 20 20 20 Dinas Sosial
2) Prosentase fakir miskin dan PMKS yang mendapat pembinaan
% NA 100 100
100
100
100
100 100 Dinas Sosial
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 102
No
Aspek/ Fokus/Bida
ng Urusan/Ind
ikator Kinerja
Pembangu
Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMDTarget Kinerja
Kondisi Kinerja
Akhir
Peri
PD Penanggung Jawa
b2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3) Persentas PSKS yang dibina
% 10 10 10 10 10 10 Dinas Sosial
4) Prosentase PMKS yang didampingi
% NA NA 20 20 20 20 20 100 Dinas Sosial
5) Prosentase Anak terlantar yang dibina
% NA NA 10 10 10 10 10 10 Dinas Sosial
6) Prosentase meningkatnya pembinaan anak cacat dan trauma
% 316 10 10 10 10 10 10 Dinas Sosial
7) Prosentase Meningkat-nya kemam-puan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)
% NA NA 10 10 10 10 10 60 Dinas Sosial
8) Prosentase pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainya yang tertangani
%/tahun
NA NA 20 20 20 20 20 20 Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 103
No
Aspek/ Fokus/Bida
ng Urusan/Ind
ikator Kinerja
Pembangu
Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMDTarget Kinerja
Kondisi Kinerja
Akhir
Peri
PD Penanggung Jawa
b2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
9) Prosentase pembinaan Anak terlantar yang terta ngani
%/tahun
NA NA 10 10 10 10 10 10 Dinsos
10)Prosentase pembinaan anak cacat dan trauma yang tertangani
%/tahun
NA NA 10 10 10 10 10 10 Dinsos
11)Prosentase Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
%/tahun
7 7 7 7 7 7 7 7 Dinsos
12)Prosentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani
%/tahun
100
100 100
100
100
100
100 100 Dinsos
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 104
BAB VIII PENUTUP
8.1. Pedoman Transisi: Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2017-2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017-2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005 - 2025.
8.2. Kaidah Pelaksanaan: Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah tahun 2017-2021 yang perlu diatur sebagai berikut:
1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 105
kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kendal, 20 Pebruari 2018KEPALA DINAS SOSIALKABUPATEN KENDAL
Drs. KUNCAHYADIPembina Utama Muda
NIP. 196111091990031010
RENSTRA DINSOS KENDAL 2016-2021 Page 106
top related