ambo radde junaid, se anggota€¦ · ii ambo radde junaid, se ketua bawaslu kab.bulukumba (divisi...
TRANSCRIPT
i
ii
AMBO RADDE JUNAID, SE Ketua
Bawaslu Kab.Bulukumba (Divisi
SDM dan Organisasi)
Ambo Radde Junaid, dilahirkan di
Lonrong Kecamatan Ujung Loe
Kabupaten Bulukumba pada tanggal 01
Februari 1971, beragama Islam, dan
menempuh pendidikan terakhir S-1
Ilmu Managemen di Sekolah Tinggi
Ilmu Managemen (STIM) Makassar.
Pada saat pelaksanaan seleksi Bawaslu
Kab/Kota dengan melalui tahapan
Rekrutmen dan terpilih menjadi
Anggota Bawaslu Kabupaten
Bulukumba yang dilantik pada tanggal
14 Agustus 2018.
Ambo Radde Junaid, adalah mantan
Pengawas Pemilu yakni pada tahun
2009 sebagai Pengawas Pemilu
Lapangan (PPL), Tahun 2010 sebagai
Anggota Panwaslu Kecamatan Pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
Pada tahun 2012 menjabat sebagai
Ketua Panwaslu Kecamatan Pada
pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Tahun 2014, sebagai
Anggota Panwaslu Kabupaten pada
Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Kemudian pada tahu 2015 terpilih
kembali menjadi Anggota Panwaslu
Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati. Dan pada
tahun 2018 sebagai Anggota Bawaslu
Kabupaten Bulukumba dan menduduki
posisi Ketua Bawaslu Kabupaten
Bulukumba melalui Rapat Pleno
musyawarah Mufakat oleh Seluruh
Anggota Bawaslu Kabupaten
Bulukumba Periode 2018-2023.
BAKRI ABU BAKAR, S.Pd Anggota
Bawaslu Kab.Bulukumba (Divisi
Hukum, Penindakan dan
Penanganan Pelanggaran)
Bakri Abubakar, dilahirkan di
Bulukumba pada tanggal 10 Maret
1982, beragama Islam, dan menempuh
pendidikan terakhir S-1 Bahasa dan
Sastra Indonesia pada STKIP
Muhammadiyah Bulukumba.
Sebelum bergabung dalam
Penyelenggara Pemilu dikenal sebagai
aktivis Kampus dan juga mempunyai
jiwa social yang tinggi. Pada Tahun
2007-2008 menjabat sebagai Ketua
IMM. Selain dari itu sebagai Ketua
Pemuda Muhammadiyah pada Tahun
2011-2015 dan pada Tahun 2016
menjabat sebagai sekretaris KNPI.
Sebagai Koordinator KOPEL pada
BIODATA KOMISIONER DAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KAB. BULUKUMBA
iii
Tahun 2013-2016 serta menjadi Wakil
Ketua HIPMI Bulukumba Tahun 2016.
Setelah bergabung di Penyelenggara
Teknis Pemilu sebagai Anggota KPPS
Desa Benteng Gattareng Tahun 2004.
Kemudian menjadi Ketua PPS Desa
Benteng Gattareng Tahun 2005. Pada
tahun 2018 bergabung di
Penyelenggara Pemilu sebagai Anggota
Panwaslu Kabupaten Bulukumba pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur. Dan pada Tahun 2019
Pemilihan Legislatif, Presiden dan
Wakil Presiden terpilih kembali
sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten
Bulukumba.
ABDUL RAHMAN, S.Pd Anggota
Bawaslu Kab.Bulukumba (Divisi
Pencegahan dan Hubungan Antar
Lembaga)
Abdul Rahman, dilahirkan di
Dannuang Kecamatan Ujung Loe
Kabupaten Bulukumba pada tanggal 24
September 1975, beragama islam dan
menempuh pendidikan terakhir S-1
Bahasa dan Sastra Indonesia pada
STKIP Muhammadiyah Kabupaten
Bulukumba.Sebelum bergabung dalam
Penyelenggara Pemilu, pria lulusan
STKIP Muhammadiyah Bulukumba ini
dikenal sebagai Anggota Komisi
Informasi dan Partisipasi Publik
(KIPP) Bulukumba periode 2014-2018,
di tahun 2017 mengundurkan diri
karena terpilih sebagai anggota Panwas
Kabupaten Bulukumba untuk
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur. Kemudian pada tahun 2018
terpilih sebagai Anggota Bawaslu
Kabupaten Bulukumba untuk masa
bakti 2018-2023 pada Pemilihan
Umum Anggota DPD, DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten serta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019.
AKHMAD SYAM, S.Pd, MM
(Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kab. Bulukumba )
Akhmad Syam, dilahirkan di
Tanahberu Kecamatan Bontobahari
Kabupaten Bulukumba, beragama
islam dan menempuh pendidikan
terakhir Magister Manajemen Pada
Universitas Indonesia Timur tahun
2009.
Untuk pertama kalinya terlibat dalam
Penyelenggara Pemilu sebagai
Pengawas Pemilu dan dilantik sebagai
Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Bulukumba pada tanggal 23
Agustus 2018.
iv
ABSTRAK
LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN. DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN
BULUKUMBA TAHUN 2019.
Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 di susun dengan
berpedoman pada Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor
21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang
mencakup seluru Laporan Hasil Pengawasan tahapan perencanaan dan
penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.
Laporan Hasil Pengawasan ini di buat sebagai Pertanggung Jawaban atas
seluruh Proses Pengawasan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Bulukumba,
yang terdiri dari Pengawasan Kepengurusan Peserta Pemilu, Pemuktahiran
Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian,
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Dana Kampanye,
Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Tahapan Pentapan
Calon Legislatif, Non Tahapan Pengawasan ASN, Politik Uang dan Politisasi Sara
Hasil Pengawasan Bawaslu pada Pemilihan umum tahun 2019 di
Bulukumba sebanyak 233.993 Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya dengan
Tingkat Partisipasi Pemilih Sekitar 74 %, sementara untuk Penanganan
Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada Tahapan Pemilu Tahun 2019
menangani 50 Kasus dengan rincian Laporan sebanyak 23 Kasus dan Temuan
sebanyak 27 kasus.
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat kuasanya kami
dapat menyelesaikan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu
kami dalam menjalankan tugas Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden. DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019.
Penyusunan laporan kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden. DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019,
merupakan kewajiban yang telah dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Demikian kalimat yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan laporan
ini. Laporan ini merupakan gambaran tugas kami dalam melakukan Pengawasan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 yang bertugas di Kabupaten Bulukumba. Jika
ada kesalahan baik dalam penulisan maupun kutipan kami terlebih dahulu
memohon maaf dan kami juga berharap semua pihak dapat memakluminya.
Semoga semua pihak dapat menikmati dan mengambil pelajaran dari laporan ini.
Bulukumba, 10 September 2019
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bulukumba
Abd. Rahman, S.Pd Ambo Radde Junaid, SE Bakri Abubakar, S.Pd Anggota Ketua Anggota
vi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i
BIODATA KOMISIONER DAN KOORDINATAOR SEKRETARIAT ...................... ii
ABSTRAK ................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ..................................................................................... v
DAFTAR ISI ................................................................................................. vi
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... ix
DAFTAR GRAFIK ......................................................................................... x
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Gambaran Umum .............................................................................. 1
B. Tujuan Laporan .................................................................................. 4
C. Landasan Hukum ............................................................................... 5
D. Sistematika Laporan ........................................................................... 11
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM ........... 13
A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ....................... 13
1. Pelaksanaan Pengawasan ............................................................. 13
2. Kegiatan Pengawasan ................................................................... 22
3. Hasil-hasil Pengawasan .................................................................. 37
4. Dinamika dan Permasalahan ......................................................... 42
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan ................................................ 43
B. Pengawasan Verifikasi Partai Politik .................................................. 44
1. Pelaksanaan Pengawasan ............................................................. 44
2. Kegiatan Pengawasan ................................................................... 46
3. Hasil-hasil Pengawasan .................................................................. 53
4. Dinamika dan Permasalahan ......................................................... 55
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan ................................................ 55
C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan ................................ 56
vii
1. Pelaksanaan Pengawasan ............................................................. 56
2. Kegiatan Pengawasan ................................................................... 58
3. Hasil-hasil Pengawasan .................................................................. 66
4. Dinamika dan Permasalahan ......................................................... 68
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan ................................................ 69
D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye ....................................................... 70
1. Pelaksanaan Pengawasan ............................................................. 70
2. Kegiatan Pengawasan ................................................................... 75
3. Hasil-hasil Pengawasan .................................................................. 82
4. Dinamika dan Permasalahan ......................................................... 85
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan ................................................ 86
E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ........................ 87
1. Pelaksanaan Pengawasan ............................................................. 87
2. Kegiatan Pengawasan ................................................................... 90
3. Hasil-hasil Pengawasan .................................................................. 94
4. Dinamika dan Permasalahan ......................................................... 95
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan ................................................ 96
F. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye .............................................. 96
1. Pelaksanaan Pengawasan ............................................................. 96
2. Kegiatan Pengawasan ................................................................... 100
3. Hasil-hasil Pengawasan .................................................................. 108
4. Dinamika dan Permasalahan ......................................................... 110
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan ................................................ 111
G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan
Rekapitulasi Suara .............................................................................. 111
1. Pelaksanaan Pengawasan ............................................................. 111
2. Kegiatan Pengawasan ................................................................... 118
3. Hasil-hasil Pengawasan .................................................................. 125
4. Dinamika dan Permasalahan ......................................................... 129
viii
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan ................................................ 129
H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN .................................... 130
1. Pelaksanaan Pengawasan ........................................................... 130
2. Kegiatan Pengawasan ................................................................. 132
3. Hasil-hasil Pengawasan ............................................................... 138
4. Dinamika dan Permasalahan ....................................................... 139
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .............................................. 140
I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang ........................ 141
1. Pelaksanaan Pengawasan ........................................................... 141
2. Kegiatan Pengawasan ................................................................. 144
3. Hasil-hasil Pengawasan ............................................................... 149
4. Dinamika dan Permasalahan ....................................................... 150
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .............................................. 151
J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA ................... 152
1. Pelaksanaan Pengawasan ........................................................... 152
2. Kegiatan Pengawasan ................................................................. 153
3. Hasil-hasil Pengawasan ............................................................... 154
4. Dinamika dan Permasalahan ....................................................... 154
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan .............................................. 155
BAB III PENUTUP ......................................................................................... 156
A. Kesimpulan ........................................................................................ 156
B. Rekomendasi ..................................................................................... 157
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar A.1 : Alur Proses Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih .................. 14
x
DAFTAR GRAFIK
Grafik A.1 : Persentase Pencegahan pada Tahapan Proses Pemutakhiran Data dan
Daftar Pemilih ................................................................................ 23
Grafik A.2 : Perkembangan DPT Pemilu 2019 Bulukumba .............................. 33
Grafik A.3 : Perkembangan DPTb Masuk Kab. Bulukumba .............................. 36
Grafik A.4 : Perkembangan DPTb Keluar Kab. Bulukumba .............................. 36
Grafik A.5 : Rekapitulasi Pemilih Ganda, TMS dan Non KTP-EL ....................... 38
Grafik A.6 : Rekapitulasi Pemilih TMS, Pemilih Baru, dan Non KTP-EL ............ 40
Grafik C.1 : Perbandingan Jumlah Caleg Laki-laki dan Perempuan ................. 65
Grafik C.2 : Jumlah DCT masing-masing Partai Politik ..................................... 66
Grafik C.3 : Total Caleg TMS Masing-masing Partai ......................................... 67
Grafik D.1 : Grafik Jumlah Pencegahan Dini Bawaslu Kab. Bulukumba ........... 77
Grafik D.2 : Grafik Jumlah Pencegahan Dini Bawaslu Kab. Bulukumba ........... 77
Grafik D.3 : Rekapitulasi Penertiban APK ......................................................... 80
Grafik D.4 : Rekapitulasi Temuan Bawaslu Bulukumba ................................... 82
Grafik G.1 : Jumlah Surat Himbaun pada Tahapan Tungsura .......................... 119
xi
DAFTAR TABEL
Tabel A.1 : Kerawanan-Kerawanan dalam Tahapan Pemutakhiran Data
Pemilih ............................................................................................ 16
Tabel A.2 : Jenis Alat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih .................................. 21
Tabel A.3 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) ................................ 24
Tabel A.4 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) . 25
Tabel A.5 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ........................................ 26
Tabel A.6 : Rekapitulasi DP4 Non DPTHP-1 ...................................................... 27
Tabel A.7 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua
( DPTHP-2 ) ....................................................................................... 29
Tabel A.8 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Penyempurnaan
Hasil Perbaikan Kedua( DPTHP-2 ) .................................................. 30
Tabel A.9 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Penyempurnaan
Hasil Perbaikan Ketiga ( DPTHP-3 ) ................................................ 32
Tabel A.10 : Rekapitulasi Jumlah DPTb Tahap Pertama................................... 33
Tabel A.11 : Rekapitulasi Jumlah DPTb Tahap Kedua ...................................... 34
Tabel A.12 : Rekapitulasi Jumlah DPTb Tahap Ketiga ...................................... 35
Tabel A.13 : Rekapitulasi Pemilih TMS ............................................................. 37
Tabel A.14 : Hasil Sinkronisasi Pemilih DP4 Non DPTHP-1 .............................. 39
Tabel A.15 : Data Penduduk yang mengalami Kelainan Jiwa .......................... 39
Tabel A.16 : Data TMS dan Pemilih Baru (Potensial) ....................................... 40
Tabel B.1 : Partai Politik yang dinyatakan dengan Syarat Administrasi Lengkap 47
Tabel B.2 : Partai Politik yang dinyatakan dengan Syarat Administrasi
Tidak Lengkap ................................................................................. 48
Tabel B.3 : Rekap Laporan Perbaikan Syarat Pendaftaran Partai Politik ......... 48
Tabel B.4 : Rekapitulasi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019 ....... 51
Tabel B.5 : Hasil Pengawasan Pendafataran dan Verifikasi Administrasi
Partai Politik Peserta Pemilu 201 ................................................... 54
Tabel C.1 : Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Calon DPD ......... 60
xii
Tabel C.2 : Hasil Verifikasi Faktual Tambahan Dukungan Perseorangan Calon
DPD) ................................................................................................ 61
Tabel C.3: Daftar Bakal Calon Legislatif yang berstatus Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) ...................................................................................... 62
Tabel C.4 : Jumlah Calon Legislatif yang terdaftar Dalam Daftar Caleg
Sementara (DCS) ............................................................................. 64
Tabel D.1 : Kerawanan-kerawanan Tahapan Kampanye ................................. 71
Tabel D.2 : Fokus Pengawasan Tahapan Kampanye ........................................ 73
Tabel D.1 : Rekapitulasi Pelaksanaan Kampanye di Bulukumba...................... 78
Tabel D.2 : Rekapitulasi Pelanggaran pada Tahapan Kampanye ..................... 81
Tabel D.3 : Rekapitulasi Pelanggaran pada Tahapan Kampanye ..................... 82
Tabel E.1 : Rekapitulasi Keterpenuhan Logistik Pemilu 2019 di Bulukumba ... 93
Tabel E.2 : Rekapitulasi Perakitan Kotak Suara ................................................ 93
Tabel E.3 : Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pemilu 2019 ......................... 93
Tabel E.4 : Rekapitulasi Rincian C6 yang tidak teredar .................................... 94
Tabel F.1 : Fokus Pengawasan Tahapan Dana Kampanye ............................... 98
Tabel F.2 : Ketepatan Waktu Penyerahan LADK Peserta Pemilu Tahun 2019 . 102
Tabel F.3 : Penyerahan RKDK Peserta Pemilu Tahun 2019 .............................. 102
Tabel F.4 : Ketepatan Waktu Penyerahan LPSDK ............................................ 103
Tabel F.5 : Jumlah LPSDK Partai Politik ............................................................ 104
Tabel F.6 : Jumlah Sumbangan Partai Politik ................................................... 105
Tabel F.7 : Jumlah Sumbangan Partai Politik dan Calon Legislatif ................... 106
Tabel F.8 : Kepatuhan Penyampaian LPPDK Partai Politik ............................... 107
Tabel F.9 : Jumlah LPPDK Partai Politik ............................................................ 108
Tabel F.10 : Kepatuhan Partai Politik menyampaikan LPSDK .......................... 109
Tabel G.1 : Kerawanan Kelengkapan Pemungutan Suara ................................ 113
Tabel G.2 : Fokus Pengawasan ........................................................................ 114
Tabel G.3 : Alat Kerja Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara .... 120
Tabel G.4 : Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden .................... 121
Tabel G.5 : Perolehan Suara Calon Anggota DPD ............................................ 122
xiii
Tabel G.6 : Perolehan Suara Caleg DPR RI Dapil Sulsel 2 ................................. 122
Tabel G.7 : Perolehan Suara Caleg Provinsi Dapil Sulsel 5 ............................... 123
Tabel G.8 : Perolehan Suara Partai .................................................................. 123
Tabel G.9 : Perolehan Suara tertinggi 40 Caleg DPRD Bulukumba .................. 124
Tabel G.10 : Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten ..................... 126
Tabel G.11 : Rekapitulasi Perubahan Data Pemilih .......................................... 128
Tabel I.1 : Modus Politik Uang ......................................................................... 142
1
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Pemilihan Umum tahun 2019 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana
Penyelenggaraan Pemilu harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga dapat terselenggara secara demokratis
sesuai asas-asas Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu sangat potensial
terjadi berbagai pelanggaran, baik pelanggaran kode etik yang dilakukan
oleh penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, Sengketa
Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu maupun
Perselisihan Hasil Pemilu, oleh karena itu setiap peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan Pemilu dengan tegas mencantumkan
adanya larangan dan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan mengatur
mekanisme hukum acaranya, sehingga dapat mewujudkan penyelesaian
hukum yang efektif.
Terbentuknya lembaga pengawasan terhadap pemilu bukan tanpa
alasan, kejadian terhadap pelanggaran pemilu tahun 1977 merupakan
awal mula terjadinya distruster hadap penguasa yang didominasi oleh
partai Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Usulan
tersebut pada akhirnya mendapat respon dari pemerintah dan DPR
terhadap kejadian tersebut dengan membentuk Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) pada tahun 1980. Sementara itu,
untuk mengurangi campur tangan penguasa. Panwaslak Pemilu dipisahkan
dari LPU yang sebelumnya menjadi satu struktur dibawah Departemen
Dalam Negari (sekarang Kementerian Dalam Negeri). Perbaikan terhadap
2
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
pengawasan terus dilakukan, hingga pada tahun 2003 disahkan terkait
perubahan nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu).
Lebih lanjut, perubahan terhadap Panwaslu selanjutnya dilakukan
oleh pemerintah Tahun 2007, kembali mengalami perubahan nama yang
sebelumnya Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Disahkannya undang-undang tentang pengawasan terhadap pemilu,
menjadi kemandirian Bawaslu untuk menentukan kewenangan
pengawasan terhadap jalannya pemilu. Wewenang terhadap pelanggaran
pemilu juga menajadi tanggung jawab Bawaslu untuk menyelesaikan
sengketa pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu seperti politik
uang,pencurian suara,dan lain-lain Bawaslu sebagai badan pengawas
dapat mendiskualifikasi peserta pemilu. Pembatalan peserta atas
pelanggaran tersebut, dapat menekan kasus pelanggaran yang muncul
ketika menjelang pemilu.Selain itu,dapat memberikan efek jera kepada
peserta pemilu yang lain dan memastikan pemilu dapat berjalan
demokratis serta bebas dari praktik-praktik pelanggaran pemilu. Untuk
itu,kasus kasus pelanggaran yang terjadi diselesaikan melalui siding pleno
yang dibahas dalam rapat internal Badan Pengawas Pemilu.
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan serentak
hal itu sesuai dengan dasar Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum yang telah dilakukan perubahan dari 3 (tiga) Undang-
undang yang digabung menjadi satu yang dimana terdiri sebelumnya
yaitu Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD.Hal
tersebut membuat penyelenggara pemilu khususnya kelembagaan
pengawas pemilu mengalami perubahan status pada tingkat
Kabupaten/Kota, yang sebelumnya bersifat adhoc setelah Undang-Undang
3
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
berubah sehingga pada tingkat Kabupaten/Kota sudah bersifat tetap
seperti halnya kelembagaan KPU. Selain kelembagaan berubah, pengawas
pemilu memiliki kewenangan bertambah yaitu menindak serta
memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu.
Penguatan pengawasan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
setidaknya didukung oleh keleluasaan Penguatan kelembagaan maupun
fungsi pengawasan yang harus dibarengi dengan penguatan sumber daya
manusianya mengingat kewenangan maupun fungsi yang diembannya
sangat berat. Meskipun pengawalan Pemilihan Umum merupakan
kewajiban semua pihak namum pada tataran implementasinya kekuatan
masyarakat yang tidak terlembaga relatif kesulitan untuk mengawal
langkah tersebut, ketika masyarakat akan melangkah pada tataran
partisipasinya melalui pengawasan maka di butuhkan pengetahuan dan
integritas serta tanggung jawab terhadap jaminan kepastian terpenuhinya
hak-hak konstitusi setiap warga negara yang memenuhi syarat dalam
pelaksanaan Pemilihan, termasuk terselenggaranya Pemilihan
sebagaimana tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain: Pemutakhiran Data dan
Daftar Pemilih, Verifikasi Partai Politik,Pencalonan Calon DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Kampanye, Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara,
Dana Kampanye, Pemungutan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
serta Penetapan Calon.
Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan dan 136 Desa dan
Kelurahan, dimana pada Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, jumlah DPT sebanyak 309.452 wajib
pilih dengan Jumlah TPS sebanyak 761 dan yang menyalurkan hak pilihnya
sebanyak 188.069 wajib pilih atau berada pada posisi Partisipasi Pemilih
sebanyak 60 % sedangkan pada Pemilu 2019 Jumlah Wajib Pilih sebanyak
4
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
321.503 Pemilih dengan Total TPS sebanyak 1244 dengan Partisipasi
Pemilih sebesar 74 % dari total 233.993 pemilih.
Pelaksanaan Pemilu di Bulukumba berlangsung Relatif Aman, ini
tidak lepas dari Komitmen Jajaran Pengawas Pemilu yang bekerja secara
Profesional dan menjungjung tinggi Integritas. Jumlah Personil Pengawas
Pemilu di tingkat Kabupaten sebanyak 3 Orang, di Kecamatan sebanyak 30
Orang dan di Desa sebanyak 136 Orang, dan Pengawas TPS Sebanyak 1.244
Orang masih terbilang sangat minim jika dibandingkan dengan Objek yang
akan diawasi, tapi kondisi ini tidak dijadikan penghalang bagi jajaran
pengawas pemilu di Bulukumba untuk menyukseskan terselenggaranya
Pemilu tahun 2019. Bawaslu Bulukumba berupaya untuk terus berinovasi
mengembangkan Pengawasan Partisipatif sehingga Kesadaran Masyarakat
secara sendirinya akan muncul untuk terlibat aktif dalam melakukan
pengawasan demi terciptanya Pemilu 2019 yang berkualitas.
Dengan dilibatkannya pemangku kepentingan (stakeholder) dan
masyarakat secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu,
diharapkan akan menghasilkan pemilu yang berintegritas, dimana seluruh
partisipan pemilu akan lebih merasa mawas diri dan memiliki kesadaran
politik yang baik terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan dan demokratis
terkait pemilu.
B. Tujuan Laporan
Adapun Tujuan dibuatnya Laporan ini adalah :
1. Laporan ini di buat sebagai Pertanggung Jawaban atas seluruh Proses
Pengawasan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Bulukumba, yang
terdiri dari Pengawasan Kepengurusan Peserta Pemilu, Pemuktahiran
Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian,
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Dana Kampanye,
Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara serta Tahapan
5
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Pentapan Calon Legislatif, Non Tahapan Pengawasan ASN, Politik Uang
dan Politisasi Sara
2. Penyusunan Laporan akhir pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019
untuk memberikan ilustrasi tentang proses pelaksanaan Tahapan
Pemilihan Umum di Kabupaten Bulukumba, sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan atau acuan dalam memberikan
jaminan kepastian terhadap pemenuhan hak-hak konstitusi warga
negara, khusunya masyarakat di Kabupaten Bulukumbayang memenuhi
syarat dalam pelaksanaan Pemilihan dalam upaya optimalisasi
perwujudan Pemilihan yang demokratis.
4. Sebagai bahan informasi yang mendeskripsikan tentang proses
pelaksanaan dan hasil pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 di
Kabupaten Bulukumba.
C. Landasan Hukum
Adapun landasan hukum laporan akhir pengawasan dalam rangka
Pemilihan Umum tahun 2019 ini adalah :
1. Undang-undang
a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum
b) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara
c) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
d) Undang Undang Nomor 40 Tahun1999 tentang Pers.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU )
a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019
Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
6
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
7
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
i) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan
Umum
j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan
Hasil Pemilihan Umum
k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi,
dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu ( PERBAWASLU )
a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2018 tentang pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan
Umum
c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota
e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang pengawasan Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilihdalam Pemilihan Umum
f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta
8
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota
g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengawasan Pencalonan Peserta
Pemilihan Umumpresiden dan Wakil Presiden
h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018
tentang perubahan atas perbawaslu 28 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilu
i) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
j) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan
Umum
k) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan
Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon
Terpilih Dalam Pemilihan Umum
4. Surat Edaran, Surat Instruksi/Himbauan dari Badan Pengawas Pemilihan
Umum (BAWASLU)
a) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor
1540/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2017 Tertanggal 11 Desember 2017
perihal pengawasan verifikasi faktual partai politik calon peserta
pemiluTahun 2019.
b) SE Bawaslu RI Nomor 0121/K.Bawaslu/PM.00.00/I/2018 tertanggal
24 Januari 2018 perihal pelaksanaan pengawasan verifikasi partai
9
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
politik calon peserta pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi
c) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0613/K.Bawaslu/PM.00.00/IV/2018 tertanggal 16 April 2018terkait
instruksi pengawasan pemuktahiran data pemilih Pemilihan Tahun
2018 dan Pemilu Tahun 2019
d) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-
1623.A/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018
perihal pengawasan laporan awal dana kampanye (LADK) Peserta
Pemilu
e) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor
1573/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tertanggal27 September2018
tentang ketentuan citra diri dalam pelaksanaan kampanye pemilu
2019
f) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor
1601.A/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tertanggal 28 September
2018 terkait panduan dan pedoman pengawasan tahapan
kampanye dan dana kampanye pemilu
g) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-
1570/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tertanggal 26 September 2018
terkait pengawasan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil
perbaikan pertama (DPTHP-1) Pemilu Tahun2019
h) Surat Himbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor
1720/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018
terkait penerusan surat himbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN), kampanye oleh pejabat Negara lainnya serta larangan
penggunaan fasilitas.
10
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
i) Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-
991/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tertanggal 23 November 2018
perihal instruksi pengawasan penyempurnaan DPTHP-2
j) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor
1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tertanggal 23 November 2018
tentang pengawasan metode kampanye pemilu 2019
k) Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-
0151/K.Bawaslu/PM.00.00/I/2019 tertanggal 21 Januari 2019
terkait instruksi pengawasan produksi dan distribusi surat suara dan
formulir pemilu Tahun 2019.
l) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-
0673/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019 tertanggal 1 April 2019 perihal
pengawasan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019
m) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomo
r0674/K.Bawaslu/PM.00.00/III/2019 tertanggal 1 April 2019 tentang
pelaksanaan pengisian instrument pemetaan TPS Rawan Pemilu
Tahun 2019.
n) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor
0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019 tertanggal 29 Maret 2019 terkait
surat edaran kegiatan patroli pengawasan anti money politik uang
pada masa tenang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPRD
Provinsi,DPRDKabupaten/Kota, presiden dan Wakil Presiden Tahun
2019
o) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia
0581/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2019 tertanggal 20 Maret 2019
tentang Instruksi pengawasan kampanye melalui Rapat umum dan
Iklan kampanye di Media.
11
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
p) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia SS-
0689/K.Bawaslu/PM.00.00/4/2019 tertanggal 2 April 2019 terkait
uji coba penggunaan SIWASLU.
q) Surat Instruksi Bawaslu Prov. Sualwesi Selatan Nomor
0022/SN/PM.65.01/1/2019 tertanggal 24 Januari 2019 terkait
instruksi pengawasan surat suara dan formulir Pemilu tahun 2019
r) Surat Edaran Bawaslu Prov. Sualwesi Selatan Nomor
0006/SN/TU.00.01/1/2019 tertanggal 28 Januari 2019 terkait
pedoman pembentukan pengawas tempat pemungutan suara
(PTPS)
s) Surat Edaran Bawaslu Prov. Sualwesi Selatan Nomor
0069/K.Bawaslu sul-sel/SN/PM/.00.01/III/2019 tertanggal 25 Maret
2019 terkait instruksi pengawasan kampanye melalui rapat umum
dan iklan kampanye di media
t) Surat Edaran Bawaslu Prov. Sualwesi Selatan Nomor
0078/K/SN/PM.04/IV/2019 tertanggal 08 April 2019 terkait edaran
bersama KPU mengenai APK peserta Pemilu yang teridentifikasi
melanggar
D. Sistematika Laporan
Pada Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum ini
mengikuti Sistematika Laporan dari Bawaslu Republik Indonesia sebagai
Berikut :
1. Bab I Pendahuluan
a. Gambaran Umum
b. Tujuan Laporan
c. Landasan Hukum
d. Sistematika Laporan
2. Bab II Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum
12
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
a. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
b. Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik
c. Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD
Kabuapten/Kota
d. Pengawasan Kampanye
e. Pelaksanaan Tahaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan dan Penghitungan Suara
f. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye
g. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan Suara
h. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara
i. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN
j. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang
k. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA
3. Bab III Penutup
a. Kesimpulan
b. Rekomendasi
c. Lampiran-lampiran
13
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data
dan Daftar Pemilih
Pendaftaran pemilih dalam proses pemungutan suara di Pemilu 2019
menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketiga pengelompokan
tersebut untuk memenuhi hak pilih terutama pertimbangan perpindahan
lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik.
DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang
terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah
diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. DPTb
adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam
DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk
memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam
DPT dan memberikan suara di TPS lain. Sementara DPK adalah daftar Pemilih
pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau
DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari
Pemungutan Suara.
Tahapan Pemutakhiran Data ini merupakan tahapan krusial dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum karena tidak hanya menyangkut hak
Konstitutional warga, tetapi juga digunakan dalam pemantauan jumlah
Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan surat suara.
Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor
kesuksesan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Semua
penduduk Kabupaten Bulukumba yang sudah memenuhi syarat sebagai
14
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan
hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
Proses pelaksanaan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan
Umum tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Gambar A.1 : Alur ProsesPemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
Saat Proses Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, terdapat Kerawanan-
kerawanan yang berpotensi akan di hadapai pada Tahapan ini, sehingga
Bawaslu Bulukumba dalam mengantisipasi hal tersebut juga telah menentukan
Perencanaan Pengawasan dalam Menghadapi Potensi-potensi terjadinya
Kerawanan itu.
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Merujuk Pada Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu,
tugas pengawasan di emban Bawaslu hingga Panwaslu Kelurahan/Desa. Proses
pengawasan di tahapan maha penting inipun dimulai dari menyusun peta
15
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
kerawanan; menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan
penyusunan daftar Pemilih; melakukan pengawasan melekat; melakukan
analisis data; termasuk di dalamnya melakukan audit dan investigasi.
Adapun kerawanan-kerawanan dalam pelaksanaan Penyusunan Data
Pemilih adalah terletak pada Akurasi Data Pemilih dimana diantara potensi
kerawanan itu yakni Hilangnya Hak Pilih, Data Pemilih tidak Komprehensif,
akurat dan mutakhir. Beberapa Faktor menjadi penentu tidak akuratnya Data
Pemilih yaitu Data Pemilih Ganda, sulitnya mengidentifikasi Data Pemilih yang
sudah meninggal, pemilih yang pindah alamat, pemilih yang tidak ditemukan
keberadaannya, atau pemilih yang berubah status dari warga sipil menjadi
TNI/Polri.
Bawaslu masih menemukan adanya Pemilih Ganda, Padahal telah jelas
Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 198 ayat 2 menyatakan bahwa warga
negara Indonesia didaftarkan satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar
pemilih. Selain itu kerawnan lain pada Pemilih potensial yang seharusnya
tercatat di daftar pemilih nyatanya tidak terdaftar. Sebaliknya, pemilih yang
tidak memenuhi syarat dan seharusnya terhapus dari daftar pemilih justru
masih terdata.
Problem yang kerap juga muncul adalah tidak ada sinkronsisasi data
pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU dengan by name by address yang
disampaikan di TPS. Antisipasi pemilih di satu TPS yang jumlahnya lebih dari
300 pemilih. Menurut Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 9 ayat 3,
penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap
TPS paling banyak 300 orang.
Hal itu dilakukan dengan memperhatikan tidak menggabungkan
kelurahan/desa atau sebutan lain, kemudahan pemilih ke TPS, tidak
memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS berbeda, hal-hal berkenaan
dengan aspek geografis, jarak waktu dan tempuh menuju TPS dengan
memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
16
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Potensi Kerawanan yang lain juga muncul dari sistem yang dimiliki oleh
KPU sendiri, yaitu Sistem Pendataan Pemilih (Sidalih). Kasus seperti sistem
jaringan yang lamban dan Sidalih eror mengakibatkan proses input
membutuhkan waktu lama atau bisa terhenti seketika. Jika dilakukan upload
ulang, akan terjadi penumpukan data yang bisa berpotensi memunculkan data
ganda. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.
Tabel A.1 : Kerawanan-Kerawanan dalam Tahapan Pemutakhiran Data
Pemilih
No Sub Tahapan Kerawanan 1 Penyampaian Hasil Analisis DP4
dan hasil Singkronisasi
Tidak diperoleh salinan data hasil analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi
2 Pengumuman Hasil Analisis DP4 Pengumuman DP4 tidak dilakukan secara terbuka ataut ransparan
3
Penyusunan Daftar Pemilih
Pemilih di tiap TPS melebihi jumlah dan tidak sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan atau melebihi angka 300 orang
Adanya TPS yang tidak memiliki Pantarlih
4
Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
Pantarlih tidak mendatangi langsung pemilih untuk di data
Pantarlih tidak menempelkan stiker pada rumah yang sudah dicoklit
Pantarlih tidak mencatat warga yang sudah mmenuhi syarat dalam form A.A-KPU
Pantarlih tidak memberikan bukti ke pemilih bahwa sudah terdata
Pantarlih tidak mengeluarkan warga yang sudah tidak memenuhi syarat dari daftar pemilih
Pantarlih /PPS tidak mencatat pemilih yang berkebutuhan khusus dengan mengkategorikan jenis disabilitasnya.
5 Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi / Pemutakhiran
Tidak melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Dengan Baik
PPS tidak transparan kepada
17
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Pengawas pemilu terkait data TMS
6 Rekapitulasi Tingkat Kelurahan/ Desa
PPS melakukan rekapitulasi ditingkat Desa/Kelurahan tidak sesuai mekanisme dan waktu yang telah ditentukan
7
Rekapitulasi tingkat Kecamatan
PPK tidak melakukan rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah ditentukan dan tidak memberikan salinan hasil rekapitulasi kepada Panwas
8
Rekapitulasi TPS Tingkat Kab/Kota
KPU Kab/Kota tidak memberikan salinan hasil rekapitulasi kepada Panwaslu
KPU Kab/Kota tidak memberikan By name DPS kepada Pengawas
9
Pengumuman Dan Tanggapan DPS
PPS tidak mengumumkan DPS
PPS mengumumkan hanya sebagian dari TPS yang ada dala wilayah Desa/Kel
PPS tidak mengumumkan DPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau
PPS tidak menindalanjuti masukan/tanggapan/usulan perbaikan yang di sampaikan
PPS tidak mengisi formulir tanggapan/masukan menggunakan form A1.A-KPU
PPS tidak memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan /atau telah terdaftar sebagai pemilih
10
Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) Di Tingkat Desa/Kelurahan
PPS tidak menyusun DPSHP menggunakan formulir model A.B.DPSHP.1-KPU
PPS tidak mengundang PPL dan tim kampanye pasangan calon pada pleno rekapitulasi DPSHP
PPS tidak menyampaikan salinan rekapitulasi DPSHP (formulir model A.B.DPSHP.1-KPU) kepada PPL dan
18
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Tim Kampanye peserta Pemilu
11
Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) Di Tingkat Kecamatan
PPK Tidak menyusun DPSHP sesuai waktu tahapan
PPK tidak menyusun DPSHP menggunakan formulir model A.B.DPSHP.2-KPU
PPK tidak melakukan pleno terbuka rekapitulasi DPSHP
PPK tidak mengundang panwascam dan tim kampanye peserta pemilu pada rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP
PPK tidak menyampaikan salinan rekapitulasi DPSHP ( formulir model A.B.DPSHP.2-KPU)
12
Rekapitulasi DPT Tingkat Kab/Kota
KPU Kab/Kota melakukan penetapan rekapitulasi DPT melewati jadwal tahapan
KPU Kab/kota menetapkan DPT sementara masih banyak data yang PMS, dan ada MS tetapi belum dimasukkan
KPU Kab/Kota melakukan rekapitulasi tidakmengundang tim pasangan calon dan pengawas pemilu
KPU Kab.Kota tidak memberikan by name by adress DPT
13
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
Pemilih tidak melaporkan dirinya pindah memilih kepada PPS/PPK/KPU
Pemilih tidak diberikan formulir A.5-KPU oleh pihak PPS/PPK
PPS tidak melakukan verifikasi dokumen terhadap pemilih yang pindah memilih
PPS tidak menggunakan formulir A.4-KPU dalam merekap DPTb
PPS tidak menyampaikan DPTb per TPS kepada KPPS pada hari sebelum hari pemungutan suara
19
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Berdasarkan tabel diatas adalah beberapa kerawanan-kerawanan pada
tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih yang kemungkinan terjadi.
Pada tahapan tersebut sesuai dengan subtahapan tercantum dalam Peraturan
KPU, secara pelaksanaan terjadi beberapa hal perubahan subtahapan terkait
pengawasan pemuktahiran data pemilih yaitu daftar pemilih tetap hasil
perbaikan (DPTHP). Data pemilih dilakukan banyak perbaikan karena akurasi
data pemilih masih banyak belum memenuhi syarat seperti masih banyak
pemilih ganda,pemilih yang tidak invalid dan tidak memenuhi syarat karena
meninggal, belum 17 Tahun, pindah, berstatus TNI/Polri dan fiktif, sehingga
dari hal tersebut DPT diperbaiki sebanyak 3 (tiga) kali.
b. Perencanaan Pengawasan
Pengawas pemilu jugatelah melakukan focus pengawasan dari setiap sub
tahapan pada tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih sebaga iberikut:
1) Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan pencocokan dan
penelitian, Rekapitulasi DPS, Pengumuman dan tanggapan DPS hingga
penetapan DPT;
2) Pengawasan dengan substansi saran/himbauan/peringatan dengan
menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK terkait
dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub
tahapan pencocokan dan penelitian, Rekapitulasi DPS,Pengumuman dan
tanggapan DPS hingga penetapan DPT
3) Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam
menerima dan menindaklanjuti masukan/tanggapan/usulan perbaikan
yang disampaikan baik dari pengawas pemilu maupun dari masyarakat;
4) Pengawasan Audit dengan cara melakukan pencermatan
terhadapdatayang diperolehdariKPUKab/Kota dan melakukan penelusuran
terkaitk ebenaran hasil penyusunan daftar pemilih sesuai dengan aturan.
20
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
5) Memastikan PPK/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Rekapitulasi
DPS/DPSHP/DPT kepada Pengawas Pemilu dan Tim Kampanye Pasangan
Calon.
6) Memastikan KPU Kabupaten/Kota memberikan byname by address Data
DPS/DPSHP/DPT yang telah ditetapkan sesuai dengan tingkatannya
7) Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan
8) Memastikan PPS saat mengumumkan DPS/DPT harus pada tempat- tempat
yang mudah dijangkau
Melalui tata laksana pengawasan yang termaktub dalam Perbawaslu 24
Tahun 2018 sebagaimana diurai di atas dalam Proses Pengawasan
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Bawaslu menentukan Fokus
pengawasan dimana pada aktifitas pengawasan pada tahapan ini dilakukan
dalam rangka memastikan pemilih yang akurat, komperhensif, dan mutakhir.
Bawaslu Kab. Bulukumba bersama KPU, Dinas Dukcapil dan Peserta Pemilu
selalu bersinergi untuk bersama-sama melakukan pencermatan data pemilih
guna menghasilkan data pemilih yang benar-benar akurat. Temuan pemilih
tidak memenuhi syarat berupa ganda, meninggal, pindah domisili, dan lain
sebagainya harus dengan real data by name by address. Bawaslu juga
memastikan bahwa proses penghapusan data ganda pemilih dan memasukan
pemilih potensial dalam daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU berjalan
dengan benar. Bawaslu memastikan apakah Pantarlih melakukan coklit dengan
mendatangi rumah Pemilih, mencoret Pemilih yang telah meninggal, mencoret
Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain, mencoret Pemilih yang telah
berubah status dari status sipil menjadi TNI/Polri, mencoret Pemilih yang belum
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari
pemungutan suara.
Bawaslu Kab. Bulukumba dalam melakukan proses pengawasan secara
maksimal memastikan kepada KPU untuk memberikan akses informasi data
pemilih secara utuh. Berbagai macam hal kendala ataupun permasalahan yang
21
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
akan muncul bisa dicegah sejak dini dengan adanya keterbukaan informasi. Hal
lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah melibatkan
masyarakat secara aktif sebagai pemilih untuk bersama-sama melakukan
pencermatan pada daftar pemilih serta memberikan masukan dan tanggapan
bilamana terdapat data pemilih yang tidak sesuai. Selain itu, bersama-sama
juga mendorong masyarakat yang belum melakukan perekaman data untuk
segera melakukan perekaman, khususnya pemilih pemula, demi menjaga hak
konstitusional warga sebagai pemilih.
Tabel A.2 : Jenis Alat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih
Pengawas Pemilu
Alat Kerja Jenis Formulir
PPL
1. Pengawasan Audit Pencocokan dan Penelitian Form A.DP-1
2. Pengawasan Penyusunan daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran Form A.DP-2
3. Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil pemutakhiran Form A.DP-3
4. Pengawasan Pengumuman Dan Pencermatan DPS Form A.DP-4
5. Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Rekapitulasi Daftar pemilih sementara Hasil perbaikan Form A.DP-5
6. Pengawasan Daftar Pemilih Pindahan Form A.DP-6
Panwascam
1. Rekap Data Pelanggaran Prosedur Pelaksanaan Coklit Kecamatan Form A1.DP-1
2. Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Form A1.DP-2
3. Pengawasan Uraian Hasil Analisis Pengawasan Proses Pencocokan dan Penelitian Form A1.DP-3
4. Pengwasan Upload Sidali Hasil Pemutakhiran Form A1.DP-4
5. Rekapitulasi Pengawasan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Form A1.DP-5
6. Rekapitulasi Pengawasan Pengumuman TPS Dan Pencermatan DPS Form A1.DP-6
7. Rekapitulasi Pengawasan Daftar pemilih Sementara Hasil Perbaikan Form A1.DP-7
22
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
8. analisis Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Dan daftar Pemilih sementara hasil Perbaikan Form A1.DP-8
9. Rekapitulasi Pengawasan daftar pemilih Pindahan Form A1.DP-9
Bawaslu Kab/Kota
1. Pengawasan pembentukan Pantarlih Form A2.DP-1
2. Rekapitulasi Audit Pencocokan Dan Penelitian Form A2.DP-2
3. Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil pemutakhiran Form A2.DP-3
4. Hasil analisis Pengawasan Proses Pencocokan Dan penelitian Form A2.DP-4
5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Form A2.DP-5
6. Pengawasan Penetapan Daftar pemilih Sementara Form A2.DP-6
7. analisis Penetapan daftar Pemilih sementara Form A2.DP-7
8. Rekapitulasi Pengumuman Dan Pencermatan DPS Form A2.DP-8
9. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Form A2.DP-9
10. Analisis daftar Pemilih Sementara Hasil perbaikan Form A2.DP-10
11. Pengawasan Rekapitulasi DPT Form A2.DP-11
12. pengawasan Penetapan DPT Form A2.DP-12
13. Analisis Penetapan Daftar Pemilih Tetap Form A2.DP-13
14. Pengawasan Daftar Pemilih Pindahan Form A2.DP-14
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
1) Upaya Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Bulukumba dalam proses
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun
2019 yakni Aktif melakukan Koordinasi dengan Stake Holder terkait
dalam hal ini dimaksudkan agar semua unsur terkait ikut berperan aktif
dalam melakukan pengawasan serta Bawaslu Kab. Bulukumba
melakukan pengawasan melekat pada seluruh Tahapan Proses
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
23
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Kegiatan Formal = 5Persentase
42%
Pencegahan Dini = 7
persentase 58%
Pencegahan pada TahapanPemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
2) Bawaslu Bulukumba melaksanakan beberapa kegiatan Rapat Koordinasi,
Bimbingan Tekhnis serta Pencegahan Dini melalui Surat Himbauan yang
di gambarkan pada diagram berikut :
Grafik A.1 : Persentase Pencegahan pada Tahapan Proses
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
Pada Grafik diatas menunjukkan bahwa Kegiatan Pencegahan
Bawaslu Kab. Bulukumba dengan bentuk Kegiatan Formal ada 5
Kegiatan dengan Persentase 42 % diantaranya Koordinasi dengan Kepala
Dinas kependudukan dan catatan sipil dan Kepala LAPAS kelas II A Kab
Bulukumba pada 1 Oktober tahun 2018, Koordinasi dengan Kepala Dinas
kesehatan Kab Bulukumba pada 15 Oktober tahun 2018, Koordinasi
dengan Kepala Dinas sosial dan Ketenagakerjaan Kab Bulukumba pada
19 November tahun 2018 serta melaksanakan Sosialisasi Pengawasan
Pemilu dalam rangka Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden th 2019 pada hari Kamis, 29 November
2018 dengan mengundang para Camat se-Kab. Bulukumba, Dinas Capil,
Tokoh Masyarakat, Ormas dan LSM, dengan tujuan untuk memberikan
pemahaman perihal pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu 2019.
24
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Sementara Pencegahan dalam bentuk Surat Himbauan, Bawaslu
Bulukumba pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih telah
mengeluarkan sebanyak 7 himbauan yang masing-masing di sampaikan
ke KPU Kab. Bulukumba.
b. Aktivitas Pengawasan
1) Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Bawaslu Bulukumba menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
Penyusuanan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum tahun 2019
Pada hari Sabtu, 16 Juni 2018 yang dilaksanakan KPU Bulukumba di Hotel Agri
Bulukumba. Kegiatan ini di ikuti oleh Stakeholder terkait, Pengawas Pemilu,
serta seluruh LO Pasangan Calon dan Perwakilan Partai Politik.
Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan oleh
KPUD Bulukumba tertuang dalam Berita Acara KPUD Bulukumba Nomor
60/PL.02.01-BA/7302/KPU-Kab/VI/2018 Tertanggal 16 Juni 2018 sebagai
berikut :
Tabel A.3 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara ( DPS )
Kabupaten Kecamatan Desa /Kel
TPS DPT
Pemilihan 2018
Pemilih Pemula
Total Pemilih
Bulukumba
Bonto Bahari 8 77 19.657 389 20.046
Bonto Tiro 13 86 20.221 352 20.573
Bulukumpa 17 161 40.433 783 41.216
Gantarang 21 220 55.068 1.083 56.106
Herlang 8 84 20.258 425 20.683
Kajang 19 130 36.267 702 36.969
Kindang 13 100 24.642 498 25.140
Rilau Ale 15 123 30.803 621 31.424
Ujung Bulu 9 121 30.674 727 31.401
Ujung Loe 13 124 31.429 655 32.084
Jumlah 136 1235 309.452 6.190 315.642
25
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
2) Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
Selanjutnya Bawaslu Bulukumba kembali menghadiri Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
Pada hari Minggu, 22 Juli 2018 yang dilaksanakan KPU Bulukumba di Hotel
Agri Bulukumba. Kegiatan ini di ikuti oleh Stakeholder terkait, Pengawas
Pemilu, serta seluruh LO Pasangan Calon dan Perwakilan Partai Politik.
Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
(DPSHP) yang ditetapkan oleh KPUD Bulukumba tertuang dalam Berita Acara
KPUD Bulukumba Nomor 104/PL.02.1-BA/7302 KPU-Kab/VII/2018 Tertanggal
22 Juli 2018 sebagai berikut :
Tabel A.4 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan ( DPSHP )
Selanjutnya pada Hari Senin, 23 Juli 2019 bertempat di KPU Bulukumba
diadakan Rapat Pleno Perbaikan DPSHP akibat adanya Jumlah Pemilih yang
tidak tertuang dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara
Hasil Perbaikan (DPSHP) tertuang dalam Berita Acara KPUD Bulukumba
Nomor 107/PL.02.1-BA/7302 KPU-Kab/VII/2018 Tertanggal 23 Juli 2018,
sehingga jumlah pemilih sebelumnya menjadi Laki-laki sebanyak 151.730 dan
No Kecamatan Jumlah
Kel/Desa
Jumlah TPS
Data Pemilih
Lk Pr L+P
1 Bonto Bahari 8 77 9.554 10.532 20.086
2 Bonto Tiro 13 86 9.620 10.881 20.501
3 Bulukumpa 17 161 19.871 21.205 41.076
4 Gantarang 21 220 27.215 29.240 56.455
5 Herlang 8 84 9.728 11.086 20.814
6 Kajang 19 139 17.596 19.486 37.082
7 Kindang 13 100 12.521 12.847 25.368
8 Rilau Ale 15 123 15.025 16.352 31.377
9 Ujungbulu 9 121 15.196 16.405 31.601
10 Ujungloe 13 124 15.396 16.619 32.015
Total 136 1235 151.722 164.674 316.375
26
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Pemilih Perempuan sebanyak 164.674 sehingga Total Pemilih Sebanyak
316.404.
3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Bawaslu Bulukumba melakukan pengawasan penetapan DPT dengan
menghadiri Pleno Pada Senin, 20 Agustus 2018 di Hotel Agri Jln. R. Soeprapto
Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba
Berdasarkan Pasal 32 PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan
Sudaran Edaran KPU RI Nomor : 853/PL.02.1/SD/01/VIII/2018 perihal
penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga
berdasarkan Berita Acara KPUD Bulukumba Nomor 137/PP.01.3-
BA/7302/KPU-Kab/VIII/2018 Tertanggal 20 Agustus 2018 ditetapkan Pemilih
sebagai Berikut :
Tabel A.5 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap ( DPT )
Kecamatan Jumlah
Desa /Kel
Jumlah TPS
Jumlah Pemilih
Laki-laki Perempuan Jumlah
Ujung Bulu 9 121 15.027 16.292 31.319
Ujung Loe 13 124 14.908 16.145 31.053
Bontobahari 8 77 9.178 10.186 19.364
Gantarang 21 220 26.508 28.623 55.131
Kindang 13 100 11.859 12.301 24.160
Bulukumpa 17 161 18.624 20.106 38.730
Rilau Ale 15 123 14.455 15.820 30.275
Bontotiro 13 86 8.943 10.322 19.265
Herlang 8 84 8.871 10.317 19.188
Kajang 19 139 16.926 18.806 35.732
Jumlah 136 1235 145.299 158.918 304.217
4) Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1)
Proses Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Bulukumba sebelum
Rekapitulasi penetapan DPTHP-1 telah memberikan Surat kepada KPU Kab
Bulukumba terkait himbauan untuk melakukan sinkronisasi dan faktualisasi
27
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
terhadap data DP4 tersebut dengan menyandingkan daftar pemilih hasil
perbaikan tahap I (DPTHP-1) sampai batas waktu yang ditetapkan dengan
nomor surat 0067/SN-04/PM.00.02/X/2018 tertanggal 20 Oktober tahun
2018, dalam surat ini Bawaslu Bulukumba meminta KPU untuk melakukan
Singkronisasi dan Faktualisasi terhadap data DP4 yang berjumlah 54.758
Pemilih.
Tabel A.6 : Rekapitulasi DP4 Non DPTHP-1
No Kecamatan Jumlah DP4 Non DTPHP-1 yang diterima
1 Ujung Bulu 6773
2 Ujung Loe 5801
3 Bonto Bahari 3293
4 Gantarang 10428
5 Kindang 4230
6 Bulukumpa 5854
7 Rilau Ale 5146
8 Bonto Tiro 3553
9 Herlang 3473
10 Kajang 6207
Jumlah 54758
Pada Proses Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Pertama Bawaslu Bulukumba menghadiri kegiatan yang dilaksanakan KPU
Bulukumba pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 20.35
wita bertempat di Star Inn Restaurant Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung
Bulu Kab. Bulukumba yang membahas Rekapitulasi dan Sinkronisasi Hasil
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) Pemilu 2019
bersama Partai Politik, Bawaslu dan Disdukcapil tingkat Kab. Bulukumba.
Rapat Sinkronisasi Hasil Rekapitulasi DPTHP-1 yang dilaksanakan oleh pihak
KPU Kab. Bulukumba esesnsinya untuk menyamakan persepsi dengan pihak
Bawaslu dan Parpol peserta Pemilu menjelang pelaksanaan Rapat Pleno
DPTHP-2 Yang akan dilaksanakan pada Senin tanggal 12 Nopember 2018.
Dalam Rapat ini disampaikan adanya penambahan TPS sebanyak 9 TPS yakni
28
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
penambahan 6 TPS yang berlokasi di Kec. Kajang dan 3 TPS berlokasi Kec.
Ujung Bulu.
Adapun Total Penambahan TPS dari Sebelumnya berjumlah 1.235 TPS
menjadi 1.244 TPS sedangkan pergeseran angka dari DPTHP-1 yang mana
totalnya sebanyak 303.850 menjadi DPTHP-2 sebanyak 311.836.
5) Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)
Setelah Proses perbaikan DPTHP-1 dilaksanakan, KPU Bulukumba kembali
melaksanakan Rapat Pleno Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019
yang berlangsung pada Senin, 12 Nopember 2018 di Hotel Agri Jl. R. Suprapto
Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.
Berdasarkan Sudaran Edaran Ketua KPU RI Nomor :
1099/PL.02.1/SD/01/KPU/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Perihal
Penyempurnaan DPTHP-1 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu dan Masukan
partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno terbuka Daftar Pemilih
Tetap Hasil Perbaikan Pertama, KPU Bulukumba menetapkan Penambahan
TPS Sebanyak 9 dari Jumlah sebelumnya sebanyak 1235 TPS menjadi 1244 TPS
yang termuat dalam Berita Acara Penambahan tempat Pemungutan suara
(TPS) Nomor : 224/PL.02.1-BA/7302/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 12
November 2018. Sementara untuk Pemilih Potensial Non KTP-EL sebanyak
8174 Pemilih masing-masing Pemilih Laki-laki sebanyak 4.265 dan Pemilih
Perempuan sebanyak 3.909.
Sedangkan Jumlah DPTHP-2 sebanyak 311.836 Pemilih, dengan rincian
Pemilih Laki-laki sebanyak 149.020 dan Pemilih Perempuan sebanyak 162.816
ini termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi DPTHP-2 Pemilu 2019 dengan
Nomor : 225/PL.02.1-BA/7302/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 12 November
2018. Jumlah Rekapitulasi DPTHP-2 Masing-masing Kecamatan dapat dilihat
pada Tabel dibawah ini :
29
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Tabel A.7 : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP- 2)
No Kecamatan
Jumlah Data Pemilih
Jumlah Desa/Kel
Jumlah TPS
DPTHP-1 NON
KTP-EL DPTHP-2
1 Bonto Bahari 8 77 19347 0 19.543
2 Bonto Tiro 13 86 19340 809 20.189
3 Kindang 13 100 24182 260 25.449
4 Bulukumpa 17 161 38651 1.022 39.341
5 Gantarang 21 220 55024 689 55.337
6 Kajang 19 145 35802 1.902 37.762
7 Ujung Loe 13 124 30941 873 31.310
8 Ujung Bulu 9 124 31252 40 32.691
9 Rilau Ale 15 123 30205 1.410 30.885
10 Herlang 8 84 19106 1.169 19.329
Total 136 1244 303.850 8.174 311.836
Dari Data tersebut diatas menunjukkan angka Data Pemilih yang belum
memiliki KTP-EL masih terbilang tinggi, sehingga Bawaslu Bulukumba dalam
setiap kesempatan selalu menyampaikan dan memberikan Saran kepada KPU
Bulukumba untuk memaksimalkan Sosialisasi kepada Masyarakat dalam
rangka meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk melakukan Perekaman.
Begitupun dengan Stakeholder terkait yakni Disdukcapil Bulukumba, Bawaslu
Bulukumba terus menjalin Koordinasi dalam Rangka percepatan Perekaman
KTP-EL, ini merupakan Itikad Bawaslu untuk menjaga Hak Pilih Warga Negara.
6) Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2)
Sebagai itikad Bawaslu dalam menjamin Hak Pilih setiap Warga Negara,
Bawaslu Bulukumba berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan perihal
memastikan Data Penduduk Bulukumba yang mengalami Gangguan Kejiwaan.
Dari Hasil Koordinasi yang telah dilakukan, Bawaslu Bulukumba memberikan
Surat kepada KPU Kab Bulukumba dengan nomor surat 0076/SN-
04/PM.00.02/XI/2018 tertanggal 23 November tahun 2018 terkait Himbauan
melakukan faktualisasi terhadap data penduduk yang memiliki gangguan
30
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
kejiwaan berdasarkan data dinas kesehatan Bulukumba yang berjumlah 689
orang, apabila ada pembuktian surat keterangan dokter agar tidak di
masukkan kedalam daftar pemilih tetap (DPT).
Berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 1429/PL.02.1/SD/01/KPU/XI/2018
tertanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan Penyempurnaan DPTHP
selama 30 Hari atas Rekomendasi Bawaslu dan Partai Politik, KPU Bulukumba
kembali melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Penyempurnaan
DPRHP-2 yang dilaksanakan Pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 pukul
09.30 wita bertempat di Hotel Agri Jl. R. Suprapto Kel. Tanah Kongkong Kec.
Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Adapun Data Penyempurnaan DPTHP-2 dapat
dilihat pada Tabel dibawah ini:
Tabel A.8 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Penyempurnaan Hasil
Perbaikan Kedua ( DPTHP-2 )
No Kecamatan DPTHP-2
Proses Perbaikan DPTHP-2 Penyempurna
an DPTHP-2 Pemilih Baru
TMS Ubah Data
1 Ujung Bulu 32.691 779 121 19 33.349
2 Ujung Loe 31.310 885 108 18 32.087
3 Bonto Bahari 19.543 969 243 10 20.269
4 Ganatarang 55.337 1.088 91 27 56.334
5 Kindang 25.449 743 86 63 26.106
6 Bulukumpa 39.341 1.915 131 34 41.125
7 Rilau Ale 30.885 912 98 174 31.699
8 Bonto Tiro 20.189 1.058 206 23 21.041
9 Herlang 19.329 1455 46 8 20.738
10 Kajang 37.762 1182 189 13 38.755
Total 311.836 10.986 1.319 389 321.503
Dari Tabel diatas kita bisa melihat ada peningkatan angka dari DPTHP-2 ke
Penyempernuaan DPTHP-2 yang sangat Signifikan, ini di karenakan pada
proses Perbaikan DPTHP-2 ada sejumlah 10.986 Pemilih Baru, Pemilih yang
tidak memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 1.319 dan Pemilih Ubah Data
31
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
sebanyak 389 Sehingga KPU Bulukumba melalui Berita Acara Nomor : 305/
PP.01.3.BA/7302/LPU-Kab/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 menetapkan
Pemilih pada Rekapitulasi Penyempurnaan DPTHP-2 sebanyak 321.503
Pemilih.
7) Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tiga (DPTHP-3)
Dalam Proses Perjalanan Data Pemilih yang telah ditetapkan pada
rekapitulasi Penyempurnaan DPTHP-2 menuju Penetapan DPTHP-3,
Mahkamah Konstitusi pada hari selasa, 26 Maret 2019 mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor No. 20/PUU-XVII/2019.
Poin keputusan MK ini membolehkan penggunaan surat keterangan
(Suket) perekaman e-KTP untuk memilih, perpanjangan registrasi daftar
pemilih tambahan (DPTb) dengan alasan tertentu paling lama tujuh hari
menjelang pemungutan dan penghitungan suara (Tungsara), dan
penambahan batas waktu penghitungan suara hingga dari satu hari (mulai
13.00-00 WIB) ditambah satu hari (12 jam).
Sebagai Tindak Lanjut atas Putusan MK, Bawaslu Bulukumba memberikan
Surat kepada KPU Kab Bulukumba dengan nomor surat 0202/SN-
04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 2 April tahun 2019 terkait rekomendasi
untuk mengakomodir pemilih potensial yang memenuhi syarat sebanyak
1.300 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 657 dan pemilih
perempuan sebanyak 643 kedalam penyempurnaan daftar pemilih tetap
(DPT) hasil perbaikan ketiga pada Pemilu tahun 2019.
Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan
ketiga (DPTHP-3) Pemilu serentak 2019 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno
No : 86 /PL.02.1-BA/7302/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 02 April 2019 adalah
sebagai berikut :
32
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Tabel A.9 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Penyempurnaan Hasil
Perbaikan Ketiga ( DPTHP-3 )
No Kecamatan
Jumlah Data Pemilih
Jumlah Desa/Kel
Jumlah TPS
DPTHP-2 Pemilih
Baru DPTHP-3
1 Ujung Bulu 9 124 33.349 193 33.542
2 Ujung Loe 13 124 32.087 99 32.186
3 Bonto Bahari 8 77 20.269 77 20.346
4 Gantarang 21 220 56.334 158 56.492
5 Kindang 13 100 26.106 164 26.270
6 Bulukumpa 17 161 41.125 130 41.255
7 Rilau Ale 15 123 31.699 150 31.849
8 Bonto Tiro 13 86 21.041 112 21.153
9 Herlang 8 84 20.738 90 20.828
10 Kajang 19 145 38.755 127 38.882
Total 136 1244 321.503 1.300 322.803
Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 651/PL.02.1/01/KPU/IV/2019
tertanggal 9 April 2019 perihal tindak lanjut dari Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Rekapitulasi DPT
Hasil Perbaikan Ketiga, Bawaslu Kab. Bulukumba Pada Kamis, 11 April 2019 di
Bira Room Hotel Agri Bulukumba Jln R. Soeprapto Kel. Tanah kongkong Kec.
Ujung Bulu Kab. Bulukumba menghadiri Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan
Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap ketiga serta Penetapan
kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diselenggarakan oleh KPU
Bulukumba yang di ikuti oleh Pengawas Pemilu, LO pasangan Calon dan
Masing-masing Parpol peserta Pemilu tahun 2019.
Rekapitulasi DPT Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bulukumba berdasarkan
Berita Acara No : 102/PL.02.1-BA/7302/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 11 April
2019 Perihal Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) kembali ke
Jumlah DPTHP-2 yakni sebanyak 321.503 Pemilih. Adapun perkembangan
33
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Data Daftar Pemilih dari Penetapan DPS Pemilu 2019 sampai penetapan
kembali DPT adalah sebagai berikut :
Grafik A2 : Perkembangan DPT Pemilu 2019 Bulukumba
8) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar
Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS yang karena keadaan
tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS
tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
Penetapan DPTb Tahap Pertama dilakukan KPU Bulukumba pada Minggu,
17 Februari 2019 di Hotel AGRI Bulukumba, adapun Rekapitulasi Penatapan
DPTb dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 38/PL.02.1-BA/7302/KPU-
Kab/II/2019 dengan Rincian Sebagai Berikut :
Tabel A.10 : Rekapitulasi Jumlah DPTb Tahap Pertama
No Kecamatan Jml
Desa/Kel Jml TPS
Jumlah Pemilih masuk (DPTB)
Jumlah Pemilih Keluar (DPTB)
Lk Pr Jml lk pr jml
1 Ujung Bulu 9 124 23 22 45 53 21 74
2 Ujung Loe 13 124 8 6 14 16 7 23
3 Bonto bahari 8 77 20 19 39 6 3 9
4 Gantarang 21 220 9 8 17 34 14 48
315.642316.404
304.217 303.850
311.836
321.503 322.803 321.503
PERKEMBANGAN DPT PEMILU 2019
34
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
5 Kindang 13 100 22 21 43 23 15 38
6 Bulukumpa 17 161 7 4 11 28 10 38
7 Rilau Ale 15 123 14 11 25 7 4 11
8 Bonto Tiro 13 86 4 7 11 6 4 10
9 Herlang 8 84 1 2 3 5 2 7
10 Kajang 19 145 0 0 0 24 3 27
Total 136 1244 108 100 208 202 83 285
Sebagaimana dengan peraturan KPU bahwa penetapan DPTb paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan, sehinggapada Selasa,
19 Maret 2019. Dalam mengawal dan menjaga hak pilih pemilu 2019,
Bawaslu Bulukumba menghadiri kegiatan Rapat pleno penetapan DPTb Tahap
kedua. Selanjutnya Rekapitulasi Penetapan DPTB 2 dituangkan dalam Berita
Acara Nomor 68/PL.02.1-BA/7302/KPU-Kab/III/2019, Selengkapnya dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel A.11 : Rekapitulasi Jumlah DPTb Tahap Kedua
Kecamatan
DPTB (Masuk)
mengurus A5 di
daerah asal
DPTB (Masuk) mengurus A5 di daerah Tujuan
Total
DPTB (Keluar) mengurus A5 di daerah
asal
DPTB (Keluar)
mengurus A5 di
daerah Tujuan
Total
Ujung Bulu 44 84 128 92 119 211
Ujung Loe 9 23 32 22 162 184
Bonto bahari 3 59 62 10 86 96
Gantarang 153 36 189 50 179 229
Kindang 56 19 75 71 94 165
Bulukumpa 6 16 22 23 120 143
Rilau Ale 6 36 42 2 123 125
Bonto Tiro 3 24 27 14 129 143
Herlang 42 6 48 44 109 153
Kajang 86 0 86 89 147 236
Jumlah 408 303 711 417 1268 1685
Sebagaimana dengan putusan MK Nomor 20/PUU-XII/2019 yang
memutuskan bahwa untuk pindah memilih masih biss dilakukan pendataan
35
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
dengan 4 (empat) alasan yaitu karena sakit, tertimpa bencana, menjadi
tahanan karena melakukan tindak pidana dan menjalankan tugas pada saat
pemungutan suara hinggal 10 April 2019. KPU Republik Indonesia
menindaklanjuti hal tersebut dalam surat Nomor: 651/PL.02.1-
SD/01/KPU/IV/2019 tertanggal 9 April 2019 perihal tindak lanjut rekapitulasi
DPT Hasil Perbaikan Ketiga. Adapun Jumlah DPTb Tahap ketiga untuk
Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan pada Hari Kamis, 11 April 2019
dengan Berita Acara Nomor 103/PL.02.1-BA/7302/KPU-Kab/IV/2019 adalah :
Tabel A.12: Rekapitulasi DPTb Tahap 3
No Kecamatan DPTb Masuk DPTb Keluar
L P Jumlah L P Jumlah
1 Ujung Bulu 95 76 171 129 86 215
2 Ujung Loe 16 17 33 115 75 190
3 Bonto bahari 32 34 66 60 44 104
4 Gantarang 217 35 252 140 101 241
5 Kindang 46 32 78 96 69 165
6 Bulukumpa 13 10 23 84 65 149
7 Rilau Ale 23 21 44 74 53 127
8 Bonto Tiro 14 13 27 96 62 158
9 Herlang 27 21 48 105 57 162
10 Kajang 51 39 90 162 91 253
Jumlah 534 298 832 1061 703 1764
Dari seluruh uraian aktivitas pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu
Bulukumba dengan mengawasi secara langsung dan memberikan saran-saran
perbaikan terhadap proses pencermatan data pemilih. Pada table seluruh
diatas menunjukkan bahwa Daftar Pemilih tambahan (DPTb) yang analisa dan
difaktualkan oleh PPS/PPK/KPU Bersama jajaran pengawas pemilu terjadi
peningkatan.Hal tersebut meningkat akibat dari kesadaran pemilih dalam
memilih dan keinginan masyarakat untuk mengurus Formulir A.5-KPU.
Adapun perkembangan dan proses pergerakan DPTb di Kabupaten
Bulukumba adalah sebagai berikut:
36
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Grafik. A3 : Perkembangan DPTb Masuk Kab. Bulukumba
Dari Grafik diatas Menunjukkan perubahan DPTb masuk sejak
penetapan tahap pertama yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari
2019,Tahap Kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2019 hingga
penetapan Tahap Ketiga pada tanggal 9 April 2019 mengalami perubahan-
perubahan hal ini menjelaskan bahwa pemilih antusias dalam merespon
pemilu dengan tetap peduli mengurus pindah memilih.
Grafik. A4 : Perkembangan DPTb Keluar Kab. Bulukumba
208
711
832
DPTB MASUK TAHAP 1 DPTB MASUK TAHAP 2 DPTB MASUK TAHAP 3
DPTb Masuk Tahap 1-Tahap 3
285
1685 1764
DPTB KELUAR TAHAP 1 DPTB KELUAR TAHAP 2 DPTB KELUAR TAHAP 3
DPTb Keluar Tahap 1-Tahap 3
37
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Dari Grafik diatas Menunjukkan perkembangan DPTb keluar di Kab.
Bulukumba selama selang waktu tiap bulan signifikan meningkat jumlah DPTb
Keluar pada bulan Februari kebulan Maret, menjelaskan bahwa
penyelenggara pemilu antusias terhadap pemilih yang ingin melakukan
pindah memilih.
2. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan
Untuk Tahapan ini, Bawaslu Bulukumba belum menemukan Temuan
terkait adanya dugaan Pelanggaran pada Pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih .
1) Hasil Pengawasan DPS
Hasil pengawasan Bawaslu Bulukumba setelah melakukan
pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) masih ditemukan sejumlah
13.700 Pemilih Baru dan 12.938 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
Bawaslu Kab. Bulukumba memastikan daftar pemilih yang tidak memenuhi
syarat (TMS) harus sudah dicoret, tidak ada lagi pemilih yang tidak
memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih.
Tabel A.13: Rekapitulasi Pemilih TMS
No Kecamatan Pemilih TMS
1 Bonto Bahari 97
2 Bonto Tiro 374
3 Bulukumpa 498
4 Gantarang 8.676
5 Herlang 312
6 Kajang 366
7 Kindang 198
8 Rilau Ale 316
9 Ujungbulu 315
10 Ujungloe 1.786
Total 12.938
38
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
2) Hasil Pengawasan DPT
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Berita Acara KPU
Nomor 137/PP.01.3-BA/7302/KPU-Kab/VIII/2018 Tertanggal 20 Agustus
2018 ditetapkan Pemilih sebanyak 304.217 dengan rincian Laki-laki
sebanyak 145.299 dan Pemilih Perempuan Sebanyak 158.918, berdasarkan
Proses Pencermatan yang telah dilakukan Bawaslu Bulukumba terhadap By
name By Adress pada DPT Pemilu 2019 ditemukan :
Grafik. A5 : Rekapitulasi Pemilih Ganda, TMS dan Non KTP-EL
3) Hasil Pengawasan DPTHP-1
Pada Tahapan ini Bawaslu Bulukumba meminta KPU Bulukumba untuk
melakukan sinkronisasi dan faktualisasi terhadap data DP4 sejumlah 54.758
Pemilih dengan menyandingkan daftar pemilih hasil perbaikan tahap I
(DPTHP-1).
Melalui surat 0067/SN-04/PM.00.02/X/2018 tertanggal 20 Oktober
tahun 2018, Bawaslu Bulukumba meminta KPU untuk melakukan
Singkronisasi dan Faktualisasi terhadap data DP4, sehingga hasil
Pengawasan Bawaslu Bulukumba terhadap Hasil Sinkronisasi tersebut :
Pemilih Ganda Pemilih MS tapitidak Masuk DPT
Tidak MemnuhiSyarat
Pemilih Non KTPEL
365 288 539
11054
39
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Tabel A.14: Hasil Sinkronisasi Pemilih DP4 Non DPTHP-1
Kecamatan
DP4 non
DPTHP-1 yang telah TMS
dalam DPTHP-
1
DP4 non DPTHP-1 yang telah
terdaftar dalam DPTHP-1 sesuai Elemen Datanya
DP4 non DPTHP-1
yang telah
terdaftar dalam
DPTHP-1 dilakukan ubah
data
DP4 non
DPTHP-1 yang
memenuhi
syarat sebagai pemilih
baru
DP4 non DPTHP-1 tidak
ditemukan,tidak dikenali
,tidak diketah
ui
DP4 non DPTHP-1 tidak
ditemukan,tidak dikenali
,tidak diketah
ui
Ujung Bulu 746 574 868 522 2656 1407
Ujung Loe 720 771 672 441 3196 1
Bonto Bahari 974 867 335 456 445 216
Gantarang 742 2089 855 625 1197 4920
Kindang 398 2101 183 1017 531 0
Bulukumpa 1083 2078 361 751 1576 5
Rilau Ale 4 509 653 522 2251 1208
Bonto Tiro 14 572 446 522 1675 323
Herlang 658 134 257 164 1857 403
Kajang 61 80 1887 2016 2163 0
Jumlah 5400 9775 6517 7036 17547 8483
4) Hasil Pengawasan DPTHP-2
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa warga yang memiliki
gangguan jiwa tapi punya kesadaran untuk memilih dapat diikutsertakan
sebagai pemilih, dengan dasar ini Bawaslu berkoordinasi dengan dinas
kesehatan Bulukumba dan ditemukan sekitar 689 warga Bulukumba yang
mengalami gangguan kejiwaan
Tabel A.15: Data Penduduk yang mengalami Kelainan Jiwa
No Kecamatan Jumlah
1 Ujung Loe 66
2 Rilau Ale 25
3 Bonto Bahari 28
4 Bonto tiro 40
5 Bulukumpa 51
6 Kajang 95
7 Kindang 22
40
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Dari Data tersebut diatas Bawaslu meminta untuk melakukan
Faktualisasi apabila ada Pembuktian Surat Keterangan Dokter agar tidak
dimasukkan dalam DPT. Sementara Hasil Pengawasan Bawaslu Kab.
Bulukumba Selama Proses Perbaikan Data DPTHP-2 adalah :
Grafik. A6 : Rekapitulasi Pemilih TMS, Pemilih Baru, dan Non KTP-EL
5) Hasil Pengawasan DPTHP-3
Bawaslu Kab. Bulukumba dalam melakukan Pengawasan pada
Tahapan ini meminta KPU Kab. Bulukumba untuk mengeluarkan Pemilih
yang TMS dan memasukan Pemilih Potensial kedalam Daftar Pemilih.
Tabel A.16: Data TMS dan Pemilih Baru (Potensial)
No Kecamatan Jumlah Pemilih TMS Jumlah Pemilih Baru
L P L+P L P L+P
1 Ujung Bulu 56 45 101 97 96 193
2 Ujungloe 35 24 59 50 49 99
3 Bonto Bahari 19 14 33 39 38 77
4 Gantarang 42 28 70 90 68 158
5 Kindang 49 29 78 85 79 164
6 Bulukumpa 48 51 99 56 74 130
7 Rilau Ale 39 43 82 78 72 150
Pemilih Baru: 10986
Pemilih Non KTP EL: 8174
Tidak Memnuhi
Syarat :1319
Pemilih Baru
Pemilih Non KTP EL
Tidak Memnuhi Syarat
8 Herlang 47
9 Gantarang 258
10 Ujung Bulu 57
Jumlah 689
41
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
8 Bonto Tiro 58 42 100 55 57 112
9 Herlang 52 52 104 36 54 90
10 Kajang 72 63 135 71 56 127
Total 470 391 861 657 643 1.300
Bawaslu Bulukumba memberikan Surat kepada KPU Kab Bulukumba
dengan nomor suat 0202/SN-04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 2 April
tahun 2019 terkait rekomendasi untuk mengakomodir pemilih potensial
yang memenuhi syarat sebanyak 1.300 sehingga Jumlah DPTHP.3 Menjadi
322.803 Pemilih
6) Hasil Pengawasan DPTb.1-DPTb.3
Hasil Pengawasan Bawaslu Bulukumba pada Tahapan ini adalah
Seluruh TPS dengan Jumlah 1244 tidak ada Pemilih yang melebihi 300
Pemilih dalam satu TPS.
b. Rekomendasi
Adapun Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Bulukumba dari hasil
Pengawasan pada Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih adalah :
1. Memberikan Surat kepada KPU Kab Bulukumba dengan nomor surat
0077/SN-04/HM.02.00/IX/2018 tertanggal 11 September tahun 2018
terkait rekomendasi Hasil pengawasan pencermatan daftar pemilih
pemilih 2019 yang di himpun Bawaslu Kab Bulukumba untuk melakukan
pencermatan dan penelitian secara faktual terhadap data pemilih yang
masih bermasalah di dalam DPT yang telah di tetapkan, bilamana benar
di temukan adanya kegandaan data pemilih dan masih terdapatnya
pemilih tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kab Bulukumba
merekomendasikan untuk di lakukan perubahan terhadap BA
rekapitulasi dan penetapan DPT yang telah di tetapkan pada tanggal 20
Agustus tahun 2018
2. Memberikan Surat kepada KPU Kab Bulukumba dengan nomor surat
0076/SN-04/PM.00.02/XI/2018 tertanggal 23 November tahun 2018
42
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
untuk melakukan faktualisasi terhadap data penduduk yang memiliki
gangguan kejiwaan berdasarkan data dinas kesehatan Bulukumba yang
berjumlah 689 orang, apabila ada pembuktian surat keterangan dokter
agar tidak di masukkan kedalam daftar pemilih tetap (DPT)
3. Memberikan Surat kepada KPU Bulukumba dengan nomor surat
0202/SN-04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 2 April tahun 2019 perihal
rekomendasi untuk mengakomodir pemilih potensial yang memenuhi
syarat sebanyak 1.300 pemilih,dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak
657 dan pemilih perempuan sebanyak 643 kedalam penyempurnaan
daftar pemilih tetap (DPT) hasil perbaikan ketiga pada Pemilu tahun
2019
c. Tindak Lanjut Rekomendasi
Adapun tindak lanjut atas Rekomendasi yang diberikan Bawaslu
Bulukumba adalah :
1. KPU Bulukumba telah menindak lanjuti dengan melakukan pencermatan
terhadap DPT Pemilu 2019 dan telah dilakukan perubahan pada Berita
Acara DPTHP-1.
2. KPU Bulukumba telah melakukan faktualisasi terhadapa data penduduk
yang memiliki ganguaan kejiawaan dengan memastikan apabila ada
pembuktian surat keterangan dokter maka tidak lagi di masukkan
kedalam daftar pemilih tetap (DPT)
3. KPU Bulukumba telah memasukkan data Pemilih Potensial kedalam
Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Tiga (DPTHP-3).
d. Dinamika dan Permasalahan
Secara umum Dinamika dan Permasalahan yang dihadapi dalam proses
Pengawasan Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih adalah :
1. Tidak maksimalnya Sistem Pendataan Pemilih (Sidalih) seperti sistem
jaringan yang lamban dan Sidalih eror mengakibatkan proses input
membutuhkan waktu lama atau bisa terhenti seketika. Jika dilakukan
43
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
upload ulang, akan terjadi penumpukan data yang bisa berpotensi
memunculkan data ganda.
2. Pada beberapa sub tahapan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih,
Bawaslu kesulitan mendapatkan elemen Data yang lengkap (by name by
adrees) sehingga Bawaslu kesulitanmelakukan pencermatan untuk
memastikan akurasi dan kesesuaiandata pemilih dengan Berita Acara
beserta Lampirannya berdasarkan datamutakhir dari Sidalih;
3. Masihkurangnya kesadaran elemen masyarakat untuk menjadi
pengawas partisipatif untuk terlibat dalam melakukan pengawasan,
paling tidak memastikan bahwa dirinya terdaftar di DPT.
4. Sulitnya mengidentifikasi pemilih di lembaga pemasyarakatan (lapas)
atau rumah tahanan (rutan), rumah sakit yang akan menggunakan Hak
Pilihnya pada Hari H pemilihan.
e. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Dalam melakukan Proses Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih,
Bawaslu Bulukumba senangtiasa Memastikan tidak ada lagi Masyarakat
yang telah memenuhi syarat yang tidak di masukkan dalam DPT, juga
memastikan bahwa seluruh Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat untuk di
keluarkan dari DPT.
Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Mendorong
perlunya memperbanyak kerja sama dengan berbagai pihak untuk
mendorong kesadaran masyarakat dalam upaya mewujudkan pemilihan
yang lebih berkualitas. Menjelang Hari H Pemungutan Suara Bawaslu terus
memaksimalkan Sosialisasi baik melalui Forum Resmi maupun sosialisasi
melalui Media Sosial untuk mengajak masyarakat menyuekseskan Pemilu
dengan datang menyalurkan Hak Pilihnya pada 17 April 2019.
Tentu disadari bahwa dalam proses pelaksanaan Pengawasan masih
ada beberapa kekurangan khususnya pada Data Pemilih yang masih
Amburadul sehingga Pemutakhiran Data Pemilih menjadi Berlarut-larut
44
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
sehingga berdampak pada molornya penetapan Data Pemilih sesuai
dengan Jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU, selain itu juga pada sisi
kuantitas Pengawas Pemilu tidak berbanding dengan Penyelenggara
Teknis, sehingga ada beberapa kejadian di lapangan yang boleh jadi luput
dari pengawasan.
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Verifikasi Partai
Politik
Salah satu Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 adalah tahapan
verifikasi partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu Tahun 2019. Hal
tersebut adalah amanah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Pada pasal 176 ayat (1) disebutkan, Partai Politik dapat
menjadi peserta Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk
menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
Pendekatan strategi dan mekanisme pengawasan verifikasi Partai Politik
yang dilakukan oleh Bawaslu, baik dari aspek legal formal maupun strategis,
pada dasarnya dilakukan pada segi system dan implementasi pelaksanaan
verifikasi Partai Politik. Demi menunjang Kesuksesan dalam Pengawasan
Verifikasi Partai Politik Pserta Pemilu Tahun 2019 Bawaslu telah menentukan
Titik Rawan dan Fokus pengawasan sebagai upaya terselenggaranya proses
pengawasan secara maksimal.
a. Kerawanan-kerawan dalam verifikasi Partai Politik
Adapun beberapa Kerawanan pada Proses Verifikasi Partai Politik Tahun
2019 adalah :
1) Ketidakpatuhan Partai Politik dalam penyerahan dokumen persyaratan
sesuai jadwal tahapan;
2) Pemenuhan keterwakilan perempuan berdasarkan kebutuhan verifikasi
Partai Politik;
45
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
3) Verifikasi faktual keberadaan Kantor Partai Politik di tingkat Kabupaten;
4) Pemenuhan susunan kepengurusan berdasarkan verifikasi Partai Politik;
5) Banyaknya pendaftaran Partai dan penyerahan kelengkapan persyaratan
pada hari terakhir pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;
6) Keterpenuhan persyaratan administrasi dan faktual (kelengkapan dan
keabsahan) Partai Politik calon peserta Pemilu; dan
7) Kelayakan Partai politik menjadi peserta.
b. Perencanaan Pengawasan
Aspek paling krusial dalam tahapan verifikasi adalah implementasi di
lapangan terutama dalam hal pelaksanaan penelitian faktual terhadap
kepengurusan Partai Politik sampai tingkat kecamatan, keterwakilan 30 %
perempuan dalam kepengurusan, dan keanggotaan Partai Politik di tingkat
kabupaten/kota. Dalam kaitan ini, Bawaslu Bulukumba telah menyiapkan
Fokus dan strategi Pengawasan diantaranya :
1) pengawasan yang secara garis besar difokuskan pada hal penyiapan
struktur pengawas Pemilu sampai tingkat terendah untuk mengawasi
proses Faktual terhadap kepengurusan Partai Politik.
2) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan verifikasi Partai
Politik. Untuk dapat melakukan pengawasan tersebut Bawaslu telah
melakukan pertemuan dan diskusi dengan banyak stakeholders seperti
KPU, dan institusi terkait lainnya. Dengan demikian diharapkan
pelaksanaan pengawasan verifikasi Partai Politik dapat berjalan optimal
sehingga hak konstitusional Partai Politik peserta Pemilu dapat terpenuhi
dengan baik sesuai amanah Undang-undang.
3) Fokus pengawasan lainnya adalah kesesuaian jadwal pendaftaran,
mekanisme dan tata cara, serta profesionalisme petugas pendaftaran.
Sementara pada proses pengawasan yang dilakukan, Bawaslu
menempatkan tim pengawas Bawaslu di KPU dan melakukan kajian hasil
pengawasan.
46
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
4) Jika ada pelanggaran teknis dalam proses pendaftaran, partai calon
peserta pemilu bisa langsung melapor ke Bawaslu. Laporan pelanggaran
disampaikan paling lama tujuh hari sejak diketahui terjadinya dugaan
pelanggaran. Temuan dan laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh
pengawas pemilu paling lama tujuh hari sejak temuan dan laporan
diterima dan diregistrasi.
5) Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta
pemilu, dan sengketa peserta dengan penyelenggara akibat
dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling
lama tiga hari kerja sejak penetapan keputusan penyelenggara dan
Bawaslu akan memeriksa serta memutus sengketa proses pemilu paling
lama 12 hari sejak diterimanya permohonan.
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
Kesiapan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan
verifikasi Partai Politik secara prinsip sudah cukup optimal, selain telah
mempersiapkan strategi dan mekanisme pengawasan pelaksanaan
verfikasi Partai Politik, Bawaslu juga telah melakukan langkah-langkah
pencegahan :
1) Bawaslu Kab. Bulukumba aktif melakukan Koordinasi dengan Pimpinan
Partai Politik dan KPU dalam upaya memaksimalkan Pengawasan
verifikasi partai politik untuk Pemilu yang berkualitas, sehingga Pemilu
akan menjadi milik publik bukan hanya penyelenggara dan peserta
Pemilu.
2) Pencegahan Dini dengan mengeluarkan Surat Himbauan :
a) Himbauan dan Penyampaian kepada Partai Politik Terkait
Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu tahun 2019 dengan Nomor
001/SN.04/PM.00.02/X/2017 tertanggal 9 Oktober 2017
47
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
b) Himbauan kepada KPU Bulukumba perihal Pelaksanaan Tahapan
Pemilihan dan Pemilihan Umum dengan Nomor 004/SN-
04/PM.01.02/XI/2017 tertanggal 2 November 2017.
b. Aktifitas Pengawasan
1) Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi
Dalam Proses pengawasan yang dilakukan, Bawaslu Bulukumba telah
membentuk Tim pengawasan dengan menempatkan di kantor KPU
Bulukumba untuk memastikan kesesuaian jadwal pendaftaran, mekanisme
dan tata cara, serta profesionalisme petugas pendaftaran.
Pengawasan Pendaftaran Partai Politik yang dilakukan Bawaslu pada
tanggal 3-16 Oktober 2017 Parpol yang mendaftar di KPUD Bulukumba
sampai batas waktu yang ditentukan sebanyak 17 Partai Politik, sedangkan
Partai Politik yang berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap sebanyak 11
Partai dan sebanyak 6 Partai Politik yang di berikan kesempatan melakukan
pembenahan sampai tanggal 17 oktober 2017 pukul 24.00. Diantara partai
yang dinyatakan lengkap dan tidak lengkap adalah sebagai Berikut :
Tabel B1 : Partai Politik yang dinyatakan dengan Syarat Administrasi Lengkap
No Nama Partai Jumlah Anggota Keterangan
1 PERINDO 2.000
Berkas Diterima dan dinyatakan Lengkap
2 PSI 483
3 PKS 477
4 GOLKAR 1939
5 HANURA 1651
6 DEMOKRAT 661
7 GARUDA 502
8 PBB 913
9 BERKARYA 662
10 PKPI 432
11 PAN 580
Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor : 585/PL.01.1-
SD/03/KPU/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Pendaftaran akhir
48
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Partai Politik Peserta Pemilu, Bagi partai Politik yang belum memenuhi
kelengkapan Berkas diberikan kesempatan untuk membenahi sampai batas
tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 24.00 dan ini dituangkan dalam Berita
Acara KPU Bulukumba Nomor 41/PL.01.1-BA/7302/Kpu-Kab/X/2017
tertanggal 16 Oktober 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel
dibawah ini :
Tabel B2 : Partai Politik yang dinyatakan dengan Syarat Administrasi
Tidak Lengkap
No Partai Jumlah
Anggota Keterangan
1 PKB 686 Berkas diterima Pukul 07.15 pada 17
Oktober 2017
2 GERINDRA 1873 Berkas diterima Sekitar Pukul 10.10 Wita
pada 17 Oktober 2017
3 PDIP 518 Berkas di kembalikan ( ceklist perbaikan 1 x 24 jam ) Sesuai Surat KPU RI Nomor
580/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Perihal pelaksanaan penerimaan dokumen
pesryaratan keanggotaan partai politik di KPU/ KIP Kab./Kota
4 NASDEM 1082
5 PPP 712
6 IDAMAN 475
Pada Tabel diatas menunjukkan ada Enam Partai Politik yang
dinyatakan belum memenuhi Syarat, sehingga berdasarkan Regulasi
melakukan Perbaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh
KPU, adapun Rekapitulasi Perbaikan Berkas Pendafataran Partai Politik
dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
Tabel B3 : Rekap Laporan Perbaikan Syarat Pendaftaran Partai Politik
Kabupaten
Partai Politik yang dikembalikan oleh
KPU Untuk Diperbaiki Tanggal 16 Oktober 2017
Catatan Pada Saat Pengawasan Penyerahan Berkas Perbaikan Di KPU
Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB )
Dinyatakan Lengkap dan Sesuai
Partai Gerindra Dinyatakan Lengkap dan Sesuai
49
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Bulukumba
Partai Persatuan Pembangunan ( PPP )
Partai Persatuan Pembangunan dalam SIPOL Memiliki 712 keanggotaan sementara hardcopy KTP dan KTA henya berjumlah 669, sehingga KPUD Bulukumba Menerima berkas pendaftaran PPP dengan status tidak sesuai.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP )
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dalam SIPOL Memiliki 518 keanggotaan, Format F2 sebanyak 470 dan hardcopy KTP dan KTA hanya berjumlah 467, sehingga KPUD Bulukumba Menerima berkas pendaftaran PDIP dengan status tidak sesuai.
Partai Nasdem
Partai Nasdem dalam SIPOL Memiliki 1082 keanggotaan, hardcopy KTA sejumlah 982 orang dan KTp-El/Suket hanya berjumlah 959 orang, sehingga KPUD Bulukumba Menerima berkas pendaftaran Partai Nasdem dengan status tidak sesuai.
Partai Idaman
Partai Idaman dalam SIPOL Memiliki 475 keanggotaan, hardcopy KTA dan KTp-El/Suket hanya berjumlah 471 orang, sehingga KPUD Bulukumba Menerima berkas pendaftaran Partai Idaman dengan status tidak sesuai.
Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa setelah proses perbaikan
dilakukan oleh Partai Politik ada Empat Partai Politik yakni PPP, PDIP,
Nasdem, Idaman pada berkas Hard Copy tidak bersesuaian dengan data
yang ada di SIPOL, sehingga KPU menerima berkas pendaftaran Partai
tersebut dengan status tidak sesuai. Hasil Perbaikan Pendaftaran Partai
Politik Peserta Pemilu 2019 tertuang dalam Berita Acara KPU Bulukumba
Nomor 42/PL.01.1-BA/7302/Kpu-Kab/X/2017 tertanggal 17 Oktober 2017.
50
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
2) Verifikasi Faktual Partai Politik
Setelah Proses Verifikasi Administrasi diumumkan untuk tingkat
Kabupaten Bulukumba ada satu Partai yang tidak bisa melanjutkan ke Tahap
verifikasi Faktual yaitu Partai Idaman Karena dinyatakan Tidak Memenuhi
Syarat atas Keterpenuhan Kelengkapan Administrasi yang dimasukkan.
Adapun beberapa komponen dan poin-poin yang akan di verifikasi meliputi :
a. Kepengurusan Inti Parpol
b. Kepengurusan Kabupaten / Kota.
c. Kepengurusan Kecamatan
d. Keberadaan Kantor /Sekretariat Parpol
e. Keterperhatikan 30 % Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan
f. Keanggotaan Partai Politik (5% Sampel dari data keanggotaan di Sipol).
Empat Partai Politik Baru yang dilakukan Verifikasi lebih awal yakni
Partai Perindo,PSI,Berkarya dan Partai Garuda. Empat Partai Politik ini
dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atas seluruh Komponen yang diverifikasi.
Selanjutnya Pasca Putusan MK Nomor : 53/PUU-XV/2017
mengamanahkan untuk melakukan Verifikasi Partai Politik yang telah
menjadi pada peserta Pemilu yang lalu yakni sebanyak Dua Belas Partai
Politik. Partai Politik masing - masing mengajukan nama - nama Anggota
yang akan diverifikasi Faktual, dengan batas minimal 5 % keanggotaan, dan
persebaran paling sedikit 50% Kecamatan dengan memperhatikan
keterwakilan Perempuan 30%. Dalam Proses Pelaksanaan Verifikasi Partai
Politik, Bawaslu Bulukumba terus melakukan Pengawasan untuk memastikan
seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan Regulasi yang Berlaku.
Bawaslu Bulukumba menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi
hasil verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan
keanggotaan parpol calon peserta pemilu tahun 2019 yang diselenggarakan
oleh KPU Kab. Bulukumba Pada Rabu, 7 Februari 2018 di Hotel Agri Jl. R.
Soeprapto Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.
51
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Adapun Hasil Rekapitulasi Partai Politik dapat dilihat pada Tabel
dibawah ini :
Tabel B4 : Rekapitulasi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2019
No Partai Keterwakilan Perempuan
30% Domisili Kantor
Keanggotaan
MS TMS
1 Golkar Memenuhi Syarat (MS)
Jl. Jend. Sudirman Kel. Terang-Terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
1.686 253
2 Nasdem Memenuhi Syarat (MS)
Jl. A.P. Pettarani Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
631 451
3 Demokrat Memenuhi Syarat (MS)
Jl. Jend. Sudirman Kel. Terang-Terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
591 70
4 PAN Memenuhi Syarat (MS)
Jl. Yos Sudarso Kel. Terang-Terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
575 138
5 PPP Memenuhi Syarat (MS)
Jl. A.P. Pettarani Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
625 87
6 PKB Memenuhi Syarat (MS)
Jl.Rambutan Kel. Terang-Terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
609 77
7 PKS Memenuhi Syarat (MS)
Jl. A.P. Pettarani 2 Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
463 14
52
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
8 Gerindra Memenuhi Syarat (MS)
Jl. Kusuma Bangsa Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
938 897
9 Hanura Memenuhi Syarat (MS)
Jl. Ahmad Yani Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
1.464 77
10 PBB Memenuhi Syarat (MS)
Jl. Dato Tiro Kel. Ela-Ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
860 54
11 PKPI Memenuhi Syarat (MS)
Jl.Jend. Sudirman Kel. Terang-Terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
467 85
12 PDIP Memenuhi Syarat (MS)
Jl. Dato Tiro Kel. Ela-Ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
458 156
13 Berkarya Memenuhi Syarat (MS)
Jl. Jambu Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
520 5
14 PSI Memenuhi Syarat (MS)
Jl. Jati Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
450 33
15 Perindo Memenuhi Syarat (MS)
Jl. Gajah Mada Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
1.220 406
16 Garuda Memenuhi Syarat (MS)
Kantor Jl. Melati Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (MS)
450 39
53
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
3) Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019
Dari 16 parpol yang diverifikasi, hanya 14 yang dinyatakan lolos oleh
KPU RI untuk mengikuti Pemilu 2019. Sedangkan, dua parpol lain masing-
masing PKPI dan PBB, dinyatakan tidak lolos atau belum memenuhi syarat.
Setelah mengumumkan rekapitulasi nasional hasil verifikasi, KPU
menetapkan 14 partai Politik, 10 di antaranya partai lama peserta Pemilu
2014 dan 4 partai baru yakni PSI, Berkarya, Perindo, dan Partai Garuda.
Sebelumnya Dua Partai Politik yang dinyatakan tidak lolos yakni PBB dan
PKPI dinyatakan Memenuhi Syarat setelah mengajukan Gugatan ke
Bawaslu.
3. Hasil Pengawasan
a. Temuan
Pada Tahapan Ini, Bawaslu Bulukumba tidak menemukan beberapa
Permasalahan yang terjadi di Tingkat Kabupaten Bulukumba. Bawaslu
Bulukumba telah mengawasi proses Pendaftaran dan verifikasi Parpol
secara maksimal, pada Proses pengawasannya Bawaslu telah menuangkan
seluruh kejadian kedalam form dan alat kerja. Bawaslu Bulukumba aktif
menjalin Koordinasi dengan KPU Bulukumba dalam upaya memberikan
pelayanan maksimal kepada partai politik pada proses pendafataran,
Bawaslu juga aktif memberikan sosialisasi dan himbauan kepada Pengurus
Partai Politik untuk memperhatikan jadwal yang telah di tetapkan sehingga
seluruh rangkaian pada tahapan ini bisa berjalan sesuai dengan Regulasi
yang telah ditentukan.
1) Hasil Pengawasan Pendafataran dan Verifikasi Administrasi Partai
Politik
Bawaslu Bulukumba dalam melakukan Pengawasan pada tahapan ini
mengacu pada PKPU Nomor 7 Tahun 2017 yang saat ini telah direvisi
menjadi PKPU Nomor 10 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Selama Tahapan ini
54
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
berlangsung hasil Pengawasan Bawaslu Bulukumba menunjukkan tidak ada
Partai Politik yang terlambat melakukan mendaftaran sampai batas waktu
pukul 24.00 Wita pada tanggal 16 Oktober 2017, Cuma pada prosesnya
masih ditemukan Partai Politik yang kelengkapan Brrkas Adminitrasinya
belum Lengkap sehingga di berikan kesempatan berdasarkan Regulasi
untuk melakukan perbaikan pada tanggal 17 Oktober 2017.
Tabel B5 : Hasil Pengawasan Pendafataran dan Verifikasi Administrasi
Partai Politik Peserta Pemilu 2019
Partai Politik dinyatakan Lengkap pada 16 Oktober 2017
Partai Politik melakukan Perbaikan pada 17 Oktober 2017
PERINDO, PSI, PKS, GOLKAR, HANURA, DEMOKRAT, GARUDA,
PBB, BERKARYA, PKPI, PAN
PKB, GERINDRA, PDIP, NASDEM, PPP, IDAMAN
Partai Politik yang dinyatakan tidak lengkap dan diberikan kesempatan
melakukan perbaikan selama 1x24 Jam, dan setelah proses perbaikan
dilakukan masih ditemukan ketidaksesuaian Hard Copy dengan Data yang
ada di SIPOL, sehingga KPU Kab. Bulukumba menerima berkas pendaftaran
Partai Politik dengan status tidak sesuai.
2) Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik
Hasil Pengawasan Bawaslu Bulukumba pada tahapan Verifikasi Faktual
yang meliputi Kepengurusan inti Parpol, Kepengurusan Kabupaten/Kota,
Kepengurusan Kecamatan, Keberadaan Kantor, keterpihakan 30%
perempuan dalam kepengurusan, dan keanggotaan Parpol 5% sampel dari
Data SIPOL hanya satu Partai Politik yang tidak Memenuhi syarat dari Tujuh
Belas Partai Politik yang sebelumnya melakukan verifikasi Administrasi
yakni Partai Idaman.
b. Rekomendasi
Pada Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Pemilihan
Umum Tahun 2019 tidak ada Rekomendasi yang telah disampaikan.
55
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
c. Tindak Lanjut Rekomendasi
Pelaksanaan Pengawasan PadaTahapan Pendaftaran dan Verifikasi
Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai peraturan yang berlaku.
4. Dinamika dan Permasalahan
Adapun Dinamika dan Permasalahan yang muncul saat tahapan
Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik adalah :
a. Terkait ketaatan terhadap prosedur, berdasarkan Pasal 14 ayat (5)
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, KPU menerima pendaftaran
partai politik pada hari pertama sampai dengan hari ketiga belas mulai
pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, sementara pada hari terakhir
pendaftaran dibuka pukul 08.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Dalam
pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Bulukumba
disimpulkan adanya Penumpukan Pendaftaran di Hari-hari terkahir
menjelang Pendafataran ditutup dan ini menjadi kendala tersendiri
dalam proses pengawasan untuk memastikan seluruh keterpenuhan
dokumen yang di daftarkan.
b. Penggunaan SIPOL dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu
tahun 2019 juga menjadi kendala. Dalam pengawasan Bawaslu
mendapati beberapa persoalan seperti kendala Jaringan, serta
ketiadaan identifikasi dokumen ganda dan notifikasi
keberhasilan/kegagalan proses unggah berkas.
c. Dalam Proses Verifikasi Faktual sesuai dengan Pengawasan Bawaslu
Bulukumba masih sulitnya bagi Partai Politik untuk mendatangkan
Pengurusnya secara maksimal.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Selama Tahapan ini berlangsung Bawaslu Bulukumba aktif melakukan
koordinasi serta pengawasan langsung agar kerawanan pada tahapan ini
tidak terjadi. Bawaslu Bulukumba dalam proses pengawasannya,
56
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan Regulasi yang
berlaku.
Bawaslu Bulukumba aktif menjalankan upaya prefentif salah satunya
terus mendorong keterbukaan informasi dengan menggunakan
pendekatan personal kepada KPU, juga pengawasan melekat dalam
menjalankan tugas pengawasan.
Tetapi di samping itu juga masih ditemukan adanya kendala dalam
pengawasan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik ini yakni
Penggunaan Sipol yang masih dikeluhkan oleh Partai Politik, dan juga
waktu penyusunan Berkas Pendaftaran yang dihabiskan Partai Politik masih
terbilang membutuhkan Waktu yang lama serta pada saat verifikasi Faktual
berlangsung masih ada nama dan alamat yang tidak dikenali oleh warga
sekitar bahkan oleh Perangkat Desa dan Kecamatan, adapula yang tidak
mau ditemui dan tidak mau memberi keterangan jelas dirinya Anggota
Parpol atau tidak, ada juga yang bersangkutan tidak tahu menahu jika
dirinya tercatat sebagai Anggota Parpol.
C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon
DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
Pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019
merupakan rangkaian proses dimana peserta pemilihan Umum yakni Calon
Perseorangan DPD melakukan pendaftaran, dilakukan verifikasi sampai
ditetapkan sebagai Calon DPD RI sesuai yang diatur pada Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
57
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Selain itu pada tahapan ini juga Calon Legislatif yang didaftarkan oleh
partai politik sebagai peserta pemilihan umum tahun 2019 tingkat
kabupaten Bulukumba akan melewati Proses Daftar Caleg Sementara (DCS)
sampai ditetapkan Sebagai Daftar Caleg Tetap (DCT) sesuai yang diatur
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
a. Kerawanan-kerawanan dan IKP
Adapun Kerawanan yang tejadi dalam tahapan Pencalonan Pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni:
1) pendaftaran dilakukan diakhir waktu pendaftaran, berkas pencalonan
dan syarat calon tidak lengkap, dokumen pencalonan dan dokumen
syarat calon tidak sah.
2) terjadinya konflik internal didalam partai politik khususnya dalam
penentuan nomor urut calon legislatif
3) masalah persyaratan calon (ijazah, syarat tidak dipidana/bebas
bersyarat, surat keterangan mundur dari jabatan tertentu, dan surat
keterangan kesehatan), verifikasi persyaratan calon dan persyaratan
pencalonan yang kurang tuntas.
4) Pimpinan Partai Politik tidak konsisten menerima Calon Legislatif yang
sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Perencanaan Pengawasan
Aspek paling krusial dalam tahapan Pencalonan adalah implementasi
di lapangan terutama dalam hal pelaksanaan penelitian faktual terhadap
Dukungan Calon DPD, serta pada Proses Pendafataran Calon Legislatif yang
dilakukan oleh Partai Politik. Dalam kaitan ini, Bawaslu Bulukumba telah
menyiapkan Fokus dan strategi Pengawasan diantaranya :
58
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
1) Pengawasan yang secara garis besar difokuskan pada hal penyiapan
struktur pengawas Pemilu sampai tingkat paling bawah untuk mengawasi
proses Faktual terhadap dukungan calon perseorangan.
2) Fokus pengawasan lainnya adalah kesesuaian jadwal pendaftaran,
mekanisme dan tata cara, serta profesionalisme petugas pendaftaran.
Sementara pada proses pengawasan yang dilakukan, Bawaslu
menempatkan tim pengawas Bawaslu di KPU dan melakukan kajian atas
kesesuain berkas pendaftaran dengan syarat yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon
DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
a. Pencegahan
Kesiapan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan
Pencalonan secara prinsip sudah cukup maksimal, selain telah
mempersiapkan strategi dan mekanisme pengawasan pelaksanaan
Tahapan Pencalonan, Bawaslu juga telah melakukan langkah-langkah
pencegahan :
1) Bawaslu aktif melakukan Koordinasi dengan Pimpinan Partai Politik
dan KPU dalam upaya memaksimalkan Pengawasan Pendaftaran
Calon Legislatif untuk Pemilu yang berkualitas.
2) Pencegahan Dini dengan mengeluarkan Surat Himbauan :
a) Surat Kepada KPUD Bulukumba terkait himbauan agar
memperhatikan persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba sebagaimana
diatur dalam pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang
Nomot 7 Tabun 2017 dengan nomor surat 0067/SN-
04/PM.02.00/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018
b) Surat Kepada Ketua KPU Kab Bulukumba terkait penyampaian
Perihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu mengenai Mantan
59
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Terpidana Korupsi, dengan nomor surat 0069/SN-
04/PM.02.00/IX/2018 tertanggal 1 September 2018
c) Surat kepada Bapak Bupati Bulukumba terkait penyampaian
bahwa setelah penetapan Daftar Caleg tetap (DCT) yang
bersangkutan tidak lagi menggunakan anggaran dan fasilitas
negara dengan nomor surat 0071/SN-04/PM.02.00/IX/2018
tertanggal 03 September 2018
d) Surat Kepada Ketua KPU Kab Bulukumba terkait penyampaian
agar lebih memastikan tentang pemenuhan syarat sebagaimana
yang di atur dalam undang-undang dengan nomor surat
0074/SN-04/PM.02.00/IX/2018 tertanggal 04 September 2018
b. Aktifitas Pengawasan
1) Verifikasi Dukungan Calon DPD
Sebelum Proses Verifikasi Dukungan Calon DPD dilakukan, terlebih
dahulu KPU Bulukumba menggelar Rapat Koordinasi bersama Bawaslu
perihal tata cara pelaksanaan verifikasi yang dilaksanakan pada jumat,
1 juni 2018 di media center KPUD Bulukumba. Proses verifikasi faktual
dukungan calon Anggota DPD ini dilaksanakan terhadap sampel
dukungan yang telah ditentukan dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan
dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah dibantu oleh PPS
setempat dan tentunya dengan pengawasan dari Bawaslu Bulukumba
bersama Jajarannya.
Pada proses Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Bulukumba
terhadap Sampel Dukungan Calon Perseorangan, Bawaslu Bulukumba
dalam Proses pengawasan yang dilakukan memastikan KPU
Bulukumba bekerja sesuai pada PKPU nomor 14 Tahun 2018
diantaranya memastikan Tim Verifikator mencocokan Daftar Dukungan
dengan KTP-EL atau Surat Keterangan dengan bertemu langsung
dengan Pendukung Calon DPD.
60
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Setelah Proses Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan
dilakukan, KPU Bulukumba menyampaikan Hasil Verifikasi Faktual yang
termuat pada Berita Acara Nomor: 81/PL.01.1-BA/7302/KPU-
Kab/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018. Hasil Verifikasi Faktual Dukungan
Calon Perseorangan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
Tabel C1 : Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Calon DPD
N0 Nama Calon DPD
Jumlah Daftar
Dukungan
Jumlah yang
disampel
Jumlah
MS TMS
1 Dr.H.Ajiep Padindang,SE.,MM 152 15 10 5
2 H.Sindawa Tarang, SH.MH 203 20 20 0
3 Andi Muh.Ihsan 668 67 56 11
4 H. Moh Roem Muin, SH,M.Si 270 27 14 13
5 Drs M. Tasmin L. M.Pdi 148 15 12 3
6 M.Amil Sadiq,SH.,MH 228 23 13 10
7 H. Mustafa Irate 241 24 7 17
8 Dr. Pathillah, SH, MH 113 11 5 6
9 Lily Amelia Salurapa, SE.MM 3 3 3 0
10 Drs Muh Yunus Razak 86 9 7 2
11 Muhlis Ka Katili,S.Kep.,Ns 96 10 8 2
12 Herman Hafid Nassa,SH 111 11 7 4
13 Dr.Ir.H.Muh. Syaiful Saleh,M.Si
223 22 20 2
14 Nina Marlina Najamuddin,S.Pd
17 2 1 1
15 Am.Iqbal Parewangi 49 5 4 1
16 Tamsil Linrung 91 9 8 1
17 Asmar, ST. M.Si 38 4 4 0
18 Arianto Burhan Makka 272 27 13 14
19 Dr. St. Nusra Azis, S.Pt,MP 551 55 49 6
JUMLAH 3560 359 261 98
Selanjutnya pada 2 Agustus 2018 kembali dilakukan verifikasi
Faktual Lanjutan atas tambahan Dukungan dari Enam Calon DPD yang
ada di Bulukumba, adapun hasilnya sebagai berikut :
61
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Tabel C2 : Hasil Verifikasi Faktual Tambahan Dukungan Perseorangan
Calon DPD
No Nama Calon DPD Jumlah Daftar
Dukungan
Jumlah Sampel
Jumlah
MS TMS
1 A.M Iqbal Parewangi 6 6 4 2
2 Herman Hafid Nassa, SH 168 17 7 10
3 H.Abd.Rahim Mas P.Sanjata 3 3 3 0
4 H. Mustafa Irate 36 4 3 1
5 M.Tasmin.L 100 10 8 2
6 Patahillah Asba 99 10 5 5
Jumlah 412 50 30 20
2) Pencalonan Calon Anggota DPRD Bulukumba
Tahapan Pencalonan pendaftaran Calon Anggota DPRD
kabupaten dalam telah dijelaskan dalam PKPU nomor 20 tahun 2018
tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan
perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat
daerah kabupaten/kota.Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) partai
politik akan menyerahkan daftar calegnya ke KPU di masing-masing
tingkatan. Dari daftar caleg ini di wajibkan terdapat 30 % perwakilan
perempuan.
Demi kelancaran Proses Pendafataran Calon Legislatif, Bawaslu
Bulukumba aktif melakukan koordinasi dengan KPU terkait Tekhnis
Pendaftaran yang akan dilalui oleh Partai Politik. Pada hari sabtu
tanggal 30 juni 2018 jam 20.15 wita di kantor panwas
Kab.Bulukumba jl.melati dilaksanakan koordinasi bersama KPU
Bulukumba. Rapat Koordiniasi membahas tentang Agenda
pendaftaran calon anggota DPRD Kab.Bulukumba yang akan
berlangsung pada tanggal 1 s/d 4 juli 2018 dan Penyerahan dokumen
pengajuan bakal calon tanggal 4 s/d 17 juli 2018 bertempat di
sekertariat KPU Bulukumba .
62
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Selama Proses Pendaftaran berlangsung, Bawaslu Bulukumba
melakukan Pengawasan di Kantor KPU Bulukumba untuk memastikan
seluruh Tahapan Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan aturan
yang berlaku. Pada Saat Proses Pendaftaran dan Penyerahan
Dokumen Pengajuan Bakal Calon Bawaslu mencatat ada 15 Partai
Politik yang melakukan Pendaftaran bakal Calon Anggota Legsilatif ke
KPU Bulukumba dan ada 1 Partai Politik yang tidak melakukan
Pendaftaran diakibatkan tidak memiliki Bakal Calon Yaitu Partai
Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).
Setelah Proses Penyerahan Dokumen Bakal Calon selesai, KPU
Bulukumba laksanakan Penyerahan hasil Verifikasi kelengkapan
administrasi bakal calon anggota DPRD Kab. Bulukumba yang
berlangsung pada Sabtu, 21 Juli 2018 di Hotel Agri jl. R. Soeprapto
Kel. Tanahkongkong Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba. Selanjutnya
pada tanggal 22-31 Juli 2018 merupakan tahapan perbaikan
kelengkapan administrasi dan Tidak ada ruang untuk pergantian
nama baru calon anggota DPRD Kab/kota maupun pergantian Nomor
urut.
Tabel C3 : Daftar Bakal Calon Legislatif yang berstatus Tidak
Memenuhi Syarat (TMS)
Daerah Pemilihan
Partai No. Urut
Nama Caleg
Dapil I ( Kec. Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari )
PSI
8 Ananda Nuramalia
9 Asdar.C
10 Imran
11 Harmawati
Dapil II (Kec Gantarang dan Kindang )
PDIP
3 Agus Salim
6 Andi Tenri Pada
8 Munawara
9 A.Ihdina Awalia
10 Rosniar
PKS 8 Hasrita Wahyuni, S.Pd
63
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
PSI 10 Bustan
DEMOKRAT 9 Andi Suriani
PBB 8 Syamiluddin
9 Abdul Hamid, S.Ag
Dapil III ( Kec. Bulukumpa dan Rilau Ale )
BERKARYA 9 Drs.H.Andi Muttamar Mattotorang
Dapil IV ( Kec. Kajang, Herlang dan Bonto Tiro )
GARUDA 3 Andi Muhammad Sain
PSI
7 Suharni Kahar
8 Ramliah
9 Andi Agriadi Ismail
10 Candra Wijaya
Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi dokumen perbaikan
pengajuan perbaikan bakal calon anggota Legislatif Kab. Bulukumba
adalah Jumlah Bakal Calon Legislatif yang diajukan Partai ke operator
Silon sebanyak 577 dan setelah dilakukan perbaikan sebanyak 557.
Hasil Penelitian Administrasi dokumen perbaikan pengajuan
perbaikan bakal calon anggota Legislatif Kab. Bulukumba sesuai tabel
diatas yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 20 Orang yakni 1
Bakal Calon Legislatif yang merupakan Mantan Terpidana Kasus
Korupsi sehingga tidak memenuhi B3 (fakta integritas) dan 19 Bakal
Calon Legislatif lainnya tidak melengkapi Berkas pendaftaran.
Setelah KPU Bulukumba mengumumkan Daftar Caleg Sementara
(DCS), Salah Satu Calon Legislatif yang dinyatakan TMS mengajukan
Sengketa Proses Pemilu dengan datang ke Bawaslu Bulukumba Pada
hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018, pukul 23.15 wita. Ketua Partai
Berkarya Andi Muttamar Mattotorang dan Sekretaris Partai Berkarya
Drs. Syahrul Halide mengajukan Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu
Bulukumba. Objek Sengketa yang diajukan adalah Berita Acara KPU
Bulukumba terkait Hasil Perbaikan Admistrasi Bakal Calon Legislatif
Bulukumba,yang telah mencoret Nama Andi Muttamar Mattotorang
sebagai Bacaleg di Dapil 3 Bulukumba.
64
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Surat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Partai Berkarya Nomor
15/PB/VIII/2018 setelah dinayatakan lengkap selanjutnya dilakukan
dilakukan registrasi dengan Nomor : 001/PS/SN.04/VIII/2018, tanggal
13 Agustus 2018. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 13 Agustus
2018, pukul 16.10 witadilaksanakan Mediasi antar kedua Pihak dan
tidak menemukan Kata Sepakat, sehingga Sengketa Proses Pemilu
dilanjutkan ke Tahap Persidangan.
Setelah Bawaslu Bulukumba melaksanakan beberapa kali agenda
sidang Adjudikasi dan akhirnya Pada hari Senin tanggal 13 Agustus
2018, pukul 16.10 wita Bawaslu Bulukumba membacakan Putusan
atas sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Berkarya, pada
Keputusannya Bawaslu Bulukumba mengabulkan Permohonan
Pemohon dengan Memerintahkan kepada KPU Kab. Bulukumba
untuk mengembalikan Drs. H. A. Muttamar Mattotorang ke dalam
daftar calon anggota DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 No.
Urut 9 yang selanjutnya ditetapkan sebagaimana Daftar Calon
Sementara Partai Berkarya Kab. Bulukumba.
Calon Legislatif yang telah diverifikasi dari hasil Penelitian
Administrasi dokumen perbaikan pengajuan perbaikan bakal calon
anggota Legislatif Kab. Bulukumba yang memenuhi syarat (MS) sudah
masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Selengkapanya Daftar
Caleg Sementara dari masing Daerah Pemilihan dapat dilihat pada
Tabel diabawah ini :
Tabel C4 : Jumlah Calon Legislatif yang terdaftar Dalam Daftar Caleg
Sementara (DCS)
Partai Jumlah Caleg
Jumlah Dapil I Dapil II Dapil III Dapil IV
PKB 11 10 9 10 40
GERINDRA 11 10 9 10 40
PDIP 11 5 9 10 35
65
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
GOLKAR 11 10 9 10 40
NASDEM 11 10 9 10 40
GARUDA 10 10 6 4 30
BERKARYA 11 10 8 10 39
PKS 11 7 9 10 37
PERINDO 10 8 5 10 33
PPP 11 10 9 10 40
PSI 7 9 9 6 31
PAN 11 10 9 10 40
HANURA 11 10 9 10 40
DEMOKRAT 11 9 9 10 39
PBB 11 7 9 6 33
Total 159 135 127 136 557
Berdasarkan Tabel diatas kita dapat melihat bahwa Jumlah
Daftar Caleg Sementara di Kabupaten Bulukumba sebanyak 557
Orang, selanjutnya Partai Politik diberikan kesempatan untuk
melakukan Pengecekan terhadap masing-masing Caleg sebelum
ditetapkan menjadi Daftar Caleg Tetap (DCT).
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab.
Bulukumba pada Pemilu tahun 2019 dilaksanakan pada hari Kamis,
20 September 2018 di Kantor KPU Bulukumba jln. Jend Sudirman Kel.
Bentengnge Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba dan di tetapkan dengan
Surat Keputusan KPU Bulukumba Nomor :41/PL.01.4-Kpt/7302/KPU-
Kab/IX/2018 .
Grafik C1 : Perbandingan Jumlah Caleg Laki-laki dan Perempuan
Caleg Laki-laki : 351
Caleg Perempuan :
204
66
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Adanya Perbedaan Jumlah dari Penetapan Daftar Caleg
Sementara (DCS) sebelumnya yang berjumlah 557 Orang dan pada
Penetapan DCT hanya 555 Orang ini disebabkan karena ada Dua
Orang yang mengundurkan Diri sehingga tidak diakomodir masuk
kedalam DCT masing-masing adalah Ambo Enre dari Partai Perindo
Dapil Bulukumba 3 dan AM Tasmir dari Partai Nasdem Dapil
Bulukumba 4. Julmlah Caleg dalam DCT selengkapnya dapat dilihat
pada Grafik dibawah ini :
Grafik C2 : Jumlah DCT masing-masing Partai Politik
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon
DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
Selama Tahapan Proses Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten,Bawaslu Bulukumba telah mengawasi proses ini secara
maksimal. Bawaslu Bulukumba aktif menjalin Koordinasi dengan KPU
Bulukumba beserta Partai Politik sehingga seluruh rangkaian pada tahapan
ini bisa berjalan sesuai dengan Regulasi yang telah ditentukan.
a. Temuan
Pada Tahapan Ini, Bawaslu Bulukumba tidak menemukan beberapa
Permasalahan yang terjadi di Tingkat Kabupaten Bulukumba.
40 40 35 40 39 30 39 37 32 40 31 40 40 39 33
555
JUMLAH CALEG DALAM DCT
67
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
1) Hasil Pengawasan Pencalonan DPD
Pengawasan Pencalonan DPD khususnya Verifikasi Dukungan Calon
DPD di Kab. Bulukumba berlangsung sesuai dengan regulasi yang berlaku,
sampel dukungan Calon DPD yang di verifikasi Faktual setelah di akumulasi
dinyatakan semuanya memenuhi syarat (MS)
2) Hasil Pengawasan Pencalonan DPRD Kabupaten
Seluruh proses yang di Awasi Bawaslu Kab. Bulukumba pada tahapan
ini, mulai dari Pendaftaran Calon legislatif sampai penetapan DCT, Hasil
Pengawasan Bawaslu Bulukumba menunjukkan ada 21 Caleg yang
berstatus TMS, baik karena ketidaklengkapan Adminsitrasi dan
mengundurkan Diri pasca di tetapkannya DCT.
Grafik C3 : Total Caleg TMS Masing-masing Partai
Selain itu pada saat proses Penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS)
yang ditetapkan KPU Bulukumba pada 11 Agustus 2018, Bawaslu Kab.
Bulukumba menemukan adanya Calon Legislatif yang di daftarkan Partai
Politik ke KPU Bulukumba masih berstatus ASN, Kepala Desa serta
Perangkat Desa.
b. Rekomendasi
Kejadian yang ditemukan pada tahapan ini telah ditindaklanjuti dengan
memberikan Surat ke KPU Bulukumba pada tanggal 4 September 2018
1 1 1 1 1 25
9
21
Calon Legislatif TMS
68
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
dengan Nomor 0074/SN-04/HM.02.00/IX/2018 perihal menyampaikan
kepada KPU Bulukumba agar lebih memastikan pemenuhan Syarat Bakal
Calon Anggota DPRD sesuai pada pasal 240 ayat (1) undang-undang nomor
7 tahun 2017 dan pada pasal 29 huruf g, pasal 51 huruf g undang-undang
nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bagi Calon Legislatif yang berstatus
Kepala Desa serta Perangkat Desa.
c. Tindak Lanjut Rekomendasi
Penyampaian yang telah diberikan Bawaslu Kab. Bulukumba ke KPU
Bulukumba telah ditindak lanjuti dengan Memastikan bahwa Calon
Legislatif yang didaftarkan telah memenuhi Kriteria dan Persyaratan yang
telah diatur dalam Undang-undang. Calon Legislatif yang telah terdaftar
dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) tersebut tidak lagi berstatus sebagai
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak lagi tercatat sebagai Perangkat Desa
sesuai dengan amanah Undang-undang yang berlaku.
4. Dinamika dan Permasalahan
Adapun Dinamika dan Permasalahan yang muncul saat tahapan
Pencalonan Calon Anggota DPRD Kabupaten adalah :
a) Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sering mengalami Gangguan pada
Servernya, sehinga berdampak Pada proses pendaftaran yang
membuat Parti Politik kesulitan melakukan input dan submit data caleg
terhadap Silon yang pada akhirnya partai politik dan KPU melakukan
pemeriksaan berkas secara manual.
b) Partai Politik mengajukan bacaleg menjelang batas akhir pendaftaran
dan masih ditemukan adanya kekurangan pada kelengkapan berkas
yang dipersyaratkan.
c) Berapa Partai Politik ada yang berkasnya dikembalikan oleh KPU
Bulukumba karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20
Tahun 2018 tentang pencalonan. Dari hasil pengawasan Bawaslu
Bulukuma mengenai keabsahan dokumen, ada beberapa parpol yang
69
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
berkas calegnya dinyatakan Tidak Memenuhi syarat. Sehingga petugas
penghubung (LO) partai politik harus Bolak Balik ke KPU untuk
menyerahkan perbaikan berkas agar bisa mendapat tanda terima.
d) Beberapa Partai Politik tidak benar-benar mencalonkan Calegnya
berdasar pada Fakta Integritas yang telah disepakati yakni tidak
terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, obat-obatan terlarang,
terorisme, dan kejahatan seksual. Sehingga ada Caleg yang harus
menempuh Jalur Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Bulukumba untuk
Dapat di akomodir Kembali kedalam Daftar Caleg Tetap.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Selama Tahapan ini berlangsung Bawaslu Bulukumba Bulukumba telah
bekerja Secara Maksimal dengan aktif melakukan koordinasi kepada KPU
untuk bekerja secara Profesional, selain itu Bawaslu Bulukumba aktif
memberikan Sosialisasi kepada Partai Politik untuk taat dan patuh pada
seluruh aturan yang telah ditetapkan.
Namun pada tahapan ini masih ada beberapa hal yang menjadi bahan
evaluasi kedepan sepertiPengawas pemilu harus lebih memastikan KPU
bekerja secara maksimal dalam verifikasi caleg agar dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Kekeliruan atau ketidaktelitian
KPU dalam melakukan pemeriksaan berkas calon masih mungkin terjadi.
Misalnya pada legalisasi ijazah, surat pengunduran diri dari kepala
desa/ASN. Hasil verifikasi caleg harus informasikan dan disebarluaskan
kepada media agar menjadi bahan analisis masyarakat untuk memberikan
masukan, tanggapan serta pencermatan terhadap caleg yang akan
ditetapkan.
Partai politik hendaknya merekrut Calon Legislatif yang berintegritas
serta aktif melakukan pembinaan secara intensif terhadap para caleg yang
telah diusung agar tidak melakukan hal diluar aturan perundang-undangan
yang pada akhirnya harus berproses di Bawaslu.
70
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye
1. Pelaksanaan Pengawasan dan Subtahapan Kampanye
Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan
komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan
bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Atau
kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana
dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar
khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.
Merujuk pada definisi-definisi diatas, maka kita dapat melihat bahwa
dalam setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya mengandung empat
hal, yaitu tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau
dampak tertentu, jumlah khalayak sasaran yang besar, dipusatkan dalam
kurun waktu tertentu, dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang
terorganisir. Selain empat pokok ciri diatas, kmpanye juga memiliki ciri atau
karakteristik yang lainnya, yaitu sumber yang jelas, yang menjadi penggagas,
perancang, penyampai sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye
(campaign makers), sehingga setiap individu yang menerima pesan
kampanye dapat mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber
pesan tersebut setiap saat.
Selain itu pesan-pesan kampanye juga terbuka untuk didiskusikan,
bahkan gagasan-gagasan pokok yang melatarbelakangi diselengarakannya
kampanye juga terbuka untuk dikritisi. Keterbukaan seperti ini dimungkinkan
karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan
untuk publik. Segala tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh
prinsip persuasi, yaitu mengajak dan mendorong publik untuk menerima
atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Dengan
demikian kampanye pada prinsipnya adalah contoh tindakan persuasi secara
nyata. Pada dasarnya metode kampanye diantaranya adalah:
1. Pertemuan Terbatas
71
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
2. Pertemuan Tatap Muka
3. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum
5. Media Sosial
6. Iklan melalui media cetak, media elektronik dan media dalam
jaringan
7. Rapat umum
Selain itu, sifat kampanye pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni
kampanye negatif dan kampanye hitam (black campaign). Kampanye negatif
adalah kampanye yang sifatnya menyerang pihak lain melalui sejumlah data
atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan. Dan Kampanye hitam
(Black campaign) adalah kampanye yang bersumber pada rumor, gossip,
bahkan menjurus ke implementasi sejumlah teknik propaganda. Jenis ini
biasanya sulit untuk diverifikasi apalagi diperdebatkanJadi pada dasarnya
kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam
beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye
yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama.
a. Kerawanan-kerawanan dalam Tahapan Kampanye
Setelah ditetapkannya Pasangan Calon, dan Daftar Calon Tetap (DCT)
pada Pemilu 2019, Pelaksanaan Kmapanye pun di mulai pada 23 September
2018 - 13 April 2019. Bawaslu Bulukumba dalam melakukan Pengawasan
perlu memetakan Potensi Rawan yang kemungkinanterjadi. Adapun
kerawanan-Kerawanan yang terjadi dalam tahapan Kampanye adalah
sebagai berikut:
Tabel D1 : Kerawanan-kerawanan Tahapan Kampanye
No Sub Tahapan Titik Rawan
1
Kampanye melalui pertemuan terbatas,
a Jumlah peserta kampanye pertemuan terbatas, tatapmuka, dan dialog melebihi ketentuan
72
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga kampanye
b Petugas kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah
c Pelaksanaan pertemuan terbatas dilakukan di ruangan terbuka
d Penyebaran Bahan Kampanye melebihi batas nilai yang telah ditentukan (Rp. 60.000)
e Penyebaran bahan kampanye ditempel/disebar ditempat - tempat umum.
f Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye mencetak dan memasang alat peraga kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
g Peserta pemilu dan/atau tim kampanye memasang alat peraga kampanye di lokasi yang dilarang dan tidak sesuai dengan lokasi yang telah di tentukan KPU
h Akun media Sosial yang isi materi nya mengandung hal-hal yang melanggar ketentuan perundang-undangan
i Pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialogis melibatkan Pejabat Negara/Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional/ASN/Kades/Pegawai BUMN BUMD dan semua yang dilarang
2
Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media cetak dan elektronik
j Peserta Pemilu memasang iklan media cetak dan elektronik diluar dari jadwal yang ditentukan
k Peserta Pemilu menayangkan iklan kampanye selain dari yang fasilitasi oleh KPU
l KPU dalam memfasilitasi iklan kampanye tidak berlaku adil kepada peserta pemilu
m Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan melebihi waktu yang telah ditentukan Pukul 18.00
n Petugas kampanye rapat umum tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis
73
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
kepada Kepolisian Daerah setempat
o Peserta Pemilu dan atau petugas kampanye rapat umum melibatkan anak-anak
p Peserta Pemilu dan atau petugas kampanye rapat umum melibatkan Pejabat Negara/Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional/ASN lainnya
Berdasarkan Tabel D1 di atas, menjadi acuan bagi Bawaslu Bulukumba
dalam melakukan Pengawasan dan melakukan Koordinasi dengan
Stakeholder terkait dalam Upaya mengantisipasi terjadinya kerawanan-
kerawanan tersebut.
b. Perencanaan Pengawasan
Perencanaan Pengawasan kampanye disusun berdasarkan Fokus
pengawasan pelaksanaan kampanye sebagaimana tabel dibawah ini :
Tabel D2 : Fokus Pengawasan Tahapan Kampanye
No Fokus Pengawasan Teknis Pengawasan
1 a.
Pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog dengan memastikan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan
a.
melakukan pengawasan langsung terhadap kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan melakukan analisa pengawasan terkait hal-hal dilarang
b.
kampanye yang dilakukan peserta pemilu dengan metode pertemuan terbatas, tatap muka dipastikan telah memiliki STTP
b.
melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait adanya surat penyampaian peserta pemilu terhadap pelaksanaan kampanye
c.
Memastikan saat pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog ada penyebaran bahan kampanye tidak melebihi 60.000
c.
menyampaikan surat himbauan kepada peserta pemilu untuk menaati kententuan batas nilai bahan kampanye
d. Memastikan pelaksana kampanye peserta pemilu
d. melakukan pengawasan langsung, dan berkoordinasi
74
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
sesuai dengan pelaksana yang didaftarkan ke KPU
dengan KPU terkait daftar pelaksana kampanye dan akun medsos yang didaftar
e.
bahan kampanye yang disebar oleh peserta pemilu sesuai dengan desain dan materi yang diserahkan ke KPU
e.
Memperoleh dokumen desain dari KPU terkait bahan kampanye dan Alat peraga kampanye
f.
Memastikan Alat peraga kampanye dan bahan kampanye tidak dipasang/disebar di tempat yang dilarang
f.
Berkoordinasi dengan pemda/satpol PP untuk menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dan dipasang ditempat dilarang
g.
Memastikan Pemasangan alat peraga kampanye dipasang sesuai dengan lokasi, desain dan jumlah yang ditentukan KPU
g.
melakukan kerjasama dengan kepolisian dan dinas perhubungan terkait branding mobil
h.
materi kampanye dalam akun medsos Peserta pemilu dipastikan tidak melanggar ketentuan
h.
melakukan pengawasan terhadap medsos diluar yang terdaftar dengan melihat materi kampanye
i.
memastikan pejabat negara (Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota) sebagai tim kampanye memiliki izin cuti
i. berkoordinasi dengan pemda terkait izin cuti bagi pejabat negara
j.
memastikan peserta pemilu tidak melibatkan orang-orang yang dilarang sebagaimana aturan
j.
menyampaikan kepada peserta pemilu untuk tidak melakukan iklan media cetak dan elektronik sebelum masa yang ditentukan
2
k.
Memastikan rapat umum peserta pemilu dilakukan sesuai jadwal dan lokasi yang ditentukan KPU
k.
pada pelaksanaan kampanye rapat umum, dilakukan pengawasan langsung dan melekat
l.
Memastikan pelaksanaan rapat umum telah ada penyampaian tertulis ke pihak kepolisian
m. Rapat umum tidak terdapat
75
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
perbuatan menjanjikan dan atau pemberian uang atau materi lainnya
n.
memastikan seluruh peserta rapat umum tidak melibatkan orang-orang yang dilarang
Selain pada Fokus Pengawasan diatas, Bawaslu Bulukumba juga aktif
melakukan Koordinasi bersama Stakeholder, melakukan sosialisasi kepada
komponen Eksternal yang dapat membantu melakukan pengawasan dengan
pelibatan partisipasi masyarakat.
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
Sebagai langkah Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu
Bulukumba selain melakukan pengawasan secara melekat, koordinasi
bersama Stakeholder, Bawaslu Bulukumba juga melakukan pencegahan
dalam bentuk kegiatan Internal dan Eksternal yaitu :
1) Membentuk Kampung Sadar Pemilu di masing-masing Kecamatan
yang bertujuan menjadi mitra dalam melakukan Pengawasan.
2) Bekerja sama dengan Stakeholder terkait melaksanakan Apel
Deklarasi Pileg dan Pilpres 2019 yang aman, damai dan sejuk tingkat
Kab. Bulukumba Pada Minggu tanggal 16 September 2018
bertempat di Lapangan Pemuda Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu
Kab.Bulukumba untuk membangun kesepahaman antar
penyelenggara, Peserta Pemilu dan Pihak keamanan untuk bersama
mewujudkan Pemilu yang aman dan Damai.
3) Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu dalam
rangka Pemantapan Tahapan Kampanye pada Pemilu tahun 2019
yang dilaksanakan Senin, 24 September 2018 pukul 20.00 wita
76
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
bertempat di RM Agri Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu
Kab. Bulukumba.
4) Melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 yang
merupakan kegiatan Bawaslu Provinsi Sulsel pada hari Rabu, 10
Oktober 2018, Pukul 09.10 Wita di Hotel Agri Jl. R. Suprapto Kab.
Bulukumba dengan mengundang Pimpinan Parpol, Media Maasa,
Ormas dan LSM dengan tujuan untuk mengajak masyarakat dan
stakeholder terkait untuk aktif terlibat dalam pengawasan
Partisipatif.
5) Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemilu pada hari
Senin s.d Selasa, 11-12 Februari 2019, Pukul 13.00 Wita, bertempat
di Hotel Agri Bulukumba Jl. R Suprapto No 18 Kab. Bulukumba,
Rapat Kerja ini melibatkan Panwaslu Kecamatan beserta Staf
Panwaslu Kecamatan se Kab. Bulukumba, Kegiatan ini bertujuan
untuk Mengembangkan Kapasitas Pengawas Pemilu serta
Meningkatkan Profesionalitas Pengawas Pemilu dalam melakukan
tugas Pengawasan khusunya dalam pengawasan Kampanye Pemilu
2019.
6) Melaksanakan Rapat Kerja Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada
hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, Pukul 08.00 Wita, bertempat di
Hotel Agri Jl. R Suprapto No 18 Kab. Bulukumba. Rapat Kerja ini
melibatkan Stakholder, Hormas, Perguruan Tinggi, Media, Panwaslu
Kecamatan, Ketua Forum Sadar Pemilu, OKP, dan LSM se Kab.
Bulukumba. Kegiatan ini bertujuan sebagai pengembang amanah
Undang – undang dalam mengawasi Pemilu sehingga Bawaslu
harus memahami karakteristik daerah masing – masing dan
memahami aturan perundang - undangan yang berlaku dan
mengetahui data yang dibutuhkan dalam pemilu.
77
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Peserta Pemilu : 23
Penyelenggara : 10
Stakeholder : 10
Media: 3
7) Selain melaksanakan Kegiatan, sebagai Upaya Pencegahan Bawaslu
Bulukumba juga secara Maksimal melakukan Pencehan Dini dalam
bentuk Himbauan secara tertulis kepada Penyelanggara Pemilu dan
stakeholder terkait sebagai Upaya untuk meminimalisir terjadinya
pelanggaran pada Tahapan Kampanye, adapun total surat
himbauan yang dikeluarkan Bawaslu Kab. Bulukumba
Grafik D.1 : Grafik Jumlah Pencegahan Dini Bawaslu Kab.
Bulukumba
Dari Grafik diatas menggambarkan bahwa Jumlah Pencegahan
Dini dalam bentuk Surat Himbauan yang telah dikeluarkan Bawaslu
Kab. Bulukumba sebanyak 46 Surat dengan Rincian Masing-masing :
Grafik D.2 : Grafik Rekapitulasi Surat Himbauan Bawaslu Kab.
Bulukumba
16
6 4 5 2 1 3 3 3 3
46
78
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Dari Tabel diatas menunjukkan Bahwa Pencegahan Dini ke
Partai Politik cukup maksimal sehingga pelanggaran pada Tahapan
Kampanye bisa diminimalisir.
b. Aktifitas Pengawasan
Pada Pengawasan Tahapan Kampanye Bawaslu Bulukumba
menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh KPU Bulukumba dalam rangka
membahas dan menentukan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
(APK), penentuan Jadwal Kampanye Rapat Umum.
Sejak tahapan kampanye berlangsung pada 23 September 2018 – 13
April 2019, Bawaslu Bulukumba melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap
muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di mediacetak
danelektronik. Terhadap seluruh pemberitahuan Kampanye yang di
tembuskan ke Bawaslu Bulukumba telah diinstruksikan keseluruh Panwas
Kecamatan untuk melakukan Pengawasan terhadap kegiatan kampanye
yang berlangsung di daerah pengawasannya masing-masing.
1) Kampanye dengan metode pertemuan langsung
Tabel D1 : Rekapitulasi Pelaksanaan Kampanye di Bulukumba
No Kecamatan Tatap Muka
Pertemuan Terbatas
Kegiatan Lainnya
Rapat Umum
Jumlah
1 Ujung Bulu 40 2 0 0 42
2 Ujung Loe 69 0 0 0 69
3 Bontobahari 21 0 0 0 21
4 Gantarang 63 0 1 0 64
5 Kindang 30 0 0 0 30
6 Rilau Ale 22 0 0 0 22
7 Bulukumpa 21 0 1 0 22
8 Herlang 23 0 0 0 23
9 Bontotiro 25 0 0 0 25
10 Kajang 23 0 1 0 24
Jumlah 337 2 3 0 342
79
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Dari Tabel diatas disimpulkan bahwa Kampanye dengan metode
pertemuan langsung yang dicatat oleh Bawaslu Bulukumba sebanyak 342
kegiatan dengan rincian pertemuan terbatas sebanyak 2 kegiatan,
pertemuan tatap muka sebanyak 337 kegiatan dan kegiatan lainnya
sebanyak 3. Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta
pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye
diluar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye
yaitu dengan menunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga
dan sejenisnya. Sementara untuk Kampanye dengan Metode Rapat
Umum, tidak satupun Partai Politik yang melaksanakan.
Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan
peraturan perundang undangan dipilih oleh peserta pemilu dalam bentuk
kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Kegiatan
kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh pesertapemilu untuk
semakin menarik perhatian pemilih. Pada Pelaksanaan Kampanye ini
Panwaslu Kecamatan aktif melaporkan hasil pengawasan kedalam
Formulir A berdasarkan surat instruksi pengawasan yang diberikan
Bawaslu.
2) Pemasangan alat peraga kampanye (APK)
Bawaslu Bulukumba melakukan pengawasan dan penertiban
terhadap pelanggaran APK yang melanggar ketentuan perundang-
undangan yaitu APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di
tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan
kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga Pendidikan dan seluruh
APK yang terpasang diluar zona yang telah ditentukan berdasarkan Surat
Keputusan KPU Nomor : 58/PL.01.5.-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2018,
sementara untuk APK yang berisi muatan Kampanye SARA tidak di
temukan oleh Bawaslu Bulukumba.
80
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Grafik D.3 : Rekapitulasi Penertiban APK
Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Bulukumba selama Proses Penertiban
Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di Kabupaten Bulukumba
telah ditertibkan sebanyak 15.224, ini membuktikan Kampanye dengan
cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) masih menjadi pilihan
calon dari partai politik, anggota DPD serta presiden dan wakil presiden.
3) Kampanye dalam bentuk Iklan kampanye di media cetak dan media
elektronik Sesuai dengan ketentuan pasal 276 UU No.7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, metode kampanye dalam bentuk iklan
media massa cetak, media massa elektronik dan media
dalamjaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan
berakhir sampai dimulainya masatenang yakni pada 24 Maret-13
April 2019. Dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Bulukumba
pada Subtahapan ini tidak ditemukan adanya pelanggaran, karena
sejak Dini Bawaslu Bulukumba telah memberikan Sosialisasi baik
secara langsung maupun persuratan untuk tidak melakukan
kampanye diluar Jadwal yang telah ditentukan.
4) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanye dilarang
melibatkan Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada
PosterSpandu
kBaliho Stiker Banner
Umbul-umbul
Jumlah
Jumlah APK/BK yang ditertibkan
9-16 November 2018 401 500 90 0 0 29 1020
10 - 16 Januari 2019 2685 338 1804 41 8 77 4953
14-16 April 2019 891 2028 4262 1387 247 436 9251
81
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi padaMahkamah Konstitusi,
Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan,gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur
Bank Indonesia, direksi, komisaris,dewan pengawas dan karyawan
BUMN/BUMD, pejabat negara bukan anggota partai politikyang
menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, Aparatur Sipil
Negara, anggotaTNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, anggota
permusyawaratan dan warga negaraIndonesia yang tidak memiliki
hak pilih.
Bawaslu Bulukumba mencatat selama Proses Kampanye
berlangsung keterlibatan ASN melakukan Kampanye melalui
Pemasangan APK pada kendaraan Pribadi dan Kampanye di Media
Sosial sebanyak 2 Kasus dan telah mendapat Rekomendasi KASN,
kepala desa, perangkat desa ada 2 Kasus yang telah Vonis Pidana.
Tabel D2 : Rekapitulasi Pelanggaran pada Tahapan Kampanye
Pelanggaran Keterlibatan
ASN
Pelanggaran Keterlibatan
Anggota Polisi/ TNI
Pelanggaran Keterlibatan
Kepala Desa/Perangkat
Desa
Jumlah
2 0 2 4
5) Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam
kampanyenya dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya kepada peserta kampanye, wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian negara republik
Indonesia setempat dengantembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, BawasluProvinsi, dan/atau
Bawaslu Kabupaten/Kota,sesuai dengan tingkatannya, serta
mengancamuntuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang,sekelompok anggota
82
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.Bawaslu Bulukumba
mencatat terdapat 58 kegiatan kampanye yang tidak memiliki STTP,
adanyaintimidasikepada pengawas Pemilu sebanyak 1 kasus, dan
Pelanggaran Politik Uang sebanyak 1 Kasus serta ketidaknetralan
Penyelanggara sebanyak 2 Kasus
Tabel D3 : Rekapitulasi Pelanggaran pada Tahapan Kampanye
Pelanggaran Politik Uang
Kegiatan Kampanye Tanpa Izin
Intimidasi Kepada
Pengawas Pemilu
Ketidaknetralan
Penyelenggara
Jumlah
1 58 1 2 62
3. Hasil-hasil Pengawasan
a. Temuan
Pada pengawasan Tahapan Kampanye, Bawaslu Bulukumba mencatat
ada sekitar 27 Temuan berdasarkan hasil pengawasan yang telah
dilakukan diantaranya :
Grafik D.4 : Rekapitulasi Temuan Bawaslu Bulukumba
Pelanggaran Administrasi tersebut diatas adalah Pelanggaran Alat
Peraga Kampanye (APK), Pelanggaran Pidana masing-masing Dua kasus
Ketidaknetralan Kepala Desa dan Aparat serta Satu Kasus Politik Uang,
Pelanggaran Kode Etik yakni kasus yang melibatkan penyelenggara
20
32 2
PelanggaranAdminstrasi
Pelanggaran Pidana Pelanggaran KodeEtik
Pelanggaran HukumLainnya
83
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
tingkat KPPS dan Pelanggaran Hukum Lainnya yakni Ketidaknetralan
Aparatur Sipil Negara (ASN)
b. Rekomendasi
Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Bulukumba yang dijadikan temuan
telah ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan
diantaranya :
1) Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) telah
direkomendasikan ke Pihak terkait
2) Temuan ketidak netralan Kepala Desa Tibona dengan Nomor:
002/TM/PL/Cam. Bulukumpa/27.05/I/2019 diregistrasi dengan
Nomor 005/TM/PL/Kab/27.05/I/2019 dinyatakan memenuhi unsur
tindak Pidana Pemilu sehingga kasusnya di lanjutkan ke Polres
Bulukumba dengan Nomor penerusan 0045/SN-
04/PM.05.02/II/2019 serta Temuan atas Anggota BPD Desa
Tamalanrea dengan Nomor: 001/TM/PL/Kab/27.05/XII/2019 juga
dinyatakan memenuhi Unsur tindak pidana pemiu dan diteruskan
ke Polres Bulukumba dengan Nomor 0010/SN-04/PM.05.02/I/2019
3) Kasus Politik Uang Salah satu Caleg PSI Dapil Bulukumba dengan
Nomor: 006/TM/-TPP/SG/PL/Kab/27.05/II/2019 dinyatakan
memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu dan diteruskan ke Polres
Bulukumba 0126/SN-04/PM.05.02/III/2019
4) Temuan Nomor : 003/TM/PL/Cam.Gantarang/27.05/III/2019
tertanggal 26 Maret 2019, sebagai pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu selanjutnya di teruskan kepada KPU
Kabupaten Bulukumba untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan
Perundang-undangan Nomor: 222A/SN04/PM.05.02/IV/2019 serta
temuan Nomor : 004/PL/Cam. Bulukumpa/27.05/III/2019 tertanggal
5 April 2019, sebagai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
selanjutnya di teruskan kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk
84
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan dengan
Nomor : 0234/SN-04/PM.05.02/IV/2019
5) Kasus ketidaknetralan ASN atas nama Ahmad Tafsir, SE dengan
temuan Nomor registrasi : 004/PL/Cam. Ujung Bulu/27.05/III/2019
tertanggal 5 April 2019 diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara
dengan Nomor : 0156/SN-04/PM.05/III/2019 serta Kasus
ketidaknetralan ASN atas nama Taufik, SH, MH dengan temuan
Nomor registrasi : 003/PL/Cam. Ujung Bulu/27.05/II/2019
tertanggal 5 April 2019, diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara
dengan Nomor : 136/SN-04/PM.05/III/2019.
c. Tindak Lanjut Rekomendasi
Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Bulukumba adalah sebagai
berikut:
1) Telah di tindak lanjuti dengan dilaskanakan Penertiban terhadap
APK yang melanggar
2) Anggota BPD Desa Tamalanrea Kec. Bonto Tiro atas nama Ismail
yang merupakan salah satu Caleg Partai Amanat Nasional di Vonis
pidana kurungan selama 6 Bulan Penjara dengan putusan
pengadilan negeri Nomor : 22/PID.SUS/2019/PN.BLK dan Kepala
Desa Tibona atas nama Baharauddin Pake di Vonis Masa Percobaan
5 Bulan Penjara dengan putusan pengadilan negeri Nomor :
39/PID.SUS/2019/PN.BLK
3) Muh. Ibrahim Guntur, SH yang juga merupakan Caleg PSI Dapil
Bulukumba 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak Pidana “menjanjikan atau memberikan uang
atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye
Pemilu secara langsung atau tidak langsung di Vonis Pidana
penjara selama 5 (lima) Bulan dengan Putusan Pengadilan dengan
Nomor : 55/Pid.Sus/2019/PN Bulukumba
85
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
4) KPU Bulukumba memberikan Sanksi dengan Memberhentikan
sebagai KPPS baik di Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa
5) Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Nomor :
B-1467/KASN/5/2019 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN atas nama Sdr. Ahmad Tafsir, SEdan Rekomendasi
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan Nomor : B-
III7/KASN/4/2019 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas
ASN a.n Sdr. Taufik, SH, MHkepada Bupati Bulukumba (Sebagai
Pejabat Pembina Kepegawaian) dengan Kesimpulan Memberikan
Sanksi hukuman disiplin sedang yang pelaksanaannya mengacu
kepada peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang
disiplin PNS.
4. Dinamika dan Permasalahan
Dalam pelaksanaan Kampanye yang berlangsung pada 23 September
2018 - 13 April 2019 ada beberapa Dinamika yang ditemukan Bawaslu
Bulukumba dalam Proses Pengawasan diataranya :
a. Peserta Pemilu masih sering melanggar aturan-aturan Kampanye
seperti Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai
dengan Regulasi seperti Desain, Lokasi Pemasangan dan Jumlah yang
telah ditentukan
b. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa serta Perangkat
Desa dalam pelaksanaan Kampanye masih sering ditemukan.
c. Pelaksanaan Kampanye rawan dengan Praktik Politik Uang dengan
Modus memberikan Barang atau Materi bukan dalam pelaksanaan
Kampanye dan melebihi jumlah sebagaimana yang telah diatur dalam
PKPU.
d. Ketaatan dan kesadaran Peserta Pemilu masih kurang dalam hal
memberitahukan Jadwal Kampanye yang akan dilaksanakan, bahkan
pada beberapa pelaksanaan Kampanye tidak ada pemberitahuan sama
86
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
sekali, sehingga membuat Pengawas Pemilu kesulitan mendeteksi dan
melakukan Pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang
berlangsung.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu
kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi pergantian
kekuasaan yang dilakukan dengan norma, regulasi, dan etika. Pemilu
yang demokratis berpijak pada tiga aspek yakni aturan, proses, dan
hasil. Dari ketiga hal tersebut yang penting disoroti adalah proses.
Dalam konteks pencegahan dan pengawasan kampanye diperlukan
refleksi evaluasi terhadap penyelenggaraan pengawasan sebagai bahan
untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pengawasan kampanye
pada khususnya dan pengawasan Pemilihan Umum pada umumnya.
Aspek evaluasi pengawasan kampanye pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 yang perlu dilakukan adalah :
a. Perlunya komitmen bagi pemerintah untuk menegakkan peraturan
yang tegas bagi Aparatur Sipil Negara yang direkomendasikan oleh
pihak Bawaslu Bulukumba terkait keterlibatan dan ketidak netralan
ASN dalam pelaksanaan kampanye, sehingga dapat dijadikan
pelajaran untuk menjaga ASN lainnya untuk menjaga Netralitas
dalam proses Pemilu.
b. Perlunya peningkatan sinergitas antar penyelenggara Pemilihan
dalam penyamaan persepsi terkait aturan yang berlaku, dalam hal
ini KPU dan Pengawas Pemilu terkait aturan yang mengatur
pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum sehingga tidak ada
perbedaan yang multitafsir.
c. Perlunya sinergitas antar Peserta Pemilu dengan penyelenggara
yakni KPU dan Pengawas Pemilu guna terwujudnya pelaksanaan
87
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Kampanye yang sesuai dengan Regulasi sehingga terwujud Pemilu
yang kredibel dan bermartabat.
d. Perlunya memaksimalkan pendidikan politik bagi masyarakat umum
dengan mengajak ikut langsung memahami aturan pemilu dan
peningkatan sosialisasi ke masyarakat yang kurang informasi terkait
aturan yang ada, sehingga masyarajat bisa ambil bagian dalam
proses pengawasan Partisipatif, demi tercapainya Pemilu yang
berkualitas.
E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan
Penghitungan Suara menjadi salah satu tahapan yang paling krusial pada
pemilu 2019. Tahapan ini mempunyai arti dan peran yang sangat penting,
mengingat pemilu serentak pada tahun ini dilakukan dengan 5 jenis surat
suara, maka pengadaan logistik menjadi hal yang sangat penting untuk
diperhatikan.
Mengingat pemilu 2019 menjadi pemilu serentak dengan 5 surat suara,
artinya jenis logistik surat suara jumlahnya sangat banyak. Jenis logistik
lainnya seperti, surat suara, segel, tinta, bilik pemungutan suara dan formulir
berita acara, alat bantu tuna netra juga sangat penting, karena jika kualitas
logistik pemilu yang tidak memadai juga akan mengganggu proses
pemungutan dan penghitungan suara.Urgensi tahapan logistik menjadi
penting karena ketersediaan dan kecukupan logistik pemilu mempengaruhi
kelancaran tahapan pemilu. Sebab jika hal tersebut tidak serius dilakukan
oleh penyelenggara, akan membuka potensi-potensi kecurangan dalam
penyelenggaraan pemilu.
88
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Bawaslu Bulukumba pada Proses Pengawasannya memastikanTahapan
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan
Penghitungan SuaraPemilu 2019 yang berlangsung pada 17 April 2018-17
Juni 2019 berjalan sesuai dengan prinsip dan acuan standar logistik yang
berlaku. Selama proses pelaksanaannya, Bawaslu Bulukumba beserta
jajarannya aktif melakukan Pengawasan secara Periodik dan selalu
membangun Komunikasi dengan KPU baik secara lisan maupun secara
tertulis demi memastikan tahapan ini berjalan dengan lancar.
a. Kerawanan-kerawanan dalam Tahapan
Bawaslu Bulukumba telah melakukan pemetaan atas potensi
terjadinya kerawanan pada tahapan ini diantaranya :
1) Banyak logistik pemilu yang tidak tepat prosedur, tidak tepat jumlah,
tidak tepat jenis dan tidak tepat waktu
2) Adanya logistik yang tidak tepat sasaran pada saat pendistribusian,
baik dari percetakan ke Gudang maupun dari KPU ke Kecamatan
maupun ke TPS
3) Adanya surat suara yang tertukar, antar dapil, antar TPS dan antar
kelurahan
4) Jumlah surat suara dan sertifikat berita acara pada saat pencetakan
harus seusai denganjumlah yang sduah ditentukan
5) Ketidak telitian pada saar Proses pensortiran dan pelipatan surat
suara
6) Aspek keamanan dalam proses pencetakan, pendistribusian dan
penyimpanan digudang KPU
b. Perencanaan Pengawasan
Perecanaan Pengawasan tahapan Pelaksanaan Tahapan Pengadaan
dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
dilakukan dengan pengawasan melekat dari hulu ke hilir, menyusun
Jadwal Pengawasan, melakukan Koordinasi, membentuk Tim
89
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Pengawasan, dan melakukan Pemtaan Data Logistik. Terhadap
pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu meliputi pengawasan atas:
1. Pengawasan Perencanaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
a. Tersusunnya jadwal pencetakan terhadap perlengkapan
pemungutan suara;
b. Telah ditentukannya jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan kebutuhan;
c. Telah ditentukannya jumlah Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sesuai dengan
kebutuhan; dan
d. Telah ditentukannya spesifikasi teknis Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya.
2. Pengawasan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
a. Terhadap proses validasi surat suara;
b. Terhadap proses lelang pengadaan perlengkapan pemungutan
suara;
c. Kesesuain jenis, spesifikasi dan jumlah pencetakan perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu; dan
d. Pelaksanaan pengamanan terhadap surat suara lebih cetak
dan/atau reject;
e. Keamanan penyimpanan dan pengepakan surat suara.
3. Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
a. Keamanan pelaksanaan pendistribusian perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu;
b. Ketepatan waktu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan
Pemilu;
c. Kesesuaian jenis dan jumlah perlengkapan penyelenggaraan
Pemilu dengan tujuan lokasi pendistribusian;
90
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
d. Ketaatan prosedur pendistribusian dan sortir terhadap
perlengkapan penyelenggaraan Pemilu; dan
e. Keamanan penyimpanan perlengkapan pemungutan suara.
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
Pecegahan yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba
pada tahapan Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan
PendistribusianPerlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
yakni Bawaslu Kabupaten Bulukumba aktif melakukan Koordinasi
kepada KPU Kabupaten Bulukumba demi memastikan Distribusi Logistik
berjalan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu
Bawaslu Bulukumba juga melaksanakan kegiatan dengan tujuan
meningkatkan kapastias SDM pengawas pemilu dalam menjalankan
tugas pengawasan :
1) Melaksanakan Rapat Kerja Tekhnis dalam Rangka Pemilihan DPR,
DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2019’ Pelaksanaan Kegiatan pada Hari Kamis s.d Jumat tanggal 31-
01 Februari 2019 bertempat di Hotel Agri Jl. R Suprapto No 18 Kab.
Bulukumba. Kegiatan ini melibatkan Panwaslu Kecamatan
denganTujuan mewujudkan terlaksananya Pemilihan DPR, DPD,
DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di
setiap Tahapannya yang demokratis, Cerdas, Efektif dan Efisien
konsisten Standar dan Sistematis.
2) Selain melaksanakan kegiatan, Bawaslu Bulukumba juga melakukan
pencegahan Dini mengirimkan Surat Himbauan ke KPU Bulukumba,
diantaranya :
a) Surat kepada KPU Kab Bulukumba terkait permintaan Salinan
surat keputusan KPU Bulukumba perihal penetapan Dummy atau
Spesimen surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan
91
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2019, dengan
nomor surat 0007/SN-04/HM.02.00/I/2019 tertanggal 28 Januari
2019
b) Surat kepada KPU Kab Bulukumba terkait penyampaian untuk
menginstruksikan kegiatan pengadaan logistik Pemilu dan
pendistribusiannya serta pergerakan logistik Pemilu yang di
laksanakan oleh KPU Bulukumba dengan nomor surat 0014/SN-
04/HM.02.00/II/2019 tertanggal 21 Februari 2019
c) Surat kepada KPU Kab Bulukumba Dengan nomor surat 0024/SN-
04/HM.02.00/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019 terkait
permintaan untuk menyerahkan Data keterpenuhan Logistik
Pemilu 2019
d) Surat kepada Ketua KPU Kab Bulukumba dengan nomor surat
0026/SN-04/HM.02.00/III/2019 tertanggal 20 Maret 2019 terkait
penyampaian agar teliti memeriksa setiap lembar kertas surat
suara untuk memastikan Surat Suara yang Baik, Rusak, salah
Cetak dan Surat Suara yang tertukar.
e) Surat kepada KPU Kab Bulukumba dengan nomor surat 0129/SN-
04/HM.00.02/III/2019 tertanggal 5 Maret 2019 terkait
penyampaian untuk Memastikan keamanan penyimpanan surat
suara Pemilu tahun 2019
f) Surat kepada Ketua KPU Kab Bulukumba terkait permintaan
untuk menyerahkan salinan berita acara hasil penyortiran semua
jenis Logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Bulukumba dengan
Nomor surat 0032/SN-04/HM.02.00/IV/2019 tertanggal 6 April
2019
g) Surat Kepada Ketua KPU Kab Bulukumba terkait Himbauan untuk
memastikan Distribusi Formulir model C6-KPU dilaksanakan
sesuai dengan aturan yang berlaku dan memastikan tidak adanya
92
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
penyalahgunaan terhadap adanya kelebihan formulir model C6-
KPU dengan nomor surat 0237/SN-04/HM.00.02/IV/2019
tertanggal 13 April 2019
h) Surat kepada Ketua KPU Kab Bulukumba terkait himbauan untuk
mempercepat pendistribusian dan memastikan terpenuhinya
perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu
tahun 2019 sesuai dengan jumlah yang di butuhkan dengan
nomor surat 0239/SN-04/HM.00.02/IV/2019 tertanggal 15 April
2019
b. Aktifitas Pengawasan
Pengawasan perlengkapan pemungutan suara dilaksanakan dengan
cara memeriksa jadwal, jenis, pengadaan dan pendistribusian serta
pengamanan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan dukungan
perlengkapan lainnya. Bawaslu Bulukumba dalamn melakukan
Pengawasan pada tahapan ini membentuk Kelompok Pengawasan yang
bertugas mengawasi seluruh proses dari awal pengadaan sampai
pendistribusian.
Bawaslu Bulukumba melakukan Pengawasan terhadap
Ketersedian dan keterpenuhan Logistik lainnya seperti Sampul, Formulir
dan Kelengkapan alat pemungutan Suara, dan pada prosesnya Bawaslu
Bulukumba telah memastikan bahwa seluruh Logistik terpenuhi.
untuk pengawasan Pencetakan Kertas Surat Suara Bawaslu
Bulukumba melakukan Koordinasi dengan KPU Bulukumba perihal
Perusahaan yang mencetak Surat Suara Pemilu 2019 DPRD Kabupaten
Bulukumba dan disampaikan bahwa perusahaan yang mencetak adalah
PT. Bosowa Media Grafika. Bawaslu Bulukumba melakukan Pengawasan
Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 di pencetakan Surat Suara
Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Bulukumba di PT. Bosowa Media Grafika
jalan Cendrawasih Makassar.
93
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Proses Sortir Logistik, Pengepakan sampai pendistribusian diawasi
secara ketat oleh Bawaslu Bulukumba, ini dilakukan untuk memastikan
keterpenuhan Logsitik pada Pemilihan Umum tahun 2019. Adapun
Keterpenuhan Logistik Pemilu 2019 di Bulukumba dengan Total TPS
sebanyak 1244 dan DPT sebanyak 321.503 adalah sebagai berikut :
Tabel E1 : Rekapitulasi Kebutuhan Logistik Pemilu 2019 di Bulukumba
Jenis Logistik
Total Kebutuhan
Logistik
Logistik Hasil Sortir (Jumlah)
Yang Diterima Baik Rusak
Bilik Suara 4.992 2.079 2.079 -
Segel 138.513 138.513 138.513 -
Tinta 2.488 2.488 2.488 -
Sampul 65.232 65.232 65.232 -
Formulir 13.684 13.684 13.684 -
Tabel E2 : Rekapitulasi Perakitan Kotak Suara
Tanggal Perakitan
Jumlah Kebutuhan
Jumlah yang
diterima
Jumlah Dirakit
(Perhari)
Kondisi Barang (Perakitan)
Jumlah Baik
Jumlah Rusak
03 Februari 2019
6543 6543
850 850 0
04 Februari 2019 487 486 1
06 Februari 2019 2793 2793 0
08 Februari 2019 1322 1302 20
09 Februari 2019 557 557 0
10 Februari 2019 276 267 9
06 April 2019 258 258 0
Jumlah 6543 6543 6543 6513 30
Tabel E3 : Rekapitulasi Kebutuhan Surat Suara Pemilu 2019
Jenis Logistik Total Logistik
Hasil Sortir (Jumlah)
Kebutuhan Diterima Baik Rusak
SS Presiden Dan Wakil Presiden
328.476 329.010 328.476 534
SS DPD 328.476 328.853 328.476 377
SS DPR RI 328.476 329.687 328.476 1.211
SS DPRD PROVINSI 328.476 334.504 328.476 6.028
94
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
DPRD Kab Dapil 1 87.557 88.192 87.557 327
DPRD Kab Dapil 2 84.231 84.709 84.231 1.555
DPRD Kab Dapil 3 74.412 76.610 74.412 613
DPRD Kab Dapil 4 82.276 83.513 82.276 571
Jumlah 1.642.380 1.655.078 1.642.380 11.216
Tabel diatas adalah Akumulasi dari seluruh Proses Pengawasan
yang di Lakukan oleh Bawaslu Bulukumba, pada proses Pengepakan dan
Pelipatan kertas Surrat Suara terkhusus DPRD Provinsi Dapil Sulsel 5
ditemukan banyaknya kerusakan karena Salah cetak atau salah Dapil
pada Kertas Surat Suara Tersebut, sementara untuk Bilik Suara
selebihnya Menggunakan Bilik berbahan Alluminium sebanyak 2913.
Pada Saat Proses Pelepasan Logistik dari KPU ke tingkat
Kecamatan, Pada hari sabtu tanggal 13 April 2019, sekitar pukul 09.22
wita, Bawaslu Bulukumba melakukan pengawasan Melekat dengan
melakukan Pengawalan untuk memastikan seluruh Logsitik sampai
dengan selamat ke tingkat Kecamatan.
Disamping melakukan pengawasan Distribusi Logistik, Bawaslu
juga melakukan Pengawasan terhadap Distribusi C6, dari hasil
pengawasan Bawaslu Bulukumba ada sekitar 28.313 C6 yang tidak
terdistribusi dengan rincian sebagai berikut :
Tabel E4 : Rekapitulasi Rincian C6 yang tidak teredar
No Rincian Pengembalian Formulir C6 Jumlah
1 Meninggal Dunia 2.396
2 Pindah Alamat 2.809
3 Tidak Dikenal 1.972
4 Tidak Dapat Ditemui 15.635
5 Lain-Lain 5.501
Jumlah Rincian Kecamatan 28.313
3. Hasil-Hasil Pengawasan
Hasil Pengawasan Bawaslu Bulukumba untuk kekurangan Bilik
Suara, KPU Bulukumba menggunkan Bilik Suara berjenis Aluminium
95
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
sebanyak 2913 buah. Sementara untuk Kelebihan Kertas Surat Suara
sebanyak 5191 dilakukan Pemusanahan dengan cara di bakar pada hari
Selasa, 16 April 2019 pukul 19.30 Wita di Gelanggang Olahraga
kecamatan Ujung Bulu yang di berita Acarakan dengan Nomor :
127/PP.10.5-BA./7302/Kpu.Kab/IV/2019
a. Temuan
Pada tahapan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bawaslu Bulukumba
tidak menemukan beberapa permasalahan yang terjadi.
b. Rekomendasi
Hasil Pengawasan pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak ada
Rekomendasi yang telah disampaikan.
c. Tindak Lanjut Rekomendasi
Pengawasan pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sudah dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
4. Dinamika dan Permasalahan
Adapun Dinamika dan Permasalahan yang muncul saat tahapan
Pendistribusian Logistik yakni adanya keterlambatan distribusi dari
tingkat Provinsi ke Kabupaten, sehingga dalam proses Distribusi dari
Kabupaten sampai ketingkat Desa juga mengalami sedikit kendala, di
tambah lagi beberapa Daerah di Kabupaten Bulukumba yang sulit untuk
di akses dengan menggunakan kendaraan Roda Empat.
Distribusi Logistik jenis Formulir yang sedianya terkirim bersama
dengan Kotak suara ketingkat kecamatan dan Desa harus di kirim
belakangan karena keterlambatan dari Pusat ke Daerah. Pemilihan
Umum dengan Lima Kotak Suara menjadi tantangan tersendiri dalam
proses pengawasan untuk memastikan Logistik tidak ada yang tertukar,
96
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
dan juga Bahan Material Kotak Suara yang terbuat dari Kardus membuat
proses Distribusi saat hujan harus dihentikan, karena di khawatirkan
akan berdampak pada Rusaknya Kertas Surat Suara.
Selain Keterlambatan, yang menjadi Masalah adalah persoalan
keamanan Logistik di malam hari, sehingga Bawaslu Bulukumba beserta
jajarannya melakukan Patroli Pengawasan demi memaksimalkan upaya
Pencegahan terjadinya Pelanggaran. Terkhusus Distribusi C6 yang
mestinya telah sampai tiga hari sebelum hari H Kepada Pemilih, tapi
faktanya pada malam hari H masih ada proses pendistribusian C6.
5. Evaluasi Hasil Pengawasan
Pengawasan pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara harus dilakukan
Evaluasi agar kedepan dapat berjalan lebih efektif dan maksimal :
a. KPU dalam melakukan Distribusi harus berkoordinasi aktif dengan
pihak penyedia maupun pihak ekspedisi agar dapat mempercepat
proses pengiriman, sehingga bisa dilakukan mapping daerah khusus
yang menjadi prioritas.
b. Keamanan Pendsitribusian serta Penyimpanan Logistik harus di
maksimalkan demi mencegah terjadinya kemungkinan yang dapat
berakibat terganggunya proses Pemilihan
F. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye
Salah satu tahapan dalam pemilihan umum adalah Tahapan Dana
Kampanye. Tahapan ini dimulai satu hari sebelum memasuki masa
kampanye yaitu pada tanggal 23 September 2018. Dana Kampanye adalah
sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan peserta
pemilu untuk digunakan dalam kegiatan Kampanye pemilu. Dana
97
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Kampanye dapat bersumber dari paslon, parpol dan sumbangan yang sah
menurut hukum dari pihak lain.
Isu pendanaan seperti sumbangan yang sah menurut hukum selalu
menjadi perhatian dan hal yang sensitif. Hasil pengawasan pada pemilu
anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 menunjukan beberapa tren
pelanggaran seperti keseluruhan Partai melaporkan laporan dana
kampanye secara formalitas, sehingga tidak ditemuinya aspek substansi
yang menujukan prinsip legal, transparan dan akuntabel. Hampir semua
partai politik belum memiliki kesiapan pembukaan laporan awal dana
kampanye dan rekening khusus dana kampanye.
Secara garis besar pengawasan pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye
baik pada masa pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
hingga masa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
(LPPDK) mempunyai fokus dan urgensi yang sama yaitu selain untuk
memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangan-
undangan, juga untuk memastikan terpenuhinya unsur keadilan bagi
sesama pasangan calon (kandidat). sistem pelaporan kampanye juga harus
mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang dalam
praktiknya diterjemahkan melalui kerangka hukum yang mewajibkan
pasangan calon untuk mengelola, mencatat, melaporkan, dan
mempublikasikan laporan dana kampanye secara transparan, serta
penormaan beberapa ketentuan larangan menerima dana dari pihak
tertentu untuk mencegah potensi money-laundry, penyalahgunaan
anggaran/fasilitas negara, maupun pembatasan jumlah maksimal
sumbangan. Kerangka hukum demikian dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya korupsi.
a. Kerawanan-kerawanan dalam Tahapan Dana Kampanye
Kerawanan-kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pelaksanaan
Tahapan Dana Kampanye adalah :
98
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
1) Kerawanan Sumber Pendanaan Kampanye :
a) Sumber Perseorangan yang didapatkan secara Ilegal dari hasil
Kejahatan atau Korupsi
b) Sumber dari Partai Politik yang berasal dari hasil Korupsi Proyek dan
Prilaku Suap
c) Sumber dari Badan Usaha yang tidak sah yang berasal dari hasil
pencucian uang
d) Sumber dari Organisasi, Kelomopok Masyarakat ( Ormas ) berupa
dana titipan
2) Pelaporan Dana Kampanye yang tidak sesuai dengan aturan yang
Berlaku
3) Tim Kampanye Menerima Dana Kampanye tetapi tidak memasukkan
dalam Rekening Dana Kampanye
b. Perencanaan Pengawasan
Pada Pengawasan Dana Kampanye menyusun Strategi Pengawasan
dengan Fokus pengawasan dimasing-masing Sub Tahapan, adapu hal-hal
utama yang menjadi Strategi Pengawasan adalah :
Tabel F1 : Fokus Pengawasan Tahapan Dana Kampanye
Sub Tahapan Fokus Pengawasan
• Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
a. kepatuhan peserta pemilu melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye
b. akun rekening khusus dana kampanye peserta pemilu sesuai dengan identitas peserta pemilu
c. lampiran rekening koran sebagai bukti penerimaan sumbangan dana kampanye
d. rekening khusus dana kampanye termuat akun rekening di dalamnya
e. rekening khusus dana kampanye peserta pemilu dibuka di bank swasta
f. rekening khusus dana kampanye termuat nominal saldo awal dan sumber uang untuk pembukaan rekening.
• Laporan Awal a. pelayanan yang diberikan KPU dengan
99
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Dana Kampanye (LADK)
membuka help desk atau tempat pelaporan LADK untuk peserta pemilu
b. kepatuhan peserta pemilu melaporkan LADK kepada KPU Kab/Kota, tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan
c. dalam laporan LADK pasangan calon tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU
d. publikasi laporan LADK peserta pemilu di papan pengumuman dan di laman/website KPU
e. pembukuan Dana Kampanye untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
f. melakukan pencatatan terhadap laporan LADK
• Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
a. pelayanan yang diberikan KPU dengan membuka help desk atau tempat pelaporan LPSDK untuk peserta pemilu
b. kepatuhan peserta pemilu melaporkan laporan LPSDK kepada KPU Kab/Kota, tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perundang-undangan
c. laporan LPSDK peserta pemilu tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Kab/Kota
d. publikasi laporan LPSDK peserta pemilu di papan pengumuman dan dilaman/website KPU
e. sumbangan Dana Kampanye tidak melebihi batas
f. penelusuran terhadap penyumbang Dana Kampanye untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian identitas penyumbang
g. melakukan pencatatan terhadap laporan LPSDK
• Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
a. pelayanan yang diberikan KPU dengan membuka help desk atau tempat pelaporan LPPDK untuk peserta pemilu
b. kelengkapan dan kesesuain dokumen LPPDK sesuai dengan ketetentuan peraturan
100
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
perundang-undangan. c. kebenaran pembukuan dana kampanye yang
memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon dalam bentuk uang, barang, dan jasa disetiap kegiatan kampanye yang telah dilaksanakan oleh peserta pemilu.
d. kepatuhan laporan LPPDK, ketepatan waktu sesuai dalam peraturan perundang-undangan
e. laporan LPPDK peserta pemilu tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan oleh KPU Kab/Kota
f. publikasi laporan LPPDK peserta pemilu di papan pengumuman dan dilaman/website KPU
g. penelusuran sumbangan dana kampaye dalam laporan LPPDK.
h. melakukan pencatatan terhadap laporan LPPDK
i. catatan penerimaan dan pengeluaran harus balance (seimbang/sama jumlahnya)
j. di dalam laporan antara total pengeluaran dan total pemasukan harus balance (seimbang) di mana total pengeluaran seharusnya tidak lebih besar dari total pemasukan kecuali kelebihan pengeluaran tersebut masuk dalam laporan pengeluaran lain-lain yaitu dalam bentuk pemberian piutang dan pembayaran utang.
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
Dalam rangka pengawasan dana kampanye pasangan calon,Bawaslu
Bulukumba telah menyusun beberapa pencegahan dalam bentuk
penyampaian kepada pihak terkait seperti :
1) Surat kepada Pimpinan partai politik Se-Kab Bulukumba Dengan
Nomor surat 0081 /SN..04/HM.02.00/002018 tertanggal 18 September
2018terkait himbauan untuk memberikan Laporan Awal Dana
101
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
kepada KPU
2) Surat kepada Pimpinan partai politik Se Kab Bulukumba terkait
Himbauan untuk menaati segala ketentuan terkait dana kampanye
sebagaimana di maksud Pada Pasal 334 ayat(2), pasal 335 ayat(2),(4),
undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dengan
nomor surat 0098/SN-04/HM.02.00/.Xl/2018 tertanggal 15 November
tahun 2018
3) Surat kepada Pimpinan partai politik Se Kab Bulukumba dengan nomor
surat 0084/SN-04/PM.00.02/Xll/2018 tertanggal 19 Desember 2019
terkait himbauan penyampaian laporan sumbangan dana kampanye
(LPSDK) peserta pemilu Tahun 2019 pada tanggal 2 Januari 2019
4) Surat kepada Pimpinan partai politik Se Kab Bulukumba,LO pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dan LO Anggota DPD
tahun 2019 dengan nomor surat 0252/SN-04/PM.00.01/IV/2019
tertanggal 22 April tahun 2019 .
b. Aktifitas Pengawasan
1) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa
yang digunakan peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan meyakinkan
pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta
Pemilu. Kesetaraan dan keadilan Pemilu diawali dengan transparansi dan
akuntabilitas peserta pemilu dalam mengelola Dana Kampanye
Bawaslu Kab. Bulukumba melakukan pengawasan langsung terhadap
penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu dalam
Pemilihan Umum 2019. Peserta Pemilu menyampaikan LADK pada Minggu,
23 September 2018 dari pukul 08.00 s/d 18.00 di kantor Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kab. Bulukumba.
102
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Dari hasil Laporan Awal Dana Kampanye yang disampaikan Peserta
Pemilu Tahun 2019 melalui Rekening Khusus Dana Kampanye ( RKDK )
adalah sebagai Berikut :
Tabel F2. Ketepatan Waktu Penyerahan LADK Peserta Pemilu Tahun 2019
No Partai Lo Partai Waktu Registrasi
1 PAN Nurmulyadi A. Hamid 09.05 WITA
2 BERKARYA Irfan 09.25 WITA
3 DEMOKRAT Irma Kaderina 09.58 WITA
4 PKS Muh. Aswad 10.11 WITA
5 PPP Muta Atir Amin 10.59 WITA
6 PKB Andi Sudarman 11.04 WITA
7 PDI Husrini 11.31 WITA
8 NASDEM Nirfiani 11.43 WITA
9 HANURA Munir 12.36 WITA
10 GOLKAR Badaruddin 13.18 WITA
11 PERINDO Isman 14.01 WITA
12 PSI Irfan Wangsa 14.54 WITA
13 GERINDRA Roslan, SE 15.23 WITA
14 Paslon Presiden No.2 Roslan, SE 15.23 WITA
15 GARUDA A. Asriadi Natsir, S.Pdi 15.54 WITA
16 PBB Abdul Hamid, S.Ag 16.51 WITA
17 Paslon Presiden No.1 Imran 17.13 WITA
Berdasarkan Tabel diatas kita dapat melihat seluruh Partai Politik
menyerahkan LADK sesuai dengan Batas Waktu yang telah ditentukan.
Tabel F3. Penyerahan RKDK Peserta Pemilu Tahun 2019
No Pasangan Calon/Partai Nomor Rekening Saldo Awal
1 Paslon No. 1 025301001744305 RP. 500.000
2 Paslon No.2 25301001746307 RP.1.000.000
1 PKB 04020000106143 RP.150.000
2 GERINDRA 025301001743309 RP. 1.000.000
3 PDIP 025301001745301 RP. 1.000.000
4 GOLKAR 025301001742303 RP. 1.000.000
5 NASDEM 490401034898532 RP.200.000
6 GARUDA 1740001659622 RP. 1.000.000
7 BERKARYA 490101016099534 RP.100.000
8 PKS 0750500292 RP. 1.000.000
9 PERINDO 0395548241 RP. 1.000.000
103
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Saldo Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan
Hasil Pengawasan Bawaslu Bulukumba menunjukkan Saldo Awal Dana
Kampanye yang Terendah adalah Berkarya dan Hanura yang Berjumlah Rp.
100.000, adapun rincian Laporan Awal Dana Kampanye sebagai Berikut :
2) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
Sesuai dengan Jadwal, Penyerahan LPSDK tingkat Kabupaten
Bulukumba terakhir di sampaikan ke KPU pada Tanggal 2 januari 2019,
Hasil Pengawasan Bawaslu Bulukumba terkait Kepatuhan Penyampaian
LPSDK Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagai Berikut :
Tabel F4. Ketepatan Waktu Penyerahan LPSDK
No Partai Nama LO Partai Waktu Registrasi
1 DEMOKRAT Irma Kaderina 08.22 Wita
2 PBB Abdul Hamid, S.Ag 09.52 Wita
3 GOLKAR Badaruddin 09.54 Wita
4 PPP H. Manggaukang Said 10.21 Wita
5 NASDEM Nirfiani 10.51 Wita
6 PAN Muliadi 10.59 Wita
7 TKD Capres No. 1 Zulkifli Zaiyye 11.17 Wita
8 BERKARYA Irfan 11.44 Wita
9 PKS Muhammad Aswad 11.55 Wita
10 PSI Irfan Wangsa 12.27 Wita
11 HANURA Muhammad Idrus 13.50 Wita
12 GARUDA Ariyanto A. Ilyas 14.14 Wita
13 PERINDO Isman 14.16 Wita
14 PDIP Khamsah 15.25 Wita
15 GERINDRA Roslan, SE 15.48 Wita
16 BPD Capres No. 02 Roslan, SE 15.48 Wita
17 PKB Muh. Fadli 15.55 Wita
10 PPP 025301001740301 RP. 1.000.000
11 PSI 1740001654762 RP. 1.000.000
12 PAN 1740001637636 RP. 1.000.000
13 HANURA 0402020000106135 RP.100.000
14 DEMOKRAT 025301001741307 RP. 1.000.000
15 PBB 7858577777 RP.300.000
104
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Bulukumba, sebanyak
15 Partai dan Tim Kampanye Dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
( LPSDK ) sesuai dengan Waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelum Pukul
18.00 Wita.
Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
menyatakan; KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LPSDK
pada tempat pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba melakukan
pengawasan terhadap ketentuan pengumuman tersebut dengan
memeriksa apakah LPSDK diumumkan melalui laman resmi dan/atau di
tempat pengumuman, dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap
kepatuhan KPU Bulukumba, pada tanggal 3 Januari 2019 KPU Bulukumba
mengumumkan melalui Laman Resmi ( www.kpu-bulukumbakab.com
http//www.kpu bulukumba kab.com/ 2019/ 01/ pengumuman hasil
penerimaan sumbangan.html ) dan juga mengumumkan melalui Papan
Pengumuman KPU Bulukumba.
Tabel F5. Jumlah LPSDK Partai Politik
PARTAI POLITIK
JENIS (RP) TOTAL
UANG BARANG JASA
PKB Rp.- Rp.- Rp.- Rp -
GERINDRA Rp.- Rp.- Rp.110,666,303 Rp.110,666,303
PDIP Rp.- Rp.- Rp - Rp -
GOLKAR Rp.- Rp.- Rp - Rp -
NASDEM Rp.- Rp.- Rp.13,200,000 Rp.13,200,000
GARUDA Rp.- Rp.- Rp.- Rp.-
BERKARYA Rp Rp.13,500,000 Rp.159,063,600 Rp.172,563,600
PKS Rp.2.000.000 Rp.- Rp.- Rp.2,000,000
105
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
PERINDO Rp.- Rp.- Rp.40,245,000 Rp.40,245,000
PPP Rp.- Rp.24,000,000 Rp.106,968,000 Rp.130,968,000
PSI Rp.- Rp.- Rp.39,952,640 Rp.39,952,640
PAN Rp.- Rp.- Rp.143,325,000 Rp.143,325,000
HANURA Rp.- Rp.- Rp.- Rp.-
DEMOKRAT Rp.- Rp.- Rp.130,740,500 Rp.130,740,500
PBB Rp.- Rp.- Rp.66,582,500 Rp.66,582,500
PKPI Rp.- Rp.- Rp.- Rp.-
JUMLAH Rp.2,000,000 Rp.37,500,000 Rp.810,743,543 Rp.850,243,543
Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Laporan Sumbangan
Dana Kampanye (LPSDK) Partai Politik dengan jenis Uang sebanyak Rp.
2.000.000, Jenis Barang sebanyak Rp. 37.500.000, dan Jasa Sebanyak Rp.
810.743.543. Sementara untuk Sumber sumbangan dikelompokkan
menjadi sumbangan perseorangan, kelompok, perusahaan, sumbangan
parpol dan sumbangan caleg, Jika dilihat dari aspek dari mana sumber
sumbangan tersebut dapat jelaskan sebagaimana berikut:
Tabel F6. Jumlah Sumbangan Partai Politik
Partai Politik
Jumlah Sumbangan Total
Perseorangan Kelompok Perusahaan
PKB Rp; - Rp; - Rp; -
GERINDRA Rp; - Rp; - Rp; -
PDIP Rp; - Rp; - Rp; -
GOLKAR Rp; - Rp; - Rp; -
NASDEM Rp; - Rp; - Rp; -
GARUDA Rp; - Rp; - Rp; -
BERKARYA Rp; - Rp; - Rp; -
PKS Rp; - Rp; - Rp; -
PERINDO Rp; - Rp; - Rp; -
PPP Rp 24,000,000 Rp; - Rp; - Rp 24,000,000
PSI Rp; - Rp; - Rp; -
PAN Rp; - Rp; - Rp; -
HANURA Rp; - Rp; - Rp; -
DEMOKRAT Rp; - Rp; - Rp; -
PBB Rp; - Rp; - Rp; -
JUMLAH Rp 24,000,000 Rp. - Rp. - Rp 24,000,000
106
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa dari seluruh Partai Politik
hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki sumbangan dari
sumber perseorangan, sedangkan untuk Jumlah sumbangan dari Partai
Politik dan Calon Legislatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel F7. Jumlah Sumbangan Partai Politik dan Calon Legislatif
PARTAI POLITIK SUMBANGAN PESERTA PEMILU TOTAL
PARPOL CALEG
PKB Rp; - Rp; - Rp; -
GERINDRA Rp; - Rp 110,666,303 Rp 110,666,303
PDIP Rp; - Rp; - Rp; -
GOLKAR Rp; - Rp; - Rp; -
NASDEM Rp; - Rp 13,200,000 Rp 13,200,000
GARUDA Rp; - Rp; - Rp; -
BERKARYA Rp. 13,500,000 Rp 159,063,600 Rp172,563,600
PKS Rp. 2,000,000 Rp; - Rp 2,000,000
PERINDO Rp; - Rp 40,245,000 Rp 40,245,000
PPP Rp. 24,000,000 Rp 106,968,000 Rp 130,968,000
PSI Rp; - Rp 39,952,640 Rp 39,952,640
PAN Rp; - Rp; - Rp 143,325,000
HANURA Rp; - Rp; - Rp; -
DEMOKRAT Rp; - Rp130,740,500 Rp 130,740,500
PBB Rp; - Rp 66,582,500 Rp 66,582,500
JUMLAH Rp 39,500,000 Rp 667,418,543 Rp 850,243,543
Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa ada 6 Partai Politik yang tidak
memiliki Sumbangan Baik dari Parpol maupun dari Caleg.
3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
Secara garis besar pengawasan pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye
baik pada masa pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
hingga masa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
(LPPDK) mempunyai fokus dan urgensi yang sama yaitu selain untuk
memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangan-
undangan, juga untuk memastikan terpenuhinya unsur keadilan bagi
sesama pasangan calon (kandidat).
107
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Sistem pelaporan kampanye juga harus mengacu kepada prinsip
transparansi dan akuntabilitas, yang dalam praktiknya diterjemahkan
melalui kerangka hukum yang mewajibkan pasangan calon untuk
mengelola, mencatat, melaporkan, dan mempublikasikan laporan dana
kampanye secara transparan, serta penormaan beberapa ketentuan
larangan menerima dana dari pihak tertentu untuk mencegah potensi
money-laundry, penyalahgunaan anggaran/fasilitas negara, maupun
pembatasan jumlah maksimal sumbangan. Kerangka hukum demikian
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya korupsi.
Tabel F8. Kepatuhan Penyampaian LPPDK Partai Politik
Pada Tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari Total 15 Partai Politik
yang memiliki Caleg di Kab. Bulukumba sampai pada batas Akhir Pelaporan
LPPDK yakni Pukul 18.00 Wita pada 1 Mei 2019 ada satu Partai Politik yang
tidak memasukkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
(LPPDK) yakni Partai Perindo.
No Peserta Pemilu Waktu Waktu Registrasi
1 Golkar 26 April 2019 09.58 Wita
2 PAN 26 April 2019 10.29 Wita
3 PBB 26 April 2019 16. 48 Wita
4 Demokrat 27 April 2019 08.30 Wita
5 PKB 27 April 2019 16.00 Wita
6 Hanura 27 April 2019 16.10 Wita
7 PKS 28 April 2019 13.17 Wita
8 PSI 28 April 2019 15.50 Wita
9 Berkarya 29 April 2019 15.30 Wita
10 PDIP 29 April 2019 16.25 Wita
11 PPP 29 April 2019 17.17 Wita
12 Gerindra 30 April 2019 10.50 Wita
13 BPD Capres 02 30 April 2019 10.50 Wita
14 Garuda 30 April 2019 17.47 Wita
15 TKD Capres 01 30 April 2019 17.59 Wita
16 Nasdem 1 Mei 2019 13.18 Wita
108
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Tabel F9. Jumlah LPPDK Partai Politik
3. Hasil-Hasil Pengawasan
Bawaslu Bulukumba telah mengawasi Tahapan Dana Kampanye
secara maksimal, pada Proses pengawasannya Bawaslu telah
menuangkan seluruh kejadian kedalam form dan alat kerja. Bawaslu
Bulukumba aktif menjalin Koordinasi dengan KPU Bulukumba untuk
memastikan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye berjalan sesuai dengan
Regulasi yang berlaku, secara umum Hasil Pengawasan Bawaslu
Bulukumba menunjukkan bahwa Partai Politik mematuhi seluruh aturan
yang telah di tetapkan pada tahapan ini.
a. Temuan
Hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Bulukumba, dalam
mengawasi tahapan dana kampanye tidak menemukan beberapa
Kab/Kota Jenis Pemilihan
Umum Pelaksana Kampanye
Estimasi Dana Kampanye yang digunakan (Rp)
Bulukumba
Presiden Dan Wakil Presiden
TKN 01 -
BPN 02 -
DPRD Kab/Kota
PKB 386.328.000
GERINDRA 230.039.243
PDIP 76.376.000
GOLKAR 406.079.750
NASDEM 1.049.513.050
GARUDA 42.225.000
BERKARYA 289.100.000
PKS 95.656.000
PPP 187.437.000
PSI 55.665.640
PAN 727.458.125
HANURA 126.575.000
DEMOKRAT 341.975.500
PBB 94.965.000
109
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
permasalahan-permasalahan yang terjadi. Beberapa Hasil Pengawasan
pada Tahapan ini :
1) Hasil Pengawasan LADK
Pada tahapan ini Seluruh Partai Politik memasukkan LADK
sebelum Pukul 18.00 Wita. Sementara untuk Jumlah LADK Partai
politik yang terendah adalah Partai Berkarya dan Hanura.
2) Hasil Pengawasan LPSDK
Pada tahapan ini Seluruh Partai Politik memasukkan LPSDK
sebelum Pukul 18.00 Wita. Hasil Pengawasan Bawaslu Bulukumba
terhadap Kepatuhan Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK yakni
mencapai 100%.
Tabel F10. Kepatuhan Partai Politik menyampaikan LPSDK
Partai Politik
Jumlah Caleg
Jumlah Caleg Yang
Melapor
% Jumlah Caleg
Yang Menyumbang
%
PKB 40 40 100% 0 0%
GERINDRA 40 40 100% 19 48%
PDIP 35 35 100% 0 0%
GOLKAR 40 40 100% 0 0%
NASDEM 39 39 100% 2 5%
GARUDA 31 31 100% 0 0%
BERKARYA 40 40 100% 40 100%
PKS 35 35 100% 0 0%
PERINDO 32 32 100% 14 44%
PPP 40 40 100% 17 43%
PSI 31 31 100% 20 65%
PAN 40 40 100% 2 5%
HANURA 40 40 100% 0 0%
DEMOKRAT 39 39 100% 17 44%
PBB 33 33 100% 33 100%
JUMLAH 555 555 100% 164 30%
110
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
3) Hasil Pengawasan LPPDK
Pengawasan Bawaslu pada pengawasan LPPDK sampai pada hari
terkahir 1 Mei 2019 batas waktu Pukul 18.00 Wita ada satu partai
yang tidak melaporkan LPPDK yakni Partai Perindo, sementara untuk
Pelaporan LPPDK telah seimbang antar Pemasukan dan Pengeluaran
Dana Kampanye.
b. Rekomendasi
Bawaslu Bulukumba tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap
temuan pada tahapan dana kampanye
c. Tindak Lanjut Rekomendasi
Bawaslu Bulukumba melakukan pengawasan terhadap laporan
dana kampanye Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Bulukumba sesuai
dengan standar prosedur dan standar pengawasan. Selama tahapan
berlangsung tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi
4. Dinamika dan Permasalahan
Pada tahapan dana kampanye, Bawaslu Bulukumba telah
melaksanakan Pengawasan secara maksimal terhadap pengawasan
penggunaan dana kampanye Peserta Pemilu, adapun kendala-kendala
yang dihadapi saat melakukan pengawasan :
a. Terkadang kesiapan Partai Politik dalam menyerahkan dan
menyusun laporan dana kampanye selalu dalam keadaan detik
terakhir, padahal waktu pelaporan cukup panjang. Sehingga saat
Partai Politik menyerahkan dokumen ke KPU,posisi penyelenggara
tetap menerima tetapi focus dan maksimal dalam meneliti berbeda
ketika dalam keadaan dokumen yang banyak dan dokumen yang
sedikit, maka perlu diatur dalam aturan terkait peningkatan
pemahaman Partai Politik ketika melaporkan dokumen ke KPU.
b. Dalam Hal Publikasi KPU Bulukumba masih belum memaksimalkan
laman resminya secara keseluruhan dalam mengumumkan Laporan
111
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Dana Kampanye peserta Pemilu, Karena Pengumuman yang di
Sampaikan hanya berbentuk Foto.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Dari hasil pengawasan, Bawaslu Bulukumba telah melakukan
pengawasan secara maksimal demi kesuksesan dan kelancaran
Pemilihan Umum Tahun 2019.Selama proses pengawasan, Bawaslu
Bulukumba mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk
mengisi formulir pada alat kerja pengawasan dan untuk melakukan
pengawasan yang harus sesuai dengan perundang-undangan ataupun
PKPU.
Pengawasan terhadap tahapan dana kampanye yang perlu
ditingkatkan adalah standar pengawasan yang lebih komplit seperti
pengawasan penggunaan dana kampanye,selain itu sumber sumbangan
dana kampanye yang diberikan dapat di peroleh data secara lengkap
terkait pekerjaan penyumbang,alamat penyumbang sehingga dalam
menganalisa dan mengisi laporan dapat dilengkapi, ini juga menjadi
sebagai Upaya mewujudkan pelaporan Dana kampanye memenuhi
prinsip transparansi dan akuntabilitas
G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi
Suara
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subatahapan Pemungutan,
Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara
Tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak
kegiatan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya karena hari
pemungutan suara berada pada tahapan ini dan karena pada hari itulah
rakyat yang berhak memilih menyatakan kedaulatannya melalui pemberian
suara,tetapi juga karena pada tahapan inilah seluruh asas pemilu yang
demokratik diterapkan. Pemberian suara diberikan oleh rakyat yang berhak
112
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
memilih secara langsung, tanpa perantara. Siapapun tidak bias mengatas
namakan orang lain dalam memberikan suara,termasuk kepala suku tidak
diperkenankan memberikan suara atas nama warga sukunya ataupun suami
tidak boleh memberikan suara atas nama istri.Penyandang cacat (kaum
difabel), termasuk yang tidak memiliki kedua lengan,tidak bisa diwakili oleh
orang lain dalam memberikan suara kecuali atas permintaan yang
bersangkutan. Hal ini dilandasi oleh suatu pengakuan akan kemampuan
warga negara yang sudah berhak memilih untuk menentukan nasibnya
sendiri
Untuk menjamin perhitungan suara berlangsungapa adanya, dalam
melaksanakan proses penghitungan suara,ketua dan anggota KPPS tidak
hanya diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan, dipantau oleh pemantau
pemilu yang terakreditasi, disaksikan oleh saksi peserta pemilu, dan para
pemilih, tetapi proses itu juga harus dilakukan secara transparan dalam
suasana terang sehingga dapat dilihat oleh semua orang yang hadir dan
dengan ucapan yang jelas sehingga dapat didengar dan di pahami oleh
semua yang hadir. Bila terdapat dugaan akan adanya penyimpangan dalam
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, saksi peserta pemilu
atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat menyampaikan keberatan sehingga
langsung dapat diperbaiki oleh KPPS bila dugaan itu betul terjadi. Hal ini
juga menjadi wujud dari asas transparansi dan akuntabilitas dalam proses
pemungutan dan penghitungan suara.
a. Kerawanan-kerawanan dalam Tahapan
Dalam Mengawasi Tahapan pemungutan dan penghitungan suara,
Nawaslu Bulukumba telah memetakan kerawanan-kerawanan yang
mungkin terjadi, dengan ditentukan kerawanan ini menjadi fokus
pengawasan bagi Bawaslu untuk melakukan Pengawasan pada tahapan ini,
adapun kerawanan itu :
113
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Tabel G1 : Kerawanan Kelengkapan Pemungutan Suara
SubTahapan Kerawanan
Persiapan Pemungutan Suara
1. TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas
2. Pembuatan TPS dibuat pada hari pemungutan suara
3. TPS di dirikan di dekat rumah atau posko pasangan calon/tim kampanye/relawan pasangan calon.
4. KPPS tidak menerima perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara,serta dukungan perlengkapan lainnya dari PPS paling lambat1 (satu) hari sebelum haridan tanggal Pemungutan Suara
5. Kotak Suara TPS yang di terima oleh KPPS tidak dalam kondisi terkunci dan tersegel
6. C6 tidak terdistribusi kepada pemilih. Pemungutan Suara
1. Rapat pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00.
2. Saksi yang hadir mengenakan atribut yang memuat nomor pasangan calon.
3. Apakah DPT dipasang di papan pengumuman yang di tempatkan di sekitar TPS.
4. Jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT.
5. terdapat KPPS yang menggunakan sisa surat suara (kelebihan surat suara) untuk di masukkan ke dalam kotak suara.
6. Apakah terdapat perlengkapan pemungutan suara dan dukungan pemungutan suara yang tidak lengkap.
7. Pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), Daftar Pemilih Khusus (DPK) menggunakan hak pilihnya.
8. Pemungutan suara berakhir lewat pada pukul 13.00 waktu setempat.
9. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup. 10. Ketua KPPS menyatakan sah terhadap surat suara
yang tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto Pasangan Calon.
11. Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Berita Acara.
12. para saksi TPS tidak di berikan salinan Berita Acara dan sertfikat hasil penghitungan suara model C1 dan lampirannya, sesat setelah selesai penghitungan suara.
13. Pengawas TPS tidak di berikan salinan Berita Acara dan sertfikat hasil penghitungan suara model C1 dan
114
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
lampirannya, sesat setelah selesai penghitungan suara.
14. Setelah rapat Penghitungan Suara di TPS, KPPS tidak menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara.
15. KPPS tidak menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama dengan hari Pemungutan Suara.
Rekapitulasi Penghitungan Suara
1. Prosesrekapitulasi di lakukan tidak terbuka, 2. secara tertutup 3. Adanya saksi yang hadir tetapi tidak mau tanda
tangan dalam berita acara. 4. formulir yang masih salah tidak dilakukan
perbaikan. 5. pelaksanaan rapat lewat dari jadwal yang
ditentukan. 6. Pengawas pemilu tidak memperoleh salinan hasil
rekapitulasi penghitungan suara 7. pembukaan kotak suara sebelum rapat pleno
rekapitulasi.
b. Perencanaan pengawasan
Pada pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan suara dan
rekapitulasi penghitungan suara,Bawaslu Bulukumba menyusun strategi
pengawasan dengan melakukan foKus pengawasan di sub tahapan. Adapun
hal-hal yang utama menjadi bahan strategi pengawasan dengan memastikan
beberapa hal, sebagai berikut:
Tabel G.2 : Fokus Pengawasan
Tahapan Fokus Pengawasan
Pengawasan Masa Tenang dan Persiapan Pemungutan Suara
1. Berkeliling di wilayah TPS memeriksa apakah terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
2. Berkeliling di wilayah TPS mengawasi apakah terdapatpraktik pemberian uang/barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.
3. Mengidentifikasi situasi lingkungan TPS yang dapat menggangu persiapan pemungutan suara.
4. Mencari informasi kepada KPPS terkait dengan jumlah Surat Pemberitahuan Memilih (C6) yang
115
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
sudah dan belum didistribusikan dengan alasannya.
5. Mengawasi dan memastikan langsung penyiapan dan pembuatan TPS satu hari sebelum pemungutan suara tanpa kendala dan gangguan. Mengawasi dan Memastikan pembuatan TPS ramah dan akses bagi pemilih penyandang disabilitas dengan memperhatikan jalan masuk dan keluar, meja kotak, bilik dan tinta serta kondisi jalan menuju TPS.
6. Mengawasi dan Memastikan kondisi logistik pemilu dengan kondisi aman dan tersegel
Pemungutan
Suara
1. Memeriksa kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Perlengkapan yang dimaksud adalah kotak suara, suratsuara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat mencoblos, sampul kertas, pena bolpoin, gembok, spidol, formulir berita acara dan sertifikat, alat bantu disabilitas netra, daftar calon dan salinan data pemilih.
2. Memeriksa adanya kesalahan pengiriman surat suara yang bukan untuk calon di TPS yang bersangkutan.
3. Memastikan pembukaan TPS sesuai dengan petunjuk yaitu pukul 07.00 waktu setempat.
4. Memeriksa tidak adanya atribut peserta Pemilu yang dikenakan oleh Saksi peserta Pemilu.
5. Memeriksa keterbukaan informasi dengan memastikan DPT dipasang di papan pengumuman tau tempat lainnya sehingga pemilih dapat mengecek namanya sebelum melakukan pemungutan suara.
6. Memeriksa keterbukaan informasi dengan memastikan pengumuman tata cara pemungutan suara dipasang di papan pengumuman atau tempat lainnya.
7. Memastikan adanya alat bantu coblos untuk pemilih disabilitas netra (braille template)
8. Memastikan pendamping bagi pemilih yang membutuhkan pendampingan menandatangani formulir pernyataan pendampingan.
9. Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi diantaranya mobilisasi pemilih yang
116
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok tertentu untuk mempegaruhi pilihan pemilih.
10. Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia karena pemilih diarahkan pilihannya oleh Petugas TPS untuk memilih pesertaPemilu tertentu.
11. Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran berupa intimidasi kepada pemilih untuk memilih peserta Pemilu tertentu.
12. Mengawasi adanya pemilih yang memiliki dokumen KTP Elektronik yang memilih di TPStetapi alamat domisilinya tidak sesuai.
13. Mengawasi adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
14. Mengawasi adanya potensi kekurangan surat pada saat pemungutan suara terutama menjelang akhir waktu pemungutan suara.
15. Mengawasi Petugas TPS melakukan dugaan pelanggaraan dengan mencoblos sisa suratsuara sisa.
16. Mengawasi penutupan pemungutan suara dilakukan dengan memastikan tidak ditutup sebelum pukul 13.00 waktusetempat,
17. Menuliskan kejadian lainnya dari hasil pengawasan di TPS.
Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
1. Memeriksa tanggungjawab PPK dalam melaksanakan penyusunan jadwal rekapitulasi berdasarkan desa/kelurahan.
2. Memastikan undangan rekapitulasi telah disampaikan kesaksi peserta Pemilu.
3. Mengawasi lokasi kotak suara yang ditempatkan di tempat yang aman dari kondisi basah danlembab.
4. Mengawasi tempat dilaksanakannya rekapitulasi dilaksanakan di ruangan yang terbuka dandapat dilihat oleh semua pihak.
5. Memastikan lokasi rekapitulasi suara di Kecamatan sesuai dengan tempat yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam pemberitahuan dan undangan.
6. Mengawasi dan memastikan tempat
117
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
dilaksanakannya rekapitulasi dilaksanakan denganpencahayaan yang terang.
7. Mengawasi saksi peserta Pemilu dapat mengikuti dan menyaksikan proses rekapitulasi dengan tanpa hambatan.
8. Mencatat dan memeriksa keberatan yang dilakukan oleh saksi peserta Pemilu terkait proses rekapitulasi.
9. Mencacat dan melaporkan keberatan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu saat rekapitulasi diKecamatan.
10. Mencatat dan melaporkan rekomendasi perbaikan saatproses rekapitulasi di Kecamatan.
11. Mencatat dan Melaporkan kejadian adanya selisih suarapada saat rekapitulasi di Kecamatansebelum dituangkan dalam Berita Acara (BA)
12. Melakukan pengawasan terhadap waktu berakhirnya tahapan rekapitulasi di Kecamatan
Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
1. Memeriksa tanggung jawab KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan jadwal rekapitulasi berdasarkan Kecamatan.
2. Memastikan undangan rekapitulasi telah disampaikan kesaksi peserta Pemilu.
3. Memastikan lokasi rekapitulasi suara di Kecamatan sesuaidengan tempat yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam pemberitahuan dan undangan.
4. Mengawasi dan memastikan tempat dilaksanakannya rekapitulasi dilaksanakan dengan pencahayaan yang terang.
5. Mengawasi saksi peserta Pemilu dapat mengikuti dan menyaksikan proses rekapitulasi dengan tanpa hambatan.
6. Mencatat dan memeriksa keberatan yang dilakukan olehsaksi peserta Pemilu terkait proses rekapitulasi.
7. Mencacat dan melaporkan keberatan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu saat rekapitulasi diKabupaten/Kota.
8. Mencatat dan melaporkan rekomendasi perbaikan saatp roses rekapitulasi di
118
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Kabupaten/Kota. 9. Mencatat dan Melaporkan kejadian adanya
selisih suarapada saat rekapitulasi diKabupaten/Kota sebelum dituangkan dalam Berita Acara (BA)
10. Melakukan pengawasan terhadap waktu berakhirnya tahapan rekapitulasi di Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
Dalam menghadapi inti tahapan dari proses pelaksanaan Pemilihan
Umum Tahun 2019 yaitu tahapan pemungutan, penghitungan dan
Rekapitulasi suara,Bawaslu Bulukumba melaksanakan beberapa bentuk
pencegahan dengan merancang kegiatan eksternal dan internal serta
beberapa bentuk penyampaian lisan dan tertulis ke pihak-pihak terkait
dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2019. Adapun kegiatan yang
dilaksanakan oleh Bawaslu Bulukumba sebagai berikut:
1) Melaksanakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemilu Tahap II
Tahun 2019 pada Hari Kamis s.d Jumat tanggal 28-29 Maret 2019,
Pukul 13.00 Wita, bertempat di Hotel Agri Bulukumba Jl. R Suprapto
No 18 Kab. Bulukumba. Kegiatan ini melibatkan Panwaslu
Kecamatan. yang bertujuan untuk memberikan Pemahaman tehnik
Pengawasan yang akan di lakukan pada saat Pemunggutan dan
Penghitungan Suara, serta Memberikan Pemahaman tentang
Penggunaan Siwaslu yang akan di gunakan oleh Pengawas
setempat.
2) Melaksanakan Rapat dikantor Bawaslu Bulukumba pada Jumat,5
April 2019 dengan Nomor surat 0030/SN-04/HM.02.03/IV/2019
dengan mengundang Ketua OKP, Media Massa Cetak dan Elektronik
dengan tujuan membangun kesepahaman dalam rangka
menyukseskan terlaksananya Pemilu 2019 yang aman dan Damai.
119
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
3) Melaksanakan Bimbingan Teknis tentang Training Of Trainner pada
Pemilu Tahun 2019 pada hari Senin-Selasa, Tanggal 08-09 April 2019
Pukul 08.00 Wita bertempat di Hotel Agri Bulukumba Jl. R Suprapto
No 18 Kab. Bulukumba, kegiatan ini melibatkan Panwaslu
Kecamatan yang bertujuan untuk betul-betul melakukan
pengawasan agar nantinya pada saat pemungutan dan
penghitungan suara dapat berjalan sesuai dengan aturan.
4) Melaksanakan Rapat dikantor Bawaslu Bulukumba pada Kamis,11
April 2019 dengan Nomor surat 0043/SN-04/HM.02.03/IV/2019
dengan mengundang Pimpinan Partai Politik, Tim Kampanye
Peserta Pemilu 2019 dengan tujuan membicarakan komitmen
bersama dalam menyukseskan Pemilu 2019, khususnya kelancaran
tahapan pemungutan suara.
5) Melaksanakan Rapat di kantor pada hari Kamis 18 April 2019
dengan Nomor Surat 0243/SN-04/PM.00.02/IV/2019 dengan
mengundang Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan
dengan tujuan melakukan scanning Salinan C1 hasil penghitungan
suara dan melakukan infut hasil penghitungan suara yang menjadi
Dasar sebagai Data Pembanding pada Rekap tingkat Kecamatan.
6) Melakukan Pencegahan Dini dengan memberikan Surat Himbauan
kepada KPU Bulukumba dan Instruksi serta Penyampaian kepada
Panwaslu Kecamatan.
Grafik G.1 : Jumlah Surat Himbaun pada Tahapan Tungsura
7
2
Panwascam KPU Bulukumba
120
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Surat Himbauan yang dikeluarkan Bawaslu Bulukumba kepada
KPU Bulukumba adalah untuk mengingatkan KPU Kab. Bulukumba
menginstruksikan kepada jajarannya agar pada Tahapan Pemngutan
Suara sampai pada Rekapitulasi dilaksanakan sesuai dengan
Regulasi yang berlaku, sementara Instruksi dan Penyampaian yang
disampaikan Bawaslu Bulukumba kepada Panwaslu Kecamatan
adalah meminta agar seluruh kegiatan mulai dari Pemungutan suara
sampai Rekapitulasi tingkat kecamatan untuk di awasi engan Teliti
dan Cermat serta memberikan Saran Perbaikan jika ditemukan ada
hal yang dilakukan diluar aturan yang telah ditetapkan.
7) Bawaslu Bulukumba pada Proses Pemungutan, Penghitungan dan
Rekapitulasi Suara menyampaikan Pelaporan Hasil Pengawasan
dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan Pemilu
Pemungutan dan Penghitungan Suara (SIWASLU) dengan alat kerja
yang digunakan sebagai berikut :
Tabel G.3 : Alat Kerja Pemungutan, Penghitungan dan
Rekapitulasi Suara
Tahapan Alat Kerja Jenis Formulir
Masa Tenang dan Persiapan Pemungutan
Suara
Pengawasan hari tenang Form AA.PS-1
Pengawasan persiapan pemungutan suara
Form AA.PS-2
Pemungutan Suara
Pengawasan pemungutan suara di TPS
Form AA.PS-3
Pegawasan menjelang penghitungan suara di TPS
Form AA.PS-4
Rekap Perhitungan suara Form AA.PS-5
Rekapitulasi Penghitungan
Suara
Pengawasan Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
Form A1.PS-1
Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan
Form A1.PS-2
Pengawasan Proses Form A2.PS-1
121
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten
Form A2.PS-2
b. Aktifitas Pengawasan
Setelah Proses Pemungutan Suara dilaksanakan pada 17 April 2019,
Bawaslu Bulukumba aktif melakukan Monitoring dan Supervisi mulai
pada Tahapan Penghitungan Suara di TPS sampai pada Proses
Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, selain itu Bawaslu Bulukumba
melakukan Posko 24 Jam untuk melayani Peserta yang melakukan
Konsultasi dan menerima Laporan yang pasca Pemungutan dan
penghitungan suara meningkat.
Bawaslu Bulukumba memastikan seluruh tahapan diawasi dengan
maksimal untuk memastikan Tahapan Pemungutan, Penghitugan dan
Rekapitulasi Suara terlaksana sesuai dengan Regulasi yang berlaku,
selama tahapan proses Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, Bawaslu
terus melakukan monitoring demi memastikan proses Rekap berjalan
lancar sesuai dengan Regulasi yang berlaku.
Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten
Bulukumba dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, 29-30 April 2019 yang
berlangsung di Aula Kantor KPU Kab. Bulukumba Jl. Jenderal Sudirman
no. 10 Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba. Adapun
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara masing-masing jenis Pemilihan
adalah sebagai Berikut :
Tabel G.4 : Perolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden
No Pasangan Calon Perolehan
Suara
1 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Maruf Amin 79.389
2 H. Prabowo Sandi dan Sandiaga Salahuddin Uno 159.601
Jumlah Suara Sah Pasangan Calon 238.990
122
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Tabel G.5 : Perolehan Suara Calon Anggota DPD
Setelah Proses Rekapitulasi tingkat Provinsi dilakukan, ada Sembilan
Caleg dengan Perolehan Suara tertinggi yang merupakan akumulasi
perolehan suara secara keseluruhan dari Dapil Sulsel 2 meliputi
Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Kota Parepare,
Barru, Kepulauan Pangkep dan Maros. Berikut rincian perolehan suara
khusus kabupaten Bulukumba :
Tabel G.6 : Perolehan Suara Caleg DPR RI Dapil Sulsel 2
No Partai Nama Caleg Perolehan Suara
1 Gerindra Andi Iwan Darmawan Aras 7.958
2 Golkar Andi Rio Idris Padjalangi 5.112
No Calon Anggota DPD Perolehan
Suara
21 Dr. H. Abd. Rahim Mas P Sanjata, MA 9.608
22 Dr. H. Ajiep Padindang, SE.,MM. 24.971
23 Am. Iqbal Parewangi 22.649
24 Andi Muh. Ihsan 31.991
25 Arianto Burhan Makka 10.817
26 Asmar, St.,M.Si 7.067
27 Herman Hafid Nassa, SH 7.352
28 Lily Amelia Salurapa, SE.,MM 6.460
29 M. Amil Sadiq, Sj.,MH. 6.398
30 H. Mappaujung, Se.,M.Si. 4.844
31 H. Moh. Roem Muin, Sh.,M.Si. 9.199
32 Drs. M. Tasmin L,M.Pd.I 5.259
33 Dr. Ir. H. Muhammad Syaiful Saleh, M.Si 18.322
34 Drs Muh Yunus Razak 2.172
35 Muhlis Katili, S.Kep.,Ns 5.851
36 H. Mustafa Irate 1.696
37 Nina Marlina Nadjamuddin 5.524
38 Dr. Pathillah, SH.,MH. 2.747
39 H. Dr. Sindawa Tarang, SH.,MH.,MH 6.192
40 Dr. St Nusra Azis, S.Pt. M.P 11.633
41 Ir. Sulaeman Qamaruddin 2.139
42 Tamsil Linrung 19.741
Jumlah Suara Sah Calon DPD 222.632
123
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
3 PKS Akmal Pasluddin 10.385
4 PAN Andi Yuliani Paris 5.145
5 Golkar Supriansa 515
6 Nasdem Hasnah Syam 2.093
7 PDIP Syamsu Niang 5.099
8 PPP Muhammad Aras 3.387
9 PKB Andi Muawiah Ramli 7.615
Sementara untuk DPRD Provinsi Dapil Sulsel 5 ada Enam Orang
dengan Perolehan Suara Tertinggi dengan Akumulasi Perolehan Suara
dari Bulukumba dan Sinjai. Berikut rincian perolehan suara khusus
kabupaten Bulukumba :
Tabel G.7 : Perolehan Suara Caleg Provinsi Dapil Sulsel 5
No Partai Nama Caleg Perolehan Suara
1 Golkar A. Ayu Andira 10.019
2 Gerindra A. Muhtar Mappatoba 2.806
3 Nasdem Arum Spink, S.Hi 12.588
4 PKB Andi Muh Anwar Purnomo 26.268
5 PKS Isnayani, SH 6.069
6 PAN H. A. Edy Manaf 13.363
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2019
di tetapkan Oleh KPU Bulukumba pada Rapat Pleno Terbuka pada Senin,
22 Juli 2019 dengan Surat Keputusan KPU Kab. Bulukumba Nomor:
55/PL.01.9-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2019. Adapun Perolehan Suara
Masing-masing Partai Politik di Kab. Bulukumba adalah :
Tabel G.8 : Perolehan Suara Partai
No Partai Perolehan Suara
1 NASDEM 30.409
2 GOLKAR 25.711
3 PPP 25.559
4 GERINDRA 25.267
5 PAN 21.952
6 PKB 21.466
124
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
7 HANURA 14.890
8 DEMOKRAT 14.533
9 PKS 13.926
10 PDIP 12.825
11 BERKARYA 10.537
12 PBB 6.319
13 PERINDO 4.054
14 PSI 3.708
15 GARUDA 3.124
16 PKPI 1
Jumlah 234.281
Penetapan Anggota DPRD terpilih Kabupaten Bulukumba di
tetapkan KPU Kab. Bulukumba pada Hari Senin, 22 Juli 2019 melalui
Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab.
Bulukumba Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasil Penetapan Anggota
DPRD Bulukumba terpilih di tuangkan dalam Surat Keputusan KPU Kab.
Bulukumba Nomor: 56/PL.01.9-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2019. Adapun
40 Nama Anggota DPRD Kab. Bulukumba yang terpilih dengan suara
tertinggi adalah sebagai berikut :
Tabel G.9 : Perolehan Suara tertinggi 40 Caleg DPRD Bulukumba
DAPIL I (Ujungbulu-Ujungloe-Bontobahari)
No Partai Nama Suara Sah
1 PKB Fahidin, HDK, S.Pdi, MM 1.540
2 GERINDRA H.Patudangi, S.Sos 2.196
3 PDIP Zulkifli Ziyye, S.Pi 653
4 GOLKAR Juandy Tandean 3.101
5 NASDEM A.Narni Nur Intan 2.128
6 NASDEM Dra.Hj.Sitti Aminah Syam, M.Kes 2.115
7 PKS Drs. Pasakai, M.Si 1.362
8 PPP Drs. H.A. Pangerang Hakim 2.307
9 PAN Syamsir Paro, S.Sos 2.162
10 HANURA H.Supriadi, H. Beddu 2.792
11 PBB H.Safiuddin, S.sos 2.841
125
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
DAPIL II (Gantarang-Kindang)
No Partai Nama Suara Sah
1 PKB A.Soraya Widya Sari, S.Ip 3.364
2 GERINDRA Muhammad Bakti 2.424
3 GOLKAR H.Andi Hamsah Pangki 2.335
4 NASDEM Abdul Kaab, S.Sos 2.363
5 PKS A.Muhammad Ahyar, SE 1.800
6 PPP H.Rijal, S.Sos 3.877
7 PPP Ahmad Akbar, SH 2.372
8 PPP Drs. H.Amiruddin, MM 1.988
9 PAN HJ. Nuraidah 2.648
10 HANURA Anhar Sakti 2.150
DAPIL III (Rilau Ale-Bulukumpa)
No Partai Nama Suara Sah
1 PKB Ir. Andi Erlina Halmin 1.320
2 GERINDRA Ahmad Saiful, SE 1.937
3 GERINDRA Kahar Muda 1.589
4 PDIP Khaerul Ibrahim 1.975
5 GOLKAR Hj. Sitti Aminah, S.Sos 1.581
6 NASDEM Drs. Syarifuddin 1.473
7 PPP Muh. Jufri, SH 2.151
8 PAN Andi Zulkarnain Pangki, SE 1.505
9 DEMOKRAT Sabri 1.935
Dapil IV (Bontotiro-Herlang-Kajang)
No Partai Nama Suara Sah
1 PKB Alkhaisar Jainar Ikrar 1.339
2 GERINDRA Abdul Hakim, A.Md.Pi 1.621
3 PDIP Musa Lirpa 687
4 GOLKAR H.Abu Talib, S.Pd 1.784
5 NASDEM Muhammad Tamrin 1.525
6 BERKARYA Ismail Yusuf 987
7 PKS Andi Rantinah Amin 1.253
8 PPP Uddin Hamsah, SE 1.609
9 PAN Supriadi, S.Sos 1.499
10 DEMOKRAT Ir. Hj.A.Murniati Makking 1.643
126
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
3. Hasil-hasil Pengawasan
a. Temuan
Tidak ada Temuan Dugaan Pelanggaran pada Tahapan ini, akan tetapi
Hasil Pengawasan Bawaslu Bulukumba pada Pengawasan Tahapan
Pemungutan dan Penghitungan Suara yaitu pada Proses Penghitungan
Suara terjadi Banyak Kesalahan Pencatatan pada Pengisian Formulir
Salinan C1 yang berbeda dengan C1 Plano, kejadian ini banyak terjadi
pada pencatatan Poin Pengguna Hak Pilih, DPTb dan DPK serta Pengisian
pada Penggunaan surat sehingga pada Proses Rekapitulasi di Tingkat Desa
sampai Rekapitulasi Tingkat Kecamatan ada beberapa perbedaan data
akibat kesalahan pengisian tersebut, beberapa perbedaan yang terjadi
telah diselesaikan pada Rekap Tingkat Kecamatan.
Selama Proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bulukumba yang
berlangsung selama Dua Hari pada Tanggal 29-30 April 2019 beberapa
Hasil Pengawasan Bawaslu Bulukumba terhadap perubahan angka-angka
selama Rekapitulasi berlangsung dari 10 Kecamatan di uaraikan secara
lengkap pada Tabel di bawah ini :
Tabel G.10 : Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten
No Kecamatan Dokumen Awal Dokumen
Seharusnya/Perubahan
1 Bonto Bahari
Suara Partai Garuda untuk Dapil Sulsel 5 sebanyak 49 dan Suara Caleg Nomor Urut Tiga (Asra Maulyana SE, M.Si)sebanyak 7
Suara Caleg Nomor Urut tiga dengan status TMS menjadi suara Partai sehingga Perolehan Suara Partai Garuda Sebanyak 56
Suara Partai PAN Dapil Bulukumba 1 sebanyak 115, sedangkan suara Caleg Pan No Urut 8 atas nama Ismail, S.Pd sebanyak 2
Suara Caleg dengan Status TMS menjadi Suara Partai sehingga Suara Partai PAN sebanyak 117
Suara Partai PBB Dapil Bulukumba 1 Sebanyak
Suara Caleg dengan Status TMS menjadi Suara Partai
127
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
22, Suara Caleg Nomor urut 2 atas nama Hambali sebanyak 2
sehingga Suara Partai PBB sebanyak 24
2 Rilau Ale
Suara Partai Garuda untuk Dapil Sulsel 5 sebanyak 99 dan Suara Caleg Nomor Urut Tiga (Asra Maulyana SE, M.Si)sebanyak 10
Suara Caleg Nomor Urut tiga dengan status TMS menjadi suara Partai sehingga Perolehan Suara Partai Garuda Sebanyak 109
3 Herlang
Suara Partai Garuda untuk Dapil Sulsel 5 sebanyak 110 dan Suara Caleg Nomor Urut Tiga (Asra Maulyana SE, M.Si)sebanyak 9
Suara Caleg Nomor Urut tiga dengan status TMS menjadi suara Partai sehingga Perolehan Suara Partai Garuda Sebanyak 119
4 Kajang
Suara Partai Garuda untuk Dapil Sulsel 5 sebanyak 124 dan Suara Caleg Nomor Urut Tiga (Asra Maulyana SE, M.Si)sebanyak 23
Suara Caleg Nomor Urut tiga dengan status TMS menjadi suara Partai sehingga Perolehan Suara Partai Garuda Sebanyak 147
5 Bulukumpa
Suara Partai Garuda untuk Dapil Sulsel 5 sebanyak 134 dan Suara Caleg Nomor Urut Tiga (Asra Maulyana SE, M.Si)sebanyak 8
Suara Caleg Nomor Urut tiga dengan status TMS menjadi suara Partai sehingga Perolehan Suara Partai Garuda Sebanyak 142
6 Gantarang
Suara Partai Garuda untuk Dapil Sulsel 5 sebanyak 90 dan Suara Caleg Nomor Urut Tiga (Asra Maulyana SE, M.Si)sebanyak 16
Suara Caleg Nomor Urut tiga dengan status TMS menjadi suara Partai sehingga Perolehan Suara Partai Garuda Sebanyak 106
7 Ujung Loe
Suara Partai Garuda untuk Dapil Sulsel 5 sebanyak 156 dan Suara Caleg Nomor Urut Tiga (Asra Maulyana SE, M.Si)sebanyak 26
Suara Caleg Nomor Urut tiga dengan status TMS menjadi suara Partai sehingga Perolehan Suara Partai Garuda Sebanyak 176
Suara Partai PAN Dapil Bulukumba 1 sebanyak 153, sedangkan suara Caleg Pan No Urut 8 atas nama Ismail, S.Pd sebanyak 17
Suara Caleg dengan Status TMS menjadi Suara Partai sehingga Suara Partai PAN sebanyak 170
Suara Partai PBB Dapil Bulukumba 1 Sebanyak
Suara Caleg dengan Status TMS menjadi Suara Partai
128
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
57, Suara Caleg Nomor urut 2 atas nama Hambali sebanyak 7
sehingga Suara Partai PBB sebanyak 64
8 Kindang
Suara Partai Garuda untuk Dapil Sulsel 5 sebanyak 39 dan Suara Caleg Nomor Urut Tiga (Asra Maulyana SE, M.Si)sebanyak 6
Suara Caleg Nomor Urut tiga dengan status TMS menjadi suara Partai sehingga Perolehan Suara Partai Garuda Sebanyak 45
9 Bonto Tiro
Suara Partai Garuda untuk Dapil Sulsel 5 sebanyak 109 dan Suara Caleg Nomor Urut Tiga (Asra Maulyana SE, M.Si)sebanyak 12
Suara Caleg Nomor Urut tiga dengan status TMS menjadi suara Partai sehingga Perolehan Suara Partai Garuda Sebanyak 121
10 Ujung Bulu
Suara Partai Garuda untuk Dapil Sulsel 5 sebanyak 53 dan Suara Caleg Nomor Urut Tiga (Asra Maulyana SE, M.Si)sebanyak 6
Suara Caleg Nomor Urut tiga dengan status TMS menjadi suara Partai sehingga Perolehan Suara Partai Garuda Sebanyak 59
Suara Partai PAN Dapil Bulukumba 1 sebanyak 94, sedangkan suara Caleg Pan No Urut 8 atas nama Ismail, S.Pd sebanyak 1
Suara Caleg dengan Status TMS menjadi Suara Partai sehingga Suara Partai PAN sebanyak 95
Suara Partai PBB Dapil Bulukumba 1 Sebanyak 110, Suara Caleg Nomor
urut 2 atas nama Hambali sebanyak 7
Suara Caleg dengan Status TMS menjadi Suara Partai sehingga Suara Partai PBB
sebanyak 117
Sementara untuk Perubahan Data Pemilih Hasil Pengawasan Bawaslu
Bulukumba khususnya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pemilih
Disabilitas adalah :
Tabel G.11 : Rekapitulasi Perubahan Data Pemilih
Data Pemilih
Jenis Dokumen Dokumen Awal
Dokumen Seharusnya
Lk Pr Jumlah Lk Pr Jumlah
Daftar Pemilih
Tambahan
DB1 PPWP 566 365 931 567 367 934
DB1 DPR RI 520 337 857 567 367 934
DB1 DPD 547 343 890 567 367 934
129
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
(DPTb) DB1 DPRD PROV 516 335 851 567 367 934
Pemilih Disabilitas
DB1 PPWP 523 617 1140 519 621 1140
DB1 DPR RI 523 617 1140 519 621 1140
DB1 DPD 523 617 1140 519 621 1140
DB1 DPRD PROV 523 617 1140 519 621 1140
Adanya Perubahan Data tersebut di karenakan adanya kesalahan
penulisan Data Pemilih di Tiga Kecamatan masing-masing :
1. Kecamatan Ujung Bulu ada (4) Empat Kelurahan yaitu : Tanah
Kongkong (TPS), Bintarore (TPS 5 dan 6), Caile (TPS 4,10,17,18 dan
19), dan Loka (TPS 2,6,9)
2. Kecamatan Gantarang ada 5 (Lima) Dea/Kelurahan yaitu : Mario
Rennu (TPS 6 dan 11), Palambarae (TPS 8), Polewali (TPS 12),
Taccorong (TPS 5) dan Bonto Masila (TPS 3)
3. Kecamatan Kindang ada 1(Satu) Kelurahan yaitu : Borong Rappoa
(TPS 6 dan 8)
b. Rekomendasi
Beberapa Kejadian dari Hasil Pengawasan pada Tahapan ini telah
di berikan Saran Perbaikan ke KPUD Bulukumba untuk ditindak Lanjuti
sesuai Peraturan yang berlaku.
c. Tindak Lanjut Rekomendasi
Rekomendasi berupa Saran Perbaikan yang telah di sampaikan
telah di tindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
4. Dinamika dan Permasalahan
Adapun Dinamika dan Permasalahan yang muncul pada tahapan
Pemungutan dan Rekapitulasi Suara adalah masih rendahnya kualitas
SDM Para penyelenggara tehnis khususnya ditingkat PPS, sehingga dalam
Proses rekapitulasi ditemukan beberapa perbedaan Data akibat dari
kesalahan Penulisan dan Kesalahan Penempatan dari PPS.
Faktor yang menjadi Permasalahan utama adalah dengan Pemilihan
secara serentak tentu menjadi beban tersendiri bagi penyelenggara
130
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
tekhnis dan pengawas pemilu, karena waktu akan dihabiskan beberapa
hari untuk menyelesaikan proses pemungutan dan penghitungan, faktor
ini juga yang membuat sebahagian penyelenggara mengalami kelelahan,
sehingga berdampak pada kesalahan penulisan disetiap formulir
rekapitulasi.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Tahapan Pemungutan, Penghitungan,dan Rekapitulasi Pelaksanaan
Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bulukumba berjalan dengan Lancar,
seluruh Proses Tahapan dilaksanakan sesuai dengan Regulasi yang telah
di tetapkan.
Beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara untuk
di perhatikan adalah masih rendahnya Partisipasi Pemilih dalam
menggunakan Hak Pilihnya, sehingga kegiatan Sosialisasi dalam upaya
mendorong Partisipasi Pemilih harus ditingkatkan oleh Penyelenggara.
Disamping itu juga Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara
ditingkat PPS agar menjadi Fokus Perhatian demi Tercapainya Pemilihan
yang Demokratis.
Kedepan agar Pemilu serentak dengan Lima Jenis Pemilihan menjadi
perhatian untuk dievaluasi, karena pada prosesnnya pemilu kali inilah
yang sangat rumit dan melelahkan, bahkan disebahagian daerah banyak
penyelenggara pemilu yang meninggal dunia diakibatkan karena
kelelahan.
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tiap-tiap TPS
Lebih Maksimal diharapkan untuk Pemilu yang mendatang ada
penambahan Jumlah Anggota Pengawas Pemilu Lapangan ( PPL ). Karena
dengan Kondisi Saat ini, Bawaslu sangat kesulitan dalam memaksimalkan
Pengawasan.
131
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN
1. Pelaksanaan Pengawasan
Dalam Pemilu Serentak 2019 yang pertama kali dilakukan ini, rakyat
Indonesia yang telah mempunyai hak pilih secara bersamaan akan memilih
calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD,
calon anggota DPRD provinsi serta calon anggota DPRD kabupaten/kota
yang mekanisme dan pelaksanaannya telah diatur pada UU Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum.
Salah satu yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 adalah terkait
dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU Pemilu Tahun
2017, pengaturan tentang netralitas ASN diatur dalam Pasal 280 ayat (2) dan
ayat (3) di mana ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan
kampanye Pemilu. Apabila ASN tersebut tetap ikut kampanye, maka
sebagaimana diatur dalam Pasal 494 akan dikenakan sanksi pidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp
12.000.000.
Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara
profesional, maka netralitas ASN dalam perhelatan Pemilu Serentak 2019 ini
menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat
perhatian pemerintah serta masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam
perhelatan Pemilu selalu saja ada Instrumen untuk menjadikan ASN sebagai
alat Politik memenangkan calon tertentu.
a. Kerawanan-kerawanan
Kerawanan-kerawanan dalam Pengawasan Netralitas ASN pada
Pemilu 2019 adalah sebagai Berikut :
1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon
Presiden dan Wakil Presiden.
2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye.
132
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
3) Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
atau Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum,
selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,
imbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam
lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
4) ASN memasang spanduk promosi kepada calon.
5) ASN mendekati Parpol terkait dengan pungusulan dirinya atau
orang lain menjadi calon.
6) ASN mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan
sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi
calon baik di media online atau media sosial.
7) ASN menjadi pembicara pada pertemuan Parpol
8) ASN foto bersama calon
9) ASN menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan atau tanpa atribut
Parpol.
b. Perencanaan Pengawasan
Pada pengawasan Netralitas ASN, Bawaslu Bulukumba
memaksimalkan Sinergitas bersama Masyarakat, inspektorat serta pejabat
pembina kepagawaian sebagai upaya menjaga Marwah ASN agar tetap
bertindak secara Profesional, Berintegritas dan Independen pada Pemilu
2019.
Dalam hal memastikan ASN tidak terlibat Kegiatan Kampanye,
Bawaslu Bulukumba memaksimalkan Pengawasan di Setiap Kegiatan
Kampanye yang berlangsung untuk memastikan tidak ada keterlibatan
ASN pada kegiatan tersebut, selain itu Bawaslu juga melakukan
Pengawasan Akun Media Sosial ASN yang berpotensi menjadi Sarana
Kampanye.
133
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
Dalam proses Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilihan Umum
Tahun 2019,Bawaslu Bulukumba melaksanakan beberapa bentuk
pencegahan dengan merancang kegiatan eksternal dan internal serta
beberapa bentuk penyampaian lisan dan tertulis ke pihak-pihak terkait
dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2019. Adapun kegiatan yang
dilaksanakan oleh Bawaslu Bulukumba sebagai berikut:
1) Melaksanakan Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Pemilihan
Umum Tahun 2019 pada Hari Selasa tanggal 02 April 2019 Pukul
08.00 Wita bertempat di Hotel Agri Bulukumba Jl. R Suprapto No 18
Kab. Bulukumba Kegiatan ini melibatkan ASN, TNI, dan Polri yang
bertujuan untuk kembali mengingatkan Netralitas ASN dalam
Pemilu 2019 sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang
Pemilu 2019, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
2) Melakukan Pencegahan Dini dengan memberikan Himbauan kepada
Stakeholder terkait, seperti :
a) Surat kepada para kepala Desa Se-Kab Bulukumba terkait
himbauan untuk senantiasa menjaga sikap netral selama
penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD
Provinsi/Kabupaten serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
tahun 2019 dengan nomor surat 0060/K.SN-
04/HM.01.02/IX/2018 tertanggal 20 September 2018
b) Surat kepada Bupati Kab Bulukumba terkait himbauan untuk
senantiasa menjaga sikap netral selama penyelenggaraan
Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi/Kabupaten serta
134
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dengan nomor
surat 0061/K.SN-04/HM.01.02/IX/2018 tertanggal 20 September
2018
c) Surat kepada sdr,Jabal nur (Kepala Desa Barugae Kec
Bulukumpa) terkait penyampaian untuk tidak melakukan hal
yang bertentangan dengan undang-undang pemilihan umum
nomor 7 tahun 2017 dalam pasal 490 dengan nomor surat
0085/SN-04/HM.02.00/IX/2018 tertanggal 26 September 2018
d) Surat kepada Bupati dan Wakil Bupati Kab Bulukumba terkait
himbauan agar mematuhi segala ketentuan peraturan
perundang-undangan,tidak menggunakan fasilitas negara yang
terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kampanye dan
pemenangan peserta Pemilu dalam Pemilihan tahun 2019 dan
tidak membuat keptusan dan/atau melakukan tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu
dalam masa Kampanye, Masing-masing dengan Nomor 0065/
SN-04/HM.00.02/X/2018 dan 0066/SN-04/HM.00.02/ X/2018
tertanggal 19 Oktober 2018
e) Surat kepada H. Amri (Ceo PT.Argus Resky Pratama) terkait
himbauan untuk menjaga Netralitas ASN dan tidak hadir
menjadi narasumber pada kegiatan kampanye yang
dilaksanakan oleh peserta Pemilu dengan nomor surat 0085/SN-
04/PM.00.02/XII/2018 tertanggal 22 Desember 2018
f) Surat kepada Pimpinan jaringan kerja sosial politik terkait
himbauan untuk menjaga netralitas ASN yakni tidak melibatkan
Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadai Narasumber pada
kegiatan Kampanye yang dilakukan dengan nomor surat
0088/SN-04/PM.00.02/XII/2018 tertanggal 24 Desember 2018
135
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
g) Surat kepada Bapak Bupati Bulukumba terkait Himbauan
menyampaikan Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN),Kepala
Desa,Perangkat Desa,adan Permusyawaratan Desa agar tidak
terlibat dalam kegiatan kampanye yang dilakukan di Bulukumba,
dengan nomor surat 0089/SN-04/PM.00.02/XII/2018 tertanggal
24 Desember 2018
h) Surat kepada Bapak Bupati Bulukumba terkait Himbauan
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mematuhi segala
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No
5 Tahun 2014, UU No 7 tahun 2017,Peraturan Pemerintah RI
Nomor 53 tahun 2010 dan Peraturan badan pengawas Pemilu RI
Nomor 6 tahun 2018 dengan nomor surat 0004/SN-
04/PM.00.02/I/2019 tertanggal 06 Januari 2019
i) Surat kepada Kepala Desa Se-Kab Bulukumba terkait Himbauan
Netralitas Kepala Desa untuk menjaga netralitas dan tidak
membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan atau
merugikan peserta Pemilu atau calon Legislatif selama
penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD
Provinsi/Kabupaten serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
tahun 2019 di Kab Bulukumba dengan nomor surat 0006/SN-
04/PM.00.02/I/2019 tertanggal 06 Januari 2019
j) Surat kepada Badan pusat statistik (BPS) dan Departemen
agama Republik Indonesia (DEPAG RI) terkait himbauan untuk
Aparatur Sipil Negara (ASN) agar senantiasa menjaga netralitas
selama penyelenggaraan Pemilihan umum anggota DPR,DPD
dan DPRD serta Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
tahun 2019 dengan nomor surat 0004/SN-04/HM.02.02/I/2019
tertanggal 18 Januari 2019
136
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
k) Surat kepada Kepala Kantor Kementrian agama Kec Se Kab
Bulukumba terkait himbauan agar mematuhi segala ketentuan
peraturan perundang-undangan dan tidak membuat keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu peserta Pemilu sebelum,selama dan
sesudah masa Kampanye dengan nomor surat 0016/SN-
04/HM.02.02/II/2019 tertanggal 22 Februari 2019
l) Surat kepada Kepala Dinas sosial Bulukumba terkait himbauan
untuk memastikan program-program bansos kemensos seperti
program keluarga harapan (PKH),Bantuan beras sejahtera
(rastra) atau bantuan pangan non tunsi (BPNT) dan kelompok
usaha bersama (kube) tidak dimanfaatkan dalam kegiatan yang
menguntungkan salah satu peserta Pemilu tahun 2019 dengan
nomor surat 0017/SN-04/HM.02.02/II/2019 tertanggal 26
Februari 2019
m) Surat kepada Bupati Bulukumba, Kapolres Bulukumba, Dandim
1411 Bulukumba,Ketua Pengadilan negeri Bulukumba,Kepala
kejaksaan negeri Bulukumba,Kepala lapas kelas II A Bulukumba
dan Ketua Pengadila agama Bulukumba terkait himbauan untuk
menyampaikan ke Jajaran tingkat dibawahnya agar senantiasa
menjaga netralitas selama penyelenggaraan pemilihan umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden tahun 2019. dengan nomor surat 0025/SN-
04/HM.02.02/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019
b. Aktifitas Pengawasan
Pasca reformasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) diamanatkan
konstitusi lewat UU untuk kembali menjadi abdi Negara yang
profesional, berintegritas, dan independen, sekaligus bebas dari
intervensi politik. Dalam menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri
137
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
menjadi tanggung jawab Bawaslu dalam mengawal jalannya Pemilu
2019 yang berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil (luber jurdil).
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f tentang
ASN jelas tertera, asas, prinsip,nilai dasar, kode etik, dan kode
perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya
berdasarkan asas netralitas. Bahkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7
Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, selain ASN, pimpinan MA
atau MK sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang
diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak
disebutkan tetap diikutsertakan dalam kampanye maka akan
dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda sehingga Posisi ASN
dalam konteks Pemilu sudah jelas dan tegas diatur dalam UU Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang
Kampanye Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu. Dalam pengawasan
pelanggaran hukum terkait netralitas pihak ASN, Bawaslu mendapat
mandat mengawasi. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 merupakan
acuan dalam menjalankan tugas secara lugas.
Dalam Proses memastikan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan
Pemilu 2019, Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 26 Maret 2019
menandatangani Surat Edaran Nomor: B/94/M.SM.00.00/2019
tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta Pemilihan
Legislatif (Pileg) Tahun 2019. Pada Hasilnya jika dinyatakan terdapat
pelanggaran kode etik, maka penyelesaiannya dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Adapun
138
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
jika dinyatakan terdapat pelanggaran disiplin, maka penyelesaiannya
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Sementara untuk Sanksi Pidana bagi ASN yang terlibat
Kampanye tertuang dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017 yang
menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa,
perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa
yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp.
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Selama Proses Kampanye berlangsung pada tanggal 23
September 2018 – 13 April 2019 Bawaslu Bulukumba aktif
melakukan Pengawasan terhadap seluruh Kegiatan Kampanye yang
berlangsung di Bulukumba untuk memastikan tidak adanya
keterlibatan ASN dalam kegiatan Kampanye, melakukan pengawasan
terhadap akun Media Sosial untuk memastikan ASN tidak
berkampanye melalui Media Sosial, dan massif melakukan
pencegahan kepada ASN agar tidak melanggar asas netralitas
sebagaimana yang telah diatur, salah satunya memastikan ASN tidak
menjadi Pembicara pada kegiatan Partai Politik.
3. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan
1) Temuan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu Nomor:
0003/TM/PP/Cam.Ujung Bulu/27.05/II/2019 tanggal 27 Februari
2019 temuan salah satu ASN atas nama Taufik, SH, MH yang
merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bulukumba dengan
nama akun Face Book “Taufiek MB” membagikan kiriman yang
mengandung unsur Kampanye salah satu Calon Presiden
139
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Republik Indonesi Nomor Urut 01 dan menyudutkan Calon
Presiden Nomor urut 02
2) Temuan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu Nomor:
0004/TM/PP/Cam.Ujung Bulu/27.05/III/2019tanggal 18 Maret
2019 temuan salah satu ASN atas nama Ahmad Tafsir, SE yang
bekerja dikantor Kesbangpol Bulukumba dengan pelanggaran
Pemasangan Bahan Kampanye berupa stiker pada Kendaraan
pribadinya dengan Nomor Polisi DD 1242 IC
b. Rekomendasi
1) Kasus ketidaknetralan ASN atas nama Taufik, SH, MH dengan
temuan Nomor registrasi:003/PL/Cam.Ujung
Bulu/27.05/II/2019 diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN) dengan Nomor : 136/SN-04/PM.05/III/2019
2) Kasus ketidaknetralan ASN atas nama Ahmad Tafsir, SE dengan
temuan Nomor registrasi: 004/PL/Cam.Ujung
Bulu/27.05/III/2019 diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN) dengan Nomor : 0156/SN-04/PM.05/III/2019 serta.
c. Tindak Lanjut Rekomendasi
1) Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan
Nomor : B-III7/KASN/4/2019 perihal Rekomendasi atas
Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Taufik, SH, MH kepada
Bupati Bulukumba (Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
dengan Kesimpulan Memberikan Sanksi hukuman disiplin
sedang yang pelaksanaannya mengacu kepada peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang disiplin PNS.
2) Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan
Nomor : B-1467/KASN/5/2019 perihal Rekomendasi atas
Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Ahmad Tafsir, SE
Memberikan Sanksi hukuman disiplin sedang yang
140
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
pelaksanaannya mengacu kepada peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010tentang disiplin PNS.
4. Dinamika dan Permasalahan
Permasalahan netralitas ASN pada Pemilihan Umum Pilpres dan
Pileg 2019 memang sedikit unik, ASN memiliki hak pilih namun tidak
diperkenankan melakukan kampanye atau ajakan memilih salah satu
paslon, bahkan dilarang mempertunjukan keberpihakan dan pilihannya,
karena Integritas menjadi syarat bagi seorang penyelenggara
pemerintahan dan pelayanan publik.
Keberpihakan ASN kepada paslon tertentu akan sangat rentan
mengarah pada pemanfaatan fasilitas dan kewenangannya untuk
kepentingan politik paslon yang didukung. ASN dianggap
memiliki kekuatan terhadap konstituen yang dapat diberdayakan untuk
menggalang dukungan. Bagi petahana atau incumbent yang ingin
bermain nakal dalam pelaksanaan pemilihan langsung.
Dinamika keterlibatan ASN massif pada setiap Pelaksanaan
Pemilihan sengaja dibubuhi kepentingan politik, misalnya terkait
kelangsungan karirnya, mempertahankan agar jabatannya saat ini
aman, menjatuhkan rekan kerja yang dianggap kompetitor, meminta
kenaikan pangkat (promosi) atau pengerjaan proyek tertentu. Hal-hal
seperti inilah yang kemudian menyempurnakan bentuk pelanggaran
seorang ASN.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Berbagai aturan telah dikeluarkan terkait netralitas ASN ini, mulai
dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri.
Ditambah lagi aturan-aturan teknis dari Bawaslu dan KASN, seperti
memberikan bukti bahwa sebenarnya tidak ada kekurangan pada
aturan tertulis atau norma yang mengatur pelaksanaan netralitas bagi
ASN.
141
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Bawaslu yang diberikan Mandat sebagai lembaga yang memiliki
kewenangan terbesar dalam mengawal pelaksaan Pemilu salah satunya
pengawasan terhadap Netralitas ASN. Tetapi kewenangan yang besar
yang dimiliki Bawaslu belum didukung dengan sumber daya yang
memadai, yakni dari segi jumlah pengawas.
Selain itu metode dan bentuk pengawasan yang benar-benar ideal
dan efektif juga belum dapat dirumuskan secara tepat yang dapat
terimplementasi secara optimal karena masih Banyak masyarakat yang
belum mengetahui mekanisme pelaporan.
Pengawasan netralitas ASN yang datang dari internal lembaga juga
harus berjalan optimal seperti Inspektorat selaku Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah kedepan diharapkan dapat bersinergi dengan
Bawaslu/Panwaslu untuk memaksimalkan pengawasan kepada ASN.
Hal penting berikutnya adalah bahwa instansi pengawas, yakni
Bawaslu/Panwaslu, Inspektorat, dan KASN (Komisi Aparatur Sipil
Negara) harus berdiri pada barisan terdepan sebagai pihak yang bebas
dari tendensi politik, tidak terintimidasi dan tidak memiliki kepentingan
kotor dibalik pelaksanaan Pemilihan.
ASN harus berpegang teguh pada asas, prinsip dan nilai dasar yang
telah diatur dalam undang-undang, yakni menjaga netralitas. Sekali lagi
netralitas tidak berarti bahwa ASN tidak boleh menentukan sikapnya
dalam pemilihan, ASN hanya dilarang mengekspresikan pilihannya di
depan umum, ikut berkampanye dan/atau memobilisasi orang lain,
serta menggunakan fasilitas, atribut dan kewenangannya untuk tujuan
tersebut.
ASN Harus berani mengambil sebuah sikap bijak untuk kembali
menjalankan fungsi mulia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10
huruf (c) UU No. 5 Tahun 2014, yakni sebagai perekat dan pemersatu
bangsa. Bukan hanya diam tak berbuat apa-apa atau bahkan malah
142
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
memperkeruh iklim demokrasi dengan mengumbar keberpihakan
secara frontal dan penyalahgunaan wewenang dalam Pemilu. Berjalan
pada jalur netralitas dan melaksanakan segala tugas pelayanan publik
dengan dasar moral dan etika yang benar adalah perwujudan ASN
sejati.
I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang
1. Pelaksanaan Pengawasan
a. Kerawanan-Kerawanan
Praktik money politics atau politik uang dalam penyelenggaraan
pemilihan umum masih menjadi musuh utama demokrasi. Semangat
gerakan tolak money politics yang kerap disuarakan oleh jajaran Komisi
Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
pada tahapan kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan dan
penghitungan suara seakan menjadi kian berarti tatkala dilemahkan
oleh regulasi aturan perundang-undangan.
Politik uang adalah persoalan hilir yang hulunya adalah soal dana
kampanye. Buruknya pengaturan dan tata kelola dana kampanye akan
berimbas tingginya praktik politik uang. Setidaknya pandangan ini
terlihat dari berbagai kritik terhadap regulasi pemilu dan sejumlah
kasus politik uang yang terjadi pada pemilu sebelumnya.
Politik uang adalah memberikan atau menjanjikan uang ataupun
barang dari pasangan calon, partai politik dan tim sukses kepada
pemilih atau penyelenggara pemilihan dalam rangka memenangkan
Pemilu dengan cara yang curang. Ada empat hal penting yang harus
diperhatikan berkaitan dengan politik uang. Pertama, vote buying atau
membeli suara. Kedua, vote broker atau orang/kelompok orang yang
mewakili kandidat untuk membagikan uang/barang. Ketiga, uang atau
143
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
barang yang akan dipertukarkan dengan suara. Keempat, pemilih dan
penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran politik uang.
Tabel I.1 : Modus Politik Uang
Modus Pelanggaran Bentuk Pelanggaran
Pemberian uang atau barang secara langsung, dengan disertai ajakan untuk memilih
Pemberian asuransi, penggunaan fasilitas kredit, penggunaan proyek dana sosial, bantuan sosial keagamaan, bakti sosial, pembagian sembako dan sejenisnya.
Beli putus • Melalui broker suara, jual beli pengaruh (tokoh agama, artis, dll.)
• Melalui komunitas (ormas/ kelompok
Kolektif-kolegial
Praktik politik uang tidak langsung
Selain model diatas, terkadang oknum caleg juga bermodus
mengelabui sangkaan politik uang dengan cara membayar sejumlah
orang untuk jadi saksi bayangan di tiap TPS, saksi ini juga ditugasi
menjaring pemilih dengan iming-iming uang. Bisa juga menggunakan
pengaruh tokoh lokal untuk mendapat suara di TPS. Oknum caleg akan
lebih tertarik bila tokoh lokal ini juga berperan sebagai petugas
KPPS/Pengawas TPS agar bisa melakukan ‘pengkondisian’ di TPS selain
itu mereka yang menjadi sasaran politik uang adalah pemilih yang
belum memiliki identitas politik dan belum memiliki pilihan namun
memiliki hak suara serta masyarakat yang jauh dari informasi visi misi
ataupun program caleg.
b. Perencanaan Pengawasan
Bawaslu sesuai dengan kewenangan melakukan pengawasan
melekat. Semua pengawas wajib melakukan pengawasan melekat pada
kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka, jika ditemukan ada
money politics akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Fokus Pengawasan Bawaslu dengan mewaspadai kegiatan-kegiatan
kampanye yang sifatnya mengundang calon pemilih, atau kegiatan lain
yang mengundang orang banyak
144
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Dalam pelaksanaan pengawasan hari tenang, Bawaslu hingga
pengawas pemilu di tingkat TPS melakukan kegiatan patroli
pengawasan terhadap praktik politik uang. Kegiatan dilakukan dengan
berbagai metode pengawasan, seperti mengelilingi kampung
mengkampanyekan tolak politik uang kepada masyarakat. Kegiatan ini
dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan Bawaslu kepada peserta
pemilu dan pemilih.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
278 ayat 2 mengatur, selama masa tenang, pelaksana, peserta,
dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang
menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak
menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih
Partai Politik Peserta pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD; e. memilih calon anggota DPD tertentu.
Adapun, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur
dalam pasal 523 ayat 2, yaitu setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim
Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan
atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih
secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama
empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.
Sedangkan, praktik politik yang dilakukan pada hari pemungutan
suara, pada pasal 523 ayat 3 diatur bahwa setiap orang yang dengan
sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak
pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling
lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.
145
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
Memperkuat pengawasan pemilu Dengan adanya kelemahan pada
regulasi serta kondisi kepemiluan tahun 2019, yang kompetisinya lebih
dinamis, peran pengawasan pemilu lebih diperkuat diantaranya :
1) Bawaslu Bulukumba melakukan upaya pencegahan kepada partai
politik sebagai strategi utama pengawasan. Bentuk pencegahan
tersebut dapat dilakukan melalui lisan dan tulisan. Sejauh ini
Bawaslu Bulukumba sudah baik dalam melakukan upaya
pencegahan. Salah satunya adalah ketika melakukan pengawasan
tatap muka atau pertemuan terbatas. Bawaslu terlebih dahulu
menyampaikan beberapa hal yang bisa berpotensi melanggar agar
tidak dilakukan oleh peserta pemilu.
2) Bawaslu Bulukumba mendorong keterbukaan informasi kepada
publik dalam segala persoalan tahapan baik yang menyangkut
dengan data KPU atau peserta pemilu. Misalnya saja ketika terjadi
praktik money politics di suatu tempat kejadian yang dilakukan oleh
peserta pemilu di informasikan ke Publik. Dengan begitu, pola
komunikasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu dapat terbangun
dengan sendirinya dan mampu meningkatkan kepercayaan public
terhadap Bawaslu.
3) Pengawas pemilu sampai ke tingkat desa melakukan pengawasan
yang ekstra ketat terhadap seluruh aktifitas peserta pemilu,
melakukan Patroli Pengawasan anti Politik Uang pada Masa Tenang.
4) Bawaslu Bulukumba aktif memberikan himbauan sebagai upaya
pencegahan terjadinya Praktik Politik Uang diantaranya :
a) Surat kepada Bapak/Ibu masyarakat/saudara(i) jama’ah masjid
Dato Tiro Kab Bulukumba agar seluruh masyarakat menolak
Money Politik (sogok menyogok) dalam Pemilihan umum tahun
146
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
2019 dan melaporkan kepada pengawas Pemilu jika
menemukan adanya dugaan pelanggaran Money Politik
dengan nomor surat 0068/SN-04/HM.00.02/X/2018 tertanggal
31 Oktober 2018
b) Surat kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu se Kab
Bulukumba terkait himbauan agar mematuhi segala ketentuan
larangan kampanye termasuk Money politik dengan nomor
surat 0069/SN-04/PM.01.02/XI/2018 tertanggal 05 November
2018
c) Surat kepada Partai Politik se Kab Bulukumba terkait himbauan
larangan politik uang untuk mematuhi peraturan sebagaimana
di maksud dalam Pasal 280,pasal 284,pasal 285, pasal 286 dan
ketentuan pidana pada pasal 523 (1) undang-undang No 7
tahun 2017 tentang Pemilihan umum dengan nomor surat
0001/SN-04/HM.00.02/I/2019 tertanggal 03 Januari 2019
d) Surat kepada Bapak/Ibu Jamaah Masjid se Kab Bulukumba
terkait himbauan untuk menolak politik uang atau sogok
menyogok dalam pemilihan umum tahun 2019 dan melaporkan
kepada pengawas Pemilu jika menemukan adanya dugaan
pelanggaran politk uang dan Kepada ASN,TNI dan Kepolisian
negara Republik indonesia,kepala Desa,perangkat Desa dan
anggota BPD untuk mematuhi aturan sesuai pada UU No 7
tahun 2017 pasal 280 dengan nomor surat 0021/SN-
04/PM.00.02/I/2019 tertanggal 18 Januari 2019
e) Surat kepada Partai politik se Kab Bulukumba dan Pelaksana
kampanye,peserta dan tim kampanye peserta pemilu 2019
terkait himbauan larangan politik uang untuk mematuhi
peraturan perundang-undangan sesuai UU Nomor 7 tahun
2017 Pasal 280,pasal 284,pasal 285 pasal 286 dan ketentuan
147
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
pidana pada pasal 523 (1) dengan nomor Surat 0131/SN-
04/PM.00.02/III/2019 tertanggal 06 Maret 2019
f) Surat kepada Denyce Laurence Agung (Caleg DPRD No urut 6
Partai Nasdem Dapil I Kab Bulukumba) terkait himbauan
larangan Politik uang untuk mematuhi UU nomor 7 tahun 2017
Pasal 101,Pasal 280,Pasal 284,Pasal 285,Pasal 286 dan
ketentuan pidana pada Pasal 523 ayat (1) dengan nomor Surat
0209/SN-04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 06 April 2019
g) Surat kepada Juandy tendean (Caleg DPRD No urut 6 Partai
Golkar Dapil I Kab Bulukumba) terkait himbauan larangan
Politik uang untuk mematuhi UU nomor 7 tahun 2017 Pasal
101,Pasal 280,Pasal 284,Pasal 285,Pasal 286 dan ketentuan
pidana pada Pasal 523 ayat (1) dengan nomor Surat 0209/SN-
04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 06 April 2019
h) Surat kepada Partai politik se Kab Bulukumba dan pelaksana
kampanye,peserta dan tm kampanye peserta Pemilu 2019
terkait himbauan larangan Politik uang untuk mematuhi UU
nomor 7 tahun 2017 Pasal 101,Pasal 280,Pasal 284,Pasal
285,Pasal 286 dan ketentuan pidana pada Pasal 523 ayat (1)
dengan nomor Surat 0210/SN-04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal
06 April 2019
i) Surat kepada Panwaslu Kec se Kab bulukumba terkait instruksi
pelaksanaan patroli pengawasan agar melakukan patroli
pengawasan anti politik uang pada masa tenang hingga
masuknya hari pencoblosan dan penghitungan suara dengan
nomor Surat 0236/SN-04/PM.01.02/IV/2019 tertanggal 13 April
2019
148
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
b. Aktifitas Pengawasan
Selama proses pelaksanaan Kampanye berlangsung pada
tanggal 23 September 2018 - 13 April 2019, Bawaslu Bulukumba
dalam melakukan pengawasan memastikan seluruh kegiatan yang
dilakukan tidak ada unsur money politik.
Upaya Bawaslu Bulukumba dalam menekan praktik Politik Uang
tetap mengedepankan prinsip pencegahan, berbagai langkah telah
ditempuh Bawaslu baik melakukan sosialisasi kepada peserta
pemilu tentang aturan-aturan pemilu, sosialisasi kepada
masyarakat, dan melakukan Patroli Pengawasan Politik Uang pada
Masa tenang menjelang Pemungutan Suara.
Namun pada pelaksanaan Pemilu 2019 ini ada perbedaan
dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang lalu, pemilu kali ini
merujuk pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam
UU Pemilu tersebut, untuk kasus money politics, Pasal 284
menyebutkan, "Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye
pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau
tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya,
menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan
cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan
Calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu
dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, sesuai dengan Pasal
286 hanya dijatuhkan sanksi administrasi." Di samping itu, UU
Pemilu ini membolehkan pemberian biaya uang makan/minum,
biaya uang/transpor, biaya/uang pengadaan bahan kampanye
kepada peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan tatap
muka peserta pemilu. Hal ini berdasarkan pada lampiran Pasal 286
UU Pemilu tidak termasuk pada kategori materi lainnya.
149
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Selanjutnya, pada aturan bahan kampanye tercantum pada
Peraturan KPU 23 Tahun 2018 Pasal 30, nilai setiap bahan
kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling
tinggi Rp 60.000. Padahal, ketika Pilkada 2018, nilai bahan
kampanye apabila dikonversikan paling tinggi Rp 25.000.
Ini artinya kita bisa melihat bahwa ternyata UU Pemilu ini
memiliki kelemahan dalam menjerat perilaku money politics bila
dibandingkan dengan UU Pilkada. Ada banyak celah yang bisa
dilakukan oleh peserta pemilu untuk memengaruhi pemilih. Dengan
dibolehkannya pemberian biaya transpor, makan minum kepada
peserta kampanye pun tampaknya pengawas pemilu di lapangan
akan sulit untuk membedakan mana cost politic dan money politics
apalagi pemilih. Bagi mereka, ketika diberi sejumlah uang oleh
peserta pemilu, pola pikirnya adalah untuk memilih calon yang
bersangkutan.
Selama proses Kampanye berlangsung Bawaslu Bulukumba
menemukan satu kasus politik Uang dimana pada bulan Januari
2019 sampai bulan Februari 2019 di wilayah Dapil I (Kec. Ujung Bulu,
Kec. Ujung Loe dan Kec. Bontobahari) Tim investigasi Bawaslu Kab.
Bulukumba melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran
Pemilu, dari hasil investigasi tim investigasi Bawaslu Kab.
Bulukumba terhadap informasi awal terkait Kegiatan Caleg DPRD
Kab. Bulukumba Nomor. Urut 1 Dapil Bulukumba 1 (Kec. Ujung Bulu,
Kec. Ujung Loe, Kec. Bontobahari) atas nama Muh. Ibrahim Guntur,
SH dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya melalui Yayasan Fajarqu Al-
Fajri Risqy, berupa Kartu Pengobatan Kesehatan gratis, Tenda
terowongan, Kursi, sound sistem, Bedah Rumah, Pembuatan ATM
BRI, Uang kaget, Mobil Ambulance, waktu kejadian pada bulan
150
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 yang diketahui
oleh Penemu pada tanggal 18 Februari 2019. Berdasarkan kajian
Bawaslu Bulukumba tindakan ini termasuk kedalam Tindak Pidana
Pemilihan Umum.
3. Hasil-hasil Pengawasan
a. Temuan
Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Bulukumba yang
dijadikan temuan tindak pidana Pemilihan Umum dengan registrasi
Nomor: 006/TM-TPP/ SG/PL/Kab/27.05/II/2019 tertanggal 18
Februari 2019 terkait adanya kegiatan Caleg DPRD Kab. Bulukumba
Nomor Urut 1 Dapil Bulukumba 1 (Kec. Ujung Bulu, Kec. Ujung Loe,
Kec. Bontobahari) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas nama
Muh. Ibrahim Guntur, SH yang diduga telah menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye
Pemilu melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy dan dari hasil
Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Memenuhi unsur Pasal 286
ayat (1), Pasal 521, Pasal 523 ayat (1) junto Pasal 280 ayat (1)
Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
b. Rekomendasi
Kasus Politik Uang Slah satu Caleg PSI Dapil Bulukumba 1 dengan
Nomor: 006/TM/-TPP/SG/PL/Kab/27.05/II/2019 dinyatakan
memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu dan diteruskan ke Polres
Bulukumba 0126/SN-04/PM.05.02/III/2019.
c. Tindak Lanjut Rekomendasi
Muh. Ibrahim Guntur, SH yang juga merupakan Caleg PSI Dapil
Bulukumba 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak Pidana “menjanjikan atau memberikan uang
atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye
Pemilu secara langsung atau tidak langsung di Vonis Pidana penjara
151
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
selama 5 (lima) Bulan dengan Putusan Pengadilan dengan Nomor :
55/Pid.Sus/2019/PN Bulukumba
4. Dinamika dan Permasalahan
Permasalahan yang ditemukan pada proses pengawasan Politik
Uang yang paling mendasar adalah Lemahnya penegakan hukum
terhadap politik uang, ini disebabkan oleh lemahnya pengaturan politik
uang. Undang-Undang Pemilu tidak memberikan perhatian serius
terhadap kejahatan politik uang. Walaupun ada beberapa pasal yang
dianggap sebagai bentuk politik uang, itu pun mengandung kelemahan
mendasar, beberama masalah itu adalah :
a. Pada subyek pelaku. Undang-undang hanya melarang pelaksana,
peserta, dan tim kampanye (yang didaftarkan ke KPU). Aturan ini
tidak akan dapat menjangkau pihak lain yang melakukan politik
uang untuk dan atas nama pasangan calon presiden atau partai
politik tertentu. Dengan begitu, politik uang yang dilakukan oleh
pihak lain akan lepas dari jeratan hukum.
b. Sulitnya pembuktian unsur-unsur politik uang. Bagi-bagi uang yang
dilakukan oleh calon legislator, partai, atau tim pendukungnya
belum tentu termasuk politik uang, walaupun hal itu jelas-jelas
ditujukan dalam rangka mempengaruhi pemilih. Waktu untuk
memeriksa laporan politik uang juga sangat sempit.
c. Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang terdiri atas kepolisian,
kejaksaan, dan Bawaslu, rentan tidak efektif akibat perbedaan
pandangan setiap institusi dalam menilai kasus politik uang.
4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Politik uang menjadi hal yang sulit diberantas jika masyarakat
tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan itu, beberapa
evaluasi yang perlu dilakukan adalah :
152
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
a. Peserta pemilu Caleg dan parpol mesti menunjukkan kejujuran dan
kedewasaan berpolitik, harus lebih mengedepankan gagasan dalam
mempengaruhi dan mengambil Simpati Pemilih
b. Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU mestinya mengeluarkan
regulasi rinci terkait dengan bentuk-bentuk kampanye yang
tergolong politik uang. Selama ini, definisi politik uang terlalu umum
dan sering kabur dalam menilai kasus
c. Publik mesti cerdas memilah dan memilih antara politik uang yang
haram dan biaya politik yang halal. Kesadaran awal penting
ditumbuhkan bahwa politik uang merupakan bibit penyakit korupsi.
Publik membutuhkan pendidikan politik yang mencerahkan
sehingga kedepan Publik harus didorong menjadi pengawas
lapangan yang siap proaktif melaporkan jika terjadi tindak politik
uang.
d. masyarakat sipil, seperti LSM dan akademisi agar memaksimalkan
perannya dalam melakukan pendidikan politik. Informasi akurat dan
rinci dibutuhkan publik. Gerakan sosial juga penting digalang dalam
rangka menghadang politik uang. Politik uang mesti gencar
dikampanyekan sebagai kejahatan politik dan musuh bersama
bangsa.
J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA
1. Pelaksanaan Pengawasan
a. Kerawanan-Kerawanan
Politik SARA marak terjadi pada Pemilu 2019 karena kaderisasi
di tubuh Partai Politik tidak berjalan maksimal dan rekrutmen calon
tidak dilakukan secara demokratis, lemahnya kualitas Kader
menyebabkan pertarungan dalam kontestasi tidak lagi berbicara
tentang Program, visi dan misi kandidat, melainkan adalah politik
153
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
SARA yang bisa memecah-belah bangsa dan menghancurkan
keberagaman.
Politisasi SARA dalam Pemilu 2019 memberikan Dampak yang
berbahaya dan akan merusak Harmonisasi kehidupan Sosial dalam
Masyarakat, sehingga diantara masyarakat tidak saling menghargai,
menyayangi, dan menghormati antar sesama masyarakat yang lain.
Politisasi SARA juga berpotensi memunculkan Konflik antar
Warga Masyarakat yang menyebabkan antar Masyarakat saling
menyerang baik Fisik dan Non Fisik, serta Politisasi SARA dapat
memunculkan terjadinya Disentegrasi Bangsa.
b. Perencanaan Pengawasan
Bawaslu Bulukumba dalam melakukan Pengawasan terhadap
Politisasi Sara telah menyusun langkah-langkah Pengawasan serta
Strategi Pengawasan seperti :
1) Aktif memberikan edukasi kepada partai politik untuk
mengusung kader-kader yang berkualitas dan berintegritas
sehingga pada Prosesnya nanti tidak diwarnai oleh kampanye
berbau SARA, tetapi lebih kepada tawaran program-program
yang inovatif dan membangun.
2) Melakukan Pengawasan dimedia Sosial untuk mencegah
terjadinya Kampanye yang dapat menyinggung Isu SARA
3) Melakukan Edukasi Gerakan Kritis kepada Masyarakat Sipil untuk
menjadi bagian menjalankan Fungsi Pengawasan dengan
harapan membentuk pemilih yang berani menuntut kompetisi
partai politik, sehingga lahir Politisi yang berintegritas dengan
tidak memanfaatkan isu SARA dalam merebut kekuasaan.
154
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
Bawaslu Bulukumba dalam melaksanakan tugas selalu
mengedepankan langkah Pencegahan, seperti :
1) Aktif memberikan Edukasi kepada Pimpinan Partai Politik untuk
melakukan Rekruitmen calon legislatif yang berintegritas,
mempunyai Visi dan Misi yang jelas, sehingga bisa menghindari
penggunaan isu SARA dalam merebut simpati masyarakat.
2) Aktif mengajak stakeholder terkait untuk membangun Gerakan
bersama, mendorong terwujudnya koneksitas antar sesama
sebagai upaya menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3) Aktif melakukan Deklarasi Tolak Politisasi SARA sebagai Komitmen
bersama untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang aman dan Damai
bebas dari Politisasi SARA.
b. Aktifitas Pengawasan
Pelaksanaan Pemilu 2019 di Bulukumba berlangsung Relatif Aman,
seluruh Tahapan Pelaksaanaan Pemilu di Awasi oleh Bawaslu
Bulukumba secara Maksimal, termasuk memastikan tidak terjadi
Politisasi SARA pada Pemilu 2019 di Bulukumba.
Hasil Pengawasan Bawaslu Bulukumba selama pelaksanaan Pemilu
2019 tidak menemukan adanya pelanggaran Politik SARA, ini
membuktikan bahwa seluruh komponen telah mengambil peran dalam
menghindari Politisasi SARA, termasuk Peran Peserta Pemilu yang
telah memberikan kewenangan kepada rakyat memilih sesuai
kehendak mereka bukan atas politik SARA karena yang dapat
memecah belah bangsa.
155
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
3. Hasil-hasil Pengawasan
a. Temuan
Hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Bulukumba,
dalam mengawasi non tahapan Politisasi SARA tidak menemukan
beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi.
b. Rekomendasi
Bawaslu Bulukumba tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap
temuan pada non tahapan Politisasi SARA
c. Tindak Lanjut Rekomendasi
Bawaslu Bulukumba melakukan pengawasan terhadap non
tahapan Politisasi SARA sesuai dengan standar prosedur dan standar
pengawasan. Selama pengawasan berlangsung tidak ada tindak lanjut
terhadap rekomendasi
4 Dinamika dan Permasalahan
Secara Umum Pengawasan Non Tahapan Politisasi SARA di
Bulukumba berlangsung sesuai dengan Regulasi yang berlaku, adapun
Dinamika dan Permasalahan yang terjadi terletak pada pengawasan di
Media Sosial, karena ruang ini menjadi sarana yang sering digunakan
oleh Peserta Pemilu untuk mengkampanyekan isu SARA yang juga
berimbas munculnya Berita Bohong, saling Fitnah antar Peserta Pemilu
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Pengawasan pada non tahapan Politisasi SARA kedepan perlu
dimaksimalkan khususnya pada Kampanye di Media Sosial, masyarakat
perlu di berikan Pendidikan Politik agar Melek Tekhnologi sehingga
Faham dan bisa memanfaatkan Media Sosial sebagaimana Mestinya,
tidak menjadikan Media Sosial sebagai sarana untuk
mengkampanyekan isu SARA.
156
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Secara umum Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berlangsung di
Kabupaten Bulukumba telah berjalan sesuai dengan Tahapan, Program dan
Penyelanggaran Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara serentak, dimana
tahapan ini dimulai dari :
1. Penyusunan Daftar Pemilih
2. Verifikasi Partai Politik
3. Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota
4. Kampanye
5. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara
6. Dana Kampanye
7. Pemungutan dan Penghitungan Suara
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Jumlah Pengguna Hak Pilih di Kabupaten Bulukumba sebanyak 233.993
Pemilih sehingga Tingkat Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bulukumba Sekitar 74
%, sementara untuk Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bulukumba
pada Tahapan Pemilu Tahun 2019 telah menerima dan menangani Laporan
sebanyak 23 Kasus dan Temuan sebanyak 27 kasus.
Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah
Kabupaten Bulukumba Terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini berkat kerjasama serta koordinasi yang
baik antara Penyelenggara Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Pemerintah
Daerah dan Jajarannya, Partai Politik, Tim Sukses Masing-masing Pasangan
Calon, Pihak Keamanan serta semua pihak yang terkait, sehingga tetap terjaga
suasana yang kondusif serta menghasilkan Hasil Pemilihan Umum yang
demokratis dan dapat dipertanggung jawabkan.
157
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
B. Rekomendasi.
Adapun Rekomendasi dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019
di Kabupaten Bulukumba adalah :
1. Perbaikan Regulasi
a. Pemilihan Umum dengan Rujukan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
harus dievaluasi, selain membengkaknya ongkos pemilu, pelaksanaan
pemilu serentak ini juga memakan waktu panjang dan melelahkan.
Buntut panjang dari hal ini adalah banyaknya korban jiwa yang
berjatuhan akibat kelelahan mengurus Pemilu serentak ini.
b. Perlunya perubahan Subyek Hukum terhadap Pasal 523 UU 7 Tahun
2017 tentang perlunya ketegasan Sanksi Pidana terhadap Pihak-Pihak
yang dutuntut menjaga Netralitas yang dilarang ikujt serta dalam
Kegiatan Kampanye.
c. Larangan dalam Kampanye yang diatur dalam Pasal 523 UU 7 Tahun
2017 semestinya berlaku untuk setiap Orang yang melanggar bisa
dikenakan Sanksi Pidana
d. Sanksi bagi Pelaku Politik Uang khususnya ancaman Pidananya agar
lebih lama ancaman Hukumannya
e. Masa Pelaporan 7 Hari sejak diketahuinya, semestinya 7 Hari sejak
terjadinya
f. Perlunya Pengurangan Masa Kampanye, Paling Lama 3 Bulan
2. Perbaikan penyelenggaraan tahapan Perbaikan teknis Pengawasan
a. Penerapan Tehnologi Rekapitulasi Suara Berjenjang secara Elektronik
untuk mengurangi beban pengadministrasian Pemilu yang melelahkan
di TPS, PPS, PPK dan KPU. Pilihan untuk memakai Tehnologi Elektronik
sekaligus mempermudah pengawasan dalam Tahapan, sehingga di
ditingkat Bawah mengurangi Korban yang diakibatkan kelelahan, sakit
dan Meninggal Dunia.
158
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
b. Untuk Pemilihan Umum yang akan datang di harapkan kepada
Pemerintah Daerah untuk Aktif melakukan Sosialisasi tentang Netralitas
ASN, serta Memberikan Sanksi yang Tegas bagi ASN yang Terbukti Aktif
Terlibat dalam Kegiatan Politik Praktis.
c. Tahapan-tahapan Pemilihan Umum yang dijadikan pedoman bagi
penyelenggara Pemilu seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan jadwal
dan waktu yang telah di tentukan sehingga tidak mengganggu tahapan
yang lainnya.
d. Untuk Pemilihan Umum selanjutnya diharapkan Pihak KPUD beserta
jajarannya kebawah untuk dapat melakukan sosialisasi Pemilu yang
lebih maksimal, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
yang akan dating Meningkat dan lebih baik lagi.
e. Penegakan hukum terhadap para pelanggar Pemilu harus ditegakkan
Secara tegas, sehingga Terwujud Kualitas Demokrasi yang sukses dan
berhasil serta berkualitas
159
“ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran-Lampiran Pendukung Laporan Hasil Pengawasan ini dapat dilihat
pada Link dibawah ini :
1. Link Lampiran Pendukung Surat Himbauan , Instruksi Pengawasan dan Rekomendasi Setiap Tahapan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (https://drive.google.com/file/d/1Dn5owph-f-_-ad_AoNDC8bdBFnOfXXhR/view?usp=sharing )
2. Link Lampiran Formulir A Hasil Pengawasan pada Tahapan Pemilu Tahun
2019 (https://drive.google.com/file/d/1lt4Sz6nfoYT9V9a2VAOtIFaaX9nAFRO_/view?usp=sharing )
3. Link Lampiran Surat Keputusan KPU/Berita Acara
(https://drive.google.com/file/d/12hruJrYiw0gC1EoZfIDRTlwPtpKQ6sZg/view?usp=sharing )
4. Link Lampiran Dokumentasi, Video, Klipping Koran dan Pemberitaan Online
(https://drive.google.com/file/d/1W7WKQ2lVBvgkktnY1pz3fYSCh5g6iwVc
/view?usp=sharing )