1

PSAP NO. 06AKUNTANSI INVESTASI

A. Pengertian InvestasiInvestasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan

modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

B. Bentuk Investasi Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan

surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada pasar uang sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal. Investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, Sertifikat Bank Indonesia, surat utang dan obligasi BUMN/BUMD, penyertaan pada BUMN/BUMD, atau penyertaan pada badan usaha lainnya.

C. Klasifikasi Investasi1) Investasi Jangka PendekInvestasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkanb) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual

investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kasc) Berisiko rendahJenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah: a) Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, b) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang

baik dengan pihak lain, c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas

jangka pendek. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang

secara otomatis (revolving deposits);b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat

maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

2) Investasi Jangka PanjangInvestasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan nonpermanen. a) Investasi PermanenInvestasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan

2

dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :

(1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;

(2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b) Investasi NonpermanenInvestasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Investasi nonpermanen pada suatu saat akan jatuh tempo atau selesai. Pada saat jatuh tempo akan ditarik atau diperbaharui kembali. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:(1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh

pemerintah sampai dengan tanggal jatuh tempo;(2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;(3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal

kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;(4) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah

secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

D. Pengakuan InvestasiSuatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah

satu kriteria berikut: (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan

datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

E. Pengukuran Investasi

Pengukuran investasi dilakukan sebagai berikut:1. Jika terdapat pasar yang aktif, investasi dinilai menggunakan nilai pasar sebagai dasar

penerapan nilai wajar. Sedangkan jika tidak terdapat pasar yang aktif maka investasi dinilai menggunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek) dicatat sebesar biaya perolehan. Jika investasi tersebut diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi dinilai dengan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

3. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehan.

5. Investasi nonpermanen dalam bentuk obligasi jangka panjang dan dimaksudkan untuk tidak dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehan.

3

6. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang direalisasikan.

7. Investasi nonpermanent dalam bentuk penanaman modal di proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan ke pihak ketiga.

8. Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka investasi dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai wajar jika harga perolehan tidak ada.

9. Harga perolehan investasi dengan valuta asing dan dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

10. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode pembelian sampai saat jatuh tempo serta dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga.

F. Metode Penilaian InvestasiPenilaian iInvestasi pemerintah dilakukan dengan metode sebagai berikut:1. Metode Biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan untuk investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

2. Metode EkuitasInvestasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi investasi pemerintah. Metode ini digunakan untuk investasi dengan kepemilikan kurang dari 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Metode ekuitas juga digunakan untuk investasi dengan kepemilikan lebih dari 50%.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikanMetode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat serta kepemilikan bersifat nonpermanen.

Dalam kondisi tertentu besarnya persentase kepemilikan bukan sebagai dasar pemilihan metode penilaian. Metode penilaian didasarkan pada tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian tehadap perusahaan investee yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisarisb. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksic. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investeed. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi

G. Pengakuan Hasil Investasi Pengakuan hasil investasi pemerintah dilakukan sebagai berikut:1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga

deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

2. Hasil investasi berupa dividen tunai yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan jika dicatat dengan metode ekuitas, dividen

4

tunai dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah investasi pemerintah.

H. Pelepasan dan Pemindahan InvestasiPelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena

peraturan pemerintah dan lain-lain. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi yang disajikan dalam laporan operasional.

PSAP NO. 09AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. Pengertian KewajibanKewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

B. Klasifikasi Kewajiban1. Kewajiban Jangka Pendek

Diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan 2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: a) Jangka waktu aslinya adalah periode lebih dari 12 bulanb) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar

jangka panjangc) Maksud tersebut, didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali

(refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui

C. Pengakuan Kewajiban1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan

dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

D. Pengukuran Kewajiban1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.2. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.3. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

5

Perubahan Valuta AsingUtang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

E. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh TempoUntuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya

fitur untuk ditarik (call feature) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

F. TunggakanTunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun

pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

G. Restrukturisasi UtangRestrukturisasi utang dapat berupa:1. Pembiayaan kembali, yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru2. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang, yaitu mengubah persyaratan dan

kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berupa:a) Perubahan jadwal pembayaranb) Penambahan masa tenggangc) Penjadwalan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau

tertunggakPenghapusan UtangPenghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya

H. Biaya-biaya yang Berhubungan dengan Utang PemerintahBiaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjam dana, meliputi:1. Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun

jangka panjang2. Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik3. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman4. Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman, seperti biaya

konsultan, ahli hukum, dan sebagainya

6

5. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga