akibat hukum bagi nasabah yang melakukan...

27
i AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DENGAN MENGGUNAKAN GUGATAN SEDERHANA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT SEBERANG ULU PALEMBANG SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana Oleh Siti Hanna Mardiyah Nim. 502016201 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 2020

Upload: others

Post on 22-Nov-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

i

AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN

WANPRESTASI DENGAN MENGGUNAKAN GUGATAN SEDERHANA

DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT SEBERANG

ULU PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh

Siti Hanna Mardiyah

Nim. 502016201

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2020

Page 2: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

ii

Page 3: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

iii

Page 4: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

iv

MOTTO

“Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia

akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri”

(HR. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini di Persembahkan Kepada:

Papa Ir. H. Muhammad Soleh dan

Mami Hj. Ira Santi, SH yang selalu

mendoakan, dan memberikan

dukungan baik moril maupun materil.

Almamater yang dibanggakan

Page 5: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

v

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN

WANPRESTASI DENGAN MENGGUNAKAN GUGATAN SEDERHANA

DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT

SEBERANG ULU PALEMBANG

SITI HANNA MARDIYAH

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan

ketentuan-ketentuan hukum perdata adalah tindak pelanggaran dalam perjanjian atau mengingkari suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pelanggaran perjanjian atau ingkar dalam suatu perjanjian atau sering disebut dengan wanprtestasi dalam bahasa hukum. Untuk mengatasi wanprestasi yang dapat merugikan hak para pihak yang dirugikan, Mahkamah Agung (MA)

mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Perma No. 2 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana. Untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, tujuan lain dengan adanya Perma Gugatan Sederhana merupakan salah satu cara mengurangi volume perkara di pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi dengan menggunakan gugatan

sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang dan langkah pihak bank pada saat nasabah wanprestasi dengan menggunakan gugatan sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit

Seberang Ulu Palembang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penulisan ini

adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan juga wawancara sebagai penunjang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi

nasabah yang melakukan wanprestasi di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang yaitu membayar denda atau penalty, dan agunan

nasabah yang dapat dijual dengan persetujuan nasabah terlebih dahulu dikarenakan perjanjian di bawah tangan. Dan langkah pihak bank pada saat nasabah wanprestasi dengan menggunakan gugatan sederhana di PT. Bank Rakyat

Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu Palembang adalah melakukan penagihan secara rutin; memberikan surat peringatan 1 sampai surat peringatan 3;

memberikan surat somasi 1 sampai surat somasi 3; dan mendaftarkan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Palembang

Kata kunci: Akibat Hukum, Wanprestasi, Gugatan Sederhana

Page 6: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Segala puji bаgі Allаh SWT yang tеlаh memberikan

rahmat dаn karunia-Nya kераdа реnulіѕ, ѕеhіnggа реnulіѕ dараt mеnуеlеѕаіkаn

ѕkrірѕі ini dengan baik yang berjudul :

AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN

WANPRESTASI DENGAN MENGGUNAKAN GUGATAN SEDERHANA

DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK UNIT SEBERANG

ULU PALEMBANG.

Shаlаwаt dаn salam ѕеnаntіаѕа tеrсurаh kepada Rаѕulullаh SAW уаng

mеngаntаrkаn mаnuѕіа dаrі zаmаn kegelapan ke zаmаn уаng tеrаng benderang

іnі. Penyusunan ѕkrірѕі іnі dіmаkѕudkаn untuk memenuhi sebagian ѕуаrаt-ѕуаrаt

guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan іnі tidak dараt terselesaikan tanpa

dukungan dаrі bеrbаgаі ріhаk bаіk mоrіl mаuрun mаtеrіl. Oleh karena іtu, реnulіѕ

ingin mеnуаmраіkаn ucapan terima kаѕіh kераdа ѕеmuа ріhаk yang telah

membantu dаlаm реnуuѕunаn ѕkrірѕі іnі tеrutаmа kераdа:

Page 7: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

vii

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH selaku Wakil Dekan I dan III, Ibu Dr.

Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Ani

Aryati, S.Ag., M.PdI selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Program Studi Hukum

Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak/Ibu Pimpinan dan staf Bank BRI yang telah memberikan izin

penulis untuk melakukan penelitian, terutama kepada Bapak Kms.

Muhammad Agus Wahyudi selaku staf Bank BRI Unit Seberang Ulu yang

telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam

memberikan informasi sebagai bahan skripsi penulis.

6. Bapak Helmi Ibrahim, SH., M. Hum selaku Penasehat Akademik.

7. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M. Hum selaku pembimbing I dan Ibu

Nursimah, SE., SH., MH selaku pembimbing II yang telah banyak

membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan juga

memberikan banyak ilmu.

8. Sеluruh Bapak/Ibu dosen Fаkultаs Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang yang tеlаh mеmbеrіkаn ilmu pengetahuan уаng ѕаngаt

bermanfaat ѕеlаmа masa реrkulіаhаn.

Page 8: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

viii

9. Sеluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang angkatan 2016 уаng ѕеlаlu mengisi hаrі-hаrі mеnjаdі sangat

menyenangkan.

10. Sеluruh staf dan kаrуаwаn di lingkungan Fakultas Hukum dan Universitas

Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan bаntuаn pelayanan

administrasi kepada реnulіѕ.

Penulis mеnуаdаrі bahwa ѕkrірѕі іnі mаѕіh jаuh dаrі ѕеmрurnа dikarenakan

tеrbаtаѕnуа pengalaman dаn реngеtаhuаn yang dimiliki реnulіѕ. Olеh kаrеnа іtu,

реnulіѕ mеnghаrарkаn segala bеntuk saran serta mаѕukаn bahkan krіtіk yang

membangun dаrі bеrbаgаі ріhаk. Sеmоgа skripsi іnі dapat bermanfaat bаgі раrа

реmbаса dаn ѕеmuа ріhаk khuѕuѕnуа dalam bidang Hukum

Palembang, 14 Februari 2020

Penulis,

(Siti Hanna Mardiyah)

Page 9: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .................................................. ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI....................................................... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................. iv

ABSTRAK ......................................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... vi

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................. 9

C. Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................... 9

D. Kerangka Koseptual .......................................................................... 10

E. Metode Penelitian .............................................................................. 11

F. Sistematika Penulisan ........................................................................ 13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Nasabah ............................................................................................. 15

1. Pengertian Nasabah ..................................................................... 15

2. Jenis-Jenis Nasabah ..................................................................... 16

B. Wanprestasi ....................................................................................... 17

1. Pengertian Wanprestasi ............................................................... 17

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi ........................................................ 18

Page 10: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

x

3. Jenis-Jenis Wanprestasi ............................................................... 19

4. Sebab Terjadinya Wanprestasi .................................................... 20

C. Gugatan Sederhana ............................................................................. 21

1. Pengertian Gugatan Sederhana ..................................................... 21

2. Syarat-Syarat Gugatan Sederhana ............................................... 22

3. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana ................................. 24

4. Perbedaan Gugatan Sedehana dan Gugatan Biasa........................ 24

BAB III : PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Bagi Nasabah yang Melakukan Wanprestasi ............. 27

B. Langkah-Langkah Pihak Bank Saat Ada Nasabah Melakukan

Wanprestasi Menggunakan Gugatan Sederhana................................. 30

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................ 39

B. Saran .................................................................................................. 39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 11: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga kepercayaan (agent of

trust), yaitu lembaga yang dalam menjalankan usahanya sangat bergantung

pada kepercayaan dari pihak masyarakat. 1 Maka dari itu pemberian kredit

oleh bank merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai

aset serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank dalam menjalankan

fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Dengan kehadiran kredit juga sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana

kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup

dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia semakin

lama semakin kompleks tidak lagi hanya sandang dan pangan. Tetapi juga

kebutuhan akan aksesori-aksesori akibat perkembangan teknologi dan

informasi, tidak bisa lagi mengandalkan pada pengaturan tradisi, kebiasaan,

kepercayaan, atau budaya. 2 Oleh karena itu kredit sangatlah membantu

menjalankan roda perekonomian negara ini.

1 M. Arfah Arif Putra, et al. 2019. Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam

Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kartu Kredit. Jurnal Allaudin Law Develompent (ALDEV).

Volume 1 Nomor 1, hlm 2. 2 Peter Baringin Marpaung, et al. 2016. Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap

Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Volume. 3 Nomor 2, hlm

106.

Page 12: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

2

Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan

bahkan dapat dikatakan populer (dan merakyat), sehingga dalam bahasa

sehari-hari sudah dicampurbaurkan begitu saja dengan istilah utang. Dalam

bahasa latin kredit disebut “credere” yang artinya percaya, maksudnya si

pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit sedangkan bagi si penerima

kredit berarti menerima kepercayaan. 3 Pengertian kredit disebutkan dalam

ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

yaitu: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian pinjam-meminjam (uang)

itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa nasabah peminjam dana dalam

tenggang waktu yang telah ditentukan, akan melunasi atau mengembalikan

pinjaman uang atau tagihan itu kepada bank disertai pembayaran sejumlah

bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbal jasanya.

Maka sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis

kredit. Analisis kredit mencakup, latar belakang nasabah atau perusahaan,

prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya.

3 Kasmir. 2018. Dasar-Dasar Perbankan. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm 112.

Page 13: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

3

Akibatnya jika salah menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit

ditagih (macet). 4

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan

tentang bagaimana seharusnya bentuk suatu perjanjian. Di dalam perjanjian

kredit juga tidak ada ketentuan bahwa perjanjian kredit harus dalam bentuk

tertentu. 5 Sedangkan didalam praktik perbankan, perjanjian kredit pada

umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian tertulis lebih aman bagi

para pihak dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para

pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini

merupakan bukti yang jelas. Selain itu juga dasar hukum perjanjian kredit

juga dapat dijumpai dalam:

1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/IN/10/66 tentang pedoman Kebijakan dibidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 juncto Surat

Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor

2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Preidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk

tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam

memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan

Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. 6

4 Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika,

hlm 264. 5 Ibid., hlm 267.

6 Ibid., hlm 320.

Page 14: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

4

Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua

pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Sedangkan pengertian

Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana

satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban

untuk melaksanakan suatu prestasi. 7 Manusia sebagai mahluk yang lebih

mulia dari mahluk lainnya, mempunyai hasrat patuh, hasrat sosial dan hasrat

untuk meniru, hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan

perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. 8

Di dalam prakteknya sering debitur mengalami kegagalan dalam

menjalankan usahanya. Ini menjadikan debitur tidak dapat mengembalikan

pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan tepat pada waktunya. 9

Beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan

pemenuhan kontraktual meliputi:

1. Wanprestasi

2. Overmacht (force majeure, daya paksa)

3. Keadaan Sulit (hardship) 10

Di dalam hukum perjanjian perbuatan merugikan orang lain ini

dinamakan juga dengan wanprestasi yaitu jika pihak dan nasabah debitur

tidak memenuhi isi perjanjian, maka salah satu pihak dapat menuntut pihak

7 Sedyo Prayogo. 2016. Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan

Hukum Dalam Perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum. Volume 3 Nomor 2, hlm 282. 8 Dermina Dsalimunthe. 2017. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jurnal Al-Maqasid. Volume 3 Nomor 1, hlm 12. 9 Pitono, Weppy Susetiyo. 2019. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank

Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur. Jurnal Supremasi. Volume 9 Nomor 2, hlm

52. 10

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2017. Hukum Perbankan. Depok: Kencana, hlm.

193

Page 15: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

5

lainnya sesuai dengan jenis prestasinya. Kondisi ini dinamakan wanprestasi

(ingkar janji). Istilah Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti

prestasi buruk. Mengenai pengertian wanprestasi sendiri, masih belum

mendapat keseragaman atau masih terdapat bermacam-macam istilah maupun

pengertian yang digunakan untuk menggambarkan wanprestasi. Terjadinya

wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (characteristics

of default is always by a preceded contractual relationship). 11 Menurut R.

Soebekti, wanprestasi artinya apabila si berutang tidak melakukan apa yang

dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa lalai atau

juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau

berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan. 12 Tindakan wanprestasi ini akan

membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk

menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar melakukan ganti rugi.

Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan,

melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya,

melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan yang

menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 13 Oleh karena itu masalah kredit

bermasalah memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak

tidak merasa dirugikan.

Penumpukan perkara di Mahkamah Agung mencapai ± 30 ribu berkas

perkara dan diperiksa oleh 49 orang Hakim Agung sehingga banyak Putusan

11

Yahman. 2014. Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan . Jakarta:

Prenadamedia Group, hlm. 51. 12

Dermina Dsalimunthe, Op. Cit. hlm 13. 13

Evalina Yessica. 2014. Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum

Dan Wanprestasi. Jurnal Repertorium. Volume 1 Nomor 2, hlm 52.

Page 16: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

6

Mahkamah Agung yang terkesan “seadanya” tanpa didukung oleh

pertimbangan hukum yang komprehensif. Hal ini disebabkan oleh tingginya

work load para Hakim Agung kita sehingga para Hakim Agung kurang fokus

dalam memeriksa setiap perkara. 14 Secara logika, hal tersebut tentunya akan

mempengaruhi kualitas putusan dari Mahkamah Agung itu sendiri. Di dalam

prakteknya, waktu persidangan untuk memeriksa gugatan di Pengadilan

Tingkat pertama bisa memakan waktu ± 6 bulan. Waktu ini belum termasuk

pemeriksaan Banding (± 1 tahun) dan Kasasi (± 2-3 tahun). 15 Hal ini belum

juga dihitung dengan lamanya proses eksekusi yang berbelit-belit. Penerapan

asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah “hanyalah” slogan belaka

tanpa adanya realisasi nyata. Inilah yang harus dihadapi oleh masyarakat

pencari keadilan. Berdasarkan penelitian Bank Dunia, salah satu faktor

penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah:

1. Penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien.

2. Jangka waktu penyelesaian yang lama.

3. Biaya perkara yang tinggi.

4. Serta biaya pengacara yang tinggi. 16

Menghadapi permasalahan tersebut, maka ada terobosan yang dilakukan oleh

Mahkamah Agung untuk masyarakat pencari keadilan.

14

Arman Tjoneng. 2017. Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung

dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya. Jurnal Hukum

Bisnis dan Investasi. Volume 8 Nomor 2, hlm 97. 15

Ibid. 16

Nevey Varida Ariani. 2018. Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 18 Nomor 3, hlm 383.

Page 17: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

7

Pada tanggal 07 Agustus 2015, Mahkamah Agung RI mengeluarkan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah

menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana atau Small Claim

Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata

dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya

sederhana. Dalam perma tersebut, sengketa yang bisa diselesaikan adalah

sengketa wanprestasi atau cidera janji. Diselesaikan dengan tenggang waktu

maksimal 1 bulan (25 hari kerja). Setiap persidangan yang berlangsung harus

dihadiri kedua belah pihak dan atau kuasanya yang bersengketa. Hakim yang

memeriksa perkara adalah hakim tunggal bukan majelis. Hal ini dimaksudkan

agar tujuan dari penyelesaian sengketa sederhana bisa terlaksana dengan baik

dan tepat waktu. Selain itu, pertimbangan hukum hakim dalam memutus

perkara juga diharapkan lebih obyektif, sederhana, dan tidak banyak, karena

hanya hakim tunggal. 17

Secara teori yang dimaksud dengan “sederhana” adalah acara yang

jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Pemeriksaan dan

penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. 18 Makin

sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan

17

Christel Billy Pitoy. 2018. Perspektif Perubahan Perundang-Undangan Oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung

No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Jurnal Lex

Administratum. Volume 6 Nomor 3, hlm 183. 18

Anita Afriana, dan An An Chandrawulan. 2019. Menakar Penyelesaian Gugatan

Sederhana di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 4 Nomor 1, hlm 54.

Page 18: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

8

dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas

yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti, sehingga

memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya

kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk

beracara di muka pengadilan. 19

Hal ini dimaksudkan agar para pencari keadilan dalam ruang lingkup

keperdataan tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama untuk

mendapatkan kepastian hukum dari sengketa yang tengah dihadapi karena

proses penyelesaiannnya cukup disidangkan dan berakhir di pengadilan

tingkat pertama. Pada sisi yang bersamaan, Mahkamah Agung secara tidak

langsung juga mendapatkan manfaat atas pembatasan tersebut karena dengan

dipangkasnya upaya hukum yang berjalan dipastikan akan menekan jumlah

tumpukan perkara perdata yang masuk untuk disidangkan. 20

Terkait dengan hal diatas PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk

Unit Seberang Ulu Palembang pernah menggunakan gugatan sederhana

sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN

WANPRESTASI DENGAN MENGGUNAKAN GUGATAN

SEDERHANA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK

UNIT SEBERANG ULU PALEMBANG”.

19

Ibid. 20

Salman Alfarasi. 2018. Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana . Jurnal Komunikasi Hukum

(JKH). Volume 4 Nomor 2, hlm 198.

Page 19: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

9

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi dengan

menggunakan gugatan sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero

Tbk Unit Seberang Ulu Palembang?

2. Apakah langkah pihak bank pada saat nasabah wanprestasi dengan

menggunakan gugatan sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero

Tbk Unit Seberang Ulu Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam

pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah Akibat Hukum

Bagi Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dengan Menggunakan Gugatan

Sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Seberang Ulu

Palembang dan Langkah Pihak Bank Pada Saat Nasabah Wanprestasi Dengan

Menggunakan Gugatan Sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk

Unit Seberang Ulu Palembang serta tidak menutup kemungkinan untuk juga

membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan

penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

1. Akibat hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi dengan

menggunakan gugatan sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero

Tbk Unit Seberang Ulu Palembang.

Page 20: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

10

2. Langkah pihak bank pada saat nasabah wanprestasi dengan menggunakan

gugatan sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit

Seberang Ulu Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan

hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan

diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan

hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau

akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh

hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat

hukum. 21

2. Nasabah adalah pelanggan (costumer) yaitu individu atau perusahaan yang

mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan

perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. 22

3. Wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati

kewajibannya dalam perjanjian. 23

4. Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan

di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang

21

Pipin Syarifin. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 71 22

Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Nasabah Terhadap Internet Banking . Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1, hlm 65 23

Sudarsono. 2007. Kamus Hukum. Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 578.

Page 21: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

11

diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana (Ketentuan

Pasal 1 Angka 1 Perma No. 4 Tahun 2019)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika

dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan

(c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini,

dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena

itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

metodologis, dan konsisten. 24 Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri

dari :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif.

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data

yang diperoleh dari kepustakaan dan juga data lapangan sebagai penunjang.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang lain

berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara

lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun

24

Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 17.

Page 22: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

12

1998 tentang Perbankan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah

diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor

14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

buku buku tentang perbankan dan mediasi, buku-buku mengenai hukum

perdata, buku-buku mengenai pengantar hukum perdata tertulis (bw),

artikel-artikel hukum jurnal hukum, serta sumber tertulis lainnya yang

berkaitan dengan tulisan ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan

data. Dengan menggunakan buku dan jurnal dan juga data yang digunakan

adalah data primer, cara memperolehnya maka alat pengumpulan data dapat

diperoleh dengan melakukan tekhnik wawancara,

4. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan kesatuan uraian

dasar. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul

dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif. Disebut dengan

Page 23: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

13

normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada

dan berlaku sebagai hukum positif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika

penulisan, maka penulisan menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun

penulisan sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terdiri

dari sub yang dimaksud untuk memudahkan pemhaman terhadap keseluruhan

hasil dari penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai

berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian,

serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat

kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang akibat hukum bagi nasabah yang

melakukan wanprestasi dengan menggunakan gugatan

sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit

Seberang Ulu Palembang dan langkah pihak bank pada saat

nasabah wanprestasi dengan menggunakan gugatan

Page 24: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

14

sederhana di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit

Seberang Ulu Palembang.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

Page 25: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ali, Zainuddin. 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Gazali S, Djoni., Rachmadi Usman. 2012, Hukum Perbankan, Cetakan II,

Sinar Grafika, Jakarta.

I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta.

Kasmir. 2018, Dasar-Dasar Perbankan, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

M. Yahya Harahap. 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

Subekti, 1991, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.

Sudarsono. 2007, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Trisadini P. Usanti., Abd. Shomad. 2017, Hukum Perbankan, Kencana, Depok

Trisadini P. Usanti., Nurwahjuni, 2014, Model Penyelesaian Kredit Bermasalah, Revka Pertra Media, Surabaya.

Trisadini P. Usanti., Leonora Bakarbessy. 2014, Hukum Jaminan, Revka Petra Media, Surabaya.

Yahman. 2014, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan,

Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Jurnal/Karya Ilmiah/Artikel

Afriana, A., Chandrawulan, A.A, 2019, Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 1.

Page 26: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

Alfarasi, S, 2018, Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 4, Nomor 2.

Ariani, N.V, 2018, Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 3.

Christel Billy Pitoy, 2018, Perspektif Perubahan Perundang-Undangan Oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Gugatan Sederhana, Jurnal Lex Administratum, Volume 6, Nomor 3.

Dsalimunthe, D, 2017, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jurnal Al-Maqasid, Volume

3, Nomor 1.

Dwi, P.W, 2016, Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember, Jurnal Ekonomi dan

Bisnis Growth, Volume 14, Nomor 2.

Eddhie, P., Soesi, I., Khamdani, H, 2019, Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2.

Evi, Y., Raina, L.S, 2012, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non

Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 1, Nomor 1.

Ismiyanto. 2018. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan

Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Jurnal Spektrum Hukum, Volume 15, Nomor 2.

Marpaung, P.B., Arifin, S., Hidayani, S, 2016, Tinjauan Yuridis Akibat

Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit , Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 3, Nomor 2.

Mislah H.N., Sutisna, 2015, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Nasabah Terhadap Internet Banking, Jurnal Nisbah, Volume 1, Nomor 1.

Page 27: AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH YANG MELAKUKAN …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7893/1/502016201_BAB I_S… · wawancara sebagai penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

Olyvia Darussalam, 2013, Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT.

Bank Sulut Cabang Utama Manado, Jurnal Emba, Volume 1, Nomor 4.

Pitono., Susetiyo, W, 2019, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur,

Jurnal Supremasi, Volume 9, Nomor 2.

Prayogo, S, 2016, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum,

Volume 3, Nomor 2.

Putra, A.A.M., Marilang., Sinilele, A, 2019, Upaya Hukum PT. Bank Negara

Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kartu

Kredit, Jurnal Allaudin Law Develompent (ALDEV), Volume 1,

Nomor 1.

Shanti Riskawati, 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai

Instrumen Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan,

Jurnal VeJ, Volume 4, Nomor 1.

Sonny, K., Muslimah, 2013, Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan

(Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap

Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana

Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple, Jurnal Pasti.

Volume 8, Nomor 1.

Tjoneng, A, 2017, Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung

dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 8,

Nomor 2.

Yessica, E, 2014, Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum

Dan Wanprestasi, Jurnal Repertorium, Volume 1, Nomor 2