akad syirkah dalam kompilasi hukum ekonomi …etheses.uin-malang.ac.id/283/10/11220105...
TRANSCRIPT
AKAD SYIRKAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Tentang Unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki)
SKRIPSI
Oleh:
Afifah Nuriastuti
NIM 11220105
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015
ABSTRAK
Afifah Nuriastuti. 11220105, Unsur-Unsur Mazhab Hanafi Dan Maliki Pada Akad Syirkah
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Skripsi, jurusan Hukum
Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc.M.H.
Kata Kunci : Unsur-unsur, Syirkah, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki
Lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang
No. 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap
kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah
diberikan dalam bidang hukum keluarga islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang
menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Kedudukan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah berlaku dengan peraturan Mahkama Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun
2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dilihat dari pembahasan KHES, salah
satu akad yang berkembang dan banyak digunakan di masyarakat diantranya adalah akad
syirkah. Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah milk dan syirkah uqud. Dalam syirkah
„uqud terjadi perbedaan pendapat dalam ulama Maliki dan Hanafi.
Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan
pembahasan yang intensif. Pertama, Apa perbandingan unsur akad syirkah dalam mazhab
Hanafi dan mazhab Maliki ? Kedua, Bagaimana perbandingan akad syirkah antara mazhab
Hanafi dan Maliki dalam Kompilasi Hukum Ekonom Syariah (KHES) ?
Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dipilih metode kajian yang tepat
dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan
yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun buku
dan jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan
konseptual. Studi dokumen sangat dominan dilakukan dalam penggalian data. Analisis
dilakukan dengan cara melakukan berbagai penafsiran tekstual.
Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, diperoleh dua temuan
penelitian ini. Pertama, perbandingan unsur akad syirkah dalam mazhab Hanafi dan Maliki
yang mana perbedaan terdapat pada rukun, syarat dan macam akad syirkah. Sedangkan
persamaannya terdapat pada pengertian, sebagian rukun dan sebagian akad syirkah. Kedua,
dalam perbandingan unsur-unsur akad syirkah antara mazhab hanafi dan Maliki dalam
KHES, lebih banyak condong ke mazhab Hanafi karena dalam mazhab Hanafi ketentuan
syirkah tidak terlalu ketat pengaturannya sehingga banyak yang perbolehkan pada mazhab
Hanafi diperbolehkan juga pada KHES.
BAB I
Latar Belakang
Lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang
No. 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap
kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Disamping kewenangan yang telah
diberikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang
menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Sebagai tindak lanjut dari hal
tersebut, Mahkamah Agung meresponnya dengan merancang suatu kompilasi hukum yang
disebut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah berlaku dengan peraturan Mahkama Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Salah satu akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad syirkah.
Adapun landasan hukum yang diperbolehkannya syirkah yaitu dalam surat An-Nisa‟ ayat 12
:
“Maka mereka berserikat pada sepertiga” . 1
Ketentuan syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam Buku II
Bab VI tentang syrikah pada umummnya dan syirkah milik. Terdir dari 96 pasal, mulai dari
pasal 134 sampai pasal 230. Menurut pasal 134 syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah
amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Dan dalam pasal 135 dijelaskan bahwa syirkah
amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah „inan, syirkah mufawadah
dan syirkah mudharabah.2
Pakar-pakar hukum Islam, terutama dari kalangan empat Imam Mazhab berbeda
pendapat dalam mengklasipikasikan tentang bentuk-bentuk syirkah, yang dalam hal ini
sebagaimana yang dikemukakan Abdul Rahman Al-Jaziiry3 Klasifikasi tersebut yang lebih
memenuhi aspek sistematika universal. Adapun akad-akad syirkah menurut mazhab Syafi‟i
hanya syirkah „inan yang sah, selebihnya tidaklah sah karena menurut Syafi‟I bahwa syirkah
1 Al-Qur‟an : An-Nisa‟ :12
2 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta : Kencana, 2009, h. 50
3 Abdu Al-Rahman Al-Jaziiry, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzaahib AlArba’ah, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, tt) h.
64
hanya menyangkut uang dan kerja sedangkan dalam kutab furu’ nama-nama syirkah seperti
mufawwadhah, wujuh hanyalah merupakan istilah baru dan diperbarui.4 Oleh karena itu
dalam pembahasan bentuk bentuk syirkah dalam penelitian ini, peneliti mencoba
memaparkan klasifikasinya sesuai pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dan
membandingkannya dengan bab syirkah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah
Meotde Penelitian
Jenis penelitian menggunakan normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Bahan hukum menggunakan primer (KHES dan kitab-kitab
mazhab), sekunder (buku-buku yang menunjang penelitian ini dan artikel-artikel) dan tersier
(kamus hukum). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan pustaka.5
Metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. 6
BAB II
PEMBAHASAN
Secara bahasa syirkah berarti al-ikhtilâth (percampuran) atau persekutuan dua hal atau
lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau
syirkah usaha. Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan,
persekutuan.7 Menurut ahli fiqih Hanafiyah, syirkah adalah : akad antara pihak-pihak yang
berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih Malikiyah, syirkah adalah
kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya
masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta
(obyek) syirkah. Menurut ahli fiqih Syafi‟iyyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu
bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.8
4 Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta : pena pundi akara, 2006) h. 320
5 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali
Pers, 2001, h. 13 6 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005,h.14
7 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 285
8 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 192
Term syirkah dalam Al-qur‟an antara lain terdapat dalam surat An-Nisa‟ ayat 24:9
………
……
Daud berkata: "…….. Sesungguhnya kebanyakan dari orang- orang yang berserikat
itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka
ini…....”10
Ada beberapa metode ijtihad yang dipakai para mazhab untuk menentukan istinbat
hukum dalam mazhabnya. Adapun metode ijtihad mazhab Hanafi diantaranya :
Al-Quran, As-Sunnah, Ijma‟, Qiyas, Istihsan, Urf atau adat istiadat
Berbeda dengan mazhab Hanafi, ada beberapa metode ijtihab mazhab Maliki
diantaranya: 11
Al- Qur‟an, Al- Sunnah, A‟mal ahl Madinah, Al- Ijma‟, Al-Qiyas, Pendapat
sahabat, Maslahah mursalah (kepentingan umum), Urf, adat, Sadd Ad-Dzari‟ah, Istihsan12
,
Istihab.
Dari keterangan metode tersebut dapat disimpulkan adanya ketidaksamaan dalam
pengumpulan data dalam berijtihad. Sehingga dapat dipastikan ketentuan akad syirkah pada
kedua mazhab juga tidak sama. Mazhab Hanafi membagi syirkah menjadi :
Syirkah amwal (harta), Syirkah a‟mal (pekerjaan), Syirkah wujuh
Masing-masing dari tiga macam syirkah itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu:
Mufawwadah, Syirkah ‘inân
Sehingga menjadi enam bagian Syirkah al-mufawwadlah fi al-mâl, syirkah al-inân fi al-
mâl, syirkah al-mufawwadhah fi al-abdân, syirkah al-‘inân fi al-abdân syirkah al-
mufawwadhah fi-al wujûh dan syirkah al-‘inân fi al-wujûh
9 „Abdul „Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007)
h.592 10
QS : An-Nisa‟ ayat 24 11
Muhammad Ma‟sum Zaini,Ilmu ushul fiqih, (Jombang : Darul hikmah , 2008), h.49 12
Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari’ah, h. 208
Ada beberapa ketentuan macam syirkah dalam mazhab Maliki diantaranya:
syirkah „inan, syirkah abdan, syirkah mufawwadhah, syirkah wujuh13
BAB III
UNSUR-UNSUR AKAD SYIRKAH MAZHAB HANAFI DAN MALIKI DALAM
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
1. Pengertian Syirkah
Menurut mazhab Hanafi Menurut mazhab Maliki Keterangan
syirkah menurut
Hanafiyah adalah akad
antara pihak-pihak yang
berserikat dalam hal
modal dan keuntungan
Syirkah menurut mazhab
Maliki adalah pemberian
izin kepada kedua mitra
kerja untuk mengatur
harta (modal) bersama
Dari definisi tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa
kedua mazhab ini mempunyai
tujuan yang sama yaitu
memperoleh keuntungan.
2. Rukun Syirkah
Menurut mazhab Hanafi Menurut mazhab Maliki Keterangan
a. shighah (ijab dan
qabul)
a. Sighat atau ijab
qabul
b. Orang yang
berakad
c. Obyek akad
Mazhab Hanafi berbendapat
bahwa rukun cukup ujab dan
qabul saja sedangkankan
unsur lainnya masuk di luar
rukun
3. Syarat Syirkah
Menurut mazhab Hanafi Menurut mazhab Maliki Keterangan
a. Dapat dipandang
sebagai perwakilan.
a. Ucapan, tidak ada
bentuk khusus dari
kontrak musyarakah
Perbedaan mencolok pada
kedua mazhab dalam
ketentuan syarat syirkah. Jika
13
Ibnu Rusd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihyah al-Muqtashid, (Bairut : Dar al-Fiqr) h. 189
b. Ada kejelasan dalam
pembagian
keuntungan.
c. Laba merupakan
bagian umum dari
jumlah (diambil dari
hasil laba harta
syirkah, bukan dari
harta lain).14
b. Pihak yang
berkontrak,
disyaratkan bahwa
mitra harus kompeten
c. Objek Kontrak,
berupa dana dan
kerja. Sehingga objek
kotrak ini harus
tunai15
mazhab Hanafi lebih
condong pada pembagiannya
dan mazhab Maliki lebih
condong pada pelaksanaanya.
Dalam pembahasan ini penulis akan mengklasifikasikan akad-akad tersebut dengan
ketentuan akad syirkah menurut mazhab Hanafi dan Maliki dalam implemetasinya dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..
Macam-macam Akad Syirkah
Menurut
kompilasi
Hukum
Ekonomi
Syariah
Mazhab
Hanafi
Mazhab
Maliki
Perbandingan
2. Syirkah ‘‘inan √ √ syirkah ‘inan yang terdapat dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
mengacu pada mazhab Maliki
karena dengan ketntuan objek
barang yang bisa berupa kerja sama
modal dan pekerjaan. Walaupun
mazhab Maliki berpendapat
hukumnya makruh, namun tidak
menutup kemungkinan dalam kerja
sama terhimpun unsur serikat dan
14 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1714 15
Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha,( Damaskus : Daar Al-Fikhri , 1989), h. 200
jual-beli.
3. Syirkah abdan √ √ syirkah abdan dalam Kompilsi
Hukum Ekonomi Syariah mengacu
pada mazhab Hanafi. Dengan
dibebaskannya jenis pekerjaan apa
saja yang akan di jadikan kerja sama
oleh kedua belah pihak. Dengan
memenuhi syarat yaitu harus
mempuyai keterampilan bekerja.
Karena dengan keterampilan itu
sebagai dasar kerja samanya.
3. Syirkah wujuh √ - Menurut mazhab Hanafi dua orang
beserikat untuk menjual barang
orang lain dengan pembayaran
ditangguhkan, dn jika tidak laku
barang tidak bisa kembali kepemilik
karena akad jual-beli. Jika dalam
ketentuan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah syirkah wujuh
kerja sama antara pemilik barang
dan pedangang dengan sistem
kepercayaan tanpa jaminan. Jika
barang tidak laku maka barang
tersebut kembali ke pemilik barang.
3. Syirkah
mufawwadhah
√ √ syirkah mufawwadhah ini, jika
dilihat unsur dalam Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah lebih
condong pada mazhab Hanafi dilihat
dari syarat penghimpunan modal
yang harus sama besar dari segi
ukuran. Jadi pembagian keuntungan
juga harus sama.
4. Syirkah
Mudharabah
- - Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki
tidak memasukkan transaksi
Mudharabah sebagai salah satu
bentuk syirkah, karena Mudharabah
merupakan akad tersendiri dalam
bentuk kerjasama lain, dan tidak
dinamakan dengan syirkah
Tabel 3.2
DAFTAR RUJUKAN
A. Buku
Al-Qur‟an Karim
Abdurrauf . Muslim Ibrahim, Madhariyah Al-Iqalah fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran, Kairo :
Kulliyah Syari‟ah Qanun Al Azhar, Kairo, 1983
Abu Zaharah. Muhammad, Abu Hanifah hayatuhu wa Ashruhu-Arâuhu wa Fiqhuhu, Qairo:
Darul Fikr al-Araby, 1998
Afdol, Legalisasi Hukum islam Di Indonesia, ( Surabaya : Airlangga University press, 2009
Al-Bugha. Musthafa Diib, Fikim Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab
Syafi’I Solo :Media Zikir cet 1
Al-Fauzan. Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan, Ringkasan Fiqih Lengkap, Jakarta : Darul Falah,
2005
Ali . Mohammad Daut, Hukum Islam , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
Ali. M. Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqih, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000
Al-Jaziiry. Abdu Al-Rahman, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzaahib AlArba’ah, Juz III ,Bairut:
Dar al-Fikr, t.th.
Al-Khalafi . Abdul „Azhim bin Badawi, Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap, Bogor : Pustaka
Ibnu Katsir, 2007
Al Qardhawi. M. Yusuf, Halal dan Haram dalam Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1993
Al-Syirazi, Al-Muhazzab, Juzu‟ I, Mesir:Mustafa al-Babi al-Halabi, 1379H
Ath-Thayyar. Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4
Madzhab,Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014
Bakrin bin Muhammad. Imam Taqyudin Abi, Kifayatul Akhyar,Semarang: CV. Toha Putra,
1992
Dahlan. Abdul Azis , Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5,Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve,
1996
Daut Ali. Mohammad, Hukum Islam , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
Djuwaini. Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
Dutton. Yasin, Asal Mula Hukum Islam, Jogjakarta : slamika, 2003
Ghoni. Abdul, Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, Jakarta : CV Bintang Pelajar, 1986
Hadikusuma. Hilman, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung :
Mandar Maju, 1995
Harun. Nasrun, Ensiklopedi Hukum Islam ,Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001
Hidayat. Syarifudin,& Sedarmayanti, Metodologi Penelitian,(Bandung: CV. Mandar Maju),
2002
Ibrahim. Johnny, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publising,
Malang, Jawa Timur, 2007
Ismail MBA, Perbankan Syariah, Jakarta : Kencana, 2011
Khairi . Muftahul, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Padangan 4 Mazhab, yogykarta :
maktabh al-Hanif, 2009
Khallaf. Abdul Wahhab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Jakarta :Rajawali
pers, 1979
Nasution,. Harun (eds), Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992
Marzuki. Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet. 2 ,Jakarta : Kencana 2008
Mas‟adi Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
Mas‟ud. Abu Bakan bin, Bada’I Shana’I Fi Tarbiti al-Syari’ah Jilid 7, Beirut : Daar al-Kitab
al-ilmiyah 1986
Mughniyah. Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2001
Muhammad. Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, Bandung : PT.Citra Aditya
Bakti, 2004)
Muslehuddin. Muhammad, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Yogyakarta :
Tiara Wacana Yogya, 1991
Moleong .Lexy J, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005
Rohayana. Ade Dedi, Ilmu Ushul Fiqih , Pekalongan : STAIN Press, 2005
Sabiq. Sayyid, fiqih sunnah, Jakarta : pena pundi akara, 2006
Saiban. Kasuwi, Metode Ijtihad Ibnu Rusdy, kutub minar,2005
Suhendi. Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002
Soekanto. Soerjono, Pengantar Peneltian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986
Soekanto. Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Rajawali Pers, Jakarta, 2001
Tim Ilmiah purnasiswa, Sejarah Tasyri’ islam, Forum pengembangan intelektual
lirboyo,2006
Yanggo. Khuzaimah Tahido, Pengantar Perbandingan Mazhab, Tanggerang Selatan, Logos
Wacana Ilmu, 2003
Yusanto . Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet, Menggagas Bisnis Islam, (Jakarta :
Gema Insani pers, 2002
Zaidan Abdul karim, Pengantar Studi Syariah, Jakarta : Robbani press, 2008
Zakiyu Ad-Din, Asy-Sya‟ban, Ushul al-Fiqh Al-Islami Ma’t baah wa At-Taklif, Mesir, 1965.
Zuhaili. Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha, Damsyiq : Daar Al-Fikhri , 1989
Zaini. Muhammad Ma‟sum, Ilmu ushul fiqih, jombang : Darul hikmah 2008
B. Undang-undang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ( Jakarta : Kencana, 2009)
C. Skripsi, Disertasi, Penelitian
Armansyah, Analisis Terhadap Batalnya Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) , Skripsi, Riau : Universitas Riau Pekan Baru, 2011
Dwiana Megarissa, Analisis Pengaruh Pembiayaan Dana Syirkah Temporer Terhadap
Profitabilitas Melalui Kualitas Produk Sebagai Variabel Intervening Pada Usaha
Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten, Skripsi, Jember : Universitas
Jember, 2012
Setiawan . Denny, Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi
D. Kamus
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
E. Website
Badilag dan Pokja Perdata Agama Lakukan Kajian Buku KHES // www.badilag.net
Revo Arka Giri Soekatno, Wikipedia bahasa Indonesia,
http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hanafi, diakses pada tanggal 1 Desember 2013
Revo Arka Giri Soekatno, Wikipedia bahasa Indonesia,
http://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Maliki, diakses pada tanggal 5 April 2013.