air & space law - hukum udara perdata nasional
TRANSCRIPT
Sumber Hukum Udara Perdata Nasional
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2011 dan KM 92 Nomor 2011
Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept)
Perusahaan penerbangan sebagai pengangkut yang menyediakan jasa transportasi udara untuk umum
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang.
Terjadi pergeseran tanggung jawab dari korban (injured people) kepada pelaku pengangkut (actor), karena itu
perusahaan penerbangan secara yuridis bertanggung jawab terhadap penumpang dan/atau pengirim barang.
Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept)
Di samping itu, perusahaan penerbangan yang menyediakan pengangkutan tidak hanya bertanggung jawab atas
perbuatannya sendiri, tetapi juga harus bertanggung atas perbuatan karyawan, pegawai, agen atau perwakilannya atau
orang yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan penerbangan tersebut.
Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept)
Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Kesalahan (Based on Fault Liability)
Tanggung Jawab Praduga Bersalah (Presumption of Liability)
Tanggung Jawab Hukum Tanpa Bersalah(Liability Without Fault)
Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Kesalahan (Based on Fault Liability)
Didasarkan pada pasal 1365 KUHPer:
“Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian
(to compensate the damage).”
Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang harus bertanggung jawab (liable) secara hukum atas perbuatannya
sendiri artinya jika karena perbuatannya mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka orang tersebut harus
bertanggung jawab (liable) untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh orang tersebut.
Unsur-Unsur Tanggung Jawab Hukum Atas Dasar Kesalahan (Based on Fault Liability)
Ada kesalahan (fault) dan kerugian (damages)Tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus ada
kesalahan dan kerugian.
Beban pembuktian dan besaran ganti rugiYang harus membuktikan adalah korban. Perusahaan
penerbangan bertanggung jawab tak terbatas (unlimited liability) dalam arti berapapun yang diderita oleh penumpang
dan/atau pengirim barang harus dibayar penuh oleh perusahaan penerbangan yang bersangkutan, kecuali jika
terdapat kesepakatan antara para pihak.
Kedudukan para pihakSetara; mempunyai kemampuan saling membuktikan
kesalahan pihak yang lain.
Tanggung Jawab Praduga Bersalah (Presumption of Liability)
Mulai diterapkan sejak adanya Konvensi Warsawa 1929.
Perusahaan penerbangan dianggap (presumed) bersalah, sehingga perusahaan penerbangan demi hukum harus
membayar ganti-rugi yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang tanpa dibuktikan kesalahan lebih dahulu,
kecuali perusahaan penerbangan membuktikan tidak bersalah.
Penumpang dan/atau pengirim barang tidak perlu membuktikan adanya kesalahan, cukup memberi tahu adanya
kerugian yang terjadi pada saat kecelakaan. Sebagai gantinya, perusahaan penerbangan berhak menikmati batas
maksimum (limited liability) ganti rugi yang telah ditetapkan dalam konvensi atau regulasi.
Unsur-Unsur Tanggung Jawab Praduga Bersalah (Presumption of Liability)
Konsep tanggung-jawab praduga bersalah (presumption of liability)
Perusahaan dianggap bersalah atas kerugian yang diderita penumpang.
Beban pembuktian terbalik (shifting burden of proof)Yang membuktikan adalah perusahaan penerbangan, bahwa
perusahaan penerbangan tersebut tidak bersalah.
Perlindungan hukum (exoneration)Jika perusahaan penerbangan dapat membuktikan tidak
bersalah, maka perusahaan penerbangan bebas dari pertanggungjawaban.
Shifting burden of proof terjadi dalam kasus kematian Munir,
Direktur Kontras dalam Penerbangan Garuda Indonesia
dari Jakarta ke Schippol di Belanda, Garuda Indonesia demi hukum tidak bertanggung jawab
(liable) asalkan Garuda Indonesia dapat membuktikan
ketidakbersalahannya.
Ikut bersalah (contributary negligence)Apabila perusahaan penerbangan bahwa penumpang
dan/atau pengirim barang juga ikut melaksanakan kesalahan (contributary negligence), maka perusahaan tanggung jawab
tidak sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan penerbangan.
Tanggung jawab terbatas (limited liability)Tanggung jawab terbatas pada jumlah yang ditetapkan dalam
konvensi atau regulasi. Pengecualian, jika kesalahan yang dilakukan merupakan kesengajaan (wilful misconduct), maka
tanggung jawab perusahaan penerbangan menjadi tidak terbatas (unlimited liability).
Unsur-Unsur Tanggung Jawab Praduga Bersalah (Presumption of Liability)
Kesalahan berupa kesengajaan (wilful misconduct), yang
menyebabkan tanggung jawab perusahaan penerbangan menjadi
tidak terbatas (unlimited liability), misalnya perusahaan tidak
menyediakan jake pelampung (life jacket) yang merupakan no go
item dalam pengoperasian pesawat udara.
Tanggung Jawab Hukum Tanpa Bersalah (Liability Without Fault)
atau Tanggung Jawab Hukum Mutlak
(Absolute Liability atau Strict Liability)
Digunakan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, Konvensi Roma 1952, Protokol Guatemala City 1971, the Liability
Convention of 1972 dan Aircraft Product Liability.
Perusahaan penerbangan (air carrier) bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga*) yang timbul akibat kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya barang dan/atau orang dari
pesawat udara, tanpa memerlukan adanya pembuktian terlebih dahulu.
---*) Pihak ketiga adalah pihak-pihak yang tidak tahu-menahu mengenai penggunaan
pesawat udara tetapi menderita kerugian akibat dampak negatif penggunaan pesawat udara. Contoh konkret: korban penduduk dan harta benda akibat
kecelakaan Mandala Airlines, kecelakaan Silk Air yang mencemari Sungai Musi sehingga terpaksa diadakan sanitasi dan disinfektan untuk mencegah wabah
penyakit akibat korban yang meninggal dunia.
Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept ) Dalam Hukum Penerbangan
No. Konsep Tanggung Jawab
Unsur-unsur Tanggung Jawab Keterangan
1. Based on fault liability
Ada kesalahan, ada kerugian, kerugian ada hubungannya dengan kesalahan, tanggung jawab tidak tidak, penggugat membuktikan kesalahan, kedudukan para pihak sama tinggi.
Konsep ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari
2. Presumption of liability
Perusahaan dianggap bersalah, demi hukum bertanggung jawab, tanggung jawab terbatas, tergugat membuktikan tidak bersalah, exoneration, wilful misconduct, kedudukan para pihak tidak sama tinggi.
Menganut pembuktian terbalik (shifting burden of proof)
3. Liability without fault (strict liability)
Tanggung jawab mutlak, tanpa pembuktian, batas tanggung jawab tidak dapat dilewati (unbreakable limit)
Konsep ini mulai digunakan di Indonesia
Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept) apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?
Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept) apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?
Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept) apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?
Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept) apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?
Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept) apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?
Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept) apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?
Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept) apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?
Konsep Tanggung Jawab Hukum (Legal Liability Concept) apakah yang digunakan dalam pasal di bawah ini?
Peraturan Terbaru tentang Penerbangan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Angkutan Udara Dalam Negeri
Peraturan Menteri Perdagangan No. 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) Tentang Perancangan
Prosedur Penerbangan (Flight Procedure Design)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139
(Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175
(Civil Aviation Safety Regulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service)
Peraturan Terbaru tentang Penerbangan Nasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2009
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amendment 1)
tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang Dan Kelaikan Udara (Noise Standards Aircraft Type And Airworthiness
Certifications)
Peraturan Menteri Perhubungan No. 21 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Penerbangan
Peraturan Menteri Perhubungan No. 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety
Regulations Part 91) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating and Flight Rules)
Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 1 Tahun 2014 tentang Lisensi,
Rating, Pelatihan dan Kecapakapan Personel Navigasi Penerbangan
Ingin tahu lebih banyak tentang dunia penerbangan nasional?
KunjungiOfficial Website Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
www.hubud.dephub.go.id