Pedahuluan

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku

bangsa, budaya, agama dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan

benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna

mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur

seluruh perikehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

Harta warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris

meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda

dengan kewarisan hukum BW dan hukum islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada

saat ahli waris telah telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat pewaris

belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum islam bias disebut

sebagai hibah.        

          Dengan adanya beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan

akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan

kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem

kewarisan tersebut.

Banyaknya kasus perselisihan yang mengakibatkan tindak kekerasan hingga pembunuhan

dengan dasar karena perebutan harta warisan, masyarakat perlu mengetahui bahwa peraturan

dalam pembagian harta warisan . Masyarakat dapat memilih bagaimana pembagian warisan yang

tepat, baik secara adat , secara hokum, atau secara agama. Mengetahui cara tau hokum pewarisan

diharapkan tindak kekerasan dan pemunuhan akibat pembagian harta warisan dapat dikurangi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengertian dan cara hukum waris menurut adat?

2. Bagaimana pengertian dan cara hukum waris menurut hukum ?

3. Bagaimana pengertian dan cara hukum waris menurut agama?

4. Penutup

1. Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang

bertalian dengan proses penerusan/ pengoperan dan peralihan/ perpindahan harta

kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.

2. Hukum waris agama mayoritas (islam) : ketentuan ahli waris yang disebut

furudul-muqaddarah (bagian yang ditentukan), atau bagian ashabah serta orang-

orang yang tidak termasuk ahli waris. Hukum-hukum waris tersebut bersumber

pada: Al-Qur'an.

3. Hukum waris adalah kumpulan peraturan yng mengatur hukum mengenai

kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang

ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka,

maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga yang di atur dalam

KUHP