agenda dalam perencanaan pembangunan nasional
DESCRIPTION
TOT Penjenjangan Fungsional Perencana di LPEM FE-UI Jakarta, 29 Oktober 2012TRANSCRIPT
dadang-solihin.blogspot.com 2
3 dadang-solihin.blogspot.com
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :
http://dadang-solihin.blogspot.com
Materi
4dadang-solihin.blogspot.com
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Apa itu SPPN Tujuan SPPN Proses Perencanaan
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III Visi Misi Agenda Prioritas Nasional
dadang-solihin.blogspot.com 5
Apa itu SPPN
SPPN adalah Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
6dadang-solihin.blogspot.com
Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
7dadang-solihin.blogspot.com
Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
8dadang-solihin.blogspot.com
NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)
Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)
Status Hukum Dokumen Perencanaan
9dadang-solihin.blogspot.com
Syarat Dokumen PerencanaanS.M.A.R.T
1. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi denganjelas;
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengankapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalamrangka mencapai target impact yang ditetapkan;
5. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
10dadang-solihin.blogspot.com
Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
11dadang-solihin.blogspot.com
Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
12dadang-solihin.blogspot.com
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
Perencanaan yang Ideal
13dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 14
RPJMN 2010 - 2014
dadang-solihin.blogspot.com 15
Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DANBERKEADILAN.
Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANGPEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAHDAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku I
Buku II
Buku III
Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III
dadang-solihin.blogspot.com 16
Visi-MisiSBY-Boediono
RPJMN 2010-1014
11 Prioritas Nasional+ 3 Prioritas Nasional Lainnya
Prioritas Bidang:Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Sarana Prasarana, Politik,
Hankam, Hukum & Aparatur, Wilayah & Tata Ruang, SDA &
LH
Prioritas Regional:Sumatera, Jawa-Bali,
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua
Buku I
Buku II
Buku III
RPJMN 2010-2014
17dadang-solihin.blogspot.com
V I S IINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
M I S I1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG
AGENDA I. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYATII. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHANIII. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASIIV. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSIV. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
PRIORITAS NASIONAL11 + 3
Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
1. Melanjutkan program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan
2. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Mendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro.
18dadang-solihin.blogspot.com
Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
1. Reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh K/L untuk selanjutnya diteruskan di pemerintah daerah.
2. Dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh
3. Memantapkan dan memperluas program percepatan reformasi birokrasi yang dikombinasikan dengan sejumlah program aksi lainnya seperti reformasi bidang hukum
4. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan BUMN
19dadang-solihin.blogspot.com
Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi
1. Menjamin kebebasan berpendapat2. Adanya check and balance3. Jaminan akan keberagaman yang
tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender.
4. Memperkuat lembaga – lembaga demokrasi
5. Pencapaian tingkat demokrasi yang substansial dan prosedural
20dadang-solihin.blogspot.com
Agenda IV: Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
• Pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
• Meminimalisasi tumpang tindih dan inkosistensi peraturan perundang-undangan
• Menghilangkan hambatan pada implementasi peraturan perundangan
• Mengupayakan adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya
• Peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum• Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum• Mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan
terbuka.
21dadang-solihin.blogspot.com
Agenda V: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan
1. Dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH),
2. Mempertajam kualitas program perlindungan dan bantuan sosial dalam gugus (cluster) 1 untuk menjadi bantuan sosial berbasis keluarga.
3. Dilaksanakannya program aksi perkuatan usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Perluasan cakupan program PNPM meliputi seluruh kecamatan per tahun 2009 diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat perdesaaan dan kecamatan.
22dadang-solihin.blogspot.com
Prioritas Nasional
dadang-solihin.blogspot.com 23
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2 Pendidikan3 Kesehatan4 Penanggulangan Kemiskinan5 Ketahanan Pangan6 Infrastruktur7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha8 Energi9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II
2009-2014
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan13 Bidang Perekonomian14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Prioritas Lainnya
24dadang-solihin.blogspot.com