ADR di JepangHukum ADR

ADR oleh Sektor Swasta (Asosiasi Advokat) ADR Finansial

ADR Medik

Guru Besar Law School, Univ. ChukyoGuru Besar Tamu Fak.Kedokteran, Univ. Kurume

Guru Besar Tamu Prgm. Pascasarjana, Univ. KumamotoMantan Hakim Pengadilan Negeri Osaka

K-inaba@mecl.chukyo-u.ac.jpKazuto INABA 　

Populasi Penduduk dan Luas Wilayah serta Jumlah Orang yang Berprofesi Hukum di Jepang

（ Tahun 2008 ） • Populasi ： 127,69 juta • Luas Wilayah ： 377.835 km²• Profesi Hukum ： Hakim 2.684 org 　

Jaksa1.679 org 　 Advokat 26.964 org

Terkontinyunya Penyelesaian Sengketa Continuer (Kontinyuitas)

Avoid

IgnoreNegotiation

Mediation

Arbitration

Litigation

Self-help

Pertolongansendiri

Penghindaran

Pengabaian

Negosiasi

Mediasi

Arbitrase

Gugatan

Kontradiksi sosial yg membutuhkan ADR• 　 Apakah Anda juga merasa kita mulai tidak mampu berdialog

(dibanding sedia kala) ? Bukan hanya anak-anak tetapi juga masyarakat orang dewasa pun demikian halnya. Kita tidak mampu menyampaikan pendapat dirinya dengan cara yang tepat sehingga tidak dapat menghasilkan kesepakatan dengan lawan bicara, kita tidak mampu membayangkan bagaimana kata-kata dirinya diterima oleh lawan bicara, dll. Di lain sisi, jelas kita menyadari bawa trouble dan sengketa yang terjadi di antara diri kita dan lawannya tidak dapat diselesaikan dengan jalan selain dialog. Sudah lama disadari adanya keterbatasan litigasi di pengadilan. Litigasi yang merupakan dunia jauh dan asing bagi kita tidak dapat kita gunakan dengan mencurahkan waktu, biaya dan tenaga yang banyak. Trouble dan sengketa tidak dapat dihindarkan jika timbul perbedaan pendapat, emosi dan kepentingan. Disini kita menyadari adanya kontradiksi yang serius sebagai berikut. Dalam masyarakat yang mengalami berkurangnya dialog, justru dialog menjadi sesuatu yang penting. Masyarakat yang tidak mampu berdialog-lah yang justru membutuhkan dialog.

Peradilan dan Dialog

Sumber gambar di kiri ： Situs web Mahkamah Agung Jepang

Unsur Ganti KerugianPembuktian Wanprestasi dan Perbuatan

Melawan Hukum

Kesalahan

Kerugian

Hubungan sebab-akibat

Pembuktian

Penggugat

Hakin

Tergugat

Asas keyakinan bebas

Probablitas yang tinggi

Ganti rugi

Pembuktian dan Keterbuktian

Keterbuktian

Hukum tidak diterapkan

Hukum diterapkan

Pembuktian

Keyakinan hakim

Tidak beralasan utk diragukan (pidana)

Probabilitas yg tinggi (perdata)

Nothing

All

Wakai dengan Bantuan Hakim

Alur Penanganan Sengketa Hukum di Jepang

Peradilan Tingkat Pertama Perdata Umum

Sengketa hukum

Chotei（ Lebih dahulu,

Tidak lebih dahulu ）

Litigas

Proses untuk pemutusan

Wakai dg bantuan hakim

Pelimpahan kpd Chotei

Pengadilan

ADR Alternative Dispute Resolution

Fleksibilitas Wakai oleh Hakim

(Upaya Wakai) Pasal 89 UU 　 Pengadilan, pada tahapan litigasi apa pun,

dapat mengupayakan Wakai, atau dapat membuat commisioned judge atau entrusted judge mengupayakan Wakai.

(Tindakan untuk Wakai ・ Pasal 89 UU) Pasal 32 Peraturan 　 Pengadilan atau commissioned

judge atau entrusted judge dapat memerintahkan pihak principal atau wali/pengampu datang menghadap. 2. Pengadilan atau commissioned judge atau entrusted judge jika dipandang layak dapat melaksanakan upaya Wakai di luar pengadilan.

Statistik YudisialWakai oleh Hakim dll

Jumlah perkara

yg selesai

Putusan Contra-dictoir

Wakai

P.tingkat pertama di Pengadilan sumir

301.185 143.280 39.755 85.392

P.tingkat pertama di PN

192.247 62.072 40.417 55.050

P.tingkat pertama perkara personal

11.099 4.980 3.421 4.693

P.tingkat banding di PN

4.203 2.087 1.248

P.tingkat banding di PT

15.176 8.849 5.023

Mengenai Wakai

Jangan menjadi hakim Wakai

Namun ternyata banyak kasus diselesaikan dengan Wakai

Merasa bersalah/tidak bangga melakukan Wakai

Memakai teknik/cara sendiri-sendiri di ruang yg tertutup

Memutus (mengadili).itulah tugas hakim

Tidak pernah ada penelitian yang mendalam

Tidak ada peningkatan teknik

Federal Judicial Center

Wakai oleh hakim

ADRAlternative

DisputeResolution

Reformasi yudisial perdata

Pengalaman di Amerika Serikat

PemohonAdministrator

TermohonPenyewa

Mediator

②①

③

④

Sejarah dan Situasi Aktual Chotei Yudisial

■Era Edo• Penyelesaian intern 　・・ Diselesaikan secara intern. Satuan tetangga 5

rumah tangga. (Edo)■Era Meiji （ 1867 ～）• Kankai 　（ 1875 ～ 1890 ）■Era Taisho （ 1912 ～ 1915 ）• UU Chotei Sengketa Sewa Tanah/Rumah （ 1922 ）　

– Terbatas pd bidang dan kota tertentu, menjadi model UU Chotei selanjutnya. Dimanfaatkan utk pembagunan kembali pasca Gempa Besar Kanto yg terjadi tahun berikutnya (1923).

• UU Chotei Sengketa Sewa Tanah Pertanian （ 1924 ） . UU Chotei Sengketa Niaga （ 1926 ）－ Arbitrase oleh Komisi Chotei

■Era Showa (pra-Perang Dunia II （ 1915 ～ 1945 ）• UU Chotei Luar Biasa utk Sengketa Utang （ 1932 ）－ Peradilan dg

putusan yg dapat menggantikan Chotei. UU Chotei sengketa personal （ 1939 ）－ Perkara urusan keluarga, Kommissioner Chotei yg terdiri dari laki-laki dan perempuan.UU Istimewa Hukum Acara Perdata dalam Keadaan Perang (1942 ）－Menggunakan Chotei utk seluruh sengketa perdata.

(Referensi) Sejarah Sistem Chotei di Jepang (Pra-Perang Dunia II)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（ Sumber: Mr.Irie)

　 16

■Era Showa (pasca-Perang Dunia II) （ 1945 ～）• Domestic Relation Trial Act （ 1947 ） . Civil Conciliation Act （ 195

1 ）。• Komite Penyelesaian Sengketa Pekerjaan Pembagunan

（ 1956 ）。※ ADR oleh lembaga administrasi.• Putusan mengenai peradilan pengganti Chotei yang dinyatakan

inkonstitusional （ 1960 ） .• Pusat Nasional Urusan Konsumen Jepang （ 1968 ） . Mediasi untuk ※

perlindungan konsumen. • Environmental Dispute Coordination Commission （ 1970 ）。• Amandemen Civil Conciliation Act （ 1974 ） . Seleksi dan Kesejahteraan ※

Kommissioner Chotei, dll.• Nichibenren Traffic Accident Cousultaion Center （ 1967 ） . The Japan

Center for Settlement of Trafic Accident （ 1978 ） .■Era Heisei （ 1989 ～）• Daini Tokyo Bar Association Arbitration & Mediation Center （ 1990 ）。• Pedoman Penanganan Perkara Chotei Perdata （ 1993 ）。• ADR Task Force di Kantor Kabinet （ Februari 2002 ～ Nopember 2004 ） .• UU ＡＤＲ（ dibentuk pada Nopember 2004, diberlakukan sejak April

2007 ） .

（ Referensi ） Sejarah Sistem Chotei di Jepang (Pasca-Perang Dunia II)

　 17

KronologiTerkait dengan Chotei Sosial

1919 Perang Dunia I berakhir

1920 UU Sewa Tanah, UU Sewa Rumah

1922 UU Chotei Sengekta Sewa Tanah/Rumah

1923 Gempa Besar KantoUU Juri

1924 UU Chotei Sengketa Tanah Pertanian

1925 UU Preservasi Perdamaian, UU Pemilihan Umum, Siaran radio

1926 UU Chotei Sengketa NiagaUU Chotei Perselisihan Perburuhan

1929 Great DepressionNovel “Kaniko-sen” oleh Takiji Kobayashi

KronologiTerkait dengan Chotei Sosial

1931 Insiden Manchuria

1932 UU Chotei Luar Biasa utk Sengekta Utang. (Peradilan pengganti Chotei)

1938 “UU Chotei” Masataro Miyake UU Mobilisasi Nasional

1939 UU Chotei Sengekta Personal (cikal bakal langsung Domestic Relation Trial Act),UU Perubahan Ketentuan tentang UU Pertambangan.

Insiden NomonhanInvasi Polandia oleh Nazi

1941 Pecahnya Perang Pasifik

1942 UU Istimewa Hukum Acara Perdata dalam Keadaan Perang. (upaya Chotei dapat digunakan utk seluruh sengketa perdata)

1943

1945 Perang Dunia II berakhir

Penerimaan Baru Gugatan Perdata Umum di Pengadilan Tingkat Pertama

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

10 ribu

PNP.SumirTotal

199523

551875

751398

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Chotei Perkara Perdata – Pengadilan Negeri

Chotei Perkara Perdata －Pengadilan Sumir

0

10

20

30

40

50

60

70

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

10 ribu

P.Sumir

148242

Chotei di Pengadilan KeluargaMerupakan prosedur di mana Hakim Chotei atau Hakim Chotei non-karir (Kaji Chotei-kan) bersama dgKommissioner Chotei urusan keluarga yg diangkat dari masyarakatmendengar para pihak, dan sebagai pihak netral membantu para pihak menemukan penyelesaian yg tepat, layak dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Penitera

Kommissioner Chotei

Kommissioner Chotei

Hakim Chotei (hakim)

Probation officer P.Keluarga

Pemohon Termohon

Perkara Keluarga

Pengadilan Negeri

`Pengadilan Keluarga

Perkara perdata umum

Perkara keluarga

Masalah suami-isteriMasalah anak

Masalah pewarisan danpembagian harta warisan

Komisi Chotei

Judgmen

Tahun fiskal 2007Perkara Chotei 130.061

Tidak berhasil

Berhasil

Tahun fiskal 2007Perceraian 65.265 kasus

Berhasil 31.625 kasus

Hakim

2 orangKomissioner Chotei

ADR Yudisial (melekat pada pengadilan)

Beragamnya menu penyelesaian melalui pembicaraan • Chotei （ Perdata ・ keluarga, Chotei diupayakan

terlebih dahulu ）• Wakai sebelum gugatan diajukan (Sokketsu)

(KUHAPerdata 275)• Wakai oleh hakim (KUHAPerdata 89)• Kesepakatan Wakai yang diterima secara tertulis

(KUHAPerdata 264)• Klausula kesepakatan Wakai yg ditetapkan pengadilan

dll (KUHAPerdata 265) • Pelimpahan kepada Chotei (Civil Conciliation Act 20①）• Wakai di tingkat banding

26

Klasifikasi tersebut diatas bukan sesuatu yang tidak ada pengecualian, contohnya; litigasi nilai gugat kecil yang tidak tentu selalu memerlukan bantuan advokat, dll.

Chotei Litigasi

Kelebihan

•Biaya murah•Cepat ・ singkat•Mudah diakses•Tidak terbuka untuk umum•Tidak harus dibantu advokat •Kemungkinan tidak rusaknya hubungan antar para pihak tinggi•Para pihak dapat mengambil kepemimpinan dalam menempuh proses •Dapat memperoleh kesepakatan yg fleksibel

•Mempunyai kekuatan memaksa•Bersifat terbuka untuk umum•Menjadi jelas mana yang menang dan mana yang kalah•Tingginya obyektivitas •Dapat naik banding

Kelemahan

•Tidak mempunyai kekuatan memaksa•Adanya kemungkinan pihak lawan tidak bersedia menempuh Chotei•Adanya kemungkinan tidak tercapai kesepakatan•Penemuan fakta yang longgar•Adanya perbedaan hasil tergantung mediator •Besarnya kemungkinan proses berjalan tidak transparan

•Biaya tinggi •Memakan waktu lama•Tidak dapat dipahamai oleh orang awam•Informasi rahasia tidak dapat dijaga •Permusuhan antar pihak membekas •Dalam kenyataannya memerlukan bantuan advokat

Karakteristik umum litigasi dan Chotei

27

Chotei Yudisial (oleh pengadilan)（ Chotei perdata, Chotei pkr

keluarga ）

Chotei oleh sektor swasta（ Asosiasi profesi, Asosiasi usaha ）

Kelebihan

•Otoritas. (mudah diterima oleh para pihak) .•Kekuatan (kekuatan eksekutorial, pencarian fakta) .•Bersejarah panjang.•Kaya akan pengalaman.•Biaya murah. ※•Keterlibatan hakim. (kemampuan, pengalaman)•Penanganan terorganisir. (panitera, probation officer di P.Keluarga, unit kesehatan) •Fasilitas.(contoh: tombol darurat, ruang yg dilengkapi magic mirror utk pengamatan keadaan anak) •“Studi kasus”, “Laporan Chotei” serta data/informasi lain yg terakumulasi.

•Sedikitnya pembatasan waktu. (contoh: hari Sabtu ・ minggu, pada malam hari, dll) •Dimungkinkannya pertemuan yang diadakan lebih sering. •Sedikitnya pembatasan tempat. (contoh: tempat yg mudah diakses oleh para pihak. Keengganan para pihak mendatangi pengadilan.) •Pengajuan permohonan yg mudah.•Keinginan para pihak diutamakan dalam menjalankan proses. •Dimungkinkannya Chotei dg kehadiran kedua belah pihak di satu ruang yg sama. •Kualitas mediator.•Mudah dilakukan percobaan inovatif.

Kelemahan

•Tidak diberi hak memilih mediator.•Rendahnya fleksibilitas menentukan waktu dan tempat.•Tingginya tuntutan akan efisiensi. •Metode kaukus yang dominan. •Aspirasi pengguna kurang didengarkan.

•Kurangnya dukungan anggaram, wewenang, pengalaman, fasilitas, penanganan terorganisir serta hampir semua faktor penunjang lainnya.

Perbandingan antara Chotei Yudisial dan Chotei oleh Sektor Swasta

Ada juga Chotei oleh sektor swasta yang gratis biayanya, maka ciri-ciri tsb ditatas mengenai biaya tergantung pada menu Chotei. Jika biaya advokat diperlukan, biaya keseluruhannya, baik CHotei yudisial maupun swasta, tidak murah.

Persiapan pendahuluan

Pertemuan pertama

Mendengar pihak

Mengidentifikasikan masalah

Menciptakan pilihan

Mengecek reseptivitas sosial, efektivitas,

kelayakan, praktikabilitas

Kesepakatan dan pembuatan akta

Stage utk penyelesaian

Stage utk pertukaran

EtikaMendengar

Brainstorming

Paraphrasing

Open-end question

Pandangan terhadap para pihakNot-knowing

Process

Skill

Structure

Ethics

Stage

Hukum ADR

Opini Dewan Reformasi Sistem Yudisial – Sistem Yudisial yg Menunjang Jepang pada Abad ke-21 – 12 Juni 2001

・ Di samping fungsi peradilan yang merupakan inti sistem yudisial harus ditingkatkan dengan mencurahkan perhatian dan tenaga khusus, ADR, agar menjadi salah satu pilihan yg tidak kalah menarik dengan peradilan bagi masyarakat, harus ditingkatkan dan divitalisasikan.

・ Agar ADR yang beragam dikembangkan dan ditingkatkan dengan tetap mengembangkan kelebihan-kelebihan yg dimiliki tiap ADR, perlu ada penguatan kerjasama antar lembaga terkait dan pembangunan infrastruktur bersama.

・ Dengan tujuan meningkatkan dan mevitalisasikan ADR, mendorong kerjasama antara pengadilan, organisasi terkait serta kementerian dan badan pemerintah yang terkait, dan untuk itu perlu membuat forum komunikasi antar berbagai organisasi terkait dan pertemuan komunikasi antar kementerian dan badan pemerintah terkait.

・ Meningkatkan unit pelayanan konsultasi terpadu mengenai litigasi, ADR serta berbagai penyelesaian sengketa lainnya, di samping itu membangun kerja sama antar organisasi penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan situs portal internet serta teknologi informasi dan telekomunikasi agar dapat mewujudkan penyediaan informasi satu atap.

・ Mengenai keterjaminan SDM di bidang ADR, perlu mendorong keterbukaan dan sharing informasi mengenai SDM, penyelesaian sengketa serta hal-hal penting lainnya terlebih dahulu, lalu perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

・ Dengan memperhatikan tren internasional, perlu membangun segera sistem hukum arbitrase (termasuk arbitrase kommersial internasional). Lebih lanjut, dari sudut pandang membangun infrastruktur sistem ADR yang terpadu, dengan memandang pembentukan undang-undang yang mengatur skema dasar pendorongan pemanfaatan ADR dan penguatan kerjasama dengan prosedur litigasi (yang biasa disebut “ UU Pokok ADR”), perlu mempertimbangkan strategi yang diperlukan. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, perlu mempertimbangkan pula secara konkret mengenai pemberian kekuatan pencegahan (atau penghentian) berlakunya daluwarsa, pemberian kekuatan eksekutorial, pengkondisian agar menjadi sasaran bantuan hukum, serta perbaikan prosedur sehingga dapat menggunakan prosedur peradilan mengenai seluruh atau sebagian ADR atau peralihan secara berlawanan dapat berlangsung dengan lancar.

・ Dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan ahli/specialis hukum terkait serta orang ahli non-advokat dalam ADR, sebagai bagian dari serangkaian perbaikan pasal 72 UU Advokat, melakukan pertimbangan secara spesifik dengan memperhatikan realita tiap jenis profesi agar mendapatkan kedudukan hukum yang jelas. Mengenai pasal tersebut, setidaknya agar terjamin prediktabilitas mengenai lingkup dan bentuk sasaran regulasi, perlu mespesifikasikan substansi regulasi dalam suatu bentuk, termasuk urusan hukum dalam perusahaan dan lainnya dari sudut pandang menyesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi ahli/specialis hukum terkait dan semakin beragamnya bentuk perusahaan.

Beralihnya Concern terhadap ADR

Apa itu ADR ? Apa peranannya dalam sistem yudicial yg ada ?

Apa pun juga harus membuat ADR

Bagaimana membina/mendapatkan SDM yg melakukan ADR

Perhatian thd sistem dan wadah

Sikap skeptis dan harapan thd ADR

Perhatian terhadap masalah riil

Kronologi Reformasi Sistem Yudisial ・　

ADR 　27Jul. 　1999

Pertemuan ke-1 Dewan Reformasi Sistem Yudisial

12 Jun. 2001 Rekomendasi dan Opini Dewan

16 Nop,2001 UU ttg Promosi Reformasi Sistem Yudisial UU No.119

1 Dec. 2001 Pembentukan Kantor Promosi Reformasi Sistem Yudisial

5 Feb.2002 Rapat ke-1 Task Force ADR

20 Mar.2003 Action plan ttg Peningkatan Kerjasama antar Lembaga Terkait utk Meningkatkan dan Mevitalisasi

Liaison Conference Lembaga Pemerintah Terkait utk Meningkatkan & Mevitalisasikan ADR

Jul, 2003 Mengenai pembangunan infrastruktur ADR yang terpadu

Sekretariat utk Kantor Promosi Reformasi Sistem Yudisial

8 Nop.2004 Rapat ke-38 Task Force ADR

19 Nop. 2004 UU ttg Promosi Penggunaan Prosedur ADR UU No.151

Gambaran Keseluruhan ADR dan Sasaran UU ADR

ADR yudisial (Chotei perkara perdata ・ keluarga)

ADR administratif

ADR swastaADR yg terakreditasi

ADR yg tidak terakreditasiMediasi dan konsiliasi

ADR （ Alternative Dispute Resolution ）

• Chotei yudisial （ Wakai ・Chotei ）– Pengadilan Sumir, Pegadilan Negeri– Pengadilan Keluarga

• Chotei swasta– Pusat penyelesaian sengketa

bentukan asosiasi advokat– The Japan Commercial

Arbitration Association – The Japan center for Settlement

of Traffic Accident Disputes – etc

ADR dalam arti luas

UU (pokok) ttg

Promosi ADR

(2004)

Peraturan Tentang Pencepatan Penggunaan Proses Penyelesaian Persengketaan Diluar Persidangan (Garis Besar)

Mempermudah hal memilih prosedur yang sesuai dalam mengusahakan penyelesaian persengketaan, dan dengan bertujuan menyumbang pada perealisasian hak serta keuntungan masyarakat secara tepat, bersamaan dengan menetapkan gagasan pokok tentang Prosedur Penyelesaian Persengketaan Diluar Persidangan, berkaitan dengan pekerjaan Prosedur Penyelesaian Persengketaan Swasta (sebagai mediasi dan perantaraan yang dilakukan oleh pengusaha swasta, dibuat sistem pembuktian sekaligus menetapkan pengecualian yang berkaitan dengan penghentian kedaluwarsaannya dan lain sebagainya, dalam rangka mengusahakan peningkatan keuntungannya.

Kondisiterdahulu

Bab

1P

erat

ura

nU

mu

m Gagasan pokok (Pasal 3 Bab 1) = Sebagai Prosedur Penyelesaian Persengketaan berdasarkan hukum,

Penghargaan atas usaha proaktif dari orang yang bersangkutanpelaksanaan secara adil dan layakMencerminkan pengetahuan ahli, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya dari persengketaan,

menyelesaikannya secara cepat Berkerjasama dengan orang yang melakukan ADR (Pasal 3 Bab 2) Adalah tugas negara, daerah, lembaga umum dalam memberikan informasi

dan lain sebagainya (pasal 4).

Sistem pembuktian Maksud = berdasarkan pada permohonan dari orang yang melakukan pekerjaan dalam Prosedur Penyelesaian Persengketaan Swasta, Menteri

Kehakiman memeriksa dan mempertimbangkan apakah pekerjaan yang bersangkutan sesui dengan standar yang tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, dan bila diakui telah sesuai, maka akan diakui tentang pekerjaannya tersebut (Pasal 5 Pasal 6).

Prosedur Penyelesaian Persengketaan Oleh Swasta = Prosedur Penyelesaian Persengketaan Diluar Pengadilan oleh pengusaha swasta

yang melakukan perantaraan dalam perdamaian (Pasal 2 nomor 1)

Bab

2 P

enga

kuan

Pek

erja

an P

rose

dur P

enye

lesa

ian

Pers

engk

etaa

n D

iluar

Pen

gadi

lan

Alenia 1 Pengakuan Pekerjaan Prosedur Penyelesaian Persengketaan Oleh Swasta Standar Pengakuan (Pasal 6)

(1) Pekerjaannya sesuai dengan standar nomor 1 - nomor 16(2) Pada pekerjaan (1) pengetahuan, ketrampilan, dan dasar-dasar akuntansi yang diperlukan

Alasan tidak memiliki kualifikasi (anggota sindikat penjahat (boryokudanin dll) (Pasal 7) Prosedur Permohonan (Pasal 8) pemeriksaan Menteri kehakiman pengakuan

* Berkonsultasi kepada menteri terkait dll, pendapat petugas yang mengambil bagian dalam pemeriksaan untuk pengakuan

Alenia 2 Pekerjaan orang yang mengusahakan pekerjaan menyelesaikan persengketaan yang diakui

(1)Kewajiban menjelaskan (Pasal 14)(2)Melarang penggunaan anggota sindikat penjahat (boryokudanin) dan lain sebagainya (Pasal 15)(3)Membuat dan menyimpan catatan pelaksanaan prosedur (Pasal 16)

Alenia 3 Laporan dan lain sebagainya Laporan dan lain sebagainya

(1) Menyerahkan surat laporan administrasi dan lain sebagainya (Pasal 20)(2) Permintaan dan pemeriksaan laporan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 21)(3) Himbauan dan perintah pengambilan tindakan dari Menteri Kehakiman (Pasal 22)

* Pertimbangan pada kekhususan ADR Swasta

Penghapusan pengakuan (Pasal 23)

Pemberian informasi dan lain sebagainya Menunjukkan pengakuan kepada umum (Pasal 11 Ayat 1) Pengumuman tentang pengakuan dan lain sebagainya

(Pasal 11 Ayat 2) Kewajiban menjelaskan (Pasal 14) Mengumumkannya melalui internet dan lain sebagainya

(Pasal 31)

Pelaksanaan prosedur oleh ahli

Penghentian kedaluwarsaan (Pasal 25)

Penghentian prosedur penggugatan (Pasal 26)

Peraturan khusus yang berkaitan dengan di depan mediasi (Pasal 27)

Bab

3 P

enge

cual

ian

yang

berk

aita

n de

ngan

pen

ggun

aan

pros

edur

pen

gaku

an

Peningkatan pengertian dari masyarakatKerjasama di antara orang-orang yang berhubungan

Kurang diakuidan dipahami

Kurangnya informasi(kekhawatiran dan

keragu-raguandalam

penggunaannya)

Pembatasan dalam sistem (Kurangnya insentif dalam penggunaannya) Pembatasan oleh

peraturan kepengacaraan

Kurang praktis karena tidak ada kedaluwarsaan dan waktu penghentian

Pemberian pedoman dalam pemilihan ADR

Pemanfaatan ahliMemperkaya sitem

Membenahi lingkungan agar dapat memusatkan perhatian pada ADR tanpa harus khawatir akan hal yang tidak menguntungkan seperti hilangnya kedaluwarsaan hak dan lain sebagainya

Gambar 1

Perbedaan antara ADR Terakreditasi dan ADR yg tidak terakreditasiItem Terakreditas Tidak

terakreditasi

１ Akuntabilitas （ 4 ） Wajib Tidak wajib

２ Pembuatan dan penyimpanan dokumen pelaksanaan acara （ 16 ）

Wajib Tidak wajib

３ Penyampaian laporan usaha dll （ 21 ） Wajib Tidak wajib

４ Pencegahan berlakunya daluwarsa （ 25Ⅰ ）

Ada ×

５ Penghentian prosedur litigasi （ 26 ） Memungkinkan ×

６ Ketentuan khusus mgn pelaksanaan Chotei lebih dahulu （ 27 ）

Dapat berlaku ×

７ Honor （ 28 ） Dapat Tidak

８ Ketentuan saksi （ 32 ） Diterapkan Tidak

ADR (oleh Sektor Swasta) Utama di Jeapng

Unit konsultasi di instansi pemerintah(pusat/daerah)

Unit pelayanan di asosiasi ahli hukum

ADR oleh asosiasu profesi

Asosiasi advokatADR oleh perusahaan

/asosiasi usaha

Houterasu (Japan Legal Support Center)

Warga maysarakatPengusaha

Unit pelayanan di perusahaan

Keuangan

Arnitrase olahraga

Medik Asosiasi land & house investigator

Pemulihan bisnis

Asuransi

Asosiasi judcial scrivener

Asosiasiadministrative

scrivener

ADR oleh org.nirlaba

ADR di lapangan

Perburuhan

Telekomunikasi

ADR oleh komunitas

Houterasu（ Japan Legal Support Center ）

• Atas filosofi “mewujudkan masyarakat dimana setiap warga dapat memperoleh informasi dan layanan untuk menyelesaikan trouble hukum di manapun di dalam Jepang, dibentuk sebagai organisasi yang memainkan peranan pusat dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya.

• Houterasu merupakan salah dari 3 tiang utama dalam “Reformasi Sistem Yudisial”, yang bernama resmi “Japan Legal Support Center”

• “UU Bantuan Hukum Komprehensif” adalah undang-undang yang diberlakukan sejak 2 Juni 2004 dengan tujuan untuk merealisasikan Konsep Bantuan Hukum Komprehensif yang bermisi mewujudkan masyarakat dimana setiap warga memperoleh informasi maupun layanan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana, secara hukum di seluruh penjuru Jepang.

• Houterasu adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU tersebut dan berbentuk badan hukum administrasi independen.

ADR 　 JAPAN• ADR Japan adalah situs portal ADR (alternative dispute resolution)• Bertujuan menjadi portal terpadu untuk organisasi-organisasi penyelesaian

sengketa di berbagai bidang, mulai dari lembaga urusan konsumen hingga lembaga arbitrase,

• Sebagaimana disebut dalam Laporan Dewan Reformasi Sistem Yudisial yg dikeluarkan Juni 2001, mediasi, arbitrase serta berbagai bentuk ADR lain diharapkan lebih dimanfaatkan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang ringkas, cepat dan fleksibel, di samping litigasi. Sengketa di bidang perdagangan elektronik, lingkungan serta berbagai trouble lain yang sering dialami konsumen dan UMK pun memerlukan lembaga ADR yang dapat mereka konsultasikan masalahnya.

• Situs ini dirancang khusus sehingga pengguna dapat mengetahui dan mengakses melalui pranala luar organisasi konsultasi dan/atau organisasi mediasi/arbitrase mana yang tepat menurut jenis dan bidang sengketa.

• Memperkenalkan prosedur mediasi maupuan mediator/arbiter agar pengakses situs ini dapat mengenal ADR. Di samping itu, bertujuan pula untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan pertukaran informasi antar lembaga ADR. Informasi mengenai organisasi ADR internasional, lembaga ADR di luar negeri serta diskusi-diskusi internasional yang terkini pun sedapat mungkin diperkenalkan.

Pelatihan Mediasi

PenggugatPemohon

TergugatTermohon

Hakim (mediator)Komisioner mediasi

（ dalam pengadilan ）

Mediator（ luar pengadilan ）

Pembicaraan DenganMemasukkan Orang Ketiga

PerdamaianMediasi

Pelatihan Tenaga penanggung ADR Jepang di Jepang

Departemen Ekonomi dan Industri・ Pusat penelitian Ekonomi dan IndustriPenelitian yang berhubungan dengan pengembangan SDM pelaksana ADR

http://www.adr.gr.jp/training2003/index.html

Departemen Ekonomi dan Industri, Biro Struktur Ekonomi dan IndustriAsosiasi Arbitrasi Dagang JepangPersatuan Arbiter Jepang

Panitia Reduksi Materi Pendidikan Mediatorhttp://www.jcaa.or.jp/training2004/index.html

Tahun 2003

Kelas Menengah 2005

Kelas Dasar 2004

Departemen Ekonomi dan Industri, Biro Struktur Ekonomi dan IndustriAsosiasi Arbitrasi Dagang JepangPersatuan Arbiter Jepang

Panitia Penerbitan Materi Pendidikan Mediatorhttp://www.adr.gr.jp/edu_mdl_cls.html

Komposisi Program

Mengetahui keterbatasan yg dipunyai setiap orang

Pertemuan yang pertama kali

“Mendengar-kan”

Situasi sulit

Persiapanuntuk mediasi

Menjalankan mediasi

Menyebar-luaskan mediasi

Penyelesain mediasi

Anda adalah mediator

Mediasi bentuk bantuan pada negosiasi sendiri yg proaktif

Bagian dasar

Tingkat menengah

Beragam Metode Penyelesaian Sengekta

LitigasiNegosiasi Fasilitatif EvaluatifMeminta

kompromi

Arbitrase

〈 Mediasi yg biasa dibayangkan kita〉

（ Penyelesaian melalui pembicaraan ） （ Penyelesaian oleh pihak ketiga ）

（ Penyelesaian melalui kesepakatan ） (Penyelesaian yg memaksa)

（ Penciptaan solusi ） (Ada/tidak hak hukum)

（ Penyelesaian bersahabat ） (Penyelesaian bermusuhan)

（ Mengerti kepentingan lawan ） (Saya yg benar)

ADR

Mediasi

FasilitatifMendorong

Negosiasi antar pihak

berperkara

Yg meminta kompromi

Evaluatif

Arbitrase

Gambaran Mediasi Fasilitatif

Persiapan pendahuluan

Pertemuan pertama

Mendengar pihak

Identifikasi masalah

Penciptaan pilihan

Mengecek reseptivitas sosial, efektivitas, kelayakan, praktikabilitas

Kesepakatan dan pembuatan akta

Stage penyelesaian

Stage pertukaran

EtikaMendengar

Brainstorming

paraphrasing

Open-end question

Pandangan thd para pihakNot-knowing

Process

Skill

Structure

Ethics

Stage

ADR Finansial

Laporan kebijakan tertanggal 27 Juni 2000 “Mengenai Skema

Finansial Baru yg Menyongsong abad ke-21”• ①Peningkatan kerjasama antar organisasi bidang

penyelesaian sengketa individual• ②Peningkatan transparansi prosedur penanganan

keluhan dan penyelesaian sengketa• ③ Peningkatan kesiapan menindak lanjuti kasus

penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa• ④ Publikasi aktif hasil aktualisasi penanganan keluhan

dan penyelesaian sengketa• ⑤ Perbaikan akses konsumen termasuk kegiatan

hubungan masyarakat • ⑥ Pembentukan “Forum Komunikasi dan Koordinasi

Sengketa Finansial (nama tentatif)”

“Ttg Tantangan ke Depan terkait dng Pembangunan Sistem Dukungan Penyelesaian Sengketa dan Keluhan di Luar Pengadilan utk Bidang Finansial

(ADR Bidang Finansial)”(Catatan ketua Forum) pd Juni 2008oleh “Forum Komunikasi & Koordinasi Sengketa Finansial”

• Data aktual pada Juni 2008 • Permohonan sertifikasi berdasarkan UU Promosi ADR diajukan oleh :

1 badan (Asosiasi Industri Sekuritas Jepang) • Sertifikat sbg organisasi perlindungan investor yg diatur dlm UU Instrumen dan

Exchange Finansial didapat oleh: 2 asosiasi (Asosiasi Usaha Asuransi Jiwa, Asosiasi Usaha Asuransi Kerugian Jepang”

• Persiapan utk permohonan sertifikasi sbg organisasi perlindungan investor yg diatur dalam UU Instrumen dan Exchange Finansial dilakukan oleh : 1 asosiasi (Asosiasi Perbankan Nasional)

TF 2007 Jumlah kasusTotal konsultasi 164.400

Total keluhan 31.518

Total sengketa 387

Laporan “ttg Bentuk Baru Sistem Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Bidang Finansial (ADR Finansial)” pd Desember 2008

oleh Komisi Finansial, Dewan Sistem Finansial

（１） Konsep dasar pelembagaan ADR bidang finansial　　　 Semakin beragamnya produk/layanan finansial serta saluran penjualan　　　 ADR bidang finansial yang bersifat lintas batas sektor dan komprehensif（２） Karakteristik organisasi ADR bidang finansial 　　　 ADR finansial dilakuakn oleh asosiasi usaha, organisasi pengatur diri serta badan-badan swasta lainnya.（３） Lingkup kegiatan organisasi ADR bidang finansial　　　 Konsultasi dan penanganan keluhan mengenai trouble finansial juga dimasukkan sebagai bagian dari tugas dan

fungsi organisasi ADR finansial.（４） Kerja sama antar organisasi ADR bidang finansial　　　 Satu pintu masuk untuk memilah-milah（５） Wewenang organisasi ADR bidang finansial　　　 Organisasi ADR finansial selayaknya diberi wewenang untuk menentukan peraturan dalam batas tertentu serta

wewenang yg diperlukan untuk menjamin efektivitasnya.（６ ) Prosedur ADR yg ditempuh oleh Organisasi ADR finansial　　　 Yang dipercayai dan diterima oleh pengguna jasa　　　 Yang diterima oleh lembaga keuangan juga （７） Kewajiban lembaga keuangan mengenai ADR finansial 　　　 Melakukan pengaturan tertentu mengenai hubungan antara organisasi ADR finansial dan lembaga keuangan 　　　 Lembaga keuangan diberi kewajiban untuk menempuh prosedur, memberiktan keterangan dan menyediakan

data/informasi atas permintaan organisasi ADR finansial, serta menghormati hasil kegiatan ADR tersebut.（８） Keterlibatan badan pemerintah　　　 Badan pemerintah diberi wewenang tertentu terhadap lembaga keuangan dan organisasi ADR finansial sehingga

badan pemerintah dapat melakukan pemeriksaan, pengawasan serta keterlibatan lainnya. 　　　 Pada kategori usaha yang sudah mempunyai organisasi ADR, penggunaan jasa organisasai ADR tersebut

dipersyaratkan sebagai persyaratan bagi entran （９） Efek hukum ADR finansial　　　 Efek hukum seperti pencegahan berlakunya daluwarsa, penghentian proses litigasi

ADR bidang Medik

Kejadian yg Diberitakan secara Besar-besaran

• 11 Jan.1999 ： Tertukarnya pasien di RS Univ. Kota Yokohama （ operasi jantung ・ paru ）

• Feb.1999 ： RS Pemprof.Hiroo （ obat antiseptik diinfus ）

• Jul.1999 ： RS Univ.Kyoritsu （ Kasus sumpit kayu)• Feb.2000 ： Kasus Univ.Kyoto （ air distilasi dan

ethanol ）• Okt.2000 ： Univ.Kedoktoran Saitama （ overdosis obat

antikanker ） • 2001 ： Univ.Kedokteran Tokyo Joshi (pump-oxygenator

dalam operasi jantung ）• Nop.2002 ： Univ.Kedokteran Tokyo Jikei （ kanker

prostatik dan endoskop ）• Des.2004 ： RS Ohno

Pemprof.Fukushima （ Perdarahan hebat saat melepas placenta accreta ）

　

Tanggapan Negara（ Departemen Kesehatan)

• April 2001, membentuk badan promosi keamanan dalam kedokteran

• April 2002, membuat rencana keseluruhan untuk keamanan dalam kedokteran

• Desember 2003, imbauan darurat oleh Menteri Departemen Kesehatan untuk kecelakaan kedokteran.

• Oktober 2004, mengumpulkan contoh-contoh kecelakaan pada kedokteran.

• Juni 2005, “Rencana untuk keamanan kedokteran masa depan”• September 2005, bisnis model berkaitan dengan analisa kematian

yang berhubungan dengan kegiataan pemeriksaan kedokteran• April 2007, mengadakan acara pemikiran mengenai penyelidikan

penyebab kematian yang bersangkutan dengan kegiatan pemeriksaan kedokteran

• Juni 2008, 　 Rancangan garis besar dari RUU ttg Pembentukan Komisi Investigasi Keselamatan Medik (nama tentatif)

Tahun Baru Sudah selesai Belum selesai

Tahun 1993 ４４２ ３４７ １３５２

Tahun 1994 ５０６ ３９２ １４６６

Tahun 1995 ４８８ ４２６ １５２８

Tahun 1996 ５７５ ５００ １６０３

Tahun 1997 ５９７ ５２７ １６７３

Tahun 1998 ６３２ ５８２ １７２３

Tahun 1999 ６７７ ５６９ １８３１

Tahun 2000 ７９４ ６９１ １９３４

Tahun 2001 ８２２ ７２２ ２０３４

Tahun 2002 ９０９ ８７０ ２０７３

Tahun 2003 1003 1035 2043

Tahun 2004 1110 1004 2149

Tahun 2005 999 1062 2086

Tahun 2006 913 1139 1860

Tahun 2007 944 1027 1777

Tahun 2008 （ quick estimate ）

877 986

Perkara perdataPerubahan jumlah tuntutan hukum yang berhubungan dengan kedokteran

Kecelakaan pada kedokteran Penselisihan pada kedokteran

Tuntutan hukum dalam kedokteran

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Kecelakaan pada

Kedokteran

Perselisihan kedokteran

Tuntutan Hukum untuk

kedokteran

Tidak semua kecelakaan

menyebabkan perselisihan

Tidak semua perselisihan menjadi

tuntutan hukum

Terjadi perselishan walaupun

tidak terjadi kecelakaan

ＡＤＲAlternative Dispute Resolution

Penyelesaian perselisihan Diluar pengadilan

Klik disini akan muncul penjelasan

Penjelasan pelayanan

Persetujuan

Keluarga pasien

Bisnis model

Institusi kedokteran

Permintaan penyelidikanOr

Laporan hasil penyelidikan

Penerimaan

Daerah model

Otopsi Melakukan penyelidikan

Melakukan analisis dan penilaian

Laporan hasil penyelidikan

Melakukan analisis dan penilaian

Mendukung dan memberikan nasehat

Kantor Pusat

Publikasi

Masyarakat, pihak bersangkutan, institusi, dan departemen bersangkutan

Organisasi Investigasi Keselamatan Medik Jepang (Proyek Percontohan)

Investigasi penyebab kematian

Outline RUU Pembentukan Komisi Investigasi Keselamatan Medik

(nama tentatif)

Berdasarkan Drag III ttg Investigasi Penyebab Kematian dan Upaya Preventif Kecelakaan Medik menuju Terjaminnya Keselamatan Medik

Dep.Kesehatan, Kesejahteraan & Tenaga Kerja, Juni 2008

• （ 1)Keselamatan medik merupakan masalah penting dalam kebijakan medik di negeri ini, terutama mengenai kematian karena kecelakaan medik harus diinvestigasi penyebabnya untuk menyusun upaya pencegahan merupakan harapan yang serius seluruh masyarakat. Orang-orang yang bekerja di bidang medik dituntut mengambil tindakan-tindakan yang terbaik. Di sisi lain, tindakan perawatan dan pengobatan medis adalah suatu perbuatan yang selalu disertasi risiko karena harus melakukan ekspansif terhadap tubuh manusia, bahkan kadang kala dapat mengakibatkan kematian pasien atau akibat yang malang lainnya.

• (2) Untuk meningkatkan keselamatan medik, diperlukan upaya investigasi penyebab kecelakaan melalui otopsi dan/atau evaluasi proses perawatan/pengobatan saat terjadinya kematian akibat kecelakaan medik serta pembuatan mekanisme untuk memanfaatkan hasil tersebut dalam penanggulangan kecelakaan. Keluarga korban kecelakaan selalu mempunyai keinginan agar penyebab kejadian terungkap dan kecelakaan yang sama tidak terulang lagi.

• (3)Namun, investigasi penyebab kematian maupun analisa ・ evaluasi perkembangan klinikal tidak ditangani dengan cukup oleh pemerintah selama ini, sehingga pada kenyataannya prosedur peradilan perdata dan pidana diharapkan sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut, meskipun prosedur-prosedur tersebut tidak tentu memberi hasil terungkapnya penyebab kematian. Oleh karena itu, dari sudut pandang menjamin keselamatan medik, perlu dibentuk organisasi yang secara khusus melaksanakan analisa dan evaluasi kecelakaan medik yang mengakibatkan kematian manusia.

• (4)Diyakini pembangunan mekanisme baru tersebut akan membawa hasil meningkatnya transparansi di bidang medik dan terpulihnya kepercayaan masyarakat terhadap medik, dan juga memberikan kontribusi dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi dokter medis maupun tenaga medik lain dalam menjalankan tugasnya tanpa rasa takut salah.

Sistem Kompensasi Obstetrik Sistem yang mempunyai fungsi kompensasi terhadap bayi yang mengalami lumpuh otak terkait dengan persalinan serta fungsi analisa penyebab lumpuh otak dan pencegahan terjadinya kecelakaan serupa.

Mekanisme Fungsi kompensasi

Ibu hamil/bersalin

(bayi)

Pelaksana persalinan

Jalan Council for Q

uality Health Care

Perusahaan asuransi kerugian

Sistem

asuransi swasta

Terdaftar

Biaya

Kompensasi

Anggota

Premi

Uang asuransi Uang asuransi

Kontrak

Premi

Tertanggung Kontraktor Penanggung

Fungsi analisa penyebab & pencegahan

Analisa penyebab Pecegahan Qualitas kedokteran obsterik

meningkat

InformasiContohKasus

diakumulasi

Publikasi&

advokasi① ②

②Melakukan analisa penyebab dari sudut pandang medik dan mengumpan balik hasilnya kepada ibu hamil/bersalin (bayi) maupun pelaksana persalinan.②Merumuskan strategi pencegahan berdasarkan informasi contoh-contoh kasus yang dikumpulkan.

Surat laporan kelompok kerja penelitian keamanan pada kedokteran

(Mei 2005 ）

Laporan kecelakaan kedokteran, menganalisa penyebab, menyelesaikannya diluar penggadilan, dan mendirikan sistem untuk membantu pasien “Gambaran pada masa depan”

２　 Tentang protes dan perselisihan dalam kedokteran, tidak hanya diselesaikan di pengadilan, tetapi juga di Institusi kedokteran, tempat yang dekat dengan pasien. Bila dengan cara itu tidak bisa menyelesaikannya,bisa juga meminta Organisasi pihak netral diluar pengadilan, dengan membangun sistem penanganan perselisihan diluar pengadilan secara berkelanjutan, akan menyelesaikan perselisihan dengan waktu singkatdan dapat mengurangi beban pada pasien dan pihak pelaku kedokteran.

Penengah kedokteran Komunikator medik

Orang yang berkonslutasi（ Pasien, keluarga ）

Pasangan（ Orang yang bersangkutan

dengan keperawatan ）

Mediator

MendengarMemelihara kesempatan

Peran Ulang-alik

Salah paham 　 Tidak puas 　 masalah 　 ribut mulut 　 Perselisihan

Tempat konsultasi pasien

Penghubung kedokteran

Kedokteran

Bagian Perawatan

Bagian kedokteran

Badan pengurus etika dalam rumah sakit

Badan peneliti kecelakaan pada kedokteranPenengah

kedokteran （ Mediation ）

Dalam rumah sakit

Pengurus

Psikiater

ＡＤＲ di dalam rumah sakit

Penyelesaian perselisihan di luar rumah sakit

62

Misunderstanding Complaint Trouble Conflict Dispute Accidents

Patient counseling

counter

mutual communication

Faculty of

Medicine Department of Nursing

Med

ical P

rofessio

ns

Divisio

n

Hospital Ethics Committee

Medical Accident Analysis Committee

Medical mediation

（ Mediator ）

Hospital

Administrator

AdvocacyCounselor

Hospital-based ADR

Disputes resolved outside the hospital

MedicalCoordinator

Pusat ADRBentukan Asosiasi Advokat

Pusat ADR bentukan asosiasi advokat

（ Jumlah permohonan yang masuk pada 2008 ）

106

94

4

Dai-Ni Tokyo

Osaka

Niigata

105

113

Tokyo

Hiroshima4

24

9

Yokohama

Saitama

Okayama

34 Dai-Ichi Tokyo

321

Aichi

3Gifu

Shimane19

32

28Fukuoka

KyotoHyogo

26

11

Sapporo

118 Sendai

4

2

Ehime

Yamagata

15

Fukushima

Shizuoka

Yamanashi

3Kagoshima

4 Toyama

Tokyo

Jumlah Permohonan yang Masuk pada Pusat ADR Bentukan Asosiasi Advokat

di Seluruh Jepang

0

200

400

600

800

1000

1200

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

660

748

528

874930

10851039

964

884

960

1118

1050

Hal yang Mengakibatkan Berakhirnya Kasus di Pusat ADR

（ Asosiasi advokat di seluruh Jepang, 2008 ）

25%

4%

71%

16%

19%

25%

40%

Dicabut setelah bersedia

120

Tdk diterima stl bersedia

44

Dlm proses 190

Mencapai kesepakatan 　

317

Termohon bersedia 　 771

Termohon tidak bersedia 　 278

Menunggu jawaban 　 43

Penyebab berakhirnya 771 kasus yg ada kesediaan termohonnya

Referensi ： Hal yang Mengakibatkan Berakhirnya Mediasi di Pengadilan Perdata

（ Pengadilan Sumir di seluruh Jepang, 2008 ）

32%

24%

44%

Dicabut 　 24854

Tidak berhasil 　 13759

Berhasil 　 17913

Tipe Sengketa yang Diterima permohonannya di Pusat ADR

di Seluruh Jepang

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 DiterimaBerhasil 397

156①Jual-beli tanah/rumah

②Sewa tanah/rumah ③ Perjanjian kontrak ④ Upah ⑤ Perjanjian lain ⑥ Tidak adanya kewajiban ⑦ Perbuatan melawan hukum ⑧ Hak kekayaan intelektual ⑨ Rumah tangga ⑩ Perburuhan ⑪ Hubungan perusahaan ⑫ Hubungan tetangga ⑬ Rumah susun milik ⑭ Lain-lain

Substansi Perbuatan Melawan Hukum

0

20

40

60

80

100

120

140

DiterimaBerhasil

①Perkelaian, Kecelakaan hewan, Kecelakaan lalu lintas② ③ ④ Kecelakaan medik, Sengketa tetangga⑤

⑥ Hubungan laki-perempuan, Lain-lain⑦

Skala Sengketa yang Berhasil Dicapai Kesepakatannya （ 2008)

020

4060

80100

120

Yen（ ）

Angka Keterlibatan Advokat （ dalam kasus yang diterima di seluruh Jepang

pada 2008 ）

Keduanya tidakdidampingi

Hanya pemohonyg didampingi

Hanya termohonyg didampingi

Keduanyadidampingi

39%

25%

26%

10%

Tarif • Tipe 1 　 Biaya administrasi dibebankan kpd pemohon saat permohonan diajukan 10.000-20.000 Yen• Tipe 2 　 Biaya administrasi dibebankan kpd pemohon saat permohonan diajukan 10.000 – 20.000 Yen ＋ Biaya administrasi dibebankan kpd termohon saat termohon menyampaikan kebersediaan sekitar 10.000 Yen• Tipe 3 　 Biaya administrasi dibebankan kpd pemohon saat permohonan diajukan 10.000 – 20.000 Yen 　 ＋　 Biaya administrasi pada setiap hari pertemuan diselenggarakan dari;

①hanya pemohon sekitar 10.000 Yen ②pemohon maupun termohon sekitar 5000 Yen /pihak

＊ Untuk tiap tipe, success fee dibebankan jika kesepakatan berhasil tercapai. (Sekitar 8% dari nilai uang perdamaian yg disepakati, dan semakin tinggi nilai

perdamaian yang disepakati, semakin menurun persentase feenya.)

Honor untuk Mediator

• Honor atas usaha mempertimbangkan kasus (jika berakhir tanpa diselenggarakannya hari pertemuan karena termohon tidak hadir) sekitar 5000 Yen

• Honor atas kegiatan pada hari pertemuan (per pertemuan) 5000 – 10.000 Yen

　　＊ Sekitar 5000 Yen jika sudah stand-by tetapi pihak tidak datang.• Success fee 80.000 – 100.000 Yen untuk tiap kasus tanpa

melihat nilai uang yang disepakati para pihak dalam kasus bersangkutan

　　＊ Ada juga pusat ADR yang mempunyai ketentuan khusus mengenai success fee 30.000 – 50.000 Yen untuk kasus bernilai kecil .

Jumlah Mediator yang Terdaftar 　 (2008 ）

　 Advokat Ahli

Gifu 31 　

Toyama 28 　

Osaka 145 160

Kyoto 141 　

Hyogo 155 　

Nara 21 　

Hiroshima 43 　

Okayama 147 　

Shimane 35 　

Fukuoka 60 　

Kumamoto 35 　

Kagoshima 16 　

Ehime 36 　

　 Advokat Ahli

Sapporo 54 　

Sendai 72 　

Yamagata 24 　

Fukushima 49 　

Tokyo 104 　

Dai-ichi Tokyo 95 　

Dai-Ni Tokyo 143 22

Yokohama 85 　

Saitama 37 　

Shizuoka 38 　

Yamanashi 15 　

Niigata 62 　

Aichi 149 49

Pusat Konsultasi Kecelakaan Lalu Lintas Federasi Asosiasi Advokat Jepang

• Pusat pelayanan 　 154 tempat di seluruh Jepang

• Memberikan pelayanan konsultasi, mediasi penyelesaian dan investigasi kecelakaan secara gratis

• Lebih dari 90% sumber dana berasal dari subsidi (665 juta Yen) dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanahan dan Perhubungan) dan penerimaan iuran dari advokat yang terdaftar sebagai anggotanya (279 juta Yen)

Pusat Konsultasi Kecelakaan Lalu Lintas Federasi Asosiasi Advokat Jepang

Jumlah konsultasi 　 36.616 kasus

Jumlah mediasi 　 1.786 kasus　　 Rata-rata jumlah hari pertemuan mediasi per satu kasus 　 1,7

hari 　　Jumlah investigasi(Shinsa) 　 12 kasus 　　　（ statistik:2008 ）

　　＊ Investigasi (shinsa) adalah ・・・ Dalil pihak korban terkait tuntutan ganti rugi diperiksa dan dinilai oleh tiga orang komissioner investigasi untuk menghasilkan pendapat komissioner.

Yang menjadi pihak lawan dalam hal ini terbatas pada perusahaan asuransi dan mutual aid association yang sudah terdaftar (7 badan saat ini). Apabila pihak korban menyetujui pendapat komissioner investigasi, pihak perusahaan asuransi tunduk pada pendapat tersebut membayar uang asuransi. Biaya acara dibebankan kepada perusahaan asuransi bersangkutan.

Bentuk Baru ADR oleh Asosiasi Ahli Pusat Penyelesaian Sengketa Terpadu Osaka

Tipe One-stop• Merupakan organisasi ADR yang bersifat lintas kelompok ahli dengan melibatkan asosiasi berbagai

ahli/profesi, organisasi ekonomi, pemerintah daerah serta berbagai jenis badan-badan lainnya, yang pertama di Jepang.

• Pusat memilih orang ahli yang dinilai berpengetahuan tepat untuk tiap kasus dari kelompok-kelompok orang ahli yang terdaftar untuk membentuk tim mediator yang terdiri atas 3 orang pada prinsipnya. Dengan memanfaatkan pengetahuan keahlian, pusat sebagai organisasi mediasi swasta dapat mewujudkan dengan cepat penyelesaian sengketa perdata maupun sengketa keluarga yang memenuhi rasa keadilan yang ada pada masyarakat, sesuai kenyataan, tidak berpihak dan layak.

• Karena nilai-nilai masyarakat semakin menjadi kompleks, jenis sengketa pun semakin menjadi beragam dan penyelesaiannya pun semakin mejadi sulit, maka diharapkan pula jumlah dan jenis organisasi penyelesaian pun banyak untuk melakukan penanganan yang beragam. UU Pokok ADR diundangkan dengan tujuan memenuhi tuntutan tersebut. Di kota Osaka juga, asosiasi advokat, asosiasi investigator tanah dan bangunan serta berbagai asosiasi ahli/profesi mendirikan organisasi ADR untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Berbagai asosiasi orang ahli lainnya pun sudah mulai mencari bentuk untuk mendirikan organisasi ADR.

• Namun, suatu asosiasi yang tunggal hanya dapat menangani kasus di satu bidang tertentu saja, sehingga sulit menangani sengketa yang berada pada perbatasan bidang maupuan sengketa yang bersifat lintas batas bidang. Agar pihak yang memerlukan layanan tidak mengalami kesulitan dalam hal tersebut, maka dibentuk organisasi penyelesaian sengketa yang bersifat terpadu.

• Merupakan organisasi penyelesaian yang melibatkan banyak orang ahli, maka organisasi ini dibuat dengan tujuan dan misi yang sama dengan rumah sakit yang memberikan perawatan medis bertingkat tinggi dan intensif secara terpadu.

Pusat ADR oleh Badan Swasta (Organisasi Nirlaba, dll)

ADR KomunitasOrganisasi nirlaba ・ Badan mediasi swasta

Akahige Net

Chushikoku Mediation Center

Ehime Mediation Support Center

NPO Civil Pro Net Kansai

NPO Japan Mediation Center

Fukuoka ・Nagasaki

Group

Semuanya menyelenggarakan pelatihan

Semuanya memfokuskan pada mediasi fasilitatif

Dua Pemikiran ・ PendekatanDua roda

Desain sistemKebijakan

Penyelesaian di lapangan ・ klinikalPengembangan SDM

Japan-Indonesia Lawyers Association (JILA)

日本インドネシア法律家協会

81

JILA日本インドネシア法律家協会

PERHIMPUNAN PRAKTISI HUKUMINDONESIA-JEPANG (PPHIJ)

Japan-Indonesia Lawyers Association (JILA)日本事務所住所：〒１０５－０００２ 　

東京都港区愛宕１丁目３番４号　愛宕東洋ビル３階 （矢吹法律事務所内）電話番号（代表）０３－５４２５－６７６１

Alamat Sekretatiat di Indonesia: Jl H Mu'in 10A, Rt:09, Rw:09, Kelapa Dua, Tugu, Cimanggis, Depok, JABAR 16951. Tel: 021-8771-5594

E-Mail: jila@yabukilaw.jp