Administrasi Pajak

Wajib pajak dan NPWP

Wajib pajak

Orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu

Wajib pajak

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha

Wajib pajak termasuk..

Wajib Pajak orang pribadi Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban

perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak

Bendahara

Wajib pajak pribadi

Setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.

Wajib Pajak Badan Wajib Pajak badan yang memiliki

kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi

Bendahara

Ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Hak-hak dan kewajiban wajib pajak

Hak Wajib Pajak– Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak– Hak Dalam Hal Wajib Pajak Dilakukan

Pemeriksaan– Hak Untuk Mengajukan Keberatan, Banding &

Peninjauan Kembali – Hak-hak Wajib Pajak Lainnya

• Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Paja• Hak Untuk Pengangsuran atau Penundaan

Pembayaran • Hak Untuk Pengangsuran atau Penundaan

Pembayaran • Hak Untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi

dan Bangunan)• Hak Untuk Pembebasan Pajak

Wajib pajak patuh:

a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;

b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;dan

d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Hak-hak dan kewajiban wajib pajak

Kewajiban Wajib Pajak– KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI– KEWAJIBAN PEMBAYARAN,

PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN PAJAK

– KEWAJIBAN DALAM HAL DIPERIKSA– KEWAJIBAN MEMBERI DATA

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP Sarana dalam administrasi perpajakan. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan

pengawasan administrasi perpajakan

Tata Cara Pendaftaran WP Secara Elektronik Secara Langsung

Formulir pendaftaran WP Pribadi Formulir pendaftaran WP Badan

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

Syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha orang pribadi atau badan tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto (omzet) melebihi Rp600.000.000,- setahun. UMKM yang tidak memenuhi persyaratan, dapat juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

Fungsi PPKP

Fungsi Pengukuhan PKP adalah sebagai berikut : Pengawasan dalam melaksanakan

hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM.

Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

Penghapusan NPWP1.  WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan

warisan: a.   Fotokopi akta kematian atau; b.   Laporan kematian dari instansi yang berwenang

2.  Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, harus ada surat nikah/akta perkawinan dari Catatan Sipil;

3.  Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak, bila telah dibagi harus ada surat keterangan selesainya pembagian warisan tersebut;

Penghapusan NPWP4.  WP Badan yang telah dibubarkan

secara resmi, disyaratkan adanya akta pembubaran;

5.  Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang kehilangan statusnya sebgai BUT, harus ada permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung;

6.  WP orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

Tempat dan Jangka Waktu Usaha

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan

Pencabutan pengukuhan PKPa. PKP pindah alamat;

b. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi;

c. PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.

Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan melalui proses pemeriksaan