ad art sylva indonesia

KETETAPAN KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA

NOMOR : 01 / KNSI / 2008 TENTANG

PERUBAHAN STATUS KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA

MENJADI KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDO NESIA

MENIMBANG

Adanya kondisi-kondisi di luar kebiasaan dalam penyelengaraan KNSI

MENGINGAT AD/ART Sylva Indonesia yang ditetapkan di Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Perubahan Konferensi Nasional Sylva Indonesia (KNSI) menjadi Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia (KNLBSI)

Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno Konferensi Nasional Sylva Indonesia

Di Medan Hari/ Tanggal : Rabu, 30 April 2008

Pukul : 13.33 WIB

KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA PRESIDIUM SIDANG SEMENTARA

( HENDRA )


NOMOR : 03 / KNLBSI / 2008 TENTANG

TATA TERTIB KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA IN DONESIA

MENIMBANG Bahwa untuk tertibnya persidangan Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia, maka perlu ditetapkan tata tertib persidangan dalam konferensi.

MENGINGAT AD/ART Sylva Indonesia yang ditetapkan di Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: 1. Tata tertib Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia tahun 2008 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat ketetapan ini akan di tinjau kembali

sebagaimana mestinya

Berlaku sejak ditetapkan di Sidang Pleno KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA


Pukul : 15.08 WIB


( HENDRA )



AGENDA SIDANG KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA

MENIMBANG

Bahwa untuk menjamin kelancaran Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia, maka dipandang perlu menetapkan agenda sidang

MENGINGAT AD/ART Sylva Indonesia yang telah di tetapkan di Yogyakarta, tanggal 10 Agustus 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Agenda sidang Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia sebagaimana

terlampir 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat ketetapan ini akan di tinjau kembali

sebagaimana mestinya

Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA


Pukul : 16.27 WIB


( HENDRA )



PEMILIHAN PRESIDIUM SIDANG TETAP TERPILIH KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA

MENIMBANG

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia dengan terarah dan sukses, maka dipandang perlu menetapkan presidium sidang tetap terpilih Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia

MENGINGAT 1. AD/ART Sylva Indonesia yang di tetapkan di Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2005 2. Ketetapan Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia Nomor : 03/ KNLBSI/

2008 tentang tata tertib Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia

MEMUTUSKAN MENETAPKAN : 1. Presidium sidang tetap terpilih Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia

terdiri atas : a. Eri Suhendra (PC UNILA) b. Nurul Banad Afifah (PC UGM) c. Mukriz Damanik (PC USU)

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Ketetapan ini akan di tinjau kembali

sebagaimana mestinya.

Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno

Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia Di Medan

Hari/Tanggal: Rabu, 30 April 2008 Pukul : 15.50 WIB

KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA

PRESIDIUM SIDANG SEMENTARA

( HENDRA )


NOMOR : 05 / KNLBSI / 2008 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

DEWAN PERWAKILAN SYLVA INDONESIA PERIODE 2005/2007

MENIMBANG Bahwa adanya laporan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Sylva Indonesia periode

2005 – 2007 dalam Sidang Pleno KNLBSI pada tanggal 30 April 2008

MENGINGAT Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia yang telah ditetapkan di

Yogyakarta, pada tanggal 10 Agustus 2005

MEMPERHATIKAN Tanggapan peserta dan hasil sidang pleno KNLBSI pada tanggal 30 April 2008.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN : 1. Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Sylva

Indonesia periode 2005 - 2007 2. Dewan Perwakilan Sylva Indonesia periode 2005 – 2007 dengan ini dinyatakan

demisioner. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali

kecuali terdapat kesalahan di dalamnya.

Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno

Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia Di Medan

Hari/Tanggal : Rabu, 30 April 2008 Pukul : 17.23 WIB

KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA

PRESIDIUM SIDANG TETAP

( Eri Suhendra ) Ketua

( Nurul Banad Afifah ) Anggota 1

( Mukriz Damanik ) Anggota 2


NOMOR : 06 / KNLBSI / 2008 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

SEKRETARIS JENDERAL SYLVA INDONESIA PERIODE 2005 – 2007

MENIMBANG

1. Bahwa telah disampaikan laporan pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia periode 2005 – 2007 dalam sidang Pleno KNLBSI pada tanggal 30 April 2008

2. Bahwa telah diberikan tanggapan dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut oleh para peserta sidang.

MENGINGAT Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia yang telah ditetapkan di

Yogyakarta, pada tanggal 10 Agustus 2005

MEMPERHATIKAN

Tanggapan peserta sidang Pleno KNLBSI pada tanggal 30 April 2008.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN 1. Menolak laporan pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia periode

2005 – 2007. 2. Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia periode 2005 – 2007 dinyatakan demisioner. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali

kecuali terdapat kesalahan di dalamnya.

Berlaku sejak ditetapkan dalam Sidang Pleno Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia

Di Medan Hari/tanggal : Rabu, 30 April 2008

Pukul : 18.38 WIB

KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA PRESIDIUM SIDANG TETAP





NOMOR : 07/KNLBSI/2008 TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SYLVA INDONESIA SERTA PENJELASANNYA

MENIMBANG :

1. Bahwa dipandang perlu untuk memperbaiki AD dan ART yang lebih mengarahkan organisasi kepada tujuan yang ingin dicapai.

2. Bahwa AD dan ART merupakan dasar bagi organisasi Sylva Indonesia untuk mencapai tujuan organisasi dengan usaha-usaha yang teratur dan penuh hikmah kebijaksanaan

3. Bahwa adanya PO diperlukan untuk memberi arahan yang tidak teratur dalam AD dan ART yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi .

MENGINGAT :

Ketetapan Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia No. 02/KNLBSI/2008 tentang Agenda Sidang Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia

MEMPERHATIKAN : 1. Permusyawaratan dalam konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia

khususnya Komisi yang membahas Rancangan AD dan ART. 2. Pandangan umum dari peserta Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia

tentang format organisasi Sylva Indonesia.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN :

1. AD dan ART beserta penjelasannya sebagai mana yang terlampir dalam surat ketetapan ini.

2. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat ketetapan ini akan ditinjau kembali

sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Medan Hari/Tanggal : Kamis, 1 Mei 2008

Pukul : 11. 45 WIB


( Eri Suhendra )

Ketua ( Nurul Banad Afifah )

Anggota 1 ( Mukriz Damanik )

Anggota 2

ANGGARAN DASAR SYLVA INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya generasi muda mempunyai hak dan kewajiban sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara. Rimbawan muda Indonesia, sebagai bagian dari generasi muda bangsa menyadari sepenuhnya akan darma bhakti rimbawan untuk bersama-sama bangsa dan rakyat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami menyadari sepenuhnya bahwa hutan merupakan suatu bagian dari negeri ini yang mempengaruhi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Karena itu, kami bertekad untuk bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia mewujudkan suatu pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, adil, dan demokratis demi tercapainya kelestarian hutan Indonesia serta masyarakat yang adil dan makmur. Dalam menunaikan darma bhakti di tengah masyarakat, kami menyadari bahwa :

1. Mahasiswa Kehutanan lahir dan dibesarkan oleh rakyat Indonesia, dan oleh karena itu harus bahu-membahu bersama rakyat untuk mewujudkan tercapainya cita-cita bangsa Indonesia.

2. Persatuan jiwa, pikiran dan tenaga korps rimbawan diperlukan dalam mencapai cita-cita bangsa.

3. Persatuan dan kerjasama disertai rasa kekeluargaan yang kuat diperlukan untuk mewujudkan semangat dan gairah kerja rimbawan.

4. Kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa kehutanan.

Hal-hal tersebut di atas dapat dicapai dengan usaha-usaha yang teratur dan berkesinambungan dengan penuh hikmat kebijaksanaan, maka mahasiswa kehutanan Indonesia yang tergabung dalam Sylva Indonesia yang merupakan ikatan mahasiswa kehutanan menyusun anggaran dasar organisasi.

BAB I

NAMA, BENTUK, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Ikatan mahasiswa Kehutanan Indonesia ini bernama Sylva Indonesia

Pasal 2 Bentuk

Sylva Indonesia berbentuk ikatan yang menghimpun anggota Sylva yang ada di tiap-tiap fakultas, jurusan, atau program studi kehutanan dan atau disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing.

Pasal 3 Waktu

Sylva Indonesia didirikan pada tanggal 30 Januari 1959 di Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4 Tempat dan Kedudukan

1. Sylva Indonesia bertempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Sekretariat Jendral Sylva Indonesia berkedudukan di mana sekretaris jendral berada.

BAB II

ASAS DAN SIFAT

Pasal 5 Asas

Sylva Indonesia berasaskan nilai-nilai “ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial dan kelestarian.”

Pasal 6 Sifat

Sylva Indonesia bersifat intra kampus, merupakan ikatan mahasiswa kehutanan nir-laba yang independen dan tidak menganut suatu aliran politik tertentu.

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 7 Visi

Visi Sylva Indonesia adalah terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, adil, dan demokratis.

Pasal 8 Misi

Misi Sylva Indonesia adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari dengan meningkatkan peran serta rakyat dan meningkatkan kualitas sumber daya rimbawan.

Pasal 9 Tujuan

1. Meningkatkan partisipasi rakyat dalam usaha-usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Meningkatkan persatuan dan kerjasama mahasiswa kehutanan Indonesia. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa kehutanan sebagai rimbawan yang

akan berkecimpung dalam usaha pengelolaan sumber daya hutan secara lestari. 4. Mempertegas peran mahasiswa kehutanan sebagai kontrol sosial dan agen pengubah

dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.

BAB IV

LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 10 Sylva Indonesia mempunyai lambang yang berlaku secara nasional yang ditetapkan dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia.

Pasal 11 Atribut

Sylva Indonesia dapat memiliki atribut yang mengacu pada lambang.

BAB V

USAHA

Pasal 12 Usaha

Sylva Indonesia menjalankan organisasi dengan semangat kebersamaan melalui usaha-usaha demi tercapainya visi, misi dan tujuan sesuai dengan asas, dasar dan sifat organisasi.

BAB VI

KEKUASAAN

Pasal 13 1. Kekuasaan tertinggi Sylva Indonesia ada pada Konferensi Nasional Sylva

Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia. 2. Kekuasaan eksekutif di tingkat pusat dijalankan oleh Pengurus pusat. 3. Kekuasaan pengawasan di tingkat pusat dijalankan oleh Dewan Perwakilan. 4. Kekuasaan eksekutif di tingkat cabang dijalankan oleh Pengurus Cabang. 5. Kekuasaan pengawasan di tingkat Pengurus Cabang dijalankan oleh anggotanya

dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing Cabang. 6. Dalam keadaan ketika Pengurus Pusat tidak melaksanakan kewajibannya, maka

Dewan Perwakilan mengundang Pengurus Cabang untuk dapat mengadakan Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.

7. Kekuasaan pengawasan terhadap Dewan Perwakilan dijalankan oleh seluruh Pengurus Cabang.

BAB VII

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 14 Kelengkapan organisasi Sylva Indonesia terdiri atas Konferensi Nasional Sylva Indonesia, Dewan Perwakilan, Pengurus Pusat, Forum Regional, dan Pengurus Cabang dan mahasiswa kehutanan yang menjadi anggota Sylva Indonesia.

BAB VIII

KEANGGOTAAN

Pasal 15 Anggota

Sylva Indonesia beranggotakan mahasiswa kehutanan Indonesia yang memiliki pengurus cabang Sylva Indonesia di perguruan tinggi masing-masing.

Pasal 16 Penetapan Anggota

1. Penetapan keanggotaan Sylva Indonesia dilaksanakan oleh Pengurus Cabang. 2. Prosedur penetapan anggota sepenuhnya merupakan kewenangan tiap-tiap Pengurus

Cabang.

Pasal 17 Penetapan Cabang

Penetapan cabang dilakukan dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.

BAB IX

DEWAN PERWAKILAN

Pasal 18 Dewan Perwakilan

1. Dewan perwakilan adalah suatu badan kelengkapan yang berfungsi mengawasi jalannya roda organisasi yang dijalankan oleh Pengurus Pusat.

2. Dewan Perwakilan terdiri atas satu orang yang merupakan wakil dari tiap-tiap Regional yang ditetapkan dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.

BAB X

KEPENGURUSAN

Pasal 19 Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat adalah suatu badan yang bertugas mengkoordinir dan atau menjalankan roda organisasi Sylva Indonesia di tingkat Nasional (pusat) sesuai dengan mandat Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.

2. Pengurus Pusat terdiri atas Sekretaris Jenderal dan pengurus-pengurus lainnya, yang ditentukan dan diangkat oleh Sekretaris Jenderal.

3. Sekretaris Jenderal dipilih dan ditetapkan oleh dalam Konferensi Nasonal Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.

4. Pengurus Pusat tidak dapat menjabat lebih dari satu periode kepengurusan secara berturut-turut.

Pasal 20

Pengurus Cabang Pengurus Cabang merupakan lembaga mahasiswa kehutanan di perguruan tinggi atau Fakultas atau Jurusan atau program studi kehutanan pada institusi yang telah menjadi Cabang Sylva Indonesia disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing.

Pasal 21

Periode Kepengurusan 1. Periode Kepengurusan Pengurus Pusat dan Dewan Perwakilan adalah dua tahun, atau

sejak Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia dimana ia ditetapkan sampai Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia berikutnya.

2. Periode kepengurusan Pengurus Cabang sepenuhnya menjadi wewenang cabang yang bersangkutan.

BAB XI

KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA

Pasal 22 1. Konferensi Nasional Sylva Indonesia (KNSI) adalah forum yang memegang

kekuasaan tertinggi yang berwenang mengeluarkan ketetapan yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam organisasi Sylva Indonesia.

2. Konferensi Nasional Sylva Indonesia diadakan sekali dalam dua tahun di tempat yang telah ditetapkan pada konferensi Nasional Sylva Indonesia atau konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia sebelumnya.

3. Apabila Konferensi Nasional Sylva Indonesia dilaksanakan sekali dalam kondisi khusus dinamakan Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia dengan Pertimbangan yang matang.

BAB XII

FORUM REGIONAL

Pasal 23 1. Forum Regional adalah wadah kegiatan antar pengurus cabang dalam region tertentu. 2. Regional Sylva Indonesia dan keangotaanya ditetapkan dalam Konferensi Nasional

Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia. 3. Forum Regional dikoordinir oleh koordinator dari salah satu pengurus cabang dalam

region tertentu sesuai dengan kesepakatan antara masing-masing Pengurus Cabang dalam Region yang bersangkutan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 24 Dana Sylva Indonesia diperoleh dari iuran wajib anggota, sumbangan dan usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB XIV

PENINJAUAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

Peninjauan Peninjauan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia yang disetujui sekurang-sekurangnya 2/3 dari Pengurus Cabang yang hadir.

Pasal 26 Perubahan

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan setelah melalui peninjauan terhadap hal-hal tertentu di dalam Anggaran Dasar yang disepakati untuk ditinjau kembali dengan didasari oleh pertimbangan tertentu dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari pengurus cabang yang hadir dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.

BAB XV

PEMBUBARAN SYLVA INDONESIA

Pasal 27 Pembubaran Sylva Indonesia

Pembubaran Sylva Indonesia hanya dapat dilakukan dalam konferensi nasional sylva indonesia atau konferensi luar biasa Sylva Indonesia yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah cabang Sylva Indonesia dan disetujui dengan suara bulat.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar akan diatur dan ditentukan kemudian dalam anggaran rumah tangga Sylva Indonesia yang kesemuanya tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

ANGGARAN RUMAH TANGGA SYLVA INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Hak Anggota

1. Anggota Sylva Indonesia berhak atas satu lembar kartu anggota Sylva Indonesia yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.

2. Anggota Sylva Indonesia memiliki hak bicara dan hak suara dalam forum-forum Sylva Indonesia yang disalurkan dalam delegasi cabang Sylva Indonesia.

3. Anggota Sylva Indonesia memiliki hak untuk duduk dalam kepengurusan Sylva Indonesia.

4. Anggota Sylva Indonesia berhak mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Sylva Indonesia.

Pasal 2

Kewajiban Anggota 1. Menjaga nama baik Sylva Indonesia 2. Melaksanakan AD /ART 3. Berperan aktif dalam kegiatan Sylva Indonesia

Pasal 3 Hilangnya Keanggotaan

Seorang Anggota Sylva Indonesia dapat kehilangan keanggotaan karena : 1. Meninggal dunia 2. Menyelesaikan studinya di fakultas, jurusan atau program studi kehutanan. 3. Mengundurkan diri dari Sylva Indonesia 4. Diberhentikan atau dicabut keanggotaannya oleh Pengurus Cabang.

BAB II

DEWAN PERWAKILAN

Pasal 4 Hak Dewan Perwakilan

Dewan Perwakilan berhak : 1. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal baik diminta maupun

tidak. 2. Memberikan peringatan kepada Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia. 3. Meminta Laporan Kerja Sekretaris Jenderal secara periodik setiap enam bulan sekali.

Pasal 5 Kewajiban Dewan Perwakilan

Dewan Perwakilan berkewajiban : 1. Bersidang sedikitnya dua kali dalam dua tahun yang dihadiri 2/3 dari anggota dewan

perwakilan

2. Memberikan teguran secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal jika secara nyata telah melanggar konstitusi.

3. Mengadakan Konfrensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia, jika Sekretaris Jenderal tidak mengindahkan teguran sebanyak dua kali dengan persetujuan lebih dari separoh Pengurus Cabang dan Dewan Perwakilan.

4. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Konfrensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.

Pasal 6

Berhentinya Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan dapat berhenti karena : 1. Meninggal dunia. 2. Berakhir periode kepengurusannya. 3. Diberhentikan dalam Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia. 4. Mengundurkan diri dan dipersetujui 2/3 anggota Dewan Perwakilan. 5. Permintaan pengurus cabang yang setujui oleh 2/3 anggota Dewan Perwakilan.

Pasal 7 Periode Kepengurusan Dewan Perwakilan

Periode Kepengurusan Dewan Perwakilan yaitu sejak Konferensi Nasional Sylva Indonesia dimana ia ditetapkan sampai dengan Konferensi Nasional Sylva Indonesia berikutnya dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 8 Keanggotaan Dewan Perwakilan

1. Dewan Perwakilan terdiri atas satu orang ketua dan anggota yang merupakan wakil dari tiap-tiap Forum Regional yang dipilih dan ditetapkan dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.

2. Utusan cabang yang duduk di Dewan Perwakilan diserahkan sepenuhnya pada Foreg 3. Ketua Dewan Perwakilan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan dalam

Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.

BAB III

PENGURUS PUSAT

Pasal 9 Sekretaris Jenderal

1. Sekretaris Jenderal adalah pimpinan tertinggi dalam kepengurusan pusat Sylva Indonesia.

2. Sekretaris Jenderal dipilih dari dan oleh peserta Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia dengan suara terbanyak.

3. Sekretaris Jenderal berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus-pengurus pusat jika dianggap perlu.

4. Sekretaris Jenderal berkewajiban melaksanakan hasil Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.

5. Sekretaris Jenderal berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia

6. Dalam keadaan tertentu Sekretaris Jenderal dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus pusat lain.

7. Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas berhak mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan hasil Konfrensi Nasional Sylva Indonesia atau Konfrensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.

Pasal 10

Hak Pengurus Pusat Pengurus Pusat berhak : 1. Mengetahui perkembangan pengurus cabang dan forum regional. 2. Mengetahui, memonitor dan mengkoordinir kegiatan.

Pasal 11 Kewajiban Pengurus Pusat

Pengurus Pusat berkewajiban : 1. Melaksanakan hasil Konfrensi Nasional Sylva Indonesia atau Konfrensi Nasional

Luar Biasa Sylva Indonesia 2. Mengkoordinir dan mengarahkan agar kegiatan pengurus cabang dan forum regional

tidak menyimpang dari hasil Konfrensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia

3. Memperhatikan pertimbangan dan teguran Dewan Perwakilan 4. Memberikan laporan kerja secara tertulis kepada ketua Dewan Perwakilan minimal

enam bulan sekali 5. Memberikan penjelasan ketika diminta Dewan Perwakilan 6. Menegur pengurus cabang dan Forum Regional yang tidak melaksanakan

kewajibannya. 7. Memberikan informasi kepada Forum Regional minimal enam bulan sekali.

Pasal 12 Berhentinya Pengurus Pusat

Sekretaris Jenderal Berhenti karena : 1. Meninggal dunia 2. Berakhir periode kepengurusannya 3. Mengundurkan diri 4. Diberhentikan oleh Konfrensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia

Pasal 13 Mekanisme Pengunduran Diri Sekretaris Jenderal

1. Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Dewan Perwakilan atau Pengurus Cabang Sylva Indonesia

2. Pengunduran diri Sekretaris Jenderal diminta oleh Pengurus Cabang Sylva Indonesia dimana Pengurus Cabang diwakili oleh anggota Pengurus Cabang tersebut

3. Persetujuan dan pengakuan pengunduran diri Sekretaris Jenderal dilakukan pada sidang Dewan Perwakilan dengan dihadiri anggota Pengurus Cabang.

4. Hasil sidang itu berupa penolakan.

BAB IV

FORUM REGIONAL

Pasal 14 Forum Regional

1. Forum Regional (FOREG ) berhak : • Menentukan koordinator Forum Regional. • Menyelenggarakan kegiatan tingkat region, yang pelaksanaannya oleh salah satu

cabang dalam region tersebut. • Meminta pertimbangan dan saran dari pengurus pusat

2. Forum Regional berkewajiban • Mengadakan pertemuan sedikitnya 1 kali dalam 6 bulan • Mengkoordinasikan program kerja yang akan dilaksanakan ke dalam Forum

Regional lain. • Memberikan informasi perkembangan Forum Regional kepada Pengurus Pusat.

3. Koordinator Forum Regional dapat diganti dengan kesepakatan cabang-cabang dalam region tersebut dan koordinator forum regional berkewajiban memberikan laporan kepada cabang-cabang di dalam regionnya.

BAB V

PENGURUS CABANG

Pasal 15 Hak dan Kewajiban

1. Pengurus Cabang berhak : • Mengurus rumah tangga sendiri • Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus pusat dan forum

regional. • Menyelenggarakan kegiatan nasional sebagai unit pelaksana teknis (UPT). • Dalam hal menjadi UPT Pengurus cabang berhak meminta bantuan kepada

Pengurus Pusat 2. Pengurus Cabang Berkewajiban :

• Mengikuti Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Sylva Indonesia.

• Mengetahui ketetapan Konferensi Nasional Sylva Indonesia dan kesepakatan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Sylva Indonesia.

• Menginformasikan program kerja yang akan dilaksanakan kepada Pengurus Pusat. • Menginformasikan perkembangan pengurus cabang kepada pengurus pusat. • Mengikuti kegiatan Forum Regional.

Pasal 16 Hilangnya Keanggotaan Pengurus Cabang

1. Mengundurkan diri 2. Mencemarkan nama baik Sylva Indonesia 3. Tidak mengikuti dua kali Konferensi Nasional Sylva Indonesia dan RAKERNAS

berturut-turut tanpa alasan tepat . 4. Melanggar konstitusi.

BAB VIII

KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA

Pasal 17 Fungsi dan wewenang

Konferensi Nasional Sylva Indonesia (KNSI) berfungsi dan berwenang: 1. Meminta, menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan

dan Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia 2. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia. 3. Menetapkan GBHK Sylva Indonesia. 4. Menetapkan Peraturan Organisasi. 5. Memiilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Perwakilan dan sekretaris Jenderal. 6. Fungsi lain diputuskan dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia itu sendiri.

Pasal 18 Penyelenggaraan Konferensi Nasional Sylva Indonesia

1. Konferensi Nasional Sylva Indonesia diadakan satu kali dalam dua tahun, yang ditetapkan pada Konferensi Nasional Sylva Indonesia sebelumnya atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia sebelumnya.

2. Sekretaris Jenderal adalah penanggungjawab Konferensi Nasional Sylva Indonesia.

Pasal 19 Keabsahan Konferensi Nasional Sylva Indonesia

1. Konferensi Nasional Sylva Indonesia (KNSI) dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah pengurus cabang Sylva Indonesia, Dewan Perwakilan dan Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia.

2. Apabila ayat (1) tidak dipenuhi, maka konferensi Nasional Sylva Indonesia (KNSI) ditunda selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah jika dihadiri 2/3 Pengurus Cabang sylva Indonesia + 1 dari Dewan Perwakilan dan Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia.

3. Apabila ayat (2) tidak terpenuhi maka status konferensi Nasional Sylva Indonesia berubah menjadi Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.

BAB IX

PROGRAM KERJA

Pasal 20 Rapat Kerja Nasional

1. Rapat kerja Nasional diadakan untuk membahas program-program kerja nasional dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

2. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya satu kali selama periode kepengurusan.

3. Rakernas diadakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia.

Pasal 21 Program Kerja Nasional

1. Program kerja Nasional Sylva Indonesia merupakan program-program kerja yang diselenggarakan oleh pengurus pusat Sylva Indonesia.

2. Program kerja Nasional Sylva Indonesia disusun oleh Pengurus Pusat, atas inisiatif Pengurus-Pengurus Cabang dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

3. Program kerja Nasional dapat dilaksanakan oleh Pegurus Pusat dan atau pengurus cabang sebagai Unit Pelaksana Teknis.

4. Penentuan Cabang sebagai Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan kesepakatan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), kecuali pada program yang telah mempunyai mekanisme tersendiri.

Pasal 22 Program Kerja Cabang

1. Program kerja cabang adalah program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pengurus Cabang.

2. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program sepenuhnya menjadi wewenang Pengurus cabang.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 23 1. Dana Pengurus Pusat diperoleh dari :

• Iuran wajib dari pengurus Cabang yang besarnya ditetapkan pada Konferensi Nasional Sylva Indonesia

• Donatur/ sumbangan lain yang syah serta tidak mengikat. • Usaha-usaha lain yang halal tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Dana Dewan Perwakilan diperoleh dari Pengurus Pusat Sylva Indonesia selain dana

program yang pembagiannya diatur dalam aturan lain organisasi. 3. Dana Pengurus Cabang diserahkan kepada yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan dalam Konferensi Nasional Sylva Indonesia atau Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia, atau ditetapkan oleh sekretaris Jenderal dengan persetujuan Dewan Perwakilan selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.



GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA SYLVA INDONESIA PERIODE 2008 - 2010

MENIMBANG Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi Sylva Indonesia di pandang perlu untuk menetapkan GBHK Sylva Indonesia periode 2008 – 2010 sebagai pedoman dalam mengemban tanggung jawab.

MENGINGAT 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Sylva Indonesia periode

2008 - 2010

MEMPERHATIKAN :

1. Rumusan GBHK hasil sidang komisi 2. Hasil pembahasan Sidang Pleno Konferensi Naional Sylva Indonesia tentang GBHK

MEMUTUSKAN MENETAPKAN : 1. Garis-garis Besar Haluan kerja sylva Indonesia periode 2008 – 2010 sebagaimana

terlampir dalam surat keterangan ini 2. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila

terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan

Hari/Tanggal : Rabu /10 Agustus 2005 Pukul : 10.48 WIB

KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA PRESIDIUM SIDANG




GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA SYLVA INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN Sylva Indonesia sebagai wadah tunas muda rimbawan memiliki kewajiban untuk turut serta mensukseskan pembangunan hutan dan kehutanan sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya keselarasan arah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengemban tanggung jawab. Pedoman tersebut dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Kerja (GBHK).

BAB II HALUAN ORGANISASI

Visi Kehutanan Sylva Indonesia

Terwujudnya hutan lestari dan masyarakat yang sejahtera

Analisa Kondisi Kehutanan Sylva Indonesia Potensi positif : Adanya dukungan dari semua pihak baik nasional maupun internasional dalam

membangun hutan dan kehutanan Indonesia. Potensi negatif : Adanya kompleksitas permasalahan kehutanan seperti kebijakan yang tidak

relevan dan sumber daya manusia yang lemah sehingga menyebabkan kerusakan hutan Indonesia.

Analisa Kondisi Sylva Indonesia

Potensi Positif : SI telah mempunyai jaringan kerja yang luas dan anggotanya memiliki semangat belajar yang tinggi. Selain itu, SI memiliki legitimasi dari berbagai pihak dan merupakan wadah untuk memunculkan informasi dan wacana kehutanan (shared learning) dengan status mahasiswa yang mempermudah ruang gerak.

Potensi negatif : Susahnya komunikasi dan koordinasi antar piranti. Tuntutan akademis yang terlalu ketat. Sarana dan prasarana kurang mendukung. Lemahnya pengkaderan. Sistem organisasi yang sentralistik dan mekanisme yang tidak jelas. Tidak ada yang memback-up SI.

Tujuan Umum Haluan Kerja

A. Organisasi

Menciptakan iklim organisasi yang profesional, ilmiah dan konservasionis, serasi serta harmonis untuk mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera.

B. Peran dibidang kehutanan 1.

2. 3.

4.

Sebagai lembaga independent Peningkatan sumber daya manusia Mendorong terciptanya kebijakan yang adaptif dengan pengelolaan hutan Menjalin hubungan dengan stakeholder lain

Capaian Strategis 1. 2. 3. 4.

5.

Tingginya jiwa korsa rimbawan Berjalannya mekanisme organisasi yang aspiratif Berjalannya program SI yang terbangun dari PC-PC Bertambahnya jaringan SI baik nasional maupun internasional dengan melihat berbagai aspek posisi dari SI Jelasnya peran dan posisi SI untuk berkontribusi aktif dalam pengelolaan hutan Indonesia

Bidang Kerja 1. Bidang Pengkaderan dan Penguatan Organisasi Tujuan :

Sasaran :

Menciptakan kader untuk memantapkan eksistensi dan meningkatkan peran aktif SI. a. Terwujudnya organisasi yang aktif dan efisien secara

berkesinambungan b. Terwujudnya peran aktif PC dlm pengkaderan dan

pengembangan organisasi c. Terwujudnya organisasi yang mendapatkan legitimasi secara

luas 2. Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Kehutanan Tujuan :

Sasaran :

Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan profesionalisme mahasiswa Kehutanan Indonesia

a. Terwujudanya mahasiswa Kehutanan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, independen, memiliki intelektualitas yang tinggi, kritis, kreatif, berwawasan luas, dan bervisi kerakyatan.

b. Penguasaan spesifikasi dan aplikasi bidang ilmu dan manajemennya dilapangan secara profesional, dengan dilandasi sikap tanggungjawab yang tinggi.

3. Bidang Jaringan dan Informasi Tujuan :

Sasaran :

Mengupayakan dan mengoptimalkan manajemen informasi untuk mengembangkan jaringan dan kinerja organisasi. Tercapainya mekanisme penyebaran dan pertukaran informasi yang dinamis dan berkesinambungan melalui penguatan jaringan dan informasi baik intern maupun ekstern organisasi.

4. Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Tujuan :

Sasaran :

Melakukan pengkajian-pengkajian terhadap isu-isu strategis kehutanan yang mendukung SI sebagai lembaga kontrol sosial. a. Terwujudnya civil society yang kritis. b. Terwujudnya proses pembelajaran bersama antar stakeholder

kehutanan.

BAB III

PENUTUP Demikian Garis Besar Haluan Kerja ini disusunsebagai pedoman kerja agar dapat

dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta dapat dipertanggungjawabkan pada Konferensi Nasional Sylva Indonesia yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuknya sehingga GBHK ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya


NOMOR : 09 / KNLBSI/ 2008 TENTANG

PERATURAN ORGANISASI SYLVA INDONESIA

MENIMBANG : Bahwa dipandang perlu memiliki Peratuiran Organisasi agar memberikan arahan yang tidak diatur dalam AD dan ART yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. MENGINGAT : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia yang di tetapkan di Medan, pada tanggal 30 April 2008 MENPERHATIKAN 1. Permusyawaratan dalam Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia khususnya

komisi yang membahas rancangan Peraturan Organisasi. 2. Pandangan umum peserta Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Inadonesia tentang

format organisasi Sylva Indonesia.

MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : 1. Peraturan Organisasi serta penjelasannya sebagaimana yang terlampir dalam surat

ketetapan ini. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Medan Hari/Tanggal : Kamis / 1 Mei 2008

Pukul : 21.32 WIB


(Mukriz Damanik ) Ketua


(Eri Suhendra) Anggota 2

PERATURAN ORGANISASI SYLVA INDINESIA PERIODE 2008 – 2010

BAB I

Laporan

Pasal 1 Jenis

1. Jenis laporan terdiri dari :

- Laporan Pertanggungjawaaan adalah laporan yang dibuat oleh Seretaris Jenderal dan Dewan Perwakilan

- Laporan kegiatan adalah laporan hasil kegiatan yang dibuat oleh UPT dibantu Pengurus pusat

- Laporan periodik adalah laporan yang dibuat secara periodik yang disosialisasikan keseluruh pengurus cabang oleh Dewan Perwakilan

Pasal 2 Waktu

1. Pertanggungjawaban dilaporkan dalam KNSI dan atau KNLBSI 2. Laporan kegiatan dibuat selambat-lambanya 60 hari setelah kegiatan 3. Laporan periodik dibuat 6 bulan sekali dan disosialisasikan selambat-lambatnya

14 hari setelah laporan diterima.

Pasal 3 Format

1. Laporan Sekretaris Jenderal, Dewan Perwakilan memuat : - Pendahuluan - Rencana Kerja - Realisasi - Evaluasi - Rekomendasi - Penutup - Lampiran Apabila terdapat hal yang mengenai keuangan maka diwajibkan melampirkan nota keuangan maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Laporan kegiatan dibuat sesuai kebutuhan

BAB III Konferensi, persidangan dan rapat-rapat

Pasal 4 Konferensi

1. Konferensi Nasional Sylva Indonesia

Kesiapan penyelenggaraan KNSI disampaikan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa kepengurusan berakhir.

2. Konferensi Nasional luar Biasa Sylva Indonesia a. Konferensi Nasional luar Biasa Sylva Indonesia dilaksanakan dalam

kondisi- kondisi khusus yaitu :

- Jika KNSI tidak dapat terlaksana dalam waktu 3 bulan setelah masa kepengurusan berakhir.

- Dalam 2 kali kegiatan Nasional dihadiri kurang dari ½ pengurus cabang

- Sekretaris Jenderal meninggal dunia - Sekretaris Jenderal melanggar konstitusi dan telah diberi dua kali

peringatan oleh Dewan Perwakilan - Jika 2/3 anggota Dewan Perwakilan tidak aktif

b. Berdasarkan kondisi khusus maka Dewan Perwakilan : - meminta persetujuan lebih dari separuh Pengurus Cabang Sylva

Indonesia - memberikan mandat kepada Pengurus Cabang yang bersedia

menjadi UPT KNLBSI

Pasal 5 Persidangan

1.Jenis Persidangan sbb : � Sidang Pleno � Sidang Komisi

Pasal 6 Rapat

Rapat Sylva Indonesia terdiri dari : 1.Rapat Kerja Nasional 2.Rapat Koordinasi Foreg. 3..Rapat-rapat lain yang ditentukan dalam Rakernas, Sidang Dewan Perwakilan, Rapat koordinasi Foreg sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan organisasi.

Pasal 7

Mekanisme Sidang dan Rapat Sidang Dewan Perwakilan yaitu :

a. Sidang DP dilaksanakan dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali b. Sidang DP dipimpin oleh ketua DP atau anggota DP dengan kesepakatan

anggota DP yang hadir c. Sidang DP Membahas :

- Preogram kerja dp - Hasil program kerja pp yang tertuang dalam laporan periodik

pengurus pusat - Hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan konstitusi

d.Hasil Sidang DP disosialisaikan kepada pengurus pusat dan seluruh pengurus cabang. 2. Rapat koordinasi FOREG yaitu : a. rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali b. Rapat FOREG membahas : - isu-isu kehutana yang ada di region - kegiatan tingkat region

BAB III Sanksi

Pasal 8

Sanksi-sanksi 1. Peringatan secara lisan dan tulisan diberikan apabila :

a. tidak membayar iuran wajib kepada pengurus cabang b. pelanggaran atribut c. tidak membuata laporan kegiatan d. tidak mengikuti kegiatan nasional tanpa keterangan yang jelas

2. Pengurus cabang dikenakan denda jika telah mnendapatkan dua kali peringatan berturut- turut

3. Pencabutan keanggotaan dengan tidak hormat apabila : a. mencemarkan nama baik Sylva Indonesia b. menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan atau golongan

BAB IV

Bagan organisasi Sylva Indonesia

BAB V Pasal 9

Hirarki ketetapan dan keputusan.

Hirarki ketetapan dan keputusan diatur dengan bagan yang menggambarkan kekuatan sebagai berikut :

L E B I H

K U A T

KETETAPAN KNSI

AD

ART

PO

REKOMENDASI

GBHK

Kep. RAKERNAS Kep. DP

Kep. SEKJEN

Pasal 10 Kebijakan-kebijakan

Peraturan-peraturan ditentukan pengurus Pusat dengan DP atau Pengurus Pusat selama tidak bertentangan dengan semua ketetapan KNSI.dan atau KNLBSI. BAGAN ORGANISASI SYLVA INDONESIA

KETERANGAN B. Garis Instruksi

KNSI Sekjen melaksanakan hasil KNSI Sekjen Foreg : memberi teguran jika tidak melaksanakan fungsi sesuai dengan mandate KNSI Sekjen PC: Melaksanakan hasil KNSI : Pemberian mandate sebagai UPT

: memberi teguran bila melanggar konstitusi. PC mahasiswa : Disesuaikan dengan kondisi PC masing-masing Mahasiswa PC Mahasiswa : PC : aspirasi anggota PC ke masing-masing PC PC DP : Usulan KNSI DP KNSI : teguran, melaksanakan KNSI KNSI DP : melaksanakan KNSI B. Garis Koordinasi Sekjen DP: Fungsi Kontrol Sekjen Foreg : Koordinasi aktifitas Foreg dan sekjen Foreg Foreg : Koordinasi aktifitas antar Foreg Foreg PC : Koordinasi dalam satu Foreg Foreg DP: Koordinasi kerja Foreg ke D

DEWAN PERWAKILAN

SEKJEN

FORUM REGIONAL

FORUM REGIONAL

FORUM REGIONAL

PENGURUS CABANG- PENGURUS CABANG

MAHASISWA KEHUTANAN

KNSI

BAB VI Mekanisme Kerja

Pasal 11

Dewan Perwakilan

1. Mengawasi kinerja pp dengan meminta laporan secara periodik 2. Melakukan sidang DP enam bulan sekali untuk mengevaluasi kinerja pp secara

periodik. 3. mengadakan konsultasi aktif dengan pp jika diperlukan 4. mensosialisasikan hasil evaluasi kinerja PP secara periodik

Pasal 12 Pengurus Pusat

1. melaksanakan hasil rekomendasi KNSI atau KNLBSI 2. melaksanakan hasil RAKERNAS 3. melaksanakan rapat internal pengurus puasat, sekurang-kurangnya dua kali dalam

enam bulan 4. memberikan laporan periodik 5. mengadakan konsultasi aktif dengan DP jika diperlukan 6. melakukan koordinasi dengan UPT kegiatan 7. meminta informasi mengenai perkembanagn PC sedikitnya tiga bulan sekali 8. membuat laporan pertanggungjawaban di KNSI dan atau KNLBSI.

Pasal 13

Koordinator Forum Regional 1. melaksanakan rapat koordinasi dengan PC yang ada di regionnya 2. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bersama yang telah dilaksanakan 3. memsosialisasikan kegiatan bersama pada PP dan Region lainnya.

Pasal 14

Pengurus Cabang Memberikan informasi kehutanan di daerahnya.



ATURAN-ATURAN LAIN ORGANISASI

MENIMBANG

Bahwa perlu ditetapkannya aturan-aturan lain organisasi untuk menjadi dasar dalam menjalankan organisasi Sylva Indonesia guna lebih meningkatkan peran aktif anggota Sylva Indonesia.

MENGINGAT 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Sylva Indonesia 2. GBHK Sylva Indonesia periode 2008 – 2010

MEMPERHATIKAN Hasil pembahasan sidang pleno KNLBSI tentang aturan-aturan lain organisasi

MEMUTUSKAN MENETAPKAN 1. Aturan-aturan lain organisasi sebagaimana yang terlampir dalam surat ketetapan 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ketetapan 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Medan Hari/Tanggal : 02 Mei 2008

Pukul : 14.42 WIB

KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA PRESIDIUM SIDANG




Lampiran : KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA Nomor : 10/ KNLBSI/2008 Tentang : JANJI ANGGOTA SYLVA INDONESIA DAN MEKANISME PENETAPAN

CALON ANGGOTA SYLVA INDONESIA

BAB I

Janji Anggota Sylva Indonesia

Kami anggota Sylva Indonesia berjanji : 1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi

3. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia

4. Berperan aktif untuk memajukan organisasi

5. Berjuang untuk keadilan dan kelestarian kesejahteraan rakyat

6. menjunjung tinggi persaudaraan.

BAB II

Distribusi dan nilai nominal Iuran wajib Pengurus Cabang Sylva Indonesia

Periode tahun 2008 – 2010

1. Iuran tiap PC pertahun Rp. 50.000,00

Pembagiannya;50 % untuk DP, 50 % untuk PP

Pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 31 bulan Mei setiap tahunnya.

2. a) Pencarian punding body;

90 % untuk PP, 10 % untuk DP

b) Transparansi list Punding Body antara PP dan DP

BAB III

Mekanisme Penerimaan PC Sylva Indonesia

1. Pengajuan surat permohonan menjadi anggota PC SI

2. Pengenalan dengan mengikuti kegiatan tingkat nasional

3. Pendaftaran

4. Pengukuhan

BAB IV

Syarat-syarat menjadi PC. Sylva Indonesia

1. Mengajukan surat permohonan menjadi anggota PC SI

2. Megikuti sekurang-kurangnya tiga kali kegiatan tingkat nasional

3. Presentasi oleh ketua calon PC

BAB V Denda

Denda sebesar Rp. 150.000 dibayar selambat-lambatnya 30 hari setelah diberikan peringatan kedua.

BAB VI Atribut dan Pengertian Lambang

Lambang Sylva Indonesia adalah :

Atribut Lain Atribut wajib Sylva Indonesia adalah : 1. Bendera Sylva Indonesia dengan lambang Sylva Indonesia dan warna dasar abu-abu 2. Untuk ketentuan lain akan diatur kemudia hari selama tidak bertentangan dengan

konstitusi Sylva Indonesia.

BAB VII

Pembagian Forum Regional Sylva Indonesia Periode 2008 – 2010

FORUM REGIONAL I 1. PCSI STIK ACEH 2. PCSI USI SUMATRA UTARA 3. PCSI USU SUMATRA UTARA FORUM REGIONAL II 1. PCSI UMSB SUMATRA BARAT 2. PCSI UNIB BENGKULU 3. PCSI UNILA LAMPUNG 4. PCSI UNILAK RIAU FORUM REGIONAL III 1. PCSI IPB BOGOR 2. PCSI UNPAD BANDUNG 3. PCSI UNWIM BANDUNG

FORUM REGIONAL V 1. PCSI UNMER MADIUN 2. PCSI IPM MALANG 3. PCSI UMM MALANG FORUM REGIONAL VI 1. PCSI UNPAR PALANGKARAYA 2. PCSI UNLAM BANJARMASIN FORUM REGIONAL VII 1. PCSI UDK KUTAMOBAGO 2. PCSI UNTAD PALU 3. PCSI UNISMU PALU 4. UNMUL SAMARINDA

4. PCSI UMB BOGOR 5. PCSI UNTAN PONTIANAK 6. UNKA SINTANG FORUM REGIONAL IV 1. PCSI INTAN YOGYAKARTA 2. PCSI INSTIPER YOGYAKARTA 3. PCSI UGM YOGYAKARTA

FORUM REGIONAL VIII 1. PCSI UNSAT MAKASAR 2. PCSI UNHAS MAKASAR 3. PCSI UNHALULEO KENDARI FORUM REGIONAL IX 1. PCSI UNIPA PAPUA 2. PCSI UNPATI MALUKU

ATURAN PELAKSANAAN

SEMINAR MAHASISWA KEHUTANAN INDONESIA SYLVA INDONESIA

Pasal 1 Nama Kegiatan

Kegiatan ini bernama Seminar Mahasiswa Kehutanan Indonesia

Pasal 2 Tujuan

1. Sebagai media peningkatan dan pembelajaran sumberdaya mahasiswa kehutanan 2. Sebagai media pertukaran informasi kondisi dan potensi kehutanan serta pengkajian

isu-isu strategis kehutanan. 3. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan profesionalisme mahasiswa Kehutanan

Indonesia

Pasal 3 Pelaksanaan

1. Dilaksanakan satu kali dalam setahun atau sekurang-kurangnya satu kali dalam satu

periode kepengurusan. 2. Pelaksana SMKI adalah pengurus cabang yang diberi mandat oleh forum SMKI itu

sendiri atau pada kondisi khusus dapat di beri mandat oleh forum dalam kegiatan nasional Sylva Indonesia terdekat.

3. SMKI di laksanakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah penetapan UPT terpilih

Pasal 4

Mekanisme Pertanggungjawaban Laporan kegiatan diselesaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah pelaksanaan.


NOMOR :11/ KNLBSI / 2008 TENTANG

REKOMENDASI KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA

MENIMBANG Bahwa mahasiswa kehutanan Indonesia yang terhimpun dalam Sylva Indonesia, memandang perlu menyatakan sikap atau sumbangan pemikiran terhadap hutan dan kehutanan Indonesia.

MENGINGAT 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia periode 2008 – 2010 2. Peraturan Organisasi Sylva Indonesia periode 2008 – 2010 3. Garis-garis Besar Haluan Kerja Sylva Indonesia periode 2008 – 2010

MEMPERHATIKAN Rumusan sidang pleno KNLBSI yang membahas mengenai rekomendasi Sylva Indonesia

MEMUTUSKAN MENETAPKAN Rekomendasi Konferensi Nasional Luar Biasa Sylva Indonesia yang bernama Rekomendasi Sylva Indonesia


Di Medan Hari/tanggal : Kamis/ 11 Agustus 2005

Pukul : 04.13 WIB





REKOMENDASI KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA

Sylva Indonesia adalah organisasi mahasiswa kehutanan yang telah berdiri sejak 1959. Selama rentang waktu tersebut tidak sedikit rintangan, kendala yang ditemui. Namun semua ini menjadikan sylva Indonesia sedikit demi sedikit mulai membenahi diri. Keinginan untuk menjadikan sylva Indonesia sebagai suatu organisasi yang solid dan eksis serta memiliki bargaining position yang tinggi baik dilevel daerah maupun dilevel nasional menjadi penyemangat bagi para anggotanya dalam menyongsong sylva Indonesia yang lebih baik dimasa yang akan datang. Sylva Indonesia sebagai ikatan mahasiswa Indonesia menyadari sepenuhnya akan darma baktinya sebagai rimbawan guna mewujudkan tenaga professional. Mengacu pemikiran di atas, sylva Indonesia dituntut berperan aktif terhadap masalah-masalah yang aktual dalam pembangunan nasional khususnya di bidang kehutanan. Didasari itikad baik untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran terhadap kondisi pembangunan kehutanan Indonesia, maka Sylva Indonesia menyususn rekomendasi dalam KNSI

1. Perlunya Membangun data bese Penguraus cabang Sylva Indonesia, serta melacak dan membangun komunikasi kepada Pengurus Cabang Yang tidak hadir dalam KNLBSI 2005

2. Perlu adanya jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang sifatnya tidak mengikat menunjang kontinuitas dan kemandirian Sylva Indonesia selama tidak bertentangan dengan AD-ART.

3. Perlu adanya tindakan real di lapangan oleh Sylva Indonesia yang dapat memperkuat bargaining position didaerah dan dipusat dengan melibatkan masyarakat

4. Perlu adanya agenda perjuangan tentang kurikulum akademi pendidikan kehutanan yang tidak membatasi ruang gerak Sylva Indonesia.

5. Perlu dibentuknya badan pekerja oleh Pengurus Pusat untuk mempersiapkan rancangan perubahan segala peraturan yang akan dibahas dalam KNSI.

6. Perlu adanya pendataan korps alumni Sylva Indonesia 7. Perlu adanya wadah sosialisasi informasi dari pengurus pusat ketingkat PC

melalui optimalisasi foreg dan membentu website dan sarana penunjang lainya. 8. Perlu dibentuk dan dioptimalkan jaringan kerja aksi, dan advokasi pada tingkat PC

dengan pihak-pihak yang berkompeten di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

9. Konsolidasi di tingkat PC untuk melengkapkan segala permasalahan kehutanan dan lingkungan hidup yang timbul di daerah masing-masing.

10. Pada Sylva Indonesia hendaknya proaktif terhadap permasalahan di daerah dan kemudian menyikapi pada tingkat nasional.

11. Membentuk suatu pola pembinaan melalui proses pengenalan, pembekalan dan pemantapan untuk meningkatkan kualitas SDM.

12. Membangun jaringan hubungan internasional


NOMOR : 12/ KNLBSI/ 2008 TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS CABANG SYLVA INDONESIA UNIVERSITAS HALUALEO

MENIMBANG : Bahwa untuk kelancaran Pengukuhan Pengurus Cabang Sylva Indonesia maka perlu ditetapkan surat keputusan penetapan Pengurus Cabang Sylva Indonesia Universitas Halualeo

MENGINGAT : 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sylva Indonesia yang di tetapkan di

Yogyakarta tahun 2005 2. Garis-garis besar haluan kerja Sylva Indonesia periode 2008 – 2010 3. Peraturan organisasi Sylva Indonesia periode 2008 – 2010

MEMPERHATIKAN : Hasil pembahasan Sidang Pleno KNLBSI mengenai kelayakan untuk di kukuhkan menjadi Pengurus Cabang Sylva Indonesia Universitas Halualeo

MEMUTUSKAN MENETAPKAN: 1. Pengukuhan Pengurus Cabang Sylva Indonesia Universitas Halualeo menjadi anggota

resmi Sylva Indonesia 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya


Di Medan Hari/tanggal : Kamis/ 11 Agustus 2005

Pukul : WIB






NOMOR : 13 / KNLBSI/ 2008 TENTANG

KRITERIA DAN MEKANISME PEMILIHAN SEKRETARIS JENDRA L DAN KETUA DEWAN PERWAKILAN SYLVA INDONESIA

PERIODE TAHUN 2008 – 2010

MENIMBANG :

Bahwa untuk kelancaran pemilihan Ketua Dewan Perwakilan dan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia maka perlu ditetapkan dan mekanisme pemilihan Ketua Dewan Perwakilan dan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia.

MENGINGAT : 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sylva Indonesia yang di tetapkan di

Medan pada tanggal 30 April 2008 2. Garis-garis Besar Haluan Kerja Sylva Indonesia periode 2008 – 2010

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil rumusan dan mekanisme dalam pemilihan Ketua Dewan Perwakilan dan

Sekretaris Jendral Sylva Indonesia periode 2008 – 2010 2. Hasil pembahasan Sidang Pleno KNSI/KNLBSI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mekanisme dalam pemilihan Ketua Dewan Perwakilan dan Sekretaris Jendral Sylva

Indonesia periode 2008 – 2010 sebagaimana terlampir dalam surat ketetapan ini. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya


Di Medan Hari/tanggal : Jumat, 02 Mei 2008

Pukul : 17. 20 WIB


( Eri Suhendra )



Anggota 2

Lampiran : KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA Nomor : ..../KNSI/2008 Tentang : MEKANISME PEMILIHAN SEKRETARIS JENDRAL SYLVA INDONESIA DAN KETUA DEWAN PERWAKILAN

Ketetapan Mekanisme pemilihan Calon Ketua Dewan Perwakilan dan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia


Mekanisme Pemilihan Sekretaris Jendral dan Ketua Dewan Perwakilan 1. Mekanisme Pemilihan Sekretaris Jendral Sylva

a) Setiap pengurus cabang yang mengikuti KNSI/KNLBSI berhak mengajukan satu calon Sekretaris Jendral secara tertutup atau rahasia.

b) Setiap calon menyatakan kesediaannya untuk dipilih yang disampaikan secara lisan kepada peserta sidang.

c) Jika pada poin b tidak ada calon yang bersedia maka diulang kembali dengan tidak mengikutkan nama calon pada tahap pertama.

d) Setiap calon diberi kesempatan selama maksimal 20 menit untuk berkampanye secara dialogis.

e) Setelah masing-masing calon berkampanye akan diadakan dialog dengan pengurus Cabang Pengurus Cabang dengan ketentuan setiap Pengurus Cabang mengajukan satu pertanyaan.

f) Sekretaris Jendral dipilih berdasarkan suara terbanyak pada KNSI/KNLBSI g) Sekretaris Jendral ditetapkan melalui surat ketetapan KNSI/KNLBSI

2. Mekanisme Pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Sylva Indonesia

a) Anggota Dewan Perwakilan diajukan oleh masing-masing pengurus Cabang yang mengikuti KNSI/KNLBSI sebanyak satu orang.

b) Setiap calon menyatakan kesediaannya untuk dipilih yang disampaikan secara lisan kepada peserta sidang.

c) Ketua Dewan Perwakilan berasal dan dipilih dari anggota Dewan yang mengikuti KNSI/KNLBSI.

d) Ketua Dewan Perwakilan dipilih berdasarkan sidang anggota Dewan Perwakilan. e) Pemilihan Dewan Perwakilan dipilih berdasarkan sidang anggota Dewan

Perwakilan. f) Ketua Dewan Perwakilan dan anggota Dewan Perwakilan mengucapkan sumpah

dihadapan Sidang Pleno KNSI/KNLBSI. g) Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan ditetapkan dengan surat Ketetapan

KNSI/KNLBSI.

Lampiran : KONFERENSI NASIONAL SYLVA INDONESIA Nomor : ....../KNSI/2008 Tentang : KRITERIA PEMILIHAN SEKRETARIS JENDRAL SYLVA INDONESIA DAN KETUA DEWAN PERWAKILAN

Ketetapan Kriteria Pemilihan Calon Ketua Dewan Perwakilan dan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia


Kriteria Pemilihan Sekretaris Jendral dan Ketua Dewan Perwakilan 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Anggota Sylva Indonesia 3. Merupakan peserta Konferensi Nasional Sylva Indonesia / Konferensi Nasional

Luar Biasa Sylva Indonesia 4. Bersedia dan sanggup menjalankan tugas sebagai sekretaris jenderal pada

periode kepengurusan 5. Mengamalkan kode etik rimbawan dalam menjalankan tugasnya 6. Bukan merangkap anggota partai politik


NOMOR : 14/KNSI/2008 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS JENDRAL SYLVA INDONESIA PERIODE TAHUN 2008-2010

MENIMBANG : Bahwa untuk kelancaran penetapan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia maka perlu ditetapkan surat keputusan penetapan Sekertaris Jendral Sylva Indonesia.

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia 2. Garis-garis besar haluan kerja Sylva Indonesia periode 2008 – 2010 3. Peraturan organisasi Sylva Indonesia periode 2008 – 2010

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil rumusan ketetapan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia periode 2008 – 2010 2. Hasil pembahasan sidang pleno KNSI/KNLBSI

MEMUTUSKAN/MENETAPKAN 1. Saudara Farid Al-Muhayat U. H. sebagai Sekretaris Jendral Sylva Indonesia

sebagaimana terlampir dalam surat ketetapan ini. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Medan Hari/Tanggal : Jumat, 02 Mei 2008

Pukul : 22.47 WIB

KONFERENSI NASIONAL LUAR BIASA SYLVA INDONESIA PRESIDIUM SIDANG




BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : Muhammad Yusuf

Jabatan : Sekretaris Jendral Sylva Indonesia Periode 2005 – 2007 Alamat : Medan

Selanjutnya disebut sebagai puhak pertama (1) 2. Nama : Faridhz Al-Muhayat U. H.

Jabatan : Sekretaris Jendral Sylva Indonesia Periode 2008 – 2010 Alamat : Lampung

Selanjutnya disebut pihak kedua (II) Berdasarkan ketetapan Konferensi Nasional Sylva Indonesia No. 14/KNLBSI/2005 tentang penetapan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia periode 2008 – 2010 dengan ini : 1. Pihak kedua (II) 2. Pihak pertama (I) memberikan seluruh arsip dan inventaris yang dimiliki sebagai hasil

menjalankan kewenangannya sebagai Sekretaris Jendral Sylva Indonesia kepada pihak kedua (II)

3. Pihak pertama (I) selanjutnya tidak dibenarkan menggunakan kewenangan atau mengatasnamakan dirinya sebagai Sekretaris Jendral Sylva Indonesia.

Demikian berita acara penyerahan jabatan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia ini

dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 02 Mei 2008

Pihak Pertama ( I )

( Muhammad Yusuf )

Pihak Kedua ( II )

( Faridhz Al-Muhayat U.H. )

Saksi-saksi 1. Lina Naibaho

2. Indra Amon

3. Abdul Azis P. S.



PENETAPAN DEWAN PERWAKILAN SYLVA INDONESIA PERIODE TAHUN 2008 – 2010

MENIMBANG : Bahwa untuk kelancaran penetapan Dewan Perwakilan Sylva Indonesia maka perlu ditetapkan surat keputusan penetapan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia.

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia . 2. Garis-Garis Besar Haluan Kerja Sylva Indonesia periode 2008 – 2010 3. Peraturan organisasi Sylva Indonesia periode 2008 – 2010

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil rumusan ketetapan Dewan Perwakilan Sylva Indonesia periode 2008 – 2010 2. Hasil pembahasan sidang pleno KNSI

MEMUTUSKAN MENETAPKAN 1. Anggota Dewan Perwakilan Sylva Indonesia sebagai berikut: 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 3. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Medan Hari/Tanggal : ………../…Agustus 2005

Pukul : ……. WIB


( Eri Suhendra )



Anggota 2

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : Hendra

Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Periode 2005 – 2007 Alamat : Samarinda

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (1) 2. Nama : Indra Amon

Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Periode 2008 – 2010 Alamat : Jl. A. Yani No. 184 Kota Kotamobagu – Sulawesi Utara Selanjutnya disebut pihak kedua (II) Berdasarkan ketetapan Konferensi Nasional Sylva Indonesia No. 15/KNSI/2008 tentang penetapan Ketua Dewan Perwakilan Sylva Indonesia periode 2008 – 2010 dengan ini : 1. Pihak pertama (1) menyerahkan kekuasaan Dewan Perwakilan Sylva Indonesia

kepada pihak kedua (II) 2. Pihak pertama (I) memberikan seluruh arsip dan inventaris yang dimiliki sebagai hasil

menjalankan kewenangannya sebagai Dewan Perwakilan Sylva Indonesia kepada pihak kedua (II)

3. Pihak pertama (I) selanjutnya tidak dibenarkan menggunakan kewenangan atau mengatasnamakan dirinya sebagai Dewan Perwakilan Sylva Indonesia.

Demikian berita acara penyerahan jabatan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia ini

dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 1 Mei 2008

Pihak Pertama ( I ) Pihak Kedua ( II )

(Hendra ) (Indra Amon)

Saksi-saksi 1. Desli Triman 2. Lina Naibaho 3. Prima



PENETAPAN KETUA DEWAN PERWAKILAN SYLVA INDONESIA PERIODE TAHUN 2008 – 2010

MENIMBANG :

Bahwa untuk kelancaran penetapan Dewan Perwakilan Sylva Indonesia maka perlu ditetapkan surat keputusan penetapan Sekretaris Jendral Sylva Indonesia.

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sylva Indonesia. 2. Garis-Garis Besar Haluan Kerja Sylva Indonesia periode 2008 – 2010. 3. Peraturan organisasi Sylva Indonesia periode 2008 – 2010.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil rumusan ketetapan Dewan Perwakilan Sylva Indonesia periode 2008 – 2010. 2. Hasil pembahasan sidang pleno KNLBSI.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN 1. Ketua Dewan Perwakilan Sylva Indonesia indrawan amon. 2. Anggota Dewan Perwakilan Sylva Indonesia sebagaimana terlampir dalam surat

ketetapan ini. 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Medan Hari/Tanggal : Sabtu/3 Mei 2008

Pukul : 00.14 WIB


( Eri Suhendra )



Anggota 2

ad art sylva indonesia

Documents