acara pidana

5/10/2018 ACARA PIDANA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/acara-pidana-559dfc7193d5a 1/23

Buku Panduan Masyarakat

Kisi-kisi

BAB I

PROSES PERADILAN PIDANA

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PERSIDANGAN DI PENGADILANNEGERI

1. SEJARAH DAN PENGERTIAN HUKUM ACARA

Dalam penjelasan umum UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dikemukakan bahwa sebelum digunakan KUHAP

dalam lingkungan peradilan umum berlaku “Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau

atau sering disebut “Het Herziene Inlandsch Reglement” (HIR)Akibat adanaya perbedan dari golongan penduduk indonesia sehingga terdapat dua

hukum acara pidana dalam peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan peradilan

bagi golongan Eropah di jaman Hindia Belanda yang masih dipertahankan.

Dengan ditetapkan dan dinyatakan berlaku UU No. 8 tahun 1981, ketentuan hukumacara pidana dilingkungan peradilan umum yang sebelumnya diatur dalam HIR, maka

bagian-bagian dan pasal-pasal yang mengatur tentang hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku.

2. DELIK-DELIK

- Pengertian Delik

3. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA MULAI DARI TINGKAT

PENYIDIKAN, DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM, DAN

PENGADILAN

BAGAIMANA MEMULAI PEMERIKASAAN PERKARA PIDANA

DALAM TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK

Secara formil pemerikasaan dalam konteks penyidikan terhadap suatu tindak

pidana, pada umumnya dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa atau kajadianyang terjadi diduga merupakan suatu tindak pidana. Peristiwa atau kejadian dimaksud

dapat diketahui antara lain melalui: Laporan, Pengaduan, dan Tertangkap Tangan

A. Adanya Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak

atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang

telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. (pasal 1 butir 24 KUHAP)

Dari konstruksi kalimat tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa laporan polisi

atas telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dapat dilakukan olehsiapa saja tidak mesti oleh orang yang ada hubungan kekerabatan dengan orang lain yang

termasuk didalam peristiwa pidana itu. Atau dalam istilah lain setiap orang yang melihat

telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dapat menyampaikanlaporan kepada pihak kepolisian terdekat.



Penyidik atau penyidik pembantu menerima laporan dari seseorang secara tertulis

maupun lisan, untuk selanjutnya dituangkan dalam berkas laporan kepolisian yang

ditandatangani oleh pelapor dan penyidik/penyidik pembantu, oleh karenanya penyidik/penyidik pembantu setelah menerima laporan kepada pelapor diberikan Surat

Tanda Terima Laporan.

B. Adanya Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang

berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum

seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang telah merugikannya. (pasal

1 butir 25 KUHAP)

Berbeda dengan laporan, pengaduan biasanya dilakukan oleh pihak yang dirugikan

yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada penyidik/penyidik pembantu agar melakukan penindakan secara hukum kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.

Hal terpenting lainya, terhadap pengaduan harus dibuatkan laporan pengaduan oleh

pejabat yang berwenang kemudian setelah itu kepada pengadu diberikan tanda bukti

pengaduan.

C. Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan

tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat pidana itu dilakukan,

atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang

melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang

diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang

menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu

melakukan tindak pidana itu. (pasal 1 butir 19 KUHAP)

Pengertian pada pasal ini, memberikan kewenangan kepada polisi tanpa Surat

Perintah dapat melakukan tindakan-tindakan berupa:1. Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain yang sahmenurut hukum.

CatatanKhusus untuk tindakan penangkapan dapat juga dilakukan oleh orang atau

masyarakat pada saat itu, seterusnya / pada saat itu juga pelaku diserahkan

kepada kepolisian untuk menghindari tindakan main hakim sendiri sehingga

pelaksanan dari hukum acara pidana dapat berjalan sebagaimana mestinya.Tidak dibenarkan dalam hukum setelah dilakukan penangkapan oleh

masyarakat kemudian atas inisiatifnya melakukan tindakan lain yang

merupakan kelanjutan dari tindakan penagkapan.

2. Melakukan tindakan-tindakan di Tempat Kejadian Perkara, selanjutnya

memberitahukan dan menyerahkan tersangka beserta barang bukti hasil kejahatannyadan alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (jika ada dan ditemukan

di Tempat Kejadian Perkara) kepada petugas polisi yang berwenang.

Terhadap petugas kepolisian yang menerima penyerahan tersangka, barang bukti dan

alat bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara wajib:



a) Membuat Laporan Polisi

b) Mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan melakukan tindakan yang diperlukan

c) Membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan.Tindak lanjut dari seluruh kegiatan diatas dimana terdapat suatu peristiwa yang

diduga merupakan tindak pidana, kepolisian harus melakukan kegiatan penyidikan melalui

upaya-upaya penyelidikan, penindakan, memeriksa termasuk penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Suatu peristiwa yang diduga adalah tindak pidana, apakah diperoleh dari laporan,

pengaduan atau tertangkap tangan selayaknya segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan, setelah upaya-upaya tersebut dilakukan barulah ditingkatkan pada upaya lain

yang mengarah pada penyelesaian perkara pidana.

Pada tingkat penyelidikan yang penyidik karena kewajibannya mempunyai kenangan

seperti tertuang dalam pasal 5 KUHAP antara lain :1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

2. Mencari keterangan dan barang bukti;

3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa

tanda pengenal diri;4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: a. penangkapan,larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; b. pemeriksaan

dan penyitaan surat; c. mengambil sidik jari dan memotret seorang; d. membawa

dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakansebagaimana tersebut diatas.

7. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang

melakukan penangkapan. (Pasal 16 ayat (1) KUHAP)Setelah suatu peristiwa dapat ditentukan merupakan tindak pidana (kecuali karena

tertangkap tangan) maka tindakan berikutnya ditingkatkan menjadi penyidikan, sepertiyang termuat dalam pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu suatu upaya dari penyidik untuk mencariserta mengumpulkan bukti sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Termasuk juga bagian dari kewenangan kepolisian ketika hendak menyelesaikansecara hukum suatu tindak pidana adalah sebagai berikut : 1. Penangkapan, 2. Penahanan,

3. Penggeledahan, 4. Penyitaan, 5. Pemerikasaan Surat.

Sudah semestinya lima hal yang menjadi kewenangan kepolisian diketahui publik

untuk mendekatkan pemahamannya pada proses penyelesaian masalah pidana pada tingkatkepolisian. Pada rangkaian proses ini terdapat tatacara yang harus dipenuhi sebagai bentuk

penghargaan terhadap kewibawaan hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia

yang merupakan komitmen bersama bangsa.

1. Penangkapan

Apa dan kenapa dilakukan penangkapan serta bagaimana prosedur hukum melakukan penangkapan adalah hal penting yang akan dijelaskan pada bagian ini. Bukan berarti

menafikkan hal lain dari yang ditonjolkan.

Dalam KUHAP pasal 1 butir 20 menyebutkan bahwa Penangkapan adalah suatu

tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau



terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutandan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan upaya penangkapan dapat dilacak pada pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 KUHAP.

Penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana

dilakukan atas beberapa pertimbangan diantaranya : Terdapat dugaan keras bahwaseseoarang itu sebagai pelaku tindak pidana kejahatan yang didasarkan pada bukti

permulaan yang cukup perlu segera didengar keterangannya dan diperiksa, terdapat

permintaan dari penyidik/penyidik pembantu dari kepolisian diluar daerah hukum atau bisa juga atas permintaan penuntut umum atau hakim, tehadap tersangka pelaku

pelanggaran tidak dilakukan penangkapan kecuali kepadanya setelah dipanggil secara sah

dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

Dasar hukum dilakukan penangkapan

1. Pasal 1 butir 20 KUHAP (pengertian penangkapan);

2. Pasal 5 (1) huruf b, Pasal 7 (1) huruf d, Pasal 11 dan Pasal 16 (2) dan (2) KUHAP

(kewenangan penyidik/penyidik pembantu serta Penyelidik atas perintah Penyidik mengenai penangkapan);

3. Pasal 17 KUHAP (alasan untuk dapat melakukan penangkapan terhadapseseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana)

4. Pasal 18 KUHAP (kelengkapan administrasi dan tata cara dalam hal melakukan

penangkapan);

5. Pasal 19 (1) KUHAP (batas waktu penangkapan);6. Pasal 19 (2) KUHAP (penangkapan terhadap tersangka pelaku pelanggaran);

7. Pasal 37 (1) dan (2) KUHAP (penangkapan terhadap tersangka dan dapat

dilanjutkan dengan penggeledahan badan clan pakaian) ;8. Pasal 102 (2), (3) clan Pasal 111 (1) KUHAP (kewenangan dan kewajiban dalam

hal tertangkap tangan) ;

Tata Cara Melakukan Penangkapan :

1. Penangkapan dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu atau Penyelidik atas

perintah Penyidik, terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;

2. Penangkapan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan;

3. Petugas yang melakukan penangkapan wajib memperlihatkan Surat Perintah

Penangkapan dan atau identitas kepada yang ditangkap atau keluarganya;4. Setelah dilakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan yang ditanda

tangani oleh Petugas dan orang yang ditangkap;

Catatan

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan oleh semua orang dengan

ketentuan segera menyerahkan kepada petugas kepolisian terdekat ;

5. Penyidik/Penyidik pembantu yang melakukan penangkapan memberikan 1 (satu)

lembar Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka;



6. Penyidik yang akan melakukan penangkapan atas perintah penyidik, terlebih dahulu

menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian memberikan 1 (satu) lembar Surat

Perintah Penangkapan kepada tersangka;7. Satu Lembar Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka segera

setelah dilakukan penangkapan atas diri tersangka;

8. Dibuat Berita Acara Penangkapan (banyaknya disesuaikan dengan kebutuhandilapangan) yang ditanda-tangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu/Penyelidik yang

melakukan penangkapan dan oleh orang yang ditangkap;

9. Sebelum atau sesudah penangkapan sebaiknya memberitahukan penangkapan terhadaptersangka kepada Kepala Desa atau Kepala Lingkungan tempat tersangka tertangkap

atau bertempat tinggal

Melakukan penangkapan tanpa prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan memberi

peluang bagi tersangka melalui advokatnya untuk mengajukan Praperadilan. Perlu jugamenjadi konsentrasi bersama mengingat waktu yang tersedia hanya satu kali dua puluh

empat jam maka setelah melakukan penangkapan harus segera diupayakan pemeriksaan

untuk dapat menetukan apakah kepada tersangka perlu dilakukan penahanan atau tidak.

2. Penahanan

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa sesaat setelah dilakukan penangkapan,kepada tersangka wajib dilakukan pemeriksaan selama atau dalam waktu satu kali

duapuluh empat jam untuk menentukan apakah tersangka perlu ditahan atau tidak.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan kepada tersangka terdapat dugaan keras

berdasarkan bukti-bukti yang cukup bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana atau percobaan dan membantu melakukan tindak pidana, kepada tersangka dilakukan

penahanan.

A). Apa Pertimbangan Dilakukan Penahanan

Pertimbangan dilakukannya penahanan karena terdapat keadaan yang manimbulkankekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak danmenghilangkan barang bukti, atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana . Dalam

pasal 21 ayat 4 KUHAP penahanan hanya dapat dilakukan kepada tersangka atau terdakwa

yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebihdan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 283 ayat (3), pasal

296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1) pasal 353 ayat (1) pasal 372, pasal 378,

pasal 379, pasal 453, 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab

Undang-undang Hukum PidanaPenahanan dapat dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, untuk

kepentingan penyidikan penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan

penahanan, untuk kepentingan penuntutan penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan, dengan penetapannya untuk kepentingan pemeriksaan

pengadilan hakim berwenang melakukan penahanan.

Wewenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dilakukan dengan teknis dan alokasi waktu yang diatur dalam

KUHAP. Tersangka atau terdakwa bebas demi hukum jika pada tingkat pemerikasaan

(Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim) penyidik belum selesai pengumpulan

bukti-bukti, jaksa penuntut umum belum selesai menyusun dakwaannya dan hakim pada



tingkat pemeriksaan pengadilan belum selesai melakukan pemeriksaan namun alokasi

waktu untuk itu telah berakhir maka tersangka atau terdakwa harus dibebaskan demi

hukum.

B). Dasar Hukum Dilakukannya Penahanan

1. Pasal 1 butir 21 KUHAP (pengertian penahanan);2. Pasal 7 ayat (1) huruf d pasal 11 dan pasal 20 (wewenang penyidik/penyidik

pembantu tentang penahanan);

3. Pasal 21 KUHAP (alasan dan syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan);

4. Pasal 22 KUHAP (jenis penahanan);

5. Pasal 23 KUHAP (pengalihan jenis penahanan);

6. Pasal 24 KUHAP (jangka waktu penahanan);7. Pasal 29 KUHAP (pengecualian waktu penahanan yang diberikan oleh

ketua Pengadilan Negeri);

8. Pasal 31 KUHAP (penangguhan penahanan);

9. Pasal 123 KUHAP (keberatan penahanan yang dilakukan oleh penyidik);

C). Jenis PenahanTerdapat beberapa tempat yang dpat dipakai untuk melakukan penahanan

diantaranya : Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah, dan Penahanan

Kota.

Kegiatan-kegiatan persiapan dalam hal penyidik atau penyidik pembantu berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik akan melakukan tindakan penahanan

atau perpanjangan penahanan atau penangguhan penahanan atau pengalihan jenis

penahanan atau atau pengeluaran tahanan maka harus dipersiapkan kelengkapanadministrasi sebagai perangkat penunjang diantaranya : Menerbitkan Surat

Pemberitahuan, apabila diperlukan perpanjangan penahanan maka harus mempersiapkanSurat Permintaan Perpanjangan Penahanan surat ini diajukan 5 (lima) hari sebelum jangka waktu penahanan berakhir.

Kelengkapan administrasi lainnya yang juga wajib dipenuhi, resume singkat hasil

penyidikan pada saat itu, ini penting untuk kepentingan perpanjangan penahanantersangka. Dalam hal tersangka akan dikenakan penahanan di rumah tahanan negara

dilakukan dengan penyerahan tersangka dengan menyertakan surat pengantar yang

memuat identitas tersangka sesuai dengan surat perintah penahanan, nama, pangkat, dan

jabatan pejabat rumah tahanan negara yang berwenang menerima, tanggal dan jam penerimaan serta tandatangan dan cap jabatannya. Langkah berikutnya adalah

mempersiapkan angkutan dan pengawalan apabila diperlukan.

Penahanan di Rumah Tahanan Negara

Penahan rumah tahanan negara dilakukan di rumah tahanan negara atau cabang

rumah tahanan negara, penahanan dirumah tahanan dilakukan dengan terlebih dahulumenerbitkan:

a. Surat Perintah Penahanan,



Surat ini dikeluarkan oleh penyidik kepolisian yang dibuat dalam rangkap sesuai

dengan kebutuhan dan diserahkan kepada tersangka yang akan dilakukan penahanan

untuk kemudian ditandatangani. Setelah ditandatangani surat perintah penahanandiserahkan kepada pihak-pihak terkait untuk diketahui. Pihak terkait dimaksud adalah

tersangka, keluarga tersangka, pejabat rumah tahanan negara, penuntut umum, dan ketua

pengadilan negeri, disamping juga untuk keperluan kelengkapan berkas perkara.

b. Dilakukan Penggeledahan Badan Dan Pakaian.

Setiap tersangka yang akan ditempatkan penahanannya pada rumah tahanan negaraakan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian. Upaya ini dilakukan agar tersangka

tidak membawa masuk kedalam ruang tahanan barang-barang yang tidak diperkenankan.

Barang dimaksud antara lain benda tajam, obat-obatan berbahaya, barang perhiasan,

uang, tali, ikat pinggang, selendang.Barang-barang milik tersangka ini sebelum dimasukkan dalam rumah tahanan

negara disimpan dan menjadi tanggungjawab penyidik atau penyidik pembantu yang

memeriksa perkara ditingkat penyidikan kepolisian dengan mencatatnya didalam buku

register barang titipan tahanan dan kepada tersangka diberikan tanda bukti penitipan.

c. Kepada Tersangka Dilakukan Pemotretan Dan Pengambilan Sidik Jari.Hal ini penting untuk kepentingan recording terhadap tersangka .

d. Penyerahan Tersangka Ke Rumah Tahanan Negara.

Penyerahan tersangka beserta dengan barang titipan, penyerahan ini dilakukandengan menyertakan surat pengantar yang dilampiri dengan surat perintah penahanan.

e. Penerimaan Tahanan Oleh Pejabat Yang Berwenang Di Rumah Tahanan Negara.Pejabat rumah tahanan negara penerima tahanan diminta untuk menandatangani

penerimaan tahanan dan barang tititapan dengan menyebutkan nama terang, pangkat,tanggal penerimaan dengan dibubuhi cap jabatan atau dinas.Serah terima tersangka dan barang titipan kepada pejabat rumah tahanan negara

harus dibuat berate acara tentang itu yang ditandatangani oleh petugas kepolisian dan

pejabat rumah tahanan yang menerima dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari pihak rumah tahanan.

Sebelum dititipkan dirumah tahanan, tersangka ditempatkan didalam ruang tahanan

kepolisian setempat.

Penahanan Rumah

Penahanan rumah dilakukan oleh penyidik dengan terlebih dahulu dibuatkan Surat

Perintah Penahanan, surat dimaksud dikeluarkan oleh penyidik kepolisian yang dibuatdalam rangkap 9 (sembilan) dan diserahkan kepada tersangka yang akan dilakukan

penahanan untuk kemudian ditandatangani. Setelah ditandatangani surat perintah

penahanan diserahkan kepada pihak-pihak terkait untuk diketahui. Pihak terkait dimaksudadalah tersangka, keluarga tersangka, penuntut umum, dan ketua pengadilan negeri,

kecuali pejabat rumah tahanan, disamping juga untuk keperluan kelengkapan berkas

perkara.



Penahanan Rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal/kediaman tersangka

dengan diupayakan pengawasan atau menempatkan penjagaan untuk mengadakan

penjagan tetap pada waktu-waktu tertentu, melakukan patroli, atau dapat jugadilakukan dengan telepon jika dirumah tersangka tempat dilakukan penahanan ada

telepon, atau bisa juga dengan meminta bantuan pejabat desa/kelurahan, atau dengan

cara-cara yang dapat menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkankesulitan dalam pelaksanaan penyidikan berikutnya hal tersebut dilakukan dengan

koordinasi kesatuan kepolisian terdekat.

Penahanan Kota

Surat Perintah Penahanan Kota dikeluarkan oleh penyidik kepolisian yang dibuat

dalam rangkap sesuai dengan kebutuhan dan diserahkan kepada tersangka yang akan

dilakukan penahanan untuk kemudian ditandatangani. Setelah ditandatangani surat perintah penahanan diserahkan kepada pihak-pihak terkait untuk diketahui. Pihak terkait

dimaksud adalah tersangka, keluarga tersangka, pejabat rumah tahanan negara, penuntut

umum, dan ketua pengadilan negeri, disamping juga untuk keperluan kelengkapan berkas

perkara.Penahanan kota dilaksanakan dikota tempat tinggal atau kediaman tersangka

dengan kewajiban bagi tersangka untuk melaporkan dirinya pada waktu-waktu yangditentukan. Kalau tersangka sakit, dan menurut pengamatan penyidik atau penyidik

pembantu yang bersangkutan serta menurut pendapat dokter perlu dirawat dirumah

sakit, maka penahanan dapat dilaksanakan dirumah sakit hal ini dilakukan

pembantaran penahanan dengan pengawasan kesatuan penyidik atau penyidik pembantu tersebut diatas atau minta bantuan dari kesatuan kepolisian yang terdekat

dengan rumah sakit tersebut.

Catatan

1. Jangka waktu penahanan yang menjadi kewenangan penyidik kepolisianterhadap semua jenis penahanan, paling lama 20 (dua puluh) hari. Jangkawaktu ini dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk untuk kepentingan

pemeriksaan yang belum selesai paling lama 40 hari.

2. Tidak tertutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan walaupunmasa penahanannya belum berakhir, jika kepentingan pemeriksaan sudah

terpenuhi.

3. Jika telah mencapai waktu enam puluh hari penyidik harus telah mengeluarkan

tersangka demi hukum dari tahanan

Per lu Menghargai Hak-Hak Tersangka.Dalam pelaksanaan tindakan penahanan hal-hal yang perlu diperhatikan

adalah, hak-hak tersangka yang ditahan, antara lain sbb :

a. Dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan,tersangka harus mulai diperiksa (pasal 122 KUHAP).

b. Menghubungi penasehat hukum (pasal 57 ayat (1) KUHAP).

c. Menghubungi clan berbicara dengan perwakilan negaranya apabila

tersangka berkebangsaan asing (pasal 57 ayat ( 2) KUHAP).



d. Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga atau

orang lain yang serumah atau orang yang dibutuhkan bantuannya untuk

mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagai penangguhannya (pasal 59KUHAP).

e. Mengadakan hubungan surat menyurat dengan penasehat hukum atau

dengan keluarganya dan harus disediakan alat-alat tulisnya (pasal 62 KUHAP).

Menghubungi dan menerima kunjungan :

f. Dokter pribadi kalau ada (pasal 58 KUHAP).g. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga (pihak lain) guna

mendapatkan jaminan baik penangguhan penahanan atau untuk usaha

mendapatkan bantuan hukum (pasal 60 KUHAP).

h. Rokhaniawan (pasal 63 KUHAP).i. Mengajukan permintaan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk

dilakukan pemeriksaan pra peradilan (tentang sah atau tidak sahnya penahanan

atas dirinya) (pasal 124 KUHAP).

Catatan

Bagi setiap tindakan penahanan, penangguhan penahanan, pengalihan jenis penahanan pembantaran penahanan dan pengeluaran tahanan harus dibuat Berita

Acaranya (masing-masing yang ditanda tangani oleh penyidik atau penyidik

pembantu dan tersangka yang bersangkutan)

3. Penggeledahan.

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah

tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan

dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 poin 17 KUHAP).Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan

pemeriksaaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang

diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita (pasal 1

poin 18 KUHAP).

KUHAP mengatur tentang penggeledahan pada pasal 32, pasal 33, pasal 34,

pasal 35, pasal 36 pasal 37, penggeledahan dimaksudkan untuk penyidikan,

penggeledahan dapat berupa penggeledahan rumah atau penggeledahan badan atau

pengeledahan pakaian.Apa dan kenapa dilakukan pengeledahan? Dalam melakukan penggeledahan

perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan.

a. Salah satu kegiatan penindakan upaya paksa dalam pelaksanaan penyidikantindak pidana adalah tindak penggeledahan (badan, Rumah, tempat tertutup);

b. Tindakan penggeledahan dilakukan dengan maksud, untuk mendapatkan

bukti-bukti yang cukup atau barang bukti dan melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka.

Persiapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan penggeledahan antara lain :



1. Mengajukan permintaan Ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri

didaerah hukum tempat dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup

lainnya.2. Mengajukan permintaan ijin p enggeledahan rumah d isertai d engan

permintaan ijin khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan

surat-surat lainnya apabila dalam penggeledahan rumah atau tempat tertutuplainnya diperlukan pula tindakan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat lain.

3. Menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan, setelah memperoleh Surat

Ijin atau Surat ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri ditempat dimana penggeledahan akan dilakukan. Foto copy Surat Ijin dari Ketua Pengadilan

Negeri dilampirkan pada Surat Perintah Penggeledahan

4. Mengajukan surat permintaan bantuan kepada pejabat kesehatan,

dokter atau tenaga medis apabila akan dilakukan pemeriksaan bagian dalam badan karena diduga tersangka menyimpan atau menelan barang bukti.

5. Melakukan upaya koordinasi dengan dengan fungsi lain dilingkungan

kepalisian atau dinas instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan

penggeledahan.

Apa yang harus digeledah pada penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya ?a. Diluar hal tertangkap tangan

Dalam keadan ini penggeledahan dilakukan sesuai surat ijin penggeledahan

rumah dari ketua pengedilan negeri setempat dengan mencantumkan dasar dan

pertimbangan surat perintah penggeledahan.Surat Perintah Penggeledahan mencantumkan tanggal dan nomor surat ijin

peggeledahan dari ketua pengadilan negeri. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik

atau penyidik pembantu

b. Dalam Keadaan Yang Perlu Dan Mendesak 1. Dapat dilakukan tanpa surat ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negerisetempat.

2. Diperlukan Surat Perintah Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri

setempat.3. Penyidik, Penyidik Pembantu dan Penyelidik atas Perintah Penyidik dapat

melakukan penggeledahan:

a. Halaman rumah tersangka bertempat tinggal/berdiam atau berada, dan

yang ada diatasnya. b. Setiap tempat lain dimana tersangka bertempat tinggal/berdiam atau

berada.

c. Ditempat tindak pidana dilakukan atau tempat lain yang terdapat bekas tindak pidana.

d. Tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

4. Dalam hal pemilik rumah menolak untuk dilakukan penggeledahan rumah,tetap dilaksanakan penggeledahan dengan disaksikan Kepala Desa/Ketua

Lingkungan serta minimal dua orang saksi.

Catatatan



| Meskipun kewenangan penggeledahan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu

secara yuridis diatur dan ditentukan oleh KUHAP dan Undang-undang Kepolisian, namun

pada kasus-kasus yang menyangkut atau melibatkan anak, diperlukan ketentuan-ketentuan

yang bersifat khusus.| Dalam melakukan penggeledahan terhadap anak, Penyidik atau Penyidik

Pembantu harus mempertimbangkan faktor-faktor pshycologis bagi anak.| Dalam melakukan penggeledahan perlu memperhatikan faktor-faktor

keamanan.| Penggeledahan badan terhadap wanita harus dilakukan oleh Polisi Wanita atau

seorang wanita yang ditunjuk oleh Penyidik.| Penggeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat-tempat lain

yang menyangkut keamanan Negara agar koordinasi dengan instansi yang terkait.

4. Penyitaan.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan

atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,penuntutan dan peradilan (pasal 1 poin 16 KUHAP).

Klausul tentang penyitaan dapat dilihat pada KUHAP pasal 38, pasal 39, pasal 40,

pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46. Pada konteks penyitaan hanya

dapat dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat kecuali dalam keadan perlu dan mendesak dimana pada saat itu tidak mungkin mendapatkan surat izin secera

cepat.

Beberapa hal penting yang juga perlu diketahui menyangkut apa yang dimaksud

dengan penyitaan, kewenangan penyidik atau penyidik pembantu dalam hal penyitaan,syarat-syarat penyitaan, benda-benda apa saja yang dapat dikenakan penyitaan, bagaimana

melakukan penyitaan pada keadaan tertangkap tangan, dapatkah dilakukan penyitaan atas

surat atau benda yang pengirimannya lewat kantor pos atau telekomunikasi, penyimpanan benda-benda sitaan, benda sitaan apa saja yang dapat dijual, pengembalian benda siataan

kepada yang berhak, dan penanganan dan pengamanan barang sitaan.

Yang jelas penyidik melakukan penyitaan atas pertimbangan, bahwa diperlukan barang bukti terutama yang ada kaitannya dengan kasus atau tindak pidana yang terjadi guna

membuat terang atau pembuktian kasus, selain itu juga diperlukan sebagai persyaratan untuk

kelengkapan berkas perkara terutama dalam hal pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Supaya penyitaan berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan resistensi

menjadi penting mentaati prosedur yang telah ditentukan, atau setidak-tidaknya

melakukan langkah-langkah persiapan seperti misalnya :

1. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda dan surat-surat lain dilakukansetelah memperoleh surat ijin atau surat ijin khusus dari ketua pengadilan negeri

setempat.2. Surat ijin atau ijin khusus penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat

salinannya harus dilampirkan pada surat perintah penyitaan. Hal ini juga penting

diketahui oleh pemilik rumah atau gedung yang akan dimasuki penyidik atau penyidik pembantu yang hendak melakukan penyitaan.



3. Penyitaan dapat dilakukan dengan surat perintah penyitaan dalam keadaan yang

perlu dan mendesak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih

dahulu tanpa surat ijin atau surat ijin khusus ketua pengadilan negeri setempat.Penyitaan ini hanya terbatas pada benda-benda bergerak saja dan untuk itu wajib

segera melaporkan kepada ketua pengadilan untuk mendaptkan pengesahan.

4. Untuk melakukan pengawasan atas barang-barang sitaan atau barang bukti perluditunjuk pengawas.

Selengkapnya proses penyitaan terhadap barang dan surat-surat lain dalam keadaan

tertangkap tangan, diluar tertangkap tangan dan dalam keadaan yang sangat perlu danmendesak dikemukankan seseperti berikut ini.

Penyitaan terhadap benda Dalam Keadaan Diluar Tertangkap Tangan dilakukan

dengan mengikuti dan mengetahui hal-hal penting berikut ini sehingga tidak

meghilangkan substansi hukum yang mestinya dikedepankan. Pada keadaan ini pentingdan diperlukan sebelum melakukan penyitaan diantaranya; surat ijin atau ijin khusus

penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat dan surat perintah penyitaan. Konteks

ini, penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dan penyelidik atas

perintah penyidik.Sedangkan benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan dapat berupa benda-benda

bergerak dan benda-benda tidak bergerak meliputi benda atau tagihan tersangka atauterdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, benda

yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk

mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidik tindak pidana

itu, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana, bendayang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan benda

yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat disita untuk

kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang berhubungan dengan konteks pidana yang dituduhkan kepadanya dan sedang diproses

pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.Melakukan Penyitaan Dalam Keadaan Yang Sangat Perlu Dan Mendesak dapatdilakukan tanpa surat ijin ketua pengadilan akan halnya dengan surat perintah penyitaan

namun penyitaannya hanya terbatas pada benda-benda bergerak saja yang dilakukan oleh

penyidik atau penyidik pembantu namun setelah itu wajib memberitahukan kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk mendapat pengesahan.

Lantas bagaimana melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga digunakan

untuk melakukan tindak pidana atau benda-benda yang diduga diperoleh dari hasil tindak

pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan. Pada konteks ini tentu tidak diperlukan surat ijinatau surat ijin khusus dari ketua pengadilan termasuk tidak diperlukan surat perintah

penyitaan, penyidik atau penyidik pembantu baik karena mendapatkan sendiri maupun

karena mendaptkan penyerahan dari penyidik atau orang lain dapat melakukan penyitaanterhadap benda atau alat yang ternyata telah dipergunakan untuk melakukan tindak

pidana. Tindakan ini dilakukan oleh penyidik, karena mendapatkan sendiri ataupun

karena adanya penyerahan dari orang lain untuk segera diserahkan kepada penyidik sedaerah hukumnya disertai dengan berita acara tentang tindakan yang telah

dilakukannya.

Penyidik atau penyidik pembantu sebelum melakukan penyitaan menunjukan tanda

pengenal dan surat perintah penyitaan dilampiri surat ijin atau ijin khusus ketua



pengadilan negeri kepada tersangka atau keluarga dari siapa benda akan disita. Penyitaan

sedapat mungkin dilakukan oleh minimal dua orang petugas dan diupayakan

menghubungi kepala desa atau kepala lingkungan atau orang lain yang dapat dipercayamenjadi saksi dalam penyitaan itu.

Benda-benda yang akan disita harus diperlihatkan pada kepada tersangka atau

keluarganya termasuk keterangan tentang asal benda itu diambil, dan dilakukan didepanminimal dua oarng saksi. Benda-benda yang telah diletakkan sita dibuatkan daftar

rinciannya yang memuat setidaknya jumlah dan jenis bahkan bila perlu untuk

kepentingan keamanannya dapat terlebih dahulu dilakukan pemotretan.Upaya melakukan penyitaan surat lain diperlukan surat ijin khusus ketua

pengadilan, setelah itu penyidik meminta secara tertulis kepada kepala kantor pos,

telekomunikasi atau perusahaan-perusahaan jasa yang terkait dengan pengiriman barang

dan surat-surat agar menyerahkan surat-surat lain yang diperlukan untuk penyidikan.Terhadap surat-surat yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang telah

diperiksa maka dilakukan penyitaan, namun jika tidak ada hubungannya maka surat itu

ditutup dan diberi cap Telah Dibuka Oleh Penyidik dengan dibubuhi tanda tangan,

identitas dan pengkat penyidik untuk selanjutnya dikembalikan kepada kantor atau perusahaan jasa tempat surat itu diambil berikut dibuatkan terima penyerahan kembali.

TUGAS DAN WEWENANG JAKSA PENUNTUT UMUM

Setelah penyidik menyelesaikan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan dengan

serangkaian proses tersebut diatas mulai dari menerima laporan, pengaduan atau karenatertangkap tangan lantas melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi, penangkapan,

penahanaan dan lain sebagainya intinya adalah suatu rangkaian kerja penyidik yang benar

menurut KUHAP dalam rangka membuat terang dan menemukan pelaku tindak pidanauntuk dimintai pertanggungjawabannya.

Serangkaian penyidikan, oleh penyidik kemudian dituangkan kedalam Berita Acara

Pemeriksaan (BAP). Menurut pasal 14, pasal 110, pasal 138, pasal 139 dan pasal 140KUHAP, Ketika penyidik memandang proses penyidikan telah selesai dilakukanselanjutnya berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti

kelengkapannya sebagai dasar dan bahan untuk membuat surat dakwaan.

Berkas perkara yang disampaikan penyidik, oleh penuntut umum segera diteliti dandipelajari, dalam waktu tujuh hari jika dipandang bahwa hasil penyidikan masih belum

lengkap penuntut umum segera mengembalikan perkara tersebut kepada penyidik untuk

dilengkapi beserta pentunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Prosesini berlangsung selama empat belas hari sejak pengembalian berkas oleh penuntut umum

dan penyidik harus sudah menyampaikan berkas itu kepada penuntut umum. Setelah

pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi penyidik wajib melakukan penyidikan

tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum, setelah itu segera diajukan kembalikepada penuntut umum. Jika dalam waktu empat belas hari tidak mengembalikan hasil

penyidikan atau penyidikan tambahan dari penyidik maka penyidikan dianggap telah

rampung.Apabila penuntut umum menilai bahwa berkas perkara tersebut telah lengkap, maka

penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap

penuntutan.



Merujuk pada pasal 1 butir 7 KUHAP penuntut umum melakukan penuntutan

sebagai tindakan pelimpahan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang

untuk menyelesaikan menurut cara yang diatur dlam KUHAP, penyerahan itu disertaidengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim didalam sidang pengadilan.

Berikutnya dapat juga dilacak beberapa hal yang menjadi kewenangan penuntut

umum, oleh karena itu secara berturut-turut pasal-pasal yang mengatur itu dikemukakansebagaiberikut :

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik

pembantu. Mempelajari dan meneliti dalam waktu tujuh hari wajib diberitahukan pada penyidik apakah hasil penyidikannya telah lengkap atau belum; (pasal 14,

pasal 138 ayat 1 KUHAP)

b. 1. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan

memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.2. Jika hasil penyidikan ternyata belum lengkap, berkas perkara pidana akan

dikembalikan kepada penyidik beserta petunjuk untuk melengkapinya dan

dalam waktu empat belas hari penyidik harus telah menggemabalikan berkas

tersebut kepada penuntut umum; (Pasal 14, pasal 138 ayat 2 KUHAP)c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan

lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; (Pasal 14 KUHAP)

d. 1. Membuat surat dakwaan,

2. Atau dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapt

dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan;(pasal 14, pasal 140 ayat 1 KUHAP)

e. 1. Melimpahkan perkara ke pengadilan.

2. Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap,segera menentukan apakah berkas perkara dimaksud telah memenuhi

persyaratan untuk dapat dilimpahkan kepengadilan atau tidak ;(pasal 14, pasal139, pasal 143 ayat 1 KUHAP)3. Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara disertai dengan surat dakwaan ke

pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersbut.

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun

kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; (pasal 146 KUHAP)

g. Melakukan penuntutan; (pasal 137 KUHAP)

h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; (pasal 14 KUHAP)i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai

penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; (pasal 14 KUHAP)

j. Melaksanakan penetapan hakim. (pasal 14 KUHAP)k. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penuntut umum dapat mengadakan

penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang,

berdasarkan syarat yang ditentukan. (pasal 31 ayat 1 KUHAP)l. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan

penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah

ditentukan. (pasal 31 ayat (2) KUHAP)



PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

PENGADILAN NEGERI

Setelah penyusunan dakwaan selesai disusun oleh penuntut umum, selanjutnya

penuntut umum mengajukan kepada pengadilan negeri untuk disidang. Jika berjalan

lancar maka persidangan itu akan berlangsung sebanyak sembilan kali. Berikut ini proses

sidang dipengadilan negeri pada perkara pidana:

Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri

I. Sidang Pertama.

PEMBACAAN SURAT DAKWAAN (dilakukan oleh jaksa penuntut umum)

Pada bagian ini dapat di identifikasi tahapan persidangannya sebagai berikut :1. Pemeriksaan dipengadilan dilakukan oleh hakim majelis, kecuali pada

perkara tertentu. hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dilakukan secara lisan

dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.

2. Hakim ketua majelis membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka

dan terbuka untuk umum, hal ini tidak dilakukan kecuali dalam hal perkara kesusilaanatau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum.

Catatan : Jika hal dalam poin 2 ini tidak dilakukan oleh hakim berakibat pada batalnya putusan demi hukum. (pasal 153 ayat 4 KUHAP)

3. Ketua majelis hakim memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk di

persidangan. Dalam hal terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang menanyakan beberapa hal berkenaan dengan alasan ketidakhadiran terdakwa, apakah terdakwa

telah dipanggil secara sah atau tidak, apabila ternyata tidak sah, diadakan

pemanggilan ulang selama tiga kali4. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh Advokat

atau Penasihat Hukum. Berdasarkan pasal 56 KUHAP terdakwa didampingi oleh

penasihat hukum bagi tindak pidana yang dilakukan dan diancam dengan hukuman pidana mati, atau ancaman pidana limabelas tahun atau ancaman pidananya lebih darilima tahun wajib didampingi Penasihat Hukum.

5. Apabila terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, kepada penasihat

hukumnya hakim menanyakan surat kuasa dan surat izin beracara sebagai keabsahaan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai advokat atau pengacara. Kemudian setelah

verifikasi keabsahaan advokat telah selesai, selanjutnya

6. Ketua majelis hakim menanyakan identitas terdakwa, meliputi : namalengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat

tinggal, agama dan pekerjaan serta mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa

yang terjadi selama persidangan.

7. Hakim ketua majelis meminta penuntut umum untuk membacakan suratdakwaannya. Setelah selesai dibaca selanjutnya,

8. Hakim ketua majelis menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa

benar-benar mengerti isi surat dakwaan, apabila ternyata tidak mengerti maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua siding wajib memberi penjelasan yang

diperlukan.

9. Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa melalui PenasihatHukumnya (jika ada) apakah ia keberatan dengan surat dakwaan tersebut.



10. Selanjutnya hakim ketua majelis menyatakan sidang ditunda

II. Sidang Kedua.

PEMBACAAN EKSEPSI Jika Ada (dilakukan oleh terdakwa atau penasihat

hukumnya)

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima

atau harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk

menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima,

maka perkara itu tidak dilanjutkan periksaannya, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau

hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka

sidang dilanjutkan.

Pada bagian ini dapat di identifikasi tahapan persidangannya sebagai berikut :

1. Hakim ketua majelis membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka

dan terbuka untuk umum.2. Ketua majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk hadir diruang sidang,

terdakwa hadir diruang sidang kepadanya ditanyakan apakah terdakwa sudah siapdengan eksepsinya. Jika sudah siap ketua majelis hakim memberikan kesempatan

kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membacakan eksepsinya.

3. Ketua majelis hakim menanyakan kesiapan penuntut umum apakah akan

memberikan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa. Pada bagian ini ada duakemungkinan, penuntut umum akan menanggapi eksepsi terdakwa atau tidak akan

menanggapi.

Dalam hal penuntut umum akan menanggapi eksepsi terdakwa, sidang akan ditundasampai dengan waktu yang ditentukan majelis hakim untuk pembacaan tanggapan

penuntut umum.Dalam hal penuntut umum tidak akan menanggapi eksepsi terdakwa, sidang akanditunda sampai dengan waktu yang ditentukan majelis hakim untuk pembacaan

putusan sela.

4. Ketua majelis hakim menyatakan sidang ditunda dan menyatakan Putusanakan diberikan bersamaan dengan Putusan mengenai perkara pokoknya.

III. Sidang Ketiga.

TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM (dilakukan oleh jaksa penuntut

umum)


1. Ketua majelis hakim membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka danterbuka untuk umum.

2. Ketua majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk hadir diruang sidang,

terdakwa hadir diruang sidang. Selanjutnya,3. Ketua majelis hakim menanyakan kepada penuntut umum prihal kesiapannya

memberikan tanggapan atas eksepsi terdakwa, jika jaksa penuntut umum telah

siap dengan tangapannya maka kepadanya diberikan kesempatan untuk

membacakan tanggapannya. Selanjutnya,



4. Ketua majelis hakim menanyakan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya

apakah akan memberikan tanggapan atas tanggapan jaksa penuntut umum

5. Sidang ditunda, sampai waktu yang ditentukan oleh majelis hakim

IV. Sidang Keempat.

TANGGAPAN TERDAKWA ATAU PENASIHAT HUKUM ATAS TANGGAPANPENUNTUT UMUM


1. Ketua majelis hakim membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka danterbuka untuk umum.

2. Ketua majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk hadir diruang sidang,

terdakwa hadir diruang sidang. Selanjutnya,

3. Ketua majelis hakim menanyakan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnyaapakah sudah siap dengan tanggapannya untuk memberi tanggapan atas

tanggapan penuntut umum.

4. Kesempatan selanjutnya diberikan oleh ketua majelis hakim kepada terdakwa atau

penasihat hukum untuk membacakan tanggapannya atas tanggapan penuntutumum.

5. Ketua majelis hakim menyatakan sidang ditunda.

V. Sidang Kelima.

PUTUSAN SELA

Setelah beberapa proses beracara yang merupakan jawab menjawab berlangsungsampailah saatnya pada putusan sela untuk menentukan apakah sidang dilanjutkan atau

tidak. Pada proses ini dapat teridentifikasi sebagai berikut :

1. Ketua majelis hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.

2. Terdakwa hadir di ruang sidang, selanjutnya3. Ketua majelis hakim membacakan putusan sela. Putusan sela dapat berupa majelismenerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum atau tidak.

Kosong kosong kosong kosong kosong kosong kosong kosong kosong kosong

kosong kosong kosong kosong kosong kosong kosong

4. Selanjutnya ketua majelis hakim menanyakan kesiapan jaksa penuntut umum

tentang kesiapannya dengan pembuktia

5. Sidang ditunda.

3. Hakim Ketua Majelis membacakan putusan sela

Isi Putusan Sela: Majelis menerima eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa

*Jika ya, sidang dilanjutkan pada tahap selanjutnya

*Jika tidak, sidang dinyatakan ditutup.

VI. Sidang Keenam.

PEMBUKTIAN (pemerikasaan saksi atau saksi ahli)

Pada proses ini, masing-masing pihak (penuntut umum dan terdakwa atau penasihat

hukum) melakukan pembuktian dan pembelaan dengan mengajukan saksi-saksi dan



bukti-bukti lain yang dapat mempengaruhi atau memberi keyakinan kepada hakim pada

saat mengambil putusan.

Pemeriksaan saksi dilakukan dengan cara, hakim memanggil saksi satu persatumenurut urutan yang dipandang baik oleh ketua majelis hakim setelah mendengarkan

pendapat dari penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Saksi yang pertama

didengarkan keterangannya adalah korban yang menjadi saksiTerdapat tiga hal yang diperiksa pada proses pembuktian ini antara lain

Pemeriksaan Saksi, Pemeriksaan Barang Bukti dan Pemeriksaan Terdakwa. Pada bagian

ini prosesnya dapat teridentifikasi sebagai berikut :

Pemeriksaan Saksi

1. Ketua majelis hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka

untuk umum. Selanjutnya2. Ketua majelis hakim memeriksa apakah sudah tidak ada lagi saksi yang

akan memberikan keterangan masih berada dalam ruang sidang, jika masih ada

hakim mempersilahkan agar saksi yang masih ada dalam ruang sidang untuk keluar.

3. Ketua majelis hakim memerintahkan penuntut umum atau penasihathukum untuk menghadirkan saksi atau saksi ahli ke ruang sidang. Pada saat ini

terdakwa duduk disamping penasihat hukumnya. Selanjutnya setelah saksi atausaksi ahli yang akan dimintai keterangan atau kesaksiannya berada dalam ruang

sidang,

4. Ketua majelis hakim menanyakan kesehatan (apakah saksi dalam keadaan

sehat), diteruskan dengan menanyakan identitasnya meliputi : nama lengkap, tepatlahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan

pekerjaan.

5. Pertanyaan selanjutnya adalah hakim menanyakan apakah saksi kenaldengan terdakwa, apakah saksi punya hubungan keluarga sedarah atau semenda

dengan terdakwa, atau apakah saksi adalah suami atau isteri terdakwa meskipuntelah bercerai, atau saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa6. Saksi atau saksi ahli disumpah. Sebelum memberikan keterangan saksi

wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya.

7. Selanjutnya majelis hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang halyang dia ketahui, yang dia dengar, yang dia lihat atau mungkin yang dia alami

sendiri dan pertanyaan-pertanyaan lain untuk membuat terang suatu perkara.

8. Pertanyaan selanjutnya kepada saksi diajukan oleh jaksa penuntut umum,

setelah selesai dialnjutkan lagi dengan pertanyaan dari penasihat hukum. Setiapsaksi selesai memberikan keterangannya hakim menanyakan kembali kepada

terdakwa tentang benar tidaknya keterangan yang diberikan saksi.

9. Apakah saksi menarik kembali keterangannya dalam Berita AcaraPemeriksaan penyidik.

Pemeriksaan Barang Bukti

10. Untuk memperkuat argumentasinya jaksa penuntut umum memperlihatkan barang bukti di persidangan kepada majelis hakim. Selanjutnya

11. Hakim menanyakan kembali kepada terdakwa atau saksi mengenai barang

bukti tersebut. Untuk itu hakim dapat memanggil jaksa penuntut umum, penasihat



hukum, terdakwa atau saksi untuk maju kemuka sidang atau didepan majelis hakim

dan memperlihatkan barnag bukti tersbut.

Pemeriksaan Terdakwa

12. Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa

13. Selanjutnya, pertanyaan diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada

terdakwa setelah dipersilahkan oleh hakim14. Setelah jaksa penuntut umum selesai mengajukan pertanyaan, selanjutnya

penasihat hukum mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.

15. Setelah seluruh proses pembuktian pembuktian telah dilakukan. Hakimmenanyakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya

16. Sidang ditunda.

Catatan

a. Pada pemeriksaan saksi (saksi yang diajukan oleh penuntut umum)

pertanyaan pertama diajukan oleh ketua majelis hakim dilanjutkan oleh hakim

anggota, selanjutnya oleh jaksa penuntut umum lalu penasihat hukum. b. Pada pemeriksaan saksi (saksi yang diajukan oleh penasihat hokum)

pertanyaan pertama diajukan oleh ketua majelis hakim dilanjutkan oleh hakimanggota, selanjutnya oleh penasihat hukum lalu jaksa penuntut umum.

c. Saksi yang diajukan jaksa penuntut umum adalah saksi yang memberatkan

terdakwa saksi ini lazimnya disebut saksi a charge

d. Saksi yang diajukan oleh penasihat hukum adalah saksi yang meringankanterdakwa, saksi ini lazimnya disebut saksi a de charge



VII. Sidang Ketujuh.

PEMBACAAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Requisitoir)

Pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pembacaan tuntutan jaksa, para pihak baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa sudah harus berada dalam ruang sidang.

Prosesnya sebagai berikut:

1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbukauntuk umum.

2. Terdakwa sudah berada di dalam ruang sidang untuk mendengarkan

tuntutan jaksa.3. Selanjutnya hakim meminta jaksa penuntut umum untuk membacakan

tuntutannya

4. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Selanjutnya.

5. Ketua majelis hakim menanyakan kepada penasihat hukum, apakah akanmengajukan pembelaan. Selanjutnya

6. Sidang ditunda

VIII. Sidang kedelapanPEMBACAAN PEMBELAAN (Pleidooi)

Pembacaan pleidoi atau pidato pembelaan dalam perkara pidana muncul setelah adatututan pidana (requisitor) dari penuntut umum. Hal ini terlihat dari pasal 182 KUHAP

yang menyatakan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan

tuntutan pidana; selanjutnya terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaan.

Proses ini tergambar seperti berikut :1. Ketua majelis hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk

umum.

2. Terdakwa berada dalam ruang sidang. Selanjutnya3. Ketua majelis hakim mempersilahkan penasihat hukum untuk membacakan

pembelaannya. Dilanjutkan dengan pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum.Selanjutnya,4. Ketua majelis hakim menanyakan kepada jaksa penuntut umum apakah akan

mengajukan tanggapan (Replik) atas pembelaan penasihat hukum. Selanjutnya

5. Ketua Majelis hakim menyatakan sidang ditunda

IX. Sidang Kesembilan

TANGGAPAN JAKSA PENUNTUT UMUM (REPLIK) terhadap pleidooi penasihat

hukum

Pada sidang ini jaksa membacakan tanggapannya terhadap pleidooi dari penasihat

hukum. Proses persidangan pembacaan replik ini sebagai berikut :

1. Ketua majelis hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum,

2. Terdakwa terlihat hadir dalam ruang persidangan. Selanjutnya

3. Ketua majelis hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakanRepliknya. Selanjutnya

4. Ketua majelis hakim menanyakan kepada penasihat hokum apakah akan

mengajukan Duplik

5. Ketua Majelis hakim menyatakan sidang ditunda



X. Sidang Kesembilan

TANGGAPAN PENASIHAT HUKUM (DUPLIK) terhadap replik jaksa penuntut

umum

Ketentuan untuk proses jawab menjawab menempatkan terdakwa atau penasihat hukum

selalu pada giliran terakhir. Untuk proses persidangan pembacaan duplik sebagai berikut:1. Ketua majelis hakim membuka sidang dan menyatakan sidang

terbuka untuk umum.

2. Terdakwa hadir di dalam persidangan. Selanjutnya3. Ketua majelis hakim mempersilahkan penasihat hokum

membacakan Dupliknya

4. Ketua majelis hakim menyatakan sidang ditunda untuk

pembacaan Putusan

XI. Sidang Kesembilan

PEMBACAAN PUTUSAN

Setelah seluruh proses acara diatas selesai ketua majelis hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi atas

kewenangan hakim ketua sidang maupuin atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasan.

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan.

Keputusan pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari

lain yang sebelumnya ada pemberitahuan kepada penuntut umum terdakwa atau penasihat hukum. Proses sidang selengkapnya pada saat pembacaan putusan hakim

sebagai berikut :

1. Ketua majelis hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk

umum.2. Terdakwa hadir dalam persidangan untuk mendengarkan putusan hakim.Selanjutnya ketua majelis hakim menanyakan kesehatan terdakwa dan

menanyakan apakah terdakwa siap untuk mengikuti persidangan pembacaan

putusan.Jika terdakwa tidak hadir, maka ketua majelis hakim menanyakan alas an ketidak

hadiran terdakwa, jika alasannya dapat diterima hakim ketua sidang menunda

persidangan

3. Pembacaan putusan hakim4. Ketua majelis hakim menanyakan kepada terdakwa, apakah mengerti dengan isi

putusan.

5. Hakim menanyakan apakan para pihak akan mengajukan upaya hukum

Catatan

Isi putusan hakim terdiri dari :1. Kepala putusan bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa”

2. Memuat identitas terdakwa

3. Memuat surat dakwaan



4. Memuat pertimbangan hukum

5. Memuat vonis

6. Memuat hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah Majelis

Setelah terdakwa menerima vonis atau putusan hakim, ia masih memiliki

upaya hukum. Terdapat dua upaya macam hukum yang dapat ditempuh oleh

terdakwa, yaitu:

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum ini terdiri atas tiga upaya, yaitu:

a. banding, yaitu upaya hukum yang dapat diajukan baik oleh terdakwa

maupun Penuntut Umum apabila merasa tidak puas terhadap putusan

pengadilan tingkat I.

Permohonan banding ini diajukan ke pengadilan tinggi dalam jangka

waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan apabila terdakwa hadir,ataupun tujuh hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada

terdakwa apabila terdakwa tidak hadir (pasal 233 KUHAP)

b. Kasasi, upaya hukum yang diajukan terdakwa maupun Penuntut Umum

apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan pada Tingkat II, melalui

pengadilan tingkat pertama (PN) yang mengadili perkara tersebut.

Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu 14 hari setalah

putusan dibacakan apabila terdakwa hadir, atau 14 hari setelah putusan

diberitahukan secara resmi kepada terdakwa apabila terdakwa tidak

hadir (pasal 245 KUHAP).

Pihak yang mengajukan kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasidalam jangka waktu 14 hari setalah permohonan kasasi diiterima oleh

Mahkamah Agung (pasal 248 KUHAP). Apabila jangka waktu tersebut

tidak dipenuhi, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi

tersebut gugur.

c. Perlawanan (verzet)

Perlawanan ini diajukan oleh terdakwa dan terbagi atas dua macam,

yaitu:

o Perlawanan terhadap putusan hakim yang bersifat

penetapan, maka perlawanan tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi

(pasal 156 KUHAP)o Perlawanan terhadap putusan verstek. Perlawanan ini

diajukan terdakwa apabila pada sidang pertama hakim menjatuhkan

putusan tanpa kehadiran terdakwa. Perlawanan ini diajukan oleh

terdakwa ke Pengadilan negeri yang mengadili perkara tersebut

(pasal 214 KUHAP).

2. Upaya Hukum Luar Biasa



Upaya hukum ini dilakukan terhadap suatu putusan hakim yang telah

berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa ini terbagi atas dua

macam, yaitu:

a. Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum ini hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris

dari terpidana. Selain itu, PK ini hanya dapat dilaksanakan terhadapputusan hakim yang bersifat menghukum.

Menurut pasal 263 ayat 2 KUHAP, alasan untuk mengajukan PK adalah

· Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan

kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang

masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau

putusan lepas dari seghala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut

umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan

ketentuan pidana yang lebih ringan.

· Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa

sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar

dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyatatelah bertentangan satu dengan yang lain.

· Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

b. Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH)

Upaya hukum ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Tujuan dari

upaya hukum ini adalah hanya untuk memperbaiki redaksional tertentu

dari putusan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat, agar tidak

terdapat kasalahan penahanan dikemudian hari. Isi putusan tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan.

Hukum Acara Peradilan Tatausaha Negara

Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Anak

acara pidana

Documents