Menimbang

ala

BUPATI ROTE NDAO

PERATURAN BUPATI ROTE NDAONOMOR *> TAHUN2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILANBERDASARKANPERTIMBANGANOBYEKTIF LAINNYABERDAbAitiw^ KRSEJAHTERAAN UMUMUNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN KESEJAHT*,

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI ROTE NDAO,

,*a dengan d.peke.akan dan dipe—n«**£**Rete Martinus, SE, Ak Pegawai Negeri S.pU pusat dan^»

i^nanean dan Pembangunan (BPKPI KeBadan Pengawasan Keuangan nanPcnenntah Kabupaten Rote Ndao sebagat Kepaia Dmas"patan, Penge.daan Keuangan dan Aset Daerab, tnakanir n.en.ngkatkan kine.a serta kesejabtenaan Pegaw.Negen Sipil (PN3, yang bersangkutan, dipandang periu untuklenkan tatnbahan pengbasUan -sesuai ketentuan yang

„bbIir; penabenan tanababan pengbasUan dbnaksud.lasarkan pe—gan obyektn ™ ^^bersangkutan adakah PNS pada instanst verfkal, khu.uaZ —kan dan dipeke.akan sebagai PNS pada UngkupdpePmenntah Kabupaten Rote Ndao serta «*«^Lnjalankan tugas sebagai PNS pusat pada uastans, BKP,J, bersangkutan diberikan tanababan pengbasUan atautunjangan kinerja setiap bulan;

c. bahwa sesuai kesepakatan antara Bupati Rote Ndao dan KepaiaBPKP, maka setelah dipekerjakan pada lingkup pemerintah

Kabupaten Rote

Ndao, yang bersangkutan tidak lagi dibayarkan tambahanpenghasilan atau tunjangan kinerja oleh instansi BPKP,melainkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang PembentukanKabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

fi

*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4375);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2010

tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 301);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2013

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014, (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun

2013 Nomor 034);

13. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 50 Tahun 2013 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014, (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun2013 Nomor 0209); 4

r

MEMUTUSKAN:

—*-«ST BWATI ROTE — —« mmmuirLT LrGHAsiLAw berdasarka« «»«««.OBYEKT.F LAJNNYA UNTUK PENWGKATAN KTOERJA DA»KESEJAHTERAAN UMUM PEGAWAI KEOER, SZPI!.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao2. Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Rote Ndaod. Bupati adalah Bupati Rote Ndao

khususnya pada SKPD ninac d j Ndao>Daerah. Pendapatan, PengeMaan Keuangan dan Aset5. Tambahan Penghasilan Berdas»rl«n d ♦• ,.—an penghasllan ^^^^^f- —•

adanya tugas lain serta „„t„i, ^^ negeri "W

«janumr:;r:g—rsi dan meDfa8katk- *•* -o. Surat Penntah Membayar Langsung selanjutnya disebut SPM LS d. „

dokumen yang diterbitkan o!eh Pengguna /KuaJ P ^penerbitan SP2D P=ogguna Anggaran untuk

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUDPengelo.a Keuangan Daerah yang bertindak da] " ^ ***"bendahara uraum daerah ^^ tepaSitas s^gai

8- Kuasa Bendahara Umum Daerah yang se.anjutnya dlsebut Kuasa BUD ada, hPOaba, yang d,beri kuasa untuk melaksanakan ^^^J^—»

Al

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN

OBYEKTIF LAINNYA UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN KESEJAHTERAAN

UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Rote

Ndao termasuk dari instansi BPKP telah memenuhi persyaratan tertentu,

sehingga kepadanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya untuk peningkatan kinerja dan

kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil, karena selama bertugas pada instansi

BPKP, yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan setiap bulan berupa

tunjangan kinerja pegawai negeri sipil, sehingga setelah yang bersangkutan

melaksanakan tugas di lingkup Pemerinstah Kabupaten Rote Ndao khususnya

pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka

yang bersangkutan tidak lagi menerima tambahan penghasilan kinerja dari

instansi BPKP melainkan dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 3

(1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan

instansi BPKP;

(2) Besaran tambahan penghasilan yang diberikan adalah Rp. 5.404.500,00 (Lima

juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, sebagaimana

diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010 tentang

Tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan;

(3) Besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut

pada ayat (2) sudah termasuk pajak penghasilan Pasal 21 sesuai Peraturan

Pemerintah 80 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (2).

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (2) dibayarkan setiap bulan terhitung sejak bulan Januari

2014, pengajuan realisasi belanja menggunakan sistem SPM LS kepada

BUD /Kuasa BUD serta dilengkapi dengan persyaratan administrasi lainnya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan aturan yang berlaku.fi

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya,' memerintahkan Pengundangan Peraturan ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. /*-

Diundangkan di Baapada tanggal V) Januari 2014

Ditetapkan di Baa

2-7 Januari 2014

NDAO>£f

NG

AERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

V

AL1E m.Y JOHFprZACHARIAS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014 NOMOR ©21 S"