aannggggaarraann rruummaahh ttaannggggaa aa sssoossiiia...
TRANSCRIPT
AAAnnnggggggaaarrraaannn RRRuuummmaaahhh TTTaaannnggggggaaa
AAAsssooosssiiiaaasssiii BBBaaadddaaannn UUUsssaaahhhaaa MMMiiillliiikkk
DDDeeesssaaa SSSeee---IIInnndddooonnneeesssiiiaaa
(((BBBUUUMMMDDDEEESSSIIINNNDDDOOO)))
Anggaran Rumah Tangga - BUMDESINDO
Hal - 1
ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI BADAN USAHA MILIK DESA SE INDONESIA
Pasal 1 Kedudukan Organisasi
1. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
2. Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi berkedudukan di Ibukota Propinsi
3. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota
Pasal 2 Lambang dan Bendera
1. Lambang Asosiasi berbentuk bendera merah putih dengan padi kapas ditengahnya, serta
bertuliskan BUMDESINDO dibawahnya.
2. Bendera Asosiasi berlatar belakang putih dengan lambing Asosiasi di tengahnya sebagaimana
Pasal 2 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga
3. Ketentuan lain mengenai Lambang dan Bendera Asosiasi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan
Nasional.
Pasal 3 Usaha
1. Mendorong tumbuhnya inisiatif dan inovasi produk lokal, sehingga memiliki daya saing yang
tinggi baik pada tingkat nasional, regional maupun global.
2. Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha pedesaan secara mandiri dan profesional.
3. Melindungi dan memberdayakan seluruh badan usaha milik desa seluruh Indonesia terutama
anggota.
4. Mewujudkan sinergi dan jejaring antar BUMDES dan usaha lain dalam meningkatkan
hubungan yang saling menguntungkan.
5. Mempromosikan usaha-usaha pedesaan ke berbagai lembaga nasional dan internasional.
Anggaran Rumah Tangga - BUMDESINDO
Hal - 2
Pasal 4 Keanggotaan
1. Keanggotaan Asosiasi terdiri dari :
a. Anggota Biasa (AB)
b. Anggota Luar Biasa (ALB)
2. Untuk menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 5 Pengesahan Anggota
1. Pengesahan keanggotaan dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi.
2. Pengesahan keanggotaan diwujudkan berupa Sertifikat keanggotaan dan berlaku 10 tahun
dan dapat diperpanjang.
Pasal 6 Hak Anggota
1. Anggota Biasa mempunyai :
a. Hak suara, adalah hak mengambil keputusan dalam Munas/Munaslub;
b. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran, pendapat dan pernyataan dalam
Munas/Munaslub dan perangkat lainnya pada Asosiasi;
c. Hak dipilin, adalah hak untuk ikut pemilihan dalam forum Munas/Munaslub;
d. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan
perlindungan Asosiasi dalam menjalankan usahanya;
2. Anggota Biasa mempunyai hak untuk duduk di kepengurusan Asosiasi dengan mewakili satu
orang pengurus BUMDES dan mendapat kuasa dari BUMDES yang bersangkutan.
3. Anggota Luar Biasa mempunyai :
a. Hak suara, adalah hak mengambil keputusan dalam Munas/Munaslub;
b. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran, pendapat dan mengajukan pertanyaan
dalam Munas/Munaslub dan perangkat lainya pada Asosiasi; dan
c. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan
perlindungan Asosiasi dalam menjalankan usahanya.
Anggaran Rumah Tangga - BUMDESINDO
Hal - 3
Pasal 7 Kewajiban Anggota
Setiap anggota Asosiasi berkewajiban :
1. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi, serta menaati dan melaksanakan
sepenuhnya semua keputusan Munas/Munaslub dan ketentuan-ketentuan Asosiasi lainnya.
2. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.
Pasal 8 Pemberhentian anggota
1. Pemberhentian keanggotaan dilakukan apabila :
a. Izin keanggotaan yang bersangkutan berakhir dan tidak mengajukan perpanjangan;
b. Izin usaha anggota yang bersangkutan dicabut secara tetap oleh pemerintah;
c. Anggota yang bersangkutan tidak mematuhi keputusan Munas/Munaslub dan ketentuan-
ketentuan Asosiasi lainnya;
d. Anggota yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti.
2. Pemberhentian keanggotaan dilakukan oleh Dewan Pengurus Nasonal Asosiasi.
3. Bagi anggota yang keberatan diberhentikan sesuai Pasal 15 ayat 1 huruf c, dapat mengajukan
keberatan kepada Dewan Pertimbangan Asosiasi.
Pasal 9 Organisasi
Jenjang organisasi terdiri dari :
1. Organisasi di tingkat nasional adalah DPN BUMDESINDO
2. Organisasi di tingkat propinsi adalah DPW BUMDESINDO diikuti dengan propinsi yang
bersangkutan.
3. Organisasi di tingkat kabupaten/kota adalah DPD BUMDESINDO diikuti dengan
kabupaten/kota yang bersangkutan.
4.
Pasal 10 Kelengkapan Organisasi
Kepengurusan organisasi terdiri dari :
1. Kepengurusan tingkat nasional terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Nasional.
2. Kepengurusan tingkat propinsi terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Wilayah.
Anggaran Rumah Tangga - BUMDESINDO
Hal - 4
3. Kepengurusan tingkat Kabupaten/kota terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan
Daerah.
4. Bilamana diperlukan Asosiasi diperbolehkan mengangkat Dewan Pertimbangan.
Pasal 11 Dewan Pembina
1. Dewan Pembina adalah perangkat organisasi yang terdiri Dewan Pendiri anggota yang dipilih
dan diangkat dalam Munas/Munaslub melalui pemilihan sebagaimana diatur dalam Anggatan
Rumah Tangga (ART).
2. Dewan Pembina dimpimpin sekurang-kurangnya oleh seorang ketua dan seorang sekretaris
yang dipilih diantara anggota Dewan Pembina.
3. Yang dapat dipilih menjadi pimpinan Dewan Pembina adalah mantan Ketua Umum dan
mantan Sekretaris Jenderal.
4. Yang dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pembina adalah mantan pengurus DPN dan tokoh
pengusaha nasional yang berjasa bagi organisasi.
5. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pembina bertanggung jawab kepada Munas/Munaslub.
6. Tugas dan wewenang Dewan Pembina :
a. Memantau pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-
keputusan Munas/Munaslub dan kinerja Dewan Pimpinan Nasional;
b. Menilai dan mengusulkan penyempurnaan serta penelitian lebih lanjut atas laporan kerja,
keuangan dan pembendaharaan yang diajukan Dewan Pimpinan Nasional;
c. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pimpinan Nasional baik diminta
atau tidak diminta mengenai hal-hal yang menyangkut ruang lingkup usaha anggota dan
pelaksanaan program serta tugas-tugas organisasi;
d. Menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk menyusun rancangan
program serta tugas-tugas organisasi;
e. Menyelenggarakan rapat gabungan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan Nasional
untuk membahas dan mengambil keputusan tentang langkah dan/atau tindakan yang
perlu demi menjaga kinerja dan nama baik serta kehormatan Asosiasi.
7. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat 7, Dewan
Pembina dapat membentuk komisi-komisi dari dan diantara anggota Dewan Pembina yang
menjadi mitra Dewan Pimpinan Nasional.
8. Dewan Pertimbangan bekerja secara kolektif yang tata caranya ditetapkan oleh dan dalam
rapat pleno Dewan Pembina.
Anggaran Rumah Tangga - BUMDESINDO
Hal - 5
9. Dewan Pembina menyelenggarakan rapat pleno tahunan sebelum diselenggarakan Rapat
Kerja dan rapat Konsultasi Nasional, Munas/Munaslub untuk menyusun saran-saran dan
masukan yang akan diajukan pada Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional, Munas/Munaslub.
10. Rapat Komisi Dewan PPembina serta rapat-rapat lain selain Rapat Pleno Tahunan
diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.
11. Rapat Pleno dan rapat-rapat Dewan Pembina dinyatakan mencapai quorum dan sah jika
dihadiri lebih dari seperdua jumlah anggota dan keputusan sah bisa mngikat jika disepakati
oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
Pasal 12 Dewan Pimpinan Nasional
1. Pengurus tingkat nasional adalah Dewan Pimpinan Nasional (DPN).
2. Dewan Pimpinan Nasional adalah pimpinan tertinggi organisasi tingkat nasional yang dipilih
oleh Munas/Munaslub.
3. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional dicalonkan oleh Pendiri dan Dewan Pembina.
4. Susunan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Nasional diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 13 Dewan Pimpinan Wilayah
1. Pengurus tingkat propinsi adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
2. Dewan Pimpinan Wilayah adalah pimpinan tertinggi organisasi tingkat propinsi yang dipilih
oleh Musyawarah Wilayah (Muswil)
3. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dicalonkan oleh anggota tingkat propinsi dan peserta Muswil
yang mempunyai hak suara.
4. Susunan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Wilayah diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
Pasal 14 Dewan Pimpinan Daerah
1. Kepengurusan tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
2. Dewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan tertinggi organisasi ditingkat kabupaten/kota yang
dipilih oleh Musyawarah Daerah (Musda).
Anggaran Rumah Tangga - BUMDESINDO
Hal - 6
3. Ketua Dewan Pimpinan Daerah dicalonkan oleh Anggota Biasa tingkat kabupaten/kota dan
peserta Musda kabupaten/kota yang mempunyai hak suara.
4. Susunan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
Pasal 15 Dewan Pengawas
1. Pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota bila dianggap perlu dibentuk Dewan Pengawas
Wilayah dan Daerah oleh Dewan Pimpinan Nasional.
2. Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 16 Masa Bakti Kepengurusan
1. Masa bakti kepengurusan disetiap jenjang organisasi adalah 5 (lima) tahun.
2. Tata cara pergantian antar waktu kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 17 Musyawarah Nasional
1. Musyawarah Nasional disingkat Munas, adalah perangkat Asoisiasi yang merupakan
pengambilan keputusan tertinggi dan mempunyai kekuasaan tertinggi.
2. Munas diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pengurus Pusat dan
pelaksanaannya paling cepat 2 (dua) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah masa
jabatan kepengurusan Asosiasi berakhir.
3. Dewan Pengurus Pusat memberitahukan saecara tertulis rencana penyelenggaraan Munas
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaannya kepada seluruh peserta yang
berhak hadir sebagai peserta.
4. Munas dihadiri oleh peserta dan peninjau.
5. Peserta Munas terdiri atas :
a. Anggota Bias (AB); dan
b. Aanggota Luar Biasa (ALB).
6. Ketentuan mengenai Peninjau Munas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
7. Hak pesertaq Munas :
a. Setiap Anggota Biasa (AB) mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih; dan
Anggaran Rumah Tangga - BUMDESINDO
Hal - 7
b. Anggota Luar Biasa (ALB) mempunyai hak suara dan hak bicara.
8. Kewajiban peserta Munas adalah mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai
penyelenggaraan Munas.
9. Munas mempunyai wewenang :
a. Memberikan penilaian ndan keputusan terhadap pertanggung jawaban Ketua Umum
Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pengawas atas pelaksanaan kegiatan Asosiasi
dalam periode masa baktinya;
b. Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga;
c. Menetapkan Garis Besar Kebijakan dan Program Kerja Asosiasi;
d. Menetapkan kriteria dan tata cara pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan
Ketua Dewan Pengawas; dan
e. Memilih dan mengangkat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan
Pengawas;
10. Proses pemilihan Ketuaq Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pengawas sebagai berikut
:
a. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pengawas dipilih secara langsung
dari dan oleh Anggota Biasa (AB) yang mempunyai mandat suara dari Munas; dan
b. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat terpilih sekaligus menjadi Ketua Formatur dan Ketua
Dewan Pengawas terpilih menjasi Anggota Formatur.
11. Tata cara pemilihan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas dilakukan sebagai berikut :
a. Komposisi dan personil Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas disusun oleh
Formatur;
b. Formatur terdiri dari 5 (lima) orang yang mempunyai mandate penuh, yaitu Ketua Umum
Dewan Pengurus Pusat Terpilih, Ketua Dewan Pengawas terpilih dan 3 orang anggota
Formatur yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota biasa yang mempunyai
mandat suara di dalam Munas; dan
c. Tenggang waktu penyusunan dan penetapan personil Dewan Pengurus Pusat dan Dewan
Pengawas ditetapkan selama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan Munas.
12. Munas dinyatakan mencapai quorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua dari
jumlah Anggota Biasa (AB) dan/atau Anggota Luar Biasa (ALB), dan keputusan yang diambil
baik secara musyawarah mufakat ataupun melalui pemungutan suara terbanyak dinyatakan
sah dan mengikat organisasi dan anggota.
Anggaran Rumah Tangga - BUMDESINDO
Hal - 8
13. Jika tidak mencapai quorum, maka :
a. Munas ditunda paling lama 30 menit;
b. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 13 huruf (a) belum juga
dicapai quorum tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah
Aanggota Biasa (AB) dan/atau Aanggota Luar Biasa (ALB), maka Munas tetap
dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi
dan jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya
hak suara yang hadir dalam Munas.
c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat Pasal 17 ayat 13 huruf (b) yang hadir
kurang dari satu per tiga dari jumlah Anggota Biasa (AB) dan Aanggota Luar Biasa (ALB),
maka Munas ditunda paling lama 3 (tiga) bulan, dan Dewan Pengurus Pusat segera
menjadwalkan kembali penyelenggaraan Munas dan mengirim pemberitahuan dan
undangan kembali untuk menghadiri Munas kepada peserta Munas dan penin jau Munas.
d. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 13 huruf (c) belum juga
dicapai quorum, maka Munas tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil
adalah sah dan mengikat Asosiasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara
terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
Pasal 18 Musyawaran Nasional Luar Biasa
1. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkan Munaslub, adalah Munas yang diselenggarakan
diluar jadwal berkala Munas untuk meminta :
a. Pertanggung jawaban Ketua Dewan Pengurus Pusat mengenai pelanggaran-pelanggaran
prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-
penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Ketua Umum dan/atau
tidak berfungsinya Dewan Pengurus Pusat, sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana
sebagai mana mestinya; dan
b. Pembubaran asosiasi.
2. Munaslub sebagaimana Pasal 18 ayat 1 huruf (a) diselenggarakan berdasarkan permintaan
lebih dari satu dua pertiga jumlah Anggota Biasa (AB) dan Anggota Luar Biasa (ALB).
3. Munaslub sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1 huruf (b) diselenggarakan berdasarkan
permintaan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Anggota Biasa (AB) dan/atau Anggota
Luar Biasa (ALB).
Anggaran Rumah Tangga - BUMDESINDO
Hal - 9
4. Munaslub sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1 huruf (a) diselenggarakan sesudah melalui
tahap-tahap sebagai berikut :
a. Berdasarkan keputusan Dewan Pengawas dengan Anggota Biasa (AB) dan/atau Anggota
Luar Biasa (ALB) memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus
Pusat atas hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1 sekaligus memberikan batas
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya;
b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 4 huruf (a) peringatan
tersebut tidak diindahkan oleh Dewan Pengurus Pusat, maka Dewan Pengawas
memberikan peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari untuk memperbaikinya;
c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 4 huruf (b) Dewan Pengurus
Pusat juga tidak mengindahkannya, maka Dewan Pengawas berdasarkan kep[utusan rapat
Dewan Pengawas dan anggota terlebih dahulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan Munaslub;
d. Setiap Dewan Pengawas serta Anggota Biasa (AB) dan Anggota Luar Biasa (ALB) yang
meminta diadakannya Munaslub dapat menarik kembali permintaanya jika yang
bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian Dewan Pengurus
Pusat; dan
e. Dewan Pengawas dan Anggota Biasa (AB) dan Anggota Luar Biasa (ALB) yang menarik
kembali permintaan diadakannya1 Munaslub sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 4 huruf
(d) tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya Munaslub
untuk alas an yang sama.
5. Penyelenggaraan Munaslub diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
6. Keputusan-keputusan Munaslub mengikat Asosiasi.
7. Peserta Munaslub terdiri atas :
a. Anggota Biasa (AB);
b. Anggota Luar Biasa (ALB);
c. Dewan Pengawas; dan
d. Dewan Pengurus Pusat.
8. Pada Munaslub tidak ada peninjau.
9. Hak peserta Munaslub :
a. Setiap Anggota Biasa (AB) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 7 huruf (a) mempunyai
hak suara, hak bicara dan hak pilih;
Anggaran Rumah Tangga - BUMDESINDO
Hal - 10
b. Setiap Anggota Luar Biasa (ALB) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 7 huruf (b)
mempunyai hak suara, dan hak bicara;
c. Dewan Pengawas mempunyai hak bicara; dan
d. Dewan Pengurus Pusat mempunyai hak bicara.
10. Kewajiban peserta Munaslub :
a. Anggota Biasa (AB) dan Anggota Luar Biasa (ALB) menaati dan melaksanakan semua
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-
ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub;
b. Ketua Dewan Pengurus Pusat menyampaikan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan
kepengurusan Asosiasi dan penjelasan tentang pelanggaran-pelanggaran prinsip atas
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-penyelewengan
keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat dan/atau
tidak berfungsinya Dewan Pengurus Pusat, sehingga ketentuan-kietentuan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak
terlaksana sebagaimana mestinya; dan
c. Dewan Pengawas melakukan penilaian atas penyampaian dan penjelasan Ketua Dewan
Pengurus Pusat sesuai Pasal 18 ayat 10 huruf (b).
11. Munaslub mempunyai wewenang :
a. Menilai, menerima dan mensahkan atau menolak pertanggung jawaban dan/atau kinerja
Ketua Dewan Pengurus Pusat;
b. Memberhentikan Ketua Dewan Pengurus Pusat, jika pertanggung jawaban dan/atau
kinerja Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 11 huruf (a) ditolak
atau tidak diterima;
c. Melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Ketua Dewan Pengurus Pusat yang baru
melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 8 dalam hal
terjadi seperti tersebut pada Pasal 18 ayat 11 huruf (b) tersebut di atas;
d. Membubarkan Asosiasi.
12. Munaslub sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1 huruf (a) dinyatakan mencapai quorum dan
sah jika dihadiri oleh lebih dari satu perdua dari jumlah Anggota Biasa (AB) dan/atau Anggota
Luar Biasa (ALB). Keputusan yang diambil baik secara musyawarah mufakat ataupun melalui
pemungutan suara terbanyak dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota.
13. Munaslub sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat 1 huruf (b) dinyatakan mencapai quorum dan
sah jika dihadiri oleh lebih dari dua pertiga dari jumlah Anggota Biasa (AB) dan/atau Anggota
Anggaran Rumah Tangga - BUMDESINDO
Hal - 11
Luar Biasa (ALB). Keputusan yang diambil baik secara musyawarah mufakat ataupun melalui
pemungutan suara terbanyak dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota.
14. Jika tidak tercapai quorum, maka Munaslub ditunda paling lama 2 (dua) jam. Apabila sesudah
penundaan tersebut Pasal 18 ayat 11 belum juga tercapai quorum, maka Munaslub
dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munaslub dinyatakan gugur.
Pasal 19 Masa Jabatan
1. Masa jabatan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan
Pengurus Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
2. Masa jabatan kepengurusan baru hasil Munaslub adalah masa jabatan tersisa dari masa
jabatan kepengurusan yang digantikannya.
Pasal 20 Pergantian Antar Waktu Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas
1. Dalam hal Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Berhalangan tetap atau berhenti sebelum
habis masa jabatanya, maka salah satu Wakil Ketua Umum ditetapkan oleh Dewan Pengawas
untuk melaksanakan tugas-tugas Ketua Umum sampai habis masa jabatanya.
2. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan tetap atau berhenti sebelum habis masa
jabatannya, maka salah seorang anggota yang dipilih diantara para anggota langsung
melaksanakan tugas-tugas Ketua Dewan Pengawas sampai habis masa jabatannya.
Pasal 21 Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus Pusat
1. Dalam hal yang dianggap perlu dan/atau karena sesuatu sebab anggota Dewan Pengurus
Pusat Berhenti sebelum habis masa jabatannya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dapat
melakukan penyempurnaan susunan anggota Dewan Pengurus Pusat.
2. Penyempurnaan susunan anggota Dewan Pengurus Pusat tersebut dilakukan dan ditetapkan
dalam Rapat Pleno Terbatas yang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan sejak
pemberhentian anggota Dewan Pengurus Pusat.
Anggaran Rumah Tangga - BUMDESINDO
Hal - 12
Pasal 22 Sumber Keuangan
Sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Asosiasi diperoleh dari :
1. Uang pangkal anggota;
2. Uang iuran anggota;
3. Sumbangan;
4. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan
5. Pendapatan lain yang sah.
Pasal 23 Pengelolaan dan Penggunaan Keuangan
1. Seluruh keuangan organisasi yang bersumber sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 1
dikelola secara transparan, kehati-hatian, efektif dan efisien serta bertanggung jawab.
2. Dewan Pengurus Pusat setiap tahun menyuswun Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB)
untuk mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dalam Rapat Kerja Nasional.
3. Dewan Pengurus Pusat setiap tahun membuat RKAB dan laporan keuangan termasuk neraca
keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dan dilaporkan dalam Rapat Kerja Nasional.
4. Penunjukan Akuntan Publik diusulkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan disetujui oleh Dewan
Pengawas.
5. Pertanggung jawaban keuangan selama periode kepengurusan yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik disampaikan dalam forum Musyawarah Nasional.
6. Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan dan penggunaan keuangan, diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 24 Pengelolaan Asset Asosiasi
1. Asset Assosiasi adalah harta kekayaan Asosiasi yang diperoleh dengan menggunakan dana
Asosiasi dan/atau sumbangan anggota Asosiasi.
2. Jenis aqsset Asosiasi terdiri dari :
a. Asset bergerak; dan
b. Asset tidak bergerak.
3. Asset Asosiasi dikelola secara transparan, kehati-hatian, efektif dan efisien serta bertanggung
jawab.
Anggaran Rumah Tangga - BUMDESINDO
Hal - 13
4. Pertanggung jawaban pengelolaan asset selama periode kepengurusan disampaikan dalam
forum Musyawarah Nasional bersama dengan laporan pertanggung jawaban keuangan.
5. Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan dan penggunaan keuangan, diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
Jakarta, 31 Desember 2015
Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Se Indonesia
Ketrua Umum
Pupun Purwana
Sekretaris Jenderal
Efrizal Syarief