aaji-375 risalah dan bahan... · manajemen risiko dan diketahui oleh dewan komisaris bentuk dan...
TRANSCRIPT
Implementasi POJK 01/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa
Keuangan Non Bank sesuai dengan Tujuan, Kebijakan Usaha, Ukuran, serta Kompleksitas
Perusahaan Perasuransian
Disampaikan oleh:
Rianto, S.E.., M.AK.., AAAIK., CRMP., QIP
Kepala Bagian Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi
Otoritas Jasa Keuangan
Dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan non-bank yang sehat dan akuntabel diperlukan penerapan manajemen risiko LJKNB dan sistem pengawasan yang efektif
Penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan,dan pengendalian risiko
POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB
2
Road Map Pengawasan LJKNB
Tahap I
• Penerapan RBS terhadap perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun
Tahap II
• Penerapan RBS terhadap seluruh LJKNB
• Harmonisasi pengawasan LJK
Tahap III
• Pengawasan Terintegrasi LJK
3
Pengenalan Manajemen Risiko LJKNB
Penyempurnaan Manajemen Risiko LJKNB
Harmonisasi Manajemen Risiko LJKNB dengan SJK
lainnya
LJKNB wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif
Penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup: Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau yang setara dari LJKNB
Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko
Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
Sistem informasi Manajemen Risiko
Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
Penerapan Manajemen Risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas LJKNB
4
Risiko Asuransi
Dukungan Dana/Pendanaan
Aset dan Liabilitas
Operasional
Strategi
Tata Kelola
Kepengurusan
Faktor
Prinsip
Risiko Bawaan
Manajemen&Pengendalian
Dukungan Dana (Permodalan)
Berbasis Risiko
Materialitas
Komprehensif
Risiko Bersih Total Risiko
(Probabilitas Kegagalan)
= Kepengurusan
Tata Kelola
Dukungan Dana
Strategi
Operasional
Aset dan Liabilitas
Risiko Asuransi1)
Manajemen & Pengendalian
Risiko Bawaan
Kemampuan Perusahaan dan Sumber Penambahan Dana
LJKNB wajib memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko
LJKNB wajib melakukan evaluasi atas pedoman penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun atau apabila terjadi perubahan Risiko yang signifikan
8
Batas waktu pelaporan penerapan Manajemen Risiko
Penyusunan penilaian sendiri per 31 Desember --(minimal sekali dalam setahun)
Penyampaian laporan hasil penilaian sendiri kepada OJK 28 Februari
OJK melakukan penilaian terhadapan penerapan Manajemen Risiko pada LJKNB
LJKNB wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko kepada OJK
9
10
Sanksi administratif
Teguran tertulis pertama
• LJKNB melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dengan jangka waktu pemenuhan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama
Teguran tertulis kedua dan ketiga
• Teguran tertulis kedua dan ketiga ditetapkan jika dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama atau kedua, LJKNB belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama atau kedua
LJKNB telah dikenakan sanksi
administratif
• Dalam hal LJKNB telah dikanakan teguran tertulis ketiga dan belum memenuhi ketentuan, OJK dapat mewajibkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada LJKNB dimaksud untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang
SURAT EDARAN OJK
NOMOR 10/SEOJK.05/2016
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
“ ○Amanat ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan
Pasal 6 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang
Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga
Jasa Keuangan Non-Bank
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5682)
12
13
LJKNB L e m b a g a
J a s a
Keuangan Non-
Bank
Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan
Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi
Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan
Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai
Kerugian Asuransi
Dana Pensiun
Perusahaan Pembiayaan
Direksi
Dewan
Komisaris
Badan hukum
perseroan
terbatas
Badan hukum
koperasi Dana Pensiun Badan Hukum
Usaha Bersama
Direksi
(Anggaran Dasar
Perusahaan)
Dewan Komisaris
(Anggaran Dasar
Perusahaan)
Direksi
(UU mengenai PT)
Dewan Komisaris
(UU mengenai PT)
Direksi
(UU mengenai
perkoperasian)
Dewan Komisaris
(UU mengenai
perkoperasian)
Pengurus
(UU Dana Pensiun)
Dewan Pengawas
(UU Dana Pensiun)
termasuk yang
menjalankan
sebagian/seluruh
usahanya dengan
prinsip syariah !
Ketentuan Umum
14
Tata Cara
Penyusunan
Pedoman
Penerapan
Manajemen
Risiko Bagi
LJKNB Pedoman yang
berfungsi sebagai
standar penerapan
Manajemen Risiko yang
wajib dimiliki oleh
LJKNB untuk
memastikan seluruh
risiko atau potensi risiko
diukur dan
dikendalikan dengan
benar
1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan
limit Risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendalian Risiko
4. Sistem informasi Manajemen Risiko
5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
Secara umum paling sedikit mencakup:
Disusun dan
ditandatangani
oleh Direksi dan
diketahui oleh
Dewan Komisaris
Pedoman
penyusunan
terdapat pada
Lampiran I
LJKNB yang
telah memiliki
pedoman
sebelumnya
harus
menyesuaikan
15
Bentuk dan Susunan Laporan Hasil
Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen
Risiko
Laporan hasil penilaian sendiri
(self assessment) penerapan
Manajemen Risiko memuat paling
sedikit:
1. Informasi umum LJKNB
2. Informasi keuangan per tanggal
penilaian
3. Ikhtisar self assessment atas
penerapan Manajemen Risiko
4. Deskripsi self assessment atas
penerapan Manajemen Risiko untuk
setiap jenis risiko
disusun dan ditandatangani oleh
Direktur yang membawahkan fungsi
Manajemen Risiko dan diketahui oleh
Dewan Komisaris Bentuk dan susunan laporan
terdapat pada Lampiran II
Tidak perlu dimuat apabila
penyampaian laporan bersamaan
dengan penyampaian laporan hasil
penilaian tingkat risiko
Disampaikan paling lambat tanggal
28 Februari tahun berikutnya (diatur
dalam POJK)
@
Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil
Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen
Risiko
16
Laporan Hasil
Penilaian Sendiri (Self
Assessment)
Penerapan Manajemen
Risiko
Online
Offline**
Sistem
OJK
Email*
*Apabila sistem jaringan
komunikasi data OJK
belum tersedia
** Dokumen disampaikan secara:
1. diserahkan langsung ke kantor OJK
2. dikirim melalui kantor pos secara tercatat
3. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan
Dokumen
disampaikan
secara offline
paling lambat
pada hari kerja
berikutnya**
Ganggu
an
Teknis
THANK YOU
End of Presentation
Lampiran
Lampiran I : Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
Lampiran II: Bentuk Laporan Hasil Penilaian Sendiri Perusahaan
Asuransi/Perusahaan Reasuransi
18
Lampiran I
19
Struktur Lampiran
I
II
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA
UMUM A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko
C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan
Pengendalian Risiko
D. Sistem Informasi Manajemen Risiko
E. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MASING-
MASING RISIKO A. Risiko Strategi
B. Risiko Operasional
C. Risiko Aset dan Liabilitas
D. Risiko Kepengurusan
E. Risiko Tata Kelola
F. Risiko Dukungan Dana (Permodalan)
G. Risiko Asuransi
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
20
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
1. Memastikan penerapan MR telah memadai
sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas
2. Memahami jenis & tingkat risiko Perusahaan
3. Memastikan setiap satker telah menerapkan MR
4. Menyususn kebijakan, strategi dan kerangka MR
5. Mengembangkan budaya manajemen risiko di
Perusahaan
6. Memastikan seluruh risiko yg material dan
dampaknya telah ditindaklanjuti 7. Memastikan fungsi MR telah diterapkan
secara independen (pemisahan fungsi satker
MR dan fungsi IA)
8. Memastikan kecukupan SDM
9. Mengarahkan dan menyetujui kebijakan MR
termasuk strategi dan kerangka MR)
10.Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi
dan memberikan arahan perbaikan pener MR
11.Membentuk komite pemantau risiko
A B C D E
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
21
A B C D E
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko
1 2
3 4
Strategi Manajemen Risiko Risk Appetite dan Risk Tolerance
Kebijakan dan Prosedur Limit
• Strategi MR harus sesuai dengan strategi
secara keseluruhan
• Eksposur risiko dikelola secara terkendali
• Strategi MR berorientasi jangka panjang
dan komprehensif
• Mengkomunikasikan strategi MR ke
seluruh satker, manajer dan staf
• Tingkat risiko yang bersedia diambil dan
toleransi risiko maksimum yang ditetapkan
dalam mencapai sasaran perusahaan
• Memberikan arahan yang jelas atas risk
appetite dan risk tolerance
• Dalam menetapkan risk appetite dan risk
tolerance harus mempertimbangkan
strategi dan tujuan bisnis
• Kebijakan MR merupakan arahan tertulis
• Kebijakan MR didesaian dan
diimplementasikan dengan memperhatikan
karkteristik dan kompleksitas usaha
• Kebijakan MR direviuw secara berkala
• Kebijakan MR minimal memuat
(kewenangan dan limit berjenjang, data,
jenis dan format laporan, peran &
tanggungjawab DirKom, Komite, Satker dll)
• Memiliki limit risiko yang sesuai
deng risk appetite dan risk tolerance
dan strategi secara keseluruhan
• Perusahaan harus memiliki
mekanisme persetujuan apabila
terjadi pelampauan limit
• Besarana limit diusulkan oleh satker
operasional
Pengendalian
Risiko
Pemantauan
Risiko
Pengukuran
Risiko
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
22
A B C D E
Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko
Identifikasi Risiko
Bersifat pro aktif
Mencakup seluruh aktifitas
dlm rangka menganalisis
timbulnya risiko dan
dampaknya secara berkala
Memiliki metode dan sistim
untuk identifikasi risiko
termasuk risiko dari group
Pengukuran risiko untuk
acuan pengendalian
Pemilihan metode
pengukuran disesuaikan
dengan karakteristik dan
kompleksitas kegiatan
usaha
Stress test
Memiliki sistim dan prosedur pemantauan
risiko
Pemantauan dilakukan oleh satker
pelaksana maupun satker MR
Hasil pemantauan disajikan dalam laporan
berkala yang disampaikan kepada
manajemen dalam rangka mitigasi Risiko
dan tindakan yang diperlukan
Perusahaan harus memiliki
metode pengendalian atas
Risiko dengan mengacu pada
kebijakan dan prosedur
yang telah ditetapkan
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
SECARA UMUM
23
A B C D E
Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR)
Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
Perusahaan.
Mendukung pelaksanaan pelaporan kepada
OJK.
Terintegrasinya SIMR dengan seluruh risiko
yang melekat pada seluruh transaksi serta
produk Perusahaan.
Hasil disesuaikan dengan kompleksitas
Perusahaan.
Kecukupan cakupan informasi senantiasa
dilakukan review secara berkala.
Perusahaan memiliki data center.
Perusahaan memiliki sistem backup dan
prosedur DRP dalam proses pemantauan risiko.
Apabila Perusahaan merupakan EU dalam konglomerasi keuangan, SIMR yang dimiliki harus mencakup sistem informasi yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko konglomerasi keuangan tersebut.
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
SECARA UMUM
24
A B C D E
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
Kebijakan &
Prosedur
Hasil
Temuan
Respon
Pelaksanaan sistem
pengendalian intern yang
efektif dalam penerapan
Manajemen Risiko
Perusahaan mengacu
pada kebijakan dan
prosedur yang telah
ditetapkan
Perbaikan atas hasil
temuan audit intern
maupun ekstern harus
dipantau oleh satuan kerja
audit intern. Temuan audit
yang belum ditindaklanjuti
harus diinformasikan oleh
satuan kerja audit intern
kepada Direksi untuk
diambil langkah-langkah
yang diperlukan
Tingkat responsif
Perusahaan terhadap
kelemahan dan/atau
penyimpangan yang
terjadi terhadap ketentuan
internal dan eksternal
yang berlaku
1 2 3
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK MASING-MASING RISIKO
25
Risiko Strategi
Risiko Operasional
Risiko Aset dan Liabilitas
Risiko Kepengurusan
Risiko Tata Kelola
Risiko Dukungan Dana
Risiko Asuransi
Risiko Pembiayaan
Asuransi dan
Reasuransi
Pialang Asuransi, Reasuransi, dan Penilai Kerugian
Asuransi
Dana Pensiun
Perusahaan Pembiayaa
n
Apabila LJKNB berada dalam konglomerasi keuangan yang seluruhnya adalah LJKNB, penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB
26
Risiko Strategi
Risiko Operasional
Risiko Aset dan
Liabilitas
Risiko
Kepengurusan
Risiko Tata Kelola
Risiko Dukungan
Dana
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK MASING-MASING RISIKO Setiap jenis risiko memiliki pedoman penerapan manajemen risiko untuk
masing-masing pilar seperti yang ada pada ketentuan umum, namun dijelaskan
secara spesifik sesuai dengan jenis risiko
Pengawasan
Aktif Direksi dan
Dewan
Komisaris
Sistem
Pengendalian
Intern yang
Menyeluruh
Kecukupan
Kebijakan,
Prosedur, dan
Penetapan Limit
Risiko
Kecukupan
Proses
Identifikasi,
Pengukuran,
Pemantauan,
dan
Pengendalian
Risiko
Sistem Informasi
Manajemen
Risiko
A B C D E
Risiko Asuransi
27
Definisi Potensi kegagalan Perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada pemegang
polis/tertanggung/nasabah akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan
perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang
tepat, dan/atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal
Sumber (a.l.) • Strategi tidak sesuai dengan lingkungan bisnis
• Kebijakan tidak sesuai dengan posisi strategis Perusahaan
Manajemen Risiko Strategi
A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris a.l. direksi harus memastikan bahwa Perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam
memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak.
B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit a.l. rencana strategi dan implementasi strategi dievaluasi secara berkala untuk
mengetahui efektivitas dari strategi tersebut.
C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risikoa.l. hasil stress testing harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan
strategi.
D. Sistem Informasi Manajemen Risiko a.l. memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam
rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan
dilakukan review secara berkala.
E. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh a.l. pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
UNTUK MASING-MASING RISIKO
Risiko
Strategi
Lampiran I
28
Bentuk Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajmen Risiko
29
30
31
Informasi Lebih Lanjut
○Bagian Pengawasan Asuransi Jiwa
○021-296 00000
○1. Abdul Rahman Jamil ext. 8976
○2. Mansur ext. 7297
○3. Angga Surya Saputra ext. 7611
○4. Suci Pusparini ext. 7617
32