Upload: others
Post on 07-Feb-2021
10 views
Category:
0 download
Embed Size (px): 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : …
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2013. 5. 11. · Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR : 3 … Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ... Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran
jdih.padang.go.idjdih.padang.go.id/po-content/uploads/21_tahun_2018_edit.pdf · Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
LEMBARAN DAERAH · 2013. 10. 7. · Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor
LEMBARAN DAERAH - jdih.jatengprov.go.id › downloads › produk...(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR ......Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON 2 NOMOR 3 …...Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
LEMBARAN Nomor 12 QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 7
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU Nomor ......LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU Nomor 38 Tahun 2011 Seri B Nomor 38 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 38 TAHUN 2011
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Nomor 10 … · Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI - … Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU fileTahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor …...Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011 3 19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran
LEMBARAN DAERAH KEBUPATEN TANA TORAJA NOMOR 2 … PENTING/REGULASI/Perda Tana Toraja...Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
Lembaran Daerah · Web viewUndang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU fileDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717). Dengan Persetujuan Bersama
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2008 NOMOR : 02 · 2016. 8. 13. · 2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - … · Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
SALINAN NOMOR 22, 2015 - hukum.malangkota.go.id · Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2011 NOMOR … · 3 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … file3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA...Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) jo
LEMBARAN DAERAH - kumhsu.files.wordpress.com fileUndang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 164, Tambahan Lembaran
· Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); ... Peraturan Pemerintah Nomor
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor 10 Tahun 2015.pdf · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana
sieyankesarkom.files.wordpress.com · Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); ... Indonesia Nomor 1239/ Menkes/SK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN … · Rumah Potong Unggas (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara ... filedengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU · KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 4 TAHUN 2015 ... Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTAPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
NOMOR 4 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI ...jdih.bekasikab.go.id/bekasiconfig/downlotu.php?file=69ld...3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran
22 TAHUN - kpptcimahi.files.wordpress.com filePembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475); 11. Undang - undang Nomor 22
GUBERNURJAWATENGAH...(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran NegaraRepuhlikIn~nesia Nomor 3046); GUBERNURJAWATENGAH, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33