a. korupsi dan gratifikasi
TRANSCRIPT
Korupsi & Gratifikasi Jakarta, 16 November 2016
TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
Korupsi Merupakan Faktor Penghambat Utama Bisnis di Indonesia
Mayoritas Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Swasta dan Pegawai Negeri (Eselon I, II dan III)
SUMBER: ACCH.KPK.GO.ID
Definisi Gratifikasi
Gratifikasi Merupakan Salah Satu Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/ 2001
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Ancaman Hukuman
Pidana penjara 4 – 20 tahun & Denda Rp200juta – Rp1 Milyar
7 Jenis Pidana Korupsi
TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
1 2 3
4 5 6
7
KORUPSI
1
6
2
3
4
7
5
Konflik
kepentingan
dalam
pengadaan
Kerugian Keuangan Negara
Suap
Perbuatan
Curang Penggelapan
dalam Jabatan
Gratifikasi
Pemerasan
Gratifikasi Umum Terjadi Dalam Interaksi Pegawai Pemerintah dengan Pihak Swasta
TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
Entitas Publik
Entitas Privat
• Terciptanya mekanisme supply dan demand, • Adanya simbiosis mutualisme
Potensi terjadinya Praktik Gratifikasi
Sistem Pengendalian Gratifikasi di Instansi Pemerintah Adalah Salah Satu Upaya Pencegahan Gratifikasi
TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
Prinsip dasar :
• Tidak akan meminta atau menerima gratifikasi. suap dan uang pelicin dalam bentuk apapun
• Tidak menawarkan atau memberikan gratifikasi, suap atau uang pelicin dalam bentuk apapun
• Bertanggungjawab mencegah dan mengupayakan sistem pencegahan korupsi di lingkungan instansi
4 TAHAP PENGENDALIAN GRATIFIKASI:
3 Pendekatan Pengendalian Gratifikasi
Pengelolaan Gratifikasi
• Pelaporan gratifikasi • Identifikasi & perbaikan
area rawan gratifikasi • Perbaikan aturan
pengendalian internal • Pembangunan
Pengendalian Gratifikasi
Penegakan Hukum
• Pemidanaan pasal 12B • Penegakan hukum korupsi
kecil (petty corruption)
Perubahan Kultur dan Kebiasaan
• Pendidikan dan kampanye anti suap-gratifikasi
• Pembentukan agen/tunas integritas
• Pelibatan masyarakat, swasta dan organisasi masyarakat sipil
• Penghargaan, sanksi
TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
1 2 3
Konsep Supply dan Demand
Korupsi/Suap/gratifikasi Melibatkan Dua Pihak: - Pihak yang meminta (demand) suap
(biasanya pihak yang memiliki jabatan/kekuasaan)
- Pihak yang menawarkan (supply) biasanya pihak yang memiliki yang sebagai kekuatan untuk melanggar hukum dan membeli kebijakan pemerintah.
Pemberantasan korupsi harus dilakukan kepada kedua belah pihak (pihak yang meminta dan pihak yang menawarkan)
Encourage Private Sector to Against Corruption and Gratification (Mining Sector)
Buku “Indonesia Against Facilitation Payment”
Guidance Book for Organization Collective Action from Private Sectors
Bisnis Bersih yang Bebas Korupsi Dapat Terwujud Dengan Kolaborasi Entitas Pemerintahan dan Swasta
TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL
Entitas Publik &
Privat
Inisiatif Anti
Korupsi
Bisnis Bersih &
Bebas korupsi
Kolektif & Individu
Terima Kasih
© 2016
TIDAK DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL