repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789... · bab ii tinjauan tentang...

14

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

F. Pengertian dan Asas-Asas Perjanjian

Dinamika perkembangan masyarakat tidak terlepas dari kodrat manusia

sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain atau yang dikenal

sebagai makhluk sosial (zoon politicon). Melalui interaksi sosial yang selalu

dilakukan itulah muncul perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak

atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam

persetujuan itu.14

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut

KUH Perdata) dinyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.15

Bahwa

dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian

mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Dalam hal ini

dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang

(pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas suatu

prestasi tersebut.

14

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ihktisar Indonesia Edisi Ketiga,

(Jakarta, Balai Pustaka, 2005), hal. 458. 15

Ahmadi Miru & Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai

1456 KUH Perdata), (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hal. 63.

Universitas Sumatera Utara

15

Abdul Kadir Muhammad menyatakan kelemahan-kelemahan yang

dinyatakan Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal tersebut dapat diketahui dari

perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu

orang atau lebih”. Kata “mengikatkan diri“ sifatnya hanya datang dari

satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak seharusnya dirumuskan

saling mengikatkan diri, jadi ada consensus antara pihak-pihak.

2. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa consensus. Pengertian

perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa,

tindakan melawan hukum yang tidak mengandung consensus,

seharusnya digunakan kata persetujuan

3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal

tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan,

yaitu janji kawin yang yang diatur dalam lapangan hukum keluarga.

Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara kreditur dengan

debitur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang

dikehendaki oleh buku III KUH Perdata sebenarnya adalah perjanjian

yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4. Tanpa menyebut tujuan mangadakan perjanjian. Tanpa menyebut

tujuan mangadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang

mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.16

Sedangkan menurut Mariam Darus Badrulzaman kelemahan pengertian

perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

Pengertian perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH

Perdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang

dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. pengertian itu

dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di

dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan

perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur

dalam KUH Perdata Buku III, perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata

Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai

dengan uang.17

Pengertian perjanjian para pakar sarjana hukum memiliki pendapat yang

berbeda-beda satu sama lain, ini terjadi karena masing-masing ingin

mengemukakan atau memberikan pandangan yang dianggapnya lebih tepat.

Beberapa pandangan mengenai perjanjian adalah :

16

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung, Citra Aditya, 1992). hal 78. 17

Mariam Darus Badrulzaman, (1) Kompilasi Hukum Perikatan, (Jakarta, Citra Aditya

Bakti, 2001) hal. 65.


16

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang

berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan

suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah hubungan antara dua orang tersebut yang

dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang

pembuatnya. Dalam bentuknya perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.18

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang

diucapkan atau ditulis.19

Menurut Ahmadi Miru, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di

mana seorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 20

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada

dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua

perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh

pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian

yang akan mengikat kedua belah pihak.

Asas hukum merupakan suatu landasan yang paling luas bagi lahirnya

peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan

kepada asas-asas tersebut. Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran dasar

yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan

perundang-undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum

18

Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 19, (Jakarta, Intermasa, 2005), hal. 1. 19

Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006),

hal. 140. 20

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta, Rajawali Pers,

2017), hal. 1


17

dari peraturan konkrit tersebut. Ada tiga belas asas perjanjian, akan tetapi menurut

para sarjana perdata terdapat lima asas yang penting, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah

merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Perancis.

Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis

dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya (Donald Harris and

Dennis Tallon) sebagaimana diketahui Code Civil Perancis mempengaruhi

Burgerlijk Wetbook (BW) Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi

maka BW Belanda diadopsi dalam KUH Perdata Indonesia. 21

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham

individualisme yang secara emberional lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan

oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman renaisance melalui

ajaran-ajaran Hugo de Groth, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau.

Menurut paham individualisme, sistem orang bebas untuk memperoleh apa yang

dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan

berkontrak”22

. Asas kebebasan berkontrak ini bermakna bahwa setiap orang bebas

membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh

tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan Pasal 1337 dan

Pasal 1338 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang dinyatakan bahwa : “semua

21

Suharnoko, Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus), (Jakarta, Kencana, 2014),

hal 4. 22

Salim H.S., (1) Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta, Sinar

Grafika, 2009), hal 9.


18

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya”23

. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang

sangat penting dalam hukum kontrak. Asas kebebasan berkontrak ini oleh

sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH

Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang

mendasarkan pada Pasa 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat

sahnya perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan

kebebasan bagi para pihak untuk :

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.

d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.24

Keempat hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-

undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak merupakan

suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini

tidak terlepas dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum

yang mengatur sehingga para pihak menyimpanginya (mengesampingkannya),

kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

23

Ibid. 24

Handri Raharjo, Hukum Perjanjian DiIndonesia, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia,2002),

hal 44


19

2. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Pada mulanya, suatu perjanjian atau kesepakatan harus ditegaskan dengan

sumpah, namun pada abad ke-13 pandangan tersebut telah dihapus oleh gereja

kemudian terbentuklah paham bahwa dengan adanya kata sepakat di antara para

pihak, suatu perjanjian sudah memiliki kekuatan mengikat. Asas ini dapat

dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya

kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, meskipun demikian perlu

diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian, yaitu

dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan

atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.25

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH

Perdata26

dalam pasal itu dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian

yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan

asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara

formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan

merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua

belah pihak, ini mengandung makna, suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada

saat salah satu pihak menyatakan sepakat (menyepakati) pokok perjanjian yang

dinyatakan oleh pihak lainnya. Pernyataan tersebutlah yang dijadikan dasar

kesepakatan (pernyataan kehendak) dari kedua belah pihak.

25

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang

Kenotariata, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 29 26

Salim H.S (2), Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, (Jakarta, Sinar

Grafika, 2014, hal 10


20

3. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak

tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan

janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal

ini dapat dinyatakan pada Pasal 1338 ayat (1) yang dinyatakan bahwa semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya.

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum.

berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas

bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat

oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak

boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para

pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan pada Pasal 1338 ayat (1)

KUH Perdata, yang dinyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”27

4. Asas Iktikad Baik (Geode Trouw)

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum

perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat

(3). Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perunding-

perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan

berhadapan dalam suatu hubungan hukum khususnya yang dikuasai oleh iktikad

baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah

27 Salim H.S, (1) Loc.Cit.


21

pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar

dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu

kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar

terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-masing

harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup perjanjian yang berkaitan

dengan iktikad baik.28

Ada dua asas makna iktikad baik, pertama, dalam kaitannya dengan

pelaksanaan perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH

Perdata. Dalam kaitan ini iktikad baik atau bonafides diartikan perilaku yang patut

dan layak antara dua belah pihak (redelijkheid en billikheid). Pengujian apakah

suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang

tertulis. Kedua iktikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui

adanya cacat, seperti pembayaran dengan iktikad baik sebagaimana dinyatakan

dalam Pasal 1386 KUH Perdata.29

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata

yang dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad

baik”. Dengan rumusan iktikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat

hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak

dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditor, maupun

pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian.30

28

Ahmadi Miru, Op.Cit, hal. 5 29

Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, (Yang Lahir dari

Hubungan Kontraktual (Jakarta, Kencana, 2014), hal 77. 30

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, (1) Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang

Lahir dari Perjanjian), (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hal.80.


22

Walaupun iktikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan

pada tahap pra perjanjian, secara umum iktikad baik harus selalu ada pada tahap

perjanjian, sehingga kepentingan pihak yang satu dapat diperhatikan oleh pihak

lain.

5. Asas Kepribadian (Personalia)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseoang yang

akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan

perorangan saja. Hal ini dapat dinyatakan pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH

Perdata.

Asas personalia dinyatakan pada Pasal 1315 KUH Perdata, dinyatakan

bahwa “Pada umumya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri

atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”.

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para

pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).31

Intinya

ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk penting

dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antar

pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak

hanya berlaku bagi mereka yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata,

yang dinyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga,

bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian orang

lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa

31

Ibid, hal. 15


23

seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan

suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan pada Pasal 1318 KUH Perdata, tidak

hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli

warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hakl daripadanya.32

Asas kepribadian disimpulkan sebagai asas kepribadian yang berarti

bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk

kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat

perjanjian untuk kepentingan pihak lain.

Munir Fuady, beberapa asas lainnya dalam hukum perjanjian, yaitu: .

1. Pasal 1339 KUH Perdata menentukan bahwa suatu kontrak tidak hanya

mengikat terhadap isi kontrak tersebut, melainkan mengikat dengan hal-hal

yang merupakan kebiasaan. Suatu kontrak dagang misalnya juga mengikat

dengan kebiasaan dagang, termasuk kebiasaan menafsirkan katakata dalam

kontrak dagang (trade usage), seperti apabila kontrak jual beli satu rim kertas

dimana satu rim kertas berisikan 400 lembar kertas, akan tetapi jika ada

pembelian satu rim kertas dan satu rim tersebut berisikan 395 lembar, hal

tersebut belum bisa dikatakan bahwa pihak penjual telah melakukan

wanprestasi dengan mengirim 395 lembar kertas (bukan 400 lembar) sebab

menurut kebiasaan dagang (trade usage), kelebihan atau kekurangan 10 lembar

dalam satu rim dapat ditoleransi dan biasa dalam bisnis semacam itu.

2. Sutu pembuatan dan pelaksanaan kontrak tidaklah boleh melanggar prinsip

kepentingan umum (openbaar orde) karena sesuai dengan prinsip hukum yang

universal dan sangat mendasar bahwa kepentingan umum tidak boleh

dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Oleh karena itu, jika ada kontrak yang

bertentangan dengan kepentingan/ketertiban umum, maka kontrak tersebut

sudah pasti bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yang menurut

Pasal 1339 KUH Perdata, hal tersebut tidak dibenarkan. 33

Sedangkan menurut Mariam Darus Badrulzaman, menyatakan beberapa

asas lain yang dinyatakan dalam KUH Perdata yaitu:

1. Asas kepercayaan. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain

menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama

lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di

belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak

mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak

32

Salim H.S (2), Op.Cit, hal 13. 33

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung, Citra

Aditya Bakti, 2001), hal. 82-83.


24

mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan

mengikat sebagai undang-undang.

2. Asas persamaan hukum. Asas ini menempatkan para pihak di dalam

persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit,

bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak

wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk

menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

3. Asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan

melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan

dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi

dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan

debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian

itu dengan iktikad baik. Kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan

kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik sehingga kedudukan kreditur

dan debitur seimbang.

4. Asas kepastian hukum. Perjanjian sebagai suuatu fitur hukum harus

mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan

mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

5. Asas moral. Asas ini terlihat dalam perikatan wajar dimana suatu perbuatan

sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat

kontraprestasi dari pihak debitur juga hal ini terlihat di zaman zaakwarneming

dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral)

yang bersangkutan mempunya kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan

menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH

Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan

melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai

panggilan dari hati nuraninya.

6. Asas kepatutan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas

kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas

kepatutan ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang

hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.34

G. Jenis-Jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang bukan

merupakan perjanjian yang bersahaja atau perjanjian yang dapat dilaksanakan

dengan mudah karena para pihak hanya terdiri atas masing-masing satu orang dan

objek perjanjiannya pun hanya satu macam, dan lain-lain yang terkait dengan

perjanjian tersebut serba bersahaja.35

34

Mariam Darus Badrulzaman, (1), Op.Cit, hal 87-89. 35

Ahmadi Miru, Op.Cit, hal 52.


25

Perjanjian yang tidak bersahaja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Bersyarat

Perjanjian bersyarat adalah perjanjian yang digantungkan pada suatu

peristiwa yang akan datang dan peristiwa tersebut belum tentu akan terjadi.

Perjanjian bersyarat ini dapat dibagi dua, yaitu perjanjian dengan syarat tangguh

dan kontak dengan syarat batal. Suatu perjanjian disebut perjanjian dengan syarat

tangguh jika untuk lahirnya perjanjian tersebut digantungkan pada suatu peristiwa

tertentu yang akan datang dan belum tentu akan terjadi sedangkan suatu perjanjian

disebut perjanjian dengan syarat batal jika untuk batalnya atau berakhirnya

perjanjian tersebut digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan

belum tentu akan terjadi. Berkenaan dengan hukum perjanjian, pada asasnya suatu

syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal

adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya, dan

membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah

ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUH Perdata. Berlaku syarat batal

maksudnya adalah syarat yang apabila dipenuhi akan menghentikan atau

mengakhiri perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan

semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian. Berlakunya syarat batal ini

berkaitan dengan adanya perjanjian bersyarat dengan syarat batal, yaitu perikatan

yang berdasarkan pada peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum

tentu terjadi secara membatalkan perikatan. Dengan demikian, syarat batal itu


26

mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya,

apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.36

2. Perjanjian dengan Ketetapan Waktu

Perjanjian dengan ketentuan waktu dinyatakan dalam Buku III, Bab I,

bagian 6 (enam) meliputi Pasal 1268-1271 KUH Perdata. Perjanjian dengan

ketentuan waktu adalah perjanjian yang berlaku atau hapusnya digantungkan

kepada waktu atau peristiwa yang akan terjadi dan pasti terjadi. Pada umumnya

jika peristiwanya belum tentu terjadi maka termasuk dalam perjanjian bersyarat.

Dalam menentukan apakah sesuatu itu merupakan syarat atau ketentuan waktu,

dengan melihat maksud dari para pihak37

3. Perjanjian Mana Suka atau Alternatif

Perjanjian mana suka atau alternatif diatur dalam Pasal 1272 KUH Perdata

sampai dengan Pasal 1277 KUH Perdata. Dalam perjanjian alternatif, debitur

dalam memenuhi kewajibannya dapat memilih salah satu di antara prestasi yang

telah ditentukan. Di sini alternatif didasarkan pada segi sisi dan maksud

perjanjian.38

Dalam hal terjadi perjanjian mana suka ini, debitur diperkenankan

untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ditentukan dalam perjanjian.

Hak untuk memilih dalam perjanjian mana suka ini selalu dianggap diberikan

kepada debitur, kecuali kalau secara tegas hak memilih tersebut diberikan kepada

kreditur.39

36

Subekti, Op.Cit, hal 6. 37

Ahmadi Miru & Sakka Pati, Op.Cit, hal 245 38

Salim. H.S. (3) Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta, Sinar Grafika

Offset, 2006), hal 180. 39



27

4. Perjanjian Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung

KUH Perdata tidak memberikan satu pengertian atau definisi perjanjian

tanggung menanggung atau perjanjian tanggung renteng.40

Berdasarkan ketentuan

Pasal 1278 KUH Perdata dan Pasal 1280 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa:

Berdasarkan ketentuan Pasal 1278 KUH Perdata dan Pasal 1280 KUH Perdata

dinyatakan bahwa suatu perjanjian tanggung-menanggung atau perjanjian

tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan

secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan

seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di

antara mereka, membebaskan debitur meskipun perikatan itu menurut sifatnya

dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.

5. Perjanjian yang Dapat Dibagi dan Tak Dapat Dibagi

Suatu perjanian, dapat atau tak dapat dibagi, adalah sekedar prestasinya

dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat

prestasi itu. Soal dapat dibagi atau tidak dapat dibaginya suatu prestasi itu terbawa

oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari

maksud perikatan itu. Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan

untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tak

dapat dibagi kewajibannya untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak

dapat dibagi-bagi tanpa kehilangan hakikatnya.41

40

Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, (2) Penanggungan Utang dan Perikatan

Tanggung Menanggung, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hal.118 41

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,(Jakarta, Pradnya

Paramita, 2006), hal. 299


28

6. Perjanjian dengan ancaman hukuman

Ancaman hukuman merupakan suatu klausul kontrak yang memberikan

jaminan kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi prestasi, dan ketika

debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, debitur diwajibkan melakukan sesuatu

atau menyerahkan sesuatu. Ancaman hukuman ini boleh diubah oleh hakim

manakala debitur telah memenuhi sebagian prestasinya. Pada dasarnya ancaman

hukuman adalah ganti kerugian yang ditetapkan lebih dahulu oleh para pihak

manakala debitur lalai memenuhi prestasinya sehingga kreditor tidak

diperkenankan menuntut prestasi pokok bersama-sama dengan ancaman

hukumannya, kecuali kalau ancaman hukuman itu sekedar dijatuhkan terhadap

keterlambatan pemenuhan prestasi.42

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak

dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya

perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata dan perjanjian sewa menyewa

Pasal 1548 KUH Perdata. Perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua

belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan

berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan

hak menerima barangnya.

b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan

kewajiban pada salah satu pihak saja. Seperti perjanjian hibah. Dalam hibah

ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan

42

Subekti, Op.Cit, hal 2.


29

barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai

kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang

dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

c. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi

keuntungan bagi salah satu pihak saja. Seperti hibah dan pinjam pakai Pasal

1666 dan 1740 KUH Perdata.

d. Perjanjian konsensuil, riil dan formil perjanjian konsensuil adalah perjanjian

yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang

membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata

sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Seperti perjanjian penitipan barang

Pasal 1741 KUH Perdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUH

Perdata. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat

tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan

bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum

notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT).

Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus

dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama perjanjian

bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan

khusus dalam KUHPerdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII.

Seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak

bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-


30

undang. Seperti perjanjian pembiayaan, perjanjian keagenan dan distributor,

perjanjian kredit.43

Berdasarkan jenis-jenis perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa semua

jenis-jenis perjanjian tersebut di atas masing-masing mempunyai konsekuensi

hukum bagi para pihak dalam perjanjian.44

Jenis perjanjian yang digunakan dalam

BPJS Kesehatan adalah perjanjian bersyarat sesuai dengan Pasal 1265

KUHPerdata, yang dinyatakan bahwa Suatu syarat batal adalah syarat yang bila

dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali

pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian.

H. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian oleh hukum dianggap sah apabila mengikat kedua belah

pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat

dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya, perjanjian

tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Oleh karena itu, agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang,

haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Syarat sah perjanjian dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan

Syarat yang pertama sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan

(konsensus) para pihak. Kesepakatan ini dinyatakan dalam Pasal 1320 ayat (1)

43

Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung, Alfabeta, 2003), hal

82. 44

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)cetakan kedua,

(Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007), hal 3


31

KUHPerdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu

orang atau lebih dengan pihak lainnya. 45

Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri artinya bahwa semua

pihak menyetujui atau sepakat mengenai materi yang diperjanjikan, dalam hal ini

tidak terdapat unsur paksaan ataupun penipuan. Hal ini berdasarkan dalam

ketentuan Pasal 1321 yang dinyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila

sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena paksaan.Adanya

paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman Pasal 1324

KUH Perdata, adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi

juga adanya tipu muslihat Pasal 1328 KUH Perdata. Terhadap perjanjian yang

dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan

pembatalan.

2. Kecakapan

Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata syarat

kedua yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk

melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan

perbuatan hukum secara mandiri yang mengikatkan diri sendiri tanpa dapat

diganggu gugat.46

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya

diukur dari usia dewasa atau cukup umur, dikatakan dewasa bagi mereka yang

sudah berumur 21 tahun dengan landasan Pasal 1330 KUH Perdata. Sementara

pada sisi lain menggunakan standard usia 18 tahun, sebagai Pasak 47 juncto Pasal

50 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

45

Salim H.S, (2), Op.Cit, hal 23 46

Yahman, Op.Cit, hal 58-59


32

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata yang dimaksud tidak cakap untuk membuat

suatu perjanjian, yaitu:

a. Orang-orang yang belum dewasa.

b. Mereka yang dibawah pengampunan.

c. Perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada

umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang

membuat persetujuan tertentu.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun

1963 ketentuan mengenai kedudukan wanita telah bersuami itu diangkat sama

dengan pria, untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan

pengadilan tidak memerlukan bantuan suaminya dengan demikian sub ketiga dari

Pasal 1330 KUH Perdata telah dihapus. Pasal 330 KUH Perdata dinyatakan

bahwa : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun

dan tidak kawin sebelum mereka genap 21 tahun, maka mereka kembali berstatus

belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang

tua berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan rasa. Dari uraian tentang

usia dewasa dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah bagian mereka yang sudah

genap umur 21 tahun. 47

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu berarti bahwa sesuatu yang diperjanjikan atau yang menjadi

objek perjanjian harus jelas, dan dapat ditentukan jenisnya. Di dalam berbagai

literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok

47

Ibid


33

perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang

menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif.

Prestasi terdiri atas:

a. Memberikan sesuatu.

b. Berbuat sesuatu, dan

c. Tidak berbuat sesuatu Pasal 1234 KUH Perdata48

Yang menjadi prestasi perjanjian adalah menyerahkan hak atas rumah itu dan

menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu. Misalnya dalam perjanjian

kerja, maka yang menjadi pokok perjanjian adalah melakukan pekerjaan dan

membayar upah. Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan

oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa. Hal

tertentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang,

keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. Untuk menentukan barang yang

menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung,

menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa,

harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak49

4. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang

mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang

halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang

menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab

48

Salim HS. (2) Op.Cit, hal 24 49

Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, (1) Op. Cit, hal 93


34

dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan

dicapai oleh pihak-pihak.50

Pengertian suatu sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan

perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan

dengan undang-undang kesusilaan maupun ketertiban umum menurut Pasal 1337

KUH Perdata.51

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang

berkembang, digolongkan ke dalam:

a. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan

perjanjian (unsur subjektif), dan;

b. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek

perjanjian (unsur objektif). Unsur subjektif mencakup adanya unsur

kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan

dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif

meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang

diperjanjikan, dan causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati

untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau

diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari

keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan

perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat

dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun

batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan

50

Ahmadi Miru, Op. Cit. hal. 30 51

Mariam Darus Badrulzaman, (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III

Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Edisi II, Cet. I (Bandung, Alumni, 1996), hal 26


35

pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat

dipaksakan pelaksanaannya52

I. Prestasi dan Wanprestasi/Pembelaan Debitur Yang Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari

dibitur untuk memenui suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan

terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk

(wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wabdadad perbuatan buruk).53

Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan

wanprestasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1236 KUH Perdata (untuk

prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 KUH Perdata (untuk prestasi

berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1234 BW

dinyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya

suatu perikatan, abrulah mulai diwajibkan apabila siberutang setelah dinyatakan

lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang

waktu yang telah dilampauinya.

Menurut Setiawan,54

dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam

hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji :

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Terlambat memenuhi prestasi.

52

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, (1) Loc. Cit. 53

Subekti, Op.Cit., hal 45 54

Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung, Bina Cipta, 1994), hal 18


36

c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut diatas, timbul

suatu persoalan bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada

waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi, maka debitur

dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat

diharapkan memenuhi prestasi. Jika tidak memenuh prestasi secara baik, maka

debitur dianggap terlambat memenuh prestasi secara tidak baik.

Menurut Subekti,55

wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur

dapat berupa empat jenis yaitu :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap56

secara umum wanprestasi yaitu,

“pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak

menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam

keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam

perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan

atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatunya atau

selayaknya”. Dalam membericarakan “wanprestasi” tidak terlepas dari masalah

“pernyataan lalai” (ingebrekke stelling) dan “kelalaian” (verzuim). Akibat yang

timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan

55

Subketi, Op.Cit., hal 45 56

M. Yahya Harahap, Segi- Segi Hukum Perjanjian, (Bandung, Alumni, 1986), hal. 60.


37

adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut

“pembatalan kontrak/perjanjian”.57

Wanprestasi terjadi disebabkan kerena adanya kesalahan, kelalaian, dan

kesengajaan. Debitur kewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada

kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-

undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena

kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat,58

yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.

2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada sipembuat yaitu bahwa ia

dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akbat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui

dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif, yaitu

apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur

subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan

mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur

kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.59

Kesengajaan merupakan perbuatan nyang dilakukan dengan diketahui dan

dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya

maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si

pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan

57

Ibid 58

Ibid, hal 64 59

Ibid, hal 67


38

sebuah perbuatan. Dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan

terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu

dilakukan pembuktikan, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan

sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya dalam

jual beli barang tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli,

atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi. Yang paling mudah

untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang

bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu

melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan

wanprestasi.60

Prestasi adalah suatu hubungan hukum yang lahir karena perjanjian dan

senantiasa melibatkan minimal dua pihak, yaitu pihak debitur dan pihak kreditur.

Debitur wajib melakukan suatu prestasi, dan prestasi inilah yang dikenal sebagai

objek dari perjanjian.61

Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan

prestasi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan

menimbulkan ingkar janji (wanprestasi) jika memang dapat dibuktikan bukan

karena overmacht atau keadaan memaksa. Perkataan wanprestasi berasal dari

bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi

60

Subketi, Op.Cit., hal 46 61

Arus Akbar Silondae, Andi Fariana, Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis, (Medan,

Mitra Wacana Media, 2012), hal 7


39

adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak

dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.62

Pembelaan debitur yang dituduh lalai untuk membebaskan diri, yaitu:

1. Keadaan memaksa (overmacht atau force majeur).

KUHPerdata soal keadaan memaksa dinyatakan dalam Pasal 1244-1245.

Dua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Dasar

pikiran pembuat undang-undang adalah keadaan memaksa yaitu suatu alasan

untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1244 dinyatakan

bahwa jika ada alasan untuk itu, di berhutang harus dihukum mengganti biaya,

rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau

tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena

suatu hal tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya,

kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya, Pasal 1245

dinyatakan bahwa tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena

karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak disengaja, si

berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau

karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuat yang terlarang.63

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa keadaan memaksa itu

adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja dan tak dapat

dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa

tdak dapat menepati janjinya.

62

Nindyo Pramono, Hukum Komersil (Jakarta, Pusat Penerbitan UT, 2003), hal. 221 63

Subekti, Op.Cit, hal 56


40

Dalam pada itu dapat terjadi suatu peristiwa yang tak terduga di luar

kesalahan pihak debitur, tetapi segala akibat peristiwa itu harus dipikulkan

kepadanya, karena debitur telah menyanggupinya atau karena penanggungan

segala akibat itu termaktub dalam sifatnya perjanjian.

2. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (Exceptio

non adimpleti contractus)

Prinsip atau asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di

dalam sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.64

Prinsip hukum diperlukan sebagai dasar

pembentukan aturan hukum dan sekaligus sebagai dasar dalam menyelesaikan

persoalan hukum yang timbul manakala aturan hukum yang tersedia tidak

memadai.

Prinsip hukum merupakan metanorma yang dapat dijadikan landasan

pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan dapat pula dijadikan dasar

bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum terhadap kasus-kasus yang sedang

dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada aturan

hukum positif.65

Dengan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar

ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak

menepati janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu asas

bahwa kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Dalam

64

M. Hadi Shubhan. Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan,

(Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 26 65

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta, Liberty,

2005), hal. 34


41

Pasal 1478 KUH Perdata dinyatakan si penjual tidak diwajibkan menyerahkan

barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak

mengizinkan penundaaan pembayaran tersebut. Berdasarkan perjanjian timbal

balik yang mana kewajiban para pihak berhubungan sangat erat antara satu sama

lain, maka kiranya dapat diterima, bahwa jika pihak yang satu menuntut

pemenuhan kewajiban dari pihak yang lain, maka pihak tersebut sudah seharusnya

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian.

3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan hak nya unuk menuntut ganti

rugi (rechtsverwerking).

Alasan lain yang dapat membebaskan debitur yang dituduh melakukan

kelalaian dalam melaksanakan prestasi dan memberikan alasan untuk menolak

pembatalan perjanjian adalah pelepasan hak atau rechtsverwerking. Maksud dari

hal tersebut adalah suatu sikap dari pihak kreditur yang dapat disimpulkan oleh

pihak debitur bahwa pihak kreditur tidak akan menuntut ganti rugi dari pihak

debitur.

J. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian dinyatakan pada Pasal 1381 KUHPerdata.

Dengan berakhirnya suatu perjanjian adalah selesainya atau hapusnya sebuah

perjanjian yang diadakan oleh dua pihak yaitu kreditur dan debitur tentang sesuatu

hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi,

sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Bisa


42

berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, bisa jual beli,

utang piutang, sewa menyewa.66

Pasal 1381 KUHPerdata berakhirnya suatu perjanjian disebabkan:

1. Sebab Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah

pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari karena

pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan

menyerahkan uang sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak

disebut sebagai pembayaran, tetapi pada bagian ini yang dimaksud dengan

pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.67

2. Sebab Penawaran

Pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, apabila

seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur

dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika

kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di

pengadilan. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang

atau barang di pengadilan, membebaskan debitur dan berlaku baginya

pembayaran asal penawaran itu dilakukan berdasarkan undangundang, dan

apa yang dititipkan itu merupakan atas tanggungan kreditur.68

3. Sebab Pembaharuan Utang (Novasi)

Menurut Pasal 1413 KUHPerdata pembaharuan utang terjadi karena:

66

Salim HS, (2), Op.Cit, hal 187 67

Ahmadi Miru, Op.Cit, hal 88. 68

Ibid, hal 96.


43

a. Apabila antara kedua belah pihak diadakan perjanjian baru untuk

mengganti perjanjian lama yang degan ini dihapuskan

b. Apabila subjek uang dibebani kewajiban diganti subjek baru dan dengan

demikian subjek lama dikeluarkan dari kewajiban

c. Apabila subjek yang berhak diganti dengan subjek baru dan dengan

demikian subjek lama tidak berhak lagi.69

Pasal 1415 KUH Perdata menekankan bahwa adanya suatu pembaharuan

hutang harus terang ternyata dari perbuatan hukum dari para pihak tidak

boleh hanya dianggap saja.

4. Sebab Perjumpaan Utang atau Kompensasi

Perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi jika antar dua pihak saling

berutang antara satu dengan yang lain sehingga apabila utang tersebut

masing-masing diperhitungkan dan sama nilainya, kedua belah pihak akan

bebas dari utangnya. Perjumpaan utang ini terjadi secara hukum walaupun

hal itu tidak diketahui oleh debitur. Perjumpaan utang hanya dapat terjadi

jika utang tersebut berupa uang atau barang habis karena pemakaian yang

sama jenisnya serta dapat ditetapkan dan jatuh tempo.70

5. Sebab percampuran utang (konfusio)

Apabila kedudukan kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, utang

tersebut hapus demi hukum. Dengan demikian percampuran utang tersebut

juga dengan sendirinya menghapuskan tanggung jawab penanggungan

utang. Namun, sebaliknya, apabila percampuran utang terjadi pada

69

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung, Mandar Maju, 2011),

hal 138 70



44

penanggung utang, tidak dengan sendirinya menghapuskan utang pokok.

Demikian pula percampuran utang terhadap salah seorang piutang tanggung

menanggung tersebut tidak dengan sendirinya menghapus utang kawan-

kawan berutangnya.71

Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur

dan debitur pada satu orang. Dengan bersatunya kedudukan dehitur pada

satu orang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran

hutang sesuai dengan Pasal 1435 KUH Perdata.

6. Sebab Pembebasan Utang

Pembebasan utang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh kreditur

yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi

atau utang berdasarkan pada perikatanya kepada kreditur tersebut.

Pembebasan utang menghapuskan perikatan yang melahirkan utang yang

sedianya harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh debitur tersebut. 72

Namun

demikian pembebasan utang tidak dapat terjadi hanya dengan pernyataan,

tetapi untuk adanya kepastian hukum dan agar adanya bukti yang kuat maka

pernyataan itu harus merupakan tindakan dari kreditur. Misalnya dengan

mengembalikan surat piutang kepada debitur.

7. Sebab Musnahnya Barang Yang Terutang

Jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian musnah, tidak

dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, hapuslah perikatannya, kecuali

71

Ibid, hal 104. 72

Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi (3), Hapusnya Perikatan (Jakarta, RajaGrafindo

Persada. 2002), hal 171.


45

kalau hal tersebut terjadi karena kesalahan debitur telah lalai menyerahkan

sesuai dengan waktu yang ditentukan.73

Menurut Pasal 1444 KUH Perdata, jika barang tertentu yang menjadi objek

perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka

perikatan hapus. Dengan syarat musnahnya atau hilangnya barang itu di luar

kesalahan si berutang (debitur) dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Jadi

menurut ketentuan tersebut, apabila barang yang menjadi musnah di luar

kesalahan debitur, maka debitur tidak diwajibkan memberikan prestasi

kepada kreditur. Namun ketentuan tersebut hanya adil pada perjanjian

cuma-cuma. Sedangkan dalam perjanjian timbal balik/ atas beban menurut

Pasal 1445 KUHPerdata, jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah

di luar kesalahan debitur, maka debitur harus tetap melakukan prestasi

kepada kreditur. Artinya debitur tetap memberikan hak-hak atau tuntutan-

tuntutan ganti rugi kepada kreditur

8. Sebab Batal atau Pembatalan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1446 KUH Perdata bahwa ketentuan-

ketentuan disini semuanya mengenai pembatalan meminta pembatalan

perjanjian karena kekurangan syarat subjektif dapat dilakukan dengan dua

cara yaitu:

a. Secara aktif menurut pembatalan perjanjian yang demikian didepan

hakim.

73



46

b. Secara pembelaan yang itu menunggu sampai digugat didepan hakim

untuk memenuhi perjanjian dan disitulah baru mengajukan

kekurangannya perjanjian itu.74

Dikatakan suatu perjanjian batal demi hukum yaitu apabila perjanjian itu

tidak memenuhi syarat objektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan

apabila perjanjian-perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, mislanya

seorang anak yang belum dewasa mengadakan suatu perjanjian jual-beli

dengan seorang yang sudah dewasa maka perjanjian itu dapat dibatalkan

oleh orang tua anak tersebut dengan alasan karena anaknya belum dewasa.

Pembatalan itu dapat pula dilakukan oleh anak itu sendiri setelah dia

menjadi dewasa dan kedewasaanya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

9. Sebab Berlakunya Suatu Syarat Batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal berlaku

jika kontrak yang dibuat oleh para pihak dibuat dengan syarat tangguh atau

syarat batal karena apabila kontrak tersebut dibuat dengan syarat tangguh

dan ternyata syarat yang dijadikan syarat penangguhan tersebut tidak

terpenuhi, kontrak tersebut dengan sendirinya batal. Demikian pula kontrak

yang dibuat dengan syarat batal, apabila syarat batal tersebut terpenuhi,

kontrak tersebut dengan sendirinya batal.75

Dalam Pasal 1265 KUH Perdata

dinyatakan kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian oleh karena

terpenuhinya syarat batal yang disepakati dalam perjanjian.

74

Subekti, Op.Cit, hal 75-76 75



47

10. Sebab Lewatnya Waktu (Kadaluarsa).

Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu (daluarsa)

perjanjian. Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan perjanjian

karena suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang

menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara para

pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya

perjanjian telah tercapai oleh para pihak.76

Selain cara hapusnya perjanjian seperti yang telah dijelaskan di atas maka

berakhirnya suatu perjanjian, yaitu

1. Karena tujuan perjanjian sudah tercapai;

2. Dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2)

KUHPerdata;

3. Karena ketentuan undang-undang, misalnya: Pasal 1601 KUHPerdata

tentang perburuhan, jika si buruh meninggal, maka perjanjian perburuhan

menjadi hapus;

4. Karena ditentukan oleh para pihak mengenai perjanjian dengan jangka

waktu tertentu;

5. Karena keputusan hakim; dan

6. Karena diputuskan oleh salah satu pihak, yaitu jika salah satu pihak tidak

melakukan prestasi, maka pihak lainnya tidak wajib melakukan kontra

prestasi.77

76

Suharnoko, Op.Cit hal. 30 77

https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/hapusnya-perikatan/diakses tanggal

12 Maret 2017.


https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/hapusnya-perikatan/diakses

repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789... · bab ii tinjauan tentang...

Documents