repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789 › 29918... · bab i i pengaturan...

40

BAB I I

PENGATURAN AKUISISI PERUSAHAAN BERDASARKAN

UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

A. Badan Hukum Perseroan Terbatas

Di dalam masyarakat istilah badan hukum tidak asing lagi, yang sering

dilawankan dengan istilah badan pribadi atau manusia, namun keduanya sama- sama

sebagai subyek hukum. Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum

dikenal dengan sebutan “rechtsperson”, dan dalam kepustakaan tradisi hukum

common law seringkali disebut dengan istilah-istilah legal entity, juristic person, atau

artificial person.

Legal entity, dalam Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai “badan hukum”

yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum,

yaitu pemegang hak dan kewajiban. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak

ada batasan pengertian apa yang disebut badan hukum itu. Namun pengertian yang

sudah umum dikenal oleh beberapa ahli bahwa badan hukum adalah segala sesuatu

yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum,

dapat menjadi subyek hukum, dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya manusia.

Badan hukum mempunyai hak dan kewajiban, harta kekayaan dan tanggung jawab

yang terpisah dari orang perseorangan. Jelasnya badan hukum itu dianggap

mempunyai hak-hak dan kewajiban serta dapat turut serta dalam lalu lintas hukum.

Sudah tentu badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum yang bertindak sebagai

25

Universitas Sumatera Utara

41

suatu badan, tidak dapat bertindak sendiri, melainkan harus diwakili oleh para

pengurusnya.

Memang untuk memberi pengertian atau definisi tentang badan hukum bukan

hal yang mudah karena badan hukum itu abstrak, tidak dapat dilihat, diraba. Namun

demikian beberapa sarjana ada juga yang mencobanya memberikan definisi, hanya

saja definisi itu dapat dipergunakan sebagai pedoman.

Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang

dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta

memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.33

Rochmat

Soemitro mengatakan bahwa badan hukum (rechtspersoon) ialah suatu badan yang

dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi.34

Selanjutnya

Tirto Diningrat mengatakan bahwa badan hukum itu adalah suatu pengertian yang

diciptakan untuk membantu hukum menunjuk sebuah subyek khusus menjadi

pendukung dari hak-hak.35

Dari rumusan di atas jelaslah bahwa badan hukum sebagai suatu subyek

hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang

perorangan, meskipun dapat menjadi penyandang hak dan kewajibannya sendiri,

terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau menjadi anggota dari badan hukum

tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu pribadi atau perorangan. Badan

hukum hanya dipersamakan dengan individu pribadi orang perorangan, dalam

33

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Inter Masa, 1987), hlm. 182. 34

Rochmat Soemitro, Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan,

(Bandung : PT. Eresco, 1979), hlm. 36. 35

Abdul Muis, Hukum Persekutuan & Perseroan, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara, 2006), hlm. 15.


42

lapangan hukum benda atau hukum perikatan, serta hukum-hukum lain yang

merupakan bagian atau pengembangan lebih lanjut dari kedua jenis hukum tersebut,

yang juga dikenal dengan nama hukum harta kekayaan. Selanjutnya oleh karena

badan hukum berada dalam lapangan hukum harta kekayaan, maka badan hukum

sama seperti halnya individu pribadi, dapat menggugat dan atau digugat guna

memenuhi perikatannya. Kebendaan yang merupakan milik badan hukum itulah yang

menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajiban badan hukum itu sendiri.36

Uraian-uraian diatas adalah penjelasan mengenai subyek hukum secara

materiil. Selain persyaratan materiil tersebut, keberadaan suatu badan hukum sebagai

subjek hukum mandiri juga harus didasarkan pada persyaratan formil, yaitu proses

pembentukannya yang harus memenuhi formalitas dari suatu peraturan perundang-

undangan yang mengaturnya, hingga diakui sebagai subyek hukum mandiri. Dalam

perseroan terbatas, saat diperolehnya pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM

itulah yang menjadikan perseroan terbatas itu sebagai badan hukum dalam arti formil.

Sifat badan hukum perseroan terbatas, senantiasa dikaitkan dengan

pertanggungjawaban terbatas. Yang dinamakan dengan dan menjadi tujuan dari

pertanggungjawaban terbatas ini adalah keberadaan dari suatu perseroan yang telah

memperoleh status badan hukum, melahirkan perlindungan harta kekayaan pribadi

dan pendiri yang kemudian berubah status menjadi pemegang saham, dan pengurus

36

Gunawan Widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi,

Komisaris & Pemilik PT, (Jakarta : Praninta Offset, 2008), hlm. 14.


43

perseroan terbatas, yang di Indonesia dilaksanakan oleh direksi di bawah pengawasan

dewan komisaris.37

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang

selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007) adalah peraturan hukum yang mengatur

tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden dan

diundangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2007, yang terdiri dari 14 Bab dan 161 Pasal dan

mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini

serta peraturan pelaksanaannya”.38

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 angka 1 diatas, elemen pokok yang

melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum harus terpenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :39

37


Komisaris & Pemi lik PT, Ibid, hlm. 18. 38

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007. 39

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit., hlm. 33.


44

1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga

authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam

Akta Pendirian Perseroan.40

Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang

terdiri dan dibagi atas saham itu dimasukkan para pemegang saham dalam status

mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada

Perseroan. Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan

hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota

yang terdiri dari pemegang saham. Namun yang lebih menonjol adalah

persekutuan modal, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya

sebagaimana yang terdapat dalam Persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Didirikan berdasarkan Perjanjian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas

tahun 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan perseroan sah menurut undang-

undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Ketentuan yang

digariskan Pasal 7 angka 1 tersebut di atas sesuai dengan yang ditentukan Pasal

1313 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Apabila

perjanjian itu sah, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian pendirian

40

Syahrul et al., Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta : Citra Harta Prima, 2000), hlm. 98.


45

Perseroan itu, mengikat sebagaimana undang-undang kepada mereka selaku para

pihak.

3. Melakukan kegiatan usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007,

suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

4. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

Menurut pasal 7 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007,

ditegaskan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal

diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum

Perseroan.

Dari ketentuan tersebut secara eksplisit sangat jelas disebutkan bahwa

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum. Perseroan Terbatas merupakan suatu

bentuk (legal form) yang didirikan atas fiksi hukum (legal fiction) bahwa perseroan

memiliki kapasitas yuridis yang sama dengan yang dimiliki oleh orang perseorangan

(natural person). Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum,

maka unsur-unsur yang menandai Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah

bahwa Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan yang terpisah (Pasal 24 ayat (1)

UUPT), mempunyai kepentingan sendiri (Pasal 82 UUPT), mempunyai tujuan tertentu

(Pasal 12 huruf b UUPT), dan mempunyai organisasi teratur (Pasal 1 butir 2 UUPT).


46

Pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-

kurangnya sebagai berikut :41

1. memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu

subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk

membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu

manusia, orang perorangan;

2. memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan

pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk

perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu

atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum

mandiri (persona standi in judicio) yang memiliki kapasitas dan kewenangan

untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;

3. tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang

sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk

kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;

4. kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang

merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan

dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam

Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;

5. keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan

dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;

6. pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para

pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Mengenai pendirian perseroan ini diatur dalam Bab II, Bagian Kesatu UUPT

2007, yang terdiri dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 14. Dan jika diperhatikan

ketentuan yang diatur pada Bagian Kesatu dimaksud, terdapat beberapa syarat yang

harus dipenuhi agar pendirian suatu perseroan tersebut sah sebagai badan hukum,

antara lain:

1. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih,

41


Komisaris & Pemilik PT, Op.Cit., hlm. 11.


47

2. Pendirian berbentuk akta notaris,

3. Dibuat dalam Bahasa Indonesia,

4. Setiap pendiri wajib mengambil saham, dan

5. Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian syarat yang harus dipenuhi agar pendirian perseroan dapat

memperoleh pengesahan sah dan legalitas sebagai badan hukum. Syarat tersebut

bersifat “kumulatif”, bukan bersifat “fakultatif” atau “alternatif”. Satu saja dari syarat

itu cacat (defect) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannnya tidak sah sebagai

badan hukum.

Sedangkan tata cara pendirian suatu perseroan jika dijabarkan sesuai dengan

apa yang diatur di dalam UUPT 2007 antara lain:

1. Didirikan minimal 2 (dua) orang.

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian oleh karena itu sudah

selayaknya didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Kata “orang” di sini apakah hanya

“orang” atau “manusia” yang dapat mendirikan perseroan terbatas, ternyata dalam

UUPT kata “orang” harus dipandang sebagai subyek hukum dalam arti luas. “Orang”

adalah orang perorangan atau badan hukum. Jadi dimungkinkan dalam mendirikan

perseroan terbatas, badan hukum dapat melakukan perjanjian sehingga tampil sebagai

pendiri perseroan.42

Istilah yang tepat untuk penyebutan “orang” disini adalah “pihak”. Apabila

pendirian perseroan dilakukan oleh dua orang, namun mereka adalah suami isteri, hal

42

Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm. 5.


48

ini tidak diperkenankan karena suami isteri dianggap satu pihak. Kecuali mereka

memiliki akta pisah harta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang tepat adalah kata

“pihak” untuk menggantikan kata “orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) UUPT.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang

adalah orang perseorangan atau badan hukum tanpa menyebutkan badan hukum asing

atau badan hukum Indonesia dan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing

untuk orang perseorangan. Jadi jelas diketahui bahwa perseroan terbatas di Indonesia

dapat dirikan oleh Warga Negara Asing.43

Berkaitan dengan pendirian perseroan perlu diperhatikan bahwa perbuatan

hukum pendirian oleh 2 (dua) atau lebih pendiri tidak melahirkan perjanjian antara

para pendiri, melainkan mengakibatkan adanya perjanjian antara semua pendiri disatu

pihak dan perseroan di pihak lain. Berdasarkan perjanjian pendirian dimaksud para

pendiri berhak menerima saham dalam perseroan dan sekaligus mereka wajib

melakukan penyetoran penuh atas saham yang diambilnya.44

2. Akta pendirian berbentuk Akta Notaris

Cara mendirikan perseroan haruslah dibuat “secara tertulis” (schriftelijk, in

writing) dalam bentuk akta yakni akta notaris dalam bahasa Indonesia, karena akta

pendirian tersebut merupakan akta otentik, yang dapat dipandang sebagai alat bukti

yang mengikat dan sempurna.

43

Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang,

(Bandung : Alumni, 2008), hlm. 40. 44

Fred B.G. Tumbuan, Tugas dan wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang

Tentang Perseroan Terbatas, “Sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas” yang

diselenggarankan oleh Ikatan Notaris Indonensia (INI) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta, hlm. 3.


49

Keharusan akta pendirian harus berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi

sebagai probationis causa. Maksudnya akta notaris tersebut tidak hanya berfungsi

sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian perseroan, akan tetapi juga berfungsi

sebagai solemnitatis causa yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta

pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat

diberikan “pengesahan” oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia.45

Akta pendirian perseroan terbatas memuat anggaran dasar dan keterangan lain

yang berkaitan dengan Perseroan, yang diatur dalam Pasal 8 UUPT. Pasal 15 ayat (1)

UUPT mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan yang harus dimuat dalam anggaran

dasar suatu perseroan, yaitu:

a. nama dan tempat kedudukan perseroan;

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

c. jangka waktu berdirinya Perseroan;

d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk

tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai

nominal setiap saham;

f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan

Dewan Komisaris;

i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta

pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Akan tetapi harus diajukan pengesahan

kepada Menteri, guna memperoleh status badan hukum. Pengajuan pengesahan dapat

45

Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan

Angkutan, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987), hlm. 146.


50

dilakukan oleh Direksi atau kuasanya. Jika dikuasakan hanya boleh kepada seorang

Notaris dengan hak substitusi.

UUPT memberi kemudahan untuk pengajuan melalui media elektronik, guna

memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat. Juga

menetapkan batas waktu pengajuan pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10

UUPT tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana

dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling

lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian

ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

(2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan

keterangan mengenai dokumen telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas

permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

(4) Apabila fromat isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan

keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,

Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada

pemohon secara elektronik.

(5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak

tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat

permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

(6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah

dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empatbelas) hari, Menteri

menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang

ditandatangani secara elektronik.

(7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri

langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik,

dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menjadi gugur.

(8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk

memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1).


51

(9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak

diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta

pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan

Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena

hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

(10)Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga

bagi permohonan pengajuan kembali.

3. Pemakaian nama perseroan terbatas

Penggunaan nama Perseroan Terbatas tidak boleh merugikan sesama

pengusaha di bidang usaha dan perdagangan dan menimbulkan adanya persaingan

tidak sehat. Pengaturan pemakaian nama perseroan dilakukan untuk memberikan

perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan yang beritikad baik, yang sudah

memakai nama tersebut secara resmi di dalam akta pendirian dan telah mendapat

pengesahan Menteri. Untuk itu tidak diijinkan ada nama yang sama atau hampir sama

untuk pemakaian nama perseroan di seluruh Indonesia.

Pengaturan pemakaian nama perseroan ini jelas diatur didalam Pasal 16 UUPT

2007:

(1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan

nama Perseroan lain;

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau

lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau

menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;

e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak

membentuk kata; atau

f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

(2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat

“PT”.

(3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.


52

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur

dengan Peraturan Pemerintah

4. Tempat kedudukan dan alamat tetap

Tempat kedudukan Perseroan Terbatas ditentukan dalam Pasal 5 UUPT 2007,

yang berisi tentang:

(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara

Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukanya

(3) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh perseroan,

barang cetakan, dan akta dalam hal perseroan menjadi pihak harus

menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan.

Prinsip utama dalam pasal ini adalah bahwa kedudukan perseroan didasarkan

pada anggaran dasar dan tempat kedudukan perseroan yang didirikan di Indonesia

berdasarkan undang-undang ini harus berada di Wilayah Negara Republik

Indonesia.46

Sehubungan dengan hal itu, tentang alamat yang dipilih sebagai tempat

kedudukan perseroan terbatas, undang-undang mengharuskan supaya tempat

kedudukan tersebut disebutkan dalam surat menyurat. Dalam praktek kita temui

alamat tersebut diletakkan pada kepala surat, dengan maksud agar perseroan mudah

dihubungi. Dan oleh menteri disyaratkan juga untuk melampirkan Surat Keterangan

Lurah setempat mengenai domisili perseroan tersebut, pada saat pengajuan dokumen

fisik untuk memohon persetujuan.

46

Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), (Bandung : Citra Aditya

Bakti, 2007), hlm. 20.


53

Jika peseroan memiliki beberapa kantor, yang ditentukan sebagai kantor pusat

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah alamat yang terdapat dalam

anggaran dasar perseroan.

Dalam ketentuan Pasal 17 UUPT 2007 juga disebutkan bahwa :

a. Perseroan mempunyai tempat kedudukan didaerah kota atau kabupaten

dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam

anggaran dasar;

b. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud, sekaligus merupakan kantor

pusat perseroan.

Ketentuan pada Pasal 17 UUPT 2007 tersebut tidak menutup kemungkinan

perseroan mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang

anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa dan kecamatan

tersebut.

3. Organ Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat

memiliki segala hak dan kewajiban yang dapt dimiliki oleh setiap orang perorangan,

dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi yang hanya mungkin dilaksanakan

oleh orang perorangan seperti misalnya yang diatur dalam buku Kedua KUHPerdata

tentang kewarisan.

Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki tersebut, ilmu

hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan

tersebut yang berbeda satu dengan yang lainnya.


54

Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 2 UUPT organ perseroan terbatas adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2. Direksi

3. Komisaris

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 butir 4 UUPT mengatakan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham

yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang

yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang

ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Jadi di sini organ perseroan yang tertinggi adalah Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS). Dalam organ RUPS inilah arah kebijakan perseroan ditentukan.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan

dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan

dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.47

2. Direksi

Direksi dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UUPT sebagai Organ Perseroan

yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk

kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili

Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan

anggaran dasar.

Jadi keberadaan direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai maksud dan

tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan demikian,

47

Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Ibid, hlm. 99.


55

keberadaan direksi sangat dibutuhkan oleh perseroan. Tidak mungkin terdapat suatu

perseroan tanpa adanya Direksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa direksi

dapat diibaratkan sebagai nakhoda perseroan, pusat energy (centra energy) perseroan,

mesin perseroan (corporate engineering), semangat perseroan (spirit of corporations),

corporate image yang utama dari perseroan, symbol perseroan (image corporations),

aura perseroan, dan lain sebagainya.48

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dirumuskan Pasal 1 angka 6 UUPT sebagai Organ

Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai

dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris dalam hal ini melakukan pengawasan atas kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun

usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian

nasehat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan perseroan.49

B. Dasar Hukum Pengaturan Akuisisi Perusahaan

1. Berdasarkan UUPT Nomor 40 Tahun 2007

Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

mengenai akuisisi yang dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tersebut

48

Tri Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas (Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung

Jawab), (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 41. 49

Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Op.Cit., hlm. 130.


56

disebut dengan istilah “pengambilalihan” meliputi 2 (dua) macam pengaturan, yakni

yang mengatur khusus tentang akuisisi dan yang mengatur akuisisi bersama-sama

dengan merger. Pasal-pasal yang mengatur khusus tentang akuisisi adalah sebagai

berikut:

Pasal 125

(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan

saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh

Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari

pemegang saham.

(2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau

orang perseorangan.

(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan

beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

(4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum

berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan

hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS

yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang

persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89.

(5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak

yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk

melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang

akan diambil alih.

(6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan

yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan

Komisaris masing-masing menyusun rancangan

Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan

mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;

b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan

mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil

alih;

c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan

yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan

diambil alih;


57

d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan

yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila

pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;

e. jumlah saham yang akan diambil alih;kesiapan pendanaan;

f. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan

mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia;

g. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju

terhadap Pengambilalihan;

h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota

Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan

yang akan diambil alih;

i. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan,

termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham

dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;

j. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil

Pengambilalihan apabila ada.

(7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari

pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) dan ayat (6) tidak berlaku.

(8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan

yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan

perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Pasal 128 ayat (2)

Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari

pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam

bahasa Indonesia.

Pasal 131

(1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan

pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang

perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (3).

(2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung

dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas

saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan

kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.


58

Sedangkan pasal-pasal dari UUPT 2007 yang mengatur akuisisi secara

bersama-sama dengan pengaturan tentang merger (dan konsolidasi) antara lain:

Pasal 89

(1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan,

Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar

Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu

berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan

jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili

dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling

sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum

kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan

keputusan RUPS yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan

berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit

2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah

sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian

dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar

menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang

persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat

(6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku

bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan

tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku

juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 126

(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,

atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan

Perseroan;

b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan

c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.


59

(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS

mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau

Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh

menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan,

Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 127

(1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan,

Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai

dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

(2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan,

Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib

mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1

(satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada

karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan,

Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan

RUPS.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat

memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan,

Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan

terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS

diselenggarakan.

(4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan

sesuai dengan rancangan tersebut.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap

menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau

Pemisahan.

(6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat

diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus

disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.


60

(7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,

atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat

(5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi

pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang

dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Pasal 128

(1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau

Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam

akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau

Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa

Indonesia.

(2) Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari

pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam

bahasa Indonesia.

(3) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Pasal 134 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan,

atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan,

Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Selain dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007,

pengaturan tentang akuisisi juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan

Terbatas yang diundangkan pada tanggal 24 Februari 1998.

Ketentuan khusus tentang akuisisi tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksud dan

untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi perseroan

yang akan diambilalih.


61

(2) Direksi perseroan yang akan diambilalih dan pihak yang

akan mengambilalih masing-masing menyusun usulan

rencana pengambilalihan.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-

masing wajib mendapat persetujuan Komisaris perseroan yang

akan diambilalih atau lembaga serupa dari pihak yang akan

mengambilalih, dengan memuat sekurang-kurangnya :

a. nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum

lain, atau identitas orang perseorangan yang melakukan

pengambilalihan;

b. alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan,

pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang

melakukan pengambilalihan;

c. laporan tahunan terutama perhitungan tahunan tahun buku

terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang

melakukan pengambilalihan;

d. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan

yang melakukan pengambilalihan apabila pembayaran

pengambilalihan dilakukan dengan saham;

e. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil

pengambilalihan;

f. jumlah saham yang akan diambilalih;

g. kesiapan pendanaan;

h. neraca gabungan proforma perseroan setelah pengamb

ilalihan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi

keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan

perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang

independen;

i. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak

setuju terhadap pengambilalihan perusahaan;

j. cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang

akan diambilalih;

k. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.

Pasal 27

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan

bahan untuk penyusunan Rancangan Pengambilalihan yang

disusun bersama antara Direksi perseroan yang akan

diambilalih dengan pihak yang akan mengambilalih.

Pasal 28

Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sekurang-

kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan


62

rencana pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26.

Pasal 29

Ringkasan Rancangan Pengambilalihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 wajib diumumkan oleh Direksi

dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diberitahukan secara

tertulis kepada karyawan perseroan yang melakukan

pengambilalihan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing

perseroan.

Pasal 30

Rancangan Pengambilalihan wajib mendapat persetujuan

Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang akan

diambilalih dan yang akan mengambilalih atau lembaga serupa

dari pihak yang akan mengambilalih.

Pasal 31

(1) Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam Akta

Pengambilalihan.

(2) Akta Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Pasal 32

(1) Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan

mengadakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka

pengambilalihan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan

Anggaran Dasar oleh Menteri.

(2) Apabila pengambilalihan perseroan dilakukan dengan disertai

perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan

persetujuan Menteri, maka pengambilalihan mulai berlaku

sejak tanggal pendaftaran Akta Pengambilalihan dalam Daftar

Perusahaan.

(3) Apabila pengambilalihan perseroan tidak mengakibatkan

perubahan Anggaran Dasar, maka pengambilalihan mulai

berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan.

Pengaturan tentang akuisisi juga diberlakukan disetiap negara. Jika dahulu

fenomena ini hanya muncul terutama di Amerika Serikat, maka saat ini akuisisi terjadi


63

diberbagai negara diseluruh dunia. Jelaslah bahwa akuisisi telah menjadi salah satu

strategi tingkat korporat yang sangat penting dalam milenium baru ini. Dalam

pelaksanaan akuisisi tersebut, pemerintah Negara setempat berhak memberikan

persetujuan untuk menerima atau menolak akuisisi, misalnya :50

1) Amerika Serikat

Beberapa jenis industri yang tergolong “sensitif” diatur secara ketat bahkan

dilarang sama sekali diakuisisi oleh asing seperti perbankan, asuransi, komunikasi,

pertahanan, investment banking, public utilities, transportasi air dan udara. Secara

hirstoris, negara ini telah lama memiliki undang-undang antimonopoli yang

mengatur tentang akuisisi yaitu Sherman Act 1890, kemudian dilakukan

penyempurnaan dengan mengeluarkan The Clayton Act 1914. Clayton Act

mempertegas larangan akuisisi yang bisa mengurangi persaingan atau akuisisi

yang mengarah pada monopoli. Aktivitas akuisisi ini dipantau oleh beberapa agen

pemerintah seperti Federal Trade Comission (FTC), Departemen Kehakiman dan

Security Exchange Comission (SEC). Beberapa undang-undang antimonopoli di

Amerika Serikat telah lahir seperti The Federal Trade Comission Act 1914, The

Celler-Kefauver Act 1950, The Hart-Secott-Rodino Act 1976 dan kemudian

Horizontal Merger Guidelines 1992 yang telah direvisi pada tahun 1997.

2) Perancis

Pemerintah Perancis melalui Treasury Departement (Kementerian Ekonomi dan

Keuangan) mengatur akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan diluar Negara yang

50

Abdul Moin, Merger, Akuisisi & Divestasi, (Yogyakarta : Ekonisia, 2010), hlm. 292.


64

tergabung dalam Uni Eropa. Akuisisi lebih dari 20% ekuitas terhadap perusahaan

di Perancis sudah dianggap sebagai investasi langsung. Pemerintah melarang

akuisisi untuk industri-industri strategis dibawah pengawasan pemerintah seperti

industry pertahanan dan industri alat-alat medis. Disamping itu pemerintah juga

melarang akuisisi yang mengakibatkan menurunnya tingkat persaingan industri

tertentu. Di Uni Eropa, khususnya Jerman, akuisisi oleh pihak asing harus

mendapat persetujuan dari German Cartel Office.

3) Inggris

Di Inggris , aktivitas akuisisi diawasi oleh Monopolies and Mergers Comission

(MMC) dan Office of Trading (OFT) yang merupakan agen yang terbentuk dari

lahirnya Fair Trading Act 1973. Proses akuisisi di Inggris diinvestigasi dalam dua

tahap, pertama oleh OFT untuk mendapatkan rekomendasi dari Secretary of State

for Trade and Industry dan tahap kedua oleh MMC yang akan memutuskan

apakah merger dan akuisisi diterima atau ditolak.

C. Peranan Notaris dalam Akuisisi Perusahaan

Notariat berasal dari kata Latijne Notariaat, sedangkan Notaris dari Notarius

(Notarui), adalah orang yang menjalankan pekerjaan menulis.51

Perkembangan

perekonomian nasional melaju pesat dalam era globalisasi ini, terutama di dalam

bidang hukum bisnis, antara lain mencakup pendirian perusahaan, transaksi jual beli,

51

R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1982),

hlm. 82.


65

dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut adalah bagian dari Hukum Perdata. Oleh

karena itu pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana yang memadai dan

mendukung, misalnya: keamanan, perlindungan hukum, penegakan hukum, jaminan

kepastian hukum, terutama adalah sumber daya manusia di bidang hukum. Notaris

adalah salah satu bagian dari aparat penegak hukum, sebagai Pejabat Umum, yang

profesional mewakili negara untuk menjalankan fungsi sosialnya dalam pembuatan

akta sebagai alat bukti, berupa akta otentik.

Sejak ada hukum pembuktian, lembaga kenotariatan tidak hanya menulis,

tetapi juga sebagai lembaga pembuktian yang mengharuskan dibuatnya suatu akta

otentik. Hukum yang dibawa Belanda di Indonesia (BW) dalam Pasal-Pasal tertentu

mengharuskan adanya akta otentik untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Dalam Pasal

1870 KUHPerdata menyebutkan yang dapat menjadi alat bukti sempurna adalah akta

otentik sehingga lahirlah lembaga kenotariatan.

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat tentang

pengguna jasa notaris, telah terbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris ini

diundangkan dengan maksud sebagai pengganti Reglement of Het Notaris Ambt in

Indonesie (Stb.1860 No. 3, selanjutnya disebut PJPN-S. 1860 No. 3) tentang Peraturan

Jabatan Notaris yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan

masyarakat.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat,

hingga sekarang dirasakan masih disegani. Dengan berlakunya Undang-Undang No.


66

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan

hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri. Seorang notaris

sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh

nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya

(konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses

hukum.52

Notaris, adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia

mempercayakan sesuatu kepada notaris.

Menurut hukum, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, adalah akta

otentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang membantah

harus dapat membuktikan sebaliknya.53

Menurut definisi yang terdapat dalam Pasal 1

ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim

disebut dalam bahasa latin acta publica probant sese ipsa, apabila suatu akta

dikatakan sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-

katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap

setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak

otentik).54

52

Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. 2, (Jakarta : PT. Ichtiar

Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 157. 53

A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 28. 54

G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1983), hlm. 55.


67

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Undang-Undang yang berkaitan

dengan akta otentik, yaitu terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan

Notaris, yang menyatakan :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu

sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada

pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Sesuai dengan bunyi Pasal tersebut, yang menegaskan bahwa salah satu

kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris yaitu membuat akta secara umum,

dengan batasan sepanjang, antara lain :55

1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh

aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;

3) Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa

akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;

4) Berwenang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan

tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris;

5) Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin

kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.

Notaris selain berwenang membuat akta otentik baik oleh maupun

dihadapannya yang merupakan tugas pokoknya menurut peraturan yang berlaku bagi

jabatannya, notaris berperan pula:56

55

Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administritif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,

(Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 56. 56

Victor M, Situmorang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi, (Jakarta : Rineka Cipta,

1993, hlm. 13.


68

1) Bertindak sebagai penasihat hukum terutama yang menyangkut masalah

hukum perdata dalam arti luas (privaat) sebagaimana diatur dalam Pasal 15

ayat (2) huruf e UUJN.

2) Melakukan pendaftaran (waarmerking) atas akta-akta atau syarat di bawah

tangan dan dokumen (strukken)

3) Melegalisasi tanda tangan

4) Membuat dan mensahkan (waarmerking) salinan atau turunan berbagai

dokumen (copy collationee)

5) Mengusahakan disahkan badan-badan seperti Perseroan Terbatas dan yayasan

agar memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia

6) Membuat keterangan hak waris

7) Pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan lapangan yuridis dan

penyuluhan perpajakan seperti aturan bea materai, Bea perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB).

Dan yang paling penting, di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,

seorang Notaris harus pro–aktif, tegas dan memiliki penguasaan ilmu di bidangnya

untuk dapat menjelaskan secara terinci, dengan pandangan dan wawasan yang luas

untuk kebaikan masyarakat, berdasarkan kebenaran. Karena itu, seorang Notaris wajib

memiliki sikap ketidakberpihakan dan kemandirian. Menurut Herlien Budiono, dalam

Seminar Pembekalan Dan Penyegaran Pengetahuan Konferwil Ikatan Notaris

Indonesia Jawa Timur Di Surabaya tanggal 12 Juni 200957

:

“ada anggapan dalam praktek bahwa akta pihak dalam akta yang dibuat atas

permintaan (para) pihak. Ini benar, karena Notaris tidak dapat semau sendiri

atas inisiatif sendiri tanpa permintaan siapapun membuat suatu akta. Namun

hal tersebut tidak berarti bahwa Notaris bebas dari tanggungjawab terhadap isi

akta atau dengan dalih; “itu kemauan para pihak untuk dicantumkan di dalam

akta”.

Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata,

yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat

57

Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, (Surabaya :

Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 4.


69

oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta

dibuatnya. Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu :58

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri

untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.

2. Kekuatan pembuktian formil, yaitu sepanjang mengenai akta pejabat, akta

tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang

dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat

umum di dalam menjalankan kewajibannya.

3. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan bahwa isi keterangan

yang terdapat dalam akta adalah benar telah terjadi.

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi.

Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut

dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan

sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada

Hakim.

Sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata

tersebut, maka suatu akta otentik selain merupakan sumber untuk otentisitas suatu

akta notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-

syarat sebagai berikut :59

a) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat

umum.

58

Victor M, Situmorang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi, Ibid. 59

Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm.

43


70

Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris

sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat

(ambtelijke akten). Salah satu contoh akta pejabat adalah akta berita acara yang

dianut oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu perseroan terbatas.

Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau

dialami oleh notaris juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan

oleh pihak-pihak yang menghadap pada notaris, maka akta itu dinamakan “akta

partij”.

b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang adalah bahwa akta tersebut

terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri

dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur otentik,

artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan

menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang atau tidak.

c) Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai

wewenang untuk membuat akta tersebut.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas

adalah wewenang notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.

Berkaitan dengan akuisisi perusahaan, peranan notaris disini yang terutama

adalah memahami dengan benar tentang aturan dan peraturan yang berkaitan, lalu

harus melakukan langkah-langkah yang wajib ditempuh sesuai dengan UUPT :


71

1) RUPS dengan korum ¾ (pasal 89)

RUPS dalam transaksi Pengambilalihan harus dilakukan oleh Perseroan yang

mengambilalih, tentunya ini hanya berlaku dalam hal pihak yang mengambilalih

adalah suatu PT. Karena dapat saja yang mengambil alih adalah perseorangan atau

badan hukum asing.

Sebagaimana disebutkan pasal 125 ayat 4 UUPT :

“Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan,

Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan

keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang

persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

89.”

Selain perusahaan yang mengambilalih, perusahaan yang diambilalih juga harus

melakukan RUPS (lihat pasal 127 ayat 1).

2) Rancangan Pengambilalihan

Rincian tentang Rancangan Pengambilalihan diatur di pasal 125 ayat 6. Namun

kewajiban membuat Rancangan Pengambilalihan ini tidak berlaku apabila

dilakukan melalui jalur langsung kepada pemegang saham 125 ayat 7.

3) Pengumuman Koran I

Sebagaiman Ketentuan yang diatur dalam pasal 127 ayat 2 : wajib mengumumkan

ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan

secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.


72

Kewajiban pengumuman di atas tidak hanya berlaku bagi jalur melalui Direksi

tetapi juga berlaku bagi jalur langsung kepada pemegang saham (lihat pasal 127

ayat 8).

Jangka waktu 30 hari tersebut tidak dapat disingkat dengan alasan apapun,

meskipun telah lewat waktu 14 hari bagi kreditur untuk menyatakan keberatan

(pasal 127 ayat 4 dan 5).

Setelah 30 hari terlampui, maka dapat dilakukan pemanggilan RUPS dan sesuai

pasal 82 ayat 1 : “Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling

lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.”

(a). Jangka waktu yang 14 hari ini dapat dikurangi, apabila :

keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara

hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara

bulat.(Pasal 82 ayat 5).

(b). Atau tidak perlu diadakan RUPS dan diganti dengan : keputusan yang

mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak

suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang

bersangkutan (Pasal 91).

4) Akta Pengambilalihan

Kedua jalur yang disebutkan di atas, harus dibuat didalam Akta notaris dan

berbahasa Indonesia (pasal 128 ayat 1 dan 2).


73

5) Pemberitahuan Perubahan AD atau Perubahan Pemegang Saham ke Menteri

Pasal 131 mengharuskan Notaris untuk menindaklanjuti proses ini ke Menteri,

baik karena terjadi perubahan AD, karena menggunakan cara saham yang akan

dikeluarkan dari Perseroan (Pasal 131 ayat 1), maupun karena terjadinya

perubahan susunan pemegang saham (Pasal 131 ayat 2).

6) Pengumuman II

Proses Pengambilalihan tidak hanya 1 kali pengumuman, tetapi, 30 hari terhitung

sejak terjadinya Pengambilalihan, maka Direksi dari Perusahaan yang diambilalih

harus mengumumkan dalam 1 surat kabar atau lebih (pasal 133 ayat 2).

Dari uraian ringkas di atas, kita harus memulai paradigma baru bahwa setiap

Jual Beli Saham yang lazim dilakukan dalam praktek harus diuji apakah termasuk

kategori Pengambilalihan atau tidak.


repository.usu.ac.id › bitstream › handle › 123456789 › 29918... · bab i i pengaturan...

Documents