STIKes Fort De Kock BukittinggiNs.Hj.Evi Hasnita, S.Pd, M.Kes Overview of Standards Process, Facility Standards and Pre-Assessment of Educational facilities and standards in the Quality Assurance System of Education in Midwifery and Nursing Studies Program STIKes Fort De Kock Year 2010Vii + 66 pages, 4 tables, 6 eclosureABSTRACKQuality assurance system in STIKes Fort De Kock has applied himself thoroughly, but pemonitoring not been applied thoroughly and continue. It aims to determine the extent of educational quality standards applied in accordance with PP. 19 of 2005 on the SNP.This research is a descriptive analytic study conducted in Midwifery and Nursing Campus STIKes Fort De Kock Bukittinggi in June 2010, the population is all tenured faculty who teach in the Nursing and Midwifery Studies Program STIKes Fort De Kock in 2010 by 30 people, collecting data by questionnaire, presented in tabular form of frequency distributions and percentages. The results showed more than half (83.33%) of respondents stated that the process has appropriate standards or has been in charge, more than half (63.33%) of respondents said pre-standard facilities and facilities meet or has been applied, and more than half (73.33%) of respondents stated that the standard assessment appropriate education or have been applied.In this study we can conclude that the standard processes, tools and pre-standard facilities and educational assessment in compliance or has been applied as one of the existing minimum standards in Higher Education. In accordance with the Mission STIKes Fort De Kock, so students are able to work and develop the existing potential as well as superior and skilled in health Literatur : 10 (2003-2010)Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock BukittinggiNs.Hj.Evi Hasnita, S.Pd, M.KesGambaran Penerapan Standar Proses, Standar Sarana dan Pra-sarana serta Standar Penilaian Pendidikan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Program Studi Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock Tahun 2010vii + 65 halaman, 4 tabel, 6 lampiranABSTRAKSistem penjaminan mutu di STIKes Fort De Kock sendiri telah diterapkan secara menyeluruh, namun pemonitoring belum diterapkan secara menyeluruh dan continue. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana standar mutu pendidikan diterapkan sesuai dengan PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik yang dilaksanakan di Kampus Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock Bukittinggi pada bulan Juni 2010, populasi adalah semua dosen tetap yang mengajar di Program Studi Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock pada tahun 2010 sebanyak 30 orang, pengumpulan data dengan kuesioner, disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan presentase.Hasil penelitian menunjukkan lebih dari separoh (83,33%) responden menyatakan bahwa standar proses telah sesuai atau telah di tetapkan, lebih dari separoh (63,33%) responden menyatakan standar sarana dan pra-sarana sesuai atau telah diterapkan, dan lebih dari separoh (73,33%) responden menyatakan bahwa standar penilaian pendidikan sesuai atau telah diterapkan.Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa standar proses, sarana dan pra-sarana serta standar penilaian pendidikan telah sesuai atau telah diterapkan sebagai salah satu standar minimal yang ada pada Perguruan Tinggi. Sesuai dengan Misi STIKes Fort De Kock, sehingga mahasiswanya mampu berkarya dan mengembangkan potensi yang ada serta unggul dan terampil di bidang kesehatan. Daftar Bacaan : 10 (2003-2010)DAFTAR ISIHALAMAN JUDULPERNYATAAN PERSETUJUANABSTRAK ---------------------------------------------------------------------------------iKATAPENGANTAR -------------------------------------------------------------------- iiDAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------ ivDAFTAR TABEL ------------------------------------------------------------------------ viDAFTAR LAMPIRAN ------------------------------------------------------------------ viiBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang ---------------------------------------------------------------- 1Perumusan Masalah ---------------------------------------------------------- 4Tujuan Penelitian ------------------------------------------------------------- 5Tujuan Umun -------------------------------------------------------- 5Tujuan Khusus ------------------------------------------------------- 5Manfaat Penelitian ------------------------------------------------------------ 6Manfaat Teoritis ----------------------------------------------------- 6Manfaat Aplikatif ---------------------------------------------------- 6Ruang Lingkup .---------------------------------------------------------------- 6BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Sistemn Penjaminan Mutu Pendidikan ------------------------- 7Standar Mutu Minimal dalam SPMI ----------------------------------------- 11Praktik Baik Standar Proses Pembelajaran ---------------------------------- 12Praktik Baik Standar Sarana dan Prasarana --------------------------------- 18Praktik Baik Standar Penilaian Pendidikan --------------------------------- 32BAB III KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL Kerangka Konsep -------------------------------------------------------------- 48Definisi Operasional ----------------------------------------------------------- 49BAB IV METODE PENELITIAN Design Penelitian -------------------------------------------------------------- 51Tempat dan Waktu Penelitian ------------------------------------------------ 51Populasi dan Sampel ----------------------------------------------------------- 52Teknik Pengambilan Data ----------------------------------------------------- 52Teknik Pengelolaan Data ----------------------------------------------------- 53Analisa Data --------------------------------------------------------------------- 54BAB V HASIL PENELITIAN Analisis Situasi ----------------------------------------------------------------- 55Sejarah ------------------------------------------------------------------ 55Keadaan Umum Daerah Penelitian --------------------------------- 56Keadaan Umum Lokasi Penelitian ---------------------------------- 57Analisis Univariat -------------------------------------------------------------- 57BAB VI PEMBAHASANAnalisis Univariat -------------------------------------------------------------- 60Standar Proses -------------------------------------------------------- 60Standar Sarana dan Pra-sarana ------------------------------------- 61Standar Penilaian Pendidikan -------------------------------------- 63BAB VII PENUTUP Kesimpulan -------------------------------------------------------------------- 65 Saran --------------------------------------------------------------------------- 66 DAFTAR PUSTAKALAMPIRANDAFTAR TABELTabel 3.2 Definisi Operasional 48Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Standar Proses 56Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Standar Sarana dan Pra-sarana57Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Standar Penilaian Pendidikan 58DAFTAR LAMPIRANLampiran 1 Permohonan Menjadi RespondenLampiran 2 Format PersetujuanLampiran 3 Lembar KuesionerLampiran 4 Master TabelLampiran 5 Lembar SPSSBAB IPENDAHULUANLatar BelakangPendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan harapan dan dambaan bagi setiap warga negara ini. Masyarakat, baik yang terorganisir dalam suatu lembaga pendidikan, maupun orang tua/wali murid, sangat berharap agar murid dan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang bermutu agar kelak dapat bersaing dalam menjalani kehidupan.Untuk menjawab harapan masyarakat tersebut, dan tentunya juga untuk mengejar ketertinggalan dalam dunia pendidikan dibanding negara-negara lain, Pemerintah Indonesia dan DPR pada tahun 2003 telah melakukan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan, melalui penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Perubahan mendasar dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru tersebut adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, serta pemberian porsi yang cukup besar bagi peran serta masyarakat. Dengan demikian, masyarakat di sekitar lembaga pendidikan dapat menentukan sendiri terhadap lulusan yang diharapkan. Hal ini senafas dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang mencakup beberapa bidang pembangunan termasuk pendidikan. Dengan diberlakukannya otonomi pendidikan, diharapkan akan berpengaruh positif terhadap tumbuhnya lembaga pendidikan yang berkualitas. Setiap lembaga pendidikan diharapkan mampu menggali sumber daya dan potensi daerah berbasis keunggulan lokal. (Universitas Katolik Atmajaya, 2007)Konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari desentralisasi pendidikan tersebut, karena budaya dan potensi daerah yang sangat beragam, adalah lulusan yang bervariasi. Oleh karena itu, lewat Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, telah ditetapkan Standar Nasional Pendidikan yang mencakup isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan (PP. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab II Pasal 2 ayat (1). Sedang untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi (PP. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab II Pasal 2 ayat (2). (Sigit Nugroho,2008)Pengalaman penjaminan mutu dinegara-negara maju, seperti di negara-negara di eropa pada umumnya, perlu dikaji ulang untuk dapat disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Banyak praktek yang dilihat di negara maju nampaknya sesuai dan dapat diterapkan pada sistem pendidikan di Indonesia, namun ternyata belum bisa langsung diimplementasikan pada sistem pendidikan di Indonesia.Hal ini tidak terlepas dari sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Kita ambil contoh negara Inggris misalnya, tidak semua konsep penjaminan mutu di Inggris dapat diterapkan di Indonesia secara utuh.Standar adalah ketentuan minimal yang harus dipenuhi. Ini berarti setiap satuan pendidikan atau sekolah harus dapat mencapai kualitas minimal sama dengan standar tersebut atau lebih tinggi dari standar tersebut. Untuk memenuhi tujuan tersebut perlu ada penjamin mutu yang berkelanjutan, yakni upaya-upaya yang memastikan atau meyakinkan bahwa proses pendidikan akan menghasilkan output dan outcome yang bermutu (sesuai dengan standar). (Depdiknas, 2008. P: II-1)Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia harus dilakukan dengan cara yang sistematis, integral, menyeluruh dan berkelanjutan. Sistematis artinya bahwa satu kegiatan menjadi dasar dari kegiatan berikutnya. Integral artinya satu kegiatan terkait atau menjadi bagian dari kegiatan yang lain. Menyeluruh artinya penjaminan mutu tidak bisa dilakukan secara sepihak dan parsial. Berkelanjutan artinya penjaminan mutu harus dilakukan secara berulang-ulang. Semua lembaga pendidikan sebaiknya melakukan penjamina mutu pendidikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti: Sekolah, Komite Sekolah, Dinas Pendidikan, LPMP dan Lembaga Pendidikan Non Formal dan juga lembaga Perguruan Tinggi.Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock merupakan salah satu STIKes yang ada di Bukittinggi. STIKes ini terdiri dari 5 program studi yaitu Prodi Kesehatan masyarakat, Prodi Keperawatan, Prodi Fisiotherapi, Prodi D3 Kebidanan dan Prodi DIV Bidan Pendidik. Sistem penjaminan mutu di STIKes Fort De Kock sendiri telah diterapkan secara menyeluruh, namun pemonitoringan belum diterapkan secara menyeluruh dan continue. Hal ini disebabkan karena kesibukan pada pemegang program tersebut, sehingga masih ditemukan adanya kesenjangan. Evaluasi penjaminan mutu itu sendiri dilakukan setiap setahun sekali oleh Ketua Yayasan. (STIKes Fort De Kock, 2010).Dari latar belakang dan permasalahan tersebut, penulis mendapatkan jumlah pengajar atau dosen yang mengajar di Prodi Kebidanan sebanyak 15 orang dan Keperawatan sebanyak 15 orang penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul Gambaran Penerapan Standar Proses, Standar Sarana Dan PraSarana Serta Standar Penilaian Pendidikan Dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Di Program Studi Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock Bukittinggi Tahun 2010.Perumusan MasalahDalam penulisan laporan ini, penulis mencoba mengungkapkan bagaimana sistem penjaminan mutu pendidikan yang ada di STIKes Fort De Kock mampu sesuai dengan standar mutu yang terdapat dalam SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). Ada beberapa standar yang harus dimiliki sebuah perguruan Tinggi yang di atur dalam PP. No. 19 Tahun 2005 tentang SNP (Standar Nasional Pendidikan), yaitu : Standar Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Pembiayaan, Penilaian pendidikan serta standar penelitian.Dalam hal ini penulis mencoba melakukan penelitian dengan membatasi ruang lingkup hanya dengan membagi 3 dari 9 standar mutu yang ada, yaitu : standar Proses, Sarana dan Prasarana serta standar Penilaian Pendidikan. Penelitian dilakukan di STIKes Fort De Kock dalam lingkungan program studi Kebidanan dan Keperawatan pada tahun 2010.C. Tujuan Penelitian1. Tujuan UmumUntuk mengetahui sejauh mana standar mutu pendidikan yang terdapat dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP mampu diterapkan oleh pendidikan di STIKes Fort De Kock Jurusan Kebidanan dan Keperawatan pada tahun 2010.2. Tujuan KhususMengidentifikasi dan menganalisa pelaksanaan standar Proses mampu di terapkan sebagai salah satu Standar minimal Perguruan Tinggi.Mengidentifikasi dan menganalisa pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana mampu di terapkan sebagai salah satu Standar minimal Perguruan Tinggi.Mengidentifikasi dan menganalisa pelaksanaan standar Penilaian Pendidikan mampu di terapkan sebagai salah satu Standar minimal Perguruan Tinggi.D. Manfaat Penelitian1. Manfaat TeoritisMenambah pengetahuan, wawasan dan sedikit pengalaman yang berharga untuk mengetahui lebih dalam mengenai standar mutu pendidikan sebagai terapan yang harus dilakukan di sebuah Perguruan Tinggi guna mendapatkan hasil yang maksimal.2. Manfaat Aplikatifa. Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai masukkan dalam rangka meningkatkan standar mutu pendidikan di Perguruan Tinggi dan penerapannya dalam fakta di lapangan itu sendiri.b. Sebagai bahan masukan dan menambah wawasan bagi penulis lain yang akan meneliti standar minimal mutu pendidikan di masa yang akan datang.E. Ruang LingkupMengingat keterbatasan yang ada, maka penulis melakukan penelitian dengan Judul Gambaran Penerapan Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Penialaian Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Prodi Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock Bukittinggi Tahun 2010. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan menggunakan 3 standar minimal yang ada dalam PP No. 19 Tahun 2005 yaitu standar Proses, Sarana dan Prasarana serta standar Penilaian Pendidikan. Populasinya adalah semua dosen yang terlibat dalam penjaminan mutu dan pemegang kurikulum yang ada di Prodi Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock sebanyak 30 orang. Metoda penelitan adalah Deskriptif Analisis.BAB IITINJAUAN PUSTAKAA. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI)Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. Dengan demikian, pedoman SPMI ini tidak bertujuan mendikte perguruan tinggiagar menjalankan proses penjaminan mutu seperti diuraikan di dalamnnya, melainkan pedoman ini bertujuan memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang pada umumnya terkandung dalam SPMI di suatu perguruan tinggi. Kebijkanan ini di ambil karena disadari bahwa setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan, antara lain dalam hal sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, jumlah dosen dan jumlah mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya dan pola kepemimpinan.7SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (caontinuous improvement), sebagaimana di atur oleh Pasal 50 ayat (6) UU. Sisdiknas juncto Pasal 91 PP. No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (continuous improvement/kaizen), sehingga stakeholders baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. (Depdiknas, 2008, p:II-1)Perguruan tinggi adalah suatu pendidikan penyelengaara pendidikan tinggi dengan tujuan adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dengan demikian ada beberapa dimensi yang melekat pada perguruan tinggi, yaitu :Dimensi EtisHakikat tugas dan panggilan universitas adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran dan pendidikan para mahasiswa yang dengan suka rela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Universitas adalah suatu komunitas akademik yang dengan cermat dan kritis membantu melindungi dan meningkatkan martabat manusia dan warisan budaya melalui penelitian, pengajaran dan berbagai pelayanan yang diberikan kepada komunitas setempat, nasional bahkan internasional. Dalam konteks pencarian kebenaran secara utuh, universitas mempunyai kebebasan akademik. Kebebasan akademik berakar pada martabat manusia yang mempunyai kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. Makna akan menjamin bahwa penemuan baru akan digunakan untuk kesejahteraan otentik individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Idrajit, Richcardus Eko:2006)Dimensi KeilmuanDunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya di perguruan tinggi melalui pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan dan bukan di pendidikan yang lebih rendah atau di tempat lain. Universitas adalah suatu masyarakat akademik, yaitu masyarakat ilmu pengetahuan yang mempunyai otonomi ilmu pengetahuan berupa kebebasan akademik dalam tiap disiplin ilmu sesuai dengan prinsip dan metode masing-masing. Oleh karena itu setiap dosen harus berusaha selalu meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Demikian pula para mahasiswa diarangsang untuk berpikir secara kritis, sistematis dan taat asas serta mau dan mampu belajar seumur hidup. ( Idrajit, Richcardus Eko:2006 )Dimensi PendidikanPendidikan tinggi adalah pendidikan pada tingkat tinggi. Namun, hal ini sering menimbulkan polemik, apakah memang betul bahwa proses yang terjadi di universitas merupakan suatu pendidikan atau suatu pembelajaran karena arti pendidikan berlainan dengan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus menerus. Proses pembelajaran pada umumnya bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses pendidikan bersifat informal dan terjadi terutama dalam keluarga, tetapi dapat pula dalam masyarakat bersekolah. Dalam proses pendidikan tinggi yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur dan system mengenai pembelajaran. Namun, polemik mungkin dapat didamaikan dengan penjelasan bahwa dalam perguruan tinggi terjadi pendidikan melalui pembelajaran. ( Idrajit, Richcardus Eko:2006 )Dimensi SosialPenemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industry yang sangat besar. Melalui pertumbuhan inilah kesejahteraan manusia pun ditingkatkan. Melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab dalam masyarakat. Dari para lulusannya masyarakat mengharapkan penbaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lebih lanjut, melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problem yang sedang dihadapi masyarakat seperti pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan dan lain sebagainya. ( Idrajit, Richcardus Eko:2006 )Dimensi KorporasiPerguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi mempunyai pelanggan, yaitu para mahasiswa dan masyarakat pengguna lulusannya. Perguruan tinggi menghadapi persaingan dengan perguruan tinngi lainnya baik dari dalam ataupun luar negeri. Apabila mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri sehingga mengalami defisit dan jika dialami terus-menerus, maka kelangsungan hidup perguruan tinngi akan terancam. Ada semacam break event point yang harus dicapai dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan dan metode. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya pada masyarakat agar dikenal dan dibeli. Semuanya menunjukkan kesamaan antara perguruan tinggi dan perusahaan. Inilah yang disebut dengan dimensi korporasi perguruan tinggi. ( Idrajit, Richcardus Eko:2006 )B. Standar Mutu Minimal dalam SPMI Perguruan tinggi merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi. Ada 8 macam standar minimal wajib yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu : Standar IsiStandar ProsesStandar Kompetensi LulusanStandar Pendidik dan Tenaga KependidikanStandar Sarana dan PrasaranaStandar PengelolaanStandar Pembiayaan, danStandar Penilaian Pendidikan.Sejumlah standar lain yang melampaui standar minimal, baik melampaui secara kualitatif maupun kuantitatif, atas inisiatif perguruan tinggi (Intermally Driven) yang dijabarkan dari visi perguruan tinggi yang bersangkutan. Melampaui secara kualitatif berarti jika standar minimal menetapkan standar tertentu, misalnya dosen harus berpendidikan magister, maka perguuan tinggi dapat menetapkan bahwa dosen harus berpendidikan lebih tinggi yaitu doktor. Sedangkan melampaui secara kuantitatif berarti perguruan tinggi menambahkan sejumlah standar selain 8 standar minimal yang dijabarkan dari visi perguruan tinggi tersebut. (Depdiknas, 2008, p: II-5) Praktik Baik Standar Proses PembelajaranDalam pasal 1 butir 20 UU. No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di lingkungan pendidikan tinggi, interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa ( student centered learning ) terjadi proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam empat ranah, yang disebut ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran; ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran, misalnya penerimaan, partisipasi, penentuan sikap; ranah psikomotorik yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, misalnya persepsi, kreativitas; ranah kognitif yaitu kemampuan untuk bekerja sama.Agar proses pembelajaran dapat menghasilkan perubahan pada mahasiswa dalam empat ranah di atas dan bermutu ( memenuhi kompetensi lulusan ), diperlukan standar mutu proses pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi serta dengan memperhatikan kompetensi lulusan yang dibutuhkan stakeholders. Pasal 1 angka 6 PP No. 19/2005 tentang SNP menyatakan bahwa, standar proses adalah SNP yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sedangkan pasal 21 (1) SNP menyatakan bahwa, pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa lingkup standar proses adalah adalah standar mutu yang ditetapkan, dilaksanakan ( dipenuhi ) dan dikendalikan oleh peguruan tinggi. Dalam suatu proses pembelajaran terdapat berbagai komponen yang saling berinteraksi dan berinterelasi, yang mana komponen tersebut adalah dosen, mahasiswa, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran serta metode dan strategi pembelajaran. Dosen sebagai komponen yang sangat menetukan dalam implementasi strategi pembelajaran. Tujuan pembelajaran sebagai pengikat segala aktivitas dosen dan mahasiswa. Karena itu tujuan pembelajaran harus ditetapkan dalam merancang program pembelajaran yang mana akan digunakan untuk evaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran.Mekanisme Penetapan Standar Proses PembelajaranStandar proses pembelajaran disusun berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundangan, visi dan misi perguruan tinggi serta kebutuhan stakeholders terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh stakeholders. Standar proses pembelajaran adalah keseluruhan tolak ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu tentang seluruh proses kegiatan pembelajaran pada setiap fakultas/jurusan/program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, serta pengembangannya secara berkelanjutan. Tujuan standar ini adalah menjamin pemenuhan mutu seluruh proses pembelajaran dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif dan kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan segala aspek secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.Untuk menetapkan isi standar proses pembelajaran, dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :Melakukan studi pendahuluan/ penelusuran terhadap ketentuan normatif yaitu peraturan perundangan yang mengatur tentang proses pembelajaran. Selain ketentuan normatif, harus diperhatikan pula visi dan misi perguruan tinggi sebagai landasan sekaligus tujuan dalam menentukan isi standar proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut dapat ditentukan standar yang menggambarkan sesuatu ( dalam berupa keadaan ataupun proses ) yang diharapkan terjadi atau yang seharusnya terjadi.Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analisys.Melakukan studi lapangan untuk mengetahui kebutuhan stakeholders tentang kompetensi lulusan.Rumuskan standar dengan menggunakan rumus atau prinsip audience, behavior, competence, dan degree ( ABCD ), dengan memperhatikan acuan normatif yaitu perundang-undangan yang relevan, nilai-nilai dasar, visi, misi, tujuan dan sasaran PT, serta keterkaitan antar standar.Mekanisme Pemenuhan Standar Proses PembelajaranPemenuhan standar pada prinsipnya menuntut setiap fakultas atau program studi dan atau dosen sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan struktur organisasi PT yang bersangkutan secara konsisten memenuhi atau melaksanakan Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian pejabat atau pimpinan unit atau dosen harus menjadikan standar ini sebagai tolak ukur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam tahap ini, pimpinan unit perlu melakukan sosialisasi isi Standar Proses Pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal, khususnya dosen dan tenaga kependidikan.Dalam tahap ini, pimpinan juga harus memperhatikan semua ketentuan normative yang relevan agar upaya pemenuhan isi standar tidak melanggar peraturan perundangan. Pemenuhan Standar Perencanaan Proses PembelajaranFakultas mencetak boring silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus diisi oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang telah ditetapkan.Dosen menentukan metode pengajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan materi pembelajaran agar terjadi perubahan pada mahasiswa kea rah yang lebih baik.Dosen menyiapkan penyusunan soal test dan melakukan penilaian hasil belajar.Dosen menentukan strategi pembelajaran yang sesuaiPemenuhan Standar Pelaksanaan Proses PembelajaranPenyelenggaraan pembelajaran dapat terdiri dari kegiatan tatap muka yang diselenggarakan selama 16 minggu termasuk UTS dan UAS, dengan alat bantu berupa :SAP yang dibagikan kepada seluuh mahasiswa untuk suatu mata kuliah.Berita acara tatap muka setiap perkuliahan.Presensi ( daftar kehadiran ) mahasiswa dan dosen untuk memantau standar minimal kehadiran mahasiswa dan dosen. .Pemberian tugas kepada mahasiswa untuk menunjang keberhasilan mahasiswa.Pemberian test formatif ( test penyerapan) kepada mahasiswa untuk memantau tingkat penyerapan materi kuliah oleh mahasiswa.Pemenuhan Standar Pengawasan Proses PembelajaranFakultas menyiapkan berita acara tatap muka/perkuliahan yang berisi data dan informasi tentang materi pembelajaran, tugas yang diberikan kepada mahasiswa.Fakultas menyiapkan presensi (daftar hadir) mahasiswa dan dosen untuk memantau standar minimal kehadiran mahasiswa dan dosen.Mekanisme Pengendalian Standar Proses PembelajaranPengendalian Standar Proses Pembelajaran ( tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembelajaran ) harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang, misalnya : Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi. Tujuannya adalah untuk memantau penerapan standar secara konsisten pada kondisi factual. Bilamana perlu pejabat tersebut segera mengambil tindakan korektif apabilka ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan. Jadi setiap unit akademik yang bersangkutan selalu melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah di taati. (Depdiknas, 2008, p: II-60) Praktik Baik Standar Prasarana dan Sarana PendahuluanPenjaminan mutu pendidikan tinggi sangat penting agar lulusan pendidikan tinggi dapat menyelesaikan permasalahan individu dan bangsa. Untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi diperlukan (1) tujuan yang jelas, (2) rencana mutu keluaran dan perkiraan outcomes, (3) proses pendidikan, (4) input (5) sumberdaya, dan (6) prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana adalah salah sate bagian input, sedangkan input merupakan salah sate subsistem dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI PT). Dengan demikian, di dalam SPMI PT perlu dibuat standar mutu sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan setiap PT sepanjang standar minimum yang beriaku secara nasional dipenuhi oleh PT yang bersangkutan.Khusus tartarrg sarana dan prasarana ini, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyatakan perlu adanya standar mutu sebagai tolok ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana yang tersedia pada setiap Perguruan Tirrggi. Memang, di dalam PP tersebut disebutkan bahwa standar nasional untuk sarana dan prasarana ini masih harus ditetapkan oleh Pemerintah (Menteri), namun demikian peraturan yang lama hingga saat ini masih berlaku yaitu Keputusan Mendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (PI). Di dalam peraturan ini misalnya (pada bagian Lampiran), ditetapkan persyaratan minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada setiap PT di indonesia.Sesuai dengan prinsip di dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI PT) yaitu bahwa setiap PT di Indonesia hendaknya memiliki seperangkat standar mutu yang sangat esensial dan diperlukan dalarn penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka sangatlah wajar apabila salah satu siandar mutu tersebut adalah tentang sarana dan prasarana. Substansi atau isi dari standar mutu tersebut minimal sama dengan standar minimal yang berlaku secara nasional, namun di sisi lain PT memiliki otonomi yang luas untuk meningkatkan / meninggikan / memperluas substansi standar itu. Semakin tinggi tolok ukur yang dipakai untuk menilai tingkat mutu, maka berarti semakin tinggi pula mutu institusi itu. Standar mutu ini harus ditingkatkan secara berkelanjutan agar tercapai peningkatan mutu berkelanjutan atau sustainable quality improvement.Banyak PT dalam melakukan penjaminan mutu khusus di bidang sarana dan prasarana, baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran maupun yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain yang menunjang seluruh tridharma PT. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan inspirasi kepada penyelenggara PT, bahwa kebijakan di bidang prasarana dan sarana merupakan open ended solution. Artinya, prasarana dan sarana yang diperlukan tergantung situasi dan kondisi tertentu, tetapi penyelenggara PT wajib melakukan yang terbaik dalam keterbatasan yang ada. Agar terjadi persamaan persepsi, maka dalam bab ini definisi tentang Standar Sarana dan Prasarana yang dipakai adalah definisi di dalam PP tentang SNP, yaitu standar pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.Mekanisme Penetapan Standar Sarana dan PrasaranaDalam menetapkan Standar Sarana dan Prasarana perlu diperhatikan beberapa hal penting berikut ini, yaitu :Substansi atau isi dari Standar Sarana dan Prasarana harus sesuai atau tmelanggar peraiuran perundang-undangan yang relevan dengan bidang sarana dan prasarana untuk PT. Konkritnya, substansi standar tersebut minimal harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan, setelah itu apabila PT yang bersangkutan memang benar-benar sangat mampu maka dapatlah dibuat standar dengan substansi yang melebihi siandar minimal nasional.Substansi standar tersebut juga harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan dari PT yang bersangkutan dan bila perlu juga harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan dari unit-unit di dalam lingkungan PT seperti fakultas, jurusan, dan program studi.Substansi standar tersebut juga harus sedapat mungkin selaras dengan keinginan, masukan atau saran dari para stakeholders PTAgar substansi Standar Sarana dan Prasarana yang akan ditetapkan oleh PT di dalam SPMI nya tidak bertentangan dengan ketentuan normatif yang berlaku secara nasional, maka perlu dipahami terlebih dahulu aturan tersebut yang antara lain terdapat dalam PP tentang SNP dan Keputusan Mendiknas tentang Pedoman Pendirian PT sebagaimana disebut pada bagian Pendahuluan.Pasal 42 hingga 47 PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan, dalam konteks pendidikan tinggi adalah PT, wajib mempunyai Standar Mutu Sarana dan Prasarana, yang mengatur tentang :Sarana dan prasarana apa saja yang minimal harus dipunyai oleh setiap Perguruan Tinggi (PT).Jenis dan jumlah peralatan minimal laboratorium yang harus tersedia yang dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per mahasiswa.Jenis dan jumlah buku perpustakaan khususnya buku teks yang dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk setiap mata kuliah per mahasiswaJenis dan jumlah sumber belajar lainnya yang dinyatakan dalam rasio jumlah minimal sumber belajar tersebut per mahasiswa.Lahan untuk bangunan PT, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan, yang dinyatakan dalam rasio luas lahan per mahasiswa.Letak lahan bangunan PT juga harus memperhatikan, antara lain, pertimbangan keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan, dan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui mahasiswa untuk menjangkau bangunan tersebut.Rasio luas ruang kuliah per mahasiswa.Kualitas bangunan minimal yaitu kelas A dan atau bangunan tersebut harus tahan gempa khususnya apabila terletak di daerah yang rawan gempa.Fasilitas khusus untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga non-dosen yang memerlukan layanan khusus karena keterbatasan fisik mereka (kaum difabel).Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala dan berkesinambungan.Dari kutipan PP di atas tampak bahwa substansi Standar Sarana dan Prasarana yang harus dimiliki oleh setiap PT sekurang-kurangnya harus mengatur atau menetapkan berbagai hal sebagaimana tercantum dalam butir a hingga j di atas. Jadi, misalnya saja harus dapat ditetapkan standar mutu yang menetapkan tolok ukur minimum yang berlaku pada suatu PT tentang (1). jenis sarana dan prasarana apa saja yang harus disediakan oleh penyelenggara PT yang bersangkutan (2). periengkapan minimum yang harus tersedia pada setiap laboratorium di dalam lingkungan PT yang bersangkutan (3). rasio luas ruang kuliah untuk tiap mahasiswa (4). rasio buku teks untuk setap matakuliah untuk setiap mahasiswa yang harus tersedia di perpustakaan PT dan seterusnya, hingga standar tentang bagaimana PT tersebut harus memelihara seluruh sararia dan prasarana yang tersedia sewra berkaia dan berkelanjutan.Sebagai contoh berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa standar mutu yang terdapat di dalam kelompok Standar Sarana dan Prasarana berdasarkan praktek baik pada beberapa PT :Standar Prasarana dan Sarana (PS) bangunan, kesehatan dan ketenangan lingkunganSubstansi standar ini mencakup infrastruktur perguruan tinggi, harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan yang berlaku untuk daerah tersebut, dan dengan memperhatikan pertumbuhan akademik. Standar PS fasilitas pembelajaran mencakup ruang kelas lengkap dengan sarana dan cukup untuk melaksanakan kurikulum. Standar PS laboratorium mencakup peralatan laboratorium, sesuai dengan jenis laboratorium masing-masing program studi. Dalam praktek baik, jumlah butir standar dalam setiap jenis standar ditetapkan oleh program studi, sesuai dengan visi, kebutuhan stakeho/ders, serta urgensi dan kemampuan program studi yang bersangkutan Standar PS sumber belajar (learning resources) antara lain terdiri atas peralatan, bahan, dan teknologi informasi.Standar Prasarana dan Sarana (PS) Sumber belajar utamaSubstansi standar ini terdiri atas buku-buku teks (perpustakaa / lainnya), laboratorium, jurnal, majalah, lembar informasi, internet dan intranet, CDROM, dan citra satelit. Sumber belajar harus diseleksi, dipilah, dan disinkronkan dengan tujuan pembelajaran.Standar pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan alatStandar mutu ini sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik dan sesuai fungsinya. Untuk itu diperlukan pemeriksaan dan perawatan dan apa bila terjadi kerusakan dapat diperbaiki dengan cepat sehingga mengurangi waktu mati (down time) atau out of work dari peralatan tertentu tersebut.Standar Prasarana dan Sarana (PS) umumStandar mutu tentang penyediaan dan ketersediaan air, listrik, dan telefon merupakan bagian penting dalam kegiatan perguruan tinggi, karena itu perlu dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan tatakelola yang jelas dan pasti sehingga penyediaan prasarana-sarana umum terselenggara secara baik dengan keandalan tinggi.Proses penyusunan standar PS tidak berdiri sendiri, tetapi dilaksanakan bersama-sama dengan penyusunan standar akademik secara keseluruhan dan lengkap. Hanya saja tiap PT dapat menentukan butir mutu yang akan diprioritaskan untuk dilaksanakan. Penyusunan standar dilakukan oleh suatu tim ad hoc yang diangkat oleh pimpinan PT. Tim terdiri atas wakil-wakil tingkat perguruan tinggi dan fakultas. Tim seperti ini terkadang dirasa terlalu besar, sehingga dapat menurunkan efisiensi kerja dan menyebabkan perlu waktu lama untuk menghasilkan standar. Untuk menghindari tim yang terlalu besar, maka anggota tim tidak diambil dari semua fakultas, tetapi diambil dari wakil cluster atau kelompok bidang ilmu. Da1am pembuatan standar PS perlu dipertimbangkan standar PS untuk gedung. Standar PS gedung harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan departemen teknis terkait. Perlu juga diperhatikan keamanan dan kenyamanan mahasiswa di dalam ruang kuliah, di perpustakaan, dan di laboratorium.Dalam penyusunan standar, panitia meninta masukan dari fakultas, lembaga, laboratorium, dan unit akademik lain di lingkungan PT. Perlu dikemukakan bahwa penyusunan standar tidak sama dengan penyusunan daftar Pengadaan barang. Penyusunan standar tidak menghasilkan daftar yang sangat rinci, tetapi berupa patokan. Yang harus diperhatikan dalam penyusunan standar PS adalah agar PS dapat digunakan secara optimal dan harus dirawat dengan baik, sehinggs PS dapat dipakai secara efektif dengan selalu memperhatikan keamanan penggunanya.Draft standar PS yang telah disusun oleh panitia ad hoc PT dapat dikirim ke fakultas-fakultas untuk dikaji ulang, dikoreksi, dan disempumakan. Hasil kaji ulang ini dipakai oleh panitia untuk menyusun draft akhir standar. Draft akhir dikirim ke eksekutif yang akan mempelajari dan menyempurnakannya lagi, sebelum dikirim untuk dibahas di Senat Akademik untuk diolah dan disahkan menjadi standar mutu Sarana dan Prasarana PTMekanisme Pemenuhan Standar Prasarana dan SaranaDalam usaha pemenuhan standar PS yang telah ditetapkan, langkah pertama adalah sosialisasi standar PS pada seluruh sivitas akademika, terutama pihak pengurus yayasan (bagi PTS), perguruan tinggi, fakultas, jurusan, dan program studi yang berkaitan dengan prasarana dan sarana. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh PT bekerjasama dengan organisasi penjaminan rnutu yang terdapat di tingkat PT, fakuftas, jurusan, dan program studi.Pemenuhan Standar PS Bangunan Serta Kesehatan LingkunganInfrastruktur perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta kesehatan lingkungan yang berlaku untuk daerah tersebut. Pengembangan infrastruktur fasilitas harus dituangkan dalam rencana induk (master plan), yang meliputi gedung dan laboratorium. Infrastruktur harus direncanakan secara sistematis, selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademis. Dalam arti yang lebih luas prasarana dan sarana mencakup semua aset perguruan tinggi seperti lahan, gedung, air, listrik, telefon, yang semuanya sudah dimiliki oleh perguruan tinggi, sehingga pengadaannya tidak akan dibahas dalam bab ini. Yang penting mengenai aset ini adalah perlunya praktek baik dalam mengelola aset tersebut, agar dapat optimum dalarn mendukung pelaksanaan proses pembelajaran. Praktek baik ini meliputi :Inventarisasi lahanInventarisasi gedung beserta semua ruang dan kegunaan ruangPemanfaatan lingkungan luar ruang / kelasPenting untuk pengembangan mutu dan efisiensi perguruan tinggi adalah bila dibuat Sistem Informasi Lahan dan Bangunan (SILB). Format sistem informasi ini dapat didasarkan pada keterkaitan lahan dan bangunan dengan unsur lokasi atau unsur yang menunjukkan letak objek terhadap suatu referensi spasial tertentu. Sistem informasi lahan dan bangunan dapat dikembangkan dengan pendekatan Geographic Information System (GIS), sehingga data lahan dan bangunan dikelola dalam basis data spasial dan basis data atribut. SILB biasanya memuat data seperti data dasar lahan yang berisi informasi tentang data yuridis / legal, data penggunaan lahan, data bangunan (kondisi fisik dan penggunaan), data ruang (kegunaan dan frekuensi penggunaannya, dll) Perguruan tinggi pada umumnya telah mempunyai data ini, sehingga cukup membuat kodifikasi dan memasukkan dalam SILB. Sistem Informasi ini penting dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan oleh eksekutif dalam pengembangan perguran tinggi.Pemenuhan Standar PS Sumber Belajar (Learning Resources)Sumber belajar mencakup buku teks, brosur, majalah, jurnal ilmiah, poster, lembar informasi, intemet, intranet, CD-ROM, peta, foto udara, citra satelit dll. Sumber belajar harus terseleksi dan sinkron dengan tujuan pembelajaran. Perpustakaan digital harus diadakan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan harus mempunyai rekaman elektronik tentang penelitian dan materi acuan dalam bentuk basis data full text dalam CD-ROM. Teknologi informasi harus diadakan / terpasang dan dimutakhirkan sesuai perkembangan teknologi sehingga mendukung e-learning. Pusat komputer perguruan tinggi harus menyediakan layanan komputer yang aksesibel, dengan jaringan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat kampus memanfaatkan secara penuh teknologi informasi, untuk kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan administrasi.Perpustakaan perlu diadakan pada tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan. Perpustakaan harus dilengkapi dengan fasilitas ruang baca yang memadai dan fasilitas peminjaman buku dan jumal sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika. Perpustakaan harus membuka layanan baca dan pinjam sekurang-kurangnya 10 jam per hari. Per1u juga fasilitas peminjaman antar perpustakaan atau minimal komunikasi katalog buku dan jurnal antar perpustakaan dan beberapa perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu mengembangkan perpustakaan digital sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pengelola perpustakaan harus mengusahakan data elektronis dari penelitian, dan bahan referensi dalam bentuk full-text data bases dalam CD-ROM.Pemenuhan Standar Pengadaan, Pengoperasian, Perawatan, dan Perbaikan AlatPerguruan tinggi memperoleh alat dengan jalan (1) membeli / pengadaan sendiri, (2) hibah yang diperoleh dari dalam negeri, misalnya perusahaan yang menyerahkan peralatan pendidikan atau komputer kepada perguruan tinggi, (3) mengikuti proyek Ditjen Dikti, misalnya pada masa yang telah lalu proyek Asian Development Bank, Proyek Bank Dunia atau proyek bilateral. Sedangkan kini dimungkinkan dapat diperoleh dari Proyek Hibah Kompetisi. Pengadaan alat yang dimeksud adalah alat untuk proses perkuliahan dan praktikum di laborstarium. Peralatan untuk proses Pembelajaran termasuk alat-alat yang ditentukan dalam standar akademik perguruan tinggi, yaitu peralatan dasar seperti papan tulis, White board, over-head projector, pengeras suara, sampai peralatan teknologi pendidikan mutakhir, seperti viewer dan komputer dalam kelas yang dapat dipakai untuk mengakses internet. Makin banyak ruang kelas yang mempergunakan peialatan canggih ini relatif makin baik kualitas proses pembelajaran.Hal penting yang perlu diperhatikan dalarn praktek baik pengoperasian alat adalah peningkatan pemanfaatan alat laboratorium. Pembudayaan pengoperasian dan pengelolaan alat laboratorium merupakan proses yang terus menerus. Setiap kesempaten atau bila tersedia biaya, pertu diadakan penataran teknisi laboratorium. Penataran dilaksanakan sehubungan denqan pengelolaan laboratorium, keamanan pekerjaan laboratorium, perawatan atau kebersihan laboratorium, dan perawatan terencana (planned maintenance). Banyak manfaat yang diperoleh bila pelatihan dilaksanakan secara periodik, sehingga kualitas teknisi dalam mengelola alat dapat terus meningkat. Teknisi laboratorium perlu juga dilatih dalam inventarisasi peralatan, sehingga dapat mengetahui sistem inventarisasi dan dapat mengoperasikan perangkat lunak inventarisasi. Unit pelaksana akademik (UPA) perlu mengimplementasikan komputerisasi peralatan laboratorium sehingga pengelolaan laboratorium dapat terlaksana secara efisien.Untuk meningkatkan pemakaian peralatan laboratorium maka perlu peningkatan ketrampilan (skill) pekerja laboratorium, juga perlu peningkatan kesejahteraan pekerja dengan insentif yang cukup dan pengembangan karir yang menarik dan jelas. Perawatan alat dimaksudkan untuk mencegah atau menunda kerusakan alat.Praktek baik dalam perawatan alat adalah disusunnya sistem perawatan alat untuk peralatan yang dipakai dalam proses pembelajaran dan peralatan yang dipakai untuk pelatihan. Manfaat dari sistem perawatan alat adalah sebagai berikut, peralatan senantiasa dapat digunakan bila diperlukan (equipment availability), masa pemakaian alat bertambah sehingga merupakan penghematan karena mengurangi anggaran untuk perbaikan maupun pembelian alat baru yang merupakan investasi yang besar.Praktek baik dalam perawatan dan perbaikan alat pada urnumnya adalah :Dibentuk organisasi pada tingkat perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan yang bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan alat.Disusun tatalaksana (standard operating procedure, manual prosedur) perawatan dan perbaikan alat.Dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) diangqarkan dana untuk perawatan dan perbaikan alat.Ketrampilan teknsi laboratorium ditingkatkan dengan pelatihan dalam merawat dan memperbaiki alat.Pemenuhan Standar Prasarana Umum Berupa Air, Listrik, dan TelefonSarana prasarana air, listrik, dan telefon merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan perguman tinggi. Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik dan tersedia tatakelola yang jelas dan pasti, sehingga beban yang harus dibayar untuk pemakaiannya tersebar secara merata sesuai dengan frekuensi pemakaian setiap Unit Pelaksana Akadernik (UPA). Dengan tatakelola yang baik, maka keandalan sistem distribusi air dan listrik, serta kontinuitas layanan telefon dapat diharapkan oleh seluruh pengguna di kampus.Praktek baik perawatan dan pengembangan jaringan listrik, telefon, dan distribusi air sesuai kebutuhan pengguna di kampus. Kebutuhan harus sudah diantisipasi dan pengelolaannya dilaksanakan oleh unit-unit di perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam :Pengelolaan dan pengembangan teleponPengelolaan dan pengembangan jaringan listrik dan pengelolaan air bersih.Mekanisme Pengendalian Standar Prasarana dan SaranaManajemen pengendalian standar pada dasarnya diarahkan untuk mengoptimalkan berlangsungnya proses peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dalam hal ini perlu diatur satu siklus SPM-PS, dengan keyakinan terjadinya peningkatan pada setiap tahun (rentang waktu tertentu) dapat dijamin. Betapapun kecilnya peningkatan apabila selalu ada pada setiap tahun (rentang waktu tertentu), SPMB-PS akan berlangsung baik. Suatu siklus SPMB-PS wajib dirancang terintegrasi dengan SPMB keseluruhan.Sebagai satu ilustrasi, untuk proses pembelajaran dapat dikembangkan peraturan, pengaturan, dan kesepakatan menyangkut kata-kata kunci berikut ini :Pada tingkat perguruan tinggi / fakultas, jurusan, standar PS dinyatakan dalam daftar prasarana dan sarana, serta tersedia organisasi dan tata kerja (OTK) dalam pemakaiannya.Pada tingkat program studi, standar PS dinyatakan dalam spesifikasi prasarana dan sarana yang lebih spesifik, terkait dengan irnplementasi Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS)Evaluasi dilakukan terhadap utility factor dan unjuk hasil kinerja pemakaian prasarana dan sarana. Berdasar hasil evaluasi dengan siklus tahunan, setiap tahun dilakukan perbaikan standar dan penjaminan dalam SPMB-PS sebagai bagian SPMB keseluruhan. (Depdiknas, 2008, p: II-119)Praktik Baik Standar Penilaian Pendidikan PendahuluanParadigma baru dalam sistem pendidikan tinggi yang dituangkan dalam HELTS 2003 - 2010 dan kemudian dijabarkan dalam beberapa peraturan perundangan, antara lain, Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 (Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Ndsional Pendidikan (SNP) telah memberikan wacana kepada Perguruan Tinggi (PT) tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Seyogyanya penerapan sistem penjaminan mutu (Quality Assurance System) melingkupi semua proses di dalam sistem pendidikan, mulai dari kualitas masukan mahasiswa sampai penjaminan kualitas lulusan yang dihasilkan. Dalam kesempatan ini, pedoman dan sharing praktik baik dalam penjaminan mutu difokuskan hanya pada penilaian pendidikan yang dilakukan oleh Dosen dan oleh PT sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi.Dalam PP tentang SNP, proses penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas; (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas / test / ujian. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah.Lebih lanjut, PP tersebut juga menetapkan bahwa sistem penilalan dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing PT dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, PT memiliki otonomi dalam menetapkan sistem dan standar mutu dalam penilaian pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan Standar Penilaan Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Oleh karena itu, diharapkan uraian tentang pedoman dan praktik baik dalam bab ini dapat memberikan inspirasi dan menambah wawasan bagi PT dalarn mengembangkan standar mutu penilaian pendidikan.Mekanisme Penetapan Standar Penilaian PendidikanSebagaimana disebutkan di atas, Standar Penilaian Pendidikan pada intinya terdiri dari 2 (dua) standar turunan; yaitu (a). standar penilaian pendidikan oleh Dosen, dan (b). standar penilaian pendidikan oleh PT. Kedua standar turunan di dalam kelompok Standar Penilaian Pendidikan ini bertujuan untuk menetapkan tolok ukur minimum penilaian atas hasil dari proses pembelajaran terhadap mahasiswa. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam uraian tentang rnekanisme penetapan standar penilaian pendidikan ini, masing-masing standar turunan tersebut akan dipaparkan secara berurutan setelah sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu beberapa hal penting yang bersifat umum yang pertu diperhatkan oleh PT, khususnya mereka yang ditugasi untuk membuat standar ini.Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika hendak menetapkan Standar Penilaian PendidikanPertama, hendaknya dipahami terlebih dahulu seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, ataupun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya adalah agar substansi atau isi standar tersebut tidak bertentangan dengan peraturan normatif yang berlaku secara nasional. Dengan kata lain, tindakan ini adalah untuk memastikan dipatuhinya ketentuan hukum oleh PT yang bersangkutan.Kedua, PT juga harus memastikan bahwa substansi standar benar-benar selaras dengan visi, misi dan tujuan dari PT yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk menjamin konsistensi antara visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dengan sistem penilaian pendidikan yang akan diterapkan pada perguruan tinggi tersebut. Akan menjadi buruk apabila standar penilaian pendidikan yang akan ditetapkan ternyata bertentangan dan/atau tak ada titik pertautannya dengan apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan PT tersebut.Ketiga, PT juga seyogianya mencari dan memperhatikan masukan / kontribusi pemikiran dari para stakeholders termasuk alumni, dan/atau dari asosiasi profesi. Alasannya, beberapa pihak dari stakeholders tersebut umumnya adalah para pihak yang mempekerjakan lulusan dari PT, sehingga dari mereka dapat diharapkan adanya saran atau pemikiran tentang bagaimana sebaiknya sistem penilaian pendidikan pada PT yang bersangkutan ditingkatkan mutunya. Kepada para stakeholders ini PT dapat pula melakukan uji publik terlebih dahulu tentang substansi dari Standar Penilaian Pendidikan sebelum stendar tersebut resmi diterapkan.Keempat, dalam proses penetapan Standar Penilaian Pendidikan terdapat empat aspek yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:Validitas isi dan konsep penilaian pendidikan yang sesuai dengan tujuan penilaian.Reliabilitas informasi dan konsistensi hasilKepraktisan prosedur dalam melakukan penilaianMemberikan efek terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan, khususnya pada improving quality of education system.Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika hendak menetapkan standar turunan yaitu Standar Penilaian Pendidikan Oleh Dosen.Walaupun menurut PP tentang SNP, penetapan Standar Penilaian Pendidikan menjadi otonomi PT, namun tidak ada salahnya apabila dalam bab ini disarankan agar PT dalam menetapkan substansi standar penilaian, khususnya penilaian oleh Dosen, mengutamakan terlebih dahulu 3 (tiga) aspek yang perlu ditetapkan standar mutu, yaitu: Metode dan mekanisme penilaian Prosedur penilaianInstrumen penilaianSejalan dengan perubahan paradigma dalam sistem pembelajaran di PT yang mengacu pada pengembangan dan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), ada pergeseran pada aspek "method of delivery atau "transfer of knowledge dalam proses pembelajaran. Perubahan pendekatan dari 'teacher-centered learning' menuju 'student-centered learning membawa konsekuensi pada perlunya perbaikan sistem penilaian pendidikan yang dapat mencerminkan mutu kompetensi lulusan sesuai dengan tuntutan pengguna (market demand).'If we wish to discover the truth about an educational system, we must look into its assessment procedures', pernyataan tersebut memiliki arti yang cukup mendalam terkait dengan arti pentingnya dan peran suatu proses penilaian dalam sistem pendidikan. Di lain pihak, masih banyak pertanyaan yang muncul dalam proses penilaian pendidikan, antara lain;Apakah yang dimaksud penilaian adalah pemberian angka pada hasil belajar mahasiswa ?Ranah kemampuan apa yang akan dinilai dari mahasiswa, kognitif, psikomotorik atau afektif ?Apakah teknik penilaian yang diterapkan sudah tepat sesuai kemampuan mahasiswa secara nyata dan benar ?Bagaimana cara menilai paper / karangan, syair, matematika, maket, patung, ujian tulis, apakah menggunakan cara yang sama ?Apakah tes dan ujian tulis merupakan satu-satunya cara yang tepat untuk melihat kemampuan mahasiswa ?Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, perlu mempersamakan persepsi tentang apa yang dimaksud dengan penilaian dan lingkup batasannya pada pendidikan. Dalam arti umum,'penilaian' adalah proses pengumpulan dan pengolahan infornasi untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa (leaming objectives). Berikutnya, dimana letak perbedaan antara tes, pengukuran dan 'penilaian' ? Kadang-kadang kita sulit dibedakan dan sering dicampuradukkan ketiga istilah tersebut. Beberapa sumber pustaka menyatakan bahwa pengertian 'Tes' adalah proses untuk mencari / mengumpulkan informasi kemampuan suatu obyek, misalnya; pasien melakukan tes jantung. Tujuannya adalah untuk mencari infomnasi terkait seberapa tingkat kemampuan kerja / fungsi jantung pada tubuh pasien 'X'. Kemudian, Pengukuran adalah pemberian angka pada formula / parameter tertentu, baik dalam bentuk nominal maupun skala, misalnya; denyut nadi pasien X: 80 kali / menit. Sedangkan pengertian Penilaian yaitu proses pengambilan keputusan dalam pemberian nilai kualitas suatu obyek, misalnya; karena kondisi pasien gawat, maka harus segera masuk ruang ICU. Dalam contoh kasus di atas, keputusan yang diambil merupakan skumulasi / rangkaian dari hasil proses sebelumnya, yeitu tes dan pengukuran.Berikut tentang tujuan penilaian hasil pembelajaran mahasiswa, yaitu antara lain :Mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh mahasiswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu.Mengetahui posisi atau kedudukan seorang mahasiswa dalam kelompok. Mengetahui tingkat usaha yang dilakukan mahasiswa dalam belajar.Mengetahui hingga sejauh mana mahasiswa telah mendayagunakan kapasitas kognitif, afektif dan psikomotorik (ranah kompetensi).Mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode yang telah digunakan dosen dalam proses pembelajaran.Sedangkan kegunaan lebih lanjut dari hasil penilaian tersebut dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan ; (i) proses dan hasil pembelajaran, (ii) diagnosis dan usaha-usaha perbaikan yang berkelanjutan, (iii) placementt test dan seleksi, (iv) bimbingan dan konseling; (v) kurikulum dan (vi) penilaian kelembagaan. Di dalam konsep kurikulum berbasis kompetensi, ada tiga ranah penyusun kompetensi yaitu (i) kognitif (kernampuan berfikir intelektual), (ii) pesikomotor (kemampuan motorik yang berhubungan dengan anggota badan) dan (iii) afektif (kemampuan bersikap / menggunakan perasaan, emosi, sistem nilai dan sikap). Dengan mendasarkan hal tersebut, model penilaian yang digunakan harus dapat memberikan keputusan yang menggambarkan tingkat kemampuan / kompetensi secara utuh (integrasi 3 ranah) dari mahasiswa.Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menilai kemampuan kognitif ? Apakah cukup dengan ujian tulis ? Kemudian, apakah dengan praktikum atau praktek lapangan, dapat dilakukan penilaian terhadap tingkat kemampuan psikomotor ?, dan dengan pertanyaan yang sama, bagaimana melakukan penilaian terhadap kemampuan afektif ?Model penilaian komprehensif menggabungkan beberapa metode penilaian (assasment), antara lain; tugas, presentasi, seminar, pemodelan dengan tujuan dapat menilai tiga ranah kompetensi secara terintegrasi dalam proses pembelajaran, dan sebagai kesimpulannya adalah mahasiswa berkompeten atau tidak.Dalam praktek di lapangan, untuk mendapatkan penilaian yang lebih berkualitas dari hasil pembelajaran, sering digunakan kombinasi dua model penilaian tersebut di atas, model individual subyek dan model komprehensif. Sebagai contoh beberapa metode penilaian yang sering digunakan antara lain; tes tertulis pada ujian tengah semester atau ujian akhir, jumlah kehadiran, pre-post praktikum, quiz atau assignment, keaktifan dalam mengikuti perkuliahan di kelas, dll.Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika hendak menetapkar standar turunan yaitu Standar Penilaian Pendidikan Oleh Perguruan Tinggi (institusi). Standar mutu penilaian pendidikan oleh institusi atau PT diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh PT untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Standar ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap lulusan dari masing-masing program studi memperoleh nilai akhir sesuai dengan standar institusi yang satu atau seragam. Dengan kata lain, tidak dimungkinkan terjadinya perbedaan ukuran penilaian dari setiap program studi, setiap matakuliah, ataupun dari setiap dosen.Sebagai contoh, apabila seorang lulusan dari Fakultas Ilmu Ekonomi dinyatakan lulus dengan IPK 3.00 maka standar IPK 3.00 yang dipakai untuk Fakultas Ilmu Ekonomi ini harus sama dengan yang dipakai untuk menilai IPK lulusan dari Fakultas lain dalam perguruan tinggi yang sama. Hal yang sama juga berlaku untuk standar atau tolok ukur penilaian setiap matakuliah dari setiap Dosen, khususnya apabila matakuliah tersebut diajarkan oleh beberapa Dosen dalam kelas parallel. Misalnya, standar nilai A yang dipakai oleh Dosen pengajar matakuliah X seharusnya juga sama dengan yang dipakai oleh Dosen pengajar matakuliah P, Q, Z dstnya; atau bila matakuliah yang sama diajar oleh Dosen kelas parallel yang berbeda, maka standar penilaian yang diterapkan oleh para Dosen itu juga harus sama, yakni standar penilalan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.Oleh sebab itu, PT dalam menetapkan substansi Standar Penilaian Pendidikan Oleh Institusi atau PT ini, seyogianya mencantumkan atau mengatur hal-hal berikut ini :Sistem penilaian pendidikan yang disesuaikan dengan jenjangnya, yaitu jenjang pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor.Kemudian sistem penilaian untuk masing-masing jenjang pendidikan tersebut perlu dijabarkan lagi menjadi : Penilaian hasil belajar mahasiswa pada setiap matakuliah, yang berlaku untuk semua fakultas / jurusan / program studi, termasuk di sini antara lain menetapkan tentang jenis-jenis komponen penilaian, komponen kegiatan yang dinilai, bobot / persentase nilai untuk masing-masing komponen kegiatan sesuai dengan karakteristik matakuliah, metode penilaian yang digunakan, dan kriteria nilai akhir (misal, A, B, C, dstnya)Penilaian hasil belajar mahasiswa pada setiap semester, termasuk di sini misalnya standar tentang penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan jumlah maksimal Satuan Kredit Semester (SKS) yang dapat diambil / ditempuh oleh mahasiswa untuk semester berikutnya berdasarkan IPS yang dicapainya pada semester sebelumnya.Penilaian hasil belajar mahasiswa pada tahap pertama masa studi untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya atau sebaliknya harus berhenti (drop out). Dalam konteks ini yang perlu ditetapkan standar mutunya adalah jumlah minimal SKS dan Indeks Prestasi (IP) yang harus dicapai mahasiswa untuk dapat dinyatakan berhak melanjutkan studi ke tahap berikutnya sesuai dengan kurikulum dan karakteristik program studi masingmasing.Penilaian hasil belajar mahasiswa pada tahap kedua masa studi untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat melanjutkan ke tahap akhir atau tahap kelulusan.Penilaian hasil belajar mahasiswa pada tahap akhir / tahap kelulusan.Yudisium atau sebutan kelulusan bagi mahasiswa yang telah berhasil melewati masa studi tahap akhir, seperti kriteria untuk sebutan lulus dengan memuaskan, sangat memuaskan, dsbnya.Administrasi pengolahan nilal hasil belajar mahasiswa, misalnya:Berapa lama administrasi fakultas / jurusan harus telah menyerahkan berkas hasil ujian mahasiswa kepada Dosen untuk dikoreksi dan dinilai.Berapa lama Dosen harus menyelesaikan koreksi hasil ujian dan / atau koreksi terhadap tugas-tugas mahasiswa dan menyerahkan nilai ke administrasi.Berapa lama administrasi harus mengolah seluruh komponen nilai hasil ujian / belajar mahasiswa sampai waktu pengumuman nilai.Mekanisme Pemenuhan Standar Penilaian PendidikanSetelah substansi Standar Penilaian Pendidikan selesai ditetapkan dan dinyatakan berlaku, maka para pihak yang berwenang (misalnya Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Program Studi, hingga Dosen, dan bahkan juga pegawai adrninistrasi sebagai tenaga administratif penunjang pendidikan) harus menerapkan / melaksanakan demi terpenuhinya atau tercapainya substansi standar tersebut. Berikut ini pedoman dan sekaligus contoh tentang bagaimana Standar Penilaian Pendidikan, khususnya oleh Dosen, sebaiknya diterapkan dalam rangka pemenuhan / pencapaian substansinya.Metode dan Mekanisme PenilaianTujuan pembelajaran harus disebutkan dengan jelas. Semakin jelas tujuan pembelajaran yang akan dicapai semakin mudah untuk memilih metode penilaian yang sesuai.Metode penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.Metode penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberikan feed-back kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.Bila dimungkinkan dapat menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran.Prosedur PenilaianUntuk melakukan pemenuhan standar pada butir mutu prosedur penilaian, beberapa hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :Perlu menetapkan tujuan penilaian yang akan dilakukan sebagai dasar rujukan dalam menetapkan tahapan penilaian secara keseluruhan.Perlu melakukan penyelarasan antara tujuan penilaian yang telah ditetapkan dari awal dengan tujuan pembelajaran (learning objetives) yang terkait dengan kompetensi yang diharapkan.Perlu melakukan pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan dari proses penilaian tersebut, serta hasilnya dapat memberikan gambaran tentang capaian learning objectives.Perlu melakukan cek ulang (chek & recheck) terhadap cakupan ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotor dan afektif).Perlu dilakukan penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan, dan cakupan penilaian.Perlu adanya perencanaan penilaian yang setara, proporsional dengan mengacu pada tahapan sebelumnya.Menyusun kompleksitas dan taraf kesukaran soal sesuai dengan kisi-kisi yang telah disusun.Instrumen PenilaianBeberapa hal yang berkaitan dengan tahapan pemenuhan butir standar mutu untuk pemilihan / penetapan instrumen penilaian yang harus dilakukan, antara lain :Penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran (learning objectives), sehingga dapat mengukur tingkat kemampuan / kompetensi mahasiswa.Pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian.Instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap (capturing) pengalaman pembelajaran mahasiswa.Instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi keragaman karakteristik mahasiswa, baik dari aspek akadernik maupun nonakademik.Penetapan instrumen harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, sehingga dapat mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang ada.Dalam menetapkan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada.Instrumen penilaian harus mempertimbangkan karakteristik alat penilaian yang ada.Mekanisme Pengendalian Standar Penilaian PendidikanMekanisme pengendalian standar dapat dijabarkan sebagai usaha untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi sistem secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas. Kedua kegiatan utama ini sejalan dengan prinsip CQI, yang selalu diikuti dengan peningkatan nilai (value) standar mutu. Mekanisme pengendalian Standar Penilaian Pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan secara kontinyu proses monitoring dan evaluasi sistem pembelajaran yang ada di PT. Berikut dijabarkan beberapa contoh implementasi proses monitoring dan evaluasi sesuai dengan tingkatan (level) sistem penilaian.Lingkup Mata kuliah (course level)Evaluasi matakuliahPersentase clas time spent dalam proses pembelaiaran (active learning)Jumlah "student hours spent" pada aktivitas akademik yang terkait dengan perkuliahanLingkup Program Studi (study pnagram level)Informasi jumlah mahasiswa yang mengambil matakuliahSurvei tracer study & market signalSurvei persepsi mahasiswaL.ingkup Institusi (institution level)Laporan hasil pembelajaran (pola, trend, dan grading)Laporan tahunan institusi (institutional benchmarking dan laju kelulusan). (Depdiknas, 2008, p: 171)BAB IIIKERANGKA KONSEP dan DEFINISI OPERASIONALKerangka KonsepKerangka konsep pada penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sejauh mana standar mutu pendidikan yang terdapat dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP mampu diterapkan oleh pendidikan di STIKes Fort De Kock Jurusan Kebidanan dan Keperawatan yang mana penulis mengambil 3 standar minimal penjaminan mutu yaitu standar Proses, Sarana dan Prasarana serta Standar Penilaian Pendidikan.-Standar Proses-Standar Sarana dan Prasarana-Standar Penilaian PendidikanMengidentifikasi dan menganalisa pelaksanaan standar prosesMengidentifikasi dan menganalisa pelaksanaan standar sarana dan prasarana Mengidentifikasi dan menganalisa pelaksanaan standar penilaian pendidikan - Sesuai- Tidak SesuaiInput Proses OutputDefinisi OperasionalNoVariabelDefinisi OperasionalCara UkurAlat UkurHasil UkurSkala1.Standar prosesKeseluruhan tolak ukur pencapaian minimal pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh proses kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan.Angketkuisioner- Sesuai dengan standar 75- Tidak Sesuai dengan standar < 75Ordinal 2. Standar sarana dan prasaranaSebagai tolak ukur minimal untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang disediakan perguruan tinggiAngketKuisioner- Sesuai dengan standar 75Tidak Sesuai dengan standar < 75Ordinal3.Standar penilaian pendidikanStandar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.AngketKuisioner- Sesuai dengan standar 75- Tidak Sesuai dengan standar < 75ordinalBAB IVMETODE PENELITIANDesign PenelitianPenelitian ini bersifat studi deskriptif analitik dengan hanya memberikan gambaran penerapan standar minimal perguruan tinggi mampu diterapkan di STIKes Fort De Kock khususnya Program Studi Jurusan Kebidanan dan Keperawatan pada tahun 2010 dengan rancangan deskriptif analisis.Tempat dan Waktu PenelitianTempatPenelitian dilakukan di Kampus Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock BukittinggiWaktu PenelitianPenelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2010.Populasi dan SampelPopulasiPopulasi dalam penelitian ini adalah semua dosen tetap yang terlibat dalam Penjaminan mutu pendidikan di Program Studi Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock pada Tahun 2010 sebanyak 30 orang.50SampelSampel untuk penelitian ini adalah staf pengajar atau dosen tetap yang mengajar di Program Studi Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock pada Tahun 2010 sebanyak 30 Orang. Kemudian sampel yang bekerja sebagai dosen di STIKes Fort De Kock dilakukan wawancara dan pengisian angket.Tekhnik Pengambilan DataData PrimerPengumpulan data primer melalui wawancara, observasi responden dengan menggunakan instrument questioner.Data SekunderPengumpulan data sekunder menggunakan Studi Documenter dengan cara melihat dokumentasi yang dapat di peroleh di bagian mutu Program Studi Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock Bukittinggi.Teknik Pengolahan DataMenurut Drs. Mardialis 2009, p.77, ada tahapan langkah-langkah dalam menganalisa data :EditingLangkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa kembali semua kuesioner tersebut satu persatu. Hal ini dilakukan untuk mengecek, apakah setiap kuesioner telah diisi sesuai dengan petunjuk sebelumnya. Tujuan dari editing adalah untuk mengurangi kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan.CodingAdalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden ke dalam kategori yang telah diajukan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisa.TabulatingPekerjaan tabulating data dilakukan, jika semua masalah editing dan coding diselesaikan. Artinya tidak adalagi permasalahan yang timbul dalam edting dan coding atau semuanya telah selesai dan O.K.ProcessingMenggunakan langkah memproses data agar dapat dianalisa. Pemprosesan data dilakukan dengan cara meng-entry data dari kuesioner ke paket program computer (SPSS).CleaningMerupakan kegiatan pengecekkan kembali data yang sudah di entry apakah ada kesalahan atau tidak.Analisis DataAnalisis UnivariatAnalisis univariat dilakukan terhadap tiap-tiap variable dari hasil penelitian. Analisis univariat berguna untuk melihat gambaran distribusi frekuensi dan presentasi masing-masing variable.P = F/N x 100%Keterangan :P = presentase data yang dicatatF = frekuensiN = jumlah seluruh responden.Analisis BivariatAnalisis bivariat dilakukan terhadap dua variable yang diduga berhubungan. Dalam analisa bivariat dapat dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan uji korelasi.BAB VHASIL PENELITIANAnalisis SituasiSejarahSekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock Bukittinggi sudah direncanakan semenjak tahun 2002 yang merupakan gagasan dari beberapa anggota Yayasan Pendidikan Fort De Kock Bukittinggi. Yayasan ini dijabat oleh Drs. Zainal Abidin. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, kemudian para anggota yayasan menemukan satu kesepakatan untuk mendirikannya di kota Bukittinggi. Perguruan Tinggi ini bergerak di bidang Kesehatan. Setelah gagasan ini disepakati oleh seluruh anggota yayasan, maka dilanjutkan pembicaraannya dengan Pemerintahan Kota Bukittinggi yang saat itu Walikota Bukittinggi dijabat oleh Drs. H. Djufri.STIKes Fort De Kock mempunyai Visi yaitu Mewujudkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock Bukittinggi menjadi Universitas Unggul dan Terdepan di Sumatera Barat, serta Misi yaitu Menyiapkan peserta didik yang unggul dan terampil di bidang Kesehatan. Menerapkan IPTEK kesehatan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang professional, serta menerapkan prinsip manajemen Sumber Daya Manusia yang tepat guna sehingga menghasilkan kinerja yang baik.55Pendirian Perguruan Tinggi ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah kota Bukittinggi sebagai kota pendidikan dan kota Pariwisata. Atas dasar Visi dan Misi tersebut maka Pemerintah Kota Bukittinggi sepakat dengan anggota yayasan untuk memberi nama Perguruan Tinggi ini dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock Bukittinggi yang direkomendasikan oleh Walikota Bukittinggi.Dua Tahun berkat izin Allah SWT, tepatnya pada tanggal 15 Juni 2004 terbitlah SK Mendiknas No.77/D/O/2004 tentang pengesahan berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fort De Kock Bukittinggi. Selanjutnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, Sekolah Tinggi Fort De kock telah mendapatkan Akreditasi BAN-PT untuk program studi Ilmu Keperawatan (S.1) dan Ilmu Kesehatan Masyarakat (S.1).Keadaan Umum Daerah PenelitianSTIKes Fort De Kock Bukittinggi merupakan salah satu STIKes yang berada di Kota Bukittinggi, memiliki 4 lokasi kampus. Kampus I merupakan kampus pertama yang berlokasi di Jalan Bangkaweh no 15 sebagai tempat perkuliahan bagi program studi Ilmu Keperawatan. Kampus II berlokasi di Jalan Bangkaweh sebagai tempat Rektorat STIKes Fort De Kock. Kampus III berlokasi di Jalan Raya Padang Bukittinggi KM3 sebagai tempat perkuliahan bagi program studi Ilmu Keshatan Masyarakat. Dan Kampus IV berlokasi d Jalan Kapeh Panji sebagai tempat perkuliahan bagi program Studi DIII dan DIV kebidanan. Keadaan Umum Lokasi PenelitianFasilitas yang berada di STIKes ini adalah ruangan rektorat, tata usaha, perpustakaan, laboratorium, asrama putri, cafeteria, kamar mandi dan ruangan belajar serta lapangan olah raga.STIKes Fort De Kock memiliki asrama bagi Prodi DIII kebidanan dan bersatu dengan kampus Kebidanan. Pada tahun 2009/2010 prodi DIII Kebidanan mempunyai jumlah dosen yang mengajar untuk prodi DIII sebanyak 15 orang dosen tetapnya. Pada Program Studi Keperawatan mempunyai jumlah dosen sebanyak 15 orang dengan total seluruhnya yang menjadi responden sebanyak 30 orang. Analisis UnivariatDistribusi Frekuensi Standar Proses terhadap Penjaminan Mutu Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Standar Poses Sebagai Salah Satu Standar Minimal Perguruan Tinggi di Program Studi Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock Bukittinggi Tahun 2010Standar ProsesJumlahPersentaseSesuai2583,33 %Tidak Sesuai516,67%Jumlah30100%Dari tabel 5.1 dapat dinyatakan bahwa dari 30 responden terdapat 5 responden atau sebanyak 16,67 % menyatakan bahwa standar Proses tidak sesuai atau belum diterapkan di STIKes Fort De Kock Bukittinggi.Distribusi Frekuensi Standar Sarana dan Prasarana terhadap Penjaminan MutuTabel 5.2Distribusi Frekuensi Standar Sarana dan Prasarana Sebagai Salah Satu Standar Minimal Perguruan Tinggi di Program Studi Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock Bukittinggi Tahun 2010Standar Sarana dan PrasaranaJumlahPersentaseSesuai1963,33%Tidak Sesuai1136,67%Jumlah30100%Dari tabel 5.2 dapat dinyatakan bahwa dari 30 responden terdapat 11 responden atau sebanyak 36,67 % menyatakan bahwa standar Sarana dan Prasarana tidak sesuai atau belum diterapkan di STIKes Fort De Kock Bukittinggi.Distribusi Frekuensi Standar Penilaian Pendidikan terhadap Penjaminan MutuTabel 5.3Distribusi Frekuensi Standar Penilaian Pendidikan Sebagai Salah Satu Standar Minimal Perguruan Tinggi di Program Studi Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock Bukittinggi Tahun 2010Standar Penilaian PendidikanJumlahPersentaseSesuai2273,33%Tidak Sesuai826,67%Jumlah30100%Dari tabel 5.3dapat dinyatakan bahwa dari 30 responden terdapat 8 responden atau sebanyak 26,67 % menyatakan bahwa standar Penilaian Pendidikan tidak sesuai atau belum diterapkan di STIKes Fort De Kock Bukittinggi.BAB VIPEMBAHASANAnalisis UnivariatStandar ProsesHasil analisis univariat didapatkan rata-rata penerapan Standar Proses adalah 8,77 dengan persentase yang di dapat dari analisis univariat sebanyak 16,67% yang memilih bahwa standar Proses tidak sesuai dengan Standar Minimal Perguruan Tinggi dengan jumlah responden yang memilih tidak sesuai sebanyak 5 orang dari 30 orang total responden . Hal ini terdapat dalam teori yang dikemukakan oleh Depdiknas (2008, p;II,66) bahwa sebaiknya dalam Standar Baik Proses Pembelajaran dalam sebuah Perguruan Tinggi sebaiknya tercermin dari Visi dan Misi sebuah Perguruan Tinggi. Hal ini telah coba diterapkan oleh STIKes Fort De Kock Bukittinggi dengan mengkomunikasikan Visi dan Misi STIKes kepada semua jajaran Pejabat, Dosen dan staf pengajarnya. Setiap proses pembelajaran selalu dilengkapi dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar. Termasuk dalam tes yang dilakukan oleh sebuah Perguruan Tinggi juga memperhatikan presensi atau daftar kehadiran mahasiswa dan dosen atau pengajar dalam setiap mata kuliah yang dijalaninya sepertin sebanyak 80% dari 16 kali tatap muka. Hal ini juga dapat menunjang keberhasilan mahasiswa seperti dalam penyusunan makalah, praktek di laboratorium, kuliah kerja, penelitian dan workshop serta hal lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mata kuliah yang terkait.Penelitian yang dilakukan Sita R (2009) di SMP N9 Sidowarjo tahun 2009, yang menyatakan bahwa 36,7% tidak memiliki standar proses yang sesuai dengan sistem penjaminan mutu pendidikan.Dalam menerapkan standar Proses sebagai standar minimal Perguruan Tinggi sebaiknya juga melibatkan pejabat berwenang dan terkait guna melakukan evaluasi kegiatan dan hasil yang di dapatkan dalam setiap kegiatan. Sehinggga dalam setiap kegiatan dapat dilihat kekurangan dan kelebihan yang ada. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang berkala dan teratur, maka kegiatan proses belajar mengajar yang terjadi pada sebuah Perguruang Tinggi dapat berlangsung sesuai dengan standar yang di harapkan. Sehingga apa yang menjadi Misi dalam sebuah Perguruan Tinggi pun dapat terwujudkan.Standar Sarana dan PrasaranaHasil analisis univariat didapatkan rata-rata penerapan Standar Sarana dan Prasarana adalah 7,93 dengan persentase 36,67% yang memilih tidak sesuai dengan standar minimal Perguruan Tinggi dengan jumlah respomden sebanyak 11 orang dari 30 orang responden. Menurut teori yang dikemukakan dalam Depdiknas (2008, p: II,121) bahwa jenis dan jumlah buku perpustakaan khusus nya buku teks pelajaran belum seimbang dengan jumlah mahasiswa yang ada. Luas ruangan yang juga harus sebanding dengan jumlah mahasiswa. Lahan untuk bangunan perguruan tinggi juga harus memperhatikan untuk prasarana penunjang seperti lahan untuk pertamanan bagi mahasiswa. Letak bangunan perguruan tinggi pun harus memperhatikan kenyamanan, keselamatan, kesehatan lingkungan dan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui mahasiswa untuk menjangkau bangunan tersebut. Dalam hal ini, STIKes Fort De Kock belum gedung belum milik sendiri, lahan pertamanan yang ada d kampus keperawatan serta tempat perkuliahan yang nyaman dan tenang serta jauh dari kebisingan. Untuk kebutuhan seperti air, listrik dan telepon sudah cukup memadai, namun terkadang ada juga masalah dalam pemenuhan kebutuhan air, seperti air yang sering mati sehingga menjadi masalah bagi mahasiswa yang tinggal di asrama. Namun, segala kendala yang ada dapat di atasi dan dicarikan jalan keluarnya. Sepertinya menggunakan air sumur galian.Penelitian yang dilakukan Surya P (2005) di Fak.Ekonomi Lampung tahun 2005, yang menyatakan bahwa 10,7% standar sarana dan prasarana belum sesuai dengan sistem penjaminan mutu pendidikan.Setiap Perguruan Tinggi tidak terlepas dari masalah yang terkait dalam pemenuhan sarana dan pra-sarana yang berguna untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa guna mendapatkan hasil yang memuaskan dan berkualitas. Untuk itu diharapkan kepada pemegang program ataupun pengelola yang terkait di dalamnya tetap melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap segala aspek yang berhubungan dengan pemenuhan sarana dan pra-sarana yang dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah beberapa artikel, memperbanyak buku serta memanfaatkan perpustakaan sebagai suatu tempat bagi mahasiswa untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan mereka. Standar Penilaian PendidikanHasil analisis univariat didapatkan rata-rata penerapan Standar Penilaian Pendidikan adalah 8.1 dengan persentase 26,67% memilih belum sesuai dengan standar minimal Perguruan Tinggi dengan jumlah responden sebanyak 8 orang dari 30 orang responden. Menurut teori yang dikemukakan oleh Depdiknas (2008, p: II,181) bahwa penilaian pendidikan ditetapkan oleh institusi atau Perguruan Tinggi sebagai alat yang digunakan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa sehingga pada akhir perkuliahan menjadi suatu ketetapan untuk kelulusan mahasiswa tersebut. Diharapkan setiap lulusan dari sebuah Perguruan Tinggi dapat digunakan dan dibutuhkan oleh stakeholder di lapangan. Dalam penilaian juga disesuaikan dengan jenjang pendidikan, seperti diploma ataupun sarjana. Hal ini akan mempengaruhi tujuan pembelajaran dan metoda yang digunakan dalam sistem penilaian dan sebaiknya diketahui oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi tersebut. Metoda penilaian yang dipilih oleh Perguruan Tinggi sebaiknya mampu memberikan feed-back kepada mahasiswanya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dibandingkan dengan tujuan belajar yang akan dicapai.Penelitian yang dilakukan Surya P (2005) di Fak.Ekonomi Lampung Tahun 2005, menyatakan bahwa 13,6% standar penilaian pendidikan belum sesuai dengan standar minimal perguruan tinggi.Untuk menghasilkan sebuah Perguruan Tinggi yang unggul, sebaiknya juga disertai dengan evaluasi terhadap pemberi materi perkuliahan, dalam hal ini adalah dosen yang mengajar. Sehingga antara pengajar dan mahasiswanya juga dapat saling memberikan masukan yang berarti untuk membangun sebuah kerjasama yang baik dan saling menguntungkan.BAB VIIPENUTUPKesimpulanBerdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis penerapan standar proses, sarana dan prasarana serta standar penilaian pendidikan di program studi Kebidanan dan Keperawatan STIKes Fort De Kock Bukittinggi Tahun 2010 dapat disimpulkan sebagai berikut :Dari hasil analisis univariat dapat dilihat distribusi frekuensi penerapan standar proses sebagai salah satu standar minimal Perguruan Tinggi adalah sesuai dengan hasil 83,33%, Distribusi frekuensi penerapan standar sarana dan prasarana 63,33% Serta distribusi frekuensi penerapan standar penilaian pendidikan 73,33%.Dilihat dari nilai rata-rata yang telah ditetapkan yaitu 75, di dapatkan hasil rata-rata dari masing-masing standar proses 8,77, standar sarana dan prasarana 7,93 serta standar penilaian pendidikan 8,1. Pada penelitian ini dapat digambarkan bahwa standar proses, sarana dan prasarana serta standar penilaian pendidikan telah sesuai atau telah diterapkan sebagai salah satu standar minimal yang ada pada Perguruan Tinggi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan sebaiknya terus dilakukan pembaharuan terhadap segala aspek yang dapat membangun dan memberikan inspirasi terbaru dalam dunia pendidikan. SaranKepada InstitusiAgar program studi kebidanan dan keperawatan lebih meningkatkan mutu ataupun kualitas pendidikan guna menghasilkan tenaga kesehatan yang professional sesuai dengan kebutuhan penggunan jasa di lapangan nantinya. Juga menambah beberapa referensi yang dapat menunjang penelitian mahasiswa sekarang ataupun peneliti selanjutnya, sehingga peneliti mampu menguasai materi dengan benar serta mengetahui segala aspek yang nantinya akan dibutuhkan. Dapat mempertahankan keberhasilan yang dicapai sekarang guna kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.Kepada Staf PengajarSehingga staf pengajar di program studi kebidanan dan keperawatan mampu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya agar lebih berdaya guna di tengah-tengah masyarakat setelah mereka menamatkan pendidikannya. Menjadikan kampus sebagai lahan untuk berkarya dan mengembangkan potensi yang ada dan berbagi ilmu kepada sesama pengajar ataupun mahasiswa nantinya. Sehingga apa yang di cantumkan dalam Misi STIKes Fort De Kock Bukittinggi yaitu menyiapkan peserta didik yang unggul dan terampil dalam bidang kesehatan dapat tercapai dengan maksimal.DAFTAR PUSTAKA-----------------------. 2008. Departemen Pendidikan Nasioanal. 2008. Standar Penjaminan Mutu Pendidikan. JakartaIndrajit. R. Eko & R. Djokopranoto. 2006. Manajemen Perguruan Tinggi Modern. Andi. YogyakartaMardialis, Drs. 2009. Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara. JakartaSigit Nugroho. 2008. Analisis Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. http://penjaminan mutu pendidikan Indonesia.blog.com. di akses tanggal 24 Februari 2011.Sudiyono. 2004. Manajemen Pendidikan Tinggi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Yogyakarta. YogyakartaSukardi, Prof. H. M. 2009. Evaluasi Pendidikan, Prinsip dan Operasionalnya. Bumi Aksara. JakartaSTIKes Fort De Kock. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Tugas Akhir STIKes Fort De Kock. Ed. 3. BukittinggiSusilo, Willy. 2003. Audit Mutu Internal. Virqistama Binamega. Yogyakarta--------------------------. 2008. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Direktorat Jendral Pendidikan Nasional. Di akses tanggal 24 Februari 2011.--------------------------. 2007. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Indonesia ATMAJAYA. Jakarta. Di akses tanggal 24 Februari 2011 Lampiran 1PERMOHONAN KEPADA CALON RESPONDENKepada Yth :Calon RespondenDengan Hormat :Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen STIKes Fort De Kock Bukittinggi Tahun 2010.Nama: Ns. Hj. Evi Hasnita, S.Pd, M.KesAkan mengadakan penelitian dengan judul Gambaran Penerapan Standar Pro