9/22/2017 - direktorat jenderal kesatuan bangsa dan...
TRANSCRIPT
9/22/2017
1
1. Permendagri 12/2006 Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
2. Permendagri 11/2006 Jo Permendagri 16/2011 Tentang Kominda
Undanfg-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Permendagri No. 39 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Forum Persaudaraan Melanesia Indonesia
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
2. PP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tindak Lanjut UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
3. Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
1. Permendagri No. 49 Tahun 2010 Tentang Pemantauan
Orang Asing Dan Ormas Asing
2. Permendgari No 50 Th 2010 Tentang Pemantauan Tenaga
Kerja Asing
3. Permendagri No 38 Tahun 2008 Tentang Penerimaan dan
Pemberian Bantuan Ormas dari dan kepada Pihak Asing
REGULASI
STRUKTUR
SUBDIT A
KEWASPAD
AAN DINI
DAN
KERJASAMA
INTELIJEN
SUBDIT C
FASILITASI
HUB ANTAR
LEMBAGA
PEMERINTA
H
SUBDIT E
PENGAWAS
AN ORANG
ASING DAN
LEMBAGA
ASING
SUBDIT D
PENANG
ANAN
KONFLIK
SUBDIT B
KEWASPAD
AAN
PERBATASA
N ANTAR
NEGARA
9/22/2017
2
PENGUATAN REGULASI BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL
PENGUATAN FORUM DAN TIM
TERPADU PKS
PENINGKATAN PEMANTAUAN OA – LA
& TKA SERTA PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL
PENINGKATAN KAPASITAS CEGAH DINI
DAN DETEKSI DINI APARATUR PEMDA
ANTISIPASI DAN PEMETAAAN
KERAWANAN BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL
SOSIALISASI REVISI PERMENDAGRI NO
11/2006 Jo 16/2011
SOSIALISASI REVISI PERMENDAGRI NO
49 DAN 50/2010
SOSIALISASI REVISI PERMENDAGRI NO
64/2011
REVISI PERMENDAGRI NO.42/2015
• PENGUATAN FKDM
• PENGUATAN FORUM MELANESIA
• PENGUATAN TIMDU PKS KAB/KOTA
PENINGKATAN KAPASITAS KEMAMPUAN
INTELIJEN APARATUR KESBANGPOL MELALUI
PELATIHAN INTELIJEN
• PELAYANAN REKOMENDASI PENELITIAN
• PELAYANAN ADM ORANGASING
• PETA RAWAN KONFLIK
• ISU-ISU AKTUAL
• EVALUASI REN AKSI TIMDU PKS
• PEMETAAN PERMASALAHAN DI WIL
PERBATASAN
KEWASPADAAN
NASIONAL
NO SKALA PRIORITAS 2017 AMANAT RENCANA TINDAK
1. Penguatan forum-forum
bidang kewaspadaan yaitu
FKDM, dan Kominda.
o Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014
o Permendagri 12/2006 Tentang
Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat.
o Permendagri 11/2006 Jo
Permendagri 16/2011 Tentang
Kominda.
o Sinkronisasi pengaturan
antara FKDM dengan
Kominda melalui revisi
Permendagri 11/2006
dan Permendagri
12/2006 dengan
penguatan kemampuan
deteksi dini aparatur
pemerintah daerah
o Fasilitasi Kemendagri
dalam Pedoman
Penyusunan APBD
Tahun 2018 untuk dasar
percepatan
implementasi
penguatan forum-forum
bidang politik dan
pemerintahan umum.
9/22/2017
3
NO SKALA PRIORITAS 2017 AMANAT RENCANA TINDAK
2.
3.
4.
Percepatan pembentukan Tim
Terpadu Penanganan Konflik
Sosial serta sistem pelaporan
Rencana Aksi Penanganan
Konfik Sosial Provinsi dan
Kabupaten/Kota se Indonesia
Penguatan kemampuan
deteksi dini bagi aparat
kesbangpol pusat dan daerah
Pembentukan Forum
Persaudaraan Melanesia
Indonesia
o Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2012 Tentang Penanganan Konflik
Sosial.
o PP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Tindak Lanjut UU No. 7 Tahun 2012
Tentang Penanganan Konflik Sosial.
o Permendagri Nomor 42 Tahun 2015
Tentang Pelaksanaan Koordinasi
Penanganan Konflik Sosial.
o Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2006 Jo.
Permendagri 16 Tahun 2011
o Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Forum
Persaudaraan Masyarakat
Melanesia Indonesia
o Penerapan sistem aplikasi
dalam pelaporan
penanganan konflik sosial
melalui SI PKS Ditjen
Polpum.
o Evaluasi Rencana Aksi dari
daerah. (B.04, B.08, dan
B.12)
o Melaksanakan kegiatan
pengembangan kemampuan
deteksi dini bagi aparat
kesbangpol bekerjasama
dengan Intelijen Negara.
(BIN dan BAIS TNI)
o Forum Dialog
Persaudaranaan
Masyarakat Melanesia
Indonesia. ( di 5 Prov:
Papua, Papua Barat,
Maluku, Malukau Utara, dan
NTT)
Lanjutan...
PENGUATAN REGULASI
(PERMENDAGRI 16 THN 2011 TTG KOMINDA)
PENGUATAN PERAN KESBANGPOL DALAM MEWASPADAI ATHG
MENINGKATKAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI INTELIJEN
MENINGKATKAN SDM APARAT KESBANGPOL DALAM KEMAMPUAN INTELIJEN
9/22/2017
4
NO TAHUN JENIS DIKLAT JUMLAH KET
1 2007
Dasar 42 BIN
Lanjutan 28
2 2008
Dasar 33 BIN
Lanjutan 61
3 2009
Dasar 201 BIN
Lanjutan 92
4 2010
Dasar 131 BIN
Lanjutan 41
5 2011 Dasar 87 BIN
6 2012
Dasar 94 BIN
Lanjutan 51
7 2013 Dasar 117 BIN
8 2014
Dasar 103 INTELSTRAT BAIS TNI
Dasar 72
9 2015
Dasar 112 INTELSTRAT BAIS TNI
Lanjutan 49 BIN
10 2016
Dasar 109 INTELSTRAT BAIS TNI
Pemantapan 116
J U M L A H 1539
REKAPITULASI PESERTA
DIKLAT INTELIJEN BAGI APARAT PUSAT DAN DAERAH
PENGUATAN REGULASI
(PERMENDAGRI 64 THN 2011
TTG REKOMENDASI PENELITIAN)
MEMEPERMUDAH PELAYNAN DGN MEMANGKAS PROSES TAHAPAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN
MENERAPKAN SISTEM ONLINE DALAM PELAYANAN
MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN DALAM AKTIVITAS PENELITIAN DI LAPANGAN
9/22/2017
5
JUMLAH DATA PENELITIAN ORANG ASING DI DAERAH PER TANGGAL 18 SEPTEMBER TAHUN 2017
NO BULAN/TAHUN JUMLAH SPP
01 Januari 17 Peneliti
02 Februari 20 Peneliti
03 Maret 21 Peneliti
04 April 9 Peneliti
05 Mei 53 Peneliti
06 Juni 18 Peneliti
07 Juli 38 Peneliti
08 Agustus 46 Peneliti
09 September 30 Peneliti
J U M L A H 252 Peneliti
DALAM MENINGKATKAN
PELAKSANAAN KOORDINASI
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PERMENDAGRI NO.42 THN 2015 TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT NASIONAL TINGKAT PROVINSI TINGKAT KAB/KOTA
TERCIPTA KETERPADUAN DAN SINERGISITAS DALAM MELAKUKAN LANGKAH PENCEGAHAN, PENGHENTIAN DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK
9/22/2017
6
PD TGL 19 DESEMBER 2014, SESKAB MELALUI SURAT NO: B.591/SESKAB/XII/2014 TGL 19 DESEMBER 2014,
PERIHAL PEMBERITAHUAN TDK DIPERLUKANNYA LAGI INPRES TTG PGKDN PD THN 2015, KRN TELAH DIAJUKANNYA RPP TTG
PERATURAN PELAKS UU NO. 7 THN 2012 TTG PKS
LATAR BELAKANG TERBITNYA PERMENDAGRI TTG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
MENKO POLHUKAM PD TGL 28 NOV 2014 MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN INPRES TTG PGKDN THN 2015 KPD BPK PRESIDEN RI & MENYUSUN RANCANGAN INPRES TTG PGKDN THN 2015
& MENGAJUKAN DRAFT INPRES THN 2015 KPD SESKAB
INPRES 1/2014 BERAKHIR THN 2014
BERDASARKAN HSL RAPAT EVALUASI K/L TTG TINJUT INPRES 1/2014 DI KEMENKO POLHUKAM TGL 15, 23, 27 JANUARI 2015,
SERTA RAPAT EVALUASI PELAKS RENCANA AKSI PGKDN THN 2014 TINGKAT NASIONAL & TINGKAT PROV PERIODE B.12 TGL 29 JAN
2015 DI PROV. BALI, BHW DIBUTUHKAN REGULASI BARU YG MENGATUR TTG KEBERLANJUTAN TIMDU & RENCANA AKSI THN 2015
UU NO.7/2012 TTG PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL (PKS)
PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA DLM PKS
PP TTG PELAKS PKS
THN 2013 – 2014 PP BLM TERBIT
LAHIR INPRES 2/2013 DAN INPRES 1/2014
TTG PGKDN
TERBIT PP NO.2 THN 2015 TTG PERATURAN
PELAKS UU NO. 7 / 2012 TTG PKS
PERLU KOORDINATOR
PELAKS PKS
PERMENDAGRI NO.42/2015 TTG PELAKS KOORD
PKS
DIBENTUK TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
TINGKAT NASIONAL
A. MENYUSUN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT
NAS/PROV/KAB/KOTA
B. MENGKOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN, DAN MENGAWASI PENANGANAN
KONFLIK SCR NASIONAL, SKALA PROV, DAN SKALA KAB/KOTA
C. MEMBERIKAN INFO KEPADA PUBLIK TTG TERJADINYA KONFLIK DAN UPAYA
PENANGANANNYA
D. MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN MELALUI SISTEM PERINGATAN DINI;
E. MERESPON DGN CEPAT DAN MENYELESAIKAN SECARA DAMAI SEMUA PERMASALAHAN DI
DLM MASY YG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK;
F. MEMBANTU UPAYA PENANGANAN PENGUNGSI DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK YG
MELIPUTI, REKONSILIASI, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI.
TINGKAT PROV TINGKAT
KAB/KOTA
PENGARAH : 1. MENKO POLHUKAM
2. MENKO PMK
3. MENKO PEREKONOMIAN
4. MENKO KEMARITIMAN
KETUA : MENTERI DALAM NEGERI
WK KETUA I : KAPOLRI
WK KETUA II : PANGLIMA TNI
WK KETUA III : JAKSA AGUNG
WK KETUA IV : MENTERI SOSIAL
WK KETUA V : MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
WK KETUA VI : MENTERI KESEHATAN
WK KETUA VII : MENTERI KEUANGAN
WK KETUA VIII : MENTERI PPN/BAPPENAS
WK KETUA IX : KEPALA BIN
SEKRETARIS : DIRJEN POLITIK DAN
PEMERINTAHAN UMUM
WKL SEKRE I : KABAHARKAM POLRI
WK SEKRE II : KASUM TNI
WK SEKRE III : JAM INTEL KEJAKSAAN RI
WK SEKRE IV : DIRJEN PERLINDUNGAN
DAN JAMSOS
WK SEKRE V : DIRJEN PD KEMENDIKBUD
WK SEKRE VI : DIRJEN PD KEMENKES
WK SEKRE VII : DEPUTI BAPPENAS
WK SEKRE VIII : DEPUTI II BIN
ANGGOTA : UNSUR PEJABAT K/L
TERKAIT SESUAI
KEBUTUHAN.
KETUA ; GUBERNUR
WK KETUA I :SEKDA
PROVINSI
WK KETUA II : KAPOLDA
WK KETUA III : PANGDAM/
DANREM/KEPALA
SATUAN TNI WIL SETEMPAT.
WK KETUA IV : KAJATI
WK KETUA V : KABINDA
SEKRETARIS : KABAN
KESBANGPOL PROV
WKL SEKRE I : KARO OPS
POLDA
WKL SEKRE II : ASOPS
KODAM/ KASREM
WK SEKRE III : ASINTEL
KEJATI
ANGGOTA : PEJABAT
LAIN SESUAI
KEBUTUHAN
KETUA : BUP/WAL
WK KETUA I : SEKDA
WK KETUA II : KAPOLRES
WK KETUA III: DANDIM
WK KETUA IV: KAJARI
SEKRETARIS: KABAN
KESBANGPOL
WKL SEKRE I : KABAG
OPS POLRES
WKL SEKRE II : KASI OPS
KODIM
WKL SEKRE III : KASI
INTEL KEJARI
ANGGOTA : PJBT
TKAIT
TINGKAT
KEC
KETUA :
CAMAT
WK KETUA I :
KAPOLSEK
WK KETUA II :
DANRAMIL
SEKRETARIS :
SEKCAM
ANGGOTA :
BABINSA
BABINKANTIBMAS
KASI TRANTIB KEC
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAKS KOORD PENANGANAN KONFLIK
(PERMENDAGRI NO 42 TAHUN 2015)
9/22/2017
7
MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK MELALUI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
MERESPON, MENYELESAIKAN PERMASALAHAN, DAN TINDAKAN
PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL SECARA CEPAT, TEPAT DAN TERPADU
MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH PEMULIHAN PASCAKONFLIK SECARA TUNTAS, KOMPRENSIF DAN PERMANEN
MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT
MENGEMBANGKAN SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SECARA DAMAI
MEREDAM POTENSI KONFLIK
MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI
PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK
PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK
TINDAKAN DARURAT PENYELAMATAN DAN PELINDUNGAN KORBAN
BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN TNI
REKONSILIASI
REHABILITASI
REKONSTRUKSI
1. MENCIPTAKAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT YANG AMAN,
TENTERAM, DAMAI, DAN
SEJAHTERA;
2. MEMELIHARA KONDISI DAMAI
DAN HARMONIS DALAM
HUBUNGAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN;
3. MENINGKATKAN TENGGANG
RASA DAN TOLERANSI DALAM
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
DAN BERNEGARA;
4. MEMELIHARA
KEBERLANGSUNGAN FUNGSI
PEMERINTAHAN;
5. MELINDUNGI JIWA, HARTA
BENDA, SERTA SARANA DAN
PRASARANA UMUM;
6. MEMBERIKAN PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK KORBAN;
DAN
7. MEMULIHKAN KONDISI FISIK
DAN MENTAL MASYARAKAT
SERTA SARANA DAN
PRASARANA UMUM.
YG SDH BENTUK TIMDU PKS
SEBANYAK 34 PROV
DAN 360 KAB/KOTA, DR JMLH
514 KAB/KOTA SE-INDONESIA
SISANYA SEBANYAK 154
KAB/KOTA BELUM MEMBENTUK
(MELAPORKAN) TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KHUSUS TIM TERPADU TINGKAT PROVINSI AGAR TERUS
MENDORONG KABUPATEN/KOTA UNTUK SEGERA MEMBENTUK
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN (SK) KEPALA DAERAH
BERDASARKAN DATA YG MSK KE SEKRETARIAT NASIONAL
TIMDU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PD BULAN JULI 2017
AGENDA/PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL
PEMERINTAHAN
LANGKAHS
KEMENDAGRI TA 2018 MENYIAPKAN PROGRAM:
“DISEMINASI PEMBENTUKAN TIMDU PKS
KAB/KOTA DI SELURUH INDONESIA”
9/22/2017
8
REKAP PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2017
No Provinsi Jumlah
Kab/Kota SK Pembentukan Prov Kab Kota
1 Aceh 23 √ 15 1 2 Sumatera Utara 33 √ 20 3 3 Sumatera Barat 19 √ 9 5 4 Riau 12 √ 6 2 5 Kepulauan Riau 7 √ 2 1 6 Jambi 11 √ 9 2 7 Bengkulu 10 √ 9 1 8 Sumatera Selatan 17 √ 9 4 9 Kep. Bangka Belitung 7 √ 6 1
10 Lampung 15 √ 12 2 11 Banten 8 √ - 1 12 DKI Jakarta 6 √ 1 5 13 Jawa Barat 27 √ 7 3 14 Jawa Tengah 35 √ 14 2 15 Jawa Timur 38 √ 26 6 16 D.I Yogyakarta 5 √ 4 - 17 Bali 9 √ 7 1 18 NTT 22 √ 21 1 19 NTB 10 √ 5 2 20 Kalimantan Barat 14 √ 9 1 21 Kalimantan Selatan 13 √ 9 1 22 Kalimantan Tengah 14 √ 13 1 23 Kalimantan Timur 10 √ 5 3 24 Kalimantan Utara 5 √ 2 1
25 Sulawesi Tengah 13 √ 4 1 26 Sulawesi Utara 15 √ 4 2 27 Sulawesi Selatan 24 √ 4 1 28 Sulawesi Barat 6 √ 1 - 29 Gorontalo 6 √ 5 1 30 Sulawesi Tenggara 17 √ 15 2 31 Maluku 10 √ 6 1 32 Maluku Utara 10 √ 6 2 33 Papua 29 √ 4 - 34 Papua Barat 13 √ 3 -
TOTAL 514 34 274 61
CATATAN:
Jumlah Daerah yg sdh bentuk
Timdu PKS tahun 2016 sebanyak :
34 Provinsi
274 Kabupaten; dan
61 Kota
Sisanya sebanyak 154 daerah
belum bentuk Timdu PKS
: Provinsi yg wilayah
kab/kotanya blm bentuk
Timdu PKS
ATENSI :
KHUSUS TIM TERPADU TINGKAT PROVINSI
AGAR TERUS MENDORONG KABUPATEN
/KOTA UNTUK SEGERA MEMBENTUK TIM
TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN (SK)
KEPALA DAERAH
SUMBER : SEKRETARIAT TIMDU NASIONAL
• 2010 : 93 Peristiwa
• 2011 : 77 Peristiwa
• 2012 : 128 Peristiwa
• 2013 : 92 Peristiwa
• 2014 : 83 Peristiwa
• 2015 : 58 Peristiwa
• 2016 : 68 Peristiwa
• 2017 : 49 Peristiwa
(Jan – Juli)
•Konflik Bernuansa Sara.
•Bentrokan Warga,
Ormas, dll
•Kekerasan dalam Unras
(Anarkis)
•Bentrokan dlm
Pemilukada
•Sengketa Lahan
Pertanahan/SDA
BENTUK PERISTIWA DATA PERISTIWA KONFLIK (PUSKOMIN KEMENDAGRI)
9/22/2017
9
PENGUATAN FORUM CLEARING HOUSE (CH) INTER K/L
DAN FASILITASI PENERIMA HIBAH DARI LUAR NEGERI
NO GIAT JUMLAH GIAT KET
1 Rapat fasilitasi clearing
house (ch) Inter K/L
6x • Anggota rapat terdiri dari 17
K/L terkait
• Membahas rencana kunjungan
dan peliputan berita oleh
jurnalis asing, penempatan
jurnalis asing
• Membahas rencana syuting film
asing
• Membahas rencana kunjungan
diplomat asing ke daerah –
daerah hot-spot
2 Rapat fasilitasi calon
penerima hibah dari luar
negeri
6x • Anggota rapat dari 17 K/L
terkait
• Membahas permohonan
penerimaan hibah dari luar
negeri oleh LSM/LNL/Ormas
lokal
PROGRAM PRIORITAS DAN
ARAH KEBIJAKAN
1. PENINGKATAN KINERJA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
2. IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN POTENSI KONFLIK DI DAERAH
3. PENYELENGGARAAN PUSKOMIN
4. PENGEMBANGAN KAPASITAS INTELIJEN BAGI APARAT PUSAT DAN DAERAH
5. FORUM DIALOG PERSAUDARANAAN MASYARAKAT MELANESIA
6. DIALOG KEBANGSAAN DALAM RANGKA KEWASPADAAN NASIONAL TERKAIT MASUKNYA ORANG ASING/SINDIKAT INTERNASIONAL KE WILIYAH INDONESIA
7. FORUM DIALOG DALAM RNAGKA PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN AKTIFITAS ORANG ASING DI DAERAH
8. PENYUSUNAN PEMETAAN PERMASALAHAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN MONITORING EVALUASI DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA
9. PENYELENGGARAAN KOMSOS DAN PEMBAHASAN ISU-ISU STRATEGIS BIDANG KEASPADAAN NASIONAL
9/22/2017
10
PROGRAM PRIORITAS DAN
ARAH KEBIJAKAN
PENGGABUNGAN PERMENDAGRI 12/2006 TENTANG FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PERMENDAGRI 11/2006 JO
PERMENDAGRI 16/2011 TENTANG KOMINDA
PENGGABUNGAN PERMENDGARI NO 49 TH 2010 TENTANG
PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORMAS ASING DAN PERMENDGARI
NO 50 TH 2010 TENTANG PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING
PERUBAHAN PERMENDGARI NO 64 TH 2011 TENTANG REKOMENDASI PENELITIAN
PERUBAHAN PERMENDAGRI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN
KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL