PERATURAN ORGANISASI PURNA PASKIBRAKA INDONESIA BAB I STRUKTUR KEPENGURUSAN PURNA PASKIBRAKA INDONESIA PASAL 1 1. Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) adalah badan/lembaga kepemimpinan tertinggi or ganisasi. 2. Pengurus PPI Provinsi adalah badan/lembaga kepemimpinan yang mengko ordinasikan Pengurus Kabupaten / Kota. 3. Pengurus PPI Kabupaten/Kota adalah bad an/instansi kepemimpinan yang mengkoordinasikan anggota PPI Kabupaten/Kota. PASA L 2 Masa jabatan setiap jenjang kepengurusan dan organisasi PPI adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Pusat Demis ioner kepada Pengurus terpilih. PASAL 3 Formasi Pengurus Pusat 1. Majelis Pertim bangan Organisasi (MPO) 2. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Ke tua Umum. b. Ketua Harian. c. Sekretaris Umum. d. Wakil Sekretaris Umum. e. Bend ahara Umum. f. Wakil Bendahara Umum. g. Pengurus Departemen. h. Koordinator Wila yah. 3. Khusus untuk ayat 1 dan 2 poin g dan h jumlahnya disesuaikan dengan kebu tuhan. 4. Formasi kepengurusan tersebut disahkan melalui keputusan Tim Formatur dalam Musyawarah Nasional. 5. Ketua Umum dan Pengurus Pusat adalah Anggota Biasa . 6. Seorang Anggota PPI hanya dapat menjabat sebagai Ketua Umum 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut. 7. Ketua Umum hasil Musyawarah Nasional Luar biasa dihitung 1 (satu) periode kepengurusan. 8. Apabila Ketua Umum tidak dapat menja lankan tugas/non aktif, maka tugas dan wewenang Ketua Umum menjadi tanggung jawa b Ketua harian. 9. Setiap personalia Pengurus Pusat PPI tidak diperbolehkan untu k menduduki jabatan rangkap diantara organisasi vertical di dalam lingkup organi sasi PPI. PASAL 4 Tugas Pengurus Pusat 1. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) har i setelah Musyawarah Nasional, personalia Pengurus Pusat harus sudah terbentuk, dan Pengurus Pusat Demisioner segera mengadakan serah terima dengan Pengurus Pus at baru. 2. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawah Nasional. 3. Menyampaika n ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan PPI kepada Pengurus Pr ovinsi se-Indonesia. 14. Melaksanakan Rapat Pleno setiap semester kegiatan, atau setidaknya 4 (empat) kali selama periode kepengurusan. 5. Melaksanakan Rapat Pengurus Harian dan diha diri para pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan koordinasi perjalanan org anisasi setidaknya setiap 2 bulan. 6. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional pada akhir periode. 7. Menyiapkan mater Musyawarah Nasional. 8. Menyampaikan pertangg ungjawaban kepada anggota melalui forum Musyawarah Nasional. Pasal 5 Wewenang Pe ngurus Pusat 1. 2. 3. 4. Berwenang mengesahkan Pengurus Provinsi dengan mengelua rkan surat keputusan. Berwenang membentuk dan mengesahkan pengurus Provinsi pers iapan. Berwenang meminta laporan dari Pengurus Provinsi seluruh Indonesia. Berwe nang membekukan organisasi PPI provinsi dari berbagai kegiatan PPI berdasarkan e valuasi perkembangan provinsi yang bersangkutan. 5. Berwenang member sanksi, men geluarkan dari keanggotaan serta merehabilitasi terhadap anggota dan atau pengur us PPI se-Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap segala bentuk peraturan yang sah dan atau norma serta etika yang dapat merusak nama baik organisasi mela lui prosedur penegakan disiplin kode etik dan sanksi organisasi PPI. Pasal 6 Per sonalia Pengurus Provinsi 1. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO). 2. Formasi P engurus Provinsi sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Ketua b. Wakil ketua c. Sek retaris. d. Wakil sekretaris. e. Bendahara. f. Wakil Bendahara. g. Pengurus Biro . 3. Khusus untuk ayat 1 dan 2 poin b, d, f, dan g jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Formasi kepengurusan tersebut disahkan melalui keputusan Tim Forma tur dalam Musyawarah Provinsi. 5. Ketua dan Pengurus Provinsi adalah anggota bia sa. 6. Seorang Anggota PPI hanya dapat menjabat sebagai Ketua untuk 2 (dua) peri ode kepengurusan berturut-turut. 7. Ketua hasil Musyawarah Provinsi Luar biasa d ihitung 1 (satu) periode kepengurusan. 8. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat ketua oleh rapat pleno pengurus Prov insi untuk selanjutnya disahkan menjadi pejabat ketua pengurus Provinsi oleh Pen gurus Pusat. 9. Setiap personalia Pengurus Provinsi tidak diperbolehkan untuk me nduduki jabatan rangkap diantara organisasi vertical di dalam lingkup organisasi PPI. Pasal 7 Tugas Pengurus Provinsi 1. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawrah Provinsi, personalia Pengurus Provinsi harus sudah terbentuk, dan pengurus Provinsi Demisioner segera mengadakan serah terima dengan pengurus Provinsi baru. 2. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawah Provinsi. 3. Mene ruskan informasi dari Pengurus Pusat tentang ketetapan dan perubahan penting yan g berhubungan dengan PPI kepada Pengurus Kabupaten/Kota di wilayah Provinsinya. 24. Melaksanakan Rapat Pleno setiap semester kegiatan, atau setidaknya 4 (empat) kali selama periode kepengurusan. 5. Melaksanakan rapt pengurus harian dan dihad iri para pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan koordinasi perjalan organi sasi setidaknya setiap 2 bulan. 6. Berwenang mengesahkan Pengurus Kabupaten/Kota dengan mengeluarkan surat keputusan. 7. Menyelenggarakan Musyawarah Provinsi pa da akhir periode. 8. Menyiapkan materi Musyawrah Provinsi. 9. Menyampaikan perta nggungjawaban kepada anggota melalui forum Musyawarah Provinsi. Pasal 8 Wewenang Pengurus Provinsi 1. Berwenang membentuk dan mengesahkan pengurus Kabupaten/Kot a persiapan di dalam kendali Pengurus Pusat. 2. Berwenang meminta laporan dari P engurus Kabupaten/Kota di wilayah koordinasinya. 3. Berwenang mencabut hak suara dari organisasi PPI Kabupaten/Kota dari berbagai kegiatan PPI berdasarkan evalu asi perkembangan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pasal 9 Pendirian PPI Provins i 1. Anggota PPI yang akan mendirikan PPI Provinsi persiapan harus mengajukan pe rmohonan kepada Pengurus Pusat dan selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Pengu rus Pusat. 2. Sekurang-kurangnya setelah 2 (dua) tahun berdiri dengan bimbingan dan pengawasan Pengurus Pusat PPI dan sudah berdiri minimal 1/3 dari jumlah Kabu paten/Kota di wilayah koordinasinya. Pasal 10 Pembekuan Kepengurusan PPI Provins i 1. Jika dalam 1 (satu) periode Pengurus PPI Provinsi tidak melaksanakan Musyaw arah Provinsi dengan ditambah masa toleransi 1 tahun, maka Pengurus Pusat berwen ang membekukan kepengurusan PPI Provinsi tersebut dan membentuk caretaker untuk melaksanakan Musyawarah Provinsi. Pasal 11 Personalia Pengurus Kabupaten/Kota 1. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) 2. Formasi Pengurus Kabupaten/Kota sekura ng-kurangnya terdiri dari: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil Sekret aris e. Bendaha f. Wakil Bendahara g. Pengurus Bidang. 3. Khusus untuk ayat 1 da n 2 poin b, d, f, dan g jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Formasi Kepen gurusan tersebut disahkan melalui keputusan Tim Formatur dalam Musyawarah Kabupa ten/Kota. 5. Ketua dan Pengurus Kabupaten/Kota adalah anggota biasa. 6. Seorang anggota PPI hanya dapat menjabat sebagai Ketua Pengurus Kabupaten/Kota untuk 2 ( dua) periode kepengurusan berturut-turut. 7. Ketua hasil Musyawarah Kabupaten/Ko ta Luar biasa dihitung 1 (satu) periode kepengurusan. 8. Apabila Ketua tidak dap at menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih pejabat ketua oleh rapat plen o Pengurus Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disahkan menjadi pejabat ketua Pengu rus Kabupaten/Kota oleh Pengurus Provinsi. 3Pasal 12 Tugas dan Wewenang Pengurus Kabupaten/Kota 1. Selambat-lambatnya 30 (ti ga puluh) hari setelah Musyawarah Kabupaten/Kota, personalia pengurus Kabupaten/ Kota harus sudah terbentuk dan Pengurus Kabupaten/Kota demisioner segera mengada kan serah terima dengan Pengurus Kabupaten/Kota baru. 2. Melaksanakan hasil-hasi l ketetapan Musyawarah kabupaten/Kota. 3. Meneruskan informasi dari Pengurus Pro vinsi tentang ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan PPI kepada anggota. 4. Melaksanakan rapat pleno setiap semester kegiatan, atau setidaknya 4 (empat) kali selama periode kepengurusan. 5. Menyampaikan laporan dari kerja P engurus Kabupaten/Kota kepada Pengurus Provinsi dengan tembusan kepada Pengurus Pusat. 6. Melaksanakan rapat pengurus harian dan dihadiri para pihak yang berkep entingan untuk melaksanakan koordinasi perjalanan organisasi setidaknya setiap 2 (dua) bulan. 7. Menyelenggarakan Musyawrah Kabupaten/Kota pada akhir periode. 8 . Menyiapkan materi Musyawarah Kabupaten/Kota. 9. Menyampaikan pertanggungjawaba n kepada anggota melalui forum Musyawrah Kabupaten/Kota. Pasal 13 Pendirian PPI Kabupaten/Kota 1. Anggota PPI yang akan mendirikan PPI Kabupaten/Kota persiapan harus mengajukan permohonan kepada pengurus Provinsi dan selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Pengurus Provinsi dengan mempunyai sekurang-kurangya 25 (dua pu luh lima) orang anggota. 2. Sekurang-kurangnya setelah 2 (dua) tahun berdiri den gan bimbingan dan pengawasan Pengurus Provinsi yang bersangkutan mempunyai minim al anggota 50 (lima puluh) orang anggota. Psal 14 Pembekuan Kepengurusan PPI Kab upaten/Kota Jika dalam 1 (satu) periode kepengurusan PPI Kabupaten/Kota tidak me laksanakan Musyawarah Kabupaten/Kota dengan ditambah masa toleransi 1 tahun, mak a pengurus Pusat berwenang membekukan kepengurusan PPI Kabupaten/Kota tersebut d an membentuk caretaker untuk melaksanakan Musyawarah Kabupaten/Kota. BAB II PEDO MAN TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS PURNA PASKIBRAKA INDONESIA Pasal 15 Umum Tata kerja Pengurus Pusat berdasarkan : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Keputusan Musyawarah Nasional V. 3. Rapat Kerja Nasional Period e 2007-2011. 4. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat. Pasal 16 Maksud dan Tujuan 1. Memberikan panduan bagi pengurus dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. 2 . Fungsionalisasi jabatan dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ar ahan komposisi dan personalia yang telah ditetapkan. 43. Mentertibkan tata laksana tugas organisasi dan pemilihan bidang tugas serta t anggungjawab organisasi. Pasal 17 Ruang Lingkup Tata kerja Pengurus Pusat 1. 2. 3. 4. Landasa aturan. Tugas dan Wewenang Surat Menyurat. Rapat-Rapat. Pasal 18 T ugas Pokok dan Fungsi Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) 1. MPO adalah suatu Majelis yang dibentuk dalam setiap formasi kepengurusan PPI di segala tingkatan dan tidak berdiri sendiri, yang bertujuan untuk membantu kemajuan dari kepenguru san tersebut. 2. MPO adalah sebuah kumpulan anggota PPI yang telah memiliki peng alaman dalam menjalankan organisasi PPI serta selalu berperan aktif dalam perkem bangan PPI. 3. Tugas MPO adalah memberikan pertimbangan dalam bentuk saran, usul dan kritik membangun terhadap kebijakan, rencana, dan segala sesuatu yang berka itan dengan kepengurusan. 4. Saran, usul, dan kritik tersebut disampaikan secara lisan langsung kepada ketua umum/ketua Provinsi-Kabupaten-Kota dan atau penguru s lainnya. 5. Jika dinilai penting dan perlu serta memungkinkan, MPO dapat memin ta ketua umum/Ketua ProvinsiKabupaten-Kota untuk mengadakan rapat yang khusus di tujukan untuk membahas suatu saran, usul, dan kritik termaksud. 6. MPO tidak ber sifat kolektif kolegal, jadi setiap anggota MPO berhak memiliki saran, usul, dan kritik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing jika diminta maupun secara lang sung. Pasal 19 Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Umum 1. Memimpin organisasi sesuai k etentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional V dan ketentuan organisasi lainnya. 2. Mewakili PPI dalam pembinaan hubungan de ngan pihak Pemerintah dan Lembaga/Badan/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Ke pemudaan, Instansi lainnya. 3. Mewakili PPI dalam konsolidasi structural dengan Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota. 4. Menyampaikan laporan pertanggu ngjawaban organisasi pada akhir masa jabatan di forum Musyawarah Nasional VI. 5. Ketua Umum bertanggungjawab atas jalannya organisasi. 6. Menandatangani surat-s urat keluar khususnya yang berisi sikap organisasi. 7. Memimpin rapat-rapat orga nisasi. 8. Bersama dan dengan Bendahara Umum menandatangani dokumen-dokumen keua ngan, khususnya buku setoran Cheque pada Bank dimana dana organisasi tersimpan. 9. Apabila berhalangan tugas dapat menunjuk ketua harian untuk mewakili. Pasal 2 0 Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Harian 1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan r oda organisasi dan lebih berorientasi pada tugas-tugas dan kegiatan ke dalam/int ernal organisasi. 2. Membantu Ketua Umum mengarahkan, mengkoordinasikan, memanta u, dan mengawasi pelaksanaan program organisasi oleh departemen-departemen sesua i dengan pembagian tugas pembidangan yang telah ditetapkan. 3. Apabila Ketua Umu m berhalangan atau dalam situasi tertentu, Ketua Harian dapat menandatangani sur at-surat yang sifatnya ke dalam/internal organisasi bersama Sekretaris Umum. 54. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan menjal ankan tugas dengan dasar penunjukan secara lisan/tertulis dari Ketua Umum. 5. Be rtanggungjawab kepada Ketua Umum. Pasal 21 Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua (P rovinsi/Kabupaten/Kota) 1. Membantu Ketua dalam menjalankan roda organisasi dan lebih berorientasi pada tugas-tugas dan kegiatan ke dalam/internal organisasi. 2 . Membantu Ketua mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi pelaksan aan program organisasi oleh biro/bidang sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. 3. Apabila Ketua berhalangan atau dalam situasi tertentu, Wakil Ket ua dapat menandatangani suratsurat bersama Sekretaris. 4. Mewakili/melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan menjalankan tugas dengan dasar penunjukan secara lisan/tertulis dari Ketua. 5. Bertanggungjawab kepada Ketua. Pasal 22 Tu gas Pokok dan Fungsi Sekretaris Umum 1. Memimpin dan bertanggungjawab atas penge lolaan administrasi dan secretariat. 2. Apabila Ketua Umum berhalangan maka bers ama Ketua Harian menandatangani surat-surat yang sifatnya ke dalam/internal orga nisasi. 3. Apabila berhalangan tugas, dapat menunjuk Wakil Sekretaris Umum untuk mewakili. 4. Dalam pelaksanaan tugas rutin, Sekretaris Umum dapat menentukan pe mbagian tugas dengan Wakil Sekretaris Umum. 5. Dalam situasi tertentu, dapat mel aksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan atau Ketua Harian. 6. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum di bawah Koordinasi Ketua Harian. Pasal 2 3 Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Sekretaris Umum 1. Membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya. 2. Mewakili/melaksanakan tugas Sekretaris Umum apabila b erhalangan tugas sesuai dengan penunjukan secara lisan/tertulis dari Sekretaris Umum. 3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditetapkan oleh Sekretaris Umum dalam rangka kelancaran pengelolaan Sekretariat. 4. Dalam situasi tertantu, dapa t melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Umum dan atau Ketua Harian. 5. Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum. Pasal 24 Tugas Pokok dan Fungsi Ben dahara Umum 1. Mengelola keuangan organisasi sesuai dengan kebijakan yang diteta pkan Pengurus Pusat. 2. Bersama-sama Ketua Umum Menandatangani dokumen-dokumen k euangan, khususnya Buku setoran dan Cheque pada Bank dimana dana organisasi ters impan. 3. Bersama-sama Ketua Harian mengkoordinir dan bertanggungjawab dalam pen gadaan dana organisasi dari sumber yang sah sesuai ketentuan organisasi. 4. Mela porkan secara periodik penggunaan dana organisasi serta kekayaan organisasi kepa da forum rapat Pengurus Pusat yang diadakan khusus untuk itu minimal 3 (tiga) bu lan 1 (satu) kali. 5. Dalam situasi tertentu, dapat melaksanakan tugas-tugas lai n yang diberikan Ketua Umum dan atau Ketua Harian. 66. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bendahara Umum Bertanggungjawab kepada Ketu a Umum di bawah koordinasi Ketua Harian. Pasal 25 Tugas Pokok dan Fungsi Wakil B endahara Umum 1. Membantu Bendahara Umum dalam menyelenggarakan fungsi keuangan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan penyaluran dana sesuai dengan kebutuha n organisasi berdasarkan disposisi Ketua Umum atau dalam hal tertentu berdasar d isposisi Ketua Harian. 2. Membantu Bendahara Umum dalam penyelenggaraan pembukua n, akuntansi keuangan dan penyiapan pertanggungjawaban keuangan serta evaluasi p elaksanaannya. 3. Dalam situasi tertentu, dapat melaksanakan tugas-tugas lain ya ng diberikan oleh Ketua Umum dan atau Ketua Harian. 4. Bertanggungjawab kepada B endahara Umum. Pasal 26 Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Bela Negara Departemen Bela Negara bertugas menyelenggarakan pembinaan organisasi dalam bidang bela Ne gara, ketahanan Nasional, sedangkan fungsinya adalah: 1. Menyiapkan/merumuskan k ebijakan kepada Ketua Umum sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam bidang bela Negara. 2. Menyelenggarakan pembinaan dalam bidang bela Negara melalui pelatiha n-pelatihan baik yang dilakukan oleh internal organisasi maupun mengikutsertakan /mengirimkan anggota pada pelatihan bela Negara yang dilakukan oleh Pemerintah. 3. Dalam situasi tertentu, dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ke tua Umum dan atau Ketua Harian. 4. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum di bawah K oordinasi Ketua Harian. Pasal 27 Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Sumber Daya M anusia Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) bertugas menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota PPI, sedangkan fungsinya ad alah : 1. Menyiapkan/merumuskan kebijakan kepada Ketua Umum sebagai bahan pengam bilan kebijakan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia. 2. Melaksanakan kegiatan dalam proses meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia organisasi melalui pelat ihan berjenjang maupun mengikutsertakan anggota dalam Pendidikan dan Pelatihan y ang dilaksanakan oleh Pemerintah, instansi swasta maupun ormas lain. 3. Melakuka n pendataan dan pengarsipan anggota PPI secara structural (database). 4. Melakuk an koordinasi lintas departemen dan struktur dalam Pengurus Pusat serta dengan P engurus Provinsi dan Kabupaten/Kota atas pengelolaan database. 5. Melakukan anal isa, evaluasi, dan rekomendasi secara kualitatif dan atau kuantitatif terhadap p erkembangan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Anggota. 6. Dalam situasi terten tu, dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan atau Ketua Harian. 7. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum di bawah koordinasi Ketua Ha rian. Pasal 28 Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Pengabdian Masyarakat Departeme n Pengabdian masyarakat bertugas menyelenggarakan fungsi hubungan kemasyarakatan melalui kegiatan/aksi social yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, sed angkan fungsinya adalah : 1. Pelaksana operasional dari kebijakan umum organisas i tentang pengabdian kepada masyarakat dan hubungan komunikasi dengan masyarakat . 72. Perencanaan kegiatan dalam proses komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat , pemerintah, dan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan organisasi. 3. Mengemb angkan rencana kegiatan dan program kerja organisasi, yang selanjutnya dituangka n ke dalam sebuah petunjuk teknis (Juknis) dan Petunjuk pelaksanaan (Juklak). 4. Bekerjasama dengan instansi terkait dan keluarga besar PPI baik di Pusat maupun di Daerah untuk mensukseskan program kerja organisasi. 5. Menjalin kemitraan de ngan pihak pemerintah pusat, dalam hal ini adalah kementrian terkait sehubungan program kerja organisasi yang telah ditetapkan bersama. 6. Dalam situasi tertent u, dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan atau K etua Harian. 7. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum di bawah koordinasi Ketua Har ian. Pasal 29 Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Komunikasi dan Informatika Depar temen Komunikasi dan Informatika bertugas menyelenggarakan kegiatan telekomunika si, mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan pelayanan mult imedia lainnya, sedangkan fungsinya adalah : 1. Perumusan kebijakan organisasi, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, la yanan multimedia dan diseminasi informasi. 2. Menyelenggarakan system informatik a yang meliputi sentralisasi pengumpulan, pengolahan dalam analisa dan evaluasi serta penyajian informasi multimedia. 3. Dalam situasi tertentu, dapat melaksana kan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan atau Ketua Harian. 4. Be rtanggungjawab kepada Ketua Umum di bawah koordinasi Ketua Harian. Pasal 30 Tuga s Pokok dan Fungsi Departemen Etnik dan Budaya Departemen Etnik dan Budaya bertu gas menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pelestarian, pengembangan budaya ba ngsa dan kaitan dengan internal organisasi PPI, departemen ini juga memiliki tug as atas segala hal yang berkaitan dengan atribut dan seragam PPI, sedangkan fung sinya adalah : 1. Menginventarisasi warisan budaya dan memelihara jenis dan maca m kesenian daerah dan kesenian tradisional yang hampir punah. 2. Mendorong peles tarian nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam desa adat sesuai denga n etnik/suku. 3. Mendorong pengembangan dan memanfaatkan kesenian bagi kepenting an industri budaya dan pariwisata. 4. Menginventarisasi potensi objek wisata, pe metaan, penetapan paket wisata, sesuai dengan lokasi obyek dan kawasan tapak dan site kepariwisataan. 5. Memastikan segala bentuk dan atau membuat rancangan bar u atas jenis atribut dan seragam yang akan diberlakukan bagi anggota PPI, termas uk untuk pengadaan dan distribusi (jika diperlukan). 6. Dalam situasi tertentu, dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan atau Ketu a Harian. 7. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum di bawah koordinasi Ketua Harian . Pasal 31 Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Hubungan Antar Lembaga Departemen H ubungan Antar Lembaga merupakan departemen yang bertugas menjalin, membina dan m engembangkan hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga Pemerintah dan non pemer intah dalam rangka melaksanakan visi dan misi PPI, sedangkan fungsinya adalah : 81. melakukan Konsolidasi. Konsultasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga Pemer intah dan Non Pemerintah dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis, sinerg i dan saling menguntungkan, sekaligus memanfaatkan peluang regional dan global. 2. Memfasilitasi kebijakan Pengurus Pusat yang berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga Pemerintah dan Non Pemerin tah. 3. Memfasilitasi keterwakilan Pengurus Pusat dalam memenuhi undangan dan me nghadiri kegiatankegiatan yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang berkaitan dengan PPI. 4. Memfasilitasi terlaksananya per tukaran ide, informasi dan pengalaman, baik untuk antar anggota, maupun antara a nggota dengan instansi/lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam dan luar nege ri. 5. Melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi denga n departemen lain dalam kerangka kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan. 6. D alam situasi tertentu, dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh K etua Umum dan atau ketua Harian. 7. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum di bawah koordinasi ketua Harian. Pasala 32 Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Bina Usaha dan Koperasi Departemen Bina Usaha dan Koperasi bertugas merencanakan dan mengem bangkan program usaha mandiri dan koperasi guna mewujudkan PPI yang mandiri dan independen, sedangkan fungsinya adalah : 1. Mengembangkan rencana dan program pe mbinaan koperasi atau badan usaha dalam organisasi untuk mewujudkan organisasi P urna Paskibraka Indonesia yang mandiri dan independen. 2. Mengembangkan rencana dan program pelatihan live skill bagi anggota PPI. 3. Dalam situasi tertentu, da pat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan atau Ketua Harian. 4. Bertanggungjawab kepada Ketua umum di bawah Koordinasi Ketua Harian. Pasal 33 Tugas Pokok dan Fungsi Pemberdayaan Perempuan Departemen Pemberdayaan P erempuan bertugas merencanakan dan mengembangkan Program Pemberdayaan perempuan, sedangkan fungsinya adalah : 1. Mengembangkan rencana dan program pemberdayaan perempuan sinergi dengan instansi Pemerintah maupun swasta. 2. Melaksanakan peng awasan, pemantauan dan evaluasi program yang telah dilaksanakan. 3. Dalam situas i tertentu, dapat melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum d an atau Ketua Harian. 4. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum si bawah koordinasi Ketua Harian. Pasal 34 Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Wilayah (korwil) 1. Ko rwil adalah kepanjangan tangan dari PP-PPI yang fungsinya mengkoordinasikan bebe rapa pengurus Provinsi di wilayah koordinasinya. 2. Korwil dijabat oleh seorang anggota biasa PPI yang dipandang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengkoo rdinasikan beberapa pengurus Provinsi diwilayah koordinasinya. 3. Korwil dapat m ewakili PP-PPI dalam konsolidasi structural dengan Pengurus Provinsi diwilayah k oordinasinya tanpa mengurangi kewenangan dari PP-PPI. 4. Apabila PP-PPI berhalan gan atau dalam situasi tertentu, korwil dapat mewakili PP-PPI diwilayah koordina sinya untuk mengkoordinasikan, memantau dan mengawasi pelaksanaan program organi sasi ataupun dengan surat tugas PP-PPI menghadiri undangan internal maupun ekste rnal. 9BAB III PROSEDUR SURAT MENYURAT (PSM) PURNA PASKIBRAKA INDONESIA (PPI) Pasal 35 Prosedur Surat Menyurat (PSM) PPI Prosedur surat menyurat Purna Paskibraka Indon esia yang selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut PSM PPI merupakan mekanis me Korespondensi yang digunakan oleh seluruh jajaran PPI dari Pusat sampai Kabup aten/Kota, baik untuk keperluan intern maupun ekstern. Pasal 36 PSM PPI disusun dalam rangka memberikan pedoman bagi semua tingkatan kepengurusan PPI, agar dala m menjalankan tugasnya terdapat keseragaman guna memudahkan koordinasi dan sinkr onisasi dalam melakukan komunikasi dan korespondensi secara formal. Pasal 37 Pen yelenggaran PSM PPI meliputi perangkat yang terdiri dari fungsi-fungsi sekretari at, korespondensi dan pengaturan tentang klasifikasi surat keluar dan surat masu k, tata cara penggunaan stempel, wewenang penandatangan surat, serta kelengkapan surat menyurat berupa kop surat, stempel, dan amplop. Pasal 38 Sekretariat 1. S ekretariat adalah organ yang bertanggungjawab atas kelancaran korespondensi, yan g meliputi segala tugas koordinasi dalam penyampaian informasi melalui saluran y ang dibukukan dengan penggunaan kelengkapan surat menyurat. 2. Dalam melaksanaka n tugasnya, pengurus yang bertanggungjawab di bidang kesekretariatan wajib menja min dan bertanggungjawab atas kelancaran surat menyurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 39 Sekretariat berada dibawah kendali Sekretaris PPI sesuai jenjangnya, dengan tugas-tugas sebagai berikut : 1. Melakukan koordinasi penyamp aian kebijakan organisasi yang akan diteruskan ke semua jenjang melalui saluran PSM PPI. 2. Membantu kelancaran kegiatan organisasi dalam penyampaian atau mendi stribusikan keputusan dan kebijakan organisasi dengan cepat dan tepat dengan men ggunakan saluran informasi. 3. Memperlancar arus surat keluar dan surat masuk, b aik intern maupun ekstern. Pasal 40 Dalam memberikan informasi yang diperlukan p engurus organisasi, sekretariat dengan sepengetahuan sekretaris PPI sesuai jenja ngnya dapat pula menyusun laporan-laporan organisasi, meneliti dan mengolah data , selanjutnya disusun dalam berbagai bentuk laporan maupun terbitan yang dapat d igunakan sebagai bahan informasi. Pasal 41 Standarisasi adalah penyeragaman bent uk, warna, ukuran, dan tulisan dari alat-alat yang dipergunakan dalam PSM Purna Paskibraka Indonesia. 10Pasal 42 Standarisasi meliputi korespondensi, klasifikasi dan derajat surat, ben tuk dan ukuran kertas surat organisasi, stempel organisasi, bentuk warna, ukuran dan tulisan kop dan amplop surat. Pasal 43 Korespondensi Korespondensi adalah k egiatan yang berhubungan dengan pengendalian surat-surat dan berita, baik tertul is maupun lisan, yang timbul dari pencatatan, laporan, perencanaan, program atau keputusan yang mungkin masih menimbulkan adanya permintaan penjelasan sehingga pengarahan atau pengurusan semua kegiatan dapat dilakukan secara tepat dan benar . Pasal 44 1. Surat yang dimaksud adalah alat untuk menyampaikan berita secara t ertulis, yang isinya sebagaimana dimaksud pada pasal 47 (empat puluh tujuh) Pera turan Organisasi ini. 2. Prinsip pokok pembuatan surat terdiri dari menentukan m aksud dan tujuan penulisan surat maupun merancang, yaitu mewujudkan ide agar isi surat menjadi urut dan menggunakan tata bahasa yang baik, dengan penulisan yang singkat dan jelas tanpa mengurangi etika dan kelengkapan. Pasal 45 1. Surat res mi terdiri dari surat intern dan surat ekstern. 2. Surat intern adalah surat yan g ditujukan kepada personil atau pengurus di lingkungan PPI pada semua tingkatan /jenjang. 3. Surat ekstern adalah surat yang ditujukan kepada pihak di luar PPI. Pasal 46 1. Surat dapat memuat keputusan, perintah, instruksi, pemberitahuan, p ertanyaan, pernyataan, permohonan dan lain-lain yang dianggap penting. 2. Tujuan umum surat menyurat adalah menyampaikan bentuk tulisan agar tindakan yang dikeh endaki dapat tercapai secara tepat dan cepat. Pasal 47 1. Jenis surat dalam PSM PPI terdiri dari surat biasa dan surat yang bersifat mengatur. 2. Surat biasa te rdiri dari : a. Laporan, yaitu surat yang memuat uraian hasil atau pertanggungja waban atas pelaksanaan tugas, penyampaian keterangan tertulis sehubungan dengan suatu masalah atau kegiatan tertentu. b. Undangan, yaitu surat permintaan untuk menghadiri suatu kegiatan, baik bersifat intern maupun ekstern. c. Telegram, rad iogram, telex, maupun faksimili adalah surat yang memuat berita yang perlu seger a mendapat perhatian atau penyelesaian, isinya singkat, padat dan disusun dengan gaya bahasa tertentu. d. Surat keterangan, berisi keterangan resmi organisasi y ang diberikan kepada pengurus atau anggota untuk digunakan sesuai dengan isi ket erangan. e. Surat pengantar, yaitu surat yang berisi pemberitahuan mengenai asal dan maksud surat-surat lain. f. Surat pemberitahuan, yaitu surat yang berisi in formasi mengenai suatu hal yang harus diketahui oleh pengurus atau anggota. g. S urat jalan ; surat yang diberikan kepada anggota/pengurus yang akan melakukan pe rjalanan dinas organisasi. 113. Surat yang bersifat mengatur terdiri dari : a. Keputusan, yaitu surat yang di buat berdasarkan hasil rapat pengurus, yang memuat suatu kebijakan pokok yang ha rus ditaati oleh seluruh atau sebagian anggota. b. Peraturan Organisasi, yaitu s urat yang memuat ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan tinda kan administrasi. c. Instruksi perintah/surat mandat/surat tugas, yaitu surat pe rnyataan dan pelimpahan suatu wewenang kepada organisasi setingkat dibawahnya at au seseorang atau beberapa orang pengurus atau anggota atau seseorang anggota at au beberapa orang pengurus atau anggota atau orang lain, untuk bertindak atas na ma organisasi, melakukan sesuatu dengan perintah/waktu tertentu. Surat perintah/ Surat Mandat/Surat Tugas harus dipertanggungjawabkan oleh yang menerimanya. d. S urat Edaran, yaitu pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pengurus atau an ggota, yang berisi penjelasan atau atas suatu kejadian yang berhubungan dengan o rganisasi tanpa memuat suatu kebijakan pokok. Pasal 48 Klasifikasi dan Sifat Sur at 1. Klasifikasi yaitu, penentuan dan penegasan mengenai pentingnya suatu surat , yang berhak menerima, membaca dan bertanggungjawab, serta cara penanganan dan pengamanannya. 2. Klasifikasi ini terdiri dari: a. Surat Rahasia, yaitu surat ya ng hanya diketahui kalangan terbatas dalam organisasi dan berisi keterangan, yan g bila disebarluaskan kepada pihak yang tidak berhak dapat berakibat menurunnya derajat dan kewibawaan organisasi, yang pada akhirnya merugikan organisasi. b. S urat Terbatas, yaitu surat yang dianggap perlu untuk diketahui oleh pengurus ter tentu saja, dan pelaksanaanya telah berjalan maka klasifikasi keterbatasannya ti dak berlaku lagi. c. Surat Biasa, yaitu surat yang berisi umum dan tidak memerlu kan pengamanan khusus. 3. Ketua Umum dan forum pengurus harian adalah yang berwe nang untuk menentukan klasifikasi surat. 4. Menurut klasifikasinya, teknis pengg unaan amplop dan pengiriman surat diatur dalam lampiran 1 dan merupakan bagian y ang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. Pasal 49 1. Sifat surat ada lah kecepatan sampainya surat kepada si alamat berdasarkan waktu penyampaian ata u pengirimannya. 2. Sifat surat terbagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu : a. Sang at penting, yaitu surat yang penyampaiannya harus segera dilakukan pada hari yan g sama dengan waktu penandatanganan surat. b. Penting, yaitu surat yang penyampa iannya dilakukan secepat mungkin setelah penandatangan surat. c. Biasa, yaitu su rat yang penyampaiannya dilakukan sesuai jadwal pengirimannya yang ada. 3. Sifat surat dibubuhkan pada pojok kiri atas amplop. Pasal 50 Surat keluar dan Surat m asuk 1. Tata penyelenggaraan surat menyurat meliputi penyelesaian surat keluar d an surat masuk. 2. Surat keluar intermal, yaitu surat organisasi yang dikirimkan atau disampaikan kepada pengurus atau anggota pada semua jenjang. 3. Surat ekst ernal, yaitu semua surat organisasi yang dikirimkan atau disampaikan kepada piha k luar organisasi. 4. Surat masuk, yaitu semua surat/tulisan atau berita yang di terima organisasi dari pihak lain, baik internal maupun eksternal organisasi. 12Pasal 51 1. Penerimaan surat-surat masuk dipusatkan pada sekretariat, untuk sela njutnya didistribusikan. 2. Penelitian surat masuk didasarkan pada klasifikasi d an sifat surat. 3. Surat masuk rahasia dan terbatas diteruskan kepada yang berha k menerimanya dalam keadaan sampul tertutup, sedang surat biasa dapat dibuka ole h pengurus secretariat yang diberi wewenang, serta dicatat dan diteruskan kepada yang berhak menerimanya. 4. Semua surat, tulisan atau berita yang masuk harus d icatat oleh pengurus secretariat sesuai dengan sifat surat tersebut ke dalam : a . Buku agenda umum, mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi biasa. b. Buk u agenda rahasia, untuk mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi rahasia m aupun terbatas. c. Diberi lembar disposisi (contoh terlampir) pada lampiran 2 da n merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. Pasal 5 2 1. Susunan dan cara penulisan surat keluar diatur sebagaimana tercantum pada l ampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. 2. Penomoran surat diawali dengan singkat jenis surat dimaksud, disertai an gka numeric secara berurutan yang dimulai dari nomor 01 dan diikuti dengan tingk atan kepengurusan, bulan serta tahun penerbitan. 3. Tanggal surat dimulai dari t anggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember setiap tahun. 4. Khusus u ntuk Keputusan dan Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat dib erikan nomor urut tersendiri yang terpisah dari penomoran surat sebagaimana dima ksudpada ayat (2) di atas, yang disesuaikan dengan masa bhakti kepengurusan. 5. Tata cara penomoran surat dapat dilihat pada lampiran 4 dan merupakan bagian yan g tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. 6. Untuk tertib administrasi dan pengamanan korespondensi di lingkungan PPI ditetapkan kode struktur kepengur usan dalam PSM PPI, yang secara rinci dapat dilihat pada lampiran 5 dan merupaka n bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. 7. Apabila surat keluar memerlukan lebih dari 1 (satu) halaman, hanya lembar pertama yang menggun akan kop surat. 8. Apabila di dalam keputusan atau Surat Perintah/Surat Mandat/S urat Lampiran dengan mencantumkan nomor dan tanggal keputusan atau Surat Perinta h/Surat Mandat/Surat Tugas tersebut. 9. Tembusan surat dapat dibuat bila diperlu kan sebagai laporan atau pemberitahuan kepada pejabat atau pihak lain yang berke pentingan. 10. Tanda tangan dan Stempel organisasi untuk surat keluar, khusunya untuk Surat Keluar ektern harus asli dan tidak boleh menggunakan foto copy, seda ng untuk surat keluar intern organisasi tanda tangan dapat di foto copy, namun s tempel organisasi harus asli. Pasal 53 Kelengkapan Surat Menyurat 1. Kelengkapan surat menyurat, antara lain meliputi kop surat, amplop dan stempel/cap organisa si. 2. Kop surat, yaitu lembar kertas surat resmi PPI berwarna putih, yang diata snya terdapat gambar lambang dan tulisan tingkat kepengurusan Purna Paskibraka I ndonesia yang dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu kop surat eksternal dan kop surat internal. 3. Amplop, yaitu sampul surat resmi yang diatasnya terdapat gamb ar lambang dan tingkat kepengurusan PPI. 4. Stempel organisasi, yaitu cap yang b erbentuk bundar, bertuliskan tingkat kepengurusan PPI. 5. Bentuk dan contoh kop surat dan amplop surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum pada lampiran 6 dan lampiran 7, sedang bentuk dan contoh stempel organisasi 13sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diatas dapat dilihat pada lampiran 8 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. Pasal 54 Penggunaan Kelengkapan Surat Menyurat dan Wewenang Penanda Tanganan Surat 1. Ko p surat hanya dipergunakan untuk kepentingan Surat Menyurat PPI sesuai tingkatan nya. 2. Amplop digunakan sebagai sampul surat menyurat resmi PPI. Pasal 55 1. Yang dapat menggunkan stempel organisasi adalah Pengurus Purna Paski braka Indonesia yang diberi wewenang pada semua tingkatan, dan hanya dipergunaka n untuk kepentingan organisasi. 2. Ada 2 (dua) jenis stempel Purna Paskibraka In donesia, yaitu: a. Stempel dengan ukuran besar, dipergunakan untuk surat-surat s ebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dan (3) Rancangan Peraturan Organisas i ini. b. Stempel dengan ukuran kecil, dipergunakan untuk kepentingan administra si keuangan PPI. Pasal 56 1. Wewenang penandatangan surat hanya dimiliki oleh Ke tua Umum untuk Pengurus Pusat dan atau Ketua untuk pengurus Provinsi dan Kabupat en/Kota. 2. Untuk Pengurus Pusat, bila Ketua Umum berhalangan, maka penandatanga n dapat dilakukan oleh ketua harian dan sekretaris Umum atau wakil sekretaris um um. 3. Untuk Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, bila Ketua berhalangan, maka penandatangan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris atau Wakil S ekretaris. 4. Lembar asli II (arsip) surat yang hendak ditandatangani, terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pemprakarsa atau konseptor atau pengurus yang membida ngi masalh yang berkaitan dengan isi surat dimaksud. Pasal 57 Mekanisme Surat Menyurat Secara Vertikal 1. Hubungan surat menyurat dap at dilakukan secara vertical, baik dari atas ke bawah mauoun dari bawah ke atas. 2. Hubungan langsung dari atas ke bawah dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (d ua) tingkat, dengan tembusan diberikan kepada kepengurusan 1 (satu) tingkat diat as yang dituju. 3. Hubungan langsung dari bawah ke atas hanya dapat dilakukan 1 (satu) tingkat di atasnya. Pasal 58 Untuk keperluan yang amat mendesak dan sangat penting, dimungkinkan unt uk dilakukan hubungan 2 (dua) tingkat ke atasnya secara langsung dengan sepenget ahuan Kepengurusan diatasnya melalui pemberian tembusan surat dimaksud. 14BAB IV RAPAT DAN PROSEDUR KERJA Pasal 59 Jenis Rapat dan Wewenangnya 1. Untuk me ncapai daya guna dan hasil yang efektif dan efisien maka pengambilan keputusan d ilakukan dalam rapat-rapat Pengurus Purna Paskibraka Indonesia yang terdiri dari : a. Pengurus Pusat - Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS). - Rapat Pimpinan Nasiona l (RAPIMNAS). - Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS). - Rapat Pleno Pengurus. Rapat Pengurus Harian. - Rapat Departemen. - Rapat Istimewa. b. Pengurus Provins i dan Kota/Kabupaten : - Rapat Kerja (RAKER PROV/KAB/KOT). - Rapat Koordinasi (R AKOR PROV/KAB/KOT). - Rapat Pimpinan Provinsi. - Rapat Pleno Pengurus. - Rapat P engurus Harian. - Rapat Biro/Bidang. - Rapat Istimewa. 2. Rapat Kerja Nasional, diadakan setidak-tidaknya 1 (satu) kali dalam satu masa kepengurusan, yang dihad iri oleh Perwakilan Pengurus Provinsi seluruh Indonesia. 3. Rapat Kerja Provinsi /Kabupaten/Kota diadakan setidak-tidaknya 1 (satu) kali dalam satu masa Kepengur usan, yang dihadiri oleh Perwakilan pengurus Kabupaten/Kota se-Provinsi terkait. 4. Rapat Pimpinan Nasional, diadakan minimal 1 (satu) kali dalam satu masa kepe ngurusan, yang dihadiri setidaknya oleh Ketua Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Ko ta seluruh Indonesia. 5. Rapat Pimpinan Nasional berwenang untuk mengambil kebij akan dan Keputusan penting organisasi. 6. Rapat Kerja Provinsi, diadakan setidak nya 1 (satu) kali dalam satu masa kepengurusan, yang dihadiri oleh Ketua Penguru s Kabupaten/Kota, tempat dan waktu penyelenggaraan sesuai dengan ketetapan daera h masing-masing. 7. Rapat Kerja Kabupaten/Kota, diadakan setidak-tidaknya 1 (sat u) kali dalam satu masa kepengurusan, yang dihadiri oleh seluruh anggota, tempat dan waktu penyelenggaraan sesuai dengan ketetapan daerah masing-masing. 8. Rapa t Koordinasi Nasional, diadakan setidak-tidaknya 1 (satu) kali dalam satu masa k epengurusan yang dihadiri oleh setidaknya perwakilan pengurus Provinsi seluruh I ndonesia, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Musyawarah Nasi onal. 9. Rapat Koordinasi Nasional berwenang menetapkan materi untuk Musyawarah Nasional. 10. Rapat Koordinasi daerah Provinsi, diadakan setidaknya 1 (satu) kal i dalam satu masa kepengurusan yang dihadiri oleh Ketua Pengurus Kabupate/Kota, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Musyawarah Provinsi. 11. Rapat Koordinasi Provinsi berwenang menetapkan materi untuk Musyawarah Provinsi. 12. Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota, diadakan setidaknya 1 (satu) kali dalam sa tu masa kepengurusan, yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota, yang dila ksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Musyawarah Kabupaten/Kota. 13. Rap at Koordinasi Kabupaten/Kota berwenang menetapkan materi untuk Musyawarah Kabupa ten/Kota. 14. Rapat Pleno pengurus, tempat dan waktu diadakan sesuai kesepakatan dan rencana program pengurus dengan tetap berpedoman pada Peraturan Organisasi serta dihadiri oleh seluruh pengurus di semua tingkatan. 15. Rapat Pleno Penguru s berwenang : a. Mengambil Keputusan dalam menanggapi masalah baik yang bersifat internal maupun eksternal. 1516. 17. 18. 19. 20. b. Mengadakan penilaian dan evaluasi terhadap usulan dan pelaksanaan program keg iatan. c. Menetapkan langkah kebijaksanaan organisasi yang akan dilaksanakan pen gurus PPI. d. Menetapkan bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam rangka menduku ng program kerja organisasi. e. Mengevaluasi kegiatan dan masalah yang berkemban g di masyarakat. f. Memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah apabila dipe rlukan. g. Membahas masalah-masalah pembinaan generasi muda pada umumnya yang me mpunyai ruang lingkup lokal, regional, dan internasional. Rapat Pengurus Harian, tempat dan waktu pelaksanaanya diadakan sesuai kesepakatan dengan tetap berpeng alaman pada Peraturan Organisasi dan dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Harian, Sek retaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum, da pat juga dihadiri pihak-pihak terkait dengan materi pembahasan rapat dan diundan g/diberi informasi untuk hadir dalam rapat tersebut oleh pengurus harian. Rapat Pengurus Harian berwenang : a. Memutuskan program-program yang mendadak dan mend esak untuk dilaksanakan oleh Pengurus PPI. b. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan dan merencanakan teknis perencanaan dan pelaksanaan program masing-masing. Rapat Departemen/Biro/Bidang, diadakan sesuai kegiatan rutin, mem bahas perencanaan dan pelaksanaan program masing-masing. Rapat Istimewa, diadaka n apabila ada masalah-masalah yang harus diambil keputusannya, Rapat Istimewa di hadiri oleh seluruh anggota pengurus. Semua jenis rapat dilengkapi dengan risala h rapat dan setiap risalah dengan segala keputusannya ditandatangani oleh ketua dan sekretaris rapat dan selanjutnya diperbanyak oleh secretariat untuk kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 60 Prosedur Kerja 1. Setiap permasalahan yang memerlukan keputusan dan kebijaksanaan harus dikonsu ltasikan terlebih dahulu kepada Ketua Umum/Ketua Provinsi/Ketua Kabupaten/Kota. 2. Setiap Departemen/Biro/Bidang bertanggungjawab atas kegiatannya masing-masing . 3. Apabila terdapat kegiatan yang melibatkan beberapa departemen/biro/bidang m aka Ketua Umum dapat menunjuk penanggungjawabnya melalui surat tugas dan surat k eputusan. 4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dilaksanakan paling lambat 2 (d ua) minggu setelah selesai kegiatan dan diserahkan melalui Ketua Harian untuk di teruskan kepada Ketua Umum. 5. Pertanggungjawaban keuangan kegiatan diteruskan k epada Bendahara Umum, setelah melalui kearsipan Sekretaris Umum. BAB V Pedoman K eanggotaan PPI Pasal 61 Bahwa keanggotaan Purna Paskibraka Indonesia merupakan k ehendak perorangan pemuda Republik Indonesia yang pernah dikukuhkan menjadi peri ntis pemuda dan yang pernah bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka bai k tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan mereka yang dianggap cakap dan memenuhi criteria untuk bergabung dengan Organisasi PPI sebagaimana yang tel ah diatur dalam AD/ART PPI. Pasal 62 Bahwa setiap anggota PPI mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART dan pedoman organisasi PPI. 16Pasal 63 Kehilangan Keanggotaan Bahwa yang dimaksud dengan kehilangan keanggotaa n adalah lepasnya ikatan antara perorangan anggota dengan organisasi PPI. Pasal 64 Bahwa sebab-sebab kehilangan keanggotaan sebagaimana yang dimaksud pasal 63 d iatas, telah diatur dalam ART Purna Paskibraka Indonesia dan Peraturan Organisas i. Pasal 65 Bahwa kehilangan keanggotaan atas permintaan sendiri/mengundurkan di ri dari keanggotaan harus diajukan secara tertulis kepada Organisasi PPI. Pasal 66 Bahwa kehilangan keanggotaan karena diberhentikan akibat kesalahan akan diatu r sepenuhnya dalam peraturan organisasi tentang Disiplin dan Sanksi PPI Pasal 67 Tata Cara Menjadi Anggota PPI 1. Bahwa untuk menjadi anggota biasa PPI adalah mereka yang pernah menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dengan mengisi formulir permohonan keang gotaan yang diperoleh dari pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten/Kota se suai dengan domisili calon anggota yang besangkutan. 2. Bahwa formulir permohona n untuk menjadi anggota PPI harus diisi oleh calon anggota yang bersangkutan ran gkap 3 (tiga), yaitu masing-masing untuk arsip Pengurus Kabupaten/Kota, Provinsi , dan Pusat. 3. Bahwa pengisian formulir permohonan untuk menjadi anggota PPI in i harus dilengkapi 1 (satu) bukti diri yang sah dari yang bersangkutan, yaitu : a. Foto copy piagam penghargaan sebagai PASKIBRAKA (4 Lembar). b. Foto copy KTP (4 lembar). c. Pas foto ukuran warna 4x6 (4 lembar). 4. Bahwa bentuk formulir pe rmohonan untuk menjadi anggota Purna Paskibraka Indonesia adalah suatu format ya ng khusus disediakan untuk itu seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. 5. Bahwa bukti diri seperti tercantu m pada ayat 3 diatas harus disimpan dan ditata arsipkan secara rapih baik oleh p engurus PPI tempat yang bersangkutan mendaftar dan disusun secara alphabetis set elah diyakini betul dan benar keabsahannya serta menjadi tanggung jawab sepenuhn ya dari pengurus PPI terebut. Pasal 68 Kartu Anggota Bahwa Kartu Anggota merupak an bukti diri Keanggotaan yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Organisasi Purna Paskibraka Indonesia. Pasal 69 Bahwa Kartu Anggota diterbitkan oleh pengurus pu sat dan dikeluarkan oleh pengurus Kabupaten/Kota. Pasal 70 Bahwa Kartu Anggota b erlaku untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali. 17Pasal 71 System penomoran anggota terdiri dari 8 (delapan) digit, yaitu : a. 2 ( dua) digit pertama dan kedua merupakan kode angkatan. b. 2 (dua) digit ketiga da n keempat merupakan kode Provinsi. c. 2 (dua) digit Kelima dan Keenam merupakan kode Kabupaten/Kota. d. 2 (dua) digit Ketujuh dan Kedelapan merupkan nomor Anggo ta. (Contoh NRA terlampir) Pasal 72 Nomor Kode PPI Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 . Bahwa nomor kode PPI Provinsi diatur dalam lampiran peraturan organisasi ini m erupakan bagian yang tidak terpisahkan. 2. Bahwa Nomor Kode PPI Kabupaten/Kota d itentukan oleh masing-masing Pengurus Provinsi dan dilaporkan kepada pengurus Pu sat dalam suatu ketetapan. Pasal 73 Nomor Anggota PPI Kabupaten/Kota 1. Bahwa pe mberian nomor anggota diserahkan sepenuhnya kepada Pengurus PPI Kabupaten/Kota. 2. Bahwa satu orang anggota hanya berhak mempunyai satu nomor anggota, dan berla ku selama bersangkutan tidak kehilangan keanggotaannya. Pasal 74 Bentuk Kartu An ggota Bahwa bentuk Kartu Anggota adalah sesuai dengan lampiran 4 Peraturan Organ isasi ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. Pasal 75 Administrasi dan Laporan Keanggotaan 1. Bahwa Pengurus Pusat, Pro vinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban menata, menghimpun, dan memelihara daftar ang gota masing-masing di setiap tingkat kepengurusannya. 2. Bahwa setiap 1 (satu) t ahun sekali Pengurus Kabupaten/Kota berkewajiban melaporkan jumlah dan keanggota an kepada pengurus Provinsi dan ditembuskan kepada Pengurus Pusat. 3. Bahwa form at laporan tentang jumlah anggota dan komposisi keanggotaan seperti terlampir pa da lampiran 5 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organis asi ini. Pasal 76 Perpindahan Anggota Perpindahan anggota dari Provinsi satu ke Provinsi yang lain harus disertai surat pengantar dari Pengurus Provinsi asal da n tidak mengubah nomor registrasi anggota, untuk kemudian melapor kepada penguru s Provinsi tempat anggota tersebut berdomisili. BAB VI Ketentuan Jabatan Lowong dan Pengurus Antar Waktu Pasal 77 Suatu jabatan dinyatakan lowong apabila salah satu atau beberapa Pengurus Purna Paskibraka Indonesia yang oleh karena sebab-se bab tertentu dinyatakan tidak aktif/berhalangan tetap. 18Pasal 78 Sebab-sebab yang dimaksudkan bahwa Pengurus dinyatakan tidak dapat akti f/berhalangan tetap adalah : a. Meninggal dunia. b. Pengurus yang bersangkutan m engundurkan diri dari Kepengurusan PPI dan dinyatakan secara lisan dan atau tert ulis. c. Tidak menghadiri Rapat Pleno Pengurus pada tingkatannya sebanyak 3 (tig a) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. d. Penguru s yang oleh karena satu dan lain hal dipandang mencemarkan nama baik Organisasi sehingga diberhentikan dari jabatan kepengurusan. e. Melakukan tindakan pidana c riminal dan sudah mendapat kekuatan hokum tetap sesuai hukum yang berlaku di Ind onesia. Pasal 79 Penetapan jabatan lowong adalah penetapan seseorang atau bebera pa orang pada jabatan tertentu dalam kepengurusan PPI yang dinyatakan lowong mel alui rapat sesuai dengan pasal 5 peraturan organisasi ini. Pasal 80 Pergantian a ntar waktu yang dimaksudkan adalah pergantian seorang atau beberapa orang pengur us PPI dalam suatu periode kepengurusan yang sedang berjalan, yang merupakan kew enangan dari Ketua Umum/Ketua Provinsi/Kabupaten/Kota setelah melalui proses kon sultasi internal maupun eksternal kepengurusan. Pasal 81 Jika ternyata jabatan K etua Umu/Provinsi/Kabupaten/Kota yang dinyatakan lowong tersebut perlu diberlaku kan pergantian antar waktu, maka segala tindakan sebelum melakukan pergantian te rsebut harus berpedoman kepada pasal-pasal AD/ART dan Peraturan Organisasi yang mengatur hal tersebut. BAB VII Pedoman Kebendaharaan PPI Pasal 82 1. Sesuai deng an AD/ART PPI, organisasi dapat memperoleh dana dari berbagai sumber, antara lai n : a. Iuran anggota b. Usaha Organisasi c. Sumbangan lain yang sah serta tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan AD/ART. 2. Maksud dan tujuan pedoman kebe ndaharaan ini adalah sebagai usaha untuk menghimpun dana yang lebih besar dan de ngan cara yang efektif sesuai dengan kondisi organisasi dengan tujuan agar PPI m enjadi lebih mandiri. Pasal 83 Iuran Anggota Penarikan iuran anggota dimaksudkan untuk menimbulkan rasa memiliki, kesadaran, ketaatan, kedisiplinan dan tanggung jawab anggota terhadap pengembangan Organisasi dengan ketentuan : 1. Iuran angg ota dibayarkan perbulan. 2. Besar iuran anggota disesuaikan dengan kondisi daera h masing-masing dengan pembagian 15 untuk pengurus pusat, 3,5 untuk pengurus Pro vinsi, dan 50 untuk Pengurus Kabupaten/Kota iuran anggota. 3. Bagi anggota yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi administrative. 19Pasal 84 Usaha Organisasi Usaha organisasi dapat dilakukan melalui yayasan, kope rasi serta usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip organisasi. Pasal 8 5 Sumbangan Merupakan sumbangan dari luar yang sah serta tidak mengikat dan tida k bertentangan dengan prinsip organisasi. Pasal 86 System Penganggaran Pengangga ran merupakan perencanaan keuangan untuk pelaksanaan program organisasi dalam be ntuk yang terdiri dari anggaran penerimaan dan pengeluaran pada satu periode yan g menggambarkan sumber dan penggunaan dana. Pasal 87 Maksud dan Tujuan : 1. Deng an adanya system penganggaran diharapkan dapat melakukan skala prioritas, dengan tujuan guna terciptanya efektivitas, efisiensi dan sinkronisasi antara pelaksan aan aktifitas organisasi. 2. Fungsi penganggaran keuangan tidak terlepas dari fu ngsi manajemen, yaitu : a. Perencanaan. b. Pengorganisasian. c. Pelaksanaan. d. Pengawasan/pengontrolan. 3. Syarat-syarat Penganggaran, yaitu : a. Kronologis b. Sistematis. c. Realitas. d. Mudah dimengerti. e. Jelas angka-angka dalam pos-po s pengeluaran dan penerimaan. f. Jumlah total seluruh pengeluaran dan penerimaan . 4. Tahap-tahap penyusunan anggaran, yaitu : a. Pengajuan kegiatan masing-masin g departemen/bidang/biro. b. Identifikasi kegiatan/aktifitas masing-masing. c. P enjadwalan. d. Perhitungan perkiraan biaya setiap tahap. e. Penjumlahan biaya se luruh kegiatan. Pasal 88 Mekanisme persetujuan : 1. Pengajuan anggaran departeme n/biro/bidang : Rapat Dept/Bidang/Biro Rapat Pengurus Harian, Bendahara Umum Ket ua Umum 2. Pengajuan anggaran aktifitas : Proposal kepanitiaan ketua departemen/ biro/bidang bendahara umum, ketua umum. Pasal 89 Tahap pelaksanaan : 1. Pengajua n anggaran setiap aktifitas harus mendapat persetujuan dari Bendahara Umum cq ke tua Harian dan Ketua Umum, baik yang dilaksanakan oleh bidang maupun kepanitiaan . 2. Setiap pengeluaran harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan d isertai bukti pembayaran. 203. Apabila terjadi penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan, maka harus dibawa ke forum rapat Pengurus Harian. 4. Penyusunan laporan akhir sebagai perta nggungjawaban pelaksanaan program. Pasal 90 System Pengelolaan dan administrasi Keuangan Agar PPI mempunyai pedoman dalam pengelolaan dan administrasi keuangan dengan tujuan pengelolaan dana dapat dilakukan secara efisien dan efektif, maka diberlakukan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, yang meliputi : 1. Perencanaa n keuangaan yang diaktualisasikan berupa anggaran pendapatan dan anggaran pengel uaran untuk jangka waktu tertentu yang menggambarkan sumber penggunaan. 2. Pengo rganisasian : a. Tugas yang mencari dan mengumpulkan dana berada di bawah tanggu ng jawab Dept/Biro/Bidang Usaha dan Dana. b. Penyimpanan dan Pengeluaran dana ya ng dikumpulkan oleh tim harus disetujui terlebih dahulu oleh Ketua Umum cq Ketua Harian dan Bendahara Umum. c. Tugas untuk mencatat keluar masuk dana dan penyus unan laporan diserahkan kepada wakil Bendahara Umum. 3. Pelaksanaan : a. Pengump ulan dana. 1) Menarik iuran anggota sesuai dengan ketentuan organisasi. 2) Menar ik dan mengumpulkan dana dari donator tetap. 3) Membuat usaha yang sesuai dengan ketentuan organisasi. 4) Menyerahkan hasil pengumpulan dana kepada wakil Bendah ara umum setelah disetujui oleh Ketua umum cq Ketua Harian dan Bendahara Umum. 5 ) Memberikan tanda penerimaan kepada donator atau penyumbang lainnya. b. Pengelu aran dana 1) Pengeluaran dana tiap departemen/Bidang/biro harus sesuai dengan an ggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. 2) Pengeluaran dana harus denga n persetujuan Ketua Umum dan Bendahara Umum. c. Penyimpanan 1) Bendahara Umum ad alah yang bertanggung jawab atas penyimpanan. 2) Dana harus disimpan di Bank dan penandatanganan cek hanya dapat dilakukan Ketua Umum dan Bendahara Umum. 3) Unt uk keperluan rutin dapat diadakan kas kecil yang prosedur pengeluaran dana. 4) P ermintaan untuk pengeluaran dana diajukan kepada Ketua Umum cq Ketua Harian dan Bendahara Umum oleh departemen/bidang/biro yang memerlukan dana. 5) Ketua Umum c q Ketua Harian bersama dengan Bendahara Umum menilai permohonan tersebut, untuk disetujui, ditolak atau dimintai perubahan. 6) Dalam hal surat permohonan telah disetujui oleh Ketua Umum cq Ketua Harian dan Bendahara Umum, Wakil Bendahara Um um mengeluarkan dana untuk diserahkan kepada pemohon. 7) Pemohon diminta menanda tangani formulir tanda pengeluaran dari kas atau Bank. 8) Bendahara Umum mencata t dalam bukti-bukti pengeluaran dari kas atau bank. d. Pengontrolan/Pengawasan 1 ) Pengontrolan yang bersifat preventif adalah pengontrolan yang berjalan atau di lakukan bersamaan dengan tahap-tahap proses penerimaan dan pengeluaran yang dimu lai dari : - Permohonan untuk pengeluaran. - Jumlah yang telah dianggarkan. 2) P engontrolan yang bersifat represif adalah pengontrolan berupa pemeriksaan kewaja ran laporan keuangan setelah dicocokan dalam buku mutasi dan bukti pendukung lai nnya. 21e. Penyusunan Laporan Laporan keuangan pada umumnya adalah neraca dan daftar per hitungan hasil usaha, neraca menggambarkan posisi harta kewajiban dan kekayaan p ada saat tertentu. Sedangkan daftar perhitungan hasil usaha menggambarkan hasil kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran dana organisasi jangka waktu yang berakhir pada tangga neraca. BAB VIII Pedoman Penegakan Disiplin Kode Etik dan Sanksi Organisasi Pasal 90 Umu m 1. Bahwa sesungguhnya dalam suatu organisasi yang sehat para pengurus dan angg ota sama-sama berusaha untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja organisas i sehingga bermanfaat bagi kiprah dan kemajuan organisasi ditengah-tengah masyar akat pada umumnya dan dikalangan anggota pada khususnya. 2. Guna terciptanya mak sud tersebut diatas sangat ditentukan kepada suasana kondusif di dalam organisas i agar organisasi beserta perangkat-perangkatnya yang dimiliki dapat melaksanaka n program kerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Musyawatah Nasional/Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota, oleh karena itu perlu sebuah Peraturan Organisasi yang mengatur disiplin Organisasi PPI. 3. Peraturan Organisasi ini bertujuan memberi kan panduan kepada pengurus dan anggota di tiap tingkatan untuk mengetahui secar a jelas hal-hal yang menyangkut pelanggaran dan penerapan sanksi organisasi. Pasal 91 Pengertian Disiplin Organisasi dan TIndakan Organisasi 1. Disiplin adal ah setiap perilaku positif yang berdasarkan kepada ketaatan kepatuhan serta tund uk kepada peraturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu berorganisasi. Disiplin juga berarti kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat wal aupun dalam situasi yang sangat menekan sekalipun. 2. Peraturan yang dimaksud ad alah konstitusi dasar organisasi yang meliputi AD/ART dan Peraturan Organisasi, hukum serta perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku di Negara Kesatuan R epublik Indonesia serta etika dan norma-norma kesusilaan yang umum. 3. Tindakan disiplin adalah setiap upaya yang dilakukan organisasi terhadap anggotanya dalam rangka menjaga dan mempertahankan semangat, kinerja, dan nama baik organisasi. Namun pada dasarnya setiap tindakan disiplin dengan memperhatikan sifat dan kada r pelanggaran yang dilakukan. Pasal 92 Dasar Acuan Peraturan dan Disiplin Organi sasi Dasar dan acuan Peraturan disiplin organisasi PPI adalah : 1. Pancasila 2. UUD 1945. 3. Perundang-undangan serta Peraturan Pemerintah yang berlaku. 4. AD d an ART PPI. 5. Peraturan Organisasi serta ketentuan Organisasi lainnya. 6. Syste m nilai serta norma etika yang berlaku secara umum. 22Pasal 93 Pelanggaran dan Sanksi 1. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dila kukan baik secara perorangan maupun bersam-sama dan dengan sengaja melanggar AD dan ART, Peraturan Organisasi, ketentuan Organisasi lainnya, Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta etika, norma-norma susila umum lainn ya, yang berakibat menghambat kinerja dan atau mencemarkan nama baik organisasi. 2. Sanksi adalah setiap tindakan positif dan memaksa, yang diambil oleh organis asi dalam rangka meningkatkan kinerja anggota dan organisasi dan hal-hal yang be rhubungan dengan kemajuan dan nama baik organisasi. 3. Sanksi didasarkan kepada : a. Jenis pelanggaran. b. Frekuensi (seringnya/pengulangan) pelanggaran. c. Bes ar kecilnya pelanggaran. d. Unsur kesengajaan. 4. Jenis pelanggaran 1) Pelanggar an terhadap konstitusi organisasi. a. AD/ART b. Peraturan Organisasi. c. Ketentu an-ketentuan Organisasi lainnya. 2) Pelanggaran terhadap perundang-undangan sert a Peraturan Pemerintah yang berlaku, melakukan tindakan-tindakan hukum dibidang criminal yang berakibat jatuhnya vonis pidana oleh pengadilan dan sudah mendapat kan kekuatan hukum tetap. 3) Pelanggaran terhadap etika organisasi. a. Melanggar azas kepatutan. b. Mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi tanpa p ersetujuan terlebih dahulu. c. Merusak citra serta nama baik organisasi. 4) Pela nggaran Moral. a. Melakukan perbuatan tercela. b. Melakukan perbuatan yang melan ggar nilai-nilai kesusilaan yang berakibat merugikan nama baik organisasi yang t erbukti secara hukum. 5. Jenis-jenis Sanksi a. Teguran atau peringatan b. Pember hentian sementara c. Pemecatan Pasal 94 Tata Cara Pemberian Sanksi 1. Tata cara pemberian sanksi diatur dengan memberikan klasifikasi tingkat pelanggaran sebaga i berikut: a. Pelanggaran ringan (lisan/tertulis 1, tertulis 2, tertulis 3, peme catan) b. Pelanggaran sedang (tertulis 1, tertulis 2, tertulis 3, pemecatan). c. Pelanggaran berat (Pemecatan langsung) 2. Jangka waktu penetapan sanksi a. Lisa n : 1 (satu) Minggu. b. Tertulis 1 : 1 (satu) Bulan. c. Tertulis 2 : 2 (dua) Min ggu. d. Tertulis 3 : 2 (dua) Minggu. 3. Wewenang penetapan sanksi a. Pemberian s anksi pada jenis pelanggaran, dilakukan oleh Pengurus Pusat, atas dasar rekomend asi pengurus Provinsi/kota/kab. b. Tahapan penetapan sanksi dilakukan : 1. Rapat Departemen : Pelanggaran ringan -> Lisan. 2. Rapat Harian : Pelanggaran sedang -> Tertulis. 3. Rapat Pleno : Pelanggaran berat -> Pemecatan. 234. Hak jawab atas pembelaan diberikan kepada pengurus maupun perorangan sesuai d engan penetepan sanksi. 5. Rehabilitasi dalam rangka pemulihan nama baik dapat d ilakukan oleh Pengurus Pusat berdasarkan usul dan pertimbangan Pengusu PPI Provi nsi/Kabupaten/Kota. BAB IX Pedoman Atribut dan Tata cara Penggunaannya Untuk Ang gota Pasal 95 Umum Atribut dan tata cara penggunaannya merupakan suatu perangkat keras yang digunkan oleh seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia didalam ger ak langkahnya sebagai organisasi yang turut berperan dalam pembangunan Bangsa da n Negara Republik Indonesia, sebagai aktualisasi diri pada IKRAR PUTRA INDONESIA . Pasal 96 Bendera dan Pataka Bendera PPI berukuran panjang 135 cm, lebar 90 cm dan digunakan pada setiap kegiatan PPI. Bendera Merah Putih dan Bendera PPI mela tar belakangi atau menjadi bagian dekorasi di dalam kegiatan khusus di dalam rua ngan atau diatas panggung. Bendera Merah Putih diletakan di sebelah kanan dan be ndea organisasi diletakkan di sebelah kiri. Pasal 97 Pataka PPI berwarna hijau t ua, dengan panjang 135 cm, lebar 90 cm, ditengahnya bergambar Lambang PPI, dan n ama daerah berwarna kuning emas dibordir, terlihat dari dua arah. Dipergunakan p ada saat serah terima jabatan kepengurusan, dan parade panji-panji organisasi Ke pemudaan. Pasal 98 Seragam Seragam PPi terdiri dari : 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP ( PSL) Dipakai atau dipergunakan pada Upacara Kenegaraan atau Upacara Resmi lainny a, PSL dilengkapi dengan Lencana PPI di kerah kemeja sebelah kanan dan Lencana K epemimpinan (MPG) di kerah jas sebelah kiri. 2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) Dipak ai atau dipergunakan pada Upacara Pembukaan, Upacara Resmi Organisasi dan kegiat an sesuai kebutuhan dan kesepakatan, corak dan warna pakaian seragam organisasi ditentukan oleh Pengurus Pusat. PDH dilengkapi dengan papan nama di dada kanan d iatas saku, serta lencana keanggotaan di kerah sebelah kiri. Monogram/lambang PP I di lengan kanan, Monogram/Lambang daerah yang bertuliskan daerah tempat domisi li (khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota) di lengan kiri. Tanda jabatan Organisasi di saku sebelah kanan dan dilengkapi dengan ikat pinggang bergambar lambang PPI . Monogram diatasnya bertuliskan PENGURUS PUSAT berbentuk setengah lingkaran di lengan kiri dan diperuntukan Khusus untuk Pengurus Pusat. 3. PAKAIAN DINAS LAPAN GAN (PDL) adalah berupa kaos berkerah berwarna abu-abu kombinasi hitam dengan mo nogram/Lambang PPI di dada sebelah kiri, dengan celana/rok berwarna hitam. 244. Topi PPI berwarna Hitam dengan Lambang PPI di depan, gambar yang berbentuk Ka pas dan Padi pada Lidah topi, tulisan Purna Paskibraka Indonesia di sisi kiri, d an tulisan Nama Anggota Tahun angkatan di sisi kanan, berwarna kuning. 5. ALMAMA TER terbuat dari kain berwarna krem, di dada sebelah kiri Monogram/Lambang PPI ( dibordir) dibawah Monogram/Lambang tertulis nama daerah (dibordir). Pasal 99 Tan da Jabatan Organisasi Tanda Jabatan Organisasi adalah Lambang PPI; yaitu Bunga T eratai dengan tiga kelopak tertutup dan tiga kelopak terbuka yang dilator belaka ngi oleh 8 bintang yang berarti bahwa Purna Paskibraka Indonesia dating dan bera sal dari 8 arah mata angin yang kemudian bersatu pada dalam satu kesatuan yang k okoh dengan prinsip kekeluargaan, keterbukaan, serta Komunikasinya yang dilandas i prinsip keimanan dan ketaqwaan, Berilmu Pengetahuan dan Berakhlak serta Moral yang tinggi. Pasal 100 Atribut lain 1. Atribut PPI dan atribut lain yang dibenar kan tercantum dalam lampiran Peraturan Organisasi ini. 2. Atribut-atribut diluar ketentuan surat keputusan organisasi PPI dinyatakan tidak berlaku dan tidak sah . BAB X Peraturan Tambahan Penjelasan Musyawarah Kabupaten/Kota Pasal 101 Utusan Musyawarah Kabupaten/Kota adalah anggota biasa Purna Paskibraka Indonesia yang terdaftar dan atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. BAB XI Penutup Pasa l 102 Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diteta pkan kemudian dengan tetap mengacu pada AD dan ART Purna Paskibraka Indonesia. P asal 103 Apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki kemudian. Pasal 104 Pe raturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta : 21 Agustus 2010 Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia Ketua Umum Ttd. H. DWI PUTRANTO SULAKSONO NRA. 82131901 25Lampiran 1 Teknis Penggunaan Amplop dan Pengiriman Surat Menurut Klasifikasi A. Teknis Penggunaan Amplop a. Surat Rahasia menggunakan Amplop ganda, dimana su rat yang hendak disampaikan tersebut dimasukkan ke dalam amplop pertama, kemudia n diberi lak/lem/selotip dan diberi stempel pada sambungan amplop bagian belakan g, serta dibubuhi stempel klasifikasi surat pada pojok kiri atas amplop. Selanju tnya amplop pertama tersebut dimasukkan ke dalam amplop kedua dan dicantumkan al amat yang hendak dituju, serta dibubuhi stempel organisasi dan stempel klasifika si surat pada pojok kiri atas amplop. b. Surat Terbatas menggunkan amplop tungga l, dengan dibubuhi stempel organisasi dan stempel klasifikasi surat pada pojok k iri atas amplop. c. Surat Biasa disampaikan menurut prosedur biasa. B. Teknis Pengiriman Surat a. Surat Rahasia harus disampaikan oleh kurir khusus dengan pesan yang jelas dan diperintahkan untuk menyampaikan langsung surat dima ksud kepada yang berhak menerimanya, dan apabila keadaan memaksa surat dimaksud dapat dikirim melalui Pos tercatat (kilat khusus) atau sarana lain secara tercat at. b. Surat Terbatas disampaikan oleh kurir kepada yang berhak menerimanya atau dapat dikirim melalui Pos tercatat (kilat khusus) atau saran lain secara tercat at. c. Surat Biasa disampaikan menurut prosedur biasa. 26Lampiran 2 Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia LEMBAR DISPOSISI Surat dari Tanggal Surat Nomor Surat Perihal : : : : Diterima tanggal Nomor Agen da Diteruskan Kepada : : : 1 2 3 4 5 6 Ketua Harian Sekretaris Umum Wa. Sekretaris Umum Bendahara Umum Wakil Bendahara Umum ISI DISPOSISI Catatan : 1. Lembar Disposisi dibuat pada kertas putih polos ukuran A4 (29,5 cm x 21 cm) tanpa menggunakan Lambang. 2. Pada pojok kiri atas lembar dicantumkan s truktur/tingkat kepengurusan PPI. 3. Penerusan lembar disposisi kepada personil pengurus disesuaikan dengan struktur kepengurusan PPI pada masing-masing tingkat an. 27Lampiran 3 Kode Struktur Kepengurusan Tingkat Provinsi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam Propinsi Sumatera Utara Propinsi Sumatera Barat Propinsi Riau Propinsi Jambi Propinsi Sumatera Selatan Propinsi Bengkulu Propin si Lampung Propinsi jawa Barat Propinsi DKI Jakarta Propinsi Jawa Tengah Propins i D.I. Yogyakarta Propinsi Jawa Timur Propinsi Bali Propinsi Nusa Tenggara Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur Propinsi Kalimantan Barat 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Propinsi Kalimantan Tengah Propinsi Kalimantan Selatan Propinsi Kalimantan Timur Propinsi Sulawesi Utara Propinsi Sulawesi Tengah Propinsi Sulawesi Selatan Prop insi Sulawesi Tenggara Propinsi Papua Propinsi Maluku Propinsi Maluku Utara Prop insi Banten Propinsi Gorontalo Propinsi Bangka Belitung Propinsi Kepulauan Riau Propinsi Irian Barat Propinsi Sulawesi Barat Catatan : Untuk kode kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota ditentukan/disusun oleh Pengurus Provinsi dengan menggunakan kode numerik. 28Lampiran 4 Susunan dan Cara Penulisan Surat Susunan dan cara penulisan surat keluar diatur sebagai berikut : 1. Kepala Surat terdiri dari : a. Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun penerbitan surat. Contoh : Jakarta, 17 Agustus 2010 b. Nama, yaitu kepada siapa surat ditujukan. c. Nomor surat diawali dengan singkatan jenis surat diser tai angka numerik secara berurutan, diawali dari nomr 01 dan seterusnya, dimulai dari tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Cara penomoran surat dilakukan sebagai berikut : Singkatan Jenis Surat Nomor Urut Ko de Struktur Kepengurusan Bulan (angka romawi) Tahun Contoh : 1. SUM.02/PP-PPI/V/ 2010 o o o o o SUM 02 PP-PPI V 2010 (contoh penomoran surat untuk pusat) : Kelas /Jenis surat (Surat Umum) : Nomor urut surat diambil dari kendali surat keluar. : Pengurus Pusat PPI : Bulan surat dikeluarkan : Tahun surat dikeluarkan (contoh penomoran surat untuk Provinsi) 2. LAP.03/PPI-01/IV/2010 o o o o o SK 03 PPI-01 IV 2010 : Kelas/Jenis Surat : Nomor Surat diambil dari kendali surat keluar : Pengurus P rovinsi PPI NAD : Bulan Surat dikeluarkan. : Tahun surat dikeluarkan. (Contoh Pe nomoran surat untuk Kabupaten/Kota) : Kelas/Jenis Surat (Surat Tugas) : Nomor Su rat diambil dari kendali surat keluar : Pengurus Kota PPI Madiun Prov.Jatim : Bu lan Surat dikeluarkan. : Tahun surat dikeluarkan. 3. ST.05/PPI-13.18/V/2010 o o o o o ST 05 PPI-13.18 V 2010 d. Klasifikasi; hanya dipakai apabila surat tersebut masuk dalam kategori rahasi a dan terbatas. e. Lampiran; disebutkan jumlahnya, dan bila perlu dengan jenis, macam atau nama lampiran tersebut. 29f. Perihal; memuat pokok surat dengan singkat. g. Alamat, ditulis sebagai beriku : Dalam surat Kepda Yth. : Saudara Ketua Pengu rus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia Kalimantan Barat Jl. Wonosobo No.18 Pont ianak Pada amplop Kepada Yth. : Saudara Ketua Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia Propinsi Kalimantan Barat Jl. Wonosobo No.18 Pontianak h. U.p adalah singkatan untuk perhatian , dipergunakan untuk surat yang ditujukan kepad a pihak tertentu agar surat tersebut langsung diterima. Nama di belakang u.p ter sebut dituliskan, baik di dalam surat maupun pada amplop surat. Dalam surat Kepd a Yth. : Menteri dalam Negeri u.p Dirjen Pembinaan Kesatuan Bangsa Dan Perlindun gan Masyarakat Jl. Merdeka Utara No.10 Jakarta Pada amplop Kepada Yth. : Menteri dalam Negeri u.p Dirjen Pembinaan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat J l. Merdeka Utara No.10 Jakarta 2. Pembukaan Bila perlu menggunakan kata Dengan hormat atau kata-kata lain yang lazim digunakan. 3. Isi Surat Isi surat harus jelas, singkat dan padat, dengan pembagi an sebagai berikut : Isi surat dibagi menjadi beberapa alinea (bila perlu) Setia p alinea diusahakan memuat satu pokok pikiran. 4. Penutup Penutup diusahakan dia khiri dengan pernyataan Terimakasih. 5. Tembusan (bila perlu) Tembusan disampaik an kepada pejabat atau pihak lain yang berkepentingan. 30Lampiran 5 Tata Cara Penomoran Surat Setiap surat keluar diberi nomor sesuai den gan Jenisnya secara berurutan. Cara penomoran dilakukan sebagai berikut : 1. Sin gkatan Jenis Surat ; KEP : Keputusan PO : Peraturan Organisasi UM : Pengumuman E : Edaran I : Instruksi SP : Surat Perintah SM : Surat Mandat ST : Surat Tugas S J : Surat Jalan JUKLAK JUKNIS KET UND LAP SUM FAX : Petunjuk Pelaksanaan : Petunjuk Teknis : Keterangan : Undangan : Laporan : Sur at Umum, meliputi surat Pengantar, Surat Permohonan dan Surat Pemberitahuan : Fa xsimili 2. Nomor urut, dimulai dari nomor 01 dan seterusnya. 3. Kode struktur Kepengurus an (sebagaimana tercantum pada lampiran 3 Peraturan Organisasi ini) 4. Bulan (de ngan angla romawi dari I XII) 5. Tahun. Contoh : 1. Peraturan Organisasi Nomor PO01/P-PPI/VIII/2010 Yaitu Peraturan Organisasi Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Peng urus Pusat Purna Paskibraka Indonesia pada bulan Agustus tahun 2010. 2. Surat Ma ndat Nomor SM-01/PPI-M/IV/2010 Yaitu Surat Mandat nomor 1 yang dikeluarkan oleh Purna Paskibraka Indonesia provinsi Jawa Timur pada bulan April tahun 2010. 31Lampiran 6 Jenis Huruf, Bentuk dan Contoh Kop Surat Eksternal Serta Amplop Surat - Jenis Hu ruf resmi adalah Cambria. - Kop Surat dibuat dengan kertas putih polos ukuran A4 (29,5 cm x 21 cm). - Amplop Surat dibuat dengan ukuran (23 cm x 21 cm). - Penul isan huruf pada Kop Surat dibuat dengan tinta berwarna hijau. - Penggunaan Lamba ng menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi. - Kop Surat da pat digunakan dengan ukuran yang serasi dan harmoni untuk kelengkapan administra si organisasi lainnya, seperti stopmap, amplop berukuran besar, kertas memo dan sebagainya. - Penulisan alamat secretariat pada Kop Surat diusahakan selengkap m ungkin termasuk pencantuman kode pos setempat, faxsimili maupun e-mail (bila ada ) CONTOH KOP SURAT ; 32Lampiran : 7 NO 1 JENIS BENDERA PURNA PASKIBRAKA INDONESIA KETERANGAN 1. Bendera Purna Paskibraka Indonesia berwarna hijau tua berukuran panjang 135 cm, dan leb ar 90 cm. 2. Bergambar Lambang Purna Paskibraka Indonesia terlihat kedua sisi. 3 . Dibawahnya bertuliskan Purna Paskibraka Indonesia dan Nama Daerah terlihat ked ua sisi. NO 2 JENIS PATAKA PURNA PASKIBRAKA INDONESIA KETERANGAN 1. Pataka Purna Paskibraka Indonesia berwarna Hijau Tua (bahan bludrue) berukura n panjang 135 cm dan lebar 90 cm. 2. Bergambar Lambang Purna Paskibraka Indonesi a terlihat dari kedua sisi. 3. Dibawahnya bertuliskan Purna Paskibraka Indonesia dan Nama Daerah terlihat dari kedua sisi. 3334NO JENIS PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) UNTUK PUTRA, PUTRI DAN PUTRI YANG MEMAKAI KERUD UNG (JILBAB) 1. 2. 3. KETERANGAN 4 Pakaian Dinas Harian (PDH) terbuat dari kain berwarna krem. Kemeja dan Celana/Ro k berwarna sama (Krem). PDH menggunakan kerah model tegak dan lengan pendek, khu sus bagi putrid yang berkerudung menggunakan lengan panjang. Dibagian depan dile ngkapi dengan 2 buah saku/kantong tertutup dan berkancing. Dibahu kanan dan kiri dilengkapi dengan lidah pundak. Lencana Keanggotaan (Pin PPI) dipasang dikerah kebelah kiri. Lencana Kepemimpinan (MPG) dipasang diatas saku sebelah kiri tepat ditengahtengah, papan nama dipasang atas saku sebelah kanan tepat ditengah-teng ah. Khusus untuk ketua diluar saku sebelah kanan dipasang tanda jabatan Organisa si. PDH Putri yang berkerudung dengan posisi kemeja tetap diluar. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ikat pinggang bergambar lambang Purna Paskibraka Indonesia. 11. Untuk rok bi asa berukuran panjang sebatas lutut. 12. Untuk rok yang berkerudung berukuran pa njang sampai mata kaki. 13. Memakai sepatu PDH (warna hitam terbuat dari kulit a tau sepati kantor). 35NO 5 JENIS TANDA JABATAN ORGANISASI PURNA PASKIBRAKA INDONESIA KETERANGAN 1. Tanda Jabatan Organisasi terbuat dari kuningan. 2. Dipakai oleh Ketua Umum di Pengurus Pusat dan Ketua di Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Bergambar Lambang PPI dengan warna kuning emas. 4. Gambar dilatar belakangi bintang berben tuk segi delapan. Dengan garis tengag 4,5 cm. 5. Ukuran Lambang bergaris tengah 3 cm. NO JENIS PAPAN NAMA UNTUK MELENGKAPI PDH DAN PSL KETERANGAN 1. Papan nama terbuat dari plastik berukuran panjang 8 cm. dan lebar 2 cm. 2. Warna dasar HITAM dengan tulisan PUTIH. 3. Nama yang lebih dari dua kat a dan tidak memenuhi papan nama, maka dapat disingkat menjadi huruf besar (ditam bah titik di awal kata yang disingkat tersebut). 4. Dibawah tulisan nama ditulis Nomor Registrasi Anggota (NRA). NO JENIS LENCANA KEPEMIMPINAN (MPG/LK) UNTUK MELENGKAPI PDU DAN PDH KETERANGAN 7 1. Lencana Kepemimpinan terbuat dari tembaga (dilapisi dengan raisin). 2. Berben tuk MERAH PUTIH disebelah kanan dan Lambang GARUDA disebelah kiri. 3. Ukuran Len cana : panjang 4 cm; Lebar 1,7 cm. 4. Warna dasar dibelakang GARUDA disesuaikan dengan tingkat pelatihan yang sudah diikuti dibuktikan dengan sertifikat. 36NO 8 JENIS MONOGRAM PPI UNTUK MELENGKAPI PDH KETERANGAN 1. Lambang Purna Paskibraka Indonesia dibuat dengan gkar (bulat) dengan gambar lambang Purna Paskibraka PASKIBRKA INDONESIA yang mengelilinginya. 3. Ukuran . 4. Berwarna dasar hitam bertuliskan warna kuning. s lingkaran kuning. JENIS IKAT PINGGANG PPI UNTUK MELENGKAPI PDH NO KETERANGAN 9 1. Kepala ikat pinggang terbuat dari kuningan warna dasar kuning bergambar Lamba ng Purna Paskibraka Indonesia dengan sabuk berwarna hitam. 2. Kepala ikat pingga ng berwarna krem berbentuk segi empat. NO 10 ALMAMATER PURNA PASKIBRAKA INDONESIA KETERANGAN 1. Almamater Purna Paskibraka Indonesia terbuat dari kain berwarna krem. 2. Dile ngkapi dengan Monogram Purna Paskibraka Indonesia diatas dada sebelah kiri. 37 dibordir. 2. Berbentuk melin Indonesia dan tulisan PURNA lencana bergaris tengah 2 cm 5. Batas terluar adalah gariNO 11 JENIS TOPI PURNA PASKIBRAKA INDONESIA KETERANGAN 1. Topi Purna Paskibraka Indonesia terbuat dari kain beludru (laken) 2. Bagian l idah topi bergambar PADI dan KAPAS berwarna kuning emas. 3. Dibagian depan topi bergambar Lambang Purna Paskibraka Indonesia berwarna kuning emas. 4. Dibagian s isi sebelah kiri topi bertuliskan PURNA PASKIBRAKA INDONESIA berwarna kuning ema s. 5. Dibagian sisi sebelah kanan tpi bertuliskan NAMA PEMILIK (dibagian bawahny a) berwarna kuning emas. 38NO 12 KARTU TANDA ANGGOTA KETERANGAN 1. Kartu Tanda Anggota (KTA) Terbuat dari bahan plastic/fiber. 2. Bagian muka be rlogo PPI di kiri atas. 3. Pas foto ukuran 2x3 dengan latar belakang warna merah . 4. Keterangan singkat pemilik KTA di sebelah kanan foto, terdiri dari NRA, Nam a Lengkap, dan Alamat lengkap rumah. 5. KTA dilengkapi dengan tanggal penerbitan KTA, tanda tangan Ketua Umum, serta stempel resmi PPI. 6. Petunjuk singkat peng gunaan kartu tertera di bagian belakang kartu. 7. Masa berlaku kartu terdapat pa da bagian bawah kartu. 39NO 13 JENIS MONOGRAM KEPENGURUSAN PUSAT, PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA KETERANGAN 1. Monogram Kepengurusan berupa kain border dengan tulisan sesuai tin gkat organisasi dalam bentuk seperempat lingkaran. 2. Untuk Pengurus Pusat bertu liskan PUSAT. 3. Untuk Propinsi bertuliskan Nama Propinsi dan Emblem Lambang Dae rah. 4. Untuk Pengurus Kabupaten/Kota dan Anggota bertuliskan Nama KABUPATEN dan EMBLEM LAMBANG DAERAH. 5. Warna dasar kain monogram adalah hitam dengan tulisan berwarna kuning emas. 6. Monogram untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota disertai de ngan Lambang Daerah Setempat. 7. Monogram dipasang di lengan sebelah kiri seraga m PDH. NO 14 JENIS MONOGRAM PURNA PASKIBRAKA INDONESIA KETERANGAN 1. Monogram Purna Paskibraka Indonesia terbuat dari kain bordir. 2. B erbentuk melingkar (Bulat) dengan garis tengah 7,5 cm, sedangkan Lambnag dengan garis tengah 4,5 cm. 3. Warna Monogram : dasar hitam lambing dengan tulisan berw arna kuning emas. 4. Monogram Purna Paskibraka Indonesia dipasang di sebelah kan an PDH 5. Batas terluar adalah garis lingkaran kuning. 40NO 15 JENIS PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) UNTUK PUTRA, PUTRI DAN PUTRI YANG MEMAKAI KER UDUNG (JILBAB) KETERANGAN 1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terbuat dari bahan kaos berwarna abuabu, lengan pendek/panjang bersetrip/ban berwarna hitam dan kerah berwarna hitam . 2. Dilengkapi dengan Monogram Purna Paskibraka Indonesia`di atas dada sebelah kiri. (Birdir/Sablon) 3. Ukuran gambar menyesuaikan dengan media baju kaos yang digunakan. 4. Celana panjang dan Rok berwarna Hitam. 5. Memakai ikat pinggang be rlogo monogram PPI 41